bab i pendahuluan · 1 d:\kelik\2018\2018\sakip dinrumkim 2018\lkjip baru perkim pbg\bab i sd iv...
TRANSCRIPT
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan LKJIP ini adalah sebagai bentuk laporan akuntabilitas
kinerja yang dicapai dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD
dalam tahun anggaran yang telah dilaksanakan.
Sebagai Implementasi dari Sistem Lapoaran Kinerja Instansi
Pemerintah yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun LKJIP –
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun
Anggaran 2017
Maksud disusunnya LKJIP Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 adalah untuk memberikan
gambaran hasil pelaksanaan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang telah
dicapai selama Tahun Anggaran 2017 diperbandingkan dengan perjanjian
kinerjanya, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dalam rencana kinerja tahun anggaran berjalan yang
telah ditetapkan.
B. Gambaran Umum OPD
Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
keberadaanya sebagai satuan kerja perangkat daerah dibidang
perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, adalah merupakan
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 2
unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
1. Bidang Perumahan cakupan tugas pokok dan fungsinya antara lain:
- penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan
- penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
- fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah
- penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
2. Bidang Permukiman cakupan tugas pokok dan fungsi antara lain:
- Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang
meliputi :
- Fasilitasi penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),
termasuk yang didanai dari dana Hibah Bansos/ Hibah Air Minum
Pedesaan (HAMP
- Fasilitasi Pamsimas Reguler dari dana APBN (Kemen PUPR) -
Penanganan limbah/Sanitasi,
- Jalan dan draenase lingkungan permukiman serta
- Fasilitasi sarana pendukung pengaman lingkungan permukiman
3. Bidang Pertanahan cakupan tugas pokok dan fungsi antara lain :
- Pengesahan dan legalisasi tanah Pemda, diantaranya
- Pemberkasan, pengajuan untuk proses pensertifikatan tanah Pemda
dan masyarakat
- Pengadaan tanah untuk pembangunan
- Penataan dan pemanfaatan tanah Pemda
- Penyelesaian sengketa tanah
C. Kondisi Kelembagaan OPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga, Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 3
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perumahan, meliputi :
a. Seksi Perumahan Formal
b. Seksi Perumahan Swadaya
4. Bidang Permukiman, meliputi :
a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman
b. Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Pertanahan :
a. Seksi Pengadaan dan Legalisasi Tanah
b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Tanah
c. Seksi Penyelesaian Sengketa
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD )
7. Kelompok Jabatan Fungsional
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 4
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA
Pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu :
a. Tugas Pokok Dinas Perumahan dan Permukiman:
Membantu Bupati melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUBBAG PERENCANAAN
& KEUANGAN
SUBBAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PERUMAHAN
BIDANG
PERMUKIMAN BIDANG
PERTANAHAN
Seksi Perumahan
Formal
Seksi Pengembangan
dan Peningkatan
Kawasan Permukiman
Seksi Pengadaan dan
Legalisasi Tanah
Seksi
Perumahan
Swadaya
Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehat-
an Lingkungan
Seksi Penataan dan
Pemanfaatan Tanah
Seksi Penyelesaian
Sengketa
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 5
b. Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman :
perumusan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan;
Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan;
Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
dan
Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
Daftar asset yang dikelola OPD
Perlengkapan dan Peralatan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga :
1. Lahan lokasi perkantoran, seluas = 2.100,12 m2
2. Bangunan Perkantoran, seluas = 1.167 m2
3. Perlengkapan mobilasi dan alat berat, meliputi :
a. Mobil Station = 6 unit
b. Mobil Pickup = - unit
c. Sepeda Motor = 9 unit
d. Kendaraan Roda 3 = - unit
D. Kepegawaian
Personil Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga :
Personil PNS (kondisi per Desember 2017), meliputi :
Berdasarkan pendidikan :
PNS : 26
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 6
- SD = 0 orang
- SLTP = 0 orang
- SLTA = 6 orang
- D1 – D3 = 1 orang
- S1 = 16 orang
- S2 = 3 orang
CPNS : 0
- SD = 0 orang
- SLTP = 0 orang
- SLTA = 0 orang
- D1 – D3 = 0 orang
- S1 = 0 orang
- S2 = 0 orang
Berdasarkan jabatan :
Jabatan Struktural, sebanyak 14 orang, meliputi :
- Kepala Dinas = 1 orang
- Sekretaris = 1 orang
- Kepala Bidang = 3 orang
- Kepala Sub Bagian = 2 orang
- Kepala Seksi = 7 orang
Jabatan Fungsional umum = 12 orang
Personil Non PNS / Kontrak
- Tenaga PTT = 0 orang
- Tenaga Harlep = 3 orang
- Tenaga Pengabdian = 0 orang
Diklat Kepemimpinan :
- Tingkat II = 1 orang
- Tingkat III = 4 orang
- Tingkat IV = 9 orang
Perincian data kepegawaian terlampir
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 7
E. Issu Strategi
Permasalahan-permasalahan pembangunan dalam lingkup Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada
prioritas perencanaan pembangunan yaitu berkaitan dengan ketercukupan
akses air bersih dan sistem air limbah rumah tangga bagi masyarakat,
masih adanya warga masyarakat yang belum memiliki rumah, masih
adanya rumah tidak layak huni, masih adanya bidang tanah Pemda yang
belum bersertifikat.
