bab i pendahuluan 1.1 kondisi umum · pdf fileberdasarkan peraturan presiden republik...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

A. Tugas pokok, wewenang dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

NOMOR PER-006/A/JA/3/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR PER-009/A/JA/01/2011

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republiki Indonesia,

sebagai berikut :

a. Kepala Badan Diklat

b. Sekretariat Badan, yang terdiri dari :

- Bagian Penyusunan Program, Laporan Pemantauan dan

Penilaian (KABAG SUNPROGLAPNIL) yang membawahi Sub

Bagian Penyusunan Program dan Laporan (Kasubag Suproglap)

dan Sub Bagian Pemantauan dan Penilaian (Kasubag Panil).

- Bagian Tata Usaha (KABAG TU) yang membawahi Sub Bagian

Perlengkapan dan Perpustakaan, Sub Bagian Keuangan dan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Kelompok Jabatan Fungsional

c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajmen dan Kepemimpinan,

yang terdiri dari :

- Bidang Program (KABID PROGRAM) yang membawahi Sub

Bidang Perencanaan dan Sub Bid Evaluasi

- Bidang Penyelenggara (KABID PENYELENGGARA) yang

membawahi Sub Bidang Akademis dan Sub Bidang Pengajaran


2

d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, yang terdiri

atas :

- Bidang Program (KABID PROGRAM) yang membawahi Sub

Bidang Perencanaan dan Sub Bid Evaluasi

- Bidang Penyelenggara (KABID PENYELENGGARA) yang

membawahi Sub Bidang Akademis dan Sub Bidang Pengajaran


Badan Diklat Kejaksaan RI adalah unsur penunjang tugas dan

wewenang Kejaksaan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.

Tudas dan wewenang Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI

adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sedangkan

fungsinya adalah :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan

pelatihan ;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;

c. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan ;

d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di

dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang pendidikan dan

pelatihan ;

e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan ;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

B. Sarana dan Prasasarana.

Badan Diklat Kejaksaan RI saat ini mempunyai 2 kampus sebagai

tempat pendidikan dan pelatihan, yaitu :

a. Kampus A yang berada di Ragunan ;

3

b. Kampus B yang berada di Ceger.

Ad. A. Kampus A

Untuk kampus A (Ragunan) saat ini telah tersedia fasilitas

sebagai berikut :

a. Mesjid

b. Gedung perkantoran (gedung Wicaksana)

c. Aula Pertemuan

d. Klinik

e. Gedung perpustakaan

f. Ruang makan (2 lantai)

g. Gedung Museum

h. 5 (lima) fasilitas asrama, yaitu :

No. NAMA ASRAMA JUMLAH

KAMAR

KAPASITAS JUMLAH

KAPASITAS

1. Asrama Padi 25 X 3 (orang) 75

2. Asrama Kapas 25 X 3 (orang) 75

3. Asrama Pedang 25 X 3 (orang) 75

4. Asrama

Timbangan

28 X 4 (orang) 112

5. Asrama Adhi

- Lantai dasar 16 X 2 (orang) 32

- Lantai I 27 X 2 (orang) 54

- Lantai II 30 X 2 (orang) 60

- Lantai III 30 X 2 (orang) 60

- Lantai IV 30 X 2 (orang) 60

- Lantai V 30 X 2 (orang) 60

- Lantai VI 30 X 2 (orang) 60

- Lantai VII 30 X 2 (orang) 60

JUMLAH 506 783

i. 3 (tiga) gedung kelas

4

No. NAMA GEDUNG JUMLAH KELAS

1. Gedung Satya 15

2. Gedung Wira 3

3. Gedung Perpusatakaan 2

JUMLAH 20

j. Kolam Renang

k. Ruang Fitness

l. Ruang Musik ( Band dan Karaoke)

m. Ruang permaianan Bilyar

n. Ruang sauna

o. Lapangan tenis (indoor).

p. 4 (tiga) unit rumah dinas.

q. Ruang koperasi, dll

Ad. B. Kampus B

Untuk kampus B (Ceger) saat ini telah tersedia fasilitas sebagai

berikut :

a. Fasilitas asrama

No. NAMA ASRAMA JUMLAH

KAMAR

KASPASITAS JUMLAH

KAPASITAS

1. Adhyaksa Loka

Ceger

122 X 2 (orang) 244

b. Fasilitas gedung kelas

No. NAMA GEDUNG JUMLAH KELAS

1. Adhyaksa Loka Ceger 8

Dimana di Kampus B ini juga terdapat fasilitas, antara lain :

c. Gedung Puri Adhyaksa

d. Rumah Sakit Adhyaksa

C. Lain – lain

5

Saat ini Badan Diklat Kejaksaan RI telah mendapatkan Akreditas A

dari Lembaga Admistrasi Negara (LAN) dan mendapatkan SNI / ISO

9001 : 2008

1.1. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi.

Keberadaan Badan Diklat Kejaksaan RI dengan 2 (dua) kampus yang

letak posisinya sangat strategis, berbasis lingkungan yang sejuk dan

hijau, sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar

pelayanan Pendidikan dan Pelatihan serta sebagai Kampus yang

berakreditasi A dan telah mendapatkan SNI / ISO tentu saja

mempunyai potensi tinggi terhadap minat kementrian / lembaga /

instansi untuk mau bekerjasama dalam melaksanakan pendidikan

dal pelatihan bagi aparatur mereka.

Begitu juga seiring perkembangan populasi dan aktivitas kegiatan

resmi dan minimnya tempat-tempat pertemuan dengan fasilitas

gedung dan parkir yang sangat memadai di DKI Jakarta khususnya

wilayah Jakarta Selatan tentu saja gedung Aula Badan Diklat

Kejaksaan RI (seperti halnya, aula/gedung Manggala Wana Bhakti

Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dll) menjadi sebuah

potensi yang dapat digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan

resmi.

B. Permasalahan .

a. Badan Diklat Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan, pada periode 2 (dua) tahun belakang ini

mengalami trend kenaikan, baik dari jenis pendidikan maupun

6

jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, dimana pada tahun

2014 ada sekitar 19 jenis pendidikan (yang dibagi atas beberapa

gelombang dan angkatan), sedangkan pada periode tahun 2015

terjadi kenaikan/penambahan menjadi 21 jenis pendidikan (yang

dibagi atas beberapa gelombang dan angkatan). Begitu juga

dengan siswa/peserta diklat, pada tahun 2014 jumlah

siswa/peserta diklat berjumlah 2.813 siswa/peserta diklat dan

naik signifikan pada tahun 2015 menjadi 3. 514 siswa/peserta

diklat.

