auditing - rmk bab 2
TRANSCRIPT
![Page 1: Auditing - Rmk Bab 2](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022100522/577c84451a28abe054b835bd/html5/thumbnails/1.jpg)
8/19/2019 Auditing - Rmk Bab 2
http://slidepdf.com/reader/full/auditing-rmk-bab-2 1/5
DIVA PRIMANANDA (F3414026) – PAJAK B 2014
RMK BAB 2
Profesi CPA
Dalam mengaudit sebuah laporan keuangan, biasanya para auditor berasal darikantor akuntan public (kecuali untuk pemerintah, laporan keuangan pemerintah
diaudit oleh badan pemeriksa keuangan). Sebenarnya kantor akuntan public bukan
cuma menyediakan jasa auditing, tapi juga menyediakan jasa membuatan laporan
keuangan, perhitungan pajak, konsultasi manajemen, dll.
Kantor akuntan public bisa dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan skalanya, yaitu
skala nasional, besar (large local frms), dan kecil (small local frms). Kantor akuntan
public yang skalanya sudah nasional biasanya menangani perusahaan-perusahaan
yang skalanya besar, dan sudah memiliki nama di mata nasional. Sedangkan skala
besar, masih dalam regional terntentu. Kalau skala kecil biasanya belum teralu
terkenal atau baru berdiri jadi hanya menangani perusahaan kecil daerah
sekitarnya.
Struktur organisasi dalam kantor akuntan public
!. "uditor sta#, "uditor sta# kerap kali melakukan tugas-tugas audit yang rinci,
namun mereka mempunyai pengalaman yang sangat terbatas sehingga perlu
diselia secara teliti.$. "uditor senior, "uditor senior (senior auditor) -disebut juga auditor
penanggungja%ab (in charge auditor)- adalah auditor yang memenuhi syarat
untuk memikul tanggung ja%ab atas perencanaan dan pelaksanaan audit
serta penyusunan rancangan laporan auditor, yang akan dikaji ulang dan
disetujui oleh manager auditor dan partner.3. &anager, &anager pada umumnya tidak berada dikantor klien untuk
melakukan audit secara harian. &anager dapat bertanggungja%ab atas
penyeliaan'superisori dua atau lebih perikatan audit sekaligus.. *ekan (partner), *ekan (partner) atau pemilik (o%ner) adalah orang yang
memiliki kantor akuntan publik. &ereka mengemban penuh atas kegiatan-
kegiatan kantor akuntan publik dan praktiknya serta memegang peran utama
dalam pengembangan klien.
+eberapa aturan mengenai audit sudah disusun di "merika Serikat yang meliputi
beberapa aturan penting seperti Sarbanes /ley "ct. Sarbanes-/ley "ct (S")
merupakan sebuah produk hukum (0ndang-0ndang) di "merika Serikat ("S) yang
mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan in1ormasi,termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. 2amun di ndonesia
baru sebagian kecil yang baru menerapkan aturan tersebut.
eran Securitas dan 4/change 5ommission dalam "kuntansi dan "uditing
Securitas and 4/changes 5ommission (S45) adalah badan pemerintah 1ederal yang
membantu menyediakan in1ormasi yang andal bagi inestor untuk membuat
keputusan inestasi. Securitas "ct tahun !633 mengharuskan sebagian besar
![Page 2: Auditing - Rmk Bab 2](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022100522/577c84451a28abe054b835bd/html5/thumbnails/2.jpg)
8/19/2019 Auditing - Rmk Bab 2
http://slidepdf.com/reader/full/auditing-rmk-bab-2 2/5
perusahaan yang berencana menerbitkan sekuritas baru kepada masyarakat agar
menyerahkan laporan registrasi kepada S45 untuk disetujui. Securitas 4/change "ct
tahun !63 memberikan perlindungan tambahan dengan mengharuskan
perusahaan publik dan lainnya untuk menyerahkan laporan tahunan yang terinci
kepada komisi ini. Komisi memeriksa kelengkapan dan memadai nya laporan
tersebut sebelum mengi7inkan perusahaan menjual sekuritas nya melalui bursasaham.
Funsi Pen!in AICPA (A"eri#$n Ins!i!u!e of Cer!i%e& Pu'i# A##oun!$n!s)
ara akuntan publik mendapat gelar 5" dari negara mereka masing-masing
berpraktik, tetapi ada pengaruh yang cukup besar dari organisasi pro1esional, yaitu
"merican nstitute o1 5ertifed ublic "ccountants ("5"). "5" menetapkan
standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta praktisi lainnya. "5"
memiliki %e%enang dalam menetapkan standard dan pembuatan aturan dalam lima
bidang utama yaitu8 Standar "uditing, Standar kompilasi dan reie%, Standar
atestasi lainnya, Standar konsultasi, Kode prilaku pro1essional.
