bab i pendahuluan · d. sumber daya manusia aparatur ... menjamin kelestarian keanekaragaman hayati...
TRANSCRIPT
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan Organisasi
Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, memiliki luas wilayah 35.747
km2 atau l7 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Secara administratif Kabupaten Kutai Timur memiliki batas wilayah sebagai
berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan
Kecamatan Kelay Kabupaten Berau
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bontang Utara dan Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan
Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai
Timur memiliki keunggulan yang strategis dilihat dari luas wilayah dan letak geografis
yang memiliki bentangan darat dan laut. Selain keunggulan luas wilayah dan letak
yang strategis, daerah ini juga dikenal sebagai daerah yang mempunyai potensi
sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang dimaksud terdiri dari bahan
tambang, kehutanan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya.
Dengan potensi sumberdaya alamnya, baik yang dapat diperbaharui maupun
yang tidak dapat diperbaharui ini, yang merupakan sumber penggerak roda
pembangunan di Kabupaten Kutai Timur sudah sepatutnya dimanfaatkan dengan
bijaksana melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
2
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013di ubah menjadi
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, telah
ditetapkan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai
Timur.
1. Tugas PokokDinas Lingkungan Hidup Kutai Timur adalah Menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan yang
berlaku.
2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
lingkungan hidup;
c. pembinaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
C. Struktur Organisasi
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan
Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur ditunjang dengan
rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2016,
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Kesekretariatan membawahi 3 (tiga) Kepala Subbagian :
a. Kasubbag Keuangan
b. Kasubbag Perencanaan Program
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
3
c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi :
a. Kepala Seksi Inventarisasi dan Kajian Strategis Lingkungan
b. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
c. Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi 3 (tiga) Kepala
Seksi :
a. Kepala Seksi Pengurangan Sampah
b. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
c. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3
5.Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi
3 (tiga) Kepala Seksi :
a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
b. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan
c. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
6.Kepala Bidang Penaatan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi :
a. Kepala Seksi Penaatan Lingkungan Hidup
b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
c. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
7. Dinas Lingkungan Hidup membawahi 4 (empat) Kepala UPT :
a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
b. Kepala UPT Kebersihan dan Persampahan Sangatta Utara
c. Kepala UPT Kebersihan dan Persampahan Sangatta Selatan
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
4
d. UPT Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja
8. Dinas Lingkungan Hidup membawahi Pejabat Fungsional Tertentu :
a. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ( PPLH )
(Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terlampir)
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
5
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
6
D. Sumber Daya Manusia Aparatur
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur sampai dengan 1 Desember
2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 161 (seratus enam puluh satu)
orang yang terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) orang PNS dan 63 (enam puluh
tiga) orang TK2D.
Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah PNS sarjana / S1 sejumlah 37 (tiga puluh
tujuh), PNS Pasca Sarjana / S2 sejumlah 14 (empat belas) orang dan PNS non sarjana
47 (empat puluh tujuh) orang,TK2D yang sarjana sejumlah 21 (dua puluh satu) orang
dan non sarjana 42 (empat puluh dua) orang.
Berdasarkan jabatan jumlah Esselon II 0 (nol) orang dikarenakan pejabat esselon II
mutasi ke luar daerah jadi jabatan untuk esselon II sekarang kosong, Esselon III a 1
(satu) orang, Esselon III b 4 orang, Esselon IV a 19 (sembilan belas) orang, Esselon IV
b 4 (empat) orang dan jabatan fungsional sebanyak 2 (dua) orang.
E. Sarana Dan Prasarana
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana
berupa bangunan kantor, kendaraan dinas, inventaris, dan peralatan teknis bidang
lingkungan. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan semuanya
dapat dimanfaatkan secara optimal.
F. Isu – Isu Strategis Lingkungan Hidup
1. Rendahnya Pengelolaan persampahan, limbah B3 dari pelaku usaha,
dan limbah domestik.
Masalah persampahan masih menjadi persoalan yang rumit di Kabupaten Kutai
Timur karena, berdasarkan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan pengangkutan dan
penumpukan. Intervensi pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak harus
berhenti pada level teknis dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah ke
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saja, melainkan harus juga menjangkau
pengelolaan yang lebih jauh yakni pendaur-ulangan, pengelolaan sampah bersama
pihak swasta dan pemberdayaan masyarakat yang mengolah sampah. Konsentrasi
pada level teknis pengumpulan dan pengangkutan menyebabkan terabaikannya
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
7
peran pemerintah dalam penguatan kapasitas kognitif berupa kreativitas dan
kesadaran dalam pengelolaan sampah.
DLH harus juga menjamin adanya sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat
secara individu maupun kolektif dalam mengelola sampah baik dengan metode 3R
(reuse, reduce, dan recycle) dan tidak lagi mengandalkan UPTD KPP sebagai satu-
satunya institusi dalam menangani persoalan sampah. Hal ini menjadi peran
penting yang harus digagas dan dikembangkan oleh Bidang Pengembangan
Kapasitas yang dengan sendirinya akan memberikan hasil yang maksimal bagi
kinerja DLH khususnya dalam agregat persentase pengelolaan sampah dengan unit
hitung setiap desa hingga kecamatan. UPTD KPP yang berada langsung di bawah
Dinas Pekerjaan Umum (PU) merupakan unit pelaksana tugas yang hanya
melayani pengangkutan sampah di wilayah kota (Kecamatan Sangatta Utara dan
Sangatta Selatan) dan belum menjangkau kecamatan-kecamatan lain yang ada di
Kutai Timur.
2. Belum adanya Tata Kelola Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih yang Baik.
Sanitasi lingkungan yang sesuai dengan kriteria umum di Indonesia meliputi
pengelolaan sanitasi tempat-tempat umum, fasilitas dan sumber daya yang
digunakan publik, lingkungan pemukiman dan arena publik.Sanitasi lingkungan
didata dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas lokasi-
lokasi tersebut. Hal ini ditopang dengan sosialiasasi, pendampingan dan upaya
peningkatan kesadaran yang kontinu dari DLH dan (atau) SKPD terkait
lainnya.Hal ini sejalan dengan definisi operasional mengenai pengelolaan air
bersih. Air bersih yang dikonsumsi rumah tangga dan juga pusat kegiatan
(pemerintah, swasta dan publik) juga harus mendapat perhatian serius dari DLH
sebagai instansi yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas air dan SKPD
terkait lainnya.Persoalan sanitasi dan air bersih untuk wilayah-wilayah pemukiman
masih menjadi bagian dari perencanaan di Bappeda yang eksekusinya akan
dilaksanakan oleh Dinas PU. Hal ini juga masih sebatas wacana yang belum
dieksekusi dalam program maupun kebijakan di level makro juga belum
diimplementasikan dalam kegiatan SKPD. Beberapa persoalan penting yang
muncul di dalam pengelolaan sanitasi dan air bersih yang masih amburadul ini
antara lain, (1) Terbukanya peluang pelaku usaha membuang limbah B3 ke aliran
air sungai dan sumber air bersih, (2) Polusi sungai yang tinggi akibat tidak adanya
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
8
upaya revitalisasi dan normalisasi sungai, (3) Pembuangan limbah domestik yang
masif dilakukan oleh hampir semua warga yang bermukim di sepanjang aliran
sungai (warga tidak memiliki lubang pembuangan limbah domestik dan semua
bangunan rumah membelakangi sungai), dan (4) Sungai dijadikan lubang sampah
terbuka oleh pelaku usaha maupun warga yang bermukim di sepanjang aliran
sungai.
