bab 5 perancangan balanced scorecardthesis.binus.ac.id/doc/bab5/2007-2-00435-mnti-bab 5.pdf ·...
TRANSCRIPT
BAB 5
PERANCANGAN BALANCED SCORECARD
5.1 Tahap Perancangan Balanced Scorecard
Pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka berdasarkan kerangka
balanced scorecard, perancangan balanced scorecard terdiri dari beberapa langkah
sebagai berikut :
1. Penerjemahan strategi Kementrian BUMN ke dalam sasaran-sasaran strategis
2. Menentukan ukuran dari tiap sasaran strategis yang terdiri dari lag indicator
(ukuran hasil) dan lead indicator (ukuran pemacu kinerja).
3. Merumuskan inisiatif strategis yang perlu dilakukan
Agar sasaran-sasaran strategis yang dibuat sesuai dengan kerangka balanced
scorecard, maka penelaahan strategi Kementrian BUMN tersebut harus didasarkan pada
keempat perspektif balanced scorecard. Oleh karenanya perlu dilakukan
pengelompokan hasil-hasil analisis strategi Kementrian BUMN ke dalam perspektif
balanced scorecard.
Penelaahan seperti ini memungkinkan Kementrian BUMN untuk menghasilkan
perencanaan strategis yang komprehensif, koheren dan seimbang. Komprehensif berarti
bahwa strategi yang dihasilkan telah mencakup seluruh aspek dalam Kementrian
BUMN. Koheren berarti ada keselarasan antara masing-masing perspektif dengan visi
dan misi Kementrian.
42
5.2. Penelahaan Analisis Perumusan Strategi Kementrian BUMN
Balanced Scorecard didesain berdasarkan strategi yang dibuat oleh Kementrian
BUMN. Untuk mempermudah dalam menerjemahkan strategi dalam sasaran-sasaran
strategis tiap perspektif balanced scorecard, maka sebelumnya perlu dilakukan
penelaahan analisis perumusan strategi ke dalam perspektif balanced scorecard.
Analisis perumusan strategi Kementrian BUMN terdiri dari Analisis visi, misi serta
tujuan Kementrian BUMN.
5.2.1 Penelaahan Visi, Misi dan Tujuan Kementrian BUMN dengan Perspektif
Balanced Scorecard
Penelaahan visi, misi dan tujuan Kementrian BUMN ke dalam kerangka perspektif
balanced scorecard akan membantu memudahkan Kementrian BUMN dalam
menentukan strategi yang terkait untuk mewujudkannya. Bila visi, misi dan tujuan
tersebut sudah dikelompokkan dalam tiap perspektif balanced scorecard maka untuk
menentukan strategi sesuai dengan perspektif tersebut juga akan lebih mudah.
Visi Kementrian BUMN adalah “Membangun BUMN yang berdaya saing dan
tangguh dalam persaingan global serta berdaya cipta tinggi sehingga mampu memenuhi
harapan stakeholders”. Bila ditelaah dalam keempat perspektif balanced scorecard visi
tersebut bisa dilihat pada tabel 5.1.
Pada tabel tersebut terlihat bahwa semua frase dalam visi Kementrian BUMN masuk
dalam tiap perspektif balanced scorecard. Hal ini dikarenakan, setiap frase yang ada
dalam visi berkaitan erat dengan perspektif stakeholders, keuangan, proses operasi
internal, maupun pembelajaran dan pertumbuhan.
43
Tabel 5.1
Penelaahan Visi Kementrian BUMN dalam Perspektif Balanced Scorecard
Perspektif Visi
Stakeholders
Keuangan
Proses Operasi Internal
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
“Membangun BUMN yang berdaya saing dan tangguh
dalam persaingan global serta berdaya cipta tinggi sehingga
mampu memenuhi harapan stakeholders”
Selain dari pemaparan visi, Kementrian BUMN juga memiliki pemamparan misi
untuk mencapai visi yang telah digariskan. Adapun misi Kementrian BUMN itu
dipaparkan ke dalam beberapa poin-poin penting, yaitu:
1. Meningkatkan intensitas dan efektifitas pembinaan BUMN.
2. Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi baik secara internal di
lingkungan Kementerian BUMN maupun secara eksternal dengan pihak
regulator dan BUMN.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan BUMN oleh publik melalui media internet
yang dapat secara langsung diakses tanpa adanya hambatan dimensi waktu dan
tempat, sekaligus melakukan building acceptence kepada masyarakat atas
kebijakan yang ditempuh Kementerian BUMN dan adanya umpan balik secara
langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika.
4. Penunjukan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN didasarkan atas
pertimbangan profesionalisme, dedikasi dan komitmen terhadap
pengembangan kinerja BUMN.
44
5. Meningkatkan kontribusi BUMN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
6. Menjamin terlaksananyan seluruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(transparancy, fairness, accountability dan responsibility) pada seluruh lini
kegiatan BUMN.
7. Meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMN, peningkatan efisiensi dan
keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan
mutu pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat.
Penelaahan misi Kementrian BUMN dengan balanced scorecard bisa dilihat pada
tabel 5.2.
Tabel 5.2
Penelaahan Misi Kementrian BUMN dalam Perspektif Balanced Scorecard
Perspektif Misi
Stakeholders • Meningkatkan fungsi pengawasan BUMN oleh publik
melalui media internet yang dapat secara langsung
diakses tanpa adanya hambatan dimensi waktu dan
tempat, sekaligus melakukan building acceptence kepada
masyarakat atas kebijakan yang ditempuh Kementerian
BUMN dan adanya umpan balik secara langsung dari
publik melalui jajak pendapat menggunakan media
elektronika
• Meningkatkan kontribusi BUMN pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Keuangan • -
Proses Operasi Internal • Penunjukan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN didasarkan atas pertimbangan profesionalisme,
dedikasi dan komitmen terhadap pengembangan kinerja
BUMN
• Menjamin terlaksananyan seluruh prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (transparancy, fairness,
45
accountability dan responsibility) pada seluruh lini
kegiatan BUMN
• Meningkatkan intensitas dan efektifitas pembinaan
BUMN
• Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi
eksternal dengan pihak regulator dan BUMN
• Meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMN, peningkatan
efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan
ekonomi nasional serta meningkatkan mutu pelayanan
yang diberikan BUMN kepada masyarakat
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
• Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi
internal di lingkungan Kementerian BUMN
Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa tidak terdapat poin di dalam perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan di dalam misi Kementrian BUMN mengenai
peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kerja, hal ini
merupakan gambaran dimana masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pembuatan
misi Kementrian BUMN. Karena pada kenyataannya, para pegawai kementrian tetap
diberikan pelatihan-pelatihan.
Selain itu di dalam misi Kementrian BUMN juga tidak menjelaskan bagaimana
Kementrian tersebut dapat melakukan kontrol biaya dan optimalisasi anggaran, yang di
dalam sektor non-profit di masukkan ke dalam perspektif keuangan. Kedua hal tersebut
semakin menjelaskan bahwa diperlukan perbaikan misi untuk mendukung terwujudnya
visi Kementrian BUMN.
Setelah visi dan misi, selanjutnya adalah tujuan Kementrian BUMN yang
dikelompokkan dalam perspektif balanced scorecard. Hasil penelaahan tujuan
Kementrian BUMN dalam perspektif balanced scorecard ini seperti terlihat pada tabel
5.3.
46
Tabel 5.3
Penelaahan Tujuan Kementrian BUMN dalam Perspektif Balanced Scorecard
Perspektif Tujuan
Stakeholders • Meningkatkan peranan BUMN dalam perekonomian
nasional
• Terciptanya hubungan kemitraan usaha yang saling
menunjang dan menguntungkan antara BUMN, koperasi
dan usaha kecil terutama di lingkungan sekitar BUMN
Keuangan • Optimalisasi pemanfaatan/pengelolaan kekayaan Badan
Usaha Milik Negara
Proses Operasi Internal • Meningkatkan profesionalisme pembinaan BUMN
• Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi
BUMN serta peraturan BUMN
Pembelajaran dan
Pertumbuhan
• -
5.3 Penerjemahan Strategi Kementrian BUMN dalam Sasaran-Sasaran Srategis
Tahap selanjutnya dari perancangan balanced scorecard, setelah Kementrian BUMN
merumuskan dan mengidentifikasi strateginya, adalah penerjemahan strategi ke dalam
sasaran strategi. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah menentukan sasaran-sasaran
strategis Kementrian BUMN ke dalam keempat perspektif balanced scorecard.
Dalam menentukan sasaran strategis tiap perspektifnya selain berdasarkan pemikiran
yang mendalam, dilakukan juga penyusunan kuesioner yang kemudian disebarkan di
dalam lingkup Sekretariat Kementrian di Kementrian BUMN yang materinya didapatkan
dari hasil analisis strategi, dan dari berbagai sumber sebagai bahan perbandingan.
Kuesioner digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan sasaran strategis tiap
perspektifnya.
47
5.3.1 Sasaran Strategis Perspektif Stakeholders
Dalam perspektif ini, yang dimaksud dengan stakeholders adalah semua yang terkait
dengan BUMN, baik dari Kementrian itu sendiri, BUMN, pemerintah atau masyarakat.
Setelah melakukan penelaahan strategi Kementrian yang dilanjutkan dengan penyebaran
kuesioner kepada para kepala bagian/seksi dalam lingkup Sekretariat Kementrian
BUMN, maka hasil yang didapat untuk perspektif ini adalah:
1. Meningkatkan peranan BUMN dalam perekonomian nasional
2. Meningkatkan pengawasan publik terhadap BUMN
3. Meningkatkan citra kementrian BUMN
5.3.2 Sasaran Strategis Perspektif Keuangan
Sebelumnya Kementrian BUMN belum memiliki sebuah strategi yang berkaitan
dengan perspektif keuangan. Kementrian BUMN selain bersifat sebagai organisasi non-
profit yang dalam perspektif ini biasanya menekankan kepada optimalisasi anggaran,
juga bertanggung jawab terhadap peningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan-
kebijakannya.
Berdasarkan hal tersebut, maka disertakan juga sasaran-sasaran strategis yang
biasanya digunakan untuk organisasi profit ke dalam pembuatan kuesioner. Setelah
pengolahan kuesioner, selanjutnya didapatkan sasaran strategis Kementrian BUMN
untuk perspektif keuangan.
1. Meningkatkan kontrol atas output dan rincian biaya setiap program
2. Meningkatkan optimalisasi biaya operasi
3. Meningkatkan pengembalian investasi pemerintah
4. Meningkatkan pengembalian modal pemegang saham
48
5.3.3 Sasaran Strategis Perspektif Proses Operasi Internal
Strategi Kementrian BUMN yang berhubungan dengan proses operasi internal ini
adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk tercapainya visi dari
Kementrian BUMN. Berdasarkan hal tersebut dan hasil kuesioner yang telah diolah,
selanjutnya didapatkan sasaran strategis untuk perspektif ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan intensitas pembinaan ke BUMN
2. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) pada BUMN
3. Memperketat sistem seleksi calon direksi BUMN
4. Meningkatkan pelayanan di bidang hukum
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait
6. Meningkatkan kualitas pengembangan teknologi untuk menunjang transparansi
informasi BUMN
7. Meningkatkan sosialisasi kebijakan Kementrian BUMN
5.3.4 Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor
pendorong berhasilnya tiga perspektif scorecard sebelumnya. Perspektif ini
mengidentifikasi tiga aspek utama pertumbuhan dan pembelajaran Kementrian BUMN
yaitu manusia, sistem dan prosedur.
Berdasarkan tiga aspek tersebut dan sumber lainnya yang didapatkan berdasarkan
hasil observasi, selanjutnya disusunlah materi kuesioner. Dari hasil pengolahan data
kuesioner, maka didapatkan sasaran strategis untuk perspektif ini, yaitu:
1. Meningkatkan kapabilitas pegawai Kementrian BUMN
2. Meningkatkan fungsi sistem informasi internal
49
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur serta meningkatkan
kinerja administrasi
4. Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan internal
5. Meningkatkan fungsi perpustakaan Kementrian BUMN
5.4 Penentuan Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis
Setelah sasaran strategis dirumuskan, tahap selanjutnya dari perancangan balanced
scorecard adalah penentuan ukuran pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan landasan
teori yang telah dijelaskan pada bab tiga, ada dua macam ukuran hasil yaitu: ukuran
hasil (lag indicator) dan ukuran pemacu kinerja (lead indicator).
Setelah melakukan diskusi dengan beberapa staf yang kompeten di bagian
perencanaan Kementrian BUMN, maka selanjutnya didapatkan rumusan ukuran hasil
dan ukuran pemacu kinerja untuk balanced scorecard di Kementrian BUMN.
5.4.1 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholders
Ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja perspektif stakeholders Kementrian BUMN
seperti terlihat pada tabel 5.4. Untuk mengukur kinerja pada perspektif ini, indikator-
indikator yang bisa digunakan adalah jumlah dividen yang dapat disetorkan ke dalam
APBN untuk setiap tahunnya, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan
terhadap BUMN dan indeks kepuasan wakil rakyat terhadap kinerja BUMN.