Disisi internal organisasi adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana
operasional penunjang aktivitas kegiatan kedinasan.
Terkait dengan permasalahan tersebut, maka issu strategi dalam
implementasi program adalah :
1. Peningkatan kualitas kawasan permukiman untuk meningkatkan
kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman
kumuh
2. Peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin guna
mengurangi rumah tidak layak huni
3. Peningkatan penyediaan air minum bagi masyarakat
4. Peningkatan penanganan sanitasi lingkungan
5. Optimalisasi penataan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah derah
guna terwujudnya kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas
prasarana ruang publik guna mengakomodasi dinamika pertumbuhan
dan perkembangan kawasan perkotaan.
6. Peningkatan pensertifikatan dan pengelolaan tanah Pemkab
E. Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2017adalah :
1. BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum OPD
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 8
C. Kondisi Kelembagaan OPD
D. Kepegawaian
E. Isu Tsrategis
F. Sistematika
2. BABII: PERENCANAAN KINERJA
A. Visi
B. Misi
C. Tujuan
D. Indikator Kinerja Utama
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. BABIII: AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
B. Realisasi Indikator Kinerja Utama
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
D. Akuntabilitas Keuangan
4. BAB IV: PENUTUP
Lampiran-lampiran
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan penataan organsasi perangkat daerah yang baru
sesuai Perda Kabupaten Purbalingga nomor 12 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalngga,
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Permukiman
merupakan OPD baru yang sebagian tugas pokok, fungsi, program dan
kegiatannya merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan
pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Perencanaan Kinerja 2017 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
pada tahun 2017 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang
serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga,
dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga yaitu PURBALINGGA
YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
YANG BERAKHLAK MULIA, sedangkan Misi yang terkait dengan OPD
DINRUMKIM yaitu :
Misi 1 yaitu, Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien,
Efektif, Bersih dan Demakratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan
Secara Prima kepada Masyarakat.
Misi 3 yaitu, Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia
Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
Misi 6 yaitu, Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat
dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya
melalui Gerakan Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan
Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai.
Sedangkan Visi dan Misi OPD DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga adalah :
A. VISI
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 10
Visi DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam mendukung
program pembangunan pemerintah kabupaten, yaitu :
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MANTAP
DAN TERPERCAYA
B. MISI
RENSTRA 2016-2021 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga telah
menetapkan misi untuk mewujudkan VISI DINRUMKIM Kabupaten
Purbalingga, sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelaksanaan tugas DINRUMKIM yang profesional,
efesien, efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, serta
berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat.
b. Mewujudkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan lingkungan
perumahan maupun pemukiman yang aman, mantap dan layak
sesuai dengan tata ruang dan tata bangunan yang serasi, tertib,
sehat dan aman di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.
3. Mewujudkan ketersediaan air bersih sanitasi lingkungan bagi
masyarakat.
4. Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan, pengadaan, pengembangan
dan pengendalian pengelolaan pemanfaatan tanah milik Pemkab
dan masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang.
C. Tujuan
Tujuan yang akan dicapai OPD dalam hal ini mengacu pada Visi dan
Misi Kabupaten Purbalingga :
1. Misi ke 1 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan
2. Misi ke 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak
huni
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 11
3. Misi ke 6 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dan
penataan kawasan permukiman.
