bab i filemerupakan hasil penataan kembali sotk sebelumnya (perda nomor 1 tahun 2002). dinas esdm...
TRANSCRIPT
1
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi
salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan
yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini
juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi
daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai
elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas
melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan
mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban
atas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah.
Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun
anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target
kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
3
membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi
pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. LKjIP menjadi dokumen
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung- jawaban kinerja
suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi
instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.
Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,
LKjIP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah
melalui Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa
Tengah selambat- lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran
berakhir.
B. Maksud dan Tujuan
LKjIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat
kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Tujuan penyusunan LKjIP yaitu :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
C. Gambaran Umum Organisasi
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa
Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun
4
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini
merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor
1 Tahun 2002). Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang
energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas,
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
energi dan sumber daya mineral;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang energi dan sumber daya mineral
lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang geologi, mineral dan batubara, air tanah
dan panas bumi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang energi dan sumber daya
mineral;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 143 PNS, dengan perimbangan
jumlah PNS laki – laki sebanyak 112 orang (78,32%) dan perempuan
sebanyak 31 orang (21,68%).
Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
No.
PANGKAT/ GOL.RUANG
Jumlah PNS
No.
PANGKAT/ GOL.RUANG
Jumlah PNS
1 Pembina Utama Madya (IV.d) 1 10 Pengatur Tingkat I (II.d) 2
2 Pembina Utama Muda (IV.c) - 11 Pengatur (II.c) 11
3 Pembina Tingkat I (IV.b) 9 12 Pengatur Muda Tingkat I (II.b) 18
4 Pembina (IV.a) 15 13 Pengatur Muda (II.a) 3
5 Penata Tingkat I (III.d) 24 14 Juru Tingkat I (I.d) 2
6 Penata (III.c) 15 15 Juru (I.c) -
7 Penata Muda Tingkat I (III.b) 36 16 Juru Muda Tingkat I (I.b) -
8 Penata Muda (III.a) 7 17 Juru Muda (I.a) -
9 CPNS (III.a) 3
JUMLAH 143
6
Gambar 1.2 Komposisi PNS Dinas ESDM Prov. Jateng Berdasarkan Gender
Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah
jenjang pendidikan S1 sebanyak 60 orang (41,95%). Selanjutnya adalah
jenjang pendidikan SLTA sebanyak 39 orang (27,27%), S2 sebanyak 33
orang (23,07%), kemudian D3 sebanyak 6 orang (4,19%) dan SLTP
sebanyak 5 orang (3,49%). Adapun komposisi per jenjang pendidikan
adalah sebagai berikut :
Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Menurut Jenjang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah (orang)
1. S2 33
2. S1 60
3. D3 6
4. SLTA 39
5. SLTP 5
Jumlah 143
7
Gambar 1.3 Komposisi PNS Dinas ESDM Prov. Jateng
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut, Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan
prasarana, terdiri dari :
1. Gedung Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah dengan alamat Jl. Madukoro Blok AA-BB No.44,
Semarang;
2. Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Solo dengan alamat
Jl. Balekambang Lor No.3 Surakarta;
3. Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria di Kabupaten
Pati, Jl. P. Sudirman No.52 Pati;
4. Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Utara dengan alamat
Jl. Pattimura No.1 Pekalongan;
5. Gedung Kantor Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan dengan alamat
Jl. Jend. Sudirman No.10 Purworejo;
6. Bangunan Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Solo di Kota
Surakarta; Bangunan Rumah Dinas Balai ESDM Wilayah Serayu
Utara di Kota Pekalongan; Bangunan Rumah Dinas Balai ESDM
8
Wilayah Serayu Selatan di Kabupaten Purworejo; Bangunan Rumah
Dinas Balai ESDM Wilayah kendeng Muria di Kabupaten Pati;
7. Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit;
8. Kendaraan Dinas/Operasional, terbagi :
• Roda 4 sebanyak 21 (dua puluh satu) unit;
• Roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit.
9. Pusat Informasi Dinas ESDM Prov. Jateng;
10. Ruang Konsultasi Perijinan;
11. Laboratorium Pengujian Kualitas Air;
12. Bengkel Geologi;
13. Alat Bor.
D. Fungsi Strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah dimaksud, maka Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pengelolaan energi dan
sumber daya mineral serta kemandirian energi.
Secara singkat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggung
jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :
1. Meningkatkan rasio elektrifikasi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi di Jawa Tengah.
3. Meningkatkan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah
dan terkendalinya kerusakan lingkungan.
4. Meningkatkan upaya pencegahan resiko bencana alam geologi.
9
E. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah
Adapun permasalahan utama Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka
memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral di
Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :
1. Masih banyak KK belum berlistrik di Jawa Tengah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan.
3. Belum optimalnya pengaplikasian prinsip good mining practice pada
lokasi tambang berijin dan belum tuntasnya permasalahan
pertambangan tanpa izin.
4. Masih banyaknya daerah rawan kekeringan di Jawa Tengah dan
banyaknya pemanfaatan air tanah tanpa izin.
5. Masih perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana alam geologi.
F. Sistematika Penulisan
Dokumen LKjIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum Organisasi
D. Fungsi Strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
E. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah
F. Sistematika Penulisan
10
Bab II PERENCANAAN KINERJA
A. RPJMD Provinsi Jawa Tengah
B. Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
C. Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
Bab IV PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH
Sebagai upaya mewujudkan suatu dokumen perencanaan
pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD Provinsi Jawa
Tengah tahun 2013 – 2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD
Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029 serta
memperhatikan RPJMN tahun 2010 – 2014. RPJMD Provinsi Jawa
Tengah tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014.
2.1.1 Visi dan Misi
Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, telah
ditetapkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu :
1. Visi
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”
2. Misi
a) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat
di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian
di Bidang Kebudayaan.
b) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
c) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa
Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”.
