BAB 3

ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN PADA LPP TVRI

3.1 Latar Belakang Perusahaan

TVRI merupakan stasiun televisi nasional yang berdiri pada tanggal 24

Agustus 1962, dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah pada tahun 1961 untuk

memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan ASIAN

GAMES IV di bawah koordinasi urusan proyek ASIAN GAMES IV. TVRI

menyandang nama Negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya

ditujukan untuk kepentingan Negara.

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan

hukum yang didirikan oleh Negara dan diresmikan pada 24 Agustus 2006. Semangat

yang mendasari lahirnya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik adalah untuk

melayani informasi untuk kepentingan publik, bersifat netral, mandiri dan tidak

komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI

adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol

dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan

masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TVRI merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi

yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar

82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 27 stasiun Daerah dan 1 Stasiun

62

Pusat dengan didukung oleh 376 satuan transmisi yang tersebar di seluruh wilayah

Indonesia. Stasiun Daerah tersebut berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera

Utara, Sumatera Selatan, Jawa barat dan Banten, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur,

Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan

Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Bengkulu,

Lampung, Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,

Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. TVRI berkantor

pusat di Jl. Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Selatan 10270, Indonesia. Setiap hari

melakukan siaran selama 22 jam, mulai pukul 02.00 WIB hingga 24.00 WIB.

Stasiun TVRI mengudara dengan tujuan memberikan tontonan yang dapat

memberikan informasi bermanfaat dan mendidik bagi seluruh lapisan masyarakat

khususnya di Indonesia. Konten program yang dimiliki TVRI adalah informasi,

edukasi, dan hiburan. Konten tersebut disesuaikan lagi dengan target audience yang

dituju, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Program unggulan yang bernilai

kepublikan, mendidik, mencerahkan, membangun citra bangsa, dan memperkuat

ketahanan NKRI, di antaranya Budi dan Kerti, Cerdas Ria, Mari Menggambar ,

Sinetron Legenda Daerah, Siaran Pendidikan, Bincang Malam Mata Mahasiswa,

Kabaret Merah Putih, Kuis UUD 1945, Siaran Berita, CITA, Dialog Hukum dan HAM,

dan Koridor Hukum. Dilihat dari produksi, materi re-run mengalami penurunan.

Sebaliknya, materi siaran produksi baru mengalami setiap tahun mengalami

peningkatan.

Sumber penerimaan TVRI berasal dari APBN dan non APBN. Penerimaan

non APBN meliputi penerimaan yang dihasilkan dari perjanjian kerjasama (program

63

acara), iklan komersial, dan iklan layanan masyarakat. Peningkatan penerimaan APBN

dan non APBN setiap tahun mengalami peningkatan, namun demikian belum memadai

untuk meng-cover seluruh kegiatan yang direncanakan. Hal ini juga berkaitan dengan

banyaknya piutang tak tertagih yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasional

perusahaan.

Arah pengembangan TVRI mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun

2002 tentang Penyiaran Bab II pasal 5 mengamanatkan bahwa penyiaran diarahkan

untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, menjaga dan

meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa

(NKRI), meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, mendorong

peningkatan kemampuan perekonomian rakyat dan mewujudkan pemerataan dan

memperkuat daya saing bangsa, memajukan kebudayaan nasional.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut

mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan nasional.

64

Misi:

- Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan

kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis.

- Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang

utama.

- Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan

hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah

serta memperhatikan komunitas terabaikan.

- Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan

negara Indonesia di dunia Internasional.

65

3.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi pada LPP TVRI ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi LPP TVRI

Sumber : LPP TVRI Tahun 2011

66

3.4 Tugas dan Wewenang Organisasi

1. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas menjabarkan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan

Kebijakan Penyiaran TVRI dalam Rencana Induk, Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan, Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:

a) Pengaturan dan pengkoordinasian tugas-tugas para anggota Dewan Direksi dalam

menjalankan tugas sesuai dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan

Penyiaran TVRI di bidang / substansi masing-masing.

b) Pengefektifan tugas Dewan Direksi untuk mencapai target dan tujuan.

c) Pengkoordinasian telaahan-pertimbangan dan bantuan hokum, hubungan

kelembagaan, dan pengurusan dan atau legitimasi Hak Siar, Hak Cipta, Hak Atas

Kekayaan Intelektual, Lisensi dan Royalti serta aspek legal lainnya.

d) Pelaporan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c)

kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan / atau atas

permintaan Dewan Pengawas.

e) Penyiapan bahan-bahan laporan Dewan Pengawas kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.

f) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan TVRI.