4. Misi ke 6 : Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah
D. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman adalah :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Meningkatnya penguatan kelembagaan perangkat daerah
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
Persentase rumah layak huni
Persen
Meningkatnya akses aman air minum yang berke-lanjutan
Persentase rumah tangga mengakses air bersih
Persen
Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga
Persentase rumah tangga terlayani sistem air limbah (perkotaan)
Persen
Menurunya luasan kawasan kumuh perkotaan
Persentase luasan kawasan kumuh
Persen
Meningkatnya legalitas tanah milik Pemda
Persentase tanah Pemda yang diajukan untuk bersertifikat
Persen
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian kinerja tahun anggaran 2017 Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada Renstra tahun 2016-
2021 dapat diuraikan secara garis besar dalam tabel sebagai berikut :
TABEL IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya penguat an kelembagaan pe-rangkat daerah
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelengga-raan pemerintahan daerah.
100 %
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 12
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
2 Meningkatnya pemenuh-an kebutuhan rumah layak huni
Persentase rumah layak huni : -Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab -Jumlah RTLH -Jumlah rumah layak huni Persentase kepemilikan rumah : -Jumlah kepemilkan rumah
90 % 3.000 21.653 219.266 82,5 % 242.887
3 Meningkatnya akses air minum yang berkelanjut an
Cakupan penanganan prasa rana air bersih : -jumlah rumah tangga meng ases air bersih -Jumlah belum mengakses air bersih
87,49 % 263.400 37.658
4 Meningkatnya akses air limbah domestik / RT
Cakupan pengananan pra sa rana sanitasi : -Jumlah rumah tangga terlayani sistem air limbah
85,5 % 257.400
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
-Jumlah rumah tangga belum terlayani sistem air limbah
43.658
6 Meningkatnya kapaitas status dan pemanfaatan tanah
Persentase tanah Pemda bersertifikat : -Tanah Pemda yang bersertifikat -Jumlah tanah Pemda yang diajukan disertifikat -Jumlah tanah Pemda yang belum diajukan bersertifikat
63,5 % 772 bid 40 bid 343 bid
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Realisasi Indikator Kinerja Utama
Pencapaian Indikator Kinerja Utama kegiatan Tahun Anggaran
2017 dapat diuraikan secara garis besar dalam bantuk tabel sebagai
berikut :
Tabel : Realisasi Indikator Kinerja Utama 2017
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Kinerja 2017
Capaian Kinerja 2017
Satuan
1 2 3 4 5
Meningkatnya kepastian status & pemanfaatan tanah Meningkatnya peme-nuhan kebutuhan rumah layak huni Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan Meningkatnya akses air limbah domestik / RT Meningkatnya cakup- an pelayanan infra- struktur permukiman
*Persentase tanah Pemda bersertifikat *Persentase rumah layak huni *jml RTLH yg direhab *Persentase kepemilikan rumah *Persentase rumah tangga meng akses air bersih *Persentase rumah tangga terlayani sistem air limbah *Luasan kawasan kumuh perkotaan
63,5 (40 bid diajukan) (90%) 3000 82,5 87,49 85 12 ha
63,07 (33 bid) 92,14 5.602 81,96 87,60 84,35 4,42 ha
Persen Bid Persen Rumah Persen Persen Persen ha
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Indikator kinerja meningkatnya penyelenggaraan kelembagaan
perangkat daerah, dari 5 paket kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik,
capaian kenerja kegiatan rata-rata mencapai 90 %.Hal ini karena adanya
penerapan prioritas dalam belanja kegiatan yang mengacu pada efisiensi
danefektivitas penggunaan anggaran yang disediakan.
Bidang tanah Pemda sejumlah 1.216 bdang pada tahun 2016
sebanyak 62,66 % atau 762 bidang sudah bersertifikat, yang belum
bersertifikat sebanyak 454 bidang (71 bidang diajukan ke BPN untuk
proses sertifikat). Sehingga sisa bidang tanah yang belum diproses untuk
disertifikat sebanyak 383 bidang.
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 14
Pada Tahun Anggaran 2017 ada 5 bidang tanah Pemda yang bersertifikat
yang merupakan proses pengajuan tahun sebelumnya (2016), sehingga
capaian bidang tanah Pemda yang bersertifikat menjadi 767 bidang atau
63,07 %. Dari target 40 bidang tanah Pemda yang diproses tahun 2017
untuk disertifikat oleh BPN, baru dapat menyelesaikan pemberkasan
dokumen bidang tanah Pemda dan diajukan ke Badan Pertanahan
Nasional (BPN) sebanyak 33 bidang guna diproses lebih lanjut oleh BPN
untuk diterbitkan sertifikat. Sedangkan 7 berkas bidang tanah dinyatakan
belum lengkap dan akan diajukan lagi pada tahun 2018.