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum terintegrasi.
Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat kepadatan
(densitas) yang sangat rendah. Potensi alokasi lahan untuk RTH masih sangat
potensial. Akan tetapi pengelolaan yang terintegrasi dan terpusat masih menjadi
wilayah garapan yang tidak memiliki kejelasan. Hampir semua SKPD memiliki
lahan yang dikelola menjadi RTH masing-masing SKPD, baik dalam bentuk
taman, arena rekreasi maupun spot-spot hijau. Perencanaan dan strategi
pelaksanaan program dan kegiatanterkait RTH sudah dilakukan oleh Bappeda,
namun tidak pernah ada koordinasi dengan DLH yang seharusnya dijadikan
sebagai SKPD yang mengawal dan mengontrol perencanaan dan program tersebut.
Hal ini secara positif berimplikasi pada kompetisi untuk menata dan mengelola
taman -taman dan RTH yang ada, akan tetapi bila merujuk pada alur kebijakan dan
penetapan target kinerja, hal ini tidak memiliki relevansi yang tegas dengan SKPD-
SKPD yang sesuai amanah UU 23 tahun 2014 tidak memiliki keterkaitan teknis
dengan pengelolaan RTH. DLH Kutai Timur harus bisa menjadi lembaga yang
mampu mengintegrasikan potensi pengelolaan ini.
4. Belum maksimalnya perlindungan keanekaragaman hayati
Ada beberapa kewenangan terkait kehutanan yang sudah di tarik ke provinsi.
Namun, DLH sebagai salah satu Badan yang memiliki Tugas dan Fungsi yang jelas
menyangkut perlindungan dan keberlangsungan keanekaragaman hayati harus juga
bisa memaksimalkan isu-isu lingkungan terkini sebagai bagian penting dan syarat
menentukan target-target kinerja.Sebagai contoh, terkait Luas dan Persentase
Hutan Lindung, DLH bisa memaksimalkan fungsi konservasinya dengan
mengangkat karakteristik keanekaragaman hayati yang ada di wilayah hutan
lindung. Dengan berkonsentrasi pada flora dan fauna endemik misalnya, DLH bisa
turut berkontribusi dalam menentukan luas sebaran dan habitat alami, yang dengan
sendirinya membantu proses perbaikan hutan yang diusahakan di tingkat Provinsi
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
9
serta bisa memberikan arahan bagi Provinsi untuk menetapkan secara jelas batas-
batas hutan dan bagaimana revitalisasi hutan (reforestasi) bisa berjalan.
Pengelolaan keanekaragaman hayati ini juga bisa dimaksimalkan lewat upaya
pembangunan (kembali) hutan dari desa seperti yang tertuang dalam spirit
pembangunan Bupati/Wakil Bupati terpilih.
5. Tingginya Konflik Internal dan Eksternal KAT terkait Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
DLH masih harus berhadapan dengan pemberdayaan desa-desa konservasi,
penguatan kapasitas komunitas adat terpencil, kesadaran tentang jenis dan batas
hutan, penyelesaian sengkarut wilayah ulayat dan Hutan Lindung Wehea yang
diklaim menjadi hutan adat, hingga pengembalian fungsi hutan dan hutan lindung
yang selama ini dijadikanwilayah pemukiman dan juga penyelesaian konflik
keulayatan baik secara internal (antar anggota Komunitas Adat Terpencil/KAT),
maupun secara eksternal antara KAT dengan pelaku usaha, pemerintah di semua
level dan juga dengan instansi lainnya. Problem pemukiman masyarakat di dalam
hutan lindung menjadi sesuatu yang harus ditangani serius oleh DLH bukan untuk
mengamankan luas hutan lindung (kewenangan Provinsi), melainkan untuk
menjamin kelestarian keanekaragaman hayati khususnya satwa dan tumbuhan
endemik. Sekalipun sudah ada beberapa kali revisi dan pembaruan luas wilayah
lindung, posisi pemukiman yang berada dalam wilayah hutan lindung harus bisa
ditegaskan dengan kebijakan dan langkah-langkah strategis pemerintah. Hal ini
berimplikasi pada penertiban pemukiman dan penguatan daya dukung lingkungan.
Salah satu pintu masuk yang sesuai dengan amanah Undang-Undang adalah
perlindungan keanekaragaman hayati. Dasar ini juga yang bisa mencairkan relasi
dan interaksi DLH dengan Provinsi yang memiliki kewenangan atas luasan dan laju
deforestasi (kawasan).
6. Belum Adanya Kajian Mengenai Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan
Terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan, DLH Kutai Timur belum
sampai pada petunjuk dan pelaksanaan yang teknis. Beberapa kendala yang
diungkapkan adalah luas wilayah (geografis) dan rentang kendali (spand of
control), serta persoalan demografi (Hak tenurial, dll), dan irisan fungsi dan
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
10
kewenangan baik di level Kabupaten maupun antara Kabupaten, Provinsi dan
Pusat.Masalah lain adalah minimnya sumber daya dalam hal ini tenaga ahli dan
tenaga fungsional yang bisa mengoperasikan petunjuk teknis terkait peningkatan
daya tampung dan daya dukung lingkungan. Ada tiga kendala utama dalam
persoalan ini yakni, (1) belum adanya regulasi yang mengatur hal ini.Tidak
adanya Perda terkait Lingkungan, RPPLH-PPLH, dan KLHS, (2) rendahnya
tingkat kesadaran pelaku usaha (hanya ada 1 pelaku usaha yang tertib dan ramah
lingkungan—dari 64 pelaku usaha yang diawasi oleh PPLHD DLH Kutai
Timur).(3) belum adanya petunjuk teknis operasional dari Provinsi
terkaitkewenangan yang ditarik ke Provinsi sesuai amanah UU 23 2014 tentang
Pemda. Akan tetapi spirit pembangunan green economy yang digagas Provinsi
Kalimantan Timur sebagai salah satu pengarusutamaan pembangunan bisa
dijadikan rujukan karena secara gamblang sudahmengatur poin-poin teknis
tentang hal ini. Idealisme penyelamatan dan revitalisasi fungsi hutan di wilayah
Kalimantan Timur (dalam green economy), kelesuan perdagangan bahan tambang
(seperti batu bara) menjadikan paradigma dan aksentuasi pembangunan dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lagi pada industri ekstraktif dan
perkebunan (khususnya sawit). Celah ini harus bisa dimaksimalkan DLH untuk
ikut berkontribusi dengan fungsi-fungsi penting yang ada dalam bidang-bidang di
DLH. Reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang yang cenderung lamban,
ekspansi atau perluasan lahan perkebunan kelapa sawit, hingga revisi perijinan
penggarapan lahan karst oleh pelaku usaha harus bisa didorong dan dipercepat
sebagai dasar untuk meningkatkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
7. Belum Terdatanya Database Lingkungan Hidup
TidakadanyadatabaselingkunganhidupmenjadikanDLH Kutai Timur tidak bisa
memiliki posisi tawar yang maksimal baik secara internal di hadapan SKPD yang
lain dalam rangka penentuan target kinerja dan realisasinya, maupun secara
eksternal horizontal dengan para pelaku usaha (swasta) yang bisa diberdayakan
untuk membantu perbaikan kualitas lingkungan bahkan secara eksternal vertikal
dengan DLH Provinsi dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH)
dalam rangka penguatan sistem pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
terpadu. Begitu banyak ide seperti pengembangan ekowisata, peningkatan dan
substitusi jasa lingkungan, pengelolaan limbah dan sampah, sanitasi—air bersih—
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
11
daerah aliran sungai (DAS), perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) Air,
Udara, Sungai, Hutan dan Keanekaragaman Hayati tidak bisa maksimal dijalankan
secara berkala (periodik) maupun dalam penentuan kinerja satu tahun anggaran
karena DLH Kutai Timur tidak memiliki databaselingkungan yang terbarukan
(updated) dan ditingkatkan kualitasnya secara konstan (upgraded).
