bab i 1.1 latar belakangeprints.umm.ac.id/52391/2/bab i.pdf · tujuan penelitian ini adalah untuk...
TRANSCRIPT
1
BAB I
1.1 LATAR BELAKANG
Nepal merupakan sebuah negara daratan yang terletak di kawasan
pegunungan Himalaya di wilayah Asia Selatan. Nepal berbatasan langsung dengan
Republik Rakyat Tiongkok (Daerah Otonomi Tibet) di sebelah utara dan India di
barat, timur, dan selatan. Dan saat ini Nepal merupakan negara republik termuda di
dunia.
Hingga tahun 1990, Nepal ialah sebuah negara dengan sistem monarki
absolut yang dikuasai sepenuhnya oleh seorang Raja. Namun, dengan adanya
usaha-usaha dari kaum yang berideologi komunis yang tidak sepakat dengan sistem
kerajaan, Raja Birendra yang pada saat itu berkuasa menyepakati untuk mengubah
sistem pemerintahan yang awalnya merupakan monarki absolut menjadi monarki
konstitusional. Hal ini bertahan sampai dengan tahun 2006 hingga akhirnya Nepal
sepenuhnya menjadi negara republik.
Pada mulanya, Negara Nepal terbentuk melalui Persatuan Nepal pada 1768
sebagai sebuah negara yang berbasis monarki atau kerajaan. Raja pertama Nepal
pada saat itu ialah Prativhi Narayan Shah. Karajaan Nepal ini bertahan selama 240
tahun dari 1768 hingga keberhasilan kaum Maois yang berhaluan komunis
menggulingkan kekuasaan kerajaan itu pada tahun 2008. Sejak 2008 hingga saat ini
Negara Nepal masih bertahan sebagai negara republik di bawah pimpinan seorang
Presiden.
2
Percobaan demokratisasi di Nepal telah ada sejak tahun 1950-an. Tercatat ada
beberapa upaya dan gerakan dari rakyat untuk menentang kerajaan saat itu.
Mayoritas penentang ialah rakyat dari kalangan bawah yang merasa terpinggirkan
dan menginginkan suatu sistem dengan kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan
hak-hak mereka. Mereka bertujuan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan
yang berlandaskan hukum di mana politik, kekuasaan, pemerintahan, dan hak-hak
warga negara dapat berjalan bersama dan selaras. Rezim ini dibentuk berdasarkan
persamaan kekuasaan antara Kongres Nepal, yang menginginkan pembaharuan
dalam bidang ekonomi politik dan berusaha untuk mengubah tatanan feodal yang
ada menjadi tatanan politik baru serta mengubah sistem ekonomi, demokrasi dan
kewarganegaraan, meningkatkan anggaran sosial di bidang pendidikan, kesehatan,
pekerjaan, koperasi, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan.
Dari februari 1951 hingga februari 1959, pemerintahan Negara Nepal silih
berganti dalam waktu yang sangat singkat di bawah konstitusi sementara yang di
pimpin oleh Raja Tribhuvan dan penerusnya, Mahendra yang menjabat dari tahun
1951 hingga 1972. Sang raja memecat menteri-menteri yang dianggap kurang
kooperatif dan kurang berguna pada saat itu dan dilanjutkan dengan menunda
pemilu yang sebelumnya sudah direncanakan. Dan setelah adanya protes besar-
besaran dari rakyat Nepal menentang keputusan Raja untuk menunda pemilu, pada
akhirnya Raja Mahendra pun meloloskan keinginan rakyat tersebut dengan
menyelenggarakan pemilu pada 18 Februari 1959 yang akhirnya dimenangkan oleh
Kongres Nepal sebagai pemilik suara dukungan terbanyak. Akan tetapi,
kemenangan Kongres Nepal tersebut tidak bertahan lama dengan adanya keputusan
3
Raja untuk membubarkan pemerintahan tersebut pada 15 Desember 1960 dan
menginstruksikan pembentukan pemerintahan Panchayat.1 Dewan ini terdiri atas
Panchayat desa tradisional, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, hingga
Panchayat nasional, yang dipilih oleh dewan. Sistem ini seolah-olah peduli dengan
kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dewan rakyat ini memiliki kekuasaan dan
kewenangan yang boleh dikatakan sedikit lebih efektif dan sering dijadikan sebagai
dukungan dan naungan untuk Raja agar bisa mempertahankan otoritas mutlak dan
dukungan dari militer.2
Mahendra digantikan pada tahun 1972 oleh putra sulungnya, Birendra. Pada
tahun 1980, setelah demonstrasi mahasiswa yang menuntut pemilu yang lebih
demokratis, Raja Birendra menyerukan pemilihan nasional berkaitan dengan
masalah ini. Rakyat tetap memilih untuk menggunakan sistem Panchayat, tetapi
dengan reformasi. Namun, reformasi sederhana dari raja hanya sedikit
menenangkan rakyat. Protes luas memaksanya untuk menyetujui konstitusi baru
pada tahun 1990 yang mendukung sistem politik multipartai, dengan legislator dua
rumah. Konstitusi ini juga menjadi landasan pemerintah yang dipimpin oleh
seorang perdana menteri.