12
d) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan
Persatuan dan Kesatuan.
e) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan
Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat
Hidup Orang Banyak.
f) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi
Kebutuhan Dasar Masyarakat.
g) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan
Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Yang Didukung Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah
Sesuai dengan Visi dan Misi diatas, Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah mendukung untuk Misi “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” yang
bertujuan “Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui Kedaulatan
Pangan dan Kedaulatan Energi” dengan sasaran “Terjaminnya
ketersediaan energi dengan potensi lokal”.
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Yang Didukung Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah mendukung 2 (dua) strategi :
a) Optimalisasi pemanfaatan potensi panasbumi, energi alternatif dan
peningkatan jaringan listrik pedesaan.
b) Peningkatan budaya hemat energi
Sementara untuk arah kebijakan yang didukung yaitu :
a) Meningkatkan pemanfaatan potensi panasbumi dan energi alternatif
dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan
ramah lingkungan.
13
b) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan.
c) Meningkatkan budaya hemat energi.
2.1.4 Indikator Kinerja Program Prioritas Urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral
Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur terpilih, diperlukan rencana program pembangunan daerah dan
program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Terdapat 153 program
yang tertuang dalam RPJMD dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan pembangunan daerah, yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan
8 urusan pilihan. Dari 153 program prioritas tersebut, 4 program
diantaranya merupakan program prioritas untuk urusan Energi dan
Sumber Daya Mineral yang diampu oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah. Adapun dari 4 program tersebut, dihasilkan 5 (lima) indikator
kinerja yang harus dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pada RPJMD Prov. Jateng 2013 – 2018
No Nama Program Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2013
Target
2016
Target
RPJMD
2018
1. Program
Pengembangan
Pertambangan
dan Air Tanah
Persentase luasan
pertambangan tanpa ijin
yang ditertibkan
86% 87% 87%
2. Kontribusi Sektor
Pertambangan terhadap
PDRB
1,12% 1,14% 1,15%
14
No Nama Program Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2013
Target
2016
Target
RPJMD
2018
3. Program
Pengembangan
Ketenagalistrikan
dan Migas
Rasio Elektrifikasi 82,12% 90,01% 92,12%
4. Program
Pengembangan
Mitigasi Bencana
Alam dan Geologi
Persentase mitigasi
bencana alam geologi
11,6% 19,6% 23,87%
5. Program
Pengembangan
Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi
Persentase pemanfaatan
energi
baru terbarukan
terhadap total konsumsi
energi
6,1% 8,54% 10,2%
B. RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH
Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
merupakan dokumen perencanaan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan bersifat indikatif. Renstra Dinas
ESDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan melalui
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 050/28 Tahun 2014 tentang
Pengesahan Rencana Strategis SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018.
15
2.2.1 Visi dan Misi
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan
perencanaan strategis yang tercantum pada RENSTRA Kementerian
ESDM Tahun 2010-2014 (”Terwujudnya ketahanan dan kemandirian
energi serta peningkatan nilai tambah energi dan mineral yang
berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat”), telah menetapkan visi dan misi :
1. Visi
Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Penguatan Pengelolaan Energi
Dan Sumber Daya Mineral Dan Kemandirian Energi
2. Misi
a) Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan Dan Air Tanah Melalui
Optimalisasi Pendayagunaan Dengan Mempertimbangkan Azas
Konservasi.
b) Meningkatkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Ketenagalistrikan
dan Migas untuk Menjamin Ketersediaan Energi Melalui
Peningkatan Infrastruktur dan Diversifikasi Energi.
c) Mengembangkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan Melalui
Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Secara Mandiri.
d) Meningkatkan Upaya Pencegahan Resiko Bencana Alam Geologi
Menuju Masyarakat Sadar Resiko Bencana Geologi.
e) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Yang Profesional Di
Bidang ESDM.
16
2.2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
Misi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu sesuatu (apa) yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan
Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang
lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Adapun tujuan atas setiap misi yang ditetapkan sebagai langkah
pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
adalah sebagai berikut :
1. Misi-1 ”Meningkatkan Pengelolaan Pertambangan Dan Air Tanah
Melalui Optimalisasi Pendayagunaan Dengan Mempetimbangkan
Azas Konservasi”, mempunyai tujuan optimalisasi pengelolaan
pemanfaatan pertambangan dan air tanah.
2. Misi-2 ”Meningkatkan Pengelolaan Dan Pendayagunaan
Ketenagalistrikan Dan Migas, Untuk Menjamin Ketersediaan Energi
Melalui Peningkatan Infrastruktur Dan Diversifikasi Energi.”,
mempunyai tujuan optimalisasi pengelolaan pemanfaatan
ketenagalistrikan dan migas.
3. Misi-3 ”Mengembangkan Potensi Energi Baru Dan Terbarukan Melalui
Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Secara Mandiri”,
mempunyai tujuan mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan sebagai energi alternatif.
4. Misi-4 ”Meningkatkan Upaya Pencegahan Resiko Bencana Alam
Geologi Menuju Masyarakat Sadar Resiko Bencana Geologi”,
mempunyai tujuan menurunkan resiko bencana alam geologi.
17
5. Misi-5 ”Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Yang Profesional Di
Bidang ESDM”, mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan SDM bidang ESDM.
Sedangkan sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai oleh Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
berdasarkan rumusan Misi dan Tujuan sebagaimana tersebut diatas
adalah sebagai berikut, yaitu :
Tabel 2.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Misi-1
Meningkatkan
Pengelolaan
Pertambangan Dan
Air Tanah Melalui
Optimalisasi
Pendayagunaan
Dengan
Mempetimbangkan
Azas Konservasi
Optimalisasi
pengelolaan
pemanfaatan
pertambangan dan air
tanah.
Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan dan air
tanah dan terkendalinya
kerusakan lingkungan
Persentase luasan
pertambangan tanpa
ijin yang ditertibkan
Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap PDRB
Misi-2
Meningkatkan
Pengelolaan Dan
Pendayagunaan
Ketenagalistrikan Dan
Migas,Untuk
Menjamin
Ketersediaan Energi
MelaluiPeningkatan
InfrastrukturDan
DiversifikasiEnergi
Optimalisasi
pengelolaan
pemanfaatan
ketenagalistrikan dan
migas
Peningkatan Rasio
Elektrifikasi
Rasio Elektrifikasi (%).
18
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
Misi -3
Mengembangkan
Potensi Energi Baru
Dan Terbarukan
Melalui Optimalisasi
Penerapan Teknologi
Tepat Guna Secara
Mandiri
Mengoptimalkan
pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan
sebagaienergi
alternatif
Meningkatkan
pemanfaatan Energi
baru Terbarukan dalam
Bauran Energi (%).
Persentase
pemanfaatan Energi
baru Terbarukan dalam
Bauran Energi (%)
Misi-4
Meningkatkan Upaya
Pencegahan Resiko
Bencana Alam
Geologi Menuju
Masyarakat Sadar
Resiko Bencana
Geologi
Menurunkan resiko
bencana alam geologi
Meningkatnya upaya
pencegahan resiko
bencana alam geologi
Persentase upaya
pencegahan resiko
bencana alam geologi
Misi-5
Meningkatkan Kinerja
Pelayanan Publik Yang
Profesional Di Bidang
ESDM
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan dan
SDM bidang ESDM
Terwujudnya
peningkatan kapasitas
kelembagaan dan SDM
bidang ESDM
Tingkat pemenuhan
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran
2.2.3 Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah
Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
terdapat 4 urusan wajib, 1 urusan pilihan dan 13 program yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah, dengan pengelompokkan sebagai berikut, yaitu :
19
Tabel 2.3 Urusan, Bidang Urusan dan Program Pembangunan Prioritas
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
NO. URUSAN/BIDANG
URUSAN PROGRAM PRIORITAS
A. URUSAN WAJIB
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Penataan Peraturan Perundang-Undangan (OTDA)
2. Pendidikan 6. Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Penataan Ruang 7. Perencanaan Tata Ruang
4. Lingkungan Hidup 8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
9. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam
B. URUSAN PILIHAN
➢ Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
11. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
12. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
13. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Adapun dari 13 program tersebut, dihasilkan 5 (lima) indikator
kinerja yang harus dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Renstra Dinas ESDM Prov. Jateng 2013 – 2018
No Nama Program Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2013
Target
2016
Target
RPJMD
2018
1. Program
Pengembangan
Pertambangan
dan Air Tanah
Persentase luasan
pertambangan tanpa ijin
yang ditertibkan
86% 87% 87%
2. Kontribusi Sektor
Pertambangan terhadap
1,12% 1,14% 1,15%
20
PDRB
3. Program
Pengembangan
Ketenagalistrikan
dan Migas
Rasio Elektrifikasi 82,12% 90,01% 92,12%
4. Program
Pengembangan
Mitigasi Bencana
Alam dan Geologi
Persentase mitigasi
bencana alam geologi
11,6% 19,6% 23,87%
5. Program
Pengembangan
Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi
Persentase pemanfaatan
energi baru terbarukan
terhadap total konsumsi
energi
6,1% 8,54% 10,2%
C. PERJANJIAN KINERJA DINAS ESDM PROVINSI JAWA TENGAH
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
21
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016
telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk
mewujudkan target kinerja, sebagai berikut :
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Prov. Jateng Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
1. Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan dan
air tanah dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan
Persentase luasan
pertambangan
tanpa ijin yang
ditertibkan
87% 1. Program
Pengembangan
Pertambangan
Dan Air Tanah
2. Program
Perencanaan
Tata Ruang
3. Program
Pengendalian
Pencemaran Dan
Perusakan
Lingkungan
4. Program
Rehabilitasi Dan
Pemulihan
Cadangan
Sumberdaya
Alam
13.046.231.000,00
350.000.000,00
996.000.000,00
2.904.295.000,00
2. Kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB
1,14%
22
3. Peningkatan Rasio
Elektrifikasi Rasio Elektrifikasi 90,01% Program
Pengembangan
Ketenagalistrikan Dan
Migas
4.905.035.000,00
4. Meningkatkan
pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi
Persentase
pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi
8,54% Program
Pengembangan
Energi Baru Terbarukan Dan
Konservasi Energi
11.858.170.000,00
5. Meningkatnya upaya
pencegahan resiko
bencana alam
geologi
Persentase upaya
mitigasi bencana alam
geologi
19,6% Program
Pengembangan
Mitigasi Bencana
Alam Dan Geologi
913.000.000,00
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah telah
melaksanakan
13 program dan 134 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa
Tengah sebesar Rp. 66.458.723.000,- (Belanja Langsung
sebesar Rp 46.839.311.000,- dan Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp 19.619.412.000,-).
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah
wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan
pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak
lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pada tahun 2016, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016,
24
Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 dan Surat Edaran Plh. Sekda Nomor 900/0008450 tanggal
20 Mei 2016 perihal Tindak Lanjut Rasionalisasi Belanja Langsung TA. 2016
yang dituangkan dalam APBD-P TA. 2016, setidaknya terdapat 4 (empat)
sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :
1. Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan produktivitas pemanfaatan
pertambangan dan air tanah dan terkendalinya kerusakan
lingkungan.
Dalam rangka perwujudan Misi “Meningkatkan Pengelolaan
Pertambangan Dan Air Tanah Melalui Optimalisasi Pendayagunaan
Dengan Mempetimbangkan Azas Konservasi” yang bertujuan untuk
mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan pertambangan dan air tanah,
dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya peningkatan produktivitas
pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan terkendalinya kerusakan
lingkungan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai hingga
tahun 2018, yaitu :
a. Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan.
b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.
Kedua indikator kinerja dalam Sasaran 1 ini merupakan indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
25
Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016
Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Realisasi
2015 Target 2016
Realisasi 2016
% Capaian
2016
% Capaian
Tahun
2015
% Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra
(2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah
dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan
Persentase
luasan
pertambangan
tanpa ijin yang
ditertibkan.
