bab i pendahuluan 1. latar belakang dan rumusan masalahrepository.unair.ac.id/13741/9/9. bab...
TRANSCRIPT
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah
Globalisasi bukan hal baru bagi suatu negara khususnya Indonesia, sejak
beberapa tahun terakhir globalisasi sudah berperan cukup aktif dan telah banyak
merubah sikap, perilaku, dan pola berfikir masyarakat dunia. Dalam Masyarakat
Indonesia sendiri sudah jelas dampak dari globalisasi, baik bersifat negatif
maupun positif. Salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi adalah pola
perilaku masyarakat yang konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat
penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah dan dengan begitu
masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan
yang ada. Sayangnya tidak semua masyarakat siap dengan dampak globalisasi
berupa pola perilaku konsumtif yang terkadang mengharuskan masyarakat untuk
berhutang atau kredit pada bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi
menyalurkan kredit kepada masyarakat merespon baik adanya fenomena tersebut
dengan mengeluarkan produk pemberian kredit untuk keperluan konsumtif.
Kredit adalah salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank, kaitannya juga
dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediary atau lembaga yang
berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
Pemberian kredit adalah fungsi utama bank, sebagaimana disyaratkan pada Pasal
3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa fungsi utama
perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
2
masyarakat. 25 Jika dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang
ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari
pemberian kredit kepada nasabahnya. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut
pasti secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam rangka menjaga
kesinambungan operasionalnya.
Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak
pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut
didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna
dana. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang
menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Di lain pihak,
penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman, sehingga
pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah
diterimanya.26 Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan telah menjelaskan bahwa kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Di dalam kredit terdapat unsur kepercayaan, yang berarti bahwa bank selaku
kreditor meyakini dan memberikan kepercayaan kepada debitor bahwa debitor
akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan 25 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 75. 26 Ismail, Manajemen Perbankan. Prenada Media, Jakarta,2010, h. 93 26 Ismail, Manajemen Perbankan. Prenada Media, Jakarta,2010, h. 93
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
3
jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan. Unsur kepercayaan dalam
pemberian kredit oleh kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk
membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan bukan
tanpa risiko, kepercayaan yang diberikan tetap saja mengandung unsur risiko.
Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit
bank. Risiko tersebut dapat berupa dana yang dipinjam tidak kembali atau debitur
tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Pada prinsipnya hak yang lahir dari perjanjian kredit adalah bersifat
perorangan dan bersifat relatif yang berarti bahwa dengan lahirnya perikatan yang
dibuat maka selain dirinya sebagai subjek hukum menjadi terikat kepada pihak
lawan, benda miliknya-pun juga ikut terikat. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal
1131 BW, bahwa :
“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah
ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan
perorangan debitur itu”.
Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 BW ini bersifat umum dalam arti
jaminan itu memposisikan harta debitor dan jaminan itu diberikan kepada semua
pihak yang berkedudukan sebagai kreditor.27
Kelemahan dari jaminan umum adalah kedudukannya hanyalah sebagai
kreditor konkuren, yang berarti mempunyai kedudukan yang sama dengan
kreditor lain dalam hal pelunasan, walaupun diantara para kreditor mempunyai
tagihan yang lebih dahulu, pelunasannya dibagi sesuai perimbangan besarnya
27 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy. Hukum Jaminan, Buku Referensi Hukum Perbankan, Revka Petra Media, Surabaya, 2013, h. 6.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
4
tagihan, sebagaimana diatur pada Pasal 1132 BW. Dengan kelemahan yang ada
pada jaminan umum tersebut sebenarnya potensi kerugian yang mungkin terjadi
pada kreditor dapat diminimalisir dengan menggunakan jaminan lainnya yang
lebih menjamin kedudukan kreditor sebagai pihak yang berpotensi dirugikan,
yaitu jaminan khusus. Dalam jaminan khusus sendiri terdapat dua macam jaminan
yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, dalam hal jaminan kredit
perbankan yang dirasa paling tepat dan melindungi kreditor adalah jaminan
kebendaan yang objeknya adalah benda tertentu (khusus) milik debitor atau pihak
ketiga dan diperuntukkan bagi kreditor tertentu pula. Hal tersebut disediakan
untuk meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari.
Jaminan kebendaan yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian kebendaan
bukan perjanjian obligatoir.
