b adan l ayanan u mum administrasi, dan persyaratan bandung, 1 agustus 2011
DESCRIPTION
B ADAN L AYANAN U MUM ADMINISTRASI, DAN PERSYARATAN Bandung, 1 Agustus 2011. Drs. E, Berland Suhermawan, M.Soc. Sc. Jln. Riung Jembar No. 14 - BANDUNG Email : [email protected]. UU Bidang Keuangan Negara. Prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. UUD 1945. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
BADAN LAYANAN UMUMADMINISTRASI, DAN PERSYARATAN
Bandung, 1 Agustus 2011
Drs. E, Berland Suhermawan, M.Soc. Sc. Jln. Riung Jembar No. 14 - BANDUNG
Email : [email protected]
UU Bidang Keuangan Negara
UUD1945
UU No. 17Tahun 2003
UU No. 1Tahun 2004
Prinsip dasarpengelolaan
keuangan negara
Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara
(Hukum Tata Negara)
Kaidah administratif pengelolaan keu. negara
(Hukum Administrasi Keu. Negara)
UU No. 15Tahun 2004
Prinsip-prinsip umum pemeriksaan
keuangan negara
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
UU KN Ps 1 angka 1
• TIDAK DIPISAHKAN • Dikelola melalui
sistem APBN• Tunduk sepenuhnya
pada perundang undangan keuangan negara
Berlaku prinsip2 umum pengelolaan keuangan negara, a.l. azas bruto, universalitas, non afektasi, non kontraksi
DIPISAHKAN Tunduk pada
rezim perundang-undangan tersendiri, yaitu UU BUMN.
Public Goods Private GoodsSemi Public Goods
STATE
PRIVATE
Government Non-for-Profit Market
BUREAUCRACY
Legislation & Regulation
AuthoritiesControls & Judiciary
PRIVATE PROPERTIES
YAYASAN & NGOs
B U M NB L U
Public Service Deliveries
Internal Service Agencies
PerumPT BHMN(?)BHP?
Persero
?
6
Kelembagaan Sektor Publik1. Satker biasa
Non Profit (pendapatan < belanja) Tidak Otonom Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.
2. Satker dengan PK BLU Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan) Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005 Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan Semi Otonom/Otonom
3. Perusahaan Negara/BUMN Profit Oriented (Pendapatan > belanja Pengelolaan keuangan bisnis murni Kekayaan Negara yang Dipisahkan Otonom
PELAYANAN UMUM PUBLIC vs PRIVATE
PUBLIC (PEMERINTAH) PRIVATE (KORPORASI)
MOTIVASI = MENYEDIAKAN LAYANAN KPD MASYARAKAT
PENDANAAN= DARI PENERIMAAN PAJAK
PENGELOLAAN : MELALUI SISTEM APBN
MOTIVASI = KEUNTUNGAN (PROFIT)
PENDANAAN = DARI MASYARAKAT
PENGELOLAAN = TIDAK MELALUI SISTEM APBN
CONCERN PELAYAHAN UMUM * KUALITAS
* HARGA
PUBLIC (PEMERINTAH) PRIVATE (KORPORASI)KUALITAS = RENDAHHARGA = RENDAH
KUALITAS = TINGGIHARGA = TINGGI
GAGASAN IDEAL (LAYANAN UMUM TERTENTU)
KUALITAS : TINGGI HARGA : SHARINGLEMBAGA : PEMERINTAH PENGELOLAAN : MODEL
KORPORASI
PENGERTIAN BLUBLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 angka 23)
Tujuan BLUMeningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas
Penerapan praktek bisnis yang sehat.
Psl 2 PP 23/2005
BLU
Mengapa BLU – alasan utama – meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Paradigma baru: Let the Managers Manage – dengan membiarkan manajer pengelola
jasa-jasa pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan cara yang paling efisien
Make the Managers Manage – memastikan bahwa manajer menghasilkan kinerja
Pengaturan BLU – Merupakan wadah implementasi enterprising the government dan penganggaran berbasis kinerja
Dasar Hukum BLU
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;PP No. 23/2005 tentang PK BLU;Peraturan-peraturan Menteri Keuangan:
Persyaratan Administratif Penetapan Satker PK BLU;
Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;Pembentukan Dewas pada BLU;Penetapan Remunerasi BLU;Tata Cara Penyusunan RBA dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU
Karakteristik BLU1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah
(bukan kekayaan negara yang dipisahkan)2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/
sebagian dijual kepada publik3. Tidak bertujuan mencari keuntungan (laba)4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi
dan produktivitas ala korporasi5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggung
jawaban dikonsolidasikan pada instansi induk6. Pendapatan & sumbangan dpt digunakan
langsung7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional
Non-PNS8. Bukan sebagai subyek pajak
15
3 JENIS RUMPUN BLU:1.Rumpun Kegiatan Penyediaan Jasa/Barang
(Kesehatan, Pendidikan)2.Rumpun Kegiatan Pengelolaan Wilayah
(Otorita, Kapet)3.Rumpun Pengelola Dana Khusus (Dana
bergulir UKM, Penerusan Pinjaman, Tabungan perumahan)
16
Persyaratan BLUPersyaratan substantif Penyediaan barang dan/atau jasa Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu utk meningkatkan ekonomi Pengelolaan dana khusus dlm rangka meningkatkan ekonomi
Persyaratan teknis Kinerja layanan layak dikelola dan ditingkatkan melalui BLU Kinerja keuangan sehat Persyaratan administrasi
pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; pola tata kelola; rencana strategis bisnis ; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimum; dan laporan audit terakhir/pernyataan bersedia diaudit.