86,7% 87% 87,2% 100,23 99,66 100,23
Kontribusi 1,13 *) 1,14% 1,37 *) 120,17 100 119,13
sektor 2%**) 2,24%**)
pertambangan 2,27% ***) 2,46% ***)
terhadap
PDRB
Rata-rata capaian 110,20 Sangat Baik
Keterangan : *) = Menggunakan ADHK Tahun Dasar 2000 **) = Menggunakan ADHK Tahun Dasar 2010 ***) = Menggunakan ADHB Tahun Dasar 2010
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara
rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 1 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 per Triwulan
Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Target
Tahunan
Triwulan Target Realisasi Persentase
Terwujudnya
peningkatan
Persentase
luasan
87% TW I 87% 36,08% 41,47%
TW II 87% 61,99% 71,25%
26
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah
dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan
pertambangan
tanpa ijin yang
ditertibkan.
TW III 87% 76,26% 87,65%
TW IV 87% 87,2% 100,23%
Kontribusi
sektor
pertambangan
terhadap
PDRB
1,14% TW I 1,14% 1,06% 92,98%
TW II 1,14% 1,09% 95,61%
TW III 1,14% 1,37% 120,17%
TW IV 1,14% 1,37% 120,17%
Secara umum capaian indikator pada sasaran “Terwujudnya
peningkatan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah dan
terkendalinya kerusakan lingkungan” tercapai melebihi target. Untuk
indikator kinerja “Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang
ditertibkan” tercapai 100,23%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
87% tercapai 87,2%. Sementara untuk indikator kinerja “Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB” terdapat 3 (tiga) cara perhitungan yaitu
menggunakan ADHK tahun dasar 2000, ADHK tahun dasar 2010 dan
ADHB tahun dasar 2010. Apabila menggunakan ADHK tahun dasar 2010,
tercapai sebesar 2,24% dan jika menggunakan ADHB tahun dasar 2010,
tercapai 2,46%.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, rata-rata capaian kinerja
Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 mengalami
penurunan, untuk tahun 2016 tercapai 110,20% (menggunakan ADHK
tahun dasar 2000 untuk perhitungan PDRB), sedangkan tahun 2015
tercapai 100,41% dan tahun 2014 tercapai 100,29%).
27
100,00%
50,00%
0,00%
Persentase luasan
pertambangan tanpa ijin
yang ditertibkan.
Kontribusi sektor
pertambangan terhadap
PDRB
Tahun 2015
86,70%
Tahun 2016
87,20%
1,13% 1,37%
112,00%
110,00%
108,00%
106,00%
104,00%
102,00%
100,00%
98,00%
96,00%
94,00%
Rata-rata capaian
kinerja Sasaran
Strategis 1
Tahun 2014
100,29%
Tahun 2015
100,41%
Tahun 2016
110,20%
Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Tahun 2013 – 2016
Gambar 3.2 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2013 – 2016
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam perencanaan strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28
Provinsi Jawa Tengah, indikator “Persentase luasan pertambangan tanpa
ijin yang ditertibkan” telah tercapai 100,23%, meningkat dibandingkan
target tahun 2015 yaitu 99,66%. Sedangkan untuk indikator “Kontribusi
sektor pertambangan terhadap PDRB” telah tercapai 99,13% dan sesuai
dengan target (menggunakan ADHK tahun dasar 2000 untuk perhitungan
PDRB).
Penyebab meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2016 ini
dikarenakan tercapainya capaian kegiatan-kegiatan yang mendukung
pencapaian 2 (dua) indikator kinerja diatas antara lain :
a. Terlaksananya pengawasan 180 obyek pemegang IUP dan kegiatan
pertambangan tanpa izin di 35 kab./kota.
b. Terlaksananya pemberian bantuan 2 unit alat pengolahan bahan
tambang di Kab. Purbalingga dan Kebumen.
c. Terlaksananya 4 kali pameran promosi pertambangan di Jawa
Tengah, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat.
d. Terlaksananya Pembuatan Film Potensi ESDM "Potensi Pasir Besi di
Jawa Tengah".
e. Terlaksananya Pembuatan Profil Mineral Batuan Pasir, Andesit, Tanah
Urug, Sirtu (Penunjang Infrastruktur) di Jawa Tengah.
f. Penerbitan rekomendasi teknik Ijin Usaha Pertambangan di Jawa
Tengah, yang terbagi :
1) Rekomendasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) :
402 rekomendasi;
2) Rekomendasi IUP Eksplorasi : 350 rekomendasi;
3) Rekomendasi IUP Operasi Produksi : 192 rekomendasi;
4) Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan : 32 rekomendasi:
5) Rekomendasi IUP OP untuk Pengolahan/ Pemurnian :
17 rekomendasi:
6) Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) Pertambangan :
4 rekomendasi;
7) Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) : 3 rekomendasi.
29
g. Terbangunnya 17 unit sumur bor dan tower air di Kab. Pekalongan,
Grobogan, Kudus, Rembang, Semarang, Jepara, Wonosobo,
Purworejo, Kendal dan Kota Semarang.
h. Terbangunnya 2 unit sumur eksplorasi di Kab. Kendal dan Boyolali.
i. Terbangunnya 25 unit sumur gali untuk pertanian di Kab. Grobogan.
j. Terbangunnya 26 unit sumur pasak untuk pertanian di Kab.
Karanganyar, Kendal, Batang, Sragen, Purbalingga dan Pati.
k. Tersusunnya kajian Cekungan Air Tanah Sumowono.
l. Terlaksananya pemetaan potensi air tanah pada Cekungan Air Tanah
Kendal dan CAT Jepara.
m. Terlaksananya reklamasi lahan bekas pertambangan di Kabupaten
Temanggung dan Boyolali.
n. Terbangunnya sumur pantau air tanah di Kab. Semarang, Demak,
Kudus, Purbalingga dan Kota Pekalongan.
o. Tersusunnya sistem jaringan sumur pantau di Cekungan Air Tanah
(CAT) Karanganyar-Boyolali dan CAT Magelang-Temanggung.
p. Terbangunnya sumur resapan dalam di Kab. Karanganyar dan
Banjarnegara.