2. Direktur Keuangan

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur. Direktorat Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan

67

Penyiaran TVRI di bidang keuangan, meliputi anggaran, keuangan, serta akuntansi

dan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan tugas bidang keuangan meliputi anggaran, keuangan, dan akuntansi.

b) Pelaksanaan appraisal terhadap nilai seluruh asset yang dikelola.

c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan seluruh Satuan Kerja di

lingkungan TVRI.

d) Pengkoordinasian dengan pemeriksa eksternal terkait dengan pemeriksaan dan

pembinaan keuangan.

e) Penetapan standar penyusunan anggaran, standar pengelolaan keuangan, dan

manual akuntansi serta standar pelaporan.

f) Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), (c), (d) dan (e) di

bidang keuangan mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, sampai

dengan pengembangan, berkoordinasi dengan Direktorat dan Satuan Kerja terkait,

serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya.

g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugas-tugas di

bidang keuangan secara periodik, dan menyampaikannya kepada Direktorat

Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas serta pelaporan kepada publik

pada setiap penutupan tahun anggaran.

Direktorat Keuangan terdiri dari:

1) Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja

68

Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang

perencanaan, evaluasi keuangan, dan kinerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan

Kinerja menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perencanaan keuangan

dan kinerja.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan evaluasi keuangan dan

kinerja.

c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengelolaan dan

evaluasi hutang piutang.

Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Kinerja terdiri dari:

a) Subbagian Perencanaan Keuangan dan Kinerja

Subbagian Perencanaan Keuangan dan Kinerja mempunyai tugas

melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta

evaluasi perencanaan keuangan dan kinerja.

b) Subbagian Evaluasi Keuangan dan Kinerja

Subbagian Evaluasi Keuangan dan Kinerja mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi keuangan

dan kinerja.

69

c) Subbagian Pengelolaan dan Evaluasi Hutang Piutang

Subbagian Pengelolaan dan Evaluasi Hutang Piutang mempunyai tugas

melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengelolaan

dan evaluasi hutang piutang.

2) Bagian Anggaran

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penerimaan.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pengeluaran.

c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perbendaharaan dan

verifikasi.

Bagian Anggaran terdiri dari:

a) Subbagian Penerimaan

Subbagian Penerimaan mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi penerimaan.

b) Subbagian Pengeluaran

Subbagian Penerimaan mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi pengeluaran.

c) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi

70

Subbagian Penerimaan mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi perbendaharaan dan

verifikasi.

3) Bagian Akuntansi dan Perpajakan

Bagian Akuntansi dan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang akuntansi dan

perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Akuntansi dan Perpajakan

menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuntansi keuangan.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuntansi manajemen.

c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perpajakan.

Bagian Akuntansi dan Perpajakan terdiri dari:

a) Subbagian Akuntansi Keuangan

Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi akuntansi keuangan.

b) Subbagian Akuntansi Manajemen

Subbagian Akuntansi Manajemen mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi akuntansi manajemen.

71

c) Subbagian Perpajakan

Subbagian Perpajakan mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi perpajakan.

3. Direktur Pengembangan dan Usaha

Direktorat Pengembangan dan Usaha dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktorat Pengembangan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan Visi,

Misi, Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang

pengembangan dan usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan dan Usaha

menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan tugas di bidang kerjasama bisnis dan pengembangan usaha

dengan pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b) Pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan penjualan program dan berita,

termasuk paket siar (canned product) dan isi siaran (program content).

c) Pelaksanaan tugas di bidang promosi penjualan program, promosi non

siaran, penyelenggaraan website dan medium konvergensi lainnya.

d) Pelaksanaan tugas di bidang usaha non siaran dan usaha jasa tambahan

lainnya.

e) Pelaksanaan tugas di bidang riset yang berkaitan dengan bisnis dan

pengembangan usaha.

f) Pengkoordinasian bidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan

dengan bidang umum, sumber daya manusia, kelembagaan, teknik, program

organisasi dan ketatalaksanaan.

