bab 2 tinjauan kebijakan

Laporan AkhirEvaluasi dan Revisi RDTRK Kota Karangploso Kabupaten Malang

2.1.1 TINJAUAN KEBIJAKAN EVALUASI/REVISI RDTRK KOTA KARANGPLOSO TAHUN 1992/1993 – 2013/2014

2.1.1.1 RENCANA BAGIAN WILAYAH KOTA (BWK)

Penentuan pembagian unit lingkungan (UL) dalam perencanaan adalah untuk

menentukan batasan wilayah bagi tiap jenis fasilitas pelayanan sosial terhadap sejumlah penduduk

pendukung tertentu. Adapun dasar-dasar yang dipakai dalam penentuan adalah :

a) Jumlah penduduk yang diperhitungkan sampai dengan akhir tahun perencanaan;

b) Struktur jalan pola, penyebaran pemukiman, untuk menentukan batasan fisik yang jelas;

c) Luas dan bentuk wilayah perencanaan untuk mempertimbangkan efektifitas pelayanan

sosial;

d) Karakterisik fisik, untuk mempertimbangkan pengembangan tata guna lahan dan pola

jaringan jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka wilayah perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga)

BWK dan dibagi lagi menjadi beberapa unit lingkungan, yaitu :

Þ BWK A/pusat kota terdiri atas 3 (tiga) unit lingkungan, berfungsi sebagai kawasan pusat

kota Karangploso;

Þ BWK B terdiri dari 3 (Tiga) unit lingkungan, berfungsi sebagai permukiman kepadatan

rendah, perdagangan/jasa, dan lahan cadangan dan kawasan lindung;

Þ BWK C terdiri dari 3 (tiga) unit lingkungan, berfungsi sebagai permukiman kepadatan

sedang, perdagangan, jasa, ndustri dan lahan cadangan.

Untuk lebih jelasnya, rencana Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Karangploso menurut

RDTR Kota Karangploso tahun 1992/1993 – 2013/2014 dapat terlihat pada Peta 2.4.

2.1.1.2 RENCANA STRUKTUR KEGIATAN KOTA

Struktur ruang bagian wilayah kota yang direncanakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Þ Bagian wilayah kota (BWK) merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Þ Pengelompokan kegiatan yang paling beragam dan paling padat saat ini terdapat pada

kawasan pusat kegiatan kota.

Struktur kegiatan BWK ditetapakn atas dasar beberapa kriteria teknis sebagai berikut :

a) Bahwa tiap bWK yang direncanakan harus mencerminkan satu kesatuan lingkungan

permukiman atau lingungan kegiatan kota yang serasi dengan prasarana dan sarana

lingkungan yang direncanakan.

b) Bahwa struktur BWK akan ditentukan oleh perencanaan peranan pusat-pusat

pelayanannya.

2.1.1.3 RENCANA PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kota Karangploso masih didominasi oleh lahan pertanian dan

kawasan lindung (non budidaya). Sehingga penetrasi lingkungan terbangun ke kawasan lindung

harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain :

Þ Kawasan lindung yang diupayakan tidak dialihkan untuk guna lahan yang lainnya. Dengan

demikian kawasan lindung yang ada diupayakan keberadaannya tetap terjaga;

Þ Kawasan lindung juga merupakan perlindungan bagi kawasan sumber/mata air di daerah

sekitarnya.

Untuk lebih jelasnya, rencana penggunaan lahan Kota Karangploso menurut RDTR Kota

Karangploso tahun 1992/1993 – 2013/2014 dapat terlihat pada Peta 2.5.

2.1.1.4 RENCANA PENGATURAN BANGUNAN

Secara umum, rencana KDB di wilayah perencanaan ditetapkan sebesar 40% – 80% pada

BWK A dengan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai, sehingga nilai KLB didapatkan antara 0,4 –

1,6. Untuk BWK B direncanakan memiliki KDB 50% – 70% dengan ketinggian bangunan maksimal 1

lantai sehingga nilai KLB yang direncanakan sebesar 0,5 – 0,7. Untuk BWK C direncanakan memiliki

KDB 40% - 70% dengan ketinggian bangunan maksimal 1 lantai sehingga nilai KLB direncanakan

sebesar 0,4 – 0,7.

T i n j a u a n K e b i j a k a nII - 1


PETA 2.1 RENCANA BWK KOTA KARANGPLOSO TAHUN 1992/1993 – 2013/2014



PETA 2.2 RENCANA PENGGUNAAN LAHAN KOTA KARANGPLOSO TAHUN 1992/1993 – 2013/2014



2.1.1.5 RENCANA FASILITAS

Tujuan dari pengembangan jenis sarana dan prasarana pelayanan adalah untuk

mencapai optimasi pelayanan antara masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penyediaan

fasilitas pelayanan tersebut. Pengembangan jenis sarana dan prasarana bergantung kebutuhan

penduduk wilayah perencanaan akan sarana prasarana tersebut. Jenis sarana dan prasarana secara

rinci adalah sebagai berikut :

a) Fasilitas perdagangan

Pengembangan fasilitas perdagangan diarahkan untuk mempermudah penduduk dalam

memenuhi kebutuhannya. Pusat-pusat lingkungan ini selain terdiri dari fasilitas

perdagangan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasiltias lain, sehingga nantinya dapat

menjadi orientasi suatu kawasan. Rencana terkait fasilitas perdagangan diantaranya

perlu dicarikan alternatif lokasi pangkalan angkutan umum (sub terminal) yang dapat

menunjang kegiatan perkotaan.