30
Foto 3.1 Bantuan sumur bor dan tower air di Kabupaten Jepara
Foto 3.2 Bantuan sumur bor dan tower air di Kabupaten Wonosobo
Foto 3.3 Reklamasi lahan bekas
pertambangan di Kabupaten Temanggung Foto 3.4 Reklamasi lahan bekas
pertambangan di Kabupaten Boyolali
Selain itu pencapaian target kegiatan diatas, juga karena sumber daya
manusia yang mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan, adanya peningkatan kesadaran para pelaku penambangan
untuk melakukan pengurusan perijinan tambang, adanya peningkatan
pengawasan PETI dengan Tim Terpadu Pengawasan Pertambangan
yang melibatkan instansi berbagai instansi terkait termasuk Polri dan TNI,
serta makin tingginya permintaan dan tingkat kebutuhan terhadap hasil
sumberdaya ESDM untuk pembangunan infrastruktur.
31
Meskipun mencapai target, baik IKU maupun Sasaran Strategis,
namun masih terdapat permasalahan pertambangan yang perlu
diselesaikan. Luasan area penambangan liar semakin tahun semakin
meningkat disebabkan karena bersifat setempat–setempat dan tidak
berkelanjutan, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat dan
berkelanjutan. Selain itu masih kurangnya pemahaman para pelaku usaha
pertambangan terkait kaidah Good Minning Practice dan kurangnya
kesadaran para pelaku usaha (kontraktor) infrastruktur untuk memakai
bahan tambang dari lokasi yang sudah berijin juga merupakan
permasalahan yang harus segera diselesaikan. Hingga tahun 2016, luas
area penambangan liar seluas 593 ha dan yang telah ditertibkan seluas
517,10 ha atau 87,2%.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1,
adalah sebesar Rp 16.702.118.800,- atau 96,56% dari total pagu sebesar
Rp 17.296.526.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 3,43% dari pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas
dari pelaksanaan 4 program dan 18 kegiatan, yaitu :
a. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
1) Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan
Kerjasama dan Promosi Pertambangan
2) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di
Jawa Tengah
3) Kegiatan Peningkatan Teknologi Pengolahan Bahan Tambang
bagi Pertambangan Rakyat
4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Air
Tanah
5) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di Daerah Rawan Kering
6) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah
7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha
Pertambangan
32
8) Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah
9) Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air
Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah
10) Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan
Cadangan Mineral di Jawa Tengah.
11) Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
12) Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral
b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
1) Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan
2) Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah
3) Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah
4) Kegiatan Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas
Pertambangan
c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
d. Program Perencanaan Tata Ruang
1) Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah
2. Sasaran 2 : Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Dalam rangka perwujudan Misi “Meningkatkan Pengelolaan Dan
Pendayagunaan Ketenagalistrikan Dan Migas, Untuk Menjamin
Ketersediaan Energi Melalui Peningkatan Infrastruktur Dan Diversifikasi
Energi” yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan
ketenagalistrikan dan migas, dengan sasaran strategis yaitu peningkatan
Rasio Elektrifikasi (RE), terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus
dicapai hingga tahun 2018, yaitu Rasio Elektrifikasi (RE).
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 2 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
33
Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016
Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Capaian
2015 Target 2016
Realisasi 2016
% Capaian
2016
% Capaian
Tahun
2015
% Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra
(2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan
Rasio
Elektrifikasi
Rasio
Elektrifikasi
(%)
91,10% 90,01% 93,51% 103,88 104,21 101,42
Rata-rata capaian 103,88 Sangat Baik
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara
rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 2 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016 per Triwulan
Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Target
Tahunan
Triwulan Target Realisasi Persentase
Peningkatan
Rasio
Elektrifikasi
Rasio
Elektrifikasi
(%)
90,01% TW I 90,01% 91,21% 101,33%
TW II 90,01% 91,84% 102,03%
TW III 90,01% 91,92% 102,12%
TW IV 90,01% 93,51% 103,88%
Secara umum capaian indikator pada sasaran “Peningkatan Rasio
Elektrifikasi” dapat dicapai melebihi target. Indikator kinerja “Rasio
Elektrifikasi (%)” tercapai melebihi target (103,88%), dari target yang
ditetapkan yaitu 90,01%, tercapai 93,51%.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, meskipun realisasi diatas
target yang ditetapkan dalam Renstra, akan tetapi secara kinerja Tahun
34
94,00%
92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
80,00% Tahun 2013
Rasio Elektrifikasi 85,29%
Tahun 2014
88,37%
Tahun 2015
91,10%
Tahun 2016
93,51%
104,50%
104,00%
103,50%
103,00%
102,50% Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Rata-rata capaian
kinerja Sasaran
Strategis 2
103,13% 103,94% 104,21% 103,88%
2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dan Tahun 2014,
mengalami penurunan, untuk tahun 2016 tercapai 103,88%, sedangkan
tahun 2015 tercapai 104,21% dan tahun 2014 tercapai 103,94%.
Gambar 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2013 – 2016
Gambar 3.4 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2013 – 2016
35
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam perencanaan strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah, indikator “Rasio Elektrifikasi (%)” telah tercapai
93,51%, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 92,20%.
Pencapaian Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa Tengah pada tahun 2016
sebesar 93,51%, di atas RE Nasional yaitu sebesar 89,10%.