72

g) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan usaha

seluruh Satuan Kerja di lingkungan TVRI.

h) Penetapan tarif (rate card), kebijakan pemberian diskon (discount agency),

jasa agen (agency fee), syarat-syarat agen, jasa kolportir dan jasa lainnya,

sistem pembayaran, dan dasar hukum ikatan kerjasama.

i) Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), (c), (d), (e),

(f), (g) dan (h) di bidang pengembangan dan usaha mulai dari perencanaan,

penyelenggaraan, pembinaan sampai dengan pengembangan, berkoordinasi

dengan Direktorat dan Satuan Kerja terkait, serta mengkoordinasikan

pengawasan pelaksanaannya.

j) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan seluruh pelaksanaan tugas-

tugas di bidang pengembangan dan usaha secara periodik, dan

menyampaikannya kepada Direktorat Utana dengan tembusan kepada

Dewan Pengawas.

Direktorat Pengembangan dan Usaha terdiri dari:

1) Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha

Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang

penjualan, pemasaran siaran dan lalu lintas usaha.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu

Lintas Usaha menyelenggarakan fungsi:

73

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan

pemasaran siaran.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan lalu lintas usaha

(traffic).

Bidang Penjualan, Pemasaran Siaran dan Lalu Lintas Usaha terdiri dari:

a) Seksi Penjualan dan Pemasaran Siaran (Account Executive)

Seksi Penjualan dan Pemasaran Siaran mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi penjualan

dan pemasaran siaran.

b) Seksi Lalu Lintas Usaha (Traffic)

Seksi Lalu Lintas Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi lalu lintas usaha (traffic).

2) Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik

Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang

penjualan, pemasaran teknik dan non teknik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan

Non Teknik menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan

pemasaran teknik.

74

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan penjualan dan

pemasaran non teknik (EO, PH, Website).

Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik terdiri dari:

a) Seksi Penjualan dan Pemasaran Teknik

Seksi Penjualan dan Pemasaran Teknik mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi

penjualan dan pemasaran teknik.

b) Seksi Penjualan dan Pemasaran Non Teknik

Seksi Penjualan dan Pemasaran NonTeknik mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi

penjualan dan pemasaran non teknik.

3) Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi

Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang

strategi pengembangan usaha dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan

Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran dan non siaran.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produk dan website.

c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan evaluasi dan

pelaporan.

75

Bidang Strategi Pengembangan Usaha dan Evaluasi terdiri dari:

a) Seksi Pengembangan Siaran dan Non Siaran

Seksi Pengembangan Siaran dan Non Siaran mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi

pengembangan siaran dan non siaran.

b) Seksi Pengembangan Produk dan Website

Seksi Pengembangan Produk dan Website mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan, serta evaluasi

pengembangan produk dan website.

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan evaluasi dan pelaporan.

4. Direktur Program dan Berita

Direktorat Program dan Berita dipimpin oleh seorang Direktur. Direktorat

Program dan Berita mempunyai tugas melaksanakan Visi, Misi, Kebijakan

Umum dan Kebijakan Penyiaran TVRI di bidang program, produksi, siaran

berita dan non berita serta pendokumentasian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Program dan Berita

menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan tugas di bidang produksi dan operasional siaran baik di dalam

negeri maupun di luar negeri.

76

b) Pelaksanaan tugas di bidang riset yang berkaitan dengan bidang program,

produksi, siaran berita dan non berita serta pendokumentasian.

c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang program, produksi, siaran

berita dan non berita di seluruh Satuan Kerja TVRI.

d) Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan penyiaran program dan berita baik

dari dalam maupun luar negeri.

e) Pelaksanaan tugas pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen program

dan berita di seluruh Satuan Kerja dalam lingkungan TVRI.

f) Penerapan Standar Produksi dan Penyiaran.

g) Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud butir (a), (b), (c), (d), (e)

dan (f) di bidang program, produksi, siaran berita dan non berita serta

pendokumentasian mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan,

sampai dengan pengembangan, berkoordinasi dengan Direktorat dan

Satuan Kerja terkait, serta mengkoordinasikan pengawasan

pelaksanaannya.

h) Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Direktorat Program dan

Berita.

i) Evaluasi dan pelaporan seluruh pelaksanaan tugas-tugas di bidang program

dan berita secara periodik, dan menyampaikannya kepada Direktorat

Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

77

Direktorat Program dan Berita terdiri dari:

1) Bidang Program

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang program.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Program menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan programming.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan operasional siaran.

c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan akuisisi.

d) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produksi program.