Trend ini tentu saja harus diwaspadai, mengingat target

pencapaian yang diberikan pimpinan kepada Badan Diklat sesuai

dengan skema NAWACITA pemberintahan Jokowi – JK, setiap

tahunnya menunjukkan peningkatan pencapaian kinerja, oleh

sebab itu sangat mendesak untuk segera dilakukan pembenahan

sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, baik dari sisi

ketersediaan sarana asrama maupun sarana kelas untuk

pembelajaran. Oleh sebab itu maka tidak ada kata lain selain

peningkatan dan pembangunan gedung, sebagai konsekwensi

logis dengan adanya target pencapaian kinerja yang diharapkan

pimpinan.

b. Kebijakan dalam rangka peningkatan jumlah widyaiswara dalam

mengatasi baik lonjakan jumlah peserta diklat maupun dalam

rangka mengantisipasi ketersediaan widyaiswara yang berkualitas

dan permanen tentu saja menjadi sebuah pemikiran yang sentral

dalam terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di

Badan Diklat Kejaksaan RI.Hal ini dapat ditempuh dengan

penambahan kuota penerimaan pegawai untuk widyaiswara dan

juga dapat ditempuh dengan jalur kebijakan dalam bentuk mutasi

dan promosi.

7

Sebuah pemikiran dasar yang dapat dikembangkan seperti halnya

di Lemdiklat Kepolisian dan TNI, bahwa setiap pimpinan baik

Kapolda (dan Direktur), Kapolres (dan Kasat), Danrem, Dandim

(dan Pasi) Klas I, dimutasikan (diminta untuk membantu sebagai

widyaiswara madya maupun widyaiswara muda) karena sebagai

perwira-perwira “pilihan” tentu saja mereka selain mempunyai

kemampuan dedikasi dan kepribadian yang baik juga mereka

sangat memadai kemampuan teknisnya (sebagimana kita ketahui

sebagai perwira dengan penugasan di kota besar banyak hal-hal

teknis yang perlu disiasati dalam rangka menterjemahkan

kebijakan pimpinan jika belum memadainya aturan yang ada,

sehingga perwira-perwira tersebut mempunyai daya kreasi dan

inovasi positif yang jauh lebih baik dalam menyikapi banyak hal.

Tentu saja ini juga merupakan bagian yang sangat penting dalam

membentuk kualitas SDM.

Namun untuk menghindari kesan “terkotakan”/”masuk kotak”

tentu saja perlu kebijakan lanjutan dengan proses pergiliran per

periode ( mungkin setahun atau setahun setengah) dan

dilanjutkan dengan PROMOSI.

c. Seiring dengan ditingkatkannya status dari Pusat Pendidikan dan

Pelatihan menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan dan telah

dipimpinannya Badan Diklat dengan penempatan jabatan eselon I

dan bukan lagi eselon II, tentu saja harus dilakukan banyak

penyesuain struktur jabatan dalam pengembangan organisasi

Badan Diklat Kejaksaan RI dan tentu saja yang tidak kalah

penting adalah pendelegasian, baik itu Aset maupun Kewenangan

( termasuk didalamnya keberadaan 6 (enam) sentra pendidikan).

Hal ini tentu saja perlu segera dirumuskan sehingga Badan Diklat

Kejaksaan RI merupakan unit kerja satu-satunya tempat

informasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

8

d. Ketertarikan pihak luar baik kementerian/lembaga/instansi

maupun perorangan terhadap fasilitas yang ada di Badan Diklat

Kejaksaan RI tentu saja diharapkan selain mempunyai nilai positif

pada pencitraan Kejaksaan RI ke depan juga kami melihat sebagai

suatu potensi yang dapat dikembangkan guna

peningkatan/pencapaian PNBP yang maksimal. Untuk itu Badan

Diklat Kejaksaan RI harus segera mendapatkan posisi dalam

rangka turut membantu Kejaksaan RI maupun pemerintah dalam

rangka peningkatan/pencapaian PNBP.

e. Ke depan tentu saja sangat diharapkan Badan Diklat Kejaksaan

RI dengan tanggungjawab penugasan mencetak kader-kader yang

berkualitas dan profesional dengan integritas dan kepribadian

yang baik di harapkan dapat di pikirkan untuk disatukan dengan

Pusat Penelitian dan Pengembangan. Hal ini tentu saja sebagai

suatu pemikiran logis bagi satu kesatuan pandangan dalam

sebuah kebijakan dalam rangka sebagai pusat ilmu pengetahuan

dan perkembangannya.

f. Banyaknya surat Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung maupun Jaksa

Agung Muda sebagai tata cara pelaksanaan kegiatan (kebijakan)

baik langsung maupun atas nama (an.) yang tidak ditembuskan

ke Badan Diklat Kejaksaan RI. Hal ini tentu saja berdampak

buruk bagi proses pencetakan kader yang yang harus diberikan

ilmu dan pengetahuan yang “terbaru”. Untuk itu perlu kiranya

pimpinan Kejaksaan RI untuk dapat menegaskan kepada setiap

unit kerja yang memproduksi surat untuk juga ditembuskan

kepada Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI.

Sesuai dengan RENSTRA Kejaksaan RI yang di dasarkan pada

NAWACITA pemerintahan Jokowi – JK, yang memberikan

penugasan, target dan pencapaian yang luar biasa, tentu saja

9

“membesarkan Badan Diklat Kejaksaan RI” menjadi kata kunci

bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan RI ke

depan.

10

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI

2.1 VISI :

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan

kita untuk menuju pada kondisi yang akan dicapai di masa depan. Visi

akan diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di

Badan Diklat Kejaksaan RI

Sehubungan dengan hal itu Badan Diklat Kejaksan RI mengacu pada

NAWACITA dan Visi Kejaksaan RI mencanangkan visi :

“ MENJADIKAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI SEBAGAI PUSAT

PENGEMBANGAN APARATUR KEJAKSAAN YANG PROFESIONAL,

PROPOSIONAL DAN AKUNTABEL “

Dari visi yang ditetapkan tersebut, ada sebuah cita-cita logis yang

diharapkan, yaitu Badan Diklat dengan dukungan kebijakan dan

kewenangan Pimpinan Kejaksaan RI, diharapkan dapat memberikan

pendelegasian penuh dalam pengelolaan dan pengkaderan SDM

Kejaksaan RI guna diberikan pembekalan dalam bentuk pendidikan dan

pelatihan serta kemampuan manajemen. Juga dengan dukungan

pendanaan yang maksimal dalam rangka pemberian dan penyiapan

sarana dan prasarana yang terbaik, sehingga dapat menciptakan pola

Pendidikan dan Pelatihan yang modern, sebagai acuan para kader

dalam melaksanakan tugas di lapangan.

a. Profesional : segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA

ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan

pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai

dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang

berlaku.

