bab i - singosari.malangkab.go.idsingosari.malangkab.go.id/wp-content/uploads/2015/06/renstra... ·...
TRANSCRIPT
1
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat dan ridho Allah SWT serta dengan mengucapkan rasa
syukur atas segala karunia-Nya, akhirnya penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2011-2015 Kecamatan Poncokusumo dapat diselesaikan .
Penyusunan Renstra ini yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Malang dimaksudkan untuk menuntun Instansi Pemerintah dalam
hal ini Kecamatan Poncokusumo untuk dapat memahami tujuan yang hendak
dicapai hingga lima tahun ke depan, sehingga dengan pemahaman tersebut
dapat lebih meningkatkan peran setiap aparatur Kecamatan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya .
Besar harapan kami bahwa Renstra ini dapat menjadi acuan
penyelenggaraan kegiatan atau tugas aparatur Kecamatan serta selanjutnya
dapat menjadi kajian yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pada tahun
– tahun berikutnya.
CAMAT PONCOKUSUMO
Drs. ERU SUPRIJAMBODO, Msi. Penata Tk.I
NIP. 19640712 198803 1 022
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejalan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, dalam penyelenggaraan otonomi
daerah lebih ditekankan pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta sudah barang tentu
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kehidupan
bernegara yang semakin terbuka tersebut, Pemerintah selaku perumus dan
pelaksana kebijakan berkewajiban untuk lebih transparan dan bertanggung
jawab terhadap hasil-hasil pembangunan
Salah satu bentuk tanggungjawab itu diwujudkan dengan penyajian
perencanaan stratejik pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
merupakan hasil koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi suatu prespektif
bersama yang memungkinkan organisasi melangkah ke depan dengan suatu
sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dengan
tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Malang lima tahun ke depan.
Renstra Kecamatan Poncokusumo memuat gambaran keadaan yang
ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk
pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun
waktu 5 tahun kedepan 2010-2015. Proses penyusunan rencana strategis
Kecamatan Poncokusumo ini merupakan hasil identifikasi permasalahan
kecamatan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat,
kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan
permasalahan yang ada. Dengan adanya Renstra Kecamatan diharapkan
setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai organisasi
tersebut hingga lima tahun ke depan.
3
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renstra SKPD ini menggunakan landasan Idiil Pancasila ,
landasan Konstitusionil Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan
Operasional meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
f. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2006 tentang
Permendagri nomor 13 Tahun 2006 ;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renacana Pembangunan Daerah ;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40
Tanggal : 29 Pebruari 2008) ;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2005-2010 ;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40
Tanggal : 29 Pebruari 2008) ;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2005-2010 ;
4
m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E) ;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ;
o. Peraturan Bupati Malang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Review
terhadap RPJMD.
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Renstra Kecamatan Poncokusumo dimaksud untuk
menjadikan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada
pada lingkungan Kecamatan Poncokusumo untuk secara konsekuen
dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan
peran yang diemban Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
pada Tahun 2010-2015.
b. Tujuan
Penyusunan Renstra Kecamatan Poncokusumo bertujuan untuk lebih
memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala
prioritas pada Kecamatan Poncokusumo dalam upaya turut mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah
ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabuapten Malang Tahun 2010-2015.
1.2. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategi SKPD Kecamatan Poncokusumo
tersusun menjadi tujuh bab yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Didalamnya mengungkapkan latar belakang, maksud dan tujuan ,
landasan hukum serta sistematika penyusunan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
Meliputi tugas pokok dan fungsi , sumber daya , kinerja pelayanan,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
5
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Memuat identifikasi permasalahan sampai penentuan isu-isu
strategis
BAB IV VISI ,MISI ,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisi visi dan misi yang ingin diwujudkan tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai berupa strategi dan kebijakan yang diambil
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berisi Tabel Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan
Poncokusumo pada tahun 2010-2015.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Berisi Tabel Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Kecamatan Poncokusumo sebagai Perangkat Daerah mempunyai
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Umum
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor : 40 tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan maka dalam pasal 4
Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Mengkordinasikakn upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum ;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
Perundang-Undangan ;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum ;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di
tingkat Kecamatan ;
f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan
Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan
Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7
2. Khusus
Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam
Peraturan Bupati Malang : 40 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas
pokok dan tata kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan
Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani sebagian urusan.
Camat mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian
wewenang yang dilimpahkan.
b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data
berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun
program kegiatan;
b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan
Kecamatan;
c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum ;
f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan
Perundang – undangan ;
g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum ;
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah
Desa dan / atau Kelurahan ;
i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat
dilaksanakan Desa dan / atau Kelurahan ;
j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan
masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga –
Lembaga lainnya ;
8
k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan ;
l. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan –
kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan ;
Selanjutnya agar eksistensi Camat lebih berperan, mengingat peran
strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan
Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang
Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada
Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :
a. Urusan Pemerintahan
b. Urusan Perijinan
c. Urusan Pekerjaan Umum
d. Urusan Pendidikan
e. Urusan Kesehatan
f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONCOKUSUMO
(PERBUP NO. 40 TH. 2008)
KASI
KESOS DAN
KEPEMUDAAN
KASI
PERTANAHAN
DAN ASET
KASI
EKBANG &
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
KASI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
KASI
PEMERINTAHAN
SUB BAG.
