b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman...

12
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 161 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900-6.14 {STAFF INSTRUCTION PART 8900-6.14) TENTANG INSPEKSI CATATAN PENERBANGAN DAN JAM KERJA (FLIGHT AND DUTY TIME RECORD INSPECTIONS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a, bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements : Domestic, Flag and Supplemental Air Carriers) mengatur bahwa setiap operator pesawat udara wajib memberlakukan pembatasan waktu terbang dan masa tugas dari setiap kru penerbangan; b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi inspektur penerbangan dalam melaksanakan inspeksi terkait catatan penerbangan dan jam kerja kru penerbangan perlu disusun suatu petunjuk teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.14 ( Staff Instruction

Upload: hatuong

Post on 07-Mar-2019

220 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 161 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

BAGIAN 8900-6.14 {STAFF INSTRUCTION PART 8900-6.14)

TENTANG INSPEKSI CATATAN PENERBANGAN DAN JAM KERJA (FLIGHT AND

DUTY TIME RECORD INSPECTIONS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a, bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61

Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2013

Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121)

Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi

Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan

Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan

Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating

Requirements : Domestic, Flag and Supplemental Air

Carriers) mengatur bahwa setiap operator pesawat udara

wajib memberlakukan pembatasan waktu terbang dan

masa tugas dari setiap kru penerbangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi

inspektur penerbangan dalam melaksanakan inspeksi

terkait catatan penerbangan dan jam kerja kru

penerbangan perlu disusun suatu petunjuk teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada butir a dan b, perlu menetapkan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.14 ( Staff Instruction

Part 8900-16.14) Tentang Inspeksi Catatan Penerbangan

dan Jam Kerja {Flight and Duty Time Records

Inspections);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun

2017 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121

{Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang

Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi

Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan

Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan

Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal {Certification

and Operating Requirements : Domestic, Flag and

Supplemental Air Carriers;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun

2017 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002

Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan

Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk

Penerbangan Komuter dan Charter;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun

2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur

Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun

2016;

Penerbangan sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun

2016;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN

PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 8900-6.14 (STAFF

INSTRUCTION PART 8900-6.14) TENTANG INSPEKSI CATATAN

PENERBANGAN DAN JAM KERJA ( FLIGHT AND DUTY TIME

RECORD INSPECTIONS).

Pasal 1

Memberlakukan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.14 (Staff Instruction Part

8900-6.14) Tentang Inspeksi Catatan Penerbangan dan Jam

Kerja (Flight and Duty Time Record Inspection) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan dalam

Volume 3 Bab 6 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Udara Nomor SKEP/45/111/2010 Tentang Staff

Instruction 8400 (81 8400) Operations Inspector's Handbook,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

mengawasi Pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salin^^esuai dengan aslinya

/^.v^PALA BAGIAN HUKUM

!■ 1 PERHUSUNGA.HTV.Aiwi"ENDAH PURNAMA SARI

Pembina / (IV/a)NiP/19b8JC>704 199503 2 001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARANOMOR : KP 161 TAHUN 2018TANGGAL : 23 MEI 2018

Staff Instruction

SI 8900-6.12

FLIGHT AND DUTY TIME RECORD INSPECTIONS

Amendment

Edition

Date

0

1

May 2018

REPUBLIC OF INDONESIA - MINISTRY OF TRANSPORTATIONDIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

JAKARTA - INDONESIA

23

SI 8900-6.14

May 2018

AMENDMENT RECORD LIST

Amendment

No.Source/s Subject/s Approval

0

(Edition 1)

ICAO Annex 6

CASR 121

CASR 135

Flight and Duty Time RecordInpection

SI 8900-6.14

May 2018

FOREWORD

1. PURPOSE : This Staff Instruction has been prepared to guideand assist inspector to inspect flight and duty timerecord.

2. REFERENCES

3. CANCELLATION

4. AMENDMENT

:This Staff Instruction should be used in accordancewith the applicable regulations.

: Staff Instruction (SI) 8400 Volume 3 Chapter 6 arecancelled

:The amendment of this Staff Instruction shall beapproved by the Director General of Civil Aviation.

DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

IPAb4 BAGIAN HUKUM

i if foiREKTORATiifrr\PERHUBUNGAt4

ENDAH -PURNAMA SARI

. Pembina / (IV/a)NIP. 19680704 199503 2 001

SI 8900-6.14

May 2018

TABLE OF CONTENTS

AMENDMENT RECORD LIST i

FOREWORD

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1 - GENERAL

CHAPTER 2 - GENERAL INSPECTION PRACTICES AND PROCEDURES 2

CHAPTER 3 - INSPECTION PROCEDURES 3

1. Inspection Areas

2. Inspection Reporting Procedures 3

APPENDIX APPLICABLE FORMS 4

SI 8900-6.14

May 2018

CHAPTER 1 - GENERAL

As regulated by CASR 121 Subpart P, Subpart Q, and CASR 135 Subpart O statesthat an operator shall formulate rules limiting the flight time and duty periods offlight crew members. These rules shall also make provisions for adequate restperiods and shall be such as to ensure that fatigue occurring either in a flight orsuccessive flights or accumulated over a period of time due to these and othertasks, does not endanger the safety of the flight. These rules shall be included inthe operations manual and approved by DGCA. CASR 121 Subpart P, Subpart Q,and CASR 135 Subpart O also states that an operator shall maintain currentrecords of flight time of all flight crew members.

SI 8900-6.14

May 2018

CHAPTER 2 - GENERAL INSPECTION PRACTICES AND PROCEDURES

At the commencement of the inspection, inspectors should :a. receive a briefing from responsible employees of the operator regarding their

flight and duty time record keeping system in its entirety;b. The inspector should then review a sufficient number of records for

individual crewmembers to ensure that regulatory requirements are beingmet;

c. figures which are used in flight time summaries (cumulative totals) to trackrequired time intervals should be checked against original flight logs orsimilar records, to ensure that times for specific flights are being accuratelyrecorded and totaled;

d. checked flight times which appear on flight logs and summariesmaintenance or payroll records for continuity.

If individual crewmembers participate in more than one type of operation forwhich different regulatory requirements exist (e.g. domestic vs. international),the inspector should determine that the operator has devised methods to ensurethat corresponding flight and duty time limitations are not exceeded.

SI 8900-6.14

May 2018

CHAPTER 3 - INSPECTION PROCEDURES

1. Inspection Areas

Operators must develop methods for recording and monitoring flight andduty time for flight crew members to ensure that regulatory limitations arenot exceeded. Such a record keeping system should have the followingattributes:

• Adequacy. The recordkeeping forms which the operator uses areadequate for recording essential information which the DGCA requires.

• Practicality. The operator's method for recording flight time forindividual crew members should be easy for employees to use. Formswhich are developed for this purpose should be unambiguous and easyto complete. If an operator uses ACARS or a similar system forreporting flight and duty time, personnel should be properly trained inits use.

• Accessibility and Security. Data regarding flight and duty timeshould be readily accessible to personnel which have responsibility formonitoring compliance with various time intervals. Records should be

secure from tampering by unauthorized individuals.

• Currency. Data available to personnel responsible for ensuring thatindividual crewmembers do not exceed regulatory or contractualrequirements should be updated expeditiously. The system used by theoperator should provide that schedulers and/or flight control personnelare immediately aware when daily totals may be exceeded. Flight timetotals from written crew logs must be expeditiously transmitted to thescheduling or flight control office, so that weekly and monthly totals,where required, may be promptly updated.

• Accuracy. The system should faithfully track daily flight and duty timefor crewmembers, and accurately reflect totals for longer prescribedtime intervals.

• Conformity. The records should reflect conformance with regulatoryflight and duty time limitations.

2. Inspection Reporting Procedures.

The Air Operator Flight and Duty Time Inspection Checklist/Report formwhich appears at the end of this section reflects the areas discussed in

paragraph 1 above and will be used for all such inspections. Inspectorsshould indicate the scope of their records inspections in the commentssection of the report form (i.e. number of individual airmen recordsinspected, time interval covered, cross-checks with other records).

SI 8900-6.14

May 2018

APPENDIX APPLICABLE FORMS

Applicable Forms

DGCA Form No. 8400-6, Air Operator Flight and Duty Time Records

Checklist/Report