11

b. Proporsional : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Kejaksaan menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang

tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas,

efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

c. Akuntabel : kinerja aparatur Kejaksaan RI memiliki kapasitas dan

kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 MISI

Misi Badan Diklat Kejaksaan RI merupakan penjabaran dari cita-cita

dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari

perencanaan strategik Badan Diklat Kejaksaan RI. Dengan misi ini

diharapkan seluruh pemangku kepentingan baik di Badan Diklat RI

maupun Kejaksaan RI dapat mengenal dan mengetahui peran,

program/sasaran kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh

Badan Diklat Kejaksaan RI, yaitu :

1. Mengoptimalkan pengembangan program dan jenis diklat berbasis

kompetensi ;

2. Membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam dan luar

negeri ;

3. Mengoptimalkan sistem manajemen diklat yang profesional sebagai

model proses pembelajaran ;

4. Membentuk aparatur Profesional, Proporsional dan Akuntabel ;

5. Melaksanakan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI.

2.3 TUJUAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta

konsistensi dengan tugas dan fungsi Badan Diklat Kejaksaan RI.

Pernyataan tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di

12

masa mendatang, yang dalam implementasinya tujuan akan

mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka merealisasikan misi,

yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional

dengan dilandasi kepribadian dan etika aparatur sipil negara

sesuai dengan kebutuhan instansi ;

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pelopor

perubahan serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi

pada pelayanan masyarakat ;

4. Menciptakan kesamaan visi dan pola pikir dalam melaksanakan

tugas.

2.4 SASARAN STRATEGI

Sasaran strategis Badan Diklat Kejaksaan RI merupakan penjabaran

dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih

spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran strategis yang akan dirumuskan akan menjadi arahan dan

tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi program dan kegiatan

berikut indikator keberhasilannya.

Sesuai dengan sasaran strategis Kejaksaan RI, maka Badan Diklat

Kejaksaan RI mempunyai beban tugas untuk “menyiapkan SDM

Kejaksaan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas

pelayanan publik”. Dengan target pencapaian sasaran “terwujudnya

aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidangnya”.

2.5 SASARAN PROGRAM :

13

Sasaran Program (outcome) Badan Diklat Kejaksaan RI merupakan

hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka mendukung

pencapaian Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia yang

mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Sesuai Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)

2015-2019, Sasaran Program (outcome) disusun berdasarkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (outcome)

dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan

fungsinya. Hasil (outcome) program merupakan sinergitas berbagai output

kegiatan dalam program tersebut. Sasaran Program merupakan Sasaran

Strategis unit Eselon I.

2. Setiap Program dapat memilih dari satu Sasaran Program.

3. Sasaran Program dapat dirumuskan sama dengan sasaran strategis

Kementerian/Lembaga sesuai denganbidang tugas fungsi unit organisasi

Eselon I masing-masing dan atau dirumuskan setingkat lebih rendah dari

sasaran strategis Kementerian/Lembaga sesuai bidang tugas fungsi unit

organisasi Eselon I dan harus dipastikan sasaran program yang

dirumuskan unit organisasi Eselon I memiliki sebab akibat (causality)

dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

Pada periode RENSTRA Tahun 2015-2019, Badan Diklat Kejaksaan RI

menetapkan Sasaran Program sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

dan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi

aparatur Kejaksaan dalam rangka peningkatan kompetensi.

2. Terciptanya SDM Aparatur Kejaksaan yang profesional, proporsional

dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diklat yang menjadi prioritas adalah : 1. Jumlah diklat yang dilaksanakan yang menjadi prioritas nasional

dan prioritas Kejaksaan adalah :

14

A. Diklat Teknis yang terdiri dari : a. Diklat Bidang Pembinaan :

- Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) - Diklat SIMKARI - Diklat Operator Data Base - Diklat Pengawal Tahanan - Diklat Pengelolaan Barang Bukti

b. Diklat Bidang Intelejen :

- Diklat TP4 - Diklat Intelejen Dasar - Diklat Wira Intelijen - Diklat Humas

c. Diklat Bidang Tindak Pidana Umum :

- Diklat Teknis Terpadu Penanganan Perkara Anak (SPPA) - Diklat Teknis Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap

Perempuan (Gender) - Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan. - Diklat Teknis Penanganan Perkara Penebangan Liar

(Ilegal Loging) - Diklat Teknis Penanganan Perkara Pertambangan Liar

(Ilegal Mining) - Diklat Teknis Penanganan Perkara Perikanan (ilegal

Fishing) - Diklat penanganan perkara Narkotika dan Psikotropika - Diklat Cyber Crime

d. Diklat Bidang Tindak Pidana Khusus :

- Diklat SPPT untuk Apgakum - Diklat Teknis Penangana Perkara Tindak Pidana Korupsi

dan Pencucian Uang - Diklat Teknis Penanganan Perkara HAM Berat - Diklat Teknis Terpadu Hakim, Jaksa dan Polisi - Diklat Teknis Penanganan Perkara Perpajakan dan

Perbankan

e. Diklat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

f. Diklat Bidang Pengawasan :

B. Diklat Fungsional yang terdiri dari : a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) b. Diklat Pranata Komputer c. Diklat Pustakawan d. Diklat Arsiparis e. Diklat Sandiman f. Diklat Pranata Humas

15

g. Diklat Pranata Kepegawaian

C. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan, yang terdiri dari : a. Diklat Manajemen :

- Diklat Revolusi Mental - Diklat Kepegawaian - Diklat Keuangan - Diklat Manajemen Of Training (MOT) - Diklat Training Of Trainer (TOT) - Diklat Training of Fasilitator (TOF) - Diklat TOC

b. Diklat Kepemimpinan :

- Diklat PIM II, III, dan IV - Diklat Prajabatan

2.6 CAPAIAN SASARAN PROGRAM BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI

Keberhasilan pencapaian hasil (outcome) Sasaran Badan Diklat

Kejaksaan RI diukur menggunakan Indikator Kinerja Program. Indikator

Kinerja Progran dalam Kerangka Akuntabilitas Organisasi merupakan

ukuran pencapaian kinerja program. Indikator Kinerja Program dalam

Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang

secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi

Kementerian/Lembaga setingkat Eselon IA. Sesuai Peraturan Menteri

Perencaaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)

2015-2019, kriteria yang dipergunakan dalam merumuskan Indikator

Kinerja Program adalah sebagai berikut :

1. Harus mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon IA sesuai

dengan visi, misi, dan tupoksinya;

2. Harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran

strategis K/L); dan

3. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Ketercapaian Sasaran Program Badan Diklat Kejaksaan RI, diukur

dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

16

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Program

1 2 3

1.

2.

Meningkatnya Kompetensi

Pegawai Kejaksaan RI

Meningkatnya kepuasan

stakeholder atas layanan

Badiklat

Jumlah SDM yang bersertifikat

Kompetensi

Indeks Kepuasan Peserta Diklat

Indeks Kepuasan stakeholder

17

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI

Arah kebijakan dan Badan Diklat Kejaksaan RI adalah

serangkaian upaya dari Badan Diklat Kejaksaan RI untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan arah

kebijakan dan stategi ini, Badan Diklat Kejaksaan RI mempedomani

Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia yang

merupakan prioritas dalam pelaksanaannya.