Bidang Program terdiri dari:

a) Seksi Programming

Seksi Programming mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi programming.

b) Seksi Operasional Siaran (Control Room)

Seksi Operasional Siaran mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi operasional siaran.

c) Seksi Akuisisi

Seksi Akuisisi mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi akuisisi.

d) Seksi Produksi Program

Seksi Produksi Program mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi produksi program.

78

2) Bidang Penunjang Program dan Berita

Bidang Penunjang Program dan Berita mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang penunjang

program dan berita.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Penunjang Program dan Berita

menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan promosi acara.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kerjasama produksi

dan siaran luar negeri.

c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan dokumentasi dan

perpustakaan.

d) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kreativitas dan

pemandu bakat.

Bidang Penunjang Program dan Berita terdiri dari:

a) Seksi Promosi Acara

Seksi Promosi Acara mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi promosi acara.

b) Seksi Kerjasama Produksi dan Siaran Luar Negeri

Seksi Kerjasama Produksi dan Siaran Luar Negeri mempunyai tugas

melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta

evaluasi kerjasama produksi dan siaran luar negeri.

79

c) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan

Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi

dokumentasi dan perpustakaan.

d) Seksi Kreativitas dan Pemandu Bakat

Seksi Kreativitas dan Pemandu Bakat mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi

kreativitas dan pemandu bakat.

3) Bidang Berita

Bidang Berita mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan di bidang berita.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Berita menyelenggarakan fungsi:

a) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran berita.

b) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan current affairs.

c) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan siaran olahraga.

d) Perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan produksi berita.

Bidang Berita terdiri dari:

a) Seksi Siaran Berita

Seksi Siaran Berita mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi siaran berita

80

b) Seksi Current Affairs

Seksi Current Affairs mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi current affairs.

c) Seksi Siaran Olahraga

Seksi Siaran Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi siaran olahraga

d) Seksi Produksi Berita

Seksi Produksi Berita mempunyai tugas melakukan perencanaan,

penyelenggaraan, dan pengembangan serta evaluasi produksi berita

3.5 Prosedur Sistem yang Berjalan

3.5.1 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa

Account Executive melakukan penawaran kepada pelanggan dengan

membawa Rate Card yang berisi perincian paket penyiaran meliputi area, bentuk,

waktu, durasi, dan harga penyiaran. Jasa penyiaran yang ditawarkan adalah

penyiaran program acara, iklan komersial, dan iklan layanan masyarakat. Apabila

Pelanggan merupakan pelanggan baru, Account Executive akan mencatat data

Pelanggan dalam Formulir Pelanggan.

Apabila Pelanggan berniat untuk melakukan kerjasama penyiaran,

maka Account Executive akan membuat Media Order (MO) rangkap 2 berdasarkan

Purchase Order (PO) yang dibuat oleh pelanggan. Dokumen-dokumen tersebut

didistribusikan:

MO rangkap ke-1 diberikan kepada Pelanggan

81

MO rangkap ke-2 disimpan sebagai arsip oleh Account Executive

MO di-copy sebanyak 2 (dua) kali untuk diberikan kepada Seksi Traffic dan

Subbagian Penerimaan

PO disimpan sebagai arsip oleh Account Executive

Pelanggan memberikan materi penyiaran kepada Account Executive,

lalu Account Executive akan meneruskan materi penyiaran tersebut kepada Traffic.