8. Rendahnya Kualitas Air, Udara dan Belum Sempurnanya
Pengukuran Kualitas Tanah
Berdasarkan hasil observasi di beberapa titik yang menjadi sumber air untuk
masyarakat kota Sangatta (Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan),
kualitas air bersih untuk konsumsi rumah tangga sangat rendah dan terancam bisa
menjadi media yang membantu penularan beberapa penyakit karena hampir tidak
ada pengukuran kualitas air bersih yang memenuhi kriteria dan standar kualitas air
yang ada. Hal ini juga terjadidengan polusi/pencemaran udara. Pengukuran emisi
yang masih sebatas emisi gas buang kendaraan merupakan sesuatu yang sama
sekali tidak bisa memberikan sumbangan bagi pengukuran kualitas udara. Sebagai
salah satu wilayah yang selama sekian tahun menjadi destinasi pertambangan
mineral dan perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Kutai Timur sangat bermasalah
dengan kualitas udara. Rendahnya kualitas air dan udara juga kian diperparah
dengan belum pernah adanya pengukuran kualitas tanah dan peluang pengembalian
fungsi lahan (FGD DLH Kutai Timur, Selasa 12 April 2016).
9. Rendahnya Ketaatan Pelaku Usaha dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Terhadap Regulasi Lingkungan
PPLHD DLH Kutai Timur, hanya ada 1 (satu) dari 64pelaku usaha di Kutai Timur
yang memenuhi 5 aspek dan kewajiban pelaku usaha terkait lingkungan hidup. Hal
ini selain disebabkan oleh begitu banyaknya regulasi Lingkungan Hidup yang
belum selesai, problematika ini juga turut dipantik oleh pembinaan, pengawasan
dan penguatan kesadaran dan kapasitas yang masih kurang. Rata- rata DLH hanya
bisa melakukan pengawasan terhadap komunitas masyarakat, pelaku usaha dan
instansi terkait dua kali dalam setahun. Hal ini tentunya sangat minim data
pengawasan dan hasil uji laboratorium dan penilaiaan ketaatan. Faktor lain yang
bisa saja dimanfaatkan secara negatif adalah pelanggaran yang ada muncul karena
lemahnya pengawasan dan interaksi DLH dengan SKPD terkait yang tidak
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
12
terintegrasi sehingga kecurangan-kecurangan pelaku usaha dan masyarakat tidak
bisa ditelusuri secara lebih mendalam.
10. Semakin seringnya kejadian kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya
Kebakaran hutan dan berkurangnya hutan dalam arti sesungguhnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, resiko dan
persoalan eksternalitas menjadi bagian yang sangat menyulitkan pemerintah
Kabupaten Kutai timur. Laju deforestasi menjadi sesuatu yang bisa melemahkan
fungsi dan capaian kinerja DLH. Untuk itu, perlu ada upaya yang terorganisir
berupa penyesuaian target kinerja dengan DLH dan Dinas Kehutanan Provinsi.
11. Berkurangnya Area Tangkapan dan Terdegradasinya Lahan di
Sekitar Sumber Air
Area tangkapan (catchment area) air (wilayah sekitar sumber air) menjadi sesuatu
yang paling penting ketika pemerintah melalui fungsi-fungsi SKPD ingin
memaksimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Hilang dan terus
berkurangnya wilayah tangkapan air di Kabupaten Kutai Timur bisa menjadikan
layanan air minum (dari sisi kualitas maupun ketersediaan dan kecukupan) bisa
terganggu. DLH Kutai Timur harus bisa menjadikan area tangkapan di sekitar
sumber mata air menjadi area yang tidak lagi terganggu oleh aktivitas ekonomi
lainnya. Wilayah-wilayah strategis seperti kawasan karst harus bisa dijaga
kelangsungan keanekaragaman hayatinya sehingga bisa memberikan kontribusi
yang maksimal bagi perbaikan kualitas dan jaminan kecukupan air bersih untuk
waktu-waktu mendatang. Posisi strategis ini juga harus dikawal baku mutunya agar
layanan kepada masyarakat benar-benar maksimal.
12. Meningkatnya Kerusakan Wilayah Karst
Wilayah Karst ditengarai sebagai salah satu wilayah yang cukup diandalkan dalam
pemurnian dan perbaikan kualitas air bersih. Akan tetapi dalam beberapa waktu
terakhir ancaman pengembangan ekonomi lewat alihfungsi lahan justru mengurangi
luas dan kualitas karst di beberapa wilayah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini harus
memperoleh respon penting dan teknis dari DLH karena kawasan karst adalah salah
satu kawasan strategis yang bisa memberikan banyak keunggulan bagi Kabupaten
Kutai Timur. Penguatan dan peningkatan kualitas kawasan karst bisa diintervensi
lewat strategi pengendalian dan pelestarian keanekaragaman hayati.
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
13
13. Tingginya Laju Deforestasi dan Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca
Laju deforestasidanemisiGRKdanyangTingginyatinggi
EmisiakansangatGasRumahmempengaruhiKaca kinerja dan target-target capaian
kinerja yang sudah ditentukan oleh DLH Kabupaten Kutai Timur. Hal ini
dikarenakan isu lingkungan yang terkait dengan dua hal ini sangat strategis dan
berimplikasi pada kerusakan lingkungan yang akut. Posisi Kutai Timur yang
dijadikan sasaran pengembangan industri ekstraktif dan perkebunan kelapa sawit
bisa membuat sejumlah SKPD membiarkan kerusakan hutan dan alih fungsi lahan
yang terjadi secara masif. Padahal, kinerja positif dari SKPD-SKPD terkait
termasuk DLH sangat ditentukan oleh sejauh mana laju deforestasi bisa ditekan dan
emisi GRK bisa dikurangi.
14. Rusaknya Ekosistem Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, dan Padang
Lamun)
Pencemaran dan penurunan kualitas air, udara dan tanah di Kabupaten Kutai Timur
diikuti dengan kerusakan yang luar biasa di ekosistem pesisir. Rusaknya ekosistem
pesisir antara lain hilang dan rusaknya mangrove, terumbu karang dan padang
lamun merupakan ancaman lain bagi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan
hidup. Perbaikan sedini mungkin , pencegahan yang terarah dan memiliki fokus
pada kawasan ekosistem pesisir yang sudah rusak merupakan sesuatu yang sangat
penting dan sangat strategis untuk segera dilakukan oleh DLH. Hal ini selain untuk
menjamin adanya kinerja pengendalian dan penguatan lingkungan hidup, juga bisa
menjamin adanya dampak eksternalitas yang lebih luas.
15. Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan yang Belum Sesuai dengan Target
DLH dalamkoordinasinyadengan level pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi)
harus bisa mengupayakan upaya konstan dan kontinu terhadap lahan-lahan yang
rusak pasca pertambangan. Reklamasi dan rehabilitasi lahan berperan penting
dalam pengembalian (normalisasi) dan penghidupan kembali (revitalisasi) lahan
yang hancur akibat aktivitas ekstraktif bahan tambang dan mineral. Hasil observasi
menunjukkan begitu banyak lahan bekas tambang di Kabupaten Kutai Timur
belum direklamasi dan direhabilitasi sama sekali. Pemerintah Kutai Timur melalui
DLH harus bisa memberikan argumentasi yang logis dan berimbang mengenai
realitas lahan pasca tambang di Kabupaten Kutai Timur agar langkah dan upaya
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
14
perbaikan dari Provinsi Kalimantan Timur bisa segera dikedepankan sebagai
sesuatu yang benar-benar mendesak (urgent).