b) Fasilitas perumahan

Pengembangan fasilitas perumahan diarahakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk

akan perumahan dan perbaikan kondisi perumahan itu sendiri. Pengembangan

perumahan dengan menambah jumlah rumah dilakukan dengan mengatur penyebaran

di wilayah perencanaan, sedangkan perbaikan kondisi perumahan selain memperbaiki

kondisi rumah juga memperbaiki kondisi lingkungan.

c) Fasilitas pendidikan

Pengembangan fasilitas pendidikan ditujukan untuk mendukung kebijaksanaan

pendidikan. Selain fasilitas pendidikan formal juga perlu dikembangkan fasilitas

pendidikan keterampilan dan keagamaan.

d) Fasilitas kesehatan

Pengembangan fasilitas kesehatan ditujukan untuk melayani seluruh penduduk wilayah

perencanaan maupun penduduk di sekitar wilayah perencanaan. Hal ini dapat dicapai

dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada dengan meningkatkan jumlah

kualitas petugas kesehata dan meningkatkan mobilisasinya. Peningkatan jumlah petugas

kesehatan dilakukan dengan menambahn tenaga medis, seperti dokter umum, bidan,

ahli gizi, perawat, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya.

e) Fasilitas peribadatan

Pengembangan fasilitas peribadatan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan fasilitas

peribadatan seusai dengan skala pelayannya dan meningkatkan kondisi fasilitas yang

sekarang.

f) Fasilitas transportasi

Pengembangan fasilitas transportasi meliputi pengembagnan jaringan jalan dan

prasarana penunjang lainnya. Pengembagnan jaringan jalan mencakup perluasan

jaringan jalan dan peningkatan kondisi jaringan jalan.

2.1.1.6 RENCANA SISTEM UTILITAS

a) Jaringan listrik

Pengembangan jaringan listrik ditujukan selain untuk meningkatkan kapasitas/daya

pasang, juga mengembangkan jaringan distribusinya. Pengembangan jaringan distribusi

dilakukan dengan mengikuti arah pengembangan yang diusulkan, yaitu diprioritaskan

pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan listrik terutama pada daerah-

daerah BWK A, BWK B, dan BWK C.

b) Jaringan Telepon

Pengembangan jaringan telepon ditujukan selain untuk pengadaan telepon juga

mengembangkan jaringannya keseluruh wilayah perencanaan. Pengembangan jaringan

telepon dengan mengikuti arah pengembangan yang diusulkan dan diprioritaskan pada

kantor-kantor pemerintah, perkantoran swasta, kegiatan perdagangan dan jasa serta

kawasan perumahan.

c) Jaringan Air Bersih

Pengembangan jaringan air bersih ditujukan untuk pengadaan air bersih dan

pembangunan jaringan distribusinya. Pengadaan air bersih dilakukan oleh suatu badan

sehingga kualitas air dapat dikendalikan, sedangkan pembangunan jaringan distribusinya

dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan membangun.



Untuk hydrant pemadam kebakaran, direncanakan diletakkan pada daerah penting

seperti perkantoran, pertokoan, serta daerah perumahan dengan krieria sebagai berikut:

Þ Untuk daerah perkantoran, pertokoan dan daerah vital lainnya hidran diletakkan

pada tiap pertemuan jalan didaerah tersebut dengan jarak sekitar 300 meter.

Þ Untuk perumahan dengan kepadatan sedang sampai tinggi diletakkan dengan

interval antara 300 sampai 500 meter.

Þ Untuk perumahan dengan kepadatan rendah hidran diletakkan dengan interval 500

sampai 1.000 meter.

d) Jaringan Pembuangan Air Limbah

Pembuangan air limbah dilakukan sesuai dengan kemampuan membangun. Ada 2 (dua)

cara yang diusulkan yaitu :

Þ Membuang air limbah melalui saluran pembuangan air limbah kota;

Þ Membuang air limbah ke tangki septik (septic tank) individu & tangki septik komunal.

e) Jaringan Drainase

Pengembangan saluran drainase dilakukan dengan mengikuti perkembangan jaringan

jalan. Selain itu, mengingat intensitas penggunaan ruang sebagian kawasan masih akan

sangat rendah, saluran drainase pada kawasan-kawasan ini masih dapat mengandalkan

saluran alam.

f) Pembuangan sampah

Kebijakan pembuangan sampah dimaksudkan untuk memberikan kerangka arahan cara

pembuangan sampah pada masa yang akan datang. Pelayanan persampahan di Kota

Karangploso diarahkan ke dua hal, yaitu sistem individu dan sistem terpadu.

Pengembangan individu dikembangkan di kawasan perumahan, sedangkan terpadu

dikembangkan di kawasan perdagangan, perkantoran, dan pusat pelayanan umum serta

pusat kegiatan.



PETA 2.3 EVALUASI WILAYAH PERKOTAAN KARANGPLOSO TERHADAP RUTRK/RDTRK KARANGPLOSO TAHUN 1992/1993 – 2013/2014


RENCANA GUNA LAHAN RDTRK

KARANGPLOSO TAHUN

KONDISI EKSISTING TAHUN 2010

PERBEDAAN BATAS WILAYAH PERENCANAAN

bab 2 tinjauan kebijakan

Documents