Arti jaminan dalam hukum perbankan sendiri dapat dilihat pada Pasal 8 UU
Perbankan dan penjelasannya bahwa jaminan pemberian kredit diberikan arti yang
lain dengan kata agunan. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Undang-
Undang Perbankan telah memberikan arti yuridis bagi jaminan pemberian kredit
bukan sebagai agunan kredit, sedangkan agunan kredit hanya merupakan salah
satu unsur dari jaminan pemberian kredit. Agunan memang bukan unsur yang
pertama dalam proses pemberian kredit akan tetapi keberadaannya penting
mengingat agunan akan berperan bilamana terjadi kredit bermasalah dan karena
kreditor pemegang jaminan khusus mempunyai posisi yang lebih baik karena
berkedudukan sebagai kreditor preferen.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
5
Jika menelaah lebih dalam pada penjelasan Pasal 8 UU Perbankan bahwa
dalam penjelasan terebut menjelaskan agunan hanya dapat berupa barang atau
benda, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
Benda menurut ketentuan Pasal 499 BW adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak
yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam ilmu hukum, pengertian
benda lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan
barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi
oleh hukum.28 Dari rumusan tersebut dapat diketahui baik dari pandangan BW
maupun dalam perspektif ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan kebendaan
adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa
memperdulikan jenis atau wujudnya. Penguasaan dalam bentuk hak milik dalam
hal ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Kaitannya dengan Pasal
1131 BW bahwa hanya kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis saja yang
dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban, prestasi atau utang
seorang debitor.29
Oleh sebab itu, jika suatu perikatan diikat dengan jaminan khusus
kebendaan, kreditor pemegang jaminan kebendaan mempunyai kedudukan yang
lebih baik karena : 30
28 P.N.H. Simajuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, h. 203. 29 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Kebendaan pada Umumnya, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.32. 30 J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.12.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
6
1. Kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas
tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda
tertentu milik debitor atau milik pihak ketiga; dan/atau
2. Ada benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga yang dipegang oleh
kreditor dan terikat kepada hak kreditor, yang berharga bagi debitor dan
dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitor untuk
memenuhi kewajibannya dengan baik kepada kreditor.
Jika merujuk pada uraian di atas maka syarat benda yang dapat dijadikan
sebagai objek jaminan kebendaan adalah benda yang dapat dialihkan dan
mempunyai nilai ekonomis, nilai ekonomis dalam arti dapat dikonversikan
dengan mata uang dan dapat dijual. Dua hal tersebut bersifat kumulatif karena
tidak semua benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dialihkan.
Namun, dalam setiap hak kebendaan harus melihat terlebih dahulu
kedudukan hukum dari hak kebendaannya karena terdapat batasan-batasan
didalamnya. Di mana batasan-batasan terhadap hak milik sesuai dengan Pasal 570
BW terdapat tiga batasan, yaitu tidak menimbulkan gangguan kepada subjek
hukum lain, adanya kepentingan umum dan aturan hukum yang menghapus hak
milik. Disamping itu, terdapat privilege-privilege umum dan khusus maupun
adanya hukum jaminan yang dapat menyimpangi maupun membatasi kedudukan
dari hak kebendaan.
Dalam BW telah secara tegas membagi jenis-jenis benda. Pembagian jenis
benda tersebut yang paling penting dan sangat menonjol adalah pembagian jenis
benda bergerak dan benda tidak bergerak. BW sendiri mengatur mengenai
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
7
pengertian benda bergerak dalam Pasal 506 hingga Pasal 508 BW. Hal-hal yang
membuat pembagian jenis benda bergerak dan tidak bergerak menonjol dan
penting karena secara empiris di masyarakat, jenis pembagian ini merupakan
pembagian yang paling mudah penerapannya dalam hukum jaminan. Pembagian
benda bergerak dan tidak bergerak juga erat kaitannya dengan lembaga jaminan
apa yang dapat membebani jenis benda tersebut.
Pada praktik-nya dalam dunia perbankan beserta perkembangannya,
terdapat berbagai macam jenis benda yang dijadikan jaminan kredit. Seperti yang
dilakukan beberapa guru di Surabaya. Dikarenakan tunjangan profesi guru (TPG)
bermasalah dan tidak kunjung cair, sebagian guru memilih nekat
“menyekolahkan” (menjaminkan) sertifikat pendidik mereka ke bank demi
memperoleh pinjaman uang. Didapati fakta bahwa kebanyakan pengajuan kredit
tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi non-prioritas dan yang paling
banyak adalah pengajuan kredit mobil. 31 Mekanisme penjaminan Sertifikat
Pendidik dalam prakteknya adalah ketika debitor mengajukan permohonan kredit
kepada bank, maka Sertifikat Pendidik milik debitor dipergunakan sebagai objek
jaminan dan ditahan oleh bank selaku kreditor. Metode cicilan pembayarannya
adalah pada setiap tunjangan sertifikasi dari debitor tersebut cair, seketika
tunjangan tersebut dipotong oleh bank guna membayar cicilan.
Berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen selanjutnya disingkat UU Guru dan Dosen, Sertifikat
Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan
31 Jawa Pos, Guru “Sekolahkan” Sertifikat Pendidik, Sabtu 31 Mei 2014
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
8
dosen sebagai tenaga professional. Sertifikat Pendidik diberikan kepada guru atau
dosen setelah melalui berbagai tahapan sertifikasi dan setelah dinyatakan lolos
dari proses tersebut. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan
ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif,
transparan, dan akuntabel. Tujuan sertifikasi sendiri sebenarnya adalah untuk
kesejahteraan para tenaga pendidik profesional, karena jika sudah sejahtera,
diharapkan guru bisa mengajar dengan profesional.
Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Pendidik sebagai
objek jaminan dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut :
a. Karakteristik Sertifikat Pendidik ditinjau dari hukum jaminan.
b. Perlindungan hukum bagi bank bilamana debitor diberhentikan
statusnya sebagai tenaga pendidik profesional.
2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik Sertifikat Pendidik
ditinjau dari hukum jaminan.
b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku
kreditor atas objek jaminan Sertifikat Pendidik bilamana debitor telah
diberhentikan statusnya sebagai tenaga pendidik profesional.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
9
3. Metode Penelitian
3.1 Pendekatan Masalah
Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan metode
pendekatan yang berdasar pada ketentuan perundang-undangan dengan
memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan
(statute approach). Berupa antara lain BW, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan
peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang
dibahas.
Selain menggunakan metode pendekatan perundang-undangan
(statute approach), penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan
konseptual (conceptual approach). Dengan menggunakan pendekatan
konseptual yaitu tidak hanya mengidentifikasi suatu permasalahan
dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi
juga mengacu pada konsep hukum berdasarkan doktrin-doktrin dan
pandangan-pandangan para sarjana yang berkembang pada jaminan
kebendaan dalam lingkungan perbankan.
3.2 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
10
berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-
ketentuan di bidang hukum perbankan dan dalam aspek kredit dan
jaminan, yaitu :
- Burgerlijk Wetboek (BW);
- Het Herzeine Indonesich Reglement Indonesia yang
diperbarui (HIR/RIB);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/BI/2007 tentang
Sistem Informasi Debitur;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan
Pemberian Kredit.
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat
menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
11
pendapat para ahli tentang hukum jaminan yang ada dalam buku-buku,
literature, karya ilmiah, catatan kuliah, berbagai media cetak, artikel-
artikel di internet, dan jurnal hukum bisnis yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang sedang dibahas.
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum
Setelah bahan hukum, baik primer maupun sekunder
dikumpulkan, lalu diinventarisasikan, dikelompok-kelompokkan sesuai
dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini
dilakukan dengan jalan menelaah sistematika perundang-undangan yang
berlaku berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, dan juga
dikaitkan dengan konsep hukum berdasarkan doktrin-doktrin dan
pandangan-pandangan para sarjana sehingga akan diperoleh jawaban dari
permasalahan yang dikemukakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggungjawaban Sistematika
Penulisan skripsi ini diawali dengan penulisan BAB I, yaitu bab
pendahuluan yang berisikan tentang uraian secara umum dan gambaran
singkat keseluruhan dari isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang dan
perumusan masalahnya. Selain itu diuraikan juga tentang tujuan penelitian,
metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika penulisan yang
dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dalam bab-bab
selanjutnya. Dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu, Latar
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA
12
Belakang dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian yang
meliputi Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur
Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum dan sub bab yang terkahir adalah
Sistematika Penulisan.
BAB II akan membahas tentang Sertifikat pendidik sebagai benda
ditinjau dari hukum jaminan yang kemudian untuk pembahasannya dibagi
menjadi 2 (dua) bahasan, yaitu : pembahasan pertama mengenai
penggolongan sertifikat pendidik berdasarkan macam-macam surat menurut
KUHD dan pembahasan kedua karakteristik sertifikat pendidik sebagai objek
jaminan.
BAB III membahas tentang bentuk perlindungan bagi bank atas objek
jaminan Sertifikat Pendidik. Untuk menjelaskan bahsan tersebut, dilakukan 2
(dua) pengelompokan pembahasan. Pembahasan pertama membahas tentang
perlindungan preventif bagi bank sebelum pemberian kredit dan pembahasan
kedua mengenai perlindungan represif bagi bank ketika debitor diberhentikan
statusnya sebagai tenaga pendidik profesional dan terjadi gagal bayar.
BAB IV adalah penutup yang merupakan akhir dari skripsi yang di
dalamnya terdiri dari kesimpulan yang menguraikan inti dari hasil
pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini dikemukakan juga beberapa saran yang
dirasa perlu untuk menambah wawasan tentang hukum jaminan khususnya
perkembangan pada objek jaminan perbankan.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM KREDIT BANK DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN
PRAMUDYA ANANTA YUDHA