16. Meluasnya Bukaan Lahan Setiap Tahun
Peningkatanratusanribuhektarlahansawit dalam lima tahun terakhir menunjukkan
bahwa fokus dan orientasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur
masih berputar di sekitar pengembangan agroindustri perkebunan sawit yang
sesungguhnya tidak sejalan denganideal dan spirit greeneconomyProvinsi
Kalimantan Timur. Dengan bertambah luasnyalahansawitdari waktu ke waktu akan
menimbulkan ancaman yang besar bukan saja terhadap keseimbangan dan
kesinambungan ekosistem, melainkan juga akan memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas dan kecukupan air bersih, ruang hidup pertanian dan
komoditi andalan, perbaikan pengelolaan ketahanan pangan dan lain sebagainya.
Di atas semua itu, ekspansi perkebunan sawit tentunya memberikan pengaruh luar
biasa pada penurunan kualitas lingkungan hidup, khususnya mengenai daya
dukung dan daya tampung lingkungan.
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
15
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
II.1 Pernyataan Visi dan Misi
Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DLH.
Visi dan misi Kepala Daerah tersebut pada level berikutnya diturunkan ke tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan.Merujuk pada undang-undang No 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, visi dan misi DLH menggunakan visi dan misi Kepala
Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Adapun visi yang dituangkan dalam
RPJMD dan dijadikan rujukan dalam penyusunan Restra DLH ini adalah
‘Terwujudnya kemandirian Kutai Timur melalui pembangunan agribisnis dan
agroindustri’. Selanjutnya, misi yang digunakan rujukan dalam penyusunan
Renstra DLH ini adalah misi keempat, yaitu meningkatkan pengelolaan ruang
untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik, lebih sehat dan nyaman
bagi kehidupan manusia.
II.2 Penetapan Tujuan dan Sasaran
Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah DLH. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan arsitektur kinerja DLH selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-
pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah
yang dihadapi.
Sementara itu, sasaran didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan
sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DLH atau
kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan
indikator kinerja. Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya akan diturunkan menjadi
strategi dan arah kebijakan.
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
16
Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, DLH Kabupaten
Kutai Timur menetapkan tiga tujuan dengan satu indikator tujuan indeks kualitas
lingkungan hidup. Adapun tiga tujuan dimaksud adalah:
1. Meningkatkan Pengelolaan Biodiversity/keanekaragaman hayati dan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup.
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DLH beserta indikator kinerjanya
secara detil akan disajikan dalam narasi berikut:
TABEL
TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DLH KUTAI TIMUR
MISI 4 : Meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
lebih baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Meningkatkan
Pengelolaan
Biodiversity/
Keanekaragam
anHayati
1.1. Meningkatnya
konservasi SDA
Hayati
1.1.1. Persentase
kawasan
konservasi yang
dilestarikan
10%
10% 10% 10%
1.2. Meningkatnya
pemanfaatan lestari
sumber daya alam
hayati
1.2.1. Persentase luas
RTH terhadap
total luas kawasan
perkotaan
28% 28% 28% 16%
1.2.2.Persentase luas
kawasan
konservasi yang
siap untuk
dimanfaatkan
(Pendidikan,
Ekowisata,dll)
10%
10% 10% 10%
2. Meningkatkan
Daya Dukung
dan Daya
Tampung
2.1. Meningkatkan daya
dukung dan tetap
dipertahankannya
daya tampung
2.1.1. Jumlah
Pencemaran
Lingkungan
15% 15% 15% 15% 15%
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
17
MISI 4 : Meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
lebih baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Lingkungan
lingkungan
2.1.2. Jumlah
Perusakan
Lingkungan
1 Data 1 Data 1 Data 1 Data
2.1.3. Cakupan pelaku
usaha yang
sudah
menerapkan
pengelolaan
limbah dan
limbah B3
20% 20% 10% 25% 25%
2.1.4. Cakupan UKM
yang sudah
menerapkan
pengelolaan
limbah dan
limbah B3
10 10 10 10
2.1.5. Cakupan rumah
tangga
diwilayah
perkotaan yang
sudah
menerapkan
pengelolaan
limbah
2
IPAL
2
IPAL
2
IPAL
2
IPAL
2.1.6. Volume sampah 1 Data 1 Data 1 Data 1 Data
2.1.7. Baku mutu
lingkungan
(AIr,Udara dan
Tanah)
8
Kec
10
Kec
12
Kec
15
Kec
18
Kec
3. Meningkatkan
Tata Kelola
Lingkungan
Hidup
3.1. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
regulasi lingkungan
3.1.1. Persentase
penerapan
kebijakan
lingkungan
100% 100% 100% 100% 100%
3.2. Meningkatnya
partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan
lingkungan hidup
3.2.1.Persentase
kelompok
masyarakat
yang terlibat
15% 15% 15% 15% 15%
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
18
MISI 4 : Meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
lebih baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
dalam
pengelolaan
lingkungan
hidup
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
19
Tabel 2.2. Perencanaan Kerja Tahunan 2018
Satuan Kerja : Dinas Lingkungan Hidup
Indikator
Capaian
Program
Sumber
Dana
Target Uraian Target Uraian Target 2018 2019 2020APBD/
KAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
Penataan
kelembaga
an
Jumlah
Rekening Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
36 rekening Tersedianya Jasa
Komunikasi
Sumber Daya air
dan Listrik
36 rekening 40.000.000 100,000,000 100.000.000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Penataan
kelembaga
an
Persentase
Kebutuhan
Keuangan
BLH
80 Tersedianya
Laporan
Pertanggungjawaba
n
80 160,000,000 250,000,000 25,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Penataan
kelembaga
an
Jumlah
Menghadiri
Undangan,
Sosialisasi,
Rapat dan
Koordinasi
20 kali Meningkatnya
Jumlah Menghadiri
Undangan,
Sosialisasi, Rapat
dan Koordinasi
20 kali 40,000,000 100,000,000 10,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Di Dalam
Daerah Kab.
Kutai Timur
Penataan
kelembaga
an
Jumlah
Menghadiri
Undangan,
Sosialisasi,
Rapat dan
Koordinasi
20 kali Meningkatnya
Jumlah Menghadiri
Undangan,
Sosialisasi, Rapat
dan Koordinasi
20 kali 173,000,000 300,000,000 300,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Di Luar
Daerah Kab.