Setelah menerima copy MO dan materi penyiaran, Seksi Traffic melakukan

pengecekan layak siar. Jika dinyatakan layak, maka Seksi Traffic akan membuat

Pola Acara dan Rundown Iklan. Pola Acara dibuat setiap 1 (satu) minggu sebelum

penyiaran, sedangkan Rundown Iklan dibuat setiap 1 (satu) hari sebelum

penyiaran. Copy Pola Acara dan Rundown Iklan diberikan kepada Seksi Control

Room bersama dengan materi penyiaran. Dokumen-dokumen tersebut

didistribusikan:

Pola Acara dan Rundown Iklan masing-masing di-copy 1 (satu) kali dan diberikan

kepada Seksi Control Room

Pola Acara dan Rundown Iklan asli disimpan sebagai arsip oleh Seksi Traffic

Setelah menerima copy Pola Acara, copy Rundown Iklan, dan materi

penyiaran, Seksi Control Room akan melaksanakan pesanan penyiaran. Setelah

penyiaran selesai dilakukan, Seksi Control Room akan menerbitkan Bukti Tayang

(BT) rangkap 3. BT didistribusikan:

BT rangkap ke-1 diberikan kepada Pelanggan

BT rangkap ke-2 diberikan kepada Subbagian Penerimaan

BT rangkap ke-3 disimpan sebagai arsip oleh Seksi Control Room

82

Jika Pelanggan mempunyai keluhan tentang penyiaran yang telah

dilakukan, maka keluhan tersebut dapat disampaikan kepada Account Executive

untuk dinegosiasikan tindak lanjutnya.

3.5.2 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Piutang

Berdasarkan copy MO dan BT rangkap ke-2, Subbagian Penerimaan

membuat Invoice rangkap 3, copy Bukti Tayang, dan Faktur Pajak rangkap 3 untuk

dikirimkan kepada Pelanggan. Dokumen tersebut didistribusikan:

Invoice rangkap ke-1 diberikan kepada Pelanggan

Invoice rangkap ke-2 disimpan sebagai arsip oleh Subbagian Penerimaan.

Invoice rangkap ke-3 diberikan kepada Subbagian Akuntansi.

Faktur Pajak lembar ke-1 diberikan kepada Pelanggan

Faktur Pajak lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Subbagian Perpajakan untuk

diteruskan ke Manajer Pajak dan disimpan sebagai arsip

Copy BT diberikan kepada Subbagian Akuntansi

Berdasarkan copy BT dan Invoice rangkap ke-3 yang diberikan, Subbagian

Akuntansi akan membuat jurnal penjualan.

Satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo Subbagian Penerimaan

menghubungi Pelanggan via telepon untuk mengkonfirmasi alamat, keberadaan,

dan rencana pembayaran pelanggan (tunai, giro / cek, atau transfer bank). Jika

Pelanggan akan membayar dengan tunai maupun transfer, Subbagian Penerimaan

akan menyiapkan Kwitansi. Jika Pelanggan akan membayar dengan cek / giro,

83

Subbagian Penerimaan akan menyiapkan Kwitansi dengan keterangan bahwa

pembayaran adalah berupa cek / giro.

Seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, Subbagian Penerimaan akan

menghubungi Pelanggan via telepon untuk mengkonfirmasi ulang apakah

Pelanggan tetap akan melakukan pembayaran pada tanggal yang ditentukan

sebelumnya. Jika Pelanggan ingin mengundur pembayaran, maka Subbagian

Penerimaan akan menanyakan ulang kapan kira-kira pembayaran akan dilakukan.

Jika pembayaran telah dilakukan secara transfer, Pelanggan diminta

untuk mengirimkan bukti transfer melalui faksimili atau email. Subbagian

Penerimaan akan mengecek rekening perusahaan, apakah ada pembayaran masuk

atau tidak. Jika ada, Subbagian Penerimaan dan mencocokkannya dengan bukti

transfer. Jika tidak, maka Subbagian Penerimaan akan menghubungi Pelanggan

dan mengkonfirmasi perihal pembayaran tersebut.

3.5.3 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas

Setelah pembayaran dilakukan oleh Pelanggan, Subbagian Penerimaan

akan mencatat penerimaan, menyimpan uang, menguangkan cek, dan / atau

menyetor uang ke bank. Subbagian Penerimaan membuat kwitansi pembayaran

rangkap 3. Kwitansi tersebut didistribusikan:

Kwitansi rangkap ke-1 akan diberikan kepada Pelanggan.

Kwitansi rangkap ke-2 disimpan oleh Subbagian Penerimaan sebagai arsip.