Tidak tercapainya target persentase tanah Pemda yang bersertifikat
dikarenakan instansi terkait (BPN) memiliki keterbatasan dalam
memproses seluruh berkas bidang tanah Pemda yang diajukan untuk
diterbitkan sertifikat dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan masih
ditemukan adanya berkas yang diajukan ternyata belum lengkap. Guna
peningkatan capaian kinerja ke depan perlu langkah peningkatan
koordinasi dengan pihak BPN dan peningkatan ketelitian dalam
pemberkasan bidang tanah yang akan diajukan ke BPN.
Capaian kinerja tahun 2016 presentase RLH adalah 87,78 %
(216.566 rumah) dan persentase RTLH sebesar 10,22 % (24.653 rumah).
Pada tahun 2017 persentase rumah layak huni (RLH) capaian kinerjanya
melebihi target 90 % yaitu tercapai 92,14 % (223.168 rumah) dan
persentase jumlah RTLH menjadi 7,86 % (19.050 rumah). Pencapaian ini
disebabkan jumlah rumah tidak layak huni yang direhab mencapai 5.602
rumah melebihi target 2.020 rumah yang dianggarkan dari APBD.
Penambahannya adalah kontribusi dari kegiatan rehab RTLH yang
didanai dari APBD Propinsi sejumlah 1.027, Dana Desa 1.434 dan Dana
CSR 117 rumah serta swadaya masyarakat 1.004 rumah.
Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan RTLH
adalah adanya tingkat gotong royong sebagian masyarakat sudah
menurun, sehingga kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja/tukang.
Adanya tradisi yang masih diyakini oleh sebagian masyarakat mengenai
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 15
waktu pelaksanaan dalam merehab/membangun rumah, sehingga
pelaksanaan rehab RTLH tidak sesuai rencana (terlambat)
Pada tahun 2016 persentase kepemilikan rumah sebesar 81,62 %
(241.219 rumah) sedangkan tahun 2017 persentase kepemilikan rumah
dari target 82,5 % hanya tercapai 81,95 % (242.219 rumah) dari tambahan
rumah swadaya 500 dan rumah formal 500. Namun bila dibandingkan
dengan capaian tahun 2016 maka ada peningkatan sebesar 0,33 %.
Pencapaian indikator ini juga bergantung pada kemampuan (pendapatan)
masyarakat untuk memiliki rumah. Bentuk fasilitasi Pemda dalam rangka
masyarakat dapat memiliki rumah adalah melalui pengajuan proposal
pengadaan rumah swadaya bersubsidi (Program BSPS) ke Kementrian
PUPR.
Persentase rumah tangga mengakses air bersih dari target 87,49
dapat dicapai 87,60 %. Capaian ini dapat lebih besar lagi namun karena
adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan yang
menunjang pencapaian target dan adanya anggaran yang telah
dialokasikan untuk pembangunan prasarana air bersih Kutabawa (dari
dana Ban Gub) terjadi putus kontrak kegiatannya baru mencapai 76 %
sehingga belum fungsional padahal rencananya dapat menyumbang ±
300 SR.
Meningkatnya cakupan penanganan prasarana sanitasi pada tahun 2017
dari target 85,50 % dapat dicapai 84,35 %, ada peningkatan capaian
kinerja dibandingkan tahun 2016 yaitu 78,8 %. Rendahnya capaian ini
karena pada tahun 2017 terbatasnya alokasi anggaran (belum teralokasi)
untuk pembangunan jaringan sistem air limbah domestik/rumah tangga,
sehingga capaian tersebut merupakan kontribusi jambanisasi yang
dikelola OPD terkait.
Cakupan luasan kawasan kumuh dengan target penanganan 12
hektar dapat ditangani seluas 13,88 hektar, sehingga masih ada sisa
luasan kumuh tinggal 4,42 hektar.
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 16
Penanganan kawasan kumuh perkotaan ke depan perlu dilakukan
pendataan kembali agar dapat diperoleh database kawasan kumuh yang
akurat dan sesuai variabel. Dan pelaksanaannya anggaarannya dapat
terfokus dialokasikan pada satu wilayah (tidak tersebar) dengan harapan
penanganannya sampai tuntas, sehingga dapat dijadikan percontohan
untuk lokasi lain yang belum ditangani.