Konstitusi yang telah disepakati pada tahun 1990 itu pun dijalankan bersama
oleh kerajaan dan kongres hingga pada tahun 1996 dengan adanya penentangan
yang lebih keras terhadap kerajaan yang dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan
1 Panchayat ialah dewan rakyat tradisional yang dianut oleh negara-negara asia selatan seperti
India, Pakistan dan Nepal. 2 http://memory.loc.gov/frd/cs/profiles/Nepal.pdf hal.4
4
rakyat dan memajukan perekonomian negara tersebut. Penentangan ini diprakarsai
oleh kaum Maois yang berhaluan komunis yang berkeinginan untuk melengserkan
kekuasaan raja dan menghapus sistem kerajaan di negara Nepal serta merubahnya
menjadi negara demokratis yang berdasarkan hukum kesetaraan.
Kekerasan pun tidak dapat dibendung lagi dan puncaknya pada 13 Februari
1996 terjadilah konflik bersenjata antara pasukan pemerintahan dan kaum Maois
dari Partai Komunis Nepal yang bersikukuh ingin menghapus sistem kerajaan di
negara tersebut. Perang ini berlangsung 10 tahun dari tahun 1996 sampai 2006 dan
diperkirakan 12000-16000 nyawa yang melayang akibat perang saudara tersebut
atau oleh kaum Maois di sebut sebagai Perang Rakyat.3
Kaum Maois masih melancarkan serangan dan masih bergerak underground
dalam melawan pemerintah hingga pertengahan tahun 2006 dan masih dianggap
sebagai kelompok yang terlarang. Namun pada pertengahan 2007 mereka akhirnya
ikut menentukan nasib negara kerajaan tersebut berkat dukungan parlemen yang
secara bulat mendukung undang-undang sementara yang baru dan membuka jalan
bagi para anti kerajaan untuk duduk di parlemen. Langkah bersejarah ini adalah
satu dari serangkaian langkah yang diambil untuk rujuk dengan pemberontak Maois
setelah dicapainya kesepakatan damai kesepakatan pada pertengahan tahun 2006.
Menurut undang-undang sementara, yang rancangannya ditandatangani oleh
pemberontak dan aliansi tujuh partai yang memerintah sebelumnya, Maois
mendapat sekitar seperempat dari 330 kursi di parlemen. Salah satunya, konstitusi
3 https://www.countercurrents.org/nepal-perry230405.htm diakses pada 29 agustus 2018.
5
sementara itu memindahkan kekuasaan eksekutif seorang kepala negara dari raja ke
perdana menteri. Ketika ini disetujui, secara langsung parlemen dua kamar
dibubarkan dan digantikan dengan parlemen satu kamar yang anggotanya termasuk
dari kalangan Maois. Anggota parlemen dari Maois termasuk beberapa perempuan
dan anggota kelompok masyarakat yang terpinggirkan beserta para pegiat
masyarakat madani. Anggota lainnya termasuk seorang pensiunan jenderal
angkatan bersenjata Nepal yang berpihak pada republik. Langkah berikutnya bagi
kelompok Maois adalah bergabung ke dalam pemerintah sementara yang baru.
Pemerintah sementara menggelar pemilihan bulan Juni tahun 2008 untuk
memutuskan apakah monarki akan dihapus atau tidak. Raja Gyanendra dipaksa
menyerahkan kekuasaan langsung pada tahun 2006 setelah terjadi protes massal
dan sejak itu kekuasaan raja dicopot. Dalam undang-undang sementara, raja bahkan
tidak memiliki peran formalitas.