Kwitansi rangkap ke-3 diberikan kepada Subbagian Akuntansi beserta bukti

transfer / bukti setor dari bank.

84

Subbagian Akuntansi lalu membuat Voucher Penerimaan yang

dilengkapi dengan tandatangan pihak terkait. Setelah ditandatangani, Subbagian

Akuntansi membuat Jurnal Penerimaan dan membuat copy Voucher Penerimaan

untuk diberikan kepada Subbagian Penerimaan.

3.5.4 Formulir dan Laporan pada sistem yang berjalan

1. Rate Card

Merupakan dokumen yang berisi paket penyiaran dengan perincian area,

bentuk, waktu, durasi, dan waktu penyiaran. Harga setiap paket nantinya akan

berbeda-beda bergantung pada negosiasi yang dilakukan dengan Pelanggan.

2. Media Order (Surat Perjanjian Kerjasama)

Merupakan dokumen perjanjian dengan pelanggan yang dibuat oleh Account

Executive. Berisikan jenis jasa yang dipilih, area, bentuk, waktu, durasi, dan

harga yang telah disepakati perusahaan dengan Pelanggan. Media Order

merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan Purchase Order yang diberikan

oleh pelanggan.

3. Pola Acara

Merupakan dokumen yang berisikan jadwal penayangan program acara dalam

satu minggu. Pola Acara merupakan acuan bagi Seksi Control Room untuk

melakukan tugas penayangan program acara.

4. Rundown Iklan

Merupakan dokumen yang berisikan jadwal penayangan iklan yang

dimasukkan di sela-sela program acara. Rundown Iklan merupakan acuan bagi

85

Seksi Control Room untuk melakukan tugas penayangan iklan komersial dan

iklan layanan masyarakat.

5. Bukti Tayang

Merupakan bukti bahwa pesanan Pelanggan telah ditayangkan sesuai dengan

perjanjian yang disepakati.

6. Surat Penagihan

Surat Penagihan merupakan dokumen yang dikirimkan ke pelanggan untuk

menagih piutang berdasarkan invoice.

7. Invoice

Merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus

dibayar oleh Pelanggan.

8. Faktur Pajak

Merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak

karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak pada LPP TVRI harus dibuat dalam rangkap tiga, yaitu:

1. Lembar ke-1: Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak

Masukan.

2. Lembar ke-2: Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti

Pajak Keluaran.

3. Lembar ke-3: Untuk extra copy sebagai arsip PKP

86

9. Kwitansi

Merupakan dokumen yang diberikan perusahaan sebagai bukti bahwa

Pelanggan telah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebesar yang

tertagih.

10. Jurnal Penjualan

Merupakan pencatatan akuntansi yang dibuat atas transaksi penjualan.

Pencatatan atas transaksi tersebut dilakukan setiap ada pembuatan Invoice.

11. Jurnal Penerimaan Kas / Voucher Penerimaan

Merupakan pencatatan akuntansi yang dibuat atas transaksi penerimaan kas.

Pencatatan atas transaksi tersebut dilakukan setiap ada pembuatan Kwitansi.

87

3.6 Flowchart Sistem yang Berjalan

Prosedur Penerimaan Pesanan Pelanggan

Gambar 3.2 Flowchart Prosedur Penerimaan Pesanan Pelanggan

88

Prosedur Perencanaan Penayangan Pesanan

Gambar 3.3 Flowchart Perencanaan Penayangan Jasa

89

Prosedur Penayangan Jasa

Gambar 3.4 Flowchart Penayangan Jasa dan Produksi Program Acara

90

Prosedur Penagihan dan Pencatatan Piutang

Copy MO 2

Copy BT

BT 2

Invoice 3

Invoice 2

Invoice 1

FP 3

FP 2

Copy MO 2

BT 2

Membuat Invoice,

Faktur Pajak, dan

copy BT

FP 1

SubBagian Penerimaan

Copy BT

FP 2

Invoice 3

Teliti?