C. Akuntabilitas Keuangan
Penggunaan anggaran untuk mencapai Misi Kabupaten Purbalingga pada
Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah
sebagaimana dalam tabel berikut :
TABEL : REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN TA. 2017 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
No. Program/ Kegiatan Anggaran Tahun
2017
Realisasi Capaian
Anggaran Tahun 2017
Realisasi Anggaran
Tahun 2017 (%)
Keterangan
1 2 3 4 5
6 Rp. Rp. %
A Program Penguatan Kelembagaan Pemerintah
1.226.699.000
1.149.237.717
93,69
1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
178.449.000
158.531.202 88,84
2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
155.000.000
154.535.597 99,70
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
183.000.000
134.434.918 73,46
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
700.250.000
695.696.000 99,35
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 17
No. Program/ Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
Realisasi Capaian
Anggaran Tahun 2017
Realisasi Anggaran
Tahun 2017 (%)
Ket.
5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
10.000.000 6.040.000 60,40
B Program Pengembang an dan Peningkatan Kualitas perumahan
904.600.000 879.228.118 97,20
6 Fasilitasi Rumah Tidak Layak Hini
752.100.000 735.075.458 97,74
7 Pendataan Perumahan dan Permukiman
152.500.000 144.152.660 94,53
C Program Pengembang an dan Peningkatan Kualitas permukiman
6.400.660.000 5.767.519.488
8 Fasilitasi Program KOTAKU
89.650.000 65.294.700 72,83
9
Pembangunan bronjong pengaman tebing pemukiman Desa Makam Tepus.
225.000.000 216.034.000 96,02
10 Pembangunan bronjong pengaman permukiman Wlahar
400.000.000 392.018.500 98,00
11
Pembangunan talud pengaman rumah warga di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari
374.900.000 366.666.500 97,80
12 Fasilitasi Purbalingga Gayeng
1.066.110.000 606.168.000 56,86
13
Penyusunan dokumen UKL-UPL calon lokasi TPA sampah
45.000.000 442.000 0,98
14 Pendataan Sarana Air Minum dan Sanitasi
60.000.000 48.247.000 80,41
15 Pembangunan Jaringan Air Bersih Purbasari
400.000.000 335.925.150 83,98
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 18
No. Program/ Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
Realisasi Capaian
Anggaran Tahun 2017
Realisasi Anggaran
Tahun 2017 (%)
Ket.
16 Pengadaan Prasarana Air Bersih Kutabawa
3.130.000.000 2.050.271.100 65,50
17 Rehabilitasi tebing Sungai Gintung
0 0 ganti nama keg.no. 18
18 Pembangunan bronjong permu-kiman penduduk desa Bantarbarang
220.000.000 217.028.000 98,65
19 Fasilitasi PAMSIMAS 40.000.000 26.648.000 66,62
20 Pengembangan sarana prasarana permukiman
350.000.000 348.504.050 99,57
21 Pembangunan bronjong pengaman permukiman.
0 0 0 dipindah ke
DPUPR
D Program Catur Tertib Pertanahan
782.190.000 547.136.244
22 Pensertifikatan Tanah-tanah Pemda dan Masyarakat.
239.000.000 85.810.760 35,90
23 Penyusunan Data Base Tanah-tanah Pemda.
174.190.000 171.615.000 98,52
24 Penyusunan identifikasi Rupa Bumi
0 0
Bag Tapem
25 Fasilitasi kegiatan penga daan dan penggunaan tanah pemerintah
60.000.000
43.134.984
71,89
26 Penataan dan pemanfatan tanah milik Pemda
40.000.000
31.506.000
78,77
27 Fasilitasi lelang dan pembayaran PBB Tanah eks Bengkok Kelurahan.
229.000.000
215.069.500
93,92
28 Fasilitasi penertiban permasalahan pertanahan
40.000.000
30.055.925
75,14
JUMLAH
9.314.149.000
8.343.121.567
89,57
Dari tabel tersebut di atas capaian kinerja keuangan rata rata
mencapai 89,57 %. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak
dapat menyerap anggaran secara maksimal yaitu kegiatan penyusunan
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 19
UKL UPL kegiatan tidak dilaksanakan karena pengadaan tanah untuk
TPA oleh OPD terkait tidak terwujud. Kemudian kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana air bersih Kutabawa hanya mencapai 65,5 %
karena putus kontrak. Sedangkan kegiatan lainnya sifatnnya adalah
efisiensi anggaran.
