bab 2 - ketentuan umum.pdf
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
1/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 1
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
2.1
ISTILAH DAN DEFINISI
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang dimaksud dengan:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah
arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
b. Rencana Tata Ruang Pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran
dan perangkat operasional dari RTRWN.
c. Pulau Sulawesi adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang
mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang
meliputi seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi
Sulawesi Tenggara menurut undang-undang pembentukannya.
d. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.
2 KETENTUAN UMUMBab
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
2/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 2
e. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.
f.
Koridor ekosistem yang dalam RTRWN disebut sebagai kawasan koridor bagi jenis
satwa atau biota laut yang dilindungi adalah wilayah yang merupakan bagian dari
kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi
satwa atau biota laut, yang menghubungkan antarkawasan konservasi.
g. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun
ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
h.
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
i. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk
pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut
internasional.
j.
Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa
provinsi.
k. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa
kabupaten/kota.
l. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan
perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasannegara.
m. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
n. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua
ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
o. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000
km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
3/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 3
yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional.
p. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan internasional hub
dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut
dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayanan antarprovinsi.
q. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan nasional
adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagaitempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
r. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam RTRWN disebut
sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer adalah bandar udara
yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani
penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta)
orang per tahun.
s. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang dalam RTRWN
disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder adalah
bandar udara yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN yang
melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000
(satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
t. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam RTRWN disebut
sebagai bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier adalah bandar udara
yang merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat
yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan
500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
u. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
4/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 4
v. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Pulau Sulawesi.
w. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
penataan ruang.
2.2 LANDASAN HUKUM RENCANA TATA RUANG
Landasan hukum dalam rencana tata ruang, yaitu :
Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa Rencana
Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan KSN diatur dengan Perpres.
Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah
berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang Pulau/Kepulauan dan KSN
yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres
PP RTRWN menetapkan 7 RTR Pulau/Kepulauan dan 76 RTR Kawasan Strategis
Nasional ditetapkan dengan Perpres.
RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan oleh Presiden:
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur)
ditetapkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2008
Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) ditetapkan dengan Perpres
Nomor 45 Tahun 2011
Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata) ditetapkan dengan
Perpres Nomor 55 Tahun 2011
Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) ditetapkan dengan Perpres
Nomor 62 Tahun 2011
Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) ditetapkan dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2011
Pulau Sulawesi ditetapkan dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2011
Pulau Kalimantan ditetapkan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2012
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
5/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 5
2.3 PERAN, FUNGSI, TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA TATA RUANG
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berperan sebagai perangkat operasional dari
RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Pulau Sulawesi.
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin
pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Pulau Sulawesi;
b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Pulau
Sulawesi;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Sulawesi;
d. penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Sulawesi; dan
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sulawesi.
Penataan Ruang Pulau Sulawesi bertujuan untuk mewujudkan:
a. pusat pengembangan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan pemanfaatan sumber
daya kelautan dan konservasi laut;
b. lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan
jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi;
c. pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi; d. pusat
pertambangan mineral, aspal, panas bumi, serta minyak dan gas bumi di Pulau
Sulawesi;
d. pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition / MICE );
e.
kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang
berbatasan dengan Negara Filipina dan Negara Malaysia dengan memperhatikan
keharmonisan aspek kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan
masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup
f. jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah,
efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah;
g. kawasan perkotaan nasional yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan i.
kelestarian kawasan berfungsi lindung yang bervegetasi hutan tetap paling sedikit
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
6/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 6
40% (empat puluh persen) dari luas Pulau Sulawesi sesuai dengan kondisi
ekosistemnya.
Adapun manfaat Rencana Tata Ruang Pulau, yaitu :
a. Bagi pemerintah, terbitnya RTR Pulau dapat menjadi acuan bagi penyusunan
program-program pembangunan, baik rencana pembangunan tahunan (RKP), lima
tahunan (RPJM) ataupun dua puluh tahun (RPJP). Perpres RTR Pulau dan RTR KSN
diharapkan dapat memberikan arahan spasial bagi penyusunan dokumen rencana
pembangunan tersebut. Dokumen rencana pembangunan yang telah ada, pada
tingkat nasional maupun daerah, juga telah dipertimbangkan dalam penyusunan
Perpres RTR Pulau tersebut.
b.
Bagi swasta, keberadaan RTR Pulau dapat memberikan informasi mengenai arahan
pengembangan wilayah dan kawasan, sehingga dapat mempermudah pengambilan
keputusan, khususnya dalam berinvestasi.
c. Bagi masyarakat, RTR Pulau dapat memberikan informasi mengenai arahan
pemanfaatan ruang pada skala pulau/kepulauan dan secara lebih spesifik. Diharapkan
dengan adanya informasi tersebut, masyarakat dapat menghindari pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Selain itu, informasi di dalam
Perpres RTR Pulau juga dapat membantu masyarakat dalam berpartisipasi dalammenyusun rencana tata ruang di daerahnya masing-masing.