Kutai Timur
Penataan
kelembaga
an
Persentase
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasi
onal
1 Meningkatnya
Pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
1 65,000,000 150,000,000 150,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Penataan
kelembaga
an
Jumlah
Kendaraan
Operasional
3 Tersedianya
Kendaraan
Operasional
3 648,000,000 500,000,000 500,000,000 APBN Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Penataan
kelembaga
an
Persentase
Pemeliharaan
Gedung
Kantor
80 Terlaksananya
Pemeliharaan
Gedung Kantor
80 60,000,000 150,000,000 150,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Penataan
kelembaga
an
Laporan
Capaian
Kinerja
1 tersedianya
Laporan Capaian
Kinerja
75,000,000 75,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
2
Jumlah sekolah
peduli dan
berbudaya
lingkungan
0 Terwujudnya
masyarakat dan
sekolah yang peduli
dan berbudaya
lingkungan
0 75,000,000 200,000,000 200,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Kab. Kutai
Timur
3
Jumlah sarana
dan prasarana
sampah yang
berkondisi baik
10 Tersedianya sarana
dan prasarana
persampahan
10 900,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkung
an Hidup
Kab. Kutai
Timur
Jumlah sarana
dan prasarana
pengelolaan
sampah
Tersedianya sarana
dan prasarana
persampahan
578,000,000 5,100,000,000 5,000,000,000 APBN Dinas
Lingkung
an Hidup
Kab. Kutai
Timur
Unit sarana dan
prasarana
persampahan
yang
berkondisi baik
1 Terlaksananya
operasi dan
pemeliharaan
sapras
persampahan
1 3,900,000,000 500,000,000 500,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkung
an Hidup
Sangata Utara
Unit sarana dan
prasarana
persampahan
yang
berkondisi baik
1 Terlaksananya
operasi dan
pemeliharaan
sapras
persampahan
1,225,000,000 500,000,000 500,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkung
an Hidup
Sangatta
Selatan
Jumlah rumah
tangga yang
memiliki tempat
sampah 3R
50 RT Terwujudnya
rumah tangga yang
memiliki tempat
sampah 3R
50 RT 0 150,000,000 150,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkung
an Hidup
Sangata Utara
dan Sangatta
selatan
Dokumen
adipura
1 dokumen Terlaksananya
evaluasi kota
adipura
1 dokumen 35,000,000 100,000,000 100,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
Persiapan dan evaluasi
penilaian Kota Adipura
Pemantapan, Pemanfaatan, Penggunaan dan Pengelolaan Lahan Serta Lingkungan Hidup
1.08.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Operasional TPA,
Pengelolaan Limbah
Domestik dan Lumpur
Tinja
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana
dan sarana Persampahan
Sangatta Utara
Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana
dan sarana Persampahan
Sangatta Selatan
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan 1.08.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan
komunikasi di bidang
lingkungan
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas/Mobil
Dinas
Pengadaan Kendaraan
Operasonal
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
xxx. 03 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Iktisar
Kinerja SKPD
x.xx.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi di dalam
Daerah
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi di luar
Daerah
x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prakiraan Maju Anggaran SKPD
Pelaksa
na
Lokasi/Desa
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan (capacity building)
1.08 Lingkungan Hidup
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
No
Pri
orit
as
Uru
san
Pro
gra
m/K
UsulanKecam
atan
Ke
lur
ah
an
Sasaran
Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
20
II.3. Perjanjian Kinerja
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kepatuhan terhadap
regulasi lingkungan hidup
Jumlah kasus lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti kasus 12
2 Meningkatnya kepatuhan terhadap
regulasi lingkungan hidup
Jumlah rekomendasi yang
ditindaklanjuti Persen 100%
Standarisasi
Laboratorium
5 paket Terwujudnya
standarisasi
Laboratorium yang
terakreditasi
5 paket 75,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 APBN Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Luas DTA di
waduk, Danau,
Embung, Mata
Air
30 ha Terlaksananya
konservasi DTA
30 ha 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 APBN
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Kaliorang,
Bengalon
Luas
penghijauan
pada area
sempadan
sungai
120 ha Terlaksananya
reboisasi sempadan
sungai
120 ha 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Sungai
Sangatta,
Bengalon,
Karangan
Jumlah
Raperda
PPLH, Perda
PPLH, Perda
MHA dalam
pengelolaan
hutan lindung
1 perda tersedianya perda
lingkungan hidup
1 perda 180,000,000 200,000,000 200,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Bukit Pelangi
Jumlah
rekomendasi
yang
ditindaklanjuti
1 Terlaksananya
pengawasan
terhadap izin
lingkungan
1 50,000,000 200,000,000 200,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Kab. Kutai
Timur
Jumlah kasus
LH yang
ditindaklanjuti
12 kasus Terlaksananya
penanganan kasus
12 kasus 75.000.000 100,000,000 100,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Kab. Kutai
Timur
Dokumen
Penetapan
kelas air sungai
2 Sungai Tersedianya
dokumen
Penetapan Kelas
Air
2 Sungai 50,000,000 150,000,000 150,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Sungai
Wahau,
Sungai Telen
Dokumen yang
berisi
rekomendasi
penurunan
emisi
10 CO2 eq/thn Tercapainya
penurunan emisi
GRK
10 CO2
eq/thn
50,000,000 150,000,000 150,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Kab. Kutai
Timur
Data neraca
limbah B3
kabupaten
3 Kecamatan Tersedianya data
neraca limbah B3
Kabupaten
3
Kecamatan
0 100,000,000 100,000,000 APBD
Kutai
Timur
Dinas
Lingkun
gan
Hidup
Kab. Kutai
Timur
Pemantauan evaluasi dan
pelaporan penurunan emisi
GRK
Penyusunan neraca limbah
B3 kabupaten
Penyusunan Raperda/
Perda di bidang lingkungan
hidup
Pengawasan pelaksanaan
terhadap izin lingkungan
Penanganan kasus
lingkungan
1.08.20 Program peningkatan pengendalian polusi
Penetapan kelas air
1.08.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Pengadaan sarana dan
prasarana laboratorium
lingkungan
Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
Penghijauan di area
sempadan sungai
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
21
3
Meningkatnya daya dukung dan
tetap dipertahankannya daya
tampung lingkungan
Kelas air sungai Sungai 1
4
Meningkatnya daya dukung dan
tetap dipertahankannya daya
tampung lingkungan
Jumlah Penurunan Emisi GRK Dokumen 1
No. Program Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 561.400.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 150.000.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 60.000.000
4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp. 9.655.942.000
5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Rp. 3. 280.000.000
6 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Rp. 100.000.000
7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup Rp. 75.000.000
Jumlah Anggaran
Rp. 13.908.942.000
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
22
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
22
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur
Tahun 2016-2021