Sementara itu, PBB ikut berperan dengan meningkatkan perannya dalam
proses perdamaian Nepal. PBB memulai dengan pemantauan penyimpanan senjata
Maois di kamp-kamp yang telah ditunjuk dan membuat daftar para pejuang Maois
di tempat yang sama. Sekretaris jenderal PBB telah merekomendasikan misi PBB
yang bertugas penuh di Nepal untuk lebih banyak bertindak dalam membantu
transisi ke perdamaian yang kekal.4
1.2 RUMUSAN MASALAH
4 http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/01/printable/070115_nepalMaois.shtml
6
Dari penjabaran latar belakang di atas penulis dapat menarik rumusan
masalah yaitu: Bagaimana Peran Gerakan Maois Terhadap Demokratisasi Nepal
Tahun 2008?
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang gerakan maois
pengaruhnya terhadap dinamika politik di nepal yang mendorong berubahnya
sistem monarki kerajaan nepal menjadi negara republik nepal yang lebih
demokratis sejak tahun 2008 silam
1.3.2 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini membahas mengenai peran maois yang mempengaruhi dan
mendorong dan melatarbelakangi perubahan sistem pemerintahan Nepal yang pada
mulanya menganut sistem monarki dan berubah menjadi republik. Untuk itu
penelitian ini dimaksudkan agar bisa memberikan dan membangun wawasan
keilmuan mengenai hal tersebut dan juga dapat memperkaya bidang kajian analisis
mengenai pergeseran suatu sistem di sebuah negara.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya
dan bagi akademisi-akademisi lain untuk menambah dan mengaplikasikan
7
keilmuan dalam fenomena-fenomena yang terjadi di pemerintahan negara lain dan
diharapkan agar bisa menjadi sebuah rujukan yang bermanfaat di kemudian hari
dalam menganalisa fenomena-fenomena serupa.
1.4 PENELITIAN TERDAHULU
Dalam skripsinya Peran Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian
Konflik Antara Pemerintah Nepal Dengan Partai Komunis Nepal Bersatu (Maois)-
2013, Anggi Praditha Septiani menjelaskan tentang upaya perdamaian yang
dilakukan di Nepal. Salah satunya ialah keterlibatan PBB dalam menangani konflik
bersenjata di negara itu. Dia menggambarkan konflik bersenjata Nepal adalah ujung
dari kekecewaan rakyat Nepal pada kerajaan yang dilatarbelakangi oleh faktor
ekonomi dan faktor politik. Pemerintah yang dijalankan oleh kerajaan dianggap
tidak dapat atau gagal dalam menangani kemiskinan di negara tersebut. Upaya
perundingan sudah sering dilakukan akan tetapi selalu gagal mencapai kesepakatan
dan solusi damai. Dalam kondisi tersebut, PBB akhirnya melibatkan diri dalam
upaya damai itu. Dan pada 21 November 2006, konflik antara kaum Mois dan
pemerintah bisa diredakan melalui proses perundingan dan penandatanganan
kesepakatan damai yang dimediasi oleh PBB.5
Susan Hangen, dalam bukunya The Rise of Ethnic Politics in Nepal:
Democracy in the Margins menulis bahwa pada 28 Mei 2012, perdana menteri
Nepal membubarkan Konstituante. tindakannya itu sebagai tanggapan terhadap
5 Anggi Praditha Septiani, Peran Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian Konflik
Antara Pemerintah Nepal Dengan Partai Komunis Nepal Bersatu (Maois). Skripsi Ilmu Hubungan
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
8
putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penundaan kelima dari batas waktu
Konstituante. Kendala utama Konstituante dalam menyelesaikan rancangan
konstitusi adalah bagaimana mengatur struktur negara federal. Konsensus sangat
tidak memungkinkan. Dua partai politik utama tahun 1990-an, Kongres dan
Persatuan Marxis Leninis (UML), tidak bisa membawa kelompok mereka untuk
mendukung struktur etnis federal yang disepakati oleh pihak Maois, Konstituante
kaukus Janajati, dan kelompok masyarakat adat. Cara pembubaran Konstituante
menunjukkan sikap status quo yang berlaku dalam suatu politik terorganisir.
Perkembangan ini telah menyebabkan banyak pertanyaan jika hal itu kita balikkan.
Bagaimana jika pihak etnis mampu melembagakan diri dalam partai politik arus
utama pada 1990-an? Apakah hal ini bisa mempertahankan momentum untuk
mengaktualisasikan federalisme etnis?
Buku Susan Hangen menyediakan perspektif yang menarik untuk menyikapi
pertanyaan-pertanyaan ini. Berfokus pada salah satu dari tiga partai politik etnis
yang berpartisipasi dalam pemilu pada 1990-an, Organisasi Nasional Mongol
(MNO). Ini memberikan gambaran tentang bagaimana aktivisme adat berlangsung
di era demokrasi pasca-1990 dan mengapa organisasi yang lebih bernuansa
masyarakat adat (IPO) tidak bisa bertransisi ke partai politik yang lebih terorganisir.