Mengacu pada nomenklatur RPJPN tahun 2005-2025 dan RPJMN

tahun 2015-2019, maka terdapat 2 (dua) hal penting dari Arah

Kebijakan dan Strategi Nasional yang menjadi agenda prioritas bagi

arah kebijakan dan strategi sebagaimana diatur dalam Rencana

Strategis Kejaksaan, yaitu :

1. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan

sasaran yang akan diwujudkan, antara lain yaitu :

a. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

b. Penyempurnaan dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Nasional

(RBN);

c. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan

Kebijakan Publik dengan Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat

dalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Pengelolaan Badan

Publik yang Baik.

2. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya, dengan sasaran yang akan diwujudkan :

a. Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

18

c. Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan

Penambangan Liar;

d. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika;

e. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Mempertimbangkan antara arah kebijakan dan strategi nasional

disandingkan dengan sasaran dan strategi pembangunan Kejaksaan

tahun 2015-2019, maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I

disesuaikan dengan arah kebijakan dan strategi nasional adalah

sebagai berikut :

19

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya

PRIORITAS SASARAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEJAKSAAN

1 2 3

1. Membangun

transparansi dan

akuntabilitas kinerja

pemerintah.

Meningkatnya transparansi

dan akuntabilitas dalam

setiap proses

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pembangunan sehingga

terwujud tata kelola

pemerintahan yang baik,

yang ditandai dengan

terwujudnya sistem

pelaporan kinerja instansi

pemerintah dan

meningkatnya akses publik

terhadap informasi kinerja

Arah kebijakan 1

Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah secara terintegrasi, kridibel, dan dapat diakses publik.

Strategi :

1. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas

kinerja Kejaksaan.

2. Pemantapan implementasi SAKIP.

3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja Kejaksaan secara

transparan yang terintegrasi, kridibel dan dapat diakses oleh

publik.

4. Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran kinerja

setiap unit kerja (Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU) dan

setiap pegawai Kejaksaan R.I (Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)).

20


1 2 3

instansi pemerintah,

meningkatnya implementasi

open government pada

seluruh instansi pemerintah

serta makin efektifnya

penerapan e-government

untuk mendukung

manajemen birokrasi secara

modern.

5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan modern

guna mendukung sistem pelaporan kinerja Kejaksaan.

6. Partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kinerja

Kejaksaan.

Arah kebijakan 2

Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,

partisipasif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik,

serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan

pemerintah.

Strategi :

1. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan

interaktif yang dapat diakses publik.

21


1 2 3

2. Pembangunan paperless sistem untuk memudahkan pelaporan

(e-office).

3. Pembangunan e-bugeting sistem untuk keterbukaan dalam

perencanaan penganggaran.

4. Pembangunan e-monev untuk setiap satuan kerja kejaksaan.

5. Pelaksanaan standar-standar open government di Kejaksaan

yang mencakup :

a. Transparansi, menjamin tersedianya informasi publik dan

mekanisme penyampaian informasi yang mudah dan cepat.

b. Partisipasi, memberikan ruang kepada masyarakat untuk

menyampaikan gagasan dan saran terkait penyusunan

serta penerapan kebijakan oleh Kejaksaan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Akuntabilitas, memperkuat pertanggungjawaban kinerja

dan menjaga integritas pegawai dalam melaksanakan tugas

dan fungsi Kejaksaan.

22


1 2 3

Arah kebijakan 3

Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses

pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien,

transparan, dan terintegrasi.

Strategi :

1. Perumusan kebijakan dan grand strategi pengembangan e-

government di Kejaksaan sesuai dengan kebutuhan publik

khususnya terkait dengan informasi penanganan perkara ;

2. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMKARI

sebagai basis infrastruktur e-government di Kejaksaan ;

3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan

infrastruktur di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam

pelayanan informasi publik.

23


1 2 3

2. Penyempurnaan dan

peningkatan kualitas

Reformasi Birokrasi

nasional (RBN).

Meningkatnya kualitas

birokrasi dan tata kelola

pemerintah yang baik

dalam mendukung

peningkatan daya saing

dan kinerja pembangunan

nasional di berbagai

bidang, yang ditandai

dengan terwujudnya

kelembagaan birokrasi

yang efektif dan efisien,

meningkatan kapasitas

pengelolaan Reformasi

Birokrasi,dimplementasikan

nya UU Aparatur Sipil

Negara secara konsisten

Arah kebijakan 1 :

Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,

efisien, dan strategis.

Strategi :

1. Penyempurnaan kelembagaan birokrasi Kejaksaan.

2. Penataan kelembagaan Kejaksaan yang mencakup penataan

tugas, fungsi dan wewenang.

3. Penguatan koordinasi tentang Reformasi Birokrasi antar

lembaga dan kementerian serta perbaikan proses dan

mekanisme koordinasi kerja antar bidang.

Arah kebijakan 2 :

Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

Strategi :

24


1 2 3

pada seluruh instansi

pemerintah dan

meningkatnya kualitas

pelayanan publik.

1. Penguatan kebijakan Reformasi Birokrasi Kejaksaan.

2. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan Reformasi

Birokrasi Kejaksaan dengan mengarusutamakan prinsip-

prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

3. Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian yang

selaras dengan kebijakan nasional tentang aparatur negara..

4. Pelaksanaan RB di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

5. Penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RB di Kejaksaan

Arah kebijakan 3 :

Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

transparan, kompetitif, dan berbasis merit sistem.

Strategi :

1. Pengendalian jumlah dan redistribusi jaksa/pegawai Kejaksaan

2. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang

25


1 2 3

transparan, kompetitif, berbasis merit sistem dan Computer

Assited Test (CAT).

3. Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat,

ditambah dengan seleksi dan kelulusan pendidikan dan

pelatihan yang obyektif untuk mencetak aparatur Kejaksaan

yang profesionalisme berintegritas dan akuntabel.

4. Penerapan sistem promosi dan mutasi secara terbuka berbasis

kompetensi dengan melihat prestasi kerja, reward dan

punishment.

5. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Kejaksaan.

6. Penguatan sistem informasi kepegawaian.

7. Pengendalian dan monitoring jumlah dan redistribusi

Jaksa/Pegawai Kejaksaan berdasarkan analisis beban kerja.

Arah kebijakan 4:

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

26


1 2 3

Strategi :

1. Peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu dengan

mengimplementasikan kebijakan dalam UU No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik secara Konsisten.

2. Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kejaksaan yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung.

3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pelayanan publik.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik

melalui citizencharter.

5. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik

yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian dan

pengawasan, termasuk pengawasan masyarakat.

27


1 2 3

3. Meningkatkan

partisipasi publik

dalam proses

pengambilan kebijakan

publik dengan

meningkatkan peran

aktif masyarakat

dalam pengambilan

kebijakan publik dan

pengelolaan badan

publik yang baik.

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pengambilan kebijakan

publik dan pengelolaan

badan publik yang baik.