REN, EV DAN
PELAPORAN
SUB BAG.
KEUANGAN
SUB BAG.
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL SEKCAM
CAMAT
9
2.2. Sumber Daya
1. Aparatur
Aparatur Kecamatan sebagai petugas pelaksana memegang peranan
penting atas terwujudnya visi organisasi SKPD mengingat kedudukan
yang strategis tersebut, maka fungsi dan peranan aparatur perlu terus
didayagunakan, ditingkatkan ketrampilan , pengetahuan serta sumber
daya yang dimiliki.
Aparatur Kecamatan Poncokusumo berjumlah 18 orang dengan
perincian sebagai berikut :
a. Menurut Jenis Kelamin
1. Laki-laki : 14 orang
2. Perempuan : 4 orang
b. Menurut Status Kepegawaian
1. PNS : 16 orang
2. Sukwan : 2 orang
3. Golongan I : 0 orang
4. Golongan II : 4 orang
5. Golongan III : 12 orang
6. Golongan IV : 0 orang
c. Menurut Pendidikan
1. SLTP : 0 orang
2. SLTA : 11 orang
3. Sarjana : 5 orang
4. Pasca Sarjana: 2 orang
d. Menurut Usia
1. 20-25 th : 2 orang 5. 41-45 th : 8 orang
2. 36-30 th : - 6. 46-50 th : 3 orang
3. 31-35 th : 2 orang 7. 51 keatas : 2 orang
4. 36 -40 th : 1 orang
e. Menurut Domisili
1. Dalam Kecamatan : 4 orang
2. Luar Kecamatan : 14 orang
10
f. Menurut Jabatan Struktural
1. Camat : 1
2. Sekcam : 1
3. Kasi Pemerintahan : 1
4. Kasi Ekbang dan PP : 1
5. Kasi Kesos dan Kepemudaan : 1
6. Kasi Pertanahan dan Aset : 1
7. Kasi Trantibum : 1
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian : 1
9. Kasubag Keuangan : 1
10. Kasubag Pelaporan : 1
2.Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan
Poncokusumo didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :
No Jenis sarana Jumlah Keterangan
1 Kantor Kecamatan 1 buah Baik
2 Rumah Dinas Camat 1 buah Baik
3 Panti PKK 1 buah Rusak Ringan
4 Rumah Sekcam 1 buah Rusak Ringan
5 Meja Kerja 22 buah Baik
6 Kursi Kerja 22 buah Baik
7 Radio Komunikasi 1 unit Baik
8 Kamar mandi 2 buah Baik
9 Fasilitas umum
(muhola)
1 buah Baik
10 Komputer 5 buah Sedang
11 Mesin ketik 2 buah Rusak
12 Lemari arsip 7 buah Sedang
13 Pendopo Kecamatan 1 buah Baik
14 Ruang Bebas rokok 1 buah Baik
15 Kendaraan dinas roda 4 2 buah Baik
16 Kendaraan dinas roda 2 6 buah Baik
11
2.3. Kinerja Pelayanan
a. Obyek Pelayanan
Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu dari 33 kecamatan di
Wilayah Kabupaten Malang yang terletak di sebelah Timur dengan
batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Tumpang
Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
Sebelah Selatan : Kecamatan Wajak
Sebelah Barat : Kecamatan Tajinan
Secara umum Kecamatan Poncokusumo merupakan daratan dengan
ketinggian antara 600- 2300 meter di atas permukaaan air laut, serta
memiliki suhu rata-rata 18 C – 26 C dengan curah hujan rata-rata 2000
s/d 3000 m3/dt
Luas wilayah Kecamatan Poncokusumo 20.632 Ha yang terdiri dari :
Tanah pekarangan dan Perumahan : 1.810 ha
Tanah sawah : 1.468 ha
Perkebunan : 1.343 ha
Hutan : 9.376 ha
Tanah kering, ladang dan tegalan : 6.578 ha
Secara administratif Kecamatan Poncokusumo terbagi atas 17 desa
yaitu Desa Dawuhan, Sumberejo, Ngadireso, Pandansari,
Poncokusumo, Wonorejo, Wonomulyo, Ngebruk, Argosuko, Pajaran,
Wringinanom, Belung, Gubugklakah, Ngadas, Karangnongko,
Karanganyar dan Jambesari
Jumlah Penduduk Kecamatan Poncokusumo sesuai hasil sensus
Penduduk tahun 2010 sebanyak 91.741 jiwa yang terdiri dari laki-laki
46.321 jiwa dan perempuan 45.420 jiwa , dengan kepadatan penduduk
rata-rata 890 jiwa per km, dan laju pertumbuhan penduduk 0.36 %.