50
5.4.2 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Keuangan
Sasaran-sasaran strategis perspektif keuangan pada Kementrian BUMN selanjutnya
diterjemahkan dalam ukuran-ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja. Ukuran hasil dan
ukuran pemacu kinerja tersebut seperti terlihat pada tabel 5.5.
5.4.3 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Proses Operasi Internal
Pada tabel 5.6 tersajikan ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja perspektif proses
operasi internal Kementrian BUMN. Ukuran-ukuran yang digunakan pada perspektif ini
adalah ukuran yang berhubungan dengan proses operasi Kementrian BUMN yang
memiliki core business sebagai regulator dan fasilitator terhadap BUMN.
5.4.4 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan
Hasil penentuan ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja untuk perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan Kementrian BUMN seperti terlihat pada tabel 5.7.
Seperti diungkapkan pada bab tiga bahwa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini
mencakup tiga aspek yaitu manusia, sistem dan prosedur Kementrian BUMN.
51
Tabel 5.4
Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Stakeholders Kementrian BUMN
Sasaran Strategis Ukuran Hasil
(Lag Indicator)
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lead Indicator)
Meningkatkan peranan
BUMN dalam perekonomian
nasional
• Meningkatnya perolehan
dividen pemerintah dari
BUMN
• Meningkatnya perolehan
pajak BUMN
• Meningkatnya efektifitas
BUMN melalui
privatisasi serta
kontribusinya terhadap
APBN
• Meningkatnya
penyisihan laba untuk
program bina
lingkungan
• Meningkatnya peran
BUMN dalam
pengembangan
kemitraan dengan usaha
kecil dan koperasi
• Meningkatkan kinerja
BUMN
• Memberikan formulasi
kebijakan dividen yang
tepat
Meningkatkan pengawasan
publik terhadap BUMN
• Jumlah masyarakat yang
mengirim sms
• Jumlah masyarakat yang
akses ke website
Kementrian BUMN
Peningkatan jumlah
sosialisasi mengenai
kebijakan pengawasan
publik terhadap BUMN
Meningkatkan citra
Kementrian BUMN
• Indeks kepuasan wakil
rakyat
• Jumlah penghargaan dari
lembaga-lembaga audit
• Perbaikan kinerja
Kementrian BUMN
• Kecermatan dalam
menentukan kebijakan
yang efektif dan efisien
52
bagi BUMN dengan
memperhatikan
kepentingan rakyat
Tabel 5.5
Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Keuangan Kementrian BUMN
Sasaran Strategis Ukuran Hasil
(Lag Indicator)
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lead Indicator)
Meningkatkan kontrol atas
output dan rincian biaya
setiap program
Penjabaran output program
dan rincian biayanya
Pencatatan output dan biaya
setiap program
Meningkatkan optimalisasi
biaya operasi
Rasio Operasi (Cost to
Contribution Ratio)
mendekati 100%
Pelaksanaan program yang
berjalan baik
Penyusunan anggaran yang
tepat
Meningkatkan pengembalian
investasi pemerintah
ROI (Return On
Investment) yang
meningkat
• Penunjukan direksi yang
profesional dan
kompeten di bidangnya
• Peningkatan pembinaan
ke BUMN
Meningkatkan pengembalian
modal pemegang saham
ROE (Return On Equity)
yang meningkat
Peningkatan penerapan
program Good Corporate
Governance ke BUMN
53
Tabel 5.6
Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Proses Operasi Internal
Kementrian BUMN
Sasaran Strategis Ukuran Hasil
(Lag Indicator)
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lead Indicator)
Meningkatkan intensitas
pembinaan ke BUMN
Jumlah BUMN yang
dikunjungi
Bertambahnya jumlah
kunjungan ke setiap BUMN
Meningkatkan pelaksanaan
Good Corporate
Government (GCG) pada
BUMN
Jumlah sosialisasi,
assesment dan review
program GCG kepada
BUMN
Bertambahnya jumlah
sosialisasi, assesment dan
review GCG ke setiap
BUMN
Memperketat sistem seleksi
calon direksi BUMN
Jumlah temuan
permasalahan hukum yang
melibatkan calon direksi
BUMN
Meningkatkan sistem
koordinasi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK)
Meningkatkan pelayanan di
bidang hukum
Jumlah permasalahan
hukum yang telah
terselesaikan
Memberikan bantuan
kepada BUMN-BUMN
yang terlibat permasalahan
hukum
Meningkatkan koordinasi
dengan instansi lain yang
terkait
Jumlah Memorandum of
Understanding (MoU) yang
ditanda tangani setiap
tahunnya
Bertambahnya jumlah
penandatanganan
Memorandum of
Understanding (MoU)
Meningkatkan kualitas
pengembangan teknologi
untuk menunjang
transparansi informasi
BUMN
• Teknologi distance
controlling
• Jumlah administrator
BUMN yang melakukan
update secara kontinyu
• Update teknologi
informasi
• Bertambahnya jumlah
administrator BUMN
yang melakukan update
secara kontinyu
Meningkatkan sosialisasi
kebijakan Kementrian
Jumlah iklan yang dibuat
setiap tahunnya
Bertambahnya jumlah iklan
yang dibuat setiap tahunnya
54
Tabel 5.7
Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Kementrian BUMN
Sasaran Strategis Ukuran Hasil
(Lag Indicator)
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lead Indicator)
Meningkatkan kapabilitas
pegawai Kementrian
• Jumlah
training/pendidikan
pertahun
• Jumlah sertifikasi
pegawai pertahun
• Bertambahnya jumlah
training/pendidikan
• Bertambahnya jumlah
sertifikasi pegawai
Meningkatkan fungsi sistem
informasi internal
• Jumlah record BUMN
pada database
Kementrian
• Jumlah keluhan
pengguna komputer
berkurang
• Bertambahnya jumlah
record BUMN
• Perawatan komputer
secara berkala
Meningkatkan efektifitas dan
efisiensi sistem dan prosedur
serta meningkatkan kinerja
administrasi
• Persentase pemanfaatan
program
• Jumlah temuan
pelanggaran
Penyempurnaan program
untuk memperbaiki
ketepatan dan keakurasian
laporan
Meningkatkan koordinasi
dalam lingkungan internal
Jumlah Standart Operating
Procedure yang ditanda
tangani
Penyempurnaan Standart
Operating Procedure
Meningkatkan fungsi
perpustakaan Kementrian
BUMN
Jumlah koleksi buku
pertahun
Bertambahnya jumlah
koleksi buku
5.5 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis
Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah
ditentukan lag indicatornya. Indikator-indikator (lag indicator) tersebut, nantinya diukur
55
untuk mengetahui kinerja Kemetrian BUMN. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja
tersebut maka selanjutnya bisa ditentukan inisiatif strategis untuk mencapai strategi.
5.5.1 Perspektif Stakeholders
Agar lebih sistematis, penilaian kinerja pada perspektif ini, dan perspektif-perspektif
lainnya, akan dilakukan sesuai urutan sasaran strategis yang telah ditetapkan
sebelumnya.
1. Meningkatkan Peranan BUMN dalam Perekonomian Nasional
Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran strategis ini
berupa kontribusi BUMN dalam meningkatkan penerimaan APBN pemerintah
dan kontribusi BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
langsung melalui program-programnya.
a. Meningkatnya perolehan dividen pemerintah dari BUMN
0
5
10
15
Nilai (Triliun Rupiah)
Tahun
Pencapaian Perolehan Dividen BUMN
Target 10.2 8.9
Realisasi 9.8 12.835
2004 2005
Gambar 5.1
Grafik Pencapaian Perolehan Dividen Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
56
Dibandingkan tahun 2004, perolehan dividen pemerintah pada tahun
2005 mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada 2004 realisasinya
hanya Rp 9.8 triliun, maka pada 2005 meningkat secara signifikan menjadi
Rp 12.8 triliun. Pada tahun 2005, realisasi pemerintah dalam perolehan
dividen BUMN sebenarnya dapat lebih besar dari jumlah yang tersebut
diatas, hal ini dikarenakan Pertamina belum menyetorkan dividen untuk
tahun 2005 yang rencananya baru akan disetorkan pada tahun 2006, selain itu
jumlah dividen 2005 juga dapat ditambah dengan memperhitungkan juga
dividen interim Pertamina yang belum disetor.
b. Meningkatnya perolehan pajak BUMN
0
200
400
Nilai (Triliun Rupiah)
Tahun
Kontribusi Pajak BUMN Untuk APBN
Penerimaan perpajakan padaAPBN
280.9 346.8
Kontribusi pajak BUMN 39.66 42
2004 2005
Gambar 5.2
Grafik Kontribusi Pajak BUMN pada APBN Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
Realisasi penerimaan perpajakan pada APBN Tahun 2004 mencapai Rp
280.9 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi BUMN mencapai Rp 39.66
57
triliun (atau sekitar 14 %). Sedangkan pada 2005, dari realisasi penerimaan
perpajakan sebesar Rp 346.8 triliun, kontribusi pembayaran pajak oleh
BUMN mencapai sebesar Rp 42 triliun atau sekitar 12 %. Tingginya
kontribusi pajak yang dibayar oleh BUMN tersebut menunjukkan bahwa
secara ekonomi keberadaan BUMN juga memberikan kontribusi bagi pajak
negara.
c. Meningkatnya efektifitas BUMN melalui privatisasi serta kontribusinya
terhadap APBN
0
2
4
6
Nilai (Triliun Rupiah)
Tahun
Penerimaan APBN dalam Bentuk Hasil Privatisasi
Target 5 3.5
Realisasi 3.455 0
2004 2005
Gambar 5.3
Grafik Kontribusi Privatisasi pada BUMN Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
Pada tahun 2004, privatisasi menghasilkan kontribusi sebesar Rp 3.455
triliun untuk APBN dan di tahun 2005 realisasi dari privatisasi tidak ada
karena pada tahun tersebut keadaan iklim ekonomi Indonesia secara
keseluruhan tidak kondusif, sehingga dampaknya terhadap delusi saham
58
pemerintah akan sangat tinggi. Perusahaan yang diprivatisasi selama tahun
2004 dapat dilihat dalam halaman lampiran.
d. Meningkatnya penyisihan laba untuk program bina lingkungan
Kementrian negara BUMN membuat sebuah program bina lingkungan
yang dimana mengatur tentang penyisihan laba perusahaan setelah pajak
maksimum 1 % untuk menjalankan program ini. Yang dimaksud dengan
program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial
masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui
pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berikut adalah grafik yang
menunjukkan jumlah dana yang terkumpul untuk program bina lingkungan
dari tahun 2004 sampai tahun 2005.
0
100
200
300
Nilai (Milyar Rupiah)
Tahun
Jumlah Dana Untuk Program Bina Lingkungan
Target 176 241
Realisasi 127.8 242
2004 2005
Gambar 5.4
Grafik Jumlah Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
Dalam grafik diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 jumlah dana
yang terkumpul untuk program bina lingkungan adalah Rp 127.8 milyar yang
59
berarti hanya sekitar 72.61 % dari target yang sebesar Rp 176 milyar,
sedangkan untuk tahun berikutnya jumlah dana yang terkumpul adalah
sekitar Rp 242 milyar atau 0.41 % di atas target yang sebesar Rp 241 milyar.
e. Meningkatnya peran BUMN dalam pengembangan kemitraan dengan
usaha kecil dan koperasi
Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi telah
dilaksanakan sejak tahun1989 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan
nomor :1232/KMK.013/1989 yang mengatur mengenai pembinaan usaha
kecil dan koperasi oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba
BUMN sebesar 1-5 %. Setelah beberapa kali terjadi perubahan ketentuan,
sekarang program kemitraan dilaksanakan dengan memanfaatkan dana dari
penyisihan laba BUMN setelah pajak sebesar 1-3 %. Grafik berikut
menunjukkan target dan realisasi dana yang terkumpul untuk program
kemitraan dari tahun 2004 sampai tahun 2005.
0
500
1000
1500
Nilai (Milyar Rupiah)
Tahun
Jumlah Dana Untuk Program Kemitraan
Target 865.8 1064
Realisasi 603.61 610
2004 2005
Gambar 5.5
Grafik Jumlah Dana Untuk Program Kemitraan 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
60
Dapat terlihat dalam gambar 5.5 bahwa untuk tahun 2004, seluruh
BUMN berhasil mengumpulkan dana untuk program kemitraan sebesar Rp
603.61 milyar, walaupun jumlah ini masih jauh dibawah target yang Rp
865.8 milyar, tingkat pencapaian rencana untuk tahun 2004 tersebut sekitar
69,72 %. Sedangkan untuk tahun 2005, jumlah dana program kemitraan yang
di targetkan untuk seluruh BUMN sekitar Rp 1.064 milyar, tetapi dana yang
terkumpul hanya sekitar 610 milyar, dengan demikian realisasi dana hanya
57,33 % dari rencana. Alokasi dana dari setiap BUMN di setiap provinsi
untuk program kemitraan ini lebih lengkapnya dapat dilihat di halaman
lampiran.