Ya

Bagian Akuntansi

Tidak

1

1

2

2

Jurnal

Penjualan

Ke PelangganN

Membuat Laporan

Penjualan

Gambar 3.5 Flowchart Penagihan dan Pencatatan Piutang

91

SubBagian Perpajakan

FP 3

FP 2

N

92

Prosedur Penerimaan Kas

Bukti Transfer

Invoice 2

Memeriksa Invoice

yang akan Jatuh

Tempo

Melakukan

Penagihan

Menerima Bukti

Transfer / Cek /

Giro

Bukti Transfer

Mencocokkan

dengan Invoice

dan membuat

Kwitansi

Cek / Giro

Invoice 2

Kwitansi 3

Kwitansi 2

Cek / Giro Disetor ke Bank

Bagian Penerimaan / Kasir

Bukti Setor

3

Kwitansi 1

N

Bagian Akuntansi

3

Bukti Transfer / Bukti Setor

Kwitansi 3

Membuat Voucher

Penerimaan

Voucher

Penerimaan

Jurnal

Penerimaan

Kas

Ke Pelanggan

Dari Bank

Cek / Giro

Gambar 3.6 Flowchart Penerimaan Kas

93

3.7 Rich Picture Sistem yang Sedang Berjalan

Berikut menggambarkan rich picture sistem informasi akuntansi penjualan jasa.

Gambar 3.7 Rich picture penjualan jasa, piutang, dan penerimaan kas dengan

metode pembayaran transfer

Gambar 3.8 Rich picture piutang dan penerimaan kas dengan metode pembayaran

cek / giro

94

3.8 Pembahasan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap sistem yang berjalan dan hasil

wawancara manajemen, ditemukan beberapa permasalahan dalam sistem informasi

akuntansi penjualan jasa, piutang, dan persediaan pada LPP TVRI, yaitu:

1. Belum ada prosedur dan kebijakan kredit yang baku

Saat ini perusahaan belum memiliki prosedur dan kebijakan kredit yang

baku. Perusahaan belum mempunyai kebijakan untuk menentukan standar limit kredit

pelanggan. Selama ini pelanggan dapat terus menerus melakukan pemesanan jasa

walaupun masih memiliki piutang dengan jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan

tingginya risiko piutang tak tertagih dan hal tersebut dapat menghambat aliran kas

masuk perusahaan yang pada akhirnya menghambat perusahaan untuk membiayai

kegiatan operasionalnya.

Menurut Bragg (2010), sebuah kebijakan kredit yang ditulis dengan baik

harus menyatakan beberapa hal dengan jelas, salah satunya adalah credit-level

assignment. Pada credit-level assignment, perusahaan harus dapat menyatakan

sumber informasi yang akan digunakan untuk penilaian limit kredit pelanggan, dan

juga dapat berisikan level kredit minimum yang secara otomatis diberikan kepada

pelanggan, juga kriteria yang digunakan untuk mendapatkan limit kredit yang lebih

besar.

Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan dan kerjasama pihak ketiga

dan iklan pada tahun 2010.

95

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan dari Kerjasama Pihak Ketiga dan Iklan Tahun 2010

Uraian Invoice Terbit

dan Piutang Awal Penerimaan Piutang Akhir

Tahun 2010 75,404,367,428 50,412,142,801 24,992,224,627 Saldo sampai dengan Tahun sebelumnya

Tahun 2004 814,102,000 0 814,102,000

Tahun 2005 2,981,100,357 25,000,000 2,956,100,357

Tahun 2006 5,117,540,172 120,000,000 4,997,540,172

Tahun 2007 2,028,427,200 167,800,000 1,860,627,200

Tahun 2008 3,979,191,540 502,730,000 3,476,461,540

Tahun 2009 23,506,065,428 14,086,530,103 9,419,535,325

Jumlah 38,426,426,697 14,902,060,103 23,524,366,594

Total 113,830,794,125 65,314,202,904 48,516,591,221

Berdasarkan tabel di atas, total penerimaan LPP TVRI adalah sebesar 57,3%

dan total piutang akhir adalah sebesar 42,7% dari invoice yang terbit dan piutang

awal dari 6 tahun sebelumnya. Penerimaan pada tahun 2011 sebesar 66% dari invoice

yang terbit pada tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan

piutang tak tertagih sebesar 36%.

Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan dari kerjasama oihak ketiga

dan iklan pada tahun 2011.