Penyebab meningkatnya capaian kinerja karena pada tahun 2016 ini,
beberapa capaian kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Rasio
Elektrifikasi antara lain :
a. Terlaksananya pembangunan jaringan listrik pedesaan sepanjang
3,209 kms di Kab. Brebes.
b. Terlaksananya pekerjaan sambungan listrik sebanyak 1075 KK di
Kab. Grobogan, Rembang, Blora, Jepara, Brebes, Pemalang, Boyolali,
Klaten, Sragen, Kebumen dan Banyumas.
Selain itu juga karena adanya sumber daya manusia yang mendukung
dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, adanya usulan kegiatan
dari Kab./Kota, adanya kerjasama yang baik antara instansi yang
menangani energi dan sumber daya mineral di provinsi maupun kab/kota
dengan stakeholder (BUMN, swasta, kelompok masyarakat/ormas, LSM
dan perguruan tinggi).
36
Foto 3.5 Pembangunan jaringan listrik
pedesaan di Kab. Brebes
Foto 3.7 Bantuan sambungan rumah
di Desa Kemadohabtur Kab. Grobogan
Foto 3.6 Pembangunan jaringan listrik
pedesaan di Kab. Brebes
Foto 3.8 Bantuan sambungan rumah
di Desa Sidanegara Kab. Cilacap
Meskipun target, baik IKU maupun Sasaran Strategis, telah tercapai,
namun masih terdapat permasalahan ketenagalistrikan yang perlu
diselesaikan, yaitu terdapat 8,76% atau sekitar 784.835 KK di Jawa
37
Tengah yang belum berlistrik. Selain itu, belum termanfaatkannya potensi
panas bumi sebagai salah satu sumber energi alternatif juga merupakan
salah satu permasalahan di sektor ketenagalistrikan, padahal potensi
panas bumi di Jawa Tengah secara hipotetik diperkirakan sebesar 1.686
MW atau 5,7 % dari seluruh cadangan Nasional sebesar 29.000 MW.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2,
adalah sebesar Rp 4.322.613.500,- atau 88,13% dari total pagu sebesar
Rp 4.905.035.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber
daya sebesar 11,87% dari pagu yang ditentukan .
Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas
dari pelaksanaan Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
dan 6 (enam) kegiatan didalamnya, yaitu :
1) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan
2) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa SPBU, Agen
dan Pangkalan Minyak Tanah serta LPG di Jawa Tengah
3) Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
Daerah
4) Kegiatan Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik Pedesaan
dan Captive Power di Jawa Tengah
5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan
6) Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa Tengah 3. Sasaran 3 : Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam
Bauran Energi
Dalam rangka perwujudan Misi “Mengembangkan Potensi Energi
Baru Dan Terbarukan Melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Tepat
Guna Secara Mandiri” yang bertujuan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif dengan
sasaran strategis yaitu meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan
dalam bauran energi, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai
38
hingga tahun 2018, yaitu Persentase pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan dalam Bauran Energi.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 3 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Tahun 2016
Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Capaian
2015 Target 2016
Realisasi 2016
% Capaian
2016
% Capaian
Tahun
2015
% Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra
(2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatkan
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
Persentase
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam
Bauran
Energi
7,80% 8,54% 8,85% 103,63 100,78 86,76
Rata-rata capaian 103,63 Sangat Baik
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara
rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 3 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2016 per Triwulan
Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Target
Tahunan
Triwulan Target Realisasi Persentase
Meningkatkan
pemanfaatan
Persentase
pemanfaatan
7,80% TW I 7,80% 7,80% 100%
TW II 7,80% 7,80% 100%
39
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00% Persentase pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi
Tahun 2013
6,10%
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
7,01% 7,80% 8,85%
Energi Baru
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
Energi Baru
Terbarukan
dalam
Bauran
Energi
TW III 7,80% 7,80% 100%
TW IV 7,80% 8,85% 103,63%
Secara umum capaian indikator pada sasaran “Meningkatkan
pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi” dapat dicapai
melebihi target. Indikator kinerja “Persentase pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan dalam Bauran Energi” tercapai melebihi target (103,63%), dari
target yang ditetapkan yaitu 7,80%, tercapai 8,85%.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, rata-rata capaian kinerja
Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2013, 2014 maupun
Tahun 2015 mengalami kenaikan, untuk tahun 2016 tercapai 103,63%,
sedangkan tahun 2015 tercapai 100,78%, tahun 2014 tercapai 101,30%
dan tahun 2013 tercapai 100%.
Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2013 – 2016
40
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98% Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Rata-rata capaian
kinerja Sasaran
Strategis 3
100% 101,30% 100,78% 103,63%
Gambar 3.6 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2013 – 2016
Pencapaian persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam
Bauran Energi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 8,85%, di atas
persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Nasional yaitu sebesar 6,2%.
Penyebab meningkatnya capaian kinerja karena pada tahun 2016 ini,
beberapa capaian kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
antara lain :
a. Terlaksananya pembangunan 272 unit PLTS PJU di Kab. Kebumen,
Purworejo, Purbalingga, Boyolali, Wonosobo, Kendal dan Sragen
b. Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan 2 unit PLTMH di Kab.
Pekalongan.
c. Terlaksananya pembangunan 9 unit demplot biogas di Kab. Jepara,
Grobogan, Magelang, Banjarnegara dan Kebumen.
d. Terlaksananya audit energi pada 3 gedung Pemerintah (Dinas
Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas
Pertanian dan TPH) Provinsi Jawa Tengah di di Kab. Semarang.
41
Selain itu karena terdapat sumber daya manusia yang mendukung dan
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, adanya usulan kegiatan dari
Kab./Kota, meningkatnya pemanfaatan EBT dari biogas dan pembangkit
listrik tenaga mikro hidro, serta meningkatnya minat investor dan
dukungan Internasional untuk pengembangan bidang energi baru
terbarukan yang berkelanjutan.
Foto 3.9 Pemasangan PLTS PJU
di Kab. Boyolali
Foto 3.10 Pemasangan PLTS PJU
di Kab. Kebumen
Foto 3.11 Pengukuran pada Lomba Audit Energi Foto 3.12 Pembangunan digester biogas di
Kab. Banjarnegara
42
Foto 3.13 Pembangunan digester biogas di Ds.