Arah kebijakan :

Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

Strategi :

1. Penataan regulasi yang mengatur kewajiban untuk membuat

laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk

mewujudkan kinerja Kejaksaan yang transparan, efektif, efisien

dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas.

3. Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui

berbagai media center, media komunitas dan media tradisional.

4. Penguatan PPID baik di pusat maupun di daerah sesuai

dengan UU KIP serta peraturan pelaksananya.

5. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

28

2. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas

Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.


1 2 3

1. Peningkatan

penegakan hukum

yang berkeadilan

1. Meningkatnya kualitas

penegakan hukum dalam

rangka penanganan

berbagai tindak pidana,

mewujudkan sistem

hukum Pidana dan Perdata

yang efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel

bagi pencari keadilan dan

kelompok rentan, dengan

Arah kebijakan 1 :

Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka

penanganan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana

perbankan dan pencucian uang.

Strategi :

1. Penguatan peraturan Jaksa Agung maupun peraturan

lainnya yang mendukung kinerja Kejaksaan dibidang

penanganan perkara tindak pidana termasuk Tindak

Pidana Perbankan dan Pencucian Uang.

29


1 2 3

didukung oleh aparat

penegak hukum yang

profesional dan

berintegritas.

2. Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana

termasuk tindak pidana perbankan dan Pencucian Uang.

3. Meningkatkan pengetahuan para Jaksa tentang

pemahaman dan perbaikan mekanisme penyelidikan dan

penyidikan Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian

Uang.

4. Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum

dalam penanganan perkara tindak pidana.

5. Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam

proses penuntutan sampai tingkat eksekusi.

6. Diklat teknis dan fungsional dilaksanakan secara obyektif

dan transparan berbasis IT.

7. Meningkatkan pengawasan internal terhadap Jaksa yang

menangani perkara tindak pidana untuk mengantisipasi

terjadinya mafia peradilan.

8. Penguatan kode perilaku Jaksa.

30


1 2 3

Arah kebijakan 2 :

Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.

Strategi :

1. Meningkatkan koordinasi dan forum komunikasi antar

instansi penegak hukum.

2. Pendidikan dan pelatihan Jaksa untuk mengantisipasi

disparitas pemahaman dalam pemberlakukan dan

penerapan hukum.

3. Meningkatkan Diklat Teknis terpadu antar aparat

penegak hukum (Jaksa, Polisi dan Hakim).

4. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis

31


1 2 3

teknologi informatika (TI) termasuk sistem informasi

manajemen penanganan perkara tindak pidana yang

terintegrasi, transparan dan akuntabel (sebagai pilot

project di lingkungan Kejaksaan).

5. Penguatan kewenangan pengawasan untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (penguatan

lembaga APIP terutama pada fungsi pencegahan dan

pembinaan mental dan integritas Jaksa/Pegawai

Kejaksaan).

6. Eksaminasi penanganan perkara tindak pidana yang

efektif dan transparan

Arah kebijakan 3 :

Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Strategi :

32


1 2 3

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga/kementerian

yang terkait.

2. Pendidikan dan pelatian kemampuan Jaksa anak.

3. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan

Sistem Peradilan Anak.

4. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan

Sistem Peradilan Anak.

5. Menjamin terlaksananya diversi pada setiap tahapan

penanganan perkara pidana anak.

Arah kebijakan 4 :

Melaksanakan reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah

dan cepat

Strategi :

1. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam

33


1 2 3

penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat

(small claim court) diutamakan penyelesaiannya dengan

mediasi.

2. Kejaksaan lewat Bidang Datun bahwa dalam

penyelesaian perkara Datun dilaksanakan secara cepat

(small claim court) diutamakan penyelesaiannya dengan

mediasi.

3. Peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara dalam

rangka turut serta memperbaharui peraturan

perundang-undangan di bidang hukum Perdata dan Tata

Usaha Negara.

4. Mendorong Jaksa Pengacara Negara untuk

memanfaatkan lembaga

Arah kebijakan 5 :

Meningkatkan kualitas Aparat Penegak Hukum

34


1 2 3

Strategi :

1. Peningkatkan kesejahteraan para Jaksa dan Pegawai

Kejaksaan.

2. Penyempurnaan mekanisme penjenjangan karir pegawai.

3. Rekruitmen Pegawai Kejaksaan yang transparan,

kompetitif, berbasis merit sistem dan Computer Assisted

Test (CAT).

4. Penerapan manajemen kinerja Kejaksaan.

5. Pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan yang obyektif dan

akuntabel.

2. Terwujudnya

penghormatan,

Arah kebijakan 1 :

Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus Pelanggaran

HAM masa lalu

35


1 2 3

perlindungan, dan

pemenuhan hak atas

keadilan bagi warga

negara.

Strategi:

1. Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dalam

penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk menuju

kepastian hukum.

Arah kebijakan 2 :

Optimalisasi bantuan hukum dan layanan Peradilan bagi

masyarakat.

Strategi :

1. Bersama-sama dengan aparat penegak hukum

melakukan sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum.

2. Peningkatan pelayanan informasi di Kejaksaan.

3. Penguatan pemberi bantuan hukumdan pelayanan

hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum

36


1 2 3

Arah kebijakan 3 :

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Strategi :

1. Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum

dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta

penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan

kasusnya.

2. Perlakukan khusus dari Jaksa dalam penanganan kasus

kekerasan dimana anak baik sebagai saksi maupun

korban.

3. Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat

mengurai pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak.

4. Peningkatan kemampuan dan pemahaman dari Jaksa

37


1 2 3

dalam menangani kasus anak sebagai korban dan saksi.

(Diklat penanganan kasus kekerasan perempuan dan

anak).

Arah kebijakan 4 :

Meningkatkan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Strategi :

1. Diklat HAM bagi para Jaksa.

2. Pengembangan kurikulum pelatihan HAM bagi para Jaksa

dengan memanfaatkan hasil penelitian.

Arah kebijakan 5 :

Membangun budaya hukum

Strategi :

1. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada

38


1 2 3

masyarakat tentang pemahaman hukum yang

diharapkan akan menumbuhkan partisipasi masyarakat

dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta

berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum.

2. Perluasan akses dan optimalisasi pengelolaan

penanganan pengaduan masyarakat.

2. Pencegahan dan

pemberantasan

korupsi.

Menurunnya tingkat korupsi

serta meningkatnya

efektivitas pencegahan dan

pemberantasan korupsi.

Arah kebijakan 1 :

Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Anti-

korupsi

Strategi :

1. Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi

oleh Kejaksaan (Penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

dan eksekusi).

39


1 2 3

2. Pelaksanaan kerjasama luar negeri dalam pengembalian

aset hasil tindak pidana korupsi.

3. Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring

evaluasi Strategis Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi.

Arah kebijakan 2 :

Meningkatkan pencegahan korupsi.

Strategi :

1. Melaksanakan kampanye anti korupsi ke masyarakat.

2. Melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum

kepada masyarakat tentang pencegahan korupsi.