96

Tabel 3.2 Realisasi Penerimaan dari Kerjasama Pihak Ketiga dan Iklan Tahun 2011

Uraian Invoice Terbit dan Piutang

Awal Penerimaan Piutang Akhir

Tahun 2011 75,234,782,147 58,213,404,915 16,849,977,232 Saldo sampai dengan Tahun sebelumnya Tahun 2004 814,102,000 0 814,102,000 Tahun 2005 2,956,100,357 0 2,956,100,357 Tahun 2006 4,999,550,172 28,080,000 4,971,470,172 Tahun 2007 1,685,127,200 0 1,685,127,200 Tahun 2008 3,476,461,540 26,400,000 3,450,061,540 Tahun 2009 9,339,135,325 4,532,565,706 4,806,569,619

Tahun 2010 24,437,974,627 11,077,383,600 13,360,591,027

Jumlah 47,708,451,221 15,664,429,306 32,044,021,915

Total 122,943,233,368 73,877,834,221 48,893,999,147

Berdasarkan tabel di atas, total penerimaan LPP TVRI adalah sebesar 60%

dan total piutang akhir adalah sebesar 40% dari invoice yang terbit pada tahun 2011

dan piutang awal dari 7 tahun sebelumnya. Penerimaan pada tahun 2011 sebesar 77%

dari invoice yang terbit pada tahun berjalan. Hal ini mengindikasikan adanya

penurunan sebesar 13% jika dibandingkan dengan tahun 2010, tetapi masih ada

kemungkinan piutang tak tertagih sebesar 23%.

Berikut merupakan tabel pola pembayaran piutang pelanggan berdasarkan

tahun pertama 2010 dan 2011.

97

Tabel 3.3 Pola Pembayaran Piutang Pelanggan Tahun 2010 dan 2011

Tahun 2,010 2,011

n 66.86% 77.38% n-1 59.93% 45.33% n-2 12.63% 48.53% n-3 8.27% 0.76% n-4 2.34% 0.00%

n-5 0.84% 0.56%

Berdasarkan kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin lama periode

piutang, pembayaran piutang yang diterima semakin berkurang dan kemungkinan

tidak tertagih semakin besar.

Rekomendasi yang diusulkan adalah dengan membuat prosedur dan

kebijakan kredit yang baku meliputi penilaian pelanggan untuk menentukan besar

limit kredit yang dapat diberikan. Penilaian yang dilakukan terhadap pelanggan baru

dan pelanggan lama berbeda. Pada pelanggan baru, perusahaan menggunakan check

list mengenai data-data pelanggan. Setiap satu tahun sekali sistem akan melakukan

penilaian pelanggan ulang berdasarkan jumlah transaksi, ketepatan pelunasan piutang

/ keterlambatan pembayaran, dan lama menjadi pelanggan.

2. Kurangnya dokumen pendukung dalam transaksi bisnis perusahaan

Proses penerimaan pembayaran pada perusahaan dapat secara tunai, transfer,

giro / cek. Pada ada proses penerimaan pembayaran dari pelanggan menggunakan

cek, perusahaan belum memiliki dokumen pendukung dalam pencatatan penerimaan

cek sebelum dicairkan. Sehingga, jika cek dari pelanggan tidak dicairkan pada hari

yang sama, terdapat risiko penyalahgunaan cek oleh pihak yang tidak berwenang.

98

Rekomendasi yang diusulkan adalah dengan membuat Bukti Terima Cek

ketika pelanggan melakukan pembayaran menggunakan cek. Bukti Terima Cek

diberikan kepada pelanggan dan disimpan sebagai arsip oleh Kasir.

3. Kesulitan dalam memperoleh data dan laporan yang berkaitan dengan penjualan jasa,

piutang, dan penerimaan kas sewaktu-waktu dibutuhkan

Dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan mengalami kesulitan

dalam memperoleh data dan laporan yang berkaitan dengan penjualan jasa, piutang

dan penerimaan sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh pencatatan data

dan laporan yang masih dilakukan secara manual. Sehingga memerlukan waktu yang

cukup lama untuk memperoleh data dan laporan yang dibutuhkan.

Rekomendasi yang diusulkan adalah dengan merancang sistem informasi

akuntansi yang terintegrasi dengan menggunakan database sebagai penampung data-

data yang terkait dengan penjualan jasa, piutang, dan penerimaan kas.