2. Meningkatkan pengawasan publik terhadap BUMN
Kementrian BUMN bekerja sama dengan operator GSM, dalam menyediakan
layanan SMS Centre 2866. SMS Centre 2866 merupakan layanan yang dikelola
oleh Kementrian BUMN untuk mengakomodir keluhan, kritik, masukan atau
pujian terhadap kinerja BUMN. Layanan ini merupakan layanan satu arah dari
masyarakat kepada Kementrian BUMN. Pesan yang dikirim akan diterima
Kementrian BUMN, yang kemudian diteruskan kepada BUMN yang dimaksud.
Pesan yang akan diteruskan akan disaring terlebih dahulu di Kementrian BUMN.
Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini
adalah jumlah SMS yang masuk ke Kementrian BUMN. SMS Centre 2866 ini
baru berlaku tanggal 16 November 2006, jadi belum ada data yang dapat
dipergunakan untuk mengetahui pencapaian sasaran ini. Selain SMS Centre
2866, publik juga dapat mengawasi kinerja BUMN melalui website www.bumn-
61
ri.go.id, karena di dalam website yang berupa portal untuk seluruh BUMN
tersebut masyarakat dapat melihat laporan keuangan setiap BUMN, indikator
yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah
masyarakat yang akses ke dalam website Kementrian BUMN tersebut. Tabel 5.8
akan menunjukkan data statistik berupa jumlah masyarakat yang akses ke dalam
website sampai akhir tahun 2006.
Tabel 5.8
Jumlah Pengunjung BUMN OnLine Sampai Akhir Tahun 2006
Jumlah Pengunjung 370431 Pengguna Terdaftar 7388 Terdaftar Hari Ini 0 Sumber : Kementrian BUMN
3. Meningkatkan Citra Kementrian BUMN
Untuk mencapai sasaran strategis ini digunakan indeks kepuasan wakil rakyat
atas kinerja Kementrian BUMN yang didapat dari hasil survey terhadap wakil
rakyat. Namun saat ini Kementrian BUMN belum melakukan survey pada wakil
rakyat. Untuk tahap selanjutnya diharapkan Kementrian BUMN melakukan
survey pada wakil rakyat untuk mengetahui tingkat kepuasan wakil rakyat atas
kinerja Kementrian BUMN.
62
5.5.2 Perspektif Keuangan
Sasaran-sasaran strategis perspektif keuangan untuk Kementrian BUMN, dukur
berdasarkan indikator-indikator dalam tiap sasaran sebagaimana yang tercantum dalam
tabel 5.5.
1. Meningkatkan kontrol atas output dan rincian biaya setiap program
Dalam proses penyusunan program-program selama tahun berjalan, Kementrian
BUMN masih jauh dari kata efefektif. Dalam membuat programnya, Kementrian
BUMN hanya menuliskan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta
rincian biayanya. Seperti terlihat pada tabel 5.9 dibawah ini adalah daftar DIPA
tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN.
Tabel 5.9
Daftar Dipa TA-2006 Kementrian BUMN
(dalam rupiah)
KODE URAIAN PROGRAM BIAYA 01.01.2204
3724
0001
0013
0024
0028
0029
0034
0040
0050
Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
Administrasi Umum
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya
Tahan Tubuh
Pelatihan/Pengambilan Sumpah Jabatan
Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian
Pengadaan Toga/Pakaian Kerja
Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga
Teknis Lainnya
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/
Analisa Data dan Statistik
141,193,358,000
141,193,358,000
19,115,318,000
482,972,000
120,000,000
90,000,000
438,890,000
32,680,000
19,298,480,000
63
KODE URAIAN PROGRAM BIAYA 0051
0052
A
B
0055
0061
0066
A
B
C
D
0071
A
B
0082
0087
0088
0089
0106
0108
0116
A
Penyusunan Program dan Rencana
Kerja/Teknis/Program
Penyusunan/Perumusan Sistem dan Prosedur
Teknis
Tindak Lanjut UU, Kepmen BUMN, RPP, DLL
Kajian Regulasi Sektoral Sehubungan Dengan
Hambatan dan Pasar BUMN
Pendaftaran dan Seleksi
Penyelenggaraan Humas dan Protokoler
Pembudayaan dan Pemasyarakatan
Implementasi Implikasi OTDA Terhadap
Pengelolaan BUMN
Sosialisasi Kebijakan Kementrian BUMN
Promosi BUMN
Sosialisasi Melalui Media
Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya
Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum
Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya
Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum
Litigasi dan Mediasi
Dengar Pendapat Dengan
Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat
Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
Rapat-Rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan
Kelompok Kerja
Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta
Lembaga Terkait
Pengurusan Visa/Paspor
Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan
Tim Penyusunan/Analisa/Evaluasi/Monitoring
Program Penyusunan RKA-KL
934,228,000
4,100,725,000
3,148,547,000
952,178,000
13,500,000,000
342,240,000
14,618,803,000
2,208,364,000
2,204,538,000
6,390,781,000
3,815,120,000
16,085,878,000
15,000,000,000
1,085,878,000
216,000,000
180,000,000
1,083,000,000
150,000,000
38,400,000
554,000,000
763,255,000
392,340,000
64
KODE URAIAN PROGRAM BIAYA B
C
0155
0474
0487
A
B
C
0520
0657
A
B
C
D
E
F
0967
A
B
C
D
01.03.0115
3724
0578
0887
01.03.0117
Tim Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan
Tim Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah
(SAP)
Pengembangan Hubungan Kerja Sama Luar
Negeri
Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi
Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
Tim Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka
Audit Teknologi BUMN
Tim Inventarisasi, Identifikasi Kewajiban BUMN
Pada RDI/SLA
Tim Monitoring, Analisa dan Evaluasi PKBL
BUMN
Penyelesaian Tugas Mendesak
Pemantauan dan Evaluasi
Restrukturisasi BUMN
Proses Persiapan Privatisasi BUMN
Dalam Rangka Procurement System
Good Corporate Government (GCG)
Pemisahan PSO Dari Pengelolaan BUMN Secara
Komersial
Konsolidasi BUMN
Monitoring dan Evaluasi
Sekretariat Komite
Komite BUMN Sektor Pertambangan dan Energi
Komite BUMN Sektor Industri Strategis
Komite BUMN Sektor Perhubungan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
Peningkatan Kemampuan SDM
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
152,950,000
217,965,000
2,095,748,000
510,000,000
7,464,315,000
5,096,609,000
1,043,978,000
1,323,728,000
285,000,000
23,415,108,000
11,895,908,000
1,692,664,000
2,618,948,000
3,311,136,000
2,458,212,000
1,438,240,000
7,417,218,000
1,096,928,000
2,189,600,000
2,255,170,000
1,875,520,000
6,719,032,000
6,719,032,000
4,402,886,000
2,316,146,000
55,376,910,000
65
KODE URAIAN PROGRAM BIAYA
3724
0001
0162
0272
0273
0277
0287
0289
0290
01.03.0119
3724
0001
Aparatur Negara
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
Administrasi Umum
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung
Pengadaan Meubeler
Pengadaan Alat Pengolah Data
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda-
6/Roda-10
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan
dan Kepemerintahan
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
Administrasi Umum
55,376,910,000
603,860,000
50,000,000,000
210,000,000
280,000,000
836,250,000
422,500,000
54,300,000
2,970,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
Total 204,489,300,000
Sumber : Kementrian BUMN
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa DIPA Kementrian BUMN tahun 2006
hanya mencantumkan nama program beserta rincian biaya yang tidak jelas
asalnya, karena rincian biaya yang dikeluarkan dalam DIPA tersebut hanya
berupa prediksi, bukan berupa hasil pencatatan keuangan tahun-tahun
sebelumnya. Tentu rincian biaya tersebut dapat dipastikan tidak akurat. Hal ini
dapat menyebabkan kesalahan pemberian anggaran untuk Kementrian BUMN.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementrian BUMN diharapkan untuk
meningkatkan kontrol atas output dan rincian biaya setiap program, peningkatan
kontrol ini akan meningkatkan efektifitas dalam penetapan program untuk tahun
berikutnya. Ukuran hasil yang dapat digunakan untuk sasaran strategis ini adalah
66
penjabaran output dari program dan rincian biaya yang dikeluarkan saat
melaksanakan program tersebut.
2. Meningkatkan optimalisasi biaya operasi
Optimalisasi biaya operasi Kementrian BUMN bisa dilihat dari indikator Cost to
Contribution Ratio (CC Ratio) atau lebih dikenal dengan rasio operasi. Cost to
Contribution Ratio adalah perbandingan antara biaya operasi dengan pendapatan.
Untuk kementrian BUMN, pendapatan diasumsikan sama dengan alokasi
anggaran yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan biaya operasi terdiri dari
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian, karena Kementrian BUMN
sifatnya adalah fasilitator dan regulator untuk semua BUMN, jadi biaya
pembinaan juga dihitung sebagai biaya operasi.
100% x Anggaran*
Operasi Biaya Operasi Rasio =
* Anggaran diasumsikan sama dengan pendapatan usaha
Tabel 5.10
Rasio Operasi (CC Ratio) Kementrian BUMN Tahun 2004– 2006
Tahun Anggaran Biaya Operasi Rasio Operasi 2004 Rp 50,030,000,000.00 Rp 27,356,000,000.00 54.68 % 2005 Rp 60,477,000,000.00 Rp 32,709,100,000.00 54 % 2006 Rp 211,489,300,000.00 Rp 162,846,761,000.00 77 %
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Dari tabel 5.10 dapat dilihat bahwa rasio operasi Kementrian BUMN dari tahun
2004-2005 sekitar 54-55 %. Alokasi biaya terbesar adalah untuk pembinaan
kepada BUMN. Untuk tahun 2006, anggaran Kementrian BUMN naik tiga kali
lipat dan rasio operasinya mencapai 77 %, hal ini terjadi karena untuk tahun
67
2006 Kementrian BUMN melaksanakan program pembinaan dan peningkatan
kinerja secara menyeluruh untuk setiap BUMN, melakukan pengalihan bisnis
TNI dan Polri menjadi BUMN serta melakukan pembelian gedung PT Garuda
Indonesia, pembelian tersebut dilakukan karena selama ini Kementrian BUMN
menumpang di gedung Departemen Keuangan. Untuk lembaga pemerintahan
seperti Kementrian BUMN, rasio operasi yang hanya mencapai 54-55% pada
tahun 2004-2005 dan 77 % pada tahun 2006, dapat menunjukkan dua hal,
pertama, Kementrian BUMN kurang akurat dalam menentukan program dan
rincian biayanya sehingga menyebabkan Menteri Keuangan (dengan persetujuan
DPR) mengeluarkan anggaran yang besarnya hampir dua kali lipat dari biaya
operasi, atau yang kedua, program-program yang dibuat oleh Kementrian BUMN
tidak berjalan dengan baik. Sehingga menyebabkan penggunaan anggaran
menjadi kurang optimal.
3. Meningkatkan pengembalian investasi pemerintah
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi
adalah ROI (Return On Investment). ROI untuk Kementrian BUMN diperoleh
dengan cara membandingkan antara laba akuntansi dengan total aktiva seluruh
BUMN.
100% x AktivaTotal
Akuntansi Laba ROI =
Laba akuntansi, total aktiva dan perhitungan ROI setiap BUMN tahun 2004 dan
2005 dapat dilihat dalam tabel 5.11 dan tabel 5.12.