Windusari, Kab. Magelang
Foto 3.14 Pembangunan digester biogas di Kab. Grobogan
Meskipun target, baik IKU maupun Sasaran Strategis, telah tercapai,
namun masih terdapat permasalahan energi baru terbarukan yang perlu
diselesaikan, yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan masih cukup
rendah, sekitar angka 8,85% pada bauran energi, dan belum optimalnya
konservasi energi. Rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan
disebabkan antara lain karena sumber dayanya masih bersifat intermittent
(ketersediaannya putus – putus), seperti debit air yang tidak stabil pada
musim kemarau lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Selain
itu juga karena beberapa jenis teknologi energi baru terbarukan masih
relatif mahal sehingga produk yang dihasilkan juga lebih mahal
dibandingkan produk dari bahan bakar fosil dan belum dapat bersaing
dengan teknologi energi komersial.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3,
adalah sebesar Rp 11.686.442.000,- atau 98,55% dari total pagu sebesar
Rp 11.858.170.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan
sumber daya sebesar 1,45% dari pagu yang ditentukan .
Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas
dari pelaksanaan Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi dan 6 (enam) kegiatan didalamnya, yaitu :
1) Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah
2) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah
43
3) Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah
4) Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Design (DED) PLTMH di Jawa
Tengah
5) Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah
6) Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa
Tengah
Keberhasilan tersebut telah mengantarkan Provinsi Jawa Tengah
menjadi Pemenang I Kategori Penghematan Energi dan Air Pada
Pemerintah Daerah dalam Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Tahun
2016.
4. Sasaran 4 : Meningkatnya upaya pencegahan resiko bencana alam
geologi
Dalam rangka perwujudan Misi “Meningkatkan Upaya Pencegahan
Resiko Bencana Alam Geologi Menuju Masyarakat Sadar Resiko
Bencana Geologi” yang bertujuan untuk menurunkan resiko bencana alam
geologi dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya upaya pencegahan
resiko bencana alam geologi, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang
harus dicapai hingga tahun 2018, yaitu Persentase upaya pencegahan
resiko bencana alam geologi.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 4 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Sasaran 4 Tahun 2016 Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Capaian
2015 Target 2016
Realisasi 2016
% Capaian
2016
% Capaian
Tahun
2015
% Capaian
terhadap
Target Akhir
Renstra
(2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Meningkatnya
upaya
Persentase
upaya
18,97% 19,6% 21,61% 110,26 108,59 110,26
44
pencegahan
resiko bencana
alam geologi
mitigasi
bencana
alam geologi
Rata-rata capaian 110,26 Sangat Baik
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara
rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 4 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.9
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2016 per Triwulan
Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja Target
Tahunan
Triwulan Target Realisasi Persentase
Meningkatnya
upaya
pencegahan
resiko
bencana alam
geologi
Persentase
upaya
mitigasi
bencana
alam geologi
19,6% TW I 19,6% 20,94% 106,83%
TW II 19,6% 21,05% 107,39%
TW III 19,6% 21,42% 109,28%
TW IV 19,6% 21,61% 110,26%
Secara umum capaian indikator pada sasaran “Meningkatnya upaya
pencegahan resiko bencana alam geologi” dapat dicapai sesuai target.
Indikator kinerja “Persentase upaya mitigasi bencana alam geologi”
tercapai 110,26%, melebihi target yang ditetapkan yaitu 19,6%, tercapai
21,61%.
Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, rata-rata capaian kinerja
Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, Tahun 2014 dan
Tahun 2013, mengalami kenaikan, untuk tahun 2016 tercapai 110,26%,
tahun 2015 tercapai 108,59% sedangkan tahun 2014 dan 2013 tercapai
100%.
45
25,00% 20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94% Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Rata-rata capaian
kinerja Sasaran
Strategis 4
100% 100% 108,59% 110,26%
0,00%
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Persentase upaya mitigasi
bencana alam geologi
11,60% 15,51% 18,97% 21,61%
Gambar 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2013 – 2016
Gambar 3.8 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2013 – 2016
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam perencanaan strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
46
Provinsi Jawa Tengah, indikator “Persentase upaya mitigasi bencana alam
geologi” telah tercapai 19,6%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
21,61%.
Penyebab meningkatnya capaian kinerja karena pada tahun 2016 ini,
beberapa capaian kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
Persentase upaya mitigasi bencana alam geologi antara lain :
a. Tersusunnya Kajian Geologi Tata Lingkungan pada 10 lokasi di
4 (empat) Kabupaten, yaitu Kab. Banajrnegara, Wonosobo, Kebumen
dan Temanggung.
b. Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi pada 28
lokasi yang diikuti 1450 peserta.
Meskipun target, baik IKU maupun Sasaran Strategis, telah tercapai,
namun masih terdapat permasalahan kebencanaan sub urusan geologi
yang perlu diselesaikan, yaitu :
• Semakin bertambahnya titik lokasi daerah rawan bencana geologi di
Jawa Tengah, seiring meningkatnya aktivitas budaya manusia yang
mengakibatkan beralihnya fungsi lahan.
• Masih kurangnya pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana
terkait tanda-tanda akan terjadinya bencana alam geologi (bencana
longsor).
• Kewenangan pengelolaan kebencanaan sub urusan geologi, sesuai
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi
kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya,
pemerintah pusat tidak dapat menjangkau secara detail seluruh
wilayah rawan bencana geologi.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4,
adalah sebesar Rp 877.808.000,- atau 96,15% dari total pagu sebesar
Rp 913.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber
daya sebesar 3,85% dari pagu yang ditentukan.