2.4 PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG
Peninjauan Kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang adalah suatu kegiatan
dalam sistem penataan ruang. Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana
agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan
pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.
Rencana Tata Ruang adalah Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yang diinginkan
dimasa yang akan datang yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan disuatu
wilayah. Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dikaji aspek-aspek sumberdaya alam,
manusia dan buatan, dirumuskan konsepsi, strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu
dan faktor sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Dalam
perjalanan penyusunan rencana sebagai dasar pemanfaatan ruang dapat terjadi berbagai
kemungkinan yaitu antara lain:
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
7/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 7
a. Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah seperti perkembangan ekonomi
nasional dan global, perubahan wilayah sektor dan tata ruang wilayah nasional.
b. Perubahan kondisi-kondisi enternal seperti keinginan daerah, perkembangan yang
sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam satu wilayah.
c. Kekurangantepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi
simpangan.
Keseluruhan ini dapat menyebabkan kemungkinan:
1. Rencana tata ruang masih dapat mengakomodasikan dinamika perkembangan yang
bersifat eksternal dan internal namun terjadi simpangan-simpangan dalam
pemanfaatan karena kelemahan dalam pengendalian.
2. Rencana tata ruang tidak dapat lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan
yang bersifat eksternal dan atau internal.
Untuk kondisi yang pertama maka tidak perlu dilakukan peninjauan kembali tetapi
yang dibutuhkan adalah penertiban.
Penertiban dalam hal ini dapat mencakup:
a. Perubahan pemanfaatan agar menjaga konsistensi rencana
b.
Penyempurnaan mekanisme pengendalian.
Untuk kondisi yang kedua, Rencana Tata Ruang yang ada perlu ditinjau kembali atau
disempurnakan agar diperoleh rencana yang dapat mengakomodasikan dinamika
perkembangan faktor eksternal dan atau internal
Pemanfaatan RTR tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, seringkali hambatan,
batasan dan/atau kendala yang diakibatkan oleh adanya faktor baik eksternal maupun
internal, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dan atau simpangan antara
rencana dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan
kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu aktifitas yang sangat penting dilakukan dalam
proses penataan ruang.
Faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut:
a. Faktor eksternal atau yang berasal dari luar sistem yang ada di RTRP:
i. Adanya perubahan/penyempurnaan peraturan atau rujukan sistem penataan
ruang yang berlaku mengikat bagi kabupaten, kota, propinsi atau nasional dan
belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya.
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
8/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 8
ii. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang/sektoral dari tingkat atau
pusat/propinsi yang berdampak pada pengalokasian kegiatan yang memerlukan
ruang berskala besar, yang harus diakomodasikan sehingga akan terjadi
pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak mengacu lagi pada rencana struktur
dan pola pemanfaatan ruang yang sudah ada dalam RTRWP.
iii. Adanya retifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma-paradigma
sistem pembangunan dan pemerintahan yang sedang berlaku pada umumnya dan
para digma perencanaan tata ruang yang digunakan tersebut pada khususnya.
iv. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan
seringkali radikal dalam hal memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan
meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga kapasitas daya dukung lingkungandapat ditingkatkan oleh karena hal ini harus selalu diantisipasi untuk keperluan
optimasi pola dan struktur tata ruang yang ada.
v. Adanya bencana alam yang cukup besar sedemikian sehingga mengubah struktur
dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budaya
maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana
tersebut.
b.
Faktor internal yang mempengaruhi perlunya tindakan peninjauan kembali inidiantaranya adalah:
i. Kualitas RTRWP rendah sehingga kurang dapat digunakan untuk
mengakomodasikan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi
yang berlangsung cepat dan dinamis dan terus menerus menuntut serta kurang
dapat digunakan sebagai dasar/acuan untuk penerbitan perizinan lokasi
pembangunan. Rendahnya kualitas rencana ini antara lain dapat disebabkan
karena : Tidak diikutinya proses teknis, tata cara baku perencanaan tata ruang
yang benar, Tidak diikutinya prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang yang
benar, Tidak lengkapnya komponen-komponen rencana yang seharusnya disusun,
karena berbagai keterbatasan sistem pendukungnya maupun penyusunannya.