12
b. Realisasi dan Proyeksi Anggaran
Untuk kegiatan operasional Kecamatan Poncokusumo anggaran
tahun 2006 s/d 2010 sebesar:
- Tahun 2006 : Rp. 150.000.000,-
- Tahun 2007 : Rp. 150.000.000,-
- Tahun 2008 : Rp. 160.675.000,-
- Tahun 2009 : Rp. 160.675.000,-
- Tahun 2010 : Rp. 160.675.000,-
Mengacu prosentase kenaikan anggaran tahun 2006 s/d 2010,
maka untuk tahun 2011 s/d 2015 anggaran Kecamatan
Poncokusumo dapat diproyeksikan sebagai berikut :
- Tahun 2011 : Rp. 160.675.000,-
- Tahun 2012 : Rp. 171.250.000,-
- Tahun 2013 : Rp. 179.810.000,-
- Tahun 2014 : Rp. 188.800.000,-
- Tahun 2015 : Rp. 198.240.000,-
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
1). Tantangan
Tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran
pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Poncokusumo
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:
a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional,
nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara
berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus
diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan
Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang
berkualitas.
b. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik
dituntut peran Kecamatan harus lebih sikap profesionalisme,
responsif, efektif dan inovatif terhadap dinamika pembangunan
masyarakat.
13
c. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut
peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan
di Kecamatan Poncokusumo dengan memanfaatkan potensi dan
peluang serta menunjang percepatan terwujudnya masyarakat
Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya
dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat
yang merupakan amanah.
2) Peluang
Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan
Poncokusumo dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :
a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis
berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun
2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat
meningkatkan peran Kecamatan Poncokusumo dalam
perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
daerah.
b. Perubahan Paradigma juga terjadi pada Permandagri nomor 13
tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa
Kecamatan sebagai SKPD.
c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat
kepada kecamatan Poncokusumo untuk memacu dan memotivasi
menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM
melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan .
e. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga
mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
14
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncokusumo
No Indikator kinerja
Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
1 Tercapainya Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Tercapainya Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tercapainya Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tercapainya Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
100% 100%
5 Tercapainya Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Poncokusumo -
No Indikator kinerja
Target Renstra (dalam ribuan) Realisasi Capaian (dalam ribuan) Rasio Capaian %
Rata-Rata Pertumbuhan
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
1 Tercapainya Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
52.700 52.700 49.875 59.475 64.475 52.700 52.700 49.875 59.475 64.475 100 100 100 100 100
5,5%
100%
2 Tercapainya Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16.300 16.300 25.000 25.000 20.000 16.300 16.300 25.000 25.000 20.000 100 100 100 100 100 8,2% 100%
3 Tercapainya Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
6.000 6.000 4.800 1.200 1.200 6.000 6.000 4.800 1.200 1.200 100 100 100 100 100 -23,7% 100%
4 Tercapainya Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
0 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 25% 100%
5 Tercapainya Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 100 100 100 100 100 0% 100%
JUMLAH 150.000 150.000 160.675 160.675 160.675 150.000 150.000 160.675 160.675 160.675
1,75`% 100%
-
16
BAB. III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan
Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara
lain :
a. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi
b. Sarana dan prasarana aparatur yang kurang memadai, sehingga hasil
kinerja kurang maksimal
c. Masih rendahnya tanggungjawab aparatur pemerintah desa terhadap
pelaksanaan tugas dalam mendukung pelakasanaan tugas dan fungsi
kecamatan
d. Terlalu luasnya wilayah dengan jarak tempuh yang cukup jauh sehingga
mempengaruhi efesiensi dan efektifitas kinerja
e. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program-
program pembangunan dari pemerintah
f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan
sarana dan prasarana yang telah dibangun
g. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan
ketertiban lingkungan
3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015
Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 , di
mana di dalamnya memuat visi dan misi Kabupaten Malang, beberapa
tugas dan fungsi Kecamatan Poncokusumo sebagai SKPD yang
mendukung pencapaian visi misi tersebut t antara lain :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum ;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang
– undangan ;
17
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum ;
e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan
Desa
3.1 Penentuan Isu – isu strategis
Berdasarkan analisis lingkungan internal, dapat dirumuskan
beberapa isu-isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi yaitu :
a. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
b. Masih lemahnya koordinasi antara sektor dan instansi terkait dalam rangka
menyusun rencana program dan kegiatan.
c. Kapasitas SDM aparatur kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi.
d. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama karena
kurangnya kualitas peralatan kantor yang ada.
18
BAB. IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Kecamatan Poncokusumo
“ Terselenggaranya Pelayanan Bidang Pemerintahan , Pembangunan dan
Kemasyarakatan yang optimal dalam mewujudkan Kecamatan
Poncokusumo yang Maju“
Dengan visi tersebut diharapkan dalam lima tahun kedepan melalui pelayanan
di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan diharapkan akan
terwujud Kecamatan Poncokusumo yang semakin meningkat kualitas sumber
daya manusia dan hasil-hasil pembangunannya “
Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan suatu Misi yaitu:
“ Mengoptimalkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
Poncokusumo melalui peningkatan pelayanan , koordinasi dan kualitas
SDM aparatur”
Di mana misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam kehidupan
beragama
b. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme sumber daya aparatur
pemerintah
c. Mengupayakan terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada
kepuasan public
d. Mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Daerah
e. Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan,
pemerintahan dan kemasyarakatan
19
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
1. Tujuan
Peningkatan fungsi dan peran Kecamatan Poncokusumo melalui
peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangcam, pelayanan
Administrasi Kependudukan, dan partisipasi masyarakat dalam keamanan
lingkungan melalui Siskamling.