Walaupun realisasi anggaran tidak mencapai maksimal (ada kegiatan
putus kontrak, ada rekening kegiatan yang belum sempat terserap),
namun kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 20
BAB IV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan
Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan
Permukiman Kabupaten Purbalingga dalam Tahun Anggaran 2017
berikut hasil pengukuran serta analisa dan evaluasi kinerja
sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan secara
umum sebagai berikut:
1. Kinerja kegiatan
Dari 25 paket kegiatan pada DINRUMKIM tahun 2017 dapat
dilaksanakan dengan berhasil dan efisien secara pengukuran dari :
a. Input
Realisasi pembiayaan dibawah target dana yang disediakan
sehingga tercapai efisiensi, realisasinya mencapai nilai
maksimal 100 % dari target yang direncanakan.
b. Output
Realisasinya secara kuantitas dalam kisaran pencapaian nilai
maksimal dari target yang direncanakan, begitu pula secara
kualitas mampu mencapai nilai sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan (kecuali yang putus kontrak).
c. Outcome
Seluruh keluaran hasil pelaksanaan kegiatan telah berfungsi
secara efektif dan dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana
yang diharapkan serta sesuai dengan yang dibutuhkan (kecuali
yang putus kontrak)..
d. Benefit
Hasil seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan
dukungan maksimal terhadap kelancaran segala aspek
kegiatan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak.
e. Impact
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 21
Dampak dari hasil kegiatan telah menunjukan terwujudnya
kelancaran dan peningkatan berbagai kegiatan masyarakat dan
pemerintahan yang cenderung berkembang sedangkan secara
terukur belum dapat memberikan penilaian pasti karena masih
kesulitan dalam pengumpulan data pendukung dari berbagai
instansi terkait.
2. Kinerja sasaran
Dari aspek sasaran dapat diukur bahwa secara keseluruhan
kegiatan tahun 2017 pada DINRUMKIM dapat dilaksanakan
dengan berhasil dan efisien, secara langsung telah memberikan
pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran yang cenderung
menggambarkan keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan serta pada akhirnya menunjukan keberhasilan dalam
pencapaian misi dan visi DINRUMKIM sebagaimana dicanangkan
dalam RENSTRA – DINRUMKIM tahun 2016 – 2021.
B. Permasalahan Yang Dihadapi.
Permasalahan yang dihadapi dan merupakan kendala utama dalam
pelaksanaan kegaitan pada DINRUMKIM secara umum adalah bersifat
alami yaitu mengingat wilayah Purbalingga merupakan daerah rawan
bencana alam dan bermusim penghujan dengan intensitas tinggi yang
berakibat :
a. Menghambat waktu selesainya pelaksanaan kegiatan.
b. Kerusakan sarana dan prasarana fisik karena bencana alam.
Permasalahan lainnya adalah ketidakkonsistenan pelaksana / pihak
ketiga dalam menjalankan jadwal kerja penyelesaian kegiatan, lokasi
kegiatan yang medannya sangat berat, dan dimulainya kegiatan APBD
Perubahan sudah mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga
waktu efektif pelaksanaan pekerjaan sangat singkat/pendek.
D:\KELIK\2018\2018\SAKIP DINRUMKIM 2018\LKJIP Baru PERKIM PBG\BAB I sd IV lkjip 17.doc LKJIP 2017 22
C. Strategi Pemecahan Masalah
Terhadap permasalahan waktu penyelesaian kegiatan yang terhambat
karena faktor cuaca diupayakan memberikan perpanjangan waktu
pelaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam kurun waktu tahun
anggaran berjalan.
Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah
a. Perlu adanya pembinaan teknik pada Rekanan/kontraktor,
diantaranya adalah sarana penggunaan bahan-bahan dan
peralatan mesin/non manuall untuk mempercepat pekerjaan jika
diperlukan.
b. Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor yang gagal
menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
c. Pemenang lelan kegiatan diharapkan adalah Rekanan yang
profesional.
d. Adanya pengawasan teknis di lapangan yang lebih intensif dalam
pelaksanaan kegiatan
Demikian LKJIP – DINRUMKIM tahun 2017 yang dapat disajikan dan
sudah barang tentu masih banyak kekuarangannya, namun diharapkan
seminimal apapun laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran
yang mengenai hasil seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
DINRUMKIM selama tahun anggaran 2017.
Purbalingga, Desember 2017
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Purbalingga
Ir. ZAINAL ABIDIN, MM.
NIP. 19620208 198903 1 008