Fokus analisisnya adalah pada partai yang tidak pernah berhasil dalam partai politik
di luar beberapa kabupaten di Ilam (East Nepal), dan mengapa ini terjadi.
Argumen utama Hangen mengenai organisasi partai adalah bahwa pilihan
MNO untuk melakukan politik oposisi dalam politik terorganisir memposisikan
mereka antara partai politik dan gerakan sosial. Dia juga terhubung dengan sumber
9
gerakan sosial dari negara lainnya, terutama dari Amerika Latin, untuk
membuktikan hal ini.
Dengan memfokuskan MNO pada perbedaan identitas juga membuat politik
mereka marginal. Di Nepal, politik identitas berkisar kasta dan etnis. Hangen
memberikan latar belakang yang baik di sejarah ini dan perkembangannya hingga
era demokrasi seperti saat ini.6
Tabel 1.1 Posisi Penelitian
NO
JUDUL DAN NAMA PENELITI
JENIS
PENELITIAN
DAN ALAT
ANALISA
HASIL
1 Peran Perserikatan Bangsa
Bangsa Dalam Penyelesaian
Konflik Antara Pemerintah
Nepal Dengan Partai Komunis
Nepal Bersatu (Maois)
Oleh : Anggi Praditha Septiani
Deskriptif
Induktif
- PBB berperan
penting dalam perdamaian
nepal dengan menjadi
mediator untuk mencapai
kesepakatan damai.
- Ditandatanganinya
kesepakatan damai antara
para pemberontan Maois
dan pemerintah.
2 The Rise of Ethnic Politics in
Nepal: Democracy in the
Margins,
Oleh : Susan Hangen
Deskriptif - Perbedaan
identitas membentuk
politik etnis
termalginalkan di Nepal,
karena politik identitas
hanya berkisar antara
kasta dan etnis.
6 Hangen Susan, The Rise of Ethnic Politics in Nepal: Democracy in the
Margins, edisi pertama Routledge, 2011.
10
- Tersisihnya
organisasi-organisasi etnis
oleh organisasi yang
berlandaskan ideologi
yang pada akhirnya
membentuk sebuah partai
berpengaruh di era
demokrasi nepal.
3 Democratization and political
parties in Nepal
Oleh : KarlHeinz Kraemer
Deskriptif - Perkembangan
civil society terhalang oleh
Rana yang merebut semua
kekuasaan dari 1846 ke
1951. Dengan dukungan
Inggris mereka
menjadikan Nepal tertutup
dari dunia luar dan
memanfaatkan negara
untuk kepentingan
kantong mereka sendiri
serta mencegah setiap
jenis pembangunan sosial.
- Orang-orang dari
luar keluarga dinasti Rana
tidak memiliki
kesempatan pendidikan
dan partisipasi dalam
menentukan arah
kebijakan negara.
4 The Maoist Insurgency in Nepal
and the
Political Economy of Violence
Oleh: Avidit Acharya
Deskriptif - Pemberontakan
Maois lahir dari
kombinasi faktor-
faktor politik dan
ekonomi secara
historis.
- Intensitas konflik
yang terjadi di
Nepal memiliki
korelasi yang
lemah terhadap
ideologi.
11
5 Peran Gerakan Maois Terhadap
Demokratisasi Nepal Tahun
2008
Oleh: Heru Indrayoto
Deskriptif - Pemberontakan
Maois di Nepal
memiliki banyak
faktor yang
melatarbelakangi.
- Maois
memanfaatkan
keluhan rakyat
dalam mencapai
ambisi mereka.
1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEP
1.5.1 Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan memliki posisi strategis dalam masyarakan sebagai
penghubung antara masyarakat dan pemerintah. dia hadir pada dinamika sistem
politik di suatu negara. kelompok kepentingan menurut Almond dan Powell (1980)
dalam karya klasiknya terbadi pada tiga jenis, yakni: kelompok anomik, kelompok
nonassosiasional, dan kelompok institusional.7
Munculnya kelompok-kelompok kepentingan sejalan dengan ekspansi yang
cepat dari peran pemerintah dalam semua bidang kehidupan. Ketika
mengekspresikan kepentingan mereka kepada pemerintah, Kelompok Kepentingan
7 Mohammad Maiwan, Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya
Dalam Sistem Politik, Jurnal ilmiah mimbar demokrasi, Volune 15, Nomor 2, April 2016.