2. Sasaran
a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Keterwakilan Masyarakat dalam
Pelaksanaan Musrenbangcam;
b. Meningkatnya Kelancaran Proses Pelayanan Administrasi
Kependudukan;
c. Meningkatnya Keamanan Lingkungan melalui Keaktifan Siskamling.
4.3. Strategi dan Kebijakan
1. Strategi
Mengoptimalkan kemampuan SDM aparatur dalam meningkatkan kinerja
dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Poncokusumo
2. Kebijakan
Kebijakan yang diambil yaitu :
a. Meningkatkan pola koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan monitoring
bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
b. Mendorong terwujudnya aparatur yang professional melalui pendidikan
dan pelatihan
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana
20
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, khususnya
Kecamatan Poncokusumo menetapkan beberapa indikator kinerja yang dalam
setiap tahunnya ditetapkan targetnya dalam masing-masing sasaran.
Masing-masing variabel tersebut harus tercapai secara progresif dan pada
setiap tahunnya dan dilaporkan realisasi pelaksanaannya dalam sebuah Laporan
Kinerja (LKj). Adapun masing-masing indikator/ variabel tersebut merupakan
penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan kepada masing
SKPD.
No Indikator
Kondisi
Kinerja
Awal
Target Capaian Tahun Kondisi
Kinerja
Akhir
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat/
Keterwakilan
Masyarakat dalam
Pelaksanaan
Musrenbangcam
0 % 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %
2. Meningkatnya
Kelancaran Proses
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan;
0 % 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %
3. Meningkatnya
Keamanan
Lingkungan melalui
Keaktifan Siskamling
0 % 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %
21
BAB VII
PENUTUP
Secara umum Rencana Strategi Keamatan ini merupakan kajian dalam
rangka meningkatkan pelayanan yang optimal di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan di Kecamatan Poncokusumo.
Guna mendukung program tersebut tentunya diharapkan adanya indicator
pendukung berupa perilaku, etos kerja, partisipasi , transparansi, kesamaan dan
sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memperkecil kelemahan dari
beberapa indikator di antaranya berupa keuangan, SDM, Iptek dan ketrampilan
teknis.
Tentunya keberhasilan Renstra ini sangat ditentukan adanya dukungan dari
semua pihak baik di tingkat Kabupaten sebagai penentu program, di tingkat
Kecamatan sebagai pelaksana program dan seluruh stakeholder sebagai pemanfaat
program. Mudah-mudahan dengan disusunnya Rencana Strategi Kecamatan
Poncokusumo ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.
CAMAT PONCOKUSUMO
Drs. ERU SUPRIJAMBODO,MSi Penata Tk.I
NIP. 19640712 198803 1 022
22
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
No Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcomes)
dan
Kegiatan
(output)
Ko
nd
isi A
wa
l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)
Ko
nd
isi A
kh
ir
2011 2012 2013 2014 2015
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp
Targ
et
Rp T
arg
et
Rp
Targ
et
Rp
1. Terwujudnya
pola
koordinasi
yang
maksimal
antara Dinas
Lintas
Sektoral,
Desa dan
Masyarakat
Kecamatan
Donomulyo
Tercapainya
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan
Terciptanya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Yang Optimal
0 % 20 % 76.945 20 % 80.792 20 % 84.831 20 % 93.314 20% 102.645 100 %
23
Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Tercapainya
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
1.20.
1.20.
0933.
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tercukupinya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Yang Sesuai
0 % 20 % 20.000 20 % 21.000 20 % 22.050 20 % 23.153 20% 24.310 100 %
24
Aparatur 02. - Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Dengan
Kebutuhan
3. Tercapainya
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
1.20.
1.20.
0933.
05.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terciptanya
Sumber Daya
Aparatur
Yang Sesuai
Dengan
Tupoksinya
0 % 20 % 1.200 20 % 1.260 20 % 1.323 20 % 1.389 20% 1.459 100 %
4. Tercapainya
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
1.20.
1.20.
0933.
20.