68
Tabel 5.11
ROI Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2004
(dalam Rp juta)
Perusahaan LabaAkuntansi TotalAktiva ROI PT Asuransi ABRI (ASABRI) 53,934 2,569,542 2.099PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 15,989 579,320 2.76PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 30,426 1,398,828 2.175PT Asuransi Jasa Raharja 122,585 1,345,297 9.112PT Asuransi Jiwasraya 65,435 3,356,879 1.949PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 230,054 2,219,473 10.37PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 2,898,564 33,403,076 8.678PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) 6,844 465,833 1.469PT Taspen 165,523 15,540,469 1.065Perum Pegadaian 222,583 3,473,778 6.408Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 31,489 382,205 8.239PT Danareksa 77,118 2,365,619 3.26PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 1,516 12,151 12.48PT PANN Multi Finance (32,187) 1,695,260 -1.899PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 79,689 2,016,738 3.951PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) 266,480 7,437,725 3.583PT Bank Mandiri, Tbk 7,520,599 248,155,827 3.031PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) 3,090,177 136,582,071 2.263PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) 5,287,266 107,040,172 4.94PT Bank Tabungan Negara (BTN) 477,710 26,743,114 1.786PT Garam 8,964 300,299 2.985PT Industri Gelas (IGLAS) (4,048) 249,291 -1.624PT Industri Soda Indonesian (ISI) (24,158) 163,982 -14.73PT Biofarma 167,994 523,107 32.11PT Indo Farma, Tbk 50,626 523,923 9.663PT Kimia Farma, Tbk 124,709 1,173,438 10.63PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) (50,446) 249,399 -20.23PT Primissima (3,227) 64,945 -4.969Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) 45,486 1,233,230 3.688PT Adhi Karya 144,475 1,849,614 7.811PT Brantas Abipraya (43,209) 159,574 -27.08PT Hutama Karya (HK) 68,289 1,191,595 5.731PT Istaka Karya 30,895 433,215 7.131PT Nindya Karya 32,622 633,761 5.147PT Pembangunan Perumahan (PP) 97,484 1,313,382 7.422PT Waskita Karya 113,048 1,146,284 9.862PT Wijaya Karya (WIKA) 131,754 1,956,828 6.733PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) 20,371 121,567 16.76PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 24,324 378,183 6.432PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) 14,378 52,900 27.18PT Kawasan Industri Medan (KIM) 3,948 89,132 4.43PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) 1,758 32,971 5.333PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) P.Batam (5,052) 39,613 -12.75PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) 8,594 108,685 7.907
69
Perusahaan LabaAkuntansi TotalAktiva ROI PT Bina Karya 529 17,907 2.952PT Indah Karya (331) 19,864 -1.664PT Indra Karya (5,387) 21,042 -25.6PT Virama Karya 1,744 21,348 8.171PT Yodya Karya 3,348 27,231 12.29Perum DAMRI (23,580) 213,419 -11.05Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) (66,390) 75,030 -88.48PT Kereta Api Indonesia (KAI) (50,343) 3,871,660 -1.3PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 14,486 49,384 29.33PT Sucofindo 45,311 496,116 9.133PT Survai Udara Penas (2,127) 9,679 -21.98PT Surveyor Indonesia (SI) 16,622 262,268 6.338PT Angkasa Pura I (AP I) 262,271 3,634,378 7.216PT Angkasa Pura II (AP II) 539,616 3,553,147 15.19PT Bali Tourism & Development Corporation 13,911 213,610 6.512PT Hotel Indonesia Natour (HIN) (29,131) 180,465 -16.14PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 5,024 92,977 5.403PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) 121,466 1,045,140 11.62PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) 521,486 4,476,107 11.65PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) 606,545 2,679,907 22.63PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) 72,437 646,959 11.2PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) 13,810 755,240 1.829PT Djakarta Lloyd 27,369 1,296,065 2.112PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 3,166 105,476 3.002PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (138,599) 5,454,331 -2.541PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) (18,374) 447,518 -4.106PT Amarta Karya (133) 84,808 -0.157PT Jasa Marga 517,463 7,969,740 6.493PT PP Berdikari (10,486) 214,397 -4.891PT Sarinah 6,540 104,423 6.263PT Garuda Indonesia (GIA) (631,236) 8,255,091 -7.647PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) (230,693) 619,380 -37.25Perum Jasa Tirta I 3,666 49,028 7.477Perum Jasa Tirta II 23,116 206,124 11.21PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 847,988 795,040 106.7Perum Perhutani 173,539 1,211,534 14.32PT Inhutani I (22,283) 555,228 -4.013PT Inhutani II (8,305) 250,614 -3.314PT Inhutani III (8,031) 346,838 -2.315PT Inhutani IV (5,727) 105,029 -5.453PT Inhutani V (7,996) 164,765 -4.853PT Kertas Leces 63,413 1,200,864 5.281PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 14,738 83,084 17.74PT Pos Indonesia (POSINDO) (155,788) 2,308,221 -6.749PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) (1,885) 37,907 -4.973Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) 1,538 159,978 0.962Perum Percetakan Uang RI (PERURI) 127,461 1,083,619 11.76PT Balai Pustaka (BP) 16,411 137,511 11.93
70
Perusahaan LabaAkuntansi TotalAktiva ROI PT Pradnya Paramita (310) 5,375 -5.773Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) 709 106,995 0.662PT Perikanan Samodra Besar (PSB) (1,866) 29,051 -6.423PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) 24,035 493,960 4.866PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (20,354) 1,586,137 -1.283PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) 197,908 2,147,216 9.217PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 231,870 2,071,913 11.19PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) 51,950 574,080 9.049PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 195,294 1,407,567 13.87PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) 66,904 751,356 8.904PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 180,090 1,581,500 11.39PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) 165,352 1,106,825 14.94PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) 32,204 898,076 3.586PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) 63,375 779,436 8.131PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 60,766 680,460 8.93PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) 117,442 1,392,312 8.435PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) (2,210) 540,660 -0.409PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 163,581 2,948,689 5.548PT Pertani 9,528 220,601 4.319PT Sang Hyang Seri (SHS) 6,351 211,119 3.008PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) 1,346,130 18,831,000 7.148PT.Asean Aceh Fertilizer (129,505) 496,246 -26.1PT Barata Indonesia 2,175 244,698 0.889PT Boma Bisma Indra (BBI) (28,974) 157,075 -18.45PT Krakatau Steel (KS) 922,300 8,876,687 10.39PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (34,048) 585,957 -5.811PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 4,523 154,345 2.93PT Industri Kapal Indonesia (IKI) 7,555 212,657 3.553PT PAL Indonesia 5,981 2,015,400 0.297PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) 56 11,628 0.482PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) 997,833 11,039,703 9.039PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2,562,295 211,793,597 1.21PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) 503,347 2,385,141 21.1PT Batan Teknologi 818 32,430 2.522PT Industri Kereta Api (INKA) (5,976) 166,348 -3.593PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 40,890 808,909 5.055PT LEN Industri 2,294 154,630 1.484PT Dahana 13,440 196,469 6.841PT PINDAD 49,520 564,662 8.77PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) 1,096,572 6,042,646 18.15PT Sarana Karya 318 9,408 3.38PT Timah, Tbk 285,010 2,416,289 11.8PT Semen Baturaja 57,080 593,123 9.624PT Semen Gresik, Tbk 957,837 6,640,561 14.42PT Semen Kupang (5,813) 615,103 -0.945Perum Produksi Film Negara (PFN) (5,713) 34,063 -16.77PT Indosat, Tbk 3,234,709 27,872,467 11.61PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) 13,927,067 56,269,092 24.75
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
71
Tabel 5.12
ROI Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2005
(dalam Rp juta)
Perusahaan LabaAkuntansi TotalAktiva ROI PT Asuransi ABRI (ASABRI) 54,708 2,790,468 1.961PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 32,976 595,381 5.539PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 104,713 1,488,604 7.034PT Asuransi Jasa Raharja 169,504 1,639,568 10.34PT Asuransi Jiwasraya 44,515 3,631,710 1.226PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 132,153 2,671,521 4.947PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 3,112,787 38,814,399 8.02PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) 55,051 548,934 10.03PT Taspen 360,603 17,381,376 2.075Perum Pegadaian 312,564 4,833,341 6.467Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 32,227 401,593 8.025PT Danareksa (175,097) 1,954,717 -8.958PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 2,922 19,630 14.89PT PANN Multi Finance 5,829 1,708,638 0.341PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 55,932 2,005,593 2.789PT Bahana PUI (BPUI) 261,721 1,798,753 14.55PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) 293,682 7,535,122 3.898PT Bank Mandiri, Tbk 1,187,573 263,383,348 0.451PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) 2,265,620 147,812,206 1.533PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) 5,312,309 122,775,579 4.327PT Bank Tabungan Negara (BTN) 449,014 29,083,149 1.544PT Garam 12,145 310,694 3.909PT Industri Gelas (IGLAS) (11,283) 265,445 -4.251PT Industri Soda Indonesian (ISI) (17,626) 161,094 -10.94PT Biofarma 81,329 543,628 14.96PT Indo Farma, Tbk 35,081 518,824 6.762PT Kimia Farma, Tbk 84,718 1,177,603 7.194PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) (32,369) 238,785 -13.56PT Primissima 810 61,817 1.31Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) 46,247 1,266,842 3.651PT Adhi Karya 173,823 2,413,950 7.201PT Hutama Karya (HK) 35,679 1,083,186 3.294PT Nindya Karya 47,951 799,653 5.996PT Pembangunan Perumahan (PP) 137,270 1,826,210 7.517PT Waskita Karya 114,175 1,672,171 6.828PT Wijaya Karya (WIKA) 135,189 2,097,931 6.444PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) 22,420 136,029 16.48PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 29,475 389,640 7.565PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) (1,568) 52,308 -2.997PT Kawasan Industri Medan (KIM) 7,022 83,186 8.441PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) (1,005) 30,140 -3.333PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam (3,089) 40,627 -7.603PT Bina Karya 2,561 23,248 11.02
72
Perusahaan LabaAkuntansi TotalAktiva ROI PT Indah Karya (1,755) 23,190 -7.566PT Indra Karya 1,301 44,394 2.931PT Virama Karya 1,633 31,736 5.147PT Yodya Karya 2,258 27,842 8.109PT Atmindo 1,266 59,740 2.119PT Kereta Api Indonesia (KAI) (45,719) 4,260,569 -1.073PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 16,443 58,630 28.05PT Sucofindo 39,150 577,629 6.778PT Surveyor Indonesia (SI) 34,737 292,124 11.89PT Angkasa Pura I (AP I) 287,315 4,724,944 6.081PT Angkasa Pura II (AP II) 673,792 3,889,345 17.32PT Bali Tourism & Development Corporation 17,826 240,930 7.399PT Hotel Indonesia Natour (HIN) (4,361) 191,289 -2.28PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 5,502 95,750 5.746PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) 162,839 1,110,886 14.66PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) 659,654 4,467,058 14.77PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) 698,584 3,076,896 22.7PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) 83,415 832,867 10.02PT Djakarta Lloyd 37,241 1,232,785 3.021PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 769 109,991 0.699PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (158,173) 5,273,231 -3PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) (48,143) 406,218 -11.85PT Amarta Karya 2,474 86,852 2.848PT Jasa Marga 633,092 9,715,807 6.516PT PP Berdikari (2,151) 282,484 -0.762PT Sarinah 5,371 117,049 4.589Perum Jasa Tirta I 8,230 58,511 14.07Perum Jasa Tirta II 35,639 248,024 14.37PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 497,383 1,050,777 47.33PT Inhutani I (19,548) 519,561 -3.762PT Inhutani II (4,498) 242,129 -1.858PT Inhutani III (3,454) 355,617 -0.971PT Inhutani IV (6,406) 98,008 -6.536PT Kertas Leces (32,502) 1,180,842 -2.752PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 16,479 97,566 16.89PT Pos Indonesia (POSINDO) (78,258) 2,428,304 -3.223PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) 2,071 41,155 5.033Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) (5,980) 158,316 -3.777Perum Percetakan Uang RI (PERURI) 70,667 1,127,676 6.267PT Balai Pustaka (BP) (15,985) 85,343 -18.73PT Pradnya Paramita (483) 5,238 -9.219Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) (516) 102,304 -0.504PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) 19,084 468,765 4.071PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (15,352) 1,706,963 -0.899PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) 417,553 2,414,790 17.29PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 308,381 2,477,574 12.45PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) 119,336 857,016 13.92PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 170,219 1,616,722 10.53PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) 41,522 900,442 4.611
73
Perusahaan LabaAkuntansi TotalAktiva ROI PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 268,404 1,828,875 14.68PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) 198,080 1,251,844 15.82PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) 161,858 1,161,271 13.94PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) 262,638 1,073,400 24.47PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 100,768 716,875 14.06PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) 73,022 1,487,061 4.911PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) 2,936 575,644 0.51PT Pertani (5,509) 214,948 -2.563PT Sang Hyang Seri (SHS) 8,020 252,302 3.179PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) 1,367,094 19,873,156 6.879PT Barata Indonesia 3,399 251,778 1.35PT Boma Bisma Indra (BBI) (15,295) 126,221 -12.12PT Krakatau Steel (KS) 638,563 10,689,077 5.974PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (19,262) 563,929 -3.416PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 13,178 192,392 6.85PT Industri Kapal Indonesia (IKI) 6,824 231,329 2.95PT PAL Indonesia 11,708 2,542 460.6PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) 2,905 17,566 16.54PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) 1,552,281 12,574,761 12.34PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 519,723 220,842,735 0.235PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) 560,998 2,839,690 19.76PT Batan Teknologi 296 35,265 0.84PT Industri Kereta Api (INKA) (18,476) 167,672 -11.02PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 21,822 742,684 2.938PT LEN Industri 11,452 229,625 4.987PT Dahana 27,731 231,445 11.98PT PINDAD 10,543 611,992 1.723PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) 1,135,804 6,402,714 17.74PT Timah, Tbk 211,721 2,748,157 7.704PT Semen Baturaja 77,142 611,536 12.61PT Semen Gresik, Tbk 1,563,780 7,296,964 21.43PT Indosat, Tbk 3,651,917 32,787,133 11.14PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) 17,170,750 62,171,044 27.62
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Ada beberapa kendala dalam menghitung ROI keseluruhan dari setiap BUMN
dalam setiap tahunnya, hal ini diakibatkan karena adanya keterbatasan data. Pada
tahun 2004 tidak terdapat laporan keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia, PT
Rekayasa Industri, PT Kertas Kraft Aceh, Perum Bulog, PT Perikani, PT Tirta
Raya Mina, PT Usaha Mina, PT Pertamina, PT Socfindo, PT Bank Bukopin dan
pada tahun 2005 tidak terdapat laporan keuangan PT Brantas Abipraya, PT
Istaka Karya, PT Surabaya Industrial Rungkut, Perum Damri, Perum PPD, PT
74
Survei Udara Penas, PT Bank Bukopin, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT
Angkutan Sungai Danau dan Penyebaran, PT Garuda Indonesia, PT Merpati
Nusantara Air, Perum Perhutani, PT Inhutani V, PT Perikanan Samodra Besar,
PT Asean Aceh Fertilizer, PT Sarana Karya, PT Semen Kupang dan Perum
Produksi Film Negara. Laporan keuangan perusahaan jawatan (PERJAN) untuk
tahun 2004 dan 2005 juga tidak ada. Untuk itu dalam membahas tentang ROI ini,
akan dilakukan dengan cara membandingkan kinerja keuangan BUMN yang
mengalami perubahan cukup signifikan antara tahun 2004 dan 2005. Pada tahun
2005 terdapat perusahaan yang mengalami penurunan laba akuntansi yang cukup
signifikan, berbanding terbalik dengan jumlah investasinya, hal tersebut dialami
oleh PT Bank Mandiri, Tbk yang pada tahun 2004 menghasilkan keuntungan Rp
7,520,599,000,000.00, pada tahun 2005 turun menjadi 1,187,573,000,000.00.