47
Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas
dari pelaksanaan Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan
Geologi dan 2 (dua) kegiatan didalamnya, yaitu :
1) Kegiatan Pemetaan Geologi Tata Lingkungan di Jawa Tengah
2) Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Mitigasi Bencana Alam Geologi
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) program yang bersifat pendukung
operasional yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Keberhasilan dalam pelayanan informasi publik, Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah meraih predikat Terbaik VIII dari 59 (lima puluh
sembilan) SKPD Provinsi Jawa Tengah.
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, pada tahun
anggaran 2016 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 66.458.723.000,-
yang bersumber dari APBD (Belanja Langsung sebesar Rp 46.839.311.000,-
dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.619.412.000,-), secara ringkas
komposisi penggunaan sebagai berikut :
1. Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah
a. Belanja Tidak Langsung
No Uraian Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
%
Realisasi
1. Gaji dan Tunjangan 8.493.473.000 8.395.227.199 98,84
2. Tambahan
Penghasilan PNS
11.125.939.000 11.013.523.559 98,98
Total Belanja Pegawai 19.619.412.000 19.408.750.758 98,92
48
b. Belanja Langsung
No Uraian Jumlah
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
%
Realisasi
1. Belanja Pegawai 1.697.550.000 1.664.400.000 98,04
2. Belanja Barang dan
Jasa
29.797.131.000 28.333.987.363 95,08
3. Belanja Modal 15.344.630.000 15.115.988.519 98,50
Total Belanja 46.839.311.000 45.114.375.882 96,31
Adapun realisasi anggaran APBD (Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung) sebesar Rp 64.523.126.640,- atau tercapai 97,08%.
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 3.10
Realisasi Anggaran per Sasaran per Program Tahun 2016
Sasaran Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)
Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah
dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan
Program
Pengembangan
Pertambangan
dan Air Tanah
13.046.231.000 12.665.404.800 97,08
Program
Rehabilitasi dan
Pemulihan
Cadangan
Sumberdaya Alam
2.904.295.000 2.756.362.000 94,90
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
996.000.000 993.200.000 99,72
Program
Perencanaan Tata
Ruang
350.000.000 287.152.000 82,04
49
Peningkatan
Rasio
Elektrifikasi
Program
Pengembangan
Ketenagalistrikan
dan Migas
4.905.035.000 4.322.613.500 88.13
Meningkatkan
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
Program
Pengembangan
Energi Baru
Terbarukan dan
Konservasi Energi
11.858.170.000 11.686.442.000 98,55
Meningkatnya
upaya
pencegahan
resiko bencana
alam geologi
Program
Pengembangan
Mitigasi Bencana
Alam dan Geologi
913.000.000 877.808.000 96,15
2. Pendapatan
Uraian Jumlah Penerimaan % Realisasi
Target (Rp) Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah 731.050.000,- 1.016.150.000,- 138,99
• Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta
115.000.000,- 364.000.000,- 316,52
• Sewa / Penggunaan
Laboratorium
136.050.000,- 151.650.000,- 111,47
• Sewa Lahan PT. SMP 480.000.000,- 500.500.000,- 104,27
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016, apabila
dibandingkan Tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 3,62% (Tahun 2016
sebesar 97,08% sedangkan Tahun 2015 sebesar 93,46%). Hal ini
disebabkan karena :
• Meningkatnya efisiensi pengadaan barang/jasa.
50
• Meningkatnya efisiensi belanja telepon, belanja listrik dan belanja
kawat/faksimil/internet pada Sekretariat, Balai ESDM Wilayah Serayu
Selatan, Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria dan Balai ESDM Wilayah
Solo.
• Meningkatnya efisiensi perjalanan dinas.
51
BAB IV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah sebagai
OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan
asas otonomi daerah dan tugas pembantuan mempunyai fungsi untuk
memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral pada
masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara
optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara
efektif dan efisien mungkin.
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas,
maka dapat dikatakan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan
berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan
kategori Sangat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :
1. Hasil pencapaian indikator kinerja utama tahun 2016 yaitu :
• Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan =
100,23% (Sangat Baik)
• Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB = 120,17% (Baik)
• Rasio Elektrifikasi (%) = 103,88% (Sangat Baik)
• Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran
Energi = 103,63% (Sangat Baik)
• Persentase upaya mitigasi bencana alam geologi = 110,26% (Sangat
Baik)
52
2. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2016 yaitu :
• Sasaran 1 = 110,20% (Sangat Baik)
• Sasaran 2 = 103,88% (Sangat Baik)
• Sasaran 3 = 103,63% (Sangat Baik)
• Sasaran 4 = 110,26% (Sangat Baik)
3. Total realisasi belanja APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar Rp. 64.523.126.640,- atau
tercapai 97,08% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 66.458.723.000,-.
4. Realisasi pendapatan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.016.150.000,- atau
tercapai 138,99% di atas target yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 731.050.000,-.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :
1. Meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap PETI dan melakukan
pembinaan serta alih profesi bagi masyarakat penambang tanpa izin.
2. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan air tanah dan listrik tanpa izin.
3. Mengusulkan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi pengolah bahan
tambang.
4. Membangun sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air baku
masyarakat daerah rawan kering dan pembangunan sumur gali/pasak
untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan mempertimbangkan
azas konservasi.
5. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik khususnya untuk masyarakat
daerah terpencil dan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat
kurang mampu.
53
6. Meningkatkan pengembangan pemanfaatan sumber energi baru
terbarukan dan konservasi energi.
7. Melakukan pemantauan terhadap daerah rawan bencana tanah longsor
serta melakukan sosialisasi dan kajian teknis fasilitasi relokasi bagi
masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana geologi.
8. Melakukan pengawasan manajemen listrik non pedesaan dan captive
power.
9. Meningkatkan pelayanan publik pada sektor energi dan sumber
daya mineral.
10. Penyusunan NPA dalam upaya optimalisasi pemanfaatan air tanah
dengan mempertimbangkan azas konservasi.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk
kegiatan/kinerja yang akan datang.
Sekian dan terimakasih.
Semarang, Pebruari 2017
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621222 199003 1 005