ii. Masih kurang atau terbatasnya pengertian dan komitmen aparat, yang terkait
dengan tugas penataan ruang mengenai fungsi dan kegunaan RTRP dalam
pelaksanaan pembangunan, sehingga tingkat partisipasinya dalam penyusunan
RTRP-nya sendiri
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
9/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 9
iii. maupun pendayagunaannya bagi seluruh kepentingan pembangunan daerah
sangat rendah, bahkan seringkali menerbitkan perizinan lokasi pembangunan
yang berlawasan dengan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah
ditetapkan dalam RTRP.
iv. Adanya perubahan/pergeseran nilai- nilai yang berlaku dimasyarakat setempat
tentang kualitas tata ruang terhadap tuntutan pada kehidupan dan lingkungan
yang baik sehingga meningkatkan ketidakpedulian kerusakan lingkungan dan
penyerobotan terhadap ruang dengan pesat yang secara ilegal melanggar struktur
dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan.
v. Adanya kekurangtegasan para aparat yang berwenang dalam pengendalian
pemanfaatan ruang, khususnya dalam tindakan penerbitan sehingga seringkalisimpangan yang terjadi sudah sedemikian jauhnya dan akhirnya justru
mengakibatkan rencana tata ruangnya yang harus diubah.
Faktor di atas dapat menyebabkan ketidaklengkapan data dalam penyusunan RTRP,
adanya rencana yang kurang sesuai dan atau simpangan pemanfaatan ruang yang diharapkan.
Sejauh mana pemerintah daerah beraksi tentunya sangat bergantung pada perbedaan-
perbedaan yang ada dengan kondisi dan pertimbangan pembiayaan yang dibutuhkan dalam
meninjau kembali serta kerugian-kerugian yang akan dihadapi apabila suatu rencana
tersebut diperbaiki.
Adanya perubahan faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi Rencana Tata
Ruang yang ada sehingga rencana menjadi tidak relevan lagi sebagai acuan pemanfaatan
ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang tidak selalu sama akan
tetapi kadarnya dapat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria mengenai ketentuan-
ketentuan dan tata cara Peninjauan Kembali RTR.
Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara ini menjadi dasar untuk menentukan
kapan suatu rencana perlu ditinjau kembali, sejauh mana ditinjau dan bagaimana proses
penyempurnaannya baik untuk penyempurnaan materi rencana maupun pengesahan
rencana. Dalam kondisi demikian dapat dipahami bahwa tidak selalu semua kondisi
perbedaan antara yang ideal dengan yang ada selalu ditanggapi dengan langkah peninjauan
kembali, sehingga dibutuhkan batasan-batasan bilamana RTR harus ditinjau kembali. Hal ini
membutuhkan suatu mengamatan, evaluasi dalam suatu kesatuan proses Penataan Ruang
Wilayah.
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
10/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 10
2.5 KEDUDUKAN PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI RTR PULAU
SULAWESI
Peninjauan kembali dalam konteks penataan ruang secara keseluruhan merupakan
bagian dari proses “perencanaan tata ruang” yang dalam hal ini diartikan sebagai proses
untuk memperbaiki rencana tata ruang yang telah ada. Oleh karena itu, peninjauan kembali
sebagaimana tersebut di atas bukan berarti penyusunan rencana baru secara totalitas.
Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Pulau merupakan suatu
proses yang dilakukan secara berkala agar daerah selalu memiliki suatu rencana tata ruang
yang dapat berfungsi, yaitu sebagai pedoman untuk :
a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah propinsi.
b.
Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah propinsi serta keserasian antar sektor.
c. Pengarahan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat.
d. Penataan ruang wilayah kabupaten/kotamadya.
e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.
Proses penyiapan materi teknis peninjauan kembali merupakan suatu bagian dari
keseluruhan mekanisme dari rangkaian penataan ruang, dan dilakukan secara konsisten
terhadap proses pemanfaatan ruang yang menerima pengaruh dari faktor internal dan
eksternal. Hasil kegiatan penyiapan materi teknis peninjauan kembali tentunya berupa
beberapa kemungkinan rekomendasi perlakuan rencana tata ruang yang ada maupun proses
penataan ruang secara umum. Proses penyiapan materi teknis peninjauan kembali terdiri
dari pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTR Pulau sulawesi. Input dari Proses
Proses penyiapan materi teknis peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi ini memuat Daftar
inventarisasi masalah peninjauan kembali RTR Pulau Sulawesi.
secara skematis Proses penyiapan materi teknis peninjauan kembali RTR Pulau
Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 2.1.
-
8/16/2019 Bab 2 - Ketentuan Umum.pdf
11/11
PENYIAPAN MATERI TEKNIS PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU SULAWESI
LAPORAN AKHIR 2 - 11
Gambar2.1
KedudukanPenyiapanMat
eriTeknisPeninjauanKembaliRTRPulauSulawesi