Padahal jumlah investasi yang ditanamkan pada PT Bank Mandiri, Tbk
meningkat Rp 248,155,827,000,000.00 menjadi Rp 263,383,348,000,000.00.
Nilai ROI PT Bank Mandiri, Tbk turun dari 3.031 % menjadi 0.451 %. Tetapi
penurunan laba akuntansi pada PT Bank Mandiri, Tbk juga diimbangi oleh
peningkatan laba akuntansi pada BUMN lain yaitu PT Telekomunikasi
Indonesia, Tbk mengalami peningkatan laba akuntansi dari Rp
13,927,067,000,000.00 menjadi Rp 17,170,750,000,000.00. Peningkatan laba
akuntansi PT TELKOM berbanding lurus dengan jumlah investasinya yang juga
meningkat dari Rp 56,269,092,000,000.00 menjadi Rp 62,171,044,000,000.00.
Yang berarti nilai ROI PT TELKOM, Tbk naik dari 24.75 % menjadi 27.62 %.
Pengetahuan tentang ROI ini dapat menjadi indikator Kementrian BUMN untuk
mengetahui kinerja BUMN. Selain itu pengetahuan mengenai kondisi kinerja
75
keuangan BUMN (kondisi internal BUMN) merupakan salah satu indikator
(terdapat dua indikator, pertama, indikator internal berupa kinerja keuangan dan
indikator eksternal BUMN (PELT = Politic, Economic, Legal and Technology)
yang harus diperhatikan Kementrian BUMN dalam menyusun kebijakan dividen
BUMN yang optimal. Selama ini, proyeksi penerimaan dividen BUMN terhadap
penerimaan APBN dirasakan kurang optimal dari sisi pemerintah, hal tersebut
dikarenakan kebijakan penetapan dividen yang ditentukan dengan angka tertentu
(diasumsikan 40 % atau 50 %) masih kurang dari yang diharapkan. Dari data
makro terlihat bahwa target penerimaan dividen hanya bisa diharapkan dari
BUMN yang untung atau dalam kategori sehat/sehat sekali, dimana dari jumlah
139 BUMN hanya sekitar separuhnya yang mempunyai kategori seperti itu
(dapat dilihat dari Return On Investment setiap BUMN-nya pada tabel diatas).
Dari sisi BUMN penentuan kebijakan dividen yang terkesan sama rata
(diasumsikan 40 % atau 50 %) dirasakan tidak adil, mengingat kondisi BUMN
yang tersebar pada 36 subsektor usaha sangatlah berbeda-beda. Bila formulasi
kebijakan dividen dilakukan secara tepat dan mengakomodasi kondisi usaha
BUMN justru akan menguntungkan dua pihak, yaitu pemerintah pada target
makro penerimaan APBN dan terciptanya sistem insentif yang kondusif bagi
usaha BUMN. Kebijakan dividen yang tepat menjadi penting karena bila
Kementrian BUMN tidak tepat dalam memberikan kebijakan dividen akan
menimbulkan disinsentif bagi kinerja manajemen dan usaha BUMN itu sendiri
yang pada hakekatnya akan berakibat negatif bagi perekonomian nasional
(penurunan investasi nasional, penerimaan pajak, kesempatan kerja, dsb.). Oleh
karena itulah diperlukan pendekatan yang profesional dari Kementrian BUMN
76
agar setiap evaluasi mengenai kinerja BUMN yang dilanjutkan dengan penetapan
kebijakan dapat berjalan efektif, efisien dan mengakomodasi kondisi usaha
BUMN. Untuk lebih jelasnya, gambar 5.6 berikut akan memperlihatkan
perbandingan nilai ROI antara tahun 2004 dan 2005 di beberapa BUMN
strategis.
Perbandingan ROI BUMN Strategis Tahun 2004-2005
-505
1015202530
BankMandiri
KAI PERURI KS TELKOM PLN
BUMN
Nila
i RO
I
20042005
Gambar 5.6
Grafik Perbandingan ROI BUMN Strategis Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
4. Meningkatkan pengembalian modal pemegang saham
Rasio yang bisa digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat
pengembalian modal pemegang saham adalah ROE (Return On Equity). ROE
digunakan untuk mengetahui kontribusi laba akuntansi terhadap modal
pemegang saham (ekuitas). ROE diperoleh dengan cara membandingkan antara
besarnya laba akuntansi dengan modal pemegang saham. Secara matematis
perumusan nilai ROE adalah sebagai berikut.
77
100% x EkuitasTotal
Akuntansi Laba ROE =
Nilai ROE sangat diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan
investasinya. Semakin tinggi nilai ROE akan semakin menarik bagi investor
untuk menanamkan modalnya. Tabel 5.13 dan 5.14 akan menunjukkan nilai ROE
untuk setiap BUMN tahun 2004 dan 2005.
Tabel 5.13
ROE Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2004
(dalam Rp juta)
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE PT Asuransi ABRI (ASABRI) 53,934 378,004 14.27PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 15,989 498,092 3.21PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 30,426 437,452 6.955PT Asuransi Jasa Raharja 122,585 733,984 16.7PT Asuransi Jiwasraya 65,435 333,129 19.64PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 230,054 1,087,170 21.16PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 2,898,564 1,951,726 148.5PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) 6,844 (74,123) -9.233PT Taspen 165,523 648,109 25.54Perum Pegadaian 222,583 700,028 31.8Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 31,489 257,070 12.25PT Danareksa 77,118 755,480 10.21PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 1,516 (88) -1723PT PANN Multi Finance (32,187) (1,572,720) 2.047PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 79,689 421,943 18.89PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) 266,480 3,729,931 7.144PT Bank Mandiri, Tbk 7,520,599 24,934,707 30.16PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) 3,090,177 12,623,832 24.48PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) 5,287,266 12,450,294 42.47PT Bank Tabungan Negara (BTN) 477,710 1,212,228 39.41PT Garam 8,964 208,715 4.295PT Industri Gelas (IGLAS) (4,048) 83,365 -4.855PT Industri Soda Indonesian (ISI) (24,158) (47,984) 50.35PT Biofarma 167,994 442,850 37.93PT Indo Farma, Tbk 50,626 255,665 19.8PT Kimia Farma, Tbk 124,709 814,584 15.31PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) (50,446) (45,582) 110.7PT Primissima (3,227) 28,713 -11.24Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) 45,486 522,095 8.712
78
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE PT Adhi Karya 144,475 330,478 43.72PT Brantas Abipraya (43,209) (82,473) 52.39PT Hutama Karya (HK) 68,289 214,160 31.89PT Istaka Karya 30,895 63,060 48.99PT Nindya Karya 32,622 67,676 48.2PT Pembangunan Perumahan (PP) 97,484 203,440 47.92PT Waskita Karya 113,048 260,863 43.34PT Wijaya Karya (WIKA) 131,754 292,347 45.07PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) 20,371 94,146 21.64PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 24,324 326,269 7.455PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) 14,378 45,352 31.7PT Kawasan Industri Medan (KIM) 3,948 37,807 10.44PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) 1,758 25,483 6.901PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam (5,052) 33,448 -15.1PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) 8,594 81,867 10.5PT Bina Karya 529 (16,159) -3.271PT Indah Karya (331) 8,226 -4.019PT Indra Karya (5,387) (6,162) 87.42PT Virama Karya 1,744 12,304 14.18PT Yodya Karya 3,348 7,516 44.54Perum DAMRI (23,580) 109,932 -21.45Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) (66,390) (114,348) 58.06PT Kereta Api Indonesia (KAI) (50,343) 2,996,580 -1.68PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 14,486 33,342 43.45PT Sucofindo 45,311 334,316 13.55PT Survai Udara Penas (2,127) 7,065 -30.11PT Surveyor Indonesia (SI) 16,622 213,335 7.791PT Angkasa Pura I (AP I) 262,271 3,289,144 7.974PT Angkasa Pura II (AP II) 539,616 3,289,378 16.4PT Bali Tourism & Development Corporation 13,911 147,691 9.419PT Hotel Indonesia Natour (HIN) (29,131) 69,395 -41.98PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 5,024 90,285 5.564PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) 121,466 897,902 13.53PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) 521,486 2,821,234 18.48PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) 606,545 1,715,157 35.36PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) 72,437 459,159 15.78PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) 13,810 417,350 3.309PT Djakarta Lloyd 27,369 548,234 4.992PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 3,166 34,602 9.15PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (138,599) 4,637,585 -2.989PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) (18,374) 270,834 -6.784PT Amarta Karya (133) 16,371 -0.813PT Jasa Marga 517,463 1,809,913 28.59PT PP Berdikari (10,486) 131,497 -7.975PT Sarinah 6,540 75,220 8.694PT Garuda Indonesia (GIA) (631,236) 1,209,737 -52.18PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) (230,693) (912,406) 25.28
79
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE Perum Jasa Tirta I 3,666 43,859 8.358Perum Jasa Tirta II 23,116 172,821 13.38PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 847,988 502,423 168.8Perum Perhutani 173,539 1,006,410 17.24PT Inhutani I (22,283) 328,859 -6.776PT Inhutani II (8,305) 180,009 -4.614PT Inhutani III (8,031) 336,538 -2.386PT Inhutani IV (5,727) 84,587 -6.771PT Inhutani V (7,996) 47,735 -16.75PT Kertas Leces 63,413 (222,990) -28.44PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 14,738 57,422 25.67PT Pos Indonesia (POSINDO) (155,788) 433,647 -35.93PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) (1,885) (8,552) 22.04Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) 1,538 82,726 1.859Perum Percetakan Uang RI (PERURI) 127,461 465,931 27.36PT Balai Pustaka (BP) 16,411 33,602 48.84PT Pradnya Paramita (310) 4,438 -6.992Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) 709 84,716 0.837PT Perikanan Samodra Besar (PSB) (1,866) 24,035 -7.764PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) 24,035 132,166 18.19PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (20,354) 484,694 -4.199PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) 197,908 903,383 21.91PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 231,870 1,182,746 19.6PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) 51,950 (3,285) -1581PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 195,294 584,218 33.43PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) 66,904 286,512 23.35PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 180,090 652,952 27.58PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) 165,352 687,639 24.05PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) 32,204 487,348 6.608PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) 63,375 214,590 29.53PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 60,766 343,027 17.71PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) 117,442 671,473 17.49PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) (2,210) 1,825 -121.1PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 163,581 575,568 28.42PT Pertani 9,528 63,457 15.02PT Sang Hyang Seri (SHS) 6,351 46,961 13.52PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) 1,346,130 7,547,924 17.83PT.Asean Aceh Fertilizer (129,505) 297,682 -43.5PT Barata Indonesia 2,175 30,220 7.198PT Boma Bisma Indra (BBI) (28,974) (56,382) 51.39PT Krakatau Steel (KS) 922,300 5,116,268 18.03PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (34,048) (1,852,502) 1.838PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 4,523 43,661 10.36PT Industri Kapal Indonesia (IKI) 7,555 9,859 76.63PT PAL Indonesia 5,981 1,304,657 0.458PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) 56 11,464 0.489PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) 997,833 3,177,611 31.4PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2,562,295 142,348,843 1.8PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) 503,347 1,689,263 29.8
80
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE PT Batan Teknologi 818 31,258 2.617PT Industri Kereta Api (INKA) (5,976) 96,175 -6.214PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 40,890 520,314 7.859PT LEN Industri 2,294 56,907 4.032PT Dahana 13,440 101,146 13.29PT PINDAD 49,520 136,578 36.26PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) 1,096,572 2,442,468 44.9PT Sarana Karya 318 (3,746) -8.489PT Timah, Tbk 285,010 1,509,256 18.88PT Semen Baturaja 57,080 122,364 46.65PT Semen Gresik, Tbk 957,837 3,660,356 26.17PT Semen Kupang (5,813) 62,100 -9.361Perum Produksi Film Negara (PFN) (5,713) 33,448 -17.08PT Indosat, Tbk 3,234,709 13,184,592 24.53PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) 13,927,067 20,261,342 68.74
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Tabel 5.14
ROE Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2005
(dalam Rp juta)