3. Pengembangan sistem pencegahan tindak pidana korupsi

melalui Pendampingan Hukum (Legal Assistance),

Pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan

40


1 2 3

Tindakan Hukum Lain kepada Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD di seluruh

Indonesia.

3. Pemberantasan

tindakan

penebangan liar,

perikanan liar, dan

penambangan liar.

3.1. Penebangan Liar.

(Peningkatan instrumen

penegakan hukum).

Arah kebijakan 1 :

Peningkatan instrumen penegakan hukum

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jaksa melalui

Diklat tentang Ilegal Loging.

2. Percepatan dalam penanganan perkara Ilegal Loging.

3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penanganan

perkara Ilegal Loging.

4. Meninjau kembali dan memperbaiki peraturan teknis di

41


1 2 3

Kejaksaan mengenai penanganan perkara kejahatan

terkait dengan hutan agar selaras dengan perkembangan

regulasi nasional.

Arah kebijakan 2 :

Peningkatan efektivitas penegakan hukum.

Strategi :

1. Menyusun Peraturan Jaksa Agung terkait dengan

penanganan perkara Ilegal Loging yang didalamnya

mengatur SOP.

2. Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus Ilegal

loging.

3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait tentang

Ilegal loging.

4. Mempercepat proses penegakan hukum (penuntutan,

42


1 2 3

persidangan dan eksekusi).

3.2. Perikanan

liar(menurunnya

kegiatan perikanan liar

di wilayah perairan

Indoneia).

Arah kebijakan :

Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran

tindak pidana perikanan liar.

Strategi :


penanganan perkara perikanan liar yang didalamnya

mengatur SOP.


Diklat tentang perikanan liar.


persidangan dan eksekusi) perikanan liar.

4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait

43


1 2 3

dengan perikanan liar agar nilai ekonominya dapat

dipertahankan.

3.3. Penambangan liar.

(Berkurangnya PETI

tidak bertanggung

jawab).

Arah kebijakan :

Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan

secara tegas, konsekuen dan adil.

Starategi :


penanganan perkara penambangan liar yang

didalamnya mengatur SOP.


Diklat tentang penambangan liar.


44


1 2 3

persidangan dan eksekusi) penambangan liar.

4. Mengamankan dan merawat barang bukti yang terkait

dengan penambangan liar agar nilai ekonominya dapat

dipertahankan.

4. Pemberantasan

Narkoba dan

Psikotropika.

Menguatnya pencegahan

dan penanggulangan

narkoba yang ditandai

dengan terkendalinya angka

prevalensi penyalahgunaan

narkoba.

Arah kebijakan :

Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Strategi :


penanganan perkara Narkoba dan Psikotropika yang

didalamnya mengatur SOP.


Diklat tentang Narkoba dan Psikotropika.


45


1 2 3

persidangan dan eksekusi) Narkoba dan Psikotropika.

5. Melindungi anak,

perempuan dan

kelompok marjinal.

Tersedianya sistem

perlindungan dari berbagai

tindak kekerasan dan

perlakuan salah lainnya

dengan mengoptimalkan

proses pencegahan,

penanganan, dan rehabilitasi

terhadap perempuan, anak

dan kelompok marjinal.

Arah kebijakan :

Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari

berbagai tindak kekerasan, temasuk Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO).

Strategi :

1. Penyusunan Peraturan Jaksa Agung dan SOP terkait

dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Optimalisasi penanganan terkait dengan kekerasan

terhadap perempuan dan anak.

3. Percepatan dalam penanganan perkara terkait dengan

perkara kekerasan perempuan dan anak (penuntutan,

46


1 2 3

persidangan dan eksekusi).

RencanaStrategis(Renstra)BadanDiklatKejaksaanRI2015-2019 47

Berdasarkan atas pembidangan dari sasaran strategis sebagaimana

tersebut maka seluruh arah kebijakan dan strategi nasional telah

termaktub dalam arah kebijakan dan strategi Rencana Strategis Kejaksaan

Republik Indonesia Tahun 2015-2019. Dari arah dan strategi tersebut

diatas diimplementasikan ke dalam beberapa program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kejaksaan R.I

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan R.I

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

R.I

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan R.I

5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum

di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum (Pidum)

7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Khusus,Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana

Korupsi.

8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha

Negara.

Program, yang terkait dengan Badan Diklat Kejaksaan RI adalah :

PROGRAM BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI KEJAKSAAN REPUBLIK

INDONESIA.

Sasaran program dan Indikator Kinerja dari program ini adalah sebagai

berikut :

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR

1. Tersedianya SDM

berkualitas dalam rangka

peningkatan kualitas

pelayanan publik

• Persentase aparatur yang bekerja sesuai

dengan jenis diklat yang pernah

ditempuh baik diklat Teknis Fungsional

maupun diklat Manajemen dan

Kepemimpinan.


NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR

• Persentase Jaksa yang lulus assesment

menduduki jabatan struktural

• Persentase Tata Usaha yang lulus

assesment untuk menduduki jabatan

structural

• Jumlah aparatur yang bergelar S – 2 dan

S – 3

• Jumlah aparatur yang memiliki nilai

TOEFL di atas 500

• Persentase aparatur yang memiliki

keahlian berbicara di muka public

• Persentase aparatur yang memiliki

kemampuan pemanfaatan komputer dan

teknologi informasi

• Persentase widyaiswara bergelar Master /

Doktor yang dapat menerapkan metode

pembelajaran sesuai jaminan mutu

pendidikan

• Jumlah aparatur yang memiliki

sertifikasi pengadaan barang dan jasa

Atas target kinerja seperti yang tersebut diatas, maka arah kebijakan dan

strategi yang ditempuh Badan Diklat Kejaksaan RI dalam lima tahun ke

depan tahun 2015 – 2019 akan dikelompokan dalam 2 (dua) tema, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Peningkatan kualitas penegakan hukum yang ditujukan bagi penegakan

hukum yang dilakukan Kejaksaan dalam penanganan perkara, dengan

arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

a. Mengutamakan ketersediaan SDM Jaksa yang profesional, melalui :

meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui serangkaian

pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri,

peningkatan kualitas dan kuantitas widyaiswara/pengajar, modernisasi


pola pembelajaran, peningkatan pendidikan terpadu antar penegak

hukum, serta menetapkan standar mutu pendidikan.

b. Mengutamakan ketersediaan sarana dan prasaran penunjang, melalui :

peningkatan dan pembangunan ruang pembelajaran serta asrama

siswa, perluasan dan pemeliharaan sarana teknologi informasi

(wifi/internet, cctv, dan sejenisnya), penambahan dan pemeliharan

kendaraan operasional di lingkungan Badan Diklat, peningkatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kerja staf dan pegawai,

modernisasi informasi kegiatan di lingkungan Badan Diklat.