!$n&$r Au&i!in *$n Ber$+u ,"u"
Standar auditing yang ditetapkan merupakan pedoman untuk membantu auditor
memenuhi tanggung ja%ab pro1esinya.
a. Standar 0mum!. "udit harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan teknis yang
memadai sebagai seorang auditor.$. "uditor harus mempertahankan sikap mental yang independen3. "uditor harus menerapkan kemahiran nya dalam melaksanakan audit dan
menyusun laporan.
b. Standar ekerjaan 9apangan!. "uditor membuat perencanaan pekerjaan dan menga%asi semua asisten$. "uditor harus memahami entitas serta lingkungannya.3. "uditor harus memperoleh bukti untuk membuktikan pendapat auditnya
dan menguatkan dari kesimpulan auditor.
c. Standar elaporan!. "uditor harus menyatakan pendapatnya apakah laporan keuangan telah
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum,$. "uditor harus mengidentifkasi dalam laporan auditor mengenai keadaan
dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selamaperiode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya
3. "uditor harus menyatakan pendapat jika pengungkapan yang in1ormati1
belum memadai.. "uditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara
keseluruhan didalam laporan audit.
!$n&$r Au&i!in In!ern$sion$
![Page 3: Auditing - Rmk Bab 2](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022100522/577c84451a28abe054b835bd/html5/thumbnails/3.jpg)
8/19/2019 Auditing - Rmk Bab 2
http://slidepdf.com/reader/full/auditing-rmk-bab-2 3/5
nternational Standards on "uditing (S") dikeluarkan oleh nternational "uditing
ractice 5ommittee ("5) dari nternational :ederal o1 "ccountants (:"5). "5
berusaha untuk meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di
seluruh dunia.
S" secara umum serupa dengan ;""S di ".S meskipun ada perbedaan. S" tidak
mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara yangmengatur audit atas in1ormasi keuangan atau in1ormasi lainnya.
Penen&$i$n Mu!u
Standar pengendalian &utu Kantor "kuntan ublik memberikan panduan bagi
kantor akuntan publik didalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang
dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh
De%an Standar ro1esional "kuntan ublik nstitut "kuntan ublik ndonesia (DS"
") dan "turan 4tika Kompartemen "kuntan ublik yang diterbitkan oleh ".
0nsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan oleh setiap K" pada semua
jenis jasa audit, atestasi dan konsultasi meliputi
!. independensi - meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi
harus mempertahankan independensi$. penugasan personel - meyakinkan bah%a perikatan akan dilaksanakan oleh
sta1 pro1esional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk
perikatan dimaksud3. konsultasi - meyakinkan bah%a personel akan memperoleh in1ormasi
memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat
pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan %e%enang
memadai. superisi - meyakinkan bah%a pelaksanaan perikatan memenuhi standar
mutu yang ditetapkan oleh K"<. pemekerjaan (hiring) - meyakinkan bah%a semua orang yang dipekerjakan
memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka
melakukan penugasan secara kompeten=. pengembangan pro1esional - meyakinkan bah%a setiap personel memiliki
pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi
tanggung ja%abnya. endidikan pro1esional berkelanjutan dan pelatihan
merupakan %ahana bagi K" untuk memberikan pengetahuan memadai bagi
personelnya untuk memenuhi tanggung ja%ab mereka dan untuk kemajuan
karier mereka di Kantor "kuntan ublik>. promosi (adancement) - meyakinkan bah%a semua personel yang terseleksi
untuk promosi memiliki kualifkasi seperti yang disyaratkan untuk tingkattanggung ja%ab yang lebih tinggi.
?. penerimaan dan keberlanjutan klien - menentukan apakah perikatan dari
klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan
terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki
integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence)6. inspeksi - meyakinkan bah%a prosedur yang berhubungan dengan unsur-
unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan e1ekti1
![Page 4: Auditing - Rmk Bab 2](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022100522/577c84451a28abe054b835bd/html5/thumbnails/4.jpg)
8/19/2019 Auditing - Rmk Bab 2
http://slidepdf.com/reader/full/auditing-rmk-bab-2 4/5
PAP
(!$n&$r Profesion$ A+un!$n Pu'i+)
0ntuk menjadi seorang akuntan publik yang pro1essional terdapat standarnya, yangbiasa disebut S". Dalam S" itu sendiri, terdapat aturan kode etik, S&, Standar
"udit, dan Standar perikatan reiu.
". Kode etik!. rinsip dasar etika pro1esi8 ntegritas, bjektiitas, Kompetensi,
kecermatan @ kehati-hatian, Kerahasiaan, rilaku pro1esional$. endekatan kerangka konseptual8 &embantu mengidentifkasi,
mengealuasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada
prinsip dasar etika pro1esi.3. "ncaman dan encegahan
a. "ncaman8 kepentingan pribadi, telaah pribadi, adokasi, kedekatan,
intimidasi.b. encegahan8 dibuat oleh pro1esi, perundang-undangan atau
peraturan dalam lingkungan kerja dan diterapkan oleh klien.+. S&
angggung ja%ab kantor akuntan public atas system pengendalian mutu untuk
perikatan audit dan reiu atas laporan keuangan, dan perikatan assurance
lainnya, serta perikatan lainnya. Suatu system pengendalian mutu terdiri dari
kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan S& ! dan prosedur
yang diperlukan untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap
kebijakan tersebut.
0nsur A unsur system pengendalian mutu8
!. anggung ja%ab pimpinan atas mutu dalam Kantor akuntan public$. Ketentuan etika pro1esi yang relean3. enerimaan dan keberlanjutan hub dengan klien dan perikatan tertentu. Sdm<. elaksanaan perikatan=. emantauan
![Page 5: Auditing - Rmk Bab 2](https://reader038.