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE PT Asuransi ABRI (ASABRI) 54,708 297,858 18.37PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) 32,976 517,649 6.37PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) 104,713 514,254 20.36PT Asuransi Jasa Raharja 169,504 954,960 17.75PT Asuransi Jiwasraya 44,515 335,783 13.26PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) 132,153 1,225,809 10.78PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) 3,112,787 1,880,352 165.5PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) 55,051 (61,622) -89.3PT Taspen 360,603 1,025,249 35.17Perum Pegadaian 312,564 867,102 36.05Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) 32,227 270,590 11.91PT Danareksa (175,097) 572,587 -30.6PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) 2,922 5,449 53.62PT PANN Multi Finance 5,829 (1,549,119) -0.38PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 55,932 429,318 13.03PT Bahana PUI (BPUI) 261,721 (909,171) -28.8PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) 293,682 3,837,169 7.654PT Bank Mandiri, Tbk 1,187,573 23,214,722 5.116PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) 2,265,620 11,894,914 19.05PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) 5,312,309 13,352,982 39.78PT Bank Tabungan Negara (BTN) 449,014 1,480,885 30.32PT Garam 12,145 211,972 5.73PT Industri Gelas (IGLAS) (11,283) 58,466 -19.3PT Industri Soda Indonesian (ISI) (17,626) (70,388) 25.04PT Biofarma 81,329 447,520 18.17
81
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE PT Indo Farma, Tbk 35,081 265,245 13.23PT Kimia Farma, Tbk 84,718 844,220 10.04PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) (32,369) (77,096) 41.99PT Primissima 810 28,452 2.846Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) 46,247 512,453 9.025PT Adhi Karya 173,823 370,850 46.87PT Hutama Karya (HK) 35,679 210,065 16.98PT Nindya Karya 47,951 70,844 67.69PT Pembangunan Perumahan (PP) 137,270 239,372 57.35PT Waskita Karya 114,175 287,339 39.74PT Wijaya Karya (WIKA) 135,189 329,383 41.04PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) 22,420 102,989 21.77PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) 29,475 340,411 8.659PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) (1,568) 41,165 -3.81PT Kawasan Industri Medan (KIM) 7,022 41,622 16.87PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) (1,005) 24,276 -4.14PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam (3,089) 32,359 -9.55PT Bina Karya 2,561 (14,413) -17.8PT Indah Karya (1,755) 6,602 -26.6PT Indra Karya 1,301 8,002 16.26PT Virama Karya 1,633 12,303 13.28PT Yodya Karya 2,258 7,332 30.79PT Atmindo 1,266 16,616 7.62PT Kereta Api Indonesia (KAI) (45,719) 3,094,862 -1.48PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 16,443 41,317 39.8PT Sucofindo 39,150 350,560 11.17PT Surveyor Indonesia (SI) 34,737 224,337 15.48PT Angkasa Pura I (AP I) 287,315 4,325,395 6.643PT Angkasa Pura II (AP II) 673,792 3,550,771 18.98PT Bali Tourism & Development Corporation 17,826 162,294 10.98PT Hotel Indonesia Natour (HIN) (4,361) 71,924 -6.06PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 5,502 93,279 5.899PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) 162,839 955,076 17.05PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) 659,654 3,329,002 19.82PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) 698,584 1,790,062 39.03PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) 83,415 503,472 16.57PT Djakarta Lloyd 37,241 507,202 7.342PT Pelayaran Bahtera Adhiguna 769 30,417 2.529PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (158,173) 4,494,815 -3.52PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) (48,143) 218,627 -22PT Amarta Karya 2,474 16,455 15.03PT Jasa Marga 633,092 1,967,692 32.17PT PP Berdikari (2,151) 156,452 -1.37PT Sarinah 5,371 79,916 6.721Perum Jasa Tirta I 8,230 48,248 17.06Perum Jasa Tirta II 35,639 197,736 18.02PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) 497,383 827,086 60.14
82
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE PT Inhutani I (19,548) 330,472 -5.92PT Inhutani II (4,498) 183,765 -2.45PT Inhutani III (3,454) 339,529 -1.02PT Inhutani IV (6,406) 75,494 -8.49PT Kertas Leces (32,502) (217,824) 14.92PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) 16,479 65,821 25.04PT Pos Indonesia (POSINDO) (78,258) 388,110 -20.2PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) 2,071 (8,477) -24.4Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) (5,980) 76,096 -7.86Perum Percetakan Uang RI (PERURI) 70,667 476,578 14.83PT Balai Pustaka (BP) (15,985) 4,161 -384PT Pradnya Paramita (483) 4,566 -10.6Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) (516) 82,592 -0.62PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) 19,084 59,056 32.31PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) (15,352) 416,369 -3.69PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) 417,553 1,067,749 39.11PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 308,381 1,297,920 23.76PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) 119,336 52,681 226.5PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 170,219 638,999 26.64PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) 41,522 301,581 13.77PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) 268,404 643,663 41.7PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) 198,080 558,941 35.44PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) 161,858 522,189 31PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) 262,638 318,866 82.37PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 100,768 354,606 28.42PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) 73,022 615,814 11.86PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) 2,936 (6,854) -42.8PT Pertani (5,509) 55,644 -9.9PT Sang Hyang Seri (SHS) 8,020 44,826 17.89PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) 1,367,094 8,221,801 16.63PT Barata Indonesia 3,399 4,991 68.1PT Boma Bisma Indra (BBI) (15,295) (74,763) 20.46PT Krakatau Steel (KS) 638,563 5,211,656 12.25PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (19,262) (1,935,412) 0.995PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 13,178 47,186 27.93PT Industri Kapal Indonesia (IKI) 6,824 9,961 68.51PT PAL Indonesia 11,708 1,308 895.1PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) 2,905 13,703 21.2PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) 1,552,281 4,198,301 36.97PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 519,723 139,753,679 0.372PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) 560,998 2,052,660 27.33PT Batan Teknologi 296 31,187 0.95PT Industri Kereta Api (INKA) (18,476) 39,712 -46.5PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) 21,822 488,631 4.466PT LEN Industri 11,452 59,684 19.19PT Dahana 27,731 118,407 23.42PT PINDAD 10,543 153,003 6.891PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) 1,135,804 3,029,643 37.49PT Timah, Tbk 211,721 1,534,033 13.8
83
Perusahaan LabaAkuntansi TotalEkuitas ROE PT Semen Baturaja 77,142 138,172 55.83PT Semen Gresik, Tbk 1,563,780 4,487,178 34.85PT Indosat, Tbk 3,651,917 14,315,328 25.51PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) 17,170,750 23,292,401 73.72
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Karena keterbatasan data yaitu tidak adanya laporan keuangan BUMN-BUMN
yang disebutkan pada saat membahas ROI, maka pembahasan ROE pemerintah
untuk setiap BUMN juga akan dilakukan dengan cara membandingkan nilai
ROE pemerintah antara tahun 2004 dan 2005. Dalam perbandingan ini, diambil
contoh BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya
sudah dimiliki oleh publik. Pertama, dari sektor perbankan yaitu PT Bank
Mandiri, Tbk, PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia,
Tbk pada tahun 2005 mengalami penurunan ROE bila dibandingkan dengan
tahun 2004. PT Bank Mandiri, Tbk mengalami penurunan dari 30.16 % menjadi
5.116 %, PT Bank Negara Indonesia, Tbk dari 24.48 menjadi 19.05 % dan PT
Bank Rakyat Indonesia, Tbk dari 42.47 % menjadi 39.78 %. Penurunan ROE di
tiga Bank tadi disebabkan oleh menurunnya laba akuntansi, kecuali PT Bank
Rakyat Indonesia, Tbk yang penurunannya disebabkan oleh bertambahnya
jumlah modal pemegang saham. Kedua, dari sektor industri farmasi, ROE PT
Kimia Farma, Tbk turun dari 15.31 % menjadi 10.04 %, hal ini disebabkan oleh
menurunnya laba akuntansi dan bertambahnya jumlah modal pemegang saham.
Ketiga, dari sektor energi, PT Perusahaan Gas Negara, Tbk mengalami kenaikan
ROE dari 31.4 % menjadi 36. 97 %, kenaikan ini dipicu oleh naiknya jumlah
modal pemegang saham yang diimbangi oleh naiknya laba akuntansi. Keempat,
dari sektor telekomunikasi, PT TELKOM, Tbk mengalami kenaikan ROE
84
sebesar 4.98 %, yaitu dari 68.74 % menjadi 73.72 %. Sejauh ini PT TELKOM,
Tbk adalah BUMN yang memiliki kinerja paling baik dibanding BUMN lainnya.
Nilai ROE berkaitan dengan program Good Corporate Governance (GCG) yang
sedang di galakkan oleh Kementrian BUMN. Dengan menggunakan indikator
ROE ini diharapkan Kementrian BUMN dapat meningkatkan program GCG
terhadap BUMN-BUMN yang nilai ROE-nya kecil, karena semakin tinggi nilai
ROE sebuah BUMN, akan semakin menarik investor untuk menanamkan
modalnya yang merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan
bisnis yang tepat bagi program privatisasi BUMN. Perbandingan ROE BUMN
yang sudah menjadi perusahaan terbuka antara tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat
pada gambar berikut.
Perbandingan ROE BUMN Terbuka Tahun 2004-2005
0
20
40
60
80
BankMandiri
Bank BNI Bank BRI KimiaFarma
PGN TELKOM
BUMN
Nila
i RO
E
20042005
Gambar 5.7
Grafik Perbandingan ROE BUMN Terbuka Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
85
5.5.3 Perspektif Proses Operasi Internal
Strategi-strategi proses operasi internal diterjemahkan dalam tujuh buah sasaran
strategis (lihat tabel 5.6). Sasaran strategis pada perspektif ini mencakup proses operasi
dan inovasi yang dilakukan Kementrian BUMN.
1. Meningkatkan intensitas pembinaan ke BUMN
Sesuai dengan visinya yang menyatakan bahwa Kementrian BUMN berfungsi
membangun BUMN yang berdaya saing dan tangguh. Untuk mencapai visi
tersebut tentu Kementrian BUMN harus melakukan usaha yaitu pembinaan
kepada seluruh BUMN agar menerapkan semua kebijakan yang diinginkan oleh
pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMN,
peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi
nasional serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMN kepada
masyarakat. Perumusan kebijakan Kementrian BUMN di bidang pembinaan
BUMN diantaranya adalah menganalisis, mengevaluasi dan mengesahkan SCI
(Statement of Corporate Intent), RJP BUMN dan RKAP BUMN, penggantian
manajemen perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi laporan triwulan,
pengembangan usaha BUMN, menganalisis dan mengevaluasi rencana investasi,
rencana pembentukan anak perusahaan dan rencana merger BUMN. Pembinaan
juga dilakukan Kementrian untuk menentukan rencana strategik setiap BUMN
setiap tahunnya, oleh karena itu ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah
jumlah BUMN yang dikunjungi setiap tahunnya. Tabel 5.15 akan
memperlihatkan laporan realisasi jumlah kunjungan ke BUMN dalam rangka
pelaksanaan pengelolaan BUMN pada tahun 2004 dan 2005.
86
Tabel 5.15
Rencana dan Realisasi Pembinaan Tahun 2004-2005
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
2004 Kunjungan ke 35
BUMN
Kunjungan ke 22
BUMN
62,86%
2005 Kunjungan ke 19
BUMN
Kunjungan ke 20
BUMN
105,26%
Sumber : Kementrian BUMN
2. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) pada BUMN
GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan
tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai
pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor,
pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.
Penerapan GCG pada BUMN akan memaksimalkan nilai BUMN, mendorong
pengelolaan BUMN secara profesional, meningkatkan kontribusi BUMN dalam
perekonomian nasional, meningkatkan iklim investasi serta menyukseskan
program privatisasi. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan GCG pada
BUMN, Kementrian BUMN, membuat program meliputi sosialisasi, assesment
dan review atas pelaksanaan GCG pada BUMN. Ketiga program pokok tersebut
dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG
secara konsisten dan baik di BUMN-BUMN. Indikator yang bisa digunakan
untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah sosialisasi,
assesment dan review yang berhasil terealisasi dalam setiap tahunnya. Jumlah
program peningkatan pelaksanaan GCG yang dapat direalisasikan pada tahun
2005 dapat dilihat di tabel 5.16.
87
Tabel 5.16
Rencana dan Realisasi Program Peningkatan Pelaksanaan GCG Tahun 2005
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
2005 1. Sosialisasi GCG
ke 55 BUMN
2. Assesment GCG
ke 43 BUMN
3. Review
Penerapan GCG
di 24 BUMN
1. Sosialisasi GCG
ke 57 BUMN
2. Assesment GCG
ke 38 BUMN
3. Review
Penerapan GCG
di 25 BUMN
103.64 %
88.37 %
104.17 %
Sumber : Kementrian BUMN
Selama tahun 2005 telah dilakukan sosialisasi kepada 57 BUMN, assesment ke
38 BUMN dan review di 25 BUMN. Dalam hal ini, sosialisasi dilakukan melalui
workshop, assesment dilakukan melalui kegiatan evaluasi untuk mengetahui
gambaran awal implementasi GCG, dan review dilakukan untuk melihat sejauh
mana progress dari penerapan GCG di BUMN.