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Tercapainya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah pembayaran rekening telepon, listrik, air dan internet 48 kali
2 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pembayaran wakar, portir dan caraka 72 kali
3 Terpenuhinya Rapat dan Koordinasi di Luar Daerah Jumlah Rapat dan Koordinasi di Luar Daerah 20 kali
4 Terpenuhinya Rapat dan Koordinasi di Dalam Daerah Jumlah Rapat dan Koordinasi di Dalam Daerah 10 kali
5 Terlaksanakannya Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 Unit
6 Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara 3 Unit
7 Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja 2 dokumen
8 Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah prasarana pengelolaan persampahan 10 Unit
9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi
persampahan 5 Kecamatan
10 Keterpenuhan SKP dalam operasi dan pemeliharaan kebersihan
sangatta utara
Persentase keterpenuhan SKP Operasional Kebersihan
sangatta Utara 100%
11 Keterpenuhan SKP dalam operasi dan pemeliharaan kebersihan
sangatta selatan
Persentase keterpenuhan SKP Kebersihan Sangatta
Selatan 100%
12 Keterpenuhan SKP dalam operasi dan pemeliharaan TPA Persentase keterpenuhan SKP Operasional TPA 100%
13 Tersedianya prasarana dan sarana laboratorium Jumlah prasrana laboratorium 5 unit
14 Tersedianya dokumen Adipura Jumlah dokumen adipura 2 Dokumen
15 Tersusunnya raperda MHA dalam Pengelolaan Hutan Lindung
Wehea Jumlah dokumen raperda 2 raperda
16 Tersedianya kendaraan operasional persampahan (DAK) Jumlah kendaraan operasional (DAK) 10 Unit
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
23
17 Terselesainya Kasus LH yang Ditindak-Lanjuti Jumlah Kasus LH yang Ditindak-Lanjuti 8 Kasus
18 Terlaksananya Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Jumlah Rekomendasi yang Ditindak-Lanjuti 15
rekomendasi
19 Meningkatnya konservasi Derah Tangkapan Air dan Sumber
sumber air (DBH DR) Luas area DTA dan Sumber Air yang tertanami 30 hektar
20 Meningkatnya konservasi daerah sempadan sungai Luas area sempadan sungai yang tertanami 120 hektar
21 Kelas Sungai Jumlah dokumen kelas air sungai 1 dokumen
22 Terwujudnya Masyarakat dan Sekolah yang Peduli dan Berbudaya
Lingkungan
Jumlah Masyarakat dan Sekolah yang Peduli dan
Berbudaya Lingkungan
5 kader
23 Terlaksananya Pemantauan Evaluasi dan Penurunan Emisi GRK Jumlah dokumen GRK 1 Dokumen
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja adalah proses sistematik dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan atau kegagalan kegiatan sesuai dengan kebijakan, tujuan, sasaran,
kebijaksanaan dan program yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
Organisasi. Digunakan sebagai metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai
dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi tidak dimaksudkan sebagai
mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan
alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.Adapun pengukuran kinerja pada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 yaitu :
Tabel 3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase
1 Meningkatnya konservasi
SDA Hayati
Persentase kawasan
konservasi yang dilestarikan % 10% - -
2
Meningkatnya pemanfaatan
lestari sumber daya alam
hayati
Persentase luas RTH
terhadap total luas kawasan
perkotaan % 10% - -
Persentase luas kawasan
konservasi yang siap untuk
dimanfaatkan (Pendidikan,
Ekowisata,dll)
% 28% - -
3 Meningkatkan daya dukung
dan tetap dipertahankannya
daya tampung lingkungan
Jumlah Pencemaran
Lingkungan % 15% - -
Jumlah Perusakan
Lingkungan Data
Volume Sampah Data 1 1 100
Cakupan Pelaku Usaha yang
Sudah Menerapkan
Pengelolaan Limbah dan
Limbah B3
%
Cakupan UKM yang Sudah
Menerapkan Pengelolaan
Limbah dan Limbah B3 %
Cakupan Rumah Tangga di
Wilayah Perkotaan Yang
Sudah Menerapkan
Pengelolaan Limbah
IPAL 2 - -
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
25
Baku Mutu Lingkungan
(Air, Udara, Tanah) Kec 10 0 0
4
Meningkatkan Kepatuhan
terhadap Regulasi
Lingkungan Hidup
Presentase Penerapan
Kebijakan Lingkungan % 100 75 75
5
Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Persentase Kelompok
Masyarakat yang terlibat
dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
% 15 0 0
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Per Kegiatan Tahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan CapaianTh.
2017
Tahun 2018 Kategori
Target Realisasi Persentase
Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1
Jumlah pembayaran
rekening telepon,
listrik, air dan internet
Rekening 48 48 41 84.48
2
Jumlah pembayaran
wakar, portir dan
caraka
Orang 72 72 72 100
3
Jumlah undangan rapat
dan koordinasi di luar
Daerah
Kali 20 20 33 100
4
Jumlah undangan rapat
dan koordinasi di dalam
Daerah
Kali 21 10 7 70
5 Jumlah Pemeliharaan
Gedung/Kantor Unit 2 2 2 100
6 Jumlah pemeliharaan
Mobil Dinas Jabatan Unit 6 3 7 100
7
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja
Dokumen 2 2 2 100
8
Jumlah Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
Unit 13 10 720 100
9
Jumlah kecamatan
yang mengikuti
sosialisasi
persampahan
Kecamatan 2 5 0 0
10
Persentase
keterpenuhan SKP
Operasional
Kebersihan sangatta
Utara
% - 100 90 95
11
Persentase
keterpenuhan SKP
Kebersihan Sangatta
Selatan
% - 100 85 85
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
26
12
Persentase
keterpenuhan SKP
Operasional TPA
% - 100 90 90
13 Jumlah prasrana
laboratorium Unit - 5 3 60
14 Jumlah dokumen
adipura Dokumen - 2 2 100
15 Jumlah dokumen
raperda Dokumen 1 1 0 0
16 Jumlah kendaraan
operasional (DAK) Unit 0 10 0 0
17
Jumlah Kasus LH
yang Ditindak-
Lanjuti
Kasus 12 8 9 100
18
Jumlah Rekomendasi
yang Ditindak-
Lanjuti
Rekomendasi 20 15 4 26.67
19
Luas area DTA dan
Sumber Air yang
tertanami
Hektar - 30 0 0
20
Luas area sempadan
sungai yang
tertanami
Hektar - 120 0 0
21 Jumlah dokumen
kelas air sungai Dokumen 1 1 0 0
22
Jumlah Masyarakat
dan Sekolah yang
Peduli dan
Berbudaya
Lingkungan
Kader 25 5 15 100
23 Jumlah dokumen
GRK Dokumen 1 1 1 100
Tabel 3.3. Realisasi Kinerja 5 Tahun (2016 – 2020)
No Indikator Kinerja Satuan Target
Realisasi Tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Jumlah pembayaran rekening
telepon, listrik, air dan
internet
Rekening 240 48 48 41
2 Jumlah pembayaran wakar,
portir dan caraka Orang 360 72 72 72
3 Jumlah undangan rapat dan
koordinasi di luar Daerah Kali 250 18 20 33
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
27
4 Jumlah undangan rapat dan
koordinasi di dalam Daerah Kali 150 18 21 7
5 Jumlah Pemeliharaan
Gedung/Kantor Unit 15 2 2 2
6 Jumlah pemeliharaan Mobil
Dinas Jabatan Unit 45 6 6 7
7 Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja Dokumen 10 2 2 2
8 Jumlah Prasarana
Pengelolaan Persampahan Unit 100 13 13 720
9
Jumlah kecamatan yang
mengikuti sosialisasi
persampahan
Kecamatan
18
2 0
10
Persentase keterpenuhan
SKP Operasional
Kebersihan sangatta Utara
% 100 - - 95
11
Persentase keterpenuhan
SKP Kebersihan Sangatta
Selatan
% 100 - - 85
12 Persentase keterpenuhan
SKP Operasional TPA % 100 - - 90
13 Jumlah prasrana
laboratorium Unit 20 0 - 3
14 Jumlah dokumen adipura Dokumen 10 2 - 2
15 Jumlah dokumen raperda Dokumen 5 0 1 0
16 Jumlah kendaraan
operasional (DAK) Unit 50 - 0 0