2. Mewujudkan tata kelola Badan Diklat Kejaksaan RI yang Bersih dan

Bebas KKN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Diklat Kejaksaan RI yang

Bersih dan Bebas KKN, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, melalui : pembenahan

terhadap laporan pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), pembenahan terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), mengoptimalkan pemanfaatan e-mpnev,

menggunakan sistem e-budgeting dalam perencanaan dan pengelolaan

keuangan, memanfaatkan sarana LPSE (e-procurement) dan ULP,

meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

b. Mewujudkan integritas Aparatur Kejaksaan, melalui : terpenuhinya

seluruh kewajiban LHKPN bagi Jaksa dan Tata Usaha yang memenuhi

kualifikasi tertentu untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK,

meningkatka n pemenuhan komponen reformasi birokrasi dalam

perencanaan program dan kegiatn dalam setiap tahunnya,

meningkatkan pengawasan melekat dari pimpinan setiap satuan kerja,

meningkat peran pengawasan dalam melakukan pencegahan terjadinya

korupsi dalam pengelolaan keuangan dan aset, mewajibkan seluruh

pejabat untuk melaksanakan pakta integritas dan pembangunan


mekanisme kontrol pelaksanaan pakta integritas secara ketat,

pemberlakukan sistem reward and punishment secara efektif dan

melaksanakandiklat Budaya Anti Korupsi bagi Aparatur Kejaksaan.

3. Peningkatan kapasitas SDM Badan Diklat Kejaksaan RI serta Pemantapan

Reformasi Birokrasi.

Adapun arah kebijakan dan strategi Badan Diklat Kejaksaan RI dalam

rangka meningkatkan kapasitas SDM dan memantapkan reformasi

birokrasi, melalui :

a. Penataan dan pengembangan kelembagaan, yaitu melalui : melakukan

audit kelembagaan atas seluruh bidang kerja, melakukan audit

terhadap sarana dan prasarana dalam upaya terus mempertahankan

SNI / ISO 9001 : 2008, mengupayakan pengembangan kelembagaan

khususnya untuk mendapatkan PNBP dalam rangka “mengenalkan”

Badan Diklat Kejaksaan RI sebagai tempat/sarana pendidkan dan

pelatihan yang layak dan baik untuk di gunakan oleh

kementerian/lembaga/instansi, penataan jabatan struktural dan

fungsional serta pelaksana administrasi sebagai konsekwensi

perubahan dari Pusat Diklat menjadi Badan Diklat, yang awalnya di

pimpin oleh pejabat eselon II sekarang dipimpin oleh pejabat eselon I.

b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, yaitu

dengan : membangun e-office, e-arsip, e-pupn, e-monev, e-lakip serta

optimalisasi pemanfaatan data base aset Kejaksaan, koordinasi

berjenjang dalam penyusunan SOP yang terintegrasi yang berbasis

teknologi informatika.

c. Pengembangan profesionalisme SDM aparatur Badan Diklat melalui :

mengikutsertakan jajaran Jaksa maupun Tata Usaha di Badan Diklat

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di Badan Diklat

sendiri, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

kementerian/lembaga/instansi lain, memenuhi permintaan sebagai

tenaga pengajar pada kementerian/lembaga/instansi lain, baik di

dalam negeri maupun di luar negeri, mengirimkan widyaiswara/tenaga

pengajar untuk mendapatkan pendidikan peningkatan kompetensi, dll.


4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Badan Diklat Kejaksaan RI

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh adalah :

a. Konsistensi dan komitmen melaksanakan standar pelayanan minimal

dan standar pelayanan prima.

b. Pemanfaatan dan pengoptimalan sistem teknologi informasi yang dapat

diakses oleh masyarakat


BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN

Target kinerja dan kerangka pendanaan Badan Diklat Kejaksaan RI Tahun

2015-2019 berupa hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap

indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja

program dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana terdapat dalam tabel

sebagai berikut :

- 535353 -

53

4.1. TARGET KINERJA

LINGKUP KODE PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN

/PROGRAM/KEGIATAN

KELUARAN INDIKATORKELUARAN

TARGETKINERJA UNIT

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ES.1 006.01.05 PendidikanDanPelatihanAparaturKejaksaan

- Tersedianya SDMKejaksaan Yangberkualitas dalamrangka meningkatkankualitas pelayananpublik

Persentase aparaturyang bekerja sesuaidengan jenis diklatyang pernahditempuh baik diklatteknis fungsionalmaupun diklatmanajemenkepemimpinan

DiklatManajemenkepemimpinandanTeknis

Fungsional

JumlahangkatanDiklatyang

diselenggarakan

39 47 55 63 71

KEPALABADANDIKLAT

ES.2 5006 PenyelenggaraanPendidikandanPelatihanTeknis

Fungsional

Tersusunnya RencanaProgram Kerja, Saranadan Prasarana,Anggaranpengembangan dankerjasama, sertapengelolaan data,Laporan, Pelaksanaan,Hubungan Masyarakatdan StandarisasiPendidikan danPelatihan

Jumlah Angkatanpendidikan danpelatihan teknisfungsional

Jumlah angkatanPendidikan dan PelatihanAparaturTeknisKejaksaan

- Angkatan 28 32 36 40 44

KAPUSPENDIDIKAN

DANPELATIHANTEKNIS

FUNGSIONAL

Jumlah Pendidikan danPelatihan PembentukanJaksa yangdiselenggarakan

- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihan PenyelidikanKasus Intelijen yangdiselenggarakan

- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihan Tindak Pidana

- Angkatan

- 545454 -

54

Khusus yangdiselenggarakanJumlah Pendidikan danPelatihan Tindak PidanaUmum yangdiselenggarakan

- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihanPerkaraPerdataTata Usaha Negara yangdiselenggarakan

- Angkatan

5007 PenyelenggaraanPendidikan danPelatihanManajemen danKepemimpinan

Meningkatnyawawasandan kualitas SumberDaya ManusiaKejaksaan RI dalampenyelenggaraanproses pendidikan danpelatihan teknisfungsional

Jumlah angkatanpendidikan danpelatihan manajemendankepemimpinan

Jumlah AgkatanPendidikan dan PelatihanManajemen danKepemimpinan

- Angkatan 11 15 19 23 27 KAPUSPENDIDIKAN

DANPELATIHANMANAJEMEN

DANKEPEMIMPINA

N

- 555555 -

55



INDIKATOR/SASARAN

/PROGRAM/KEGIATAN


TARGETKINERJA UNIT

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5008 Dukungan

ManajemenTeknisLainnyaBadanPendidikanDanPelatihanKejaksaan

Terselenggaranyapengelolaanurusanumum,kepegawaian,anggaran,perbendaharaan,pengelolaanakuntansidanverifikasi,sertaperlengkapanperpustakaandandokumentasi

SEKRETARISKEPALABADANDIKLAT

TersedianyaSaranadanPrasarana,PeralatandanPeralatanGedungKantor

Terselenggaranyapengelolaanurusanumum,kepegawaian,anggaran,perbendaharaan,pengelolaanakuntansidanverifikasi,sertaperlengkapan