3. Memperketat sistem seleksi calon direksi BUMN
Sasaran strategis ini mengacu kepada usaha yang dilakukan oleh pihak
Kementrian dalam hal menyeleksi calon-calon direksi yang layak untuk
ditempatkan dalam posisi strategis di dalam BUMN. Pihak Kementrian saat ini
sudah melakukan usaha dalam rangka memperketat sistem seleksi calon direksi
BUMN yaitu dengan membuat alur proses fit and proper test yang melibatkan
berbagai pihak seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Komisaris
BUMN, Konsultan, Menneg BUMN, Presiden dan Wapres, Mensesneg serta
Menteri Keuangan. Ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah jumlah
88
penemuan permasalahan hukum yang melibatkan calon-calon direksi BUMN
baik tindak pidana maupun perdata. Karena adanya keterbatasan data pada
indikator ini, maka pengukuran pencapaian sasaran strategis belum dapat
dilakukan.
4. Meningkatkan pelayanan di bidang hukum
Sasaran strategis ini merupakan hal yang penting bagi Kementrian Negara
BUMN maupun bagi BUMN. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran
strategis ini indikator yang bisa digunakan adalah jumlah permasalahan hukum,
baik yang berupa pembentukan peraturan perundang-undangan maupun
pelayanan dan bantuan hukum yang telah diselesaikan. Adapun rencana strategis
yang dikembangkan oleh Kementrian Negara BUMN dalam hal peningkatan
pelayanan di bidang hukum adalah:
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait
dengan implementasi UU BUMN.
2. Penyelesaian masalah-masalah hukum di dalam maupun di luar
pengadilan.
Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Kementrian BUMN dalam
meningkatkan pelayanan di bidang hukum, tabel 5.17 akan memperlihatkan
rencana Kementrian untuk sasaran strategis ini beserta realisasinya pada tahun
2004 dan 2005.
89
Tabel 5.17
Rencana dan Realisasi Pelayanan HukumTahun 2004-2005
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
2004 1. 4 RPP
pelaksanaan UU
BUMN
2. 10 Rancangan
Kepmen BUMN
3. 1 Kepmen
BUMN
4. Penyesuaian
Anggaran Dasar
18 BUMN
5. Litigasi
terhadap 7
kasus yang
terkait dengan
BUMN
6. Mediasi
terhadap 3
masalah antar
BUMN
7. Pendirian 3
BUMN
1. 4 RPP
pelaksanaan UU
BUMN
2. 10 Rancangan
Kepmen BUMN
3. 1 Kepmen
BUMN
4. Penyesuaian
Anggaran Dasar
10 BUMN
5. Litigasi
terhadap 7
kasus yang
terkait dengan
BUMN
6. Mediasi
terhadap 3
masalah antar
BUMN
7. Pendirian 3
BUMN
100%
100%
100%
55,56%
100%
100%
100%
2005 1. 4 RPP
pelaksanaan UU
BUMN
2. 16 Rancangan
Permen
3. 1 Standar AD
4. 1 Konsep RPP
Standar AD
1. 4 RPP
pelaksanaan UU
BUMN
2. 6 Rancangan
Permen
3. 1 Standar AD
4. 1 Konsep RPP
Standar AD
100%
37,50%
100%
100%
90
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
5. Sosialisasi UU
BUMN dan PP
pelaksanaannya
di 14 kota
6. Litigasi
terhadap 15
kasus yang
melibatkan
Kementrian
BUMN
7. Membantu
penyusunan 22
SK Menteri
BUMN tentang
Dirkom
5. Sosialisasi UU
BUMN dan PP
pelaksanaannya
di 10 kota
6. Litigasi
terhadap 8
kasus yang
melibatkan
Kementrian
BUMN
7. Membantu
penyusunan 20
SK Menteri
BUMN tentang
Dirkom
71,43%
53.33 %
90.91 %
Sumber : Kementrian BUMN
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait
Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait merupakan bagian dari
tugas Kementrian BUMN yaitu sebagai fasilitator bagi BUMN-BUMN. Indikator
yang bisa digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah
jumlah Memorandum of Understanding (MoU) yang di tanda tangani setiap
tahunnya. Dalam tahun 2005, Kementrian BUMN menandatangani 2 MoU yaitu
antar Kementrian BUMN dengan Departemen Perindustrian mengenai
penggunaan produk dalam negeri, dan antara Kementrian BUMN dengan
Menristek mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
terakhir pada tahun 2006 Kementrian BUMN melakukan penandatanganan MoU
91
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka membongkar setiap
indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di BUMN
6. Meningkatkan kualitas pengembangan teknologi untuk menunjang transparansi
informasi BUMN
Kementrian BUMN telah membangun portal publik www.bumn-ri.com. Sesuai
saran Kementrian Komunikasi dan Informasi mengenai penggunaan domain
go.id untuk situs lembaga pemerintah, maka pada tahun 2005, telah dilakukan
registrasi domain bumn.go.id. Melalui portal publik www.bumn.go.id atau
www.bumn-ri.com, masyarakat dan pemerhati BUMN telah dapat mengakses
data dan informasi meliputi profil Kementrian BUMN, kegiatan dan press
release yang diselenggarakan oleh Kementrian BUMN, berita, data SCI,
makalah, peraturan, dan profil serta laporan keuangan BUMN. Dalam BUMN
online Kementrian juga melakukan building acceptence kepada masyarakat atas
kebijakan yang ditempuh Kementrian BUMN dan adanya umpan balik secara
langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika.
Terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian
sasaran strategis ini, yang pertama adalah teknologi yang digunakan untuk
meningkatkan transparansi informasi BUMN dan yang kedua adalah jumlah
administrator webpresence BUMN dalam melakukan updating secara kontinyu
pada webpresence BUMN di portal publik, jumlah record yang telah di update
berupa berita dan event perusahaan, afiliasi/anak perusahaan, produk, supplier,
maupun rekanan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, kontribusi kepada
negara (pajak-pajak) dan masyarakat, pengumuman lelang (pengadaan barang
92
dan jasa), Statement of Corporate Intent (SCI), data keuangan neraca dan laba
rugi, dividen, kontribusi pajak, direksi dan komisaris BUMN. Gambar 5.8
menunjukkan tampilan situs BUMN OnLine, yang merupakan ukuran
pencapaian indikator yang pertama.
Gambar 5.8
Tampilan Situs BUMN OnLine Sumber : Kementrian BUMN
Untuk mengukur capaian kinerja untuk indikator kedua, tabel 5.18 akan
memperlihatkan jumlah BUMN yang telah melakukan updating secara kontinyu
pada webpresence BUMN di portal publik dan jumlah BUMN yang telah
melakukan updating record untuk tahun 2004 dan 2005.
93
Tabel 5.18
Rencana dan Realisasi Transparansi Informasi BUMN Tahun 2004-2005
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
2004 1. Jumlah record
yang diupdate
dalam database
BUMN
sebanyak 4692
record
2. Jumlah BUMN
yang
mengupdate
webpresence
sebanyak 125
BUMN
1. Jumlah record
yang diupdate
dalam database
BUMN
sebanyak 4237
record
2. Jumlah BUMN
yang
mengupdate
webpresence
sebanyak 24
BUMN
90.3 %
19.20%
2005 1. 2059 record
yang diupdate
dalam database
BUMN
2. 143 BUMN
yang
mengupdate
webpresence
1. 1382 record
yang diupdate
dalam database
BUMN
2. 78 BUMN yang
mengupdate
webpresence
67.12 %
54.55 %
Sumber : Kementrian BUMN
7. Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Kementrian BUMN
Sosialisasi kebijakan Kementrian BUMN sangat dibutuhkan, karena kebijakan
yang berhubungan dengan BUMN merupakan isu yang sensitif di mata
masyarakat kita. Bila tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai manfaat dari
kebijakan-kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh Kementrian BUMN,
94
seperti kebijakan privatisasi BUMN, reaksi yang akan ditimbulkan oleh
masyarakat kita biasanya reaksi negatif. Oleh karena itulah sosialisasi sangat di
perlukan. Saat ini Kementrian BUMN melakukan sosialisasi dengan cara
kunjungan ke daerah-daerah dan melakukan workshop-workshop. Lingkup area
masyarakat yang mendapat dampak dari sosialisasi tersebut sangat kecil,
sehingga dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, untuk tahun 2007 mendatang
Kementrian BUMN berencana melakukan sosialisasi kebijakan BUMN melalui
media, baik elektronik maupun cetak yang memiliki jangkauan penyebaran
informasi yang luas. Ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah jumlah iklan
yang dibuat dan ditayangkan atau dicetak dalam setiap tahunnya. Karena baru
dalam tahap rencana, maka pengukuran kinerja untuk sasaran strategis ini belum
dapat dilakukan.
5.5.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya
manusia, sistem dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah
pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu
dan organisasi. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.7 dalam perspektif ini
terdapat lima sasaran strategis Kementrian BUMN.
1. Meningkatkan kapabilitas pegawai kementrian
Pegawai merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi
bahkan pegawai adalah aset terpenting di dalam bergeraknya fungsi organisasi.
Kementrian BUMN pada saat ini memiliki 345 pegawai yang tersebar pada
95
berbagai unit dan terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Adapun
komposisinya adalah:
i. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata 3 berjumlah 8 orang
ii. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata 2 berjumlah 79 orang
iii. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata 1 berjumlah 132 orang
iv. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 berjumlah 26
orang
v. Pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA berjumlah 88 orang
vi. Pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTP berjumlah 2 orang
vii. Pegawai dengan latar belakang pendidikan SD berjumlah 10 orang
879
132
26
88
2 10 S 3S 2S 1D 3SLTA SLTPSD
Gambar 5.9
Komposisi Pendidikan Pegawai Kementrian BUMN Sumber : Kementrian BUMN
Dalam hal kepegawaian ini, Kementrian BUMN menganggap perlunya
peningkatan kapabilitas pegawai, yang meliputi eselon 1, 2, 3 dan 4. Hal tersebut
dilakukan agar mereka terus dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi
96
Kementrian BUMN. Oleh karena itu, tolak ukur yang dipakai dalam mencapai
sasaran strategis ini adalah jumlah pelatihan atau pendidikan yang bersifat
meningkatkan kompetensi pegawai. Jenis-jenis pelatihan yang telah diberikan
selama ini kepada pegawai Kementrian BUMN antara lain:
Tabel 5.19
Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai Kementrian Tahun 2004
Pelatihan 2004 Non Teknis Teknis
1. Diklatpim tk II
2. Diklatpim III
3. Diklatpim IV
4. KRA XXXVII LEMHANAS
5. KSA XII LEMHANAS
6. Diklatpim tk I
7. Prajabatan gol II
8. UD tk I
1. Diklat Diplomasi Ekonomi
2. Bimbingan Teknis SAPP
Kementrian Negara/Lembaga
3. SPIMNAS, LAN
4. Kuliah bersama Prof. Michael
E. Porter
5. Export promotion strategy
(Rep. Of Korea)
6. Training International
Certification untuk WAW
Designer dan program
developer
7. Lokakarya Nasional prospek
jabatan fungsional
8. Seminar sehari “Standar Audit
Pemerintah”
9. Diklat bendaharawan PNBP,
Diklat Bendaharawan
Pengeluaran, Diklat Pengadaan
barang & jasa dan Diklat
Pimpro
10. Diklat Pengurusan Barang
persediaan, Bendahara
pengeluaran dan Bendahara
97
Pelatihan 2004 Non Teknis Teknis
PNBP Sumber : Kementrian BUMN
Tabel 5.20
Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai Kementrian Tahun 2005
Pelatihan 2005 Non Teknis Teknis
1. KRA XXXVIII
LEMHANAS
2. KSA XIII LEMHANAS
3. Diklat PIM tk II LAN
4. Prajabatan gol II
5. UDth I
6. UPKP II
7. UPKP V
1. Diklat pengadaan barang dan
jasa pemerintah
2. Course on Public-Private
Partnership Strategies,
methods, and project
structuring techniques (USA)
3. Pelatihan contract law-
euromoney legal training (UK)
4. Pelat modelling in project
finance
5. Bimbingan teknis penggerak
produktivitas sektor pemerintah
6. Pelatihan teknologi informasi
melalui penugasan SIM
perpustakaan
7. Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
pengelolaan zakat
8. Workshop audit investigasi
9. Seminar sehari bertema
sosialisasi UU kepailitan
Nomor 37 tahun 2004
10. Seminar pemahaman teknis
RUU perpajakan 2005
11. Kursus komputer CCNA
12. Kursus komputer CISA review
98
Pelatihan 2005 Non Teknis Teknis
course
13. Diklat manajemen
keprotokolan
14. Bimbingan teknis proses
penyelesaian pelanggaran
disiplin PNS
15. Malaysian technical
cooperation programe
16. Penyuluhan penyusunan SAI
17. Diklat anggaran pemerintah
pusat berbasis kinerja
18. Diklat pengadaan barang dan
jasa
19. Diklat audit pengadaan barang
dan jasa
20. Diklat pengelolaan APBN,
Diklat pengurusan belanja
pegawai dan diklat pengelolaan
barang
21. Diklat Bendahara pengeluaran
Sumber : Kementrian BUMN
Tabel 5.21
Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai Kementrian Tahun 2006
Pelatihan 2006 Non Teknis Teknis
1. Diklat PIM tk II
2. PRAJABATAN gol II
3. UPKP II
4. UD tk I
5. DiklatPim tk IV
6. DiklatPim tk III
7. KSA XIV LEMHANNAS
1. Diklat service excellence
2. Diklat bendahara pengeluaran
dan Diklat pengadaan barang
dan jasa
3. Program capacity building dan
training
4. Beasiswa Monbuka Gakusho
99
Pelatihan 2006 Non Teknis Teknis
8. KRA XXXIX
LEMHANNAS
9. Diklat teknis bidang investasi
10. UPKP VI
11. UPKP V
12. UD tk II
5. Program post graduate bisnis
properti CPA ( Certified
Property Analyst) angkatan
XXVIII
6. Pendidikan/Kursus Finnon 1
7. Seminar “Remuneration System
: Strategy & Policy (Best
Practice)
8. Kursus administrasi
kepegawaian
9. Microsoft office angkatan I
tahun 2006
10. Learning & Sharing on the
strategies & organizations of
public sector
11. Placement test diklat
fungsional penjenjangan (DFP)
12. Workshop : Mengelola
kompetensi dan perubahan
budaya kerja angkatan III
13. Diklat penilaian internal
14. Pelatihan audit hukum
keuangan negara/Daerah dan
keuangan BUMN/D
15. Seminar dan workshop 2 hari
“Optimalisasi penggunaan
teknologi informasi untuk
perpustakaan.