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
Terwujudnya
Sistem
pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KDH
0 % 20 % 75.000 20 % 78.750 20 % 82.688 20 % 86.822 20% 91.163 100 %
25
KDH - Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
0 % 80 % 173.145. 80 % 181.802 80 % 190.892 80 % 204.678 80 % 219.577
26
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
No Indikator
Kondisi
Kinerja Awal
Target Capaian Tahun Kondisi Kinerja
Akhir
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. TercapainyaProgram Pelayanan
Administrasi Perkantoran 0 % 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %
2. Tercapainya Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur 0 % 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %
3. Tercapainya Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 % 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %
4. Tercapainya Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
0 % 20% 20 % 20 % 20 % 20 % 100 %
27
Tabel 2. Realisasi dan Proyeksi Anggaran
No Uraian
Angaran pada Tahun (dalam ribuan) Realisasi Anggaran (dalam ribuan) Proyeksi Anggaran (dalam ribuan) %
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1
Jumlah Anggaran 150.000 150.000 160.675 160.675 160.675 150.000 150.000 160.675 160.675 160.675 160.675 168.708 177.143 186.000
195.300
2
Pertumbuhan Rata-rata
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
5%
5%
5%
28
Jan
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,600,000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36,060,000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,440,000
6 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,000,000
7 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 100,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10,750,000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,000,000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,350,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 3,400,000
12 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3,400,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,000,000
250,000,000
UPDATE MATRIK REN
KE
NO KEGIATAN ANGGARAN
Feb Mrt Aprl Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAMAT SINGOSARI
K RENCANA PROGRAM KEGIATAN KUARTAL 1
KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN 2014
B U L A N
MUMUK HADI MARTONO, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670926 199303 1 003
16
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
PPTK
Jan
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,600,000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36,060,000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,440,000
6 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,000,000
7 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 100,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10,750,000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,000,000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,350,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 3,400,000
12 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3,400,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,000,000
250,000,000
UPDATE MATRIK REN
KEC
NO KEGIATAN ANGGARAN
Feb Mrt Aprl Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAMAT SINGOSARI
MUMUK HADI MARTONO, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670926 199303 1 003
RENCANA PROGRAM KEGIATAN KUARTAL 2
KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN 2014
B U L A N
16
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
PPTK
Jan
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,600,000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36,060,000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,440,000
6 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,000,000
7 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 100,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10,750,000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,000,000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,350,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 3,400,000
12 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3,400,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,000,000
250,000,000
UPDATE MATRIK REN
KEC
NO KEGIATAN ANGGARAN
Feb Mrt Aprl Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAMAT SINGOSARI
MUMUK HADI MARTONO, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670926 199303 1 003
RENCANA PROGRAM KEGIATAN KUARTAL 3
KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN 2014
B U L A N
16
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
PPTK
Jan
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,600,000
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 36,060,000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,000,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14,440,000
6 Penyediaan Makanan dan Minuman 25,000,000
7 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 100,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10,750,000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10,000,000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2,350,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 3,400,000
12 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3,400,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3,000,000
250,000,000
UPDATE MATRIK REN
KEC
NO KEGIATAN ANGGARAN
Feb Mrt Aprl Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAMAT SINGOSARI
MUMUK HADI MARTONO, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670926 199303 1 003
RENCANA PROGRAM KEGIATAN KUARTAL 3
KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN 2014
B U L A N
16
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
Kasi Ekbang dan Kasi Pemerinahan
PPTK
KATA PENGANTAR
Dengan rahmat dan ridho Allah SWT serta dengan
mengucapkan rasa syukur atas segala karunia-Nya, akhirnya
penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Singosari
Tahun 2014 dapat diselesaikan .
Penyusunan Renja ini yang merupakan penjabaran dari Renstra
Kecamatan Singosari dimaksudkan untuk menjadi pedoman
penyelenggaraan pemerintahan setiap tahunnya sehinga dapat
menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kinerja aparatur Kecamatan
dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Besar harapan kami bahwa Renja ini dapat menjadi acuan
penyelenggaraan kegiatan atau tugas aparatur Kecamatan serta
selanjutnya dapat menjadi kajian yang bermanfaat untuk
meningkatkan kinerja pada tahun – tahun berikutnya.
CAMAT SINGOSARI
MUMUK HADI MARTONO,SH.,M.Hum. Pembina Tingkat I
NIP. 19670926 199303 1 003
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 180/ /KEP/421.013/2013
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA
KERJA KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG TAHUN 2014
RANCANGAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG
TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap
daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja SKPD
untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Startegis SKPD.
Renstra SKPD dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan
untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD).
Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll),
kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai
dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah
pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan
optimal antara input, proses, dan output/outcome.
Renja SKPD Tahun 2014 disusun .dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses
pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh
tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status
kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan
pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan
kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan
tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan e) pertimbangan atas
kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas
program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target
kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan
untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab
untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian,
termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.
Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54
tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dimana setiap satuan
perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)
sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
SKPD dalam 5 tahun mendatang.
Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah
kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai
perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah.
Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang
keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung
tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh
Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan
otonomi daerah.
Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang
dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam
mengemban tugasnya.
Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau
Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang
meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan merupakan
Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin
oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Sehubungan dengan hal itu agar camat dapat mendukung
suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di
Kabupaten Malang maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja
yang sistematis di Kecamatan Singosari.
1.2 Landasan hukum
Dalam menyusun Renja Kecamatan Singosari tahun 2013 mengacu
pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008
tentang Kecamatan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 1Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Malang ; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Organisasi Daerah Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten
Malang tahun 2010-2015
12. Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Bupati Nomor. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja
Utama
14. Peraturan Bupati Nomor. 5 Tahun 2014 tentang Review RPJMD
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
1. Menjabarkan arahan Renstra Kecamatan Singosari Tahun 2011-
2015.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana operasional
SKPD
b.Tujuan
1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan
kecamatan Singosari tahun 2014 dengan target dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen
RKPD Kabupaten Malang tahun 2014.
2. Memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan kinerja.
3. Menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Singosari Tahun
2014.
1.4. Sistematika Penyusunan
Sistematika Renja SKPD disajikan dalam bentuk bab
sebagaimana tersebut dibawah ini.
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (2012)
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan
capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaah terhadap kebijakan Daerah
3.2 Tujuan dan sasaran
Bab IV Program dan Kegiatan
Bab V Penutup.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SINGOSARI TAHUN 2012
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian
Rencana Strategis SKPD
Pelaksanaan Renja Kecamatan Singosari tahun 2012 mengacu
pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan
yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok
kecamatan berdasar Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, sreta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati. Adapun fungsi dari Kantor Kecamatan Singosari adalah :
a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan
data,pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program
kegiatan;
b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan , pembinaan
masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat,
pembangunan, kemasyarakatan , ketentraman dan ketertiban
serta pemerintahan;
c) Melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas – tugas pokok
seperti tersebut diatas;
d) Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan;
e) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan dinas / instansi
terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.