12
akan menggunakan dua cara: Pertama, memperjuangakn kepentingan mereka
melalui partai politik, Kedua, langsung mengungkapkan aspirasi mereka kepada
pemerintah. Metode yang digunakan adalah melalui; lobi, kampanye media massa,
serta tekanan dari struktur terbawah (rakyat). Keberhasilan untuk mempengaruhi
pemerintah tergantung pada beberapa aspek-aspek seperti: Budaya politik, struktur
kelembagaan, karakter dan sistem kepartaian, serta karakter dan gaya dalam
kebijakan publik negara tersebut.
Dalam penelitian ini, kelompok Maois yang ada di Nepal masuk dalam
kelompok kepentingan institusional yang dilembagakan sebagai sebuah partai
dengan nama Partai Komunis Nepal (CPN) yang berideologi Maoisme.
1.6 METODOLOGI PENELITIAN
1.6.1 Metode / Tipe penelitian
Penulis menggunakan metode / tipe penelitian deskriptif dalam penelitian
yang berjudul Peran Maois Terhadap Demokratisasi Nepal Tahun 2008. Penelitian
yang menggunakan metode deskriptif menurut Whitney dalam buku Moh. Nazir
adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata
cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk
hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta
proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu
fenomena.8
8 Moh. Nazir. Ph. D, Metode Penelitian, hal.16, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
13
1.6.2 Teknik Analisa Data
Penulis menggunakan teknik induktif dalam menganalisa data penelitian
yang berjudul Peran Gerakan Maois Terhadap Demokratisasi Nepal Tahun 2008.
Dalam buku Metodologi Ilmu Hubungan Internasional, teknik analisa data yang
menggunakan pendekatan induktif bertujuan untuk pembentukan teori dan
melakukan penelitian dari pengumpulan fakta-fakta dari gejala yang diteliti dan
menyeleksi sejumlah indikator dari fakta-fakta yang diperoleh.9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik
pengumpulan data secara sekunder. Yang diperoleh dengan studi pustaka dari buku-
buku yang ada kaitannya dengan judul yang diambil, surat kabar dan hasil seminar,
data yang terdapat dari situs internet, dan perpustakaan pusat Universitas
Muhammadiyah Malang.
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
a. Batasan Waktu
Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan
penulisan yang ingin di capai, maka penulis memberikan batas-
batasan. Diantaranya adalah dengan memfokuskan pada apa yang
terjadi dan penyebab yang mendorong terjadinya perubahan sistem
negara Nepal menjadi Republik dari tahun 1951 hingga 2008.
9 Asrudin, Mirza Jaka Suryana, Musa Maliki, Metodologi Ilmu Hubungan Internasional –
Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif, hal.20-21, Intrans Publishing, Malang, 2014.
14
b. Dalam membatasi pembahasan materi agar tidak terlalu jauh dari
tujuan penulisan yang ingin dicapai, maka penulis memberikan
batasan-batasan diantaranya adalah dengan memberikan gambaran
tentang Peran Maois Terhadap Demokratisasi Nepal Tahun 2008. Dan
penulis memfokuskan pada faktor-faktor dan peristiwa penting yang
tejadi dalam proses demokratisasi Nepal.
1.7 Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan disusun dalam empat bab agar dapat mempermudah
pembaca untuk memahami studi kasus yang diteliti oleh peneliti. Perinciannya
adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, metodologi penelitian, serta sistematika
penulisan.
Bab II Gambaran Tentang Profil Negara Nepal. Pada bab ini peneliti
menjabarkan tentang keadaan Nepal baik secara sosial masyarakat, perpolitikan dan
konflik yang terjadi di Nepal. Penjabaran ini dibutuhkan untuk mengetahui tentang
permasalahan internal Nepal yang kemudian menjadi penyebab pemberontakan
yang dilakukan oleh Maois yang pada akhirnya menjadi sebuah partai berideologi
komunis yang dikenal dengan Partai Komunis Nepal.
15
Bab III Peran Gerakan Maois Dalam Perpolitikan Nepal. Bab ini
menjelaskan tentang perkembangan gerakan Maois sejak awal mula munculnya
gerakan ini serta usaha-usaha mereka dalam mengubah sistem kerajaan nepal
menjadi republik seperti saat ini. Usaha-usaha yang mereka lakukan tidak hanya
berupa diplomasi dan birokrasi namun juga melalui pemberontakan bersenjata yang
menelan tidak sedikit korban jiwa. Dan bab ini juga akan membahas konsep
pendekatan yang digunakan.
Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan
saran.