17 Jumlah Kasus LH yang
Ditindak-Lanjuti Kasus 60 2 12 9
18 Jumlah Rekomendasi yang
Ditindak-Lanjuti Rekomendasi 480 45 20 4
19
Luas area DTA dan
Sumber Air yang
tertanami
Hektar 36 - - 0
20 Luas area sempadan
sungai yang tertanami Hektar 10 - - 0
21 Jumlah dokumen kelas air
sungai Dokumen 5 - 1 0
22
Jumlah Masyarakat dan
Sekolah yang Peduli dan
Berbudaya Lingkungan
Kader 125 43 25 15
23 Jumlah dokumen GRK Dokumen 5 1 1 1
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
28
Tabel 3.4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah
Yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun ke-
RPJMD Tahun 2020
2016 2017 2018 2019 2020 Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Jumlah pembayaran
rekening telepon, listrik, air
dan internet
Rekening 48 48 41 240 137
2 Jumlah pembayaran wakar,
portir dan caraka Orang 72 72 72 360 216
3 Jumlah undangan rapat dan
koordinasi di luar Daerah Kali 18 20 33 250 71
4 Jumlah undangan rapat dan
koordinasi di dalam Daerah Kali 18 21 7 150 46
5 Jumlah Pemeliharaan
Gedung/Kantor Unit 2 2 2 15 6
6 Jumlah pemeliharaan Mobil
Dinas Jabatan Unit 6 6 7 45 19
7 Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja Dokumen 2 2 2 10 6
8 Jumlah Prasarana
Pengelolaan Persampahan Unit 13 13 720 100 746
9
Jumlah kecamatan yang
mengikuti sosialisasi
persampahan
Kecamatan 2 0 18 2
10
Persentase keterpenuhan
SKP Operasional
Kebersihan sangatta Utara
% - - 95 100 100
11
Persentase keterpenuhan
SKP Kebersihan Sangatta
Selatan
% - - 85 100 100
12 Persentase keterpenuhan
SKP Operasional TPA % - - 90 100 100
13 Jumlah prasrana
laboratorium Unit 0 - 3 20 3
14 Jumlah dokumen adipura Dokumen 2 - 2 10 4
15 Jumlah dokumen raperda Dokumen 0 1 0 5 1
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
29
16 Jumlah kendaraan
operasional (DAK) Unit - 0 0 50 0
17 Jumlah Kasus LH yang
Ditindak-Lanjuti Kasus 2 12 9 60 23
18 Jumlah Rekomendasi
yang Ditindak-Lanjuti Rekomend
asi 45 20 4 480 75
19
Luas area DTA dan
Sumber Air yang
tertanami
Hektar - - 0 36 0
20 Luas area sempadan
sungai yang tertanami Hektar - - 0 10 0
21 Jumlah dokumen kelas air
sungai Dokumen - 1 0 5 1
22
Jumlah Masyarakat dan
Sekolah yang Peduli dan
Berbudaya Lingkungan
Kader 43 25 15 125 83
23 Jumlah dokumen GRK Dokumen 1 1 5 2
Tabel 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
No Sasaran Satuan %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1
Jumlah pembayaran
rekening telepon, listrik,
air dan internet
Rekening 84.48 84.9
2 Jumlah pembayaran
wakar, portir dan caraka Orang 100 99.95
3
Jumlah undangan rapat
dan koordinasi di luar
Daerah
Kali 100 99.99
4
Jumlah undangan rapat
dan koordinasi di dalam
Daerah
Kali 70 99.62
5 Jumlah Pemeliharaan
Gedung/Kantor Unit 98.24 98.27
6 Jumlah pemeliharaan
Mobil Dinas Jabatan Unit 100 97.98
7
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja
Dokumen 100 78.82
8
Jumlah Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
Unit 100 34.92
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
30
9
Jumlah kecamatan
yang mengikuti
sosialisasi
persampahan
Kecamatan 0 0
10
Persentase
keterpenuhan SKP
Operasional
Kebersihan sangatta
Utara
% 80 98.50
11
Persentase
keterpenuhan SKP
Kebersihan Sangatta
Selatan
% 80 92.26
12
Persentase
keterpenuhan SKP
Operasional TPA
% 80 84.32
13 Jumlah prasrana
laboratorium Unit 60 94.89
14 Jumlah dokumen
adipura Dokumen 100 96.76
15 Jumlah kendaraan
operasional (DAK) Dokumen 0 2.39
16 Jumlah dokumen
raperda Unit 0 50.95
17 Jumlah Kasus LH
yang Ditindak-Lanjuti Kasus 100 88.78
18 Jumlah Rekomendasi
yang Ditindak-Lanjuti Rekomendasi 26.67 93.56
19
Luas area DTA dan
Sumber Air yang
tertanami
Hektar 0 10.25
20 Luas area sempadan
sungai yang tertanami Hektar 0 8.12
21
Jumlah Masyarakat
dan Sekolah yang
Peduli dan Berbudaya
Lingkungan
Kader 100 98.13
22 Jumlah dokumen
GRK Dokumen 100 88.85
23 Jumlah dokumen
kelas air sungai Dokumen 0 99.26
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
31
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
tidak terealisasi 100% dikarenakan keterlambatan masuknya tagihan air untuk bulan Desember
yang menyebabkan belum bisa terbayarkan pada tahun 2018, dan untuk tagihan internet dan
koran sudah terbayar sesuai dengan tagihan yang masuk. Selain hal tersebut kendala lainnya
adalah kurangnya anggaran yang tersedia sehingga tidak bisa memenuhi pelayanan dalam
pemeliharaan peralatan kantor seperti Air Conditioner (AC), Komputer dan Printer serta dalam
pengadaan alat tulis kantor.
Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan telah terealisasi 100%
dikarenakan semua honorarium pengelola kegiatan maupun honorarium pelaksana kegiatan di
tahun 2018 sudah terbayarkan.
Sedangkan pada Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan
kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah tidak tercapai dengan sempurna
dikarenakan undangan yang diperoleh tidak sesuai target yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor tidak maksimal dalam
pelaksanaannya dikarenakan anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 6 bulan saja yaitu
untuk pemeliharaan taman dan Cleaning service.
Untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan telah memenuhi target
seperti yang diharapkan, namun dikarenakan adanya tambahan beberapa unit mobil baru maka
anggaran yang tersedia di tahun 2018 belum mencukupi untuk pemeliharaan mobil jabatan yang
ada.
Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD untuk realisasi fisiknya telah tercapai 100%, tetapi pada realisasi keuangannya hanya
78,82% hal ini disebabkan karena adanya anggaran makanan dan minum rapat yang tidak
terserap, mengingat rapat untuk kegiatan tersebut hanya terlaksana beberapa kali saja.
Kegiatan Penyedia Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan realisasi keuangan
dan fisik tidak tercapai 100% dikarenakan ketidaksanggupan penyedia yang terdaftar dalam
rekanan LPSE pada proses e-catalog untuk mengadakan sarana yang diinginkan (Kendaraan
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
32
Roda Tiga) dan kendaa lainnya dikarenakan keterbatasan waktu dalam melaksanakan pengadaan
tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan proses pengadaan (Kegiatan APBDP).
Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
UPT. Kebersihan Sangatta Utara dan Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Persampahan UPT. Kebersihan Sangatta Selatan dalam pelaksanaannya belum
maksimal dalam pelayanan pengangkutan sampah, hal ini disebabkan karena kurang
terpenuhinya armada untuk mengangkut sampah kota Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta
Selatan dan kondisi tidak teraturnya pembuangan sampah domestik dari masyarakat.
Sedangkan pada kegiatan Operasional UPT TPA Pengelolaan Limbah Domestik dan
Lumpur Tinja, dana operasional belum sepenuhnya dapat terserap dengan maksimal dikarenakan
ada beberapa item yang tidak dapat atau sempat tertagihkan. Contoh dari item tersebut adalah
gerakan jumat bersih, hal ini dikarenakan minimnya anggota dilapangan yang bisa diarahkan
untuk melakukan kerja bakti. Selain itu juga mengenai pembelian sparepart dan jasa service
serta pembelilan pelumas tidak dapat terserap maksimal dikarenakan faktor teknis dilapangan.