Sesuai tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Singosari memberikan
pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.
a. Pelayanan umum
Proses dan penyelesaian KTP dan Pengantar KK
Rekomendasi dan Legalisasi surat keterangan penduduk
pindah /datang
Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan IMB,Ijin
Usaha,kredit dll
Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan domisili usaha /
perusahaan
Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan tidak mampu
Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan catatan
kepolisian
Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan ahli waris,surat
kuasa dan legalisasi surat - surat.
b. Fasilitasi Pembinaan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban
c. Fasilitasi Pembinaan terhadap kegiatan seni budaya, pariwisata,
pemuda dan olahraga
d. Fasilitasi Pembinaan terhadap perkoperasian,pengusaha UKM dan
kegiatan perekonomian lainnya
e. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta memelihara sarpas fisik
/ infrastruktur
f. Membantu pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
g. Mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
h. Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelnggaraan Pemerintahan
Desa
Renja Kecamatan Singosari tahun 2013 merupakan penjabaran
Renstra kecamatan Singosari. Realisasi program dan kegiatan yang
ditargetkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 Kecamatan
Singosari sebesar 20% sesuai dengan target per tahun dalam Renstra,
dan saat ini masih tercapai 40% . Hal ini disebabkan karena proses
pencairan anggaran masih berjalan sampai bulan Juni 2012,
sehingga anggaran yang terserap pun masih 40%. Sedangkan capaian
Renstra Kecamatan Singosari sampai dengan tahun 2013 sebesar
60% dari target 100% yang akan dicapai pada tahun 2015. Evaluasi
Capaian Renja Tahun Lalu (2012) Dan Capaian Renstra Kecamatan
Singosari Tahun 2013 disampaikan pada Tabel 2.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Saat ini di Kecamatan Singosari belum memiliki Standrat
Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur dan indikator kinerja
yang akan diuji. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan
Singosari ditargetkan setiap tahun mulai tahun 2011 sebesar 20%,
dan untuk pelaksanaan kinerja pelayanan pada tahun 2012 dari
target yang direncanakan 20% telah tercapai 100% , sedangkan dalam
tahun 2013 masih tercapai 40% di sebabkan karena realisasi anggaran
masih 40%. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan Singosari secara rinci disampaikan pada Tabel. 2.2 .
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Permasalahan Kecamatan Singosari dalam melaksanakan
tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola
koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi
Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat,
Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :
a. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
b. Masih lemahnya koordinasi antara sektor dan instansi terkait
dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan
c. Kapasitas SDM aparatur kurang memadai dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
d. Etos kerja yang belum terbina secara optimal
e. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran
f. Terbatasnya anggaran pendukung operasional kegiatan
Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan
tupoksi
Kecamatan Singosari secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Bidang Ekonomi,Pembangunan Dan Pemberdayaan
Perempuan ,
1) Bidang Ekonomi
- Di bidang ekonomi ditemui permasalahan kurangnya
dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan
lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa, sehingga masih
belum dapat berkembang secara maksimal .
- Kurangnya kemampuan SDM pengelola lembaga ekonomi
desa dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi
lembaga ekonomi desa.
- Rendahnya kesadaran masyarakat / anggota dalam
pelestarian kegiatan usaha ekonomi.
Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pembinaan
dan monitoring pelaksanaan lembaga-lembaga ekonomi desa
serta mengikut sertakan anggota kelompok –kelompok ekonomi
dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh
dinas terkait.
2) Bidang Pembangunan
- Dalam hal pembangunan permasalahan yang dihadapi masih
tingginya ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan
dari pemerintah dan masih rendahnya swadaya masyarakat
dalam mendukung program-program pembangunan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat desa terhadap
pemeliharaan sarana-prasarana , sehingga banyak hasil-hasil
pembangunan yang rusak dan tidak terawat.
Upaya –upaya yang dilakukan antara lain memfasilitasi
perencanaan pembangunan desa sehingga dihasilkan rencana
pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas dan
kemendasakan kegiatan. Serta mengadakan fasilitasi untuk
menggalakan swadaya masyarakat dalam menunjang program-
program pembangunan dengan menggali potensi-potensi desa
yang bisa dimanfaaatkan untuk mendukung swadaya.
3) Bidang Pemberdayaan Perempuan -
- Dalam bidang Pemberdayaan Perempuan masalah yang
muncul adalah masih kurangnya keberanian dalam
mengambil inisiatif bagi perempuan untuk membentuk
kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif (UKM) sesuai
dengan potensi di wilayahnya.
Untuk itu masih perlu diupayakan pembinaan bagi kelompok-
kelompok perempuan yang ada untuk terus melakukan inovasi
pengembangan usaha bagi peningkatan kemampuan dan
ketrampilan perempuan
b. Bidang Pemerintahan :
1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
- Kurang optimalnya administrasi dan pencatatan
kependudukan
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
KTP , KK dan Akta Lahir
- Lemahnya pemahaman warga terhadap prosedur
administrasi kependudukan .
Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka
mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melakukan
sosialisasi prosedur pengurusan dan pentingnya memiliki KTP,KK
dan Akta Lahir pada masyarakat. Melaksanakan pengurusan KTP,
KK dan Akta Lahir massal bekerja sama dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
2) Pemerintahan Desa
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Dalam pembuatan Peraturan Desa di Tahun 2012 masih
banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya
pemahaman Pemerintahan desa terkesan setiap pembuatan
Peraturan Desa tidak berkuwalitas baik dari segi redaksi tata
bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.
- Adanya kekosongan jabatan Sekretaris Desa
- Rendahnya SDM Perangkat Desa
Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan
Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang
pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
mengikutkan Kepala Desa / Perangkat Desa pada pelatihan
penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah
secara rutin.
3) Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan yang dihadapi :
Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD di
Kecamatan Singosari masih belum sempurna karena kurangnya
kemampuan SDM pemerintah desa.
Untuk itu selalu diadakan pembinaan dalam penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban ADD
4) Pembinaan Perangkat, Permasalahan :
- Masih perlu peningkatan Sumberdaya Manusia Perangkat Desa
terhadap pemahaman tupoksi dan kemampuan
mengoperasikan sarana komputer dalam mendukung
pelaksanaan tugas
- Sistim administrasi Produk hukum, kependudukan dan urusan
pemerintahan kurang tertata dengan baik.
Upaya yang telah dilakukan :
- Pembinaan perangkat desa terhadap pemahaman tupoksi
dalam rangka mendukung sistem manajemen Pemerintah
Desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Pembinaan administrasi desa sesuai tupoksi perangkat
sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja aparatur
- Fasilitasi terhadap pengalokasian anggaran untuk
meningkatkan kualitas sarana perkantoran guna menunjang
efektif dan efisienya kinerja pemerintah desa
c. Bidang Pertanahan Dan Aset
- Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di
wilayah tidak terlalu signifikan dan waktu yang diberikan untuk
Pembetulan STTS sangat pendek.
- Adanya SPPT ganda
- Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut ( luar Kota)
sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut
Upaya yang telah dilakukan :
- Membentuk Petugas Khusus Kecamatan dan Petugas
Rayonisasi Kecamatan masing-masing desa. Untuk tingkat
Desa membentuk Petugas Khusus dan Petugas Pemungut.
Dengan terbentuknya Petugas-petugas tersebut akan
mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah.
Petugas Khusus Kecamatan bertugas mengkoordinir Petugas
Rayonisasi dan Petugas Khusus Desa dalam hal penerimaan
Pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT
bermasalah dan 2 minggu sekali mengadakan Evaluasi
penerimaan PBB. Petugas Khusus Desa bertugas
mengkoordinir menerimaan pemasukan PBB dari petugas
Pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut
membantu Petugas Pemungut menangani Wajib Pajak yang
bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).
- Mengadakan publikasi arti pentingya membayar PBB ke Desa-
desa setelah SPPT turun dan sebelum jatuh tempo
pelunasannya untuk memaksimalkan penerimaan PBB
d. Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Kepemudaan
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
bagi warga dan lingkungan.
- Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah)
- Belum optimalnya fungsi organisasi kepemudaan dalam
menciptakan lapangan kerja bagi pemuda dengan kegiatan –
kegiatan yang bermanfaat dalam mengurangi pengangguran di
desa.
Upaya yang telah dilakukan
- Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan
penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang
pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum
kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala
dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan memaksimalkan
peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan
penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan
pencapaian target KB
- Mengadakan fasilitasi bagi organisasi kepemudaan untuk
mendapatkan bantuan baik dari pemerintah desa maupun
instansi terkait dalam menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang
dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi :
- Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan
adalah tanggungjawab bersama
- Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana
di masing-masing lingkungan
- Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus
dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha
Upaya yang dilakukan :
- Mengadakan fasilitasi pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi
satgas yang lain
- Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
,Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana
- Mengadakan Sosialisasi dan Fasilitasi peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap keamanan lingkungan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan
Singosari ada beberapa peluang dan tantangan yang dapat medukung
dan menjadi motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur
pemerintah Kecamatan Singosari , yaitu :
1. Peluang
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan
peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik
- Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan
tupoksi Kecamatan
- Adanya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
2. Tantangan
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan
akuntabilitas pemerintahan
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis
terkait
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan
Pemerintah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam tahun 2014 rancangan awal RKPD Kecamatan Singosari
mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- . .Sedangkan
berdasarkan hasil analisis kebutuhan dana, diperlukan anggaran
sebesar Rp.265.000.000,-. Peningkatan anggaran ini antara lain
disebabkan karena adanya kebutuhan listrik yang bertambah akibat
adanya program E KTP, adanya aturan pemakaian bahan bakar
petramax bagi kendaraan dinas sehingga dibutuhkan tambahan
anggaran bagi perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan
pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah .
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 dapat dilihat
pada Tabel 2.4
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.
Hasil telaah terhadap usulan Program / Kegiatan Masyarakat
Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.5
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah
Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten
Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta
dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki
oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah,
maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk
periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten
Malang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang
Mandiri,Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan
Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.
Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis,
demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya
dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten
Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan
datang ini diperlukan upaya mewujudkan :
1. Mandiri, yang dimaknai dengan pertama : kemandirian
pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang
mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola
potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh
kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan
pelayanan publik. Kedua: Kemandirian Masyarakat berupa sikap
dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship
untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan
mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari
pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa
leadership dikalangan pemerintahan dan semangat
entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.
2. Agamis, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang
senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-
hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia
yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas
tinggi.
3. Demokratis, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat
dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan
keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu
kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan
falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan
melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Produktif, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas
kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan
perekonomian daerah.
5. Maju, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas
sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai
dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. Aman, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan
masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang
berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan
seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi
manusia.
7. Tertib, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan
masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. Berdaya Saing, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya
kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk
bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin
meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat
investor.
Dalam rangka mendukung visi tersebut Kecamatan Singosari
dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangan
sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan akan mengoptimalkan
peran serta masyarakat Kecamatan Singosari dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan
Singosari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
Kecamatan Singosari 2010-2015.
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Singosari
Tahun 2014
Tujuan Renstra
Sasaran Renstra
Tujuan Renja 2014 Sasaran Renja 2014
Peningkatan fungsi dan peran Kecamatan Singosari melalui peningkatan partisipasi masyarakat
a. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Murenbangcam
b. Meningkatnya Kelancaran proses Administrasi Kependudukan
b. Meningkatnya
Keamanan lingkungan melalui Keaktifan Siskamling
a. Meningkatkan
tingkat partisipasi delegasi yang hadir dalam Musrenbangcam
b. Meningkatkan
kelancaran waktu dalam proses pelayanan Administrasi Kependudukan
c. Meningkatkan
jumlah Keaktifan Siskamling
a. Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Murenbangcam
b. Meningkatnya Kelancaran proses Administrasi Kependudukan
c. Meningkatnya
Keamanan lingkungan melalui Keaktifan Siskamling
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Singosari, Renja tahun 2014
merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Singosari 2010-2015 yang
mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015. Koneksitas
kerangka program dan kegiatan kecamatan Singosari dengan RPJMD
Kabupaten Malang sebagai berikut.
Sasaran RPJMD :
Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat
Program dan Kegiatan :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan
maju Tahun 2015 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dapat dilihat
pada Tabel 4.1.
BAB V
P E N U T U P
Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan
dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan
Singosari telah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang akan menjadi
pedoman bagi kegiatan program bagi segenap stake holders yag terkait.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan menguoayakan
smaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder
(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Lingkungan Kecamatan
Singosari.
Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan
Tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemrintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan
Singosari Kabupaten Malang Tahun 2014 dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan Renja-SKPD dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Obyektifitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan enyajian
angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD
Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatar belakangi dari komitmen yang
dibangun dari seluruh potensi yang ada.
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN SINGOSARI Jl. Tumapel No. 38 Singosari Telp. ( 0341) 458009 Fax (0341) 458009
Email : [email protected] – Website : http://www.Singosari.malangkab go.id
SINGOSARI 65153
NOTULEN
Rapat : Rapat Koordinasi.
Hari/Tanggal : Senin, 6 April 2015
Pukul : 13.00 Wib.
Tempat : Kantor Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
Acara : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Sakip
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
Pimpinan Rapat : Camat Singosari Kabupaten Malang.
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Singosari
Pencatat : Endah Ardhiyarini P. S.Sos ( Kasubag Umum dan
Kepegawaian Kecamatan Singosari)
Peserta Rapat : Semua Pejabat Struktural di Lingkungan Kantor
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim pembuatan Sakip
dan Pembagian Tugas sesuai degan tupoksi.
Pengarahan : 1 Camat Singosari memberikan arahan terhadap
penyusunan Dokumen Sistim Akuntabilitas
kinerja Insatansi pemerintah (SAKIP), sehingga
semua pejabat struktural memahami program
kerja yang telah dilaksanakan pada tahun
berjalan.
2 Sekretaris Kecamatan dan Para Kepala Seksi
serta para Kasubag diharapkan bisa
berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan
dimaksud, sehingga bisa mengerti dan saling
membantu guna terlaksananya kegiatan
dimaksud.
Pembahasan
1
Sekretaris Kecamatan selaku Koordinator
kegiatan dimaksud membimbing semua teman-
teman guna penyusunan Dokumen Sistim
Akuntabilitas kinerja Insatansi pemerintah
(SAKIP).
2
Masing-masing Kepala Seksi dan Kasubag
memberikan masukan perihal penyusunan
Dokumen Sistim Akuntabilitas kinerja Insatansi
pemerintah (SAKIP).
3 Kepala seksi Ekonomi dan pemberdayaan
Perempuan dibantu oleh Kepala Sub Bagian
Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan evaluasi
dimana yang harus di tambah dan dikurangi.
3 Dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Malang
nomor 40 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Notulis,
ENDAH ARDHIYARISNI. P, S.Sos
NIP. 19690809 1995052 2 001
Mengetahui :
An. CAMAT SINGOSARI
Sekretaris,
Drs. HADI SUCIPTO, M.Ap Pembina
NIP. 19660510 199803 1 005.