LayananPerkantoran - BulanLayanan 12 12 12 12 12

- 565656 -

56

perpustakaandandokumentasi

KendaraanBermotor KendaraanBermotor - Unit 18 18 18 18 18PerangkatPengolahDataDanKomunikasi

PerangkatPengolahDataDanKomunikasi - Unit

PeralatandanFasilitasPerkantoran

PeralatandanFasilitasPerkantoran - Unit

Gedung/Bangunan Gedung/Bangunan - M²

- 575757 -

57



INDIKATOR/SASARAN

/PROGRAM/KEGIATAN


TARGETKINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 ES.1 006.01.05 PendidikanDan

PelatihanAparaturKejaksaan

- Tersedianya SDMKejaksaan Yangberkualitas dalamrangka meningkatkankualitas pelayananpublik

Persentase aparaturyang bekerja sesuaidengan jenis diklatyang pernahditempuh baik diklatteknis fungsionalmaupun diklatmanajemenkepemimpinan

DiklatManajemenkepemimpinandanTeknisFungsional

JumlahangkatanDiklat

yangdiselenggarakan

130,031 130,031 130,031 130,031 130,031

ES.2 5006 PenyelenggaraanPendidikandanPelatihanTeknis

Funfsional

Tersusunnya RencanaProgram Kerja, Saranadan Prasarana,Anggaranpengembangan dankerjasama, sertapengelolaan data,Laporan, Pelaksanaan,HubunganMasyarakatdan StandarisasiPendidikan danPelatihan


Jumlah angkatanPendidikan danPelatihan AparaturTeknisKejaksaan

- Angkatan 54,661 54,661 54,661 54,661 54,661

Jumlah Pendidikan danPelatihan PembentukanJaksa yangdiselenggarakan

- Angkatan


- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihan Tindak PidanaKhusus yang

- Angkatan

- 585858 -

58

LINGKUP KODE PROGRAM/

KEGIATAN

SASARAN/PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR/SASARAN/PROGRAM/KEGIATA

NKELUARAN INDIKATOR

KELUARAN

TARGETKINERJA TARGETKINERJA(dalamjuta)

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

diselenggarakan

Jumlah Pendidikan danPelatihan Tindak PidanaUmum yangdiselenggarakan

- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihan PerkaraPerdata Tata UsahaNegara yangdiselenggarakan

- Angkatan

5007 PenyelenggaraanPendidikan danPelatihanManajemen danKepemimpinan

Meningkatnyawawasan dan kualitasSumberDayaManusiaKejaksaan RI dalampenyelenggaraanprosespendidikandanpelatihan teknisfungsional

11,237 11,237 11,237 11,237 11,237

Jumlah angkatanpendidikan danpelatihanmanajemen dankepemimpinan

Jumlah AgkatanPendidikan danPelatihan ManajemendanKepemimpinan

- Angkatan 11,237 11,237 11,237 11,237 11,237

- 595959 -

59

ES.1 006.01.05

PendidikanDanPelatihan

AparaturKejaksaan

- Tersedianya SDMKejaksaan Yangberkualitas dalamrangkameningkatkankualitas pelayananpublik

Persentase aparaturyang bekerja sesuaidenganjenisdiklatyangpernah ditempuh baikdiklat teknis fungsionalmaupun diklatmanajemenkepemimpinan

DiklatManajemenkepemimpinandanTeknis

Fungsional

JumlahangkatanDiklatyang

diselenggarakan

39 47 55 63 71 130,031

130,031

130,031

130,031

130,031

ES.2 5006 Penyelenggaraan Pendidikandan PelatihanTeknisFungsional

TersusunnyaRencana ProgramKerja, Sarana danPrasarana, Anggaranpengembangan dankerjasama, sertapengelolaan data,Laporan,Pelaksanaan,HubunganMasyarakat danStandarisasiPendidikan danPelatihan


Jumlah angkatanPendidikan dan PelatihanAparaturTeknisKejaksaan

- Angkatan 28 32 36 40 44 54,661

54,661

54,661

54,661

54,661

Jumlah Pendidikan danPelatihan PembentukanJaksayangdiselenggarakan

- Angkatan


- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihan Tindak PidanaKhusus yangdiselenggarakan

- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihan Tindak PidanaUmum yangdiselenggarakan

- Angkatan

Jumlah Pendidikan danPelatihan Perkara PerdataTata Usaha Negara yangdiselenggarakan

- Angkatan

5007 Penyelenggaraan Pendidikandan PelatihanManajemen dan

Meningkatnyawawasan dankualitas SumberDaya Manusia

11,237

11,237

11,237

11,237

11,237

Jumlah angkatan Jumlah Agkatan Pendidikan - Angkatan 11 15 19 23 27 11,23 11,23 11,23 11,2 11,23

- 606060 -

60

Kepemimpinan Kejaksaan RI dalampenyelenggaraanproses pendidikandan pelatihan teknisfungsional

pendidikan danpelatihan manajemendankepemimpinan

dan Pelatihan ManajemendanKepemimpinan

7 7 7 37 7

- 535353 -


BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Diklat Kejaksaan RI Tahun 2015-

2019 merupakan tindak lanjut dari RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun 2015-2019 yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-2019.

Penyusunan RENSTRA Badan Diklat Kejaksaan RI Pengawasan Tahun

2015-2019 dilakukan dengan berpedoman pada Sasaran Program Badan Diklat

Kejaksaan RI yang tertuang dalam RENSTRA Kejaksaan Republik Indonesia

Tahun 2015-2019, yaitu : Meningkatnya Kompetensi Pegawai Kejaksaan RI dan

Meningkatnya kepuasan stakeholder atas layanan Badiklat Kejaksaan RI.

Sasaran program program tersebut dituangkan dalam Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan. Program Pengawasan dan

Tersedianya SDM berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik tersebut dilaksanakan prioritas kegiatan sebagai pedoman Badiklat

Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.

Agar pelaksanaan kegiatan selalu pada jalur yang benar, maka

pelaksanaan RENSTRA Badiklat Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 dimonitor dan

dievaluasi secara triwulan dan tahunan dengan Laporan Kinerja yang disusun

berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, Desember 2016

MUHAMMAD YUSNI, SH, MH Jaksa Utama NIP. 19600606 198603 1 002

61

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi umum..............................................................................1

1.2. Potensi dan Permasalahan...................................................................5

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEJAKSAAN RI 1.1. Visi.................................................................................10 1.2. Misi................................................................................11 1.3. Tujuan............................................................................11 1.4. Sasaran

Strategis.........................................................................12

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia………………………………………………………………17

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1. Target Kinerja..........................................................................52

1.2. Kerangka Pendanaan.....................................................................52

BAB V PENUTUP............................................................................................61 LAMPIRAN

bab i pendahuluan 1.1 kondisi umum · pdf fileberdasarkan peraturan presiden republik...

Documents