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan, realisasi fisik dan
keuangan belum terserap secara maksimal dikarenakan kurangnya anggaran untuk memenuhi
target pengadaan sarana dan prasarana laboratorium seperti yang diharapkan.
Berdasarkan hasil monitoring Adipura Kabupaten Kutai Timur Periode 2017-2018
adalah 62.58 dimana nilai tersebut jauh dari target nilai minimal untuk meraih Adipura yaitu 75,
maka dalam Kegiatan Persiapan dan Evaluasi Penilaian Kota Adipura dilaksanakan berbagai
kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan kota sehat. Program Adipura akan terlaksana dengan
baik jika ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan standar kondisi lingkungan yang
ideal. Diharapkan kedepannya kegiatan pengelolaan lingkungan yang ideal ini tidak hanya
dilakukan pada saat menghadapi penilaian Adipura saja melainkan juga menjadi program
Pemerintah Daerah secara terus menerus, secara konsisten dan kontinu menciptakan lingkungan
yang bersih dan teduh sesuai dengan tema lingkungan yang sedang digalakkan yaitu “Clean and
Green”.
Pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK), realisasi keuangan tidak
terserap 100% dikarenakan ketidaksanggupan penyedia yang terdaftar dalam rekanan LPSE
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
33
pada proses e-catalog untuk mengadakan sarana yang diinginkan, dan kendala lainnya
dikarenakan kurangnya anggaran yang tersedia untuk melakukan pembelian.
Kegiatan Penyusunan Raperda/ Perda di Bidang Lingkungan Hidup tidak mencapai
target 100% seperti yang diharapkan dikarenakan target yang diharapkan tahun 2018 berupa
Perda MHA Wehea. Dinas Lingkungan Hidup hanya sampai menyusun Raperdanya saja,
tersusunnya dokumen Raperda ini sudah terlaksana pada tahun 2017 dan dokumen Raperda
MHA Wehea sudah diserahkan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
untuk diproses dan disahkan menjadi Perda MHA Wehea.
Kegiatan Penanganan Kasus Lingkungan dalam pelaksanaanya belum maksimal
dikarenakan kurangnya anggaran yang tersedia di tahun 2018, mengingat banyaknya kasus yang
masuk pada tahun 2018.
Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Terhadap Izin Lingkungan dalam pelaksanaanya
belum belum secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurangnya pejabat
Pengawas lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.
Pada Kegiatan Penghijauan di Area Sempadan Sungai (DBH-DR), realisasi keuangan
tidak terserap 100% karena terkendala dengan baru keluarnya beberapa aturan mekanisme
penanaman dan beberapa produk aturan terkait lokasi mana saja yang bias dilakukan
penanaman, aturan tersebut terbit pada bulan Oktober dan pada bulan November baru diadakan
rapat koordinasi sehingga waktu pelaksanaannya tidak cukup untuk melakukan penanaman. Hal
tersebut juga menjadi salah satu kendala realisasi keuangan tidak terserap 100% pada Kegiatan
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air (DBH-DR), kendala
lainnya adalah sebelum melakukan penanaman harus membuat Rancangan Teknis Kegiatan dan
itu dilakukan 1 tahun sebelum penanaman.
Dalam Kegiatan Penetapan Kelas Air belum mencapai target dengan maksimal
dikarenakan anggaran yang tersedia tidak memadai sehingga tidak ada kajian terkait penetapan
kelas sungai di tahun 2018.
Pada Kegiatan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi GRK, realisasi fisik
belum terlaksana secara maksimal dikarenakan data yang diperoleh belum lengkap untuk
penyusunan databaseline di setiap kecamatan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100%
karena keterbatasan waktu dan personil dalam pengambilan data.
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
34
Kegiatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan dalam bentuk
pembinaan terhadap sekolah-sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kutai Timur. Di tahun 2018
Kabupaten Kutai Timur terdapat 15 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata, diantaranya 7
sekolah Adiwiyata Provinsi, 7 sekolah calon Adiwiyata Nasional, dan 1 sekolah calon Adiwiyata
Mandiri. Sekolah yang mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh Gubernur
Kalimantan Timur pada tanggal 5 Juni 2018 sebanyak 7 sekolah. Dengan jumlah sekolah yang
mendapatkan penghargaan Adiwiyata seperti yang disebutkan diatas maka banyak juga kader
lingkungan yang dihasilkan, ini menunjukkan bahwa Kegiatan Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan telah berhasil mencapai sasaran.
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
35
B. Realisasi Anggaran
Tabel 3.6. Anggaran Per Sasaran
No Sasaran Program Anggaran Capaian
(%) Pagu Realisasi
1 2 3 4 5 6
1
Jumlah
pembayaran
rekening telepon,
listrik, air dan
internet
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
561.400.000 554.890.119 98.84
2
Jumlah
pembayaran
wakar, portir dan
caraka
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3
Jumlah undangan
rapat dan
koordinasi di luar
Daerah
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
4
Jumlah undangan
rapat dan
koordinasi di
dalam Daerah
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
5
Jumlah
Pemeliharaan
Gedung/Kantor
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
150.000.000 147.174.940 98.11
6
Jumlah
pemeliharaan
Mobil Dinas
Jabatan
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
7
Jumlah dokumen
laporan capaian
kinerja
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
86.600.000 68,256,792 78.82
8
Jumlah Prasarana
Pengelolaan
Persampahan
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
9.655.942.000 7,844,387,493 81.12
9
Jumlah
kecamatan yang
mengikuti
sosialisasi
persampahan
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
10
Persentase
keterpenuhan
SKP Operasional
Kebersihan
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
36
sangatta Utara
11
Persentase
keterpenuhan
SKP Kebersihan
Sangatta Selatan
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
12
Persentase
keterpenuhan
SKP Operasional
TPA
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
13 Jumlah prasrana
laboratorium
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
14 Jumlah dokumen
adipura
Program Pe
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
15
Jumlah
kendaraan
operasional
(DAK)
Program
Pengembangan
kinerja
pengelolaan
persampahan
16 Jumlah dokumen
raperda
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
3.280.000.000 447,712,748 13.65
17
Jumlah Kasus
LH yang
Ditindak-Lanjuti
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
18
Jumlah
Rekomendasi
yang Ditindak-
Lanjuti
Program
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup
19
Luas area DTA
dan Sumber Air
yang tertanami
Program
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
37
20
Luas area
sempadan sungai
yang tertanami
Program
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup
21
Jumlah
Masyarakat dan
Sekolah yang
Peduli dan
Berbudaya
Lingkungan
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup
75.000.000 73,595,625 98.13
22 Jumlah dokumen
GRK
Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
100.000.000 94,052,404 94.05
23 Jumlah dokumen
kelas air sungai
Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 |
38
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kutai Timur tahun 2018 ini
merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.
Disamping LKJIP ini, dari masing-masing Pelaksana Kegiatan juga telah menyusun laporan
kegiatannya yang disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai
Timur.
Selain itu juga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas
Lingkungan Hidup Kutai Timur tahun 2018 bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan
tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Disadari bahwa pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Timur
masih belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan kebijakan pembangunan
Kabupaten Kutai Timur yang belum menempatkan sektor lingkungan sebagai
skalaprioritas,minimnya dukungan dana,sarana dan prasarana yang pada akhirnya berpengaruh
terhadap pencapaian kegiatan dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur secara
keseluruhan. Namum demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus
menjadi motivasi untuk lebih baik lagi esok hari.
Plt. Kepala,
Aji Wijaya Effendie, S.Hut
NIP. 19700130 200003 1 002