16. Diklat manajemen resiko (MR)
17. Sosialisasi “Hak kekayaan
Intelektual di Indonesia sebagai
bagian peningkatan penegakan
100
Pelatihan 2006 Non Teknis Teknis
hukum dan ham di Indonesia”
18. Diklat 2 hari pembinaan
kepribadian dan disiplin PNS
19. Diklat pengembangan pegawai
20. Diklat orientasi kebijaksanan
kepegawaian
21. Diklat pengelolaan APBN
22. Seminar nasional sehari
implementasi PP no.24/2005
23. Semiloka tentang “pelaporan
dan audit atas laporan keuangan
& kinerja instansi pemerintah
berdasarkan PP no.8/2006
tentang penyusunan laporan
keuangan dan kinerja instansi
pemerintah”
24. Round table discussion holding
company management
25. Diklat sekretaris yang efektif
Sumber : Kementrian BUMN
Pencapaian kinerja Kementrian BUMN dalam rangka meningkatkan kompetensi
pegawai untuk tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat pada tabel 5.22.
Tabel 5.22
Rencana dan Realisasi Buku Pengembangan Kualitas SDM Tahun 2004-2005
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
2004 1. 149 pegawai
yang mengikuti
diklat struktural
dan teknis
fungsional
1. 83 pegawai
yang mengikuti
diklat struktural
dan teknis
fungsional
55.70 %
101
2. 10 pegawai
yang mengikuti
pendidikan S2
3. 60 pegawai
yang mengikuti
on the job
training
4. 33 pegawai
yang mengikuti
short course
luar negeri
2. 13 pegawai
yang mengikuti
pendidikan S2
3. 60 pegawai
yang mengikuti
on the job
training
4. 31 pegawai
yang mengikuti
short course
luar negeri
130 %
100 %
93.94 %
2005 1. 74 pegawai
yang mengikuti
diklat struktural
dan teknis
fungsional
2. 5 pegawai yang
mengikuti
pendidikan S2
3. 40 pegawai
yang mengikuti
on the job
training
4. 28 pegawai
yang mengikuti
short course
luar negeri
1. 74 pegawai
yang mengikuti
diklat struktural
dan teknis
fungsional
2. 5 pegawai yang
mengikuti
pendidikan S2
3. 40 pegawai
yang mengikuti
on the job
training
4. 28 pegawai
yang mengikuti
short course
luar negeri
100 %
100 %
100 %
100 %
Sumber : Kementrian BUMN
102
2. Meningkatkan fungsi sistem informasi internal
Kementrian BUMN memerlukan sebuah sistem informasi internal untuk
memudahkan pegawainya untuk melihat data dan membagi data, hal ini penting
karena pekerjaan antara bagian saling berkaitan, misalnya bagian perencanaan
dengan bagian administrasi dan informasi, mereka harus saling berbagi data. Jika
tidak menggunakan sistem informasi internal, tentu akan sulit karena
perencanaan terletak di lantai dua dan administrasi terletak di lantai sepuluh.
Oleh karena itu dalam usaha meningkatkan fungsi sistem informasi internal,
Kementrian BUMN melakukan penyediaan jaringan LAN (Local Area Network)
dan internet berikut perawatan hardware dan software. Kementrian BUMN juga
terus melakukan penyempurnaan aplikasi db BUMN versi 1.0 yang telah
dibangun dari tahun 2004. Ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah jumlah
record BUMN pada database Kementrian BUMN dan jumlah keluhan pengguna
komputer di Kementrian BUMN, semakin sedikit keluhan berarti kinerjanya
semakin baik. Jumlah record dan jumlah keluhan untuk tahun 2005 dapat dilihat
pada tabel 5.23 berikut ini.
Tabel 5.23
Jumlah Record Data dan Keluhan Pengguna Komputer Untuk Tahun 2005
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
2005 1. 715 jumlah
record Lapkeu
2. 915 jumlah
record direksi
3. 429 jumlah
record data
pajak BUMN
1. 531 jumlah
record Lapkeu
2. 548 jumlah
record direksi
3. 303 jumlah
record data
pajak BUMN
74.27 %
59.89 %
70.63 %
103
4. 90 unit
komputer
mengalami
masalah
4. 140 unit
komputer
mengalami
masalah
155.56 %
Sumber : Kementrian BUMN
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur serta meningkatkan
kinerja administrasi
Pada saat sekarang ini, Kementrian BUMN sedang merancang sistem yang dapat
meningkatkan produktivitas penyajian data dan informasi dalam menunjang
pengambilan keputusan. Persentase penggunaan aplikasi program akan
mendukung keakurasian dan ketepatan laporan. Jumlah temuan menjadi
indikator terjadinya pelanggaran terhadap sistem dan prosedur yang telah
diterapkan Kementrian BUMN. Indikator yang bisa digunakan dalam mengukur
kinerja sasaran strategis ini yaitu persentase pemanfaatan aplikasi program dan
jumlah temuan pelanggaran. Karena keterbatasan data pada indikator ini, maka
pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran strategis ini tidak dapat dilakukan.
4. Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan internal
Indikator utama untuk menilai pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah
Standart Operating Procedure (SOP) yang disetujui oleh para pegawai eselon 1,
2, 3 dan 4. Bagian dari SOP antara lain adalah job description, wewenang,
penggambaran bagian-bagian yang saling terkait di Kementrian BUMN. Didalam
Kementrian BUMN hal-hal tersebut belum ada, masih dalam tahap perancangan
104
oleh bagian perencanaan. Pada saat ini bagian perencanaan masih dalam tahap
pengujian SOP dengan mencoba menunjukkan SOP tersebut kepada pegawai
eselon 2 dan 3, dan ternyata masih banyak komplain atas SOP yang dibuat oleh
bagian perencanaan.
5. Meningkatkan fungsi perpustakaan Kementrian BUMN
Dalam Kementrian BUMN terdapat perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat
untuk mendapatkan informasi tentang BUMN. Tetapi fungsi pelayanan
perpustakaan Kementrian BUMN belum dilakukan secara efektif dan optimal.
Keterbatasan ruangan, koleksi buku yang sedikit dan minimnya jumlah SDM
pengelola merupakan faktor dominan yang menyebabkan kegiatan perpustakaan
tidak berjalan dengan baik. Ukuran hasil yang dapat digunakan untuk mengukur
pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah buku yang dapat dikoleksi oleh
perpustakaan dalam setiap tahunnya. Jumlah buku yang dapat dikoleksi oleh
perpustakaan dari tahun 2004-2005 dapat dilihat pada tabel 5.24 berikut ini.
Tabel 5.24
Rencana dan Realisasi Buku Untuk Koleksi Perpustakaan Tahun 2004-2005
Tahun Rencana Realisasi %Pencapaian Rencana
2004 472 buku pertahun 73 buku pertahun 15.47 %
2005 358 buku pertahun 347 buku pertahun 96.93 %
Sumber : Kementrian BUMN
105
5.6 Penentuan Inisiatif Strategis
Setelah pengukuran kinerja dilakukan, tahap selanjutnya adalah perumusan inisiatif-
inisiatif strategis. Inisiatif strategis ini meliputi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran.
5.6.1 Inisiatif Strategis Perspektif Stakeholders
1. Melakukan survey terhadap wakil rakyat untuk mengetahui tingkat kepuasan
terhadap kinerja Kementrian BUMN dan meningkatkan kerja sama antara
pemerintah dengan parlemen.
2. Perbaikan sistem layanan publik untuk pengawasan terhadap BUMN. Dengan
meningkatkan sistem ini diharapkan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam
membangun BUMN.
3. Peningkatan perananan BUMN dalam program-program kemitraan dan bina
lingkungan yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat diwilayah BUMN berada.
4. Meningkatkan kinerja BUMN agar mampu memberikan kontribusi yang besar
untuk penerimaan APBN.
5.6.2 Inisiatif Strategis Perspektif Keuangan
1. Melakukan pencatatan biaya dan output untuk setiap program Kementrian agar
untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi penentuan biaya yang hanya
berdasarkan prediksi.
2. Memantau efektifitas dan efisiensi di dalam tubuh BUMN agar mampu
mendukung penerimaan dividen pemerintah.
106
3. Memantau transparansi, kemandirian dan akuntabilitas di dalam tubuh BUMN
agar mampu mendukung peningkatan nilai saham pemerintah.
5.6.3 Inisiatif Strategis Perspektif Proses Operasi Internal
1. Meningkatkan jumlah pembinaan terhadap BUMN agar dapat memberikan
pengarahan, penilaian kinerja dan pemberian solusi atas permasalahan yang
terjadi untuk setiap BUMN dengan tujuan meningkatkan kinerja BUMN.
2. Melakukan update teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas
pengembangan dan aplikasi teknologi.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait untuk mempermudah
Kementrian BUMN dalam melakukan proses operasinya.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kebijakan Kementrian BUMN
dengan menggunakan media cetak maupun elektronik.
5.6.4 Inisiatif Strategis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1. Peningkatan koordinasi didalam lingkungan internal. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan profesionalisme pegawai.
2. Melakukan upaya penyempurnaan struktur organisasi Kementrian BUMN untuk
mewujudkan organisasi yang efektif dan siap untuk bersaing.
3. Melakukan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk
peningkatan kompetensi pegawai.
4. Peningkatan sistem informasi dengan tujuan optimalisasi pekerjaan.
107
5.7 Rancangan Balanced Scorecard Kementrian BUMN
Setelah inisiatif-inisiatif strategis ditentukan, maka selanjutnya didapatkan
rancangan scorecard Kementrian BUMN . Rancangan scorecard ini diperoleh dengan
menggabungkan sasaran strategis, indikator, dan inisiatif strategis yang sudah
didapatkan tersebut. Rancangan scorecard Kementrian BUMN seperti terlihat pada tabel
5.25 dan tabel 5.26.
5.8 Keterkaitan Sasaran Strategis dan Peta Strategi Tiap Perspektif Rancangan
Balanced Scorecard Kementrian BUMN
Salah satu karakteristik balanced scorecard adalah adanya keterkaitan antar masing-
masing sasaran strategis dan juga rancangan peta strategi. Untuk mengetahui keterkaitan
tiap sasaran pada rancangan balanced scorecard Kementrian BUMN, dibuatlah diagram
keterkaitan pada gambar 5.10 dan peta strategi untuk Kementrian BUMN pada gambar
5.11.
108
Tabel 5.25
Rancangan Balanced Scorecard Kementrian BUMN Untuk Perspektif Stakeholders dan Keuangan
Tabel 5.26
Rancangan Balanced Scorecard Kementrian BUMN Untuk Perspektif Proses Operasi Internal dan Pembelajaran & Pertumbuhan
109
110
Gambar 5.10
Keterkaitan Sasaran Strategis Tiap Perspektif Rancangan Balanced Scorecard Untuk
Kementrian BUMN
111
Gambar 5.11
Peta Strategi Untuk Kementrian BUMN
5.9 Area Fokus Tiap Perspektif Rancangan Balanced Scorecard Untuk Kementrian
BUMN
112
Setelah melakukan pengukuran kinerja Kementrian BUMN dengan menggunakan
konsep balanced scorecard yang dilanjutkan dengan pembuatan inisiatif strategis,
hubungan keterkaitan tiap sasaran strategi dan peta strategi untuk Kementrian BUMN.
Maka didapatkanlah suatu area fokus tiap perspektif rancangan balanced scorecard
untuk Kementrian BUMN. Seperti terlihat pada gambar 5.12.
Gambar 5.12
Area Fokus Tiap Perspektif Rancangan Balanced Scorecard Untuk Kementrian BUMN
Formulasi area fokus ini dapat mengarahkan dan mengendalikan sumber daya
anggaran dan pedoman kerja dari Kementrian BUMN.