17
Penetapan BLU Instansi/calon BLU
Menteri Teknis/ Pimpinan Lembaga
Menteri Keuangan
Persyaratansubstantif
memenuhi
Tidak diusulkan
Usulkan BLU
usulan
TelitiPersyaratan
teknis
Usulkan diteruskan
usulan
TelitiPersyaratan administrasi
Penetapan BLU Penuh
Penetapan
BLU bertahap Tdk
disetujui
Tdk diusulkan
tidak
yaya
tidak
tidak
ya
memuaskan
kurang
FLEKSIBILITAS PK BLUFLEKSIBILITAS PK BLU
Pendapatan dapat digunakan langsung Belanja fleksible budget dengan ambang batasPengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil u/ BLUPengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, t. jawab pelunasan
pada BLU Investasi jk pendek oleh BLU, jk panjang ijin MenkeuPengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umum
pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLUAkuntansi standar akuntansi keuangan IAIRemunerasi sesuai tingkat t. jawab dan profesionalismeSurplus/Defisit surplus dapat digunakan u/ tahun berikutnya, defisit
dapat dimintakan dr APBN)Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU ybs.)
19
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat dokumen pelaksanaan anggaran.
Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan
Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/lembaga
Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN
20
Sumber Pendapatan BLU-Belanja pegawai,barang dan modal-Penarikan dana dgn SPM
Dapat dikelola langsung sesuai RBA
Alokasi APBN
Imbalan Jasa BLU
Hibah Terikat
Hasil KerjasamaDgn Pihak Lain
PNBPK/L
Sesuai persyaratan pemberi hibah
21
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan
Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja.
Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkala
LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.
LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.
22
Surplus dan Defisit
Surplus anggaran dapat digunakan untuk TA berikutnya.
Surplus dapat disetor sebagian/seluruhnya ke Kas Negara/Kas Daerah atas perintah Menkeu/kepala daerah dengan mempertimbangkan likuiditas BLU
Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam TA berikutnya kepada Menkeu/kepala daerah melalui menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD
23
Remunerasi
Pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme.
Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan/kepala daerah
24
Pembinaan dan PengawasanPembinaan Teknis BLUmenteri/pimpinan lembagaPembinaan Keuangan Menteri KeuanganDapat dibentuk suatu dewan pengawas dalam
melaksanakan pembinaan untuk BLU yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pemeriksaan intern dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU.
Pemeriksaan ekstern BLU sesuai dengan peraturan perundangan.
25
Dewan PengawasDewan Pengawas
Satker BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewas, yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan Menkeu.
Persyaratan jumlah Dewas sbb: Nilai omset Rp 15 miliar s.d 30 miliar/th atau aset di atas
Rp 75 miliar tiga Dewas. Nilai omset di atas Rp 30 miliar/th atau aset Rp 200 miliar
tiga atau lima Dewas. Unsur dewas terdiri dari unsur kementerian
negara/lembaga teknis, kementerian keuangan, dan tenaga ahli.
REFORMASI KEUANGAN NEGARA UNTUK MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PK BLU
Tata Kelola yang Baik
Peningkatan PelayananPublik
Investor
PegawaiMasyarakat
Pemerintah
Stakeholders
Fleksibilitas Keuangan- Pendapatan dapat digunakan lansung- Manajemen business like- Enterprising the government- Performance oriented
- Praktek bisnis yang sehat- Pegawai PNS dan profesional non PNS- Akuntabel dan transparan- Eliminasi kegiatan off budget
- Tidak mencari keuntungan- Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan- Peningkatan akses oleh masyarakat
Lain-lain
BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, melakukan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel
27
PRASYARAT IMPLEMENTASI PK BLU Pemahaman atas peraturan-peraturan tentang BLU; Pengaturan institusi BLU; Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan
publik (bussiness process) sesuai tujuan dan jenis BLU;
Pengembangan SDM terutama di bidang manajemen dan keuangan;
Penyediaan sarana dan prasarana bisnis; Sistem infomasi keuangan dan kinerja yang
memadai; Perubahan pola pikir (mind set) dari birokrasi
menjadi government entrepeneur.
SIMPULANBLU merupakan wujud transformasi bagi instansi
Pemerintah yg melakukan fungsi operasional pelayanan publik dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi
BLU adalah berkedudukan sbg agen dari instansi induk (K/L)
BLU diciptakan sbg wadah implementasi anggaran berbasis kinerja
BLU dikendalikan melalui budget dan akuntabilitas, ttp diberikan fleksibilitas dlm manajemen operasionalnya
SATKERSEBELUM
PK BLU
SATKERSESUDAH
PK BLU
TERIMA KASIH
KONTAK: Drs. E. BERLAND SUHERMAWAN, M.Soc.Sc.Drs. E. BERLAND SUHERMAWAN, M.Soc.Sc.
Jalan Riung Jembar No. 14 BandungJalan Riung Jembar No. 14 BandungHP. 08129393761HP. 08129393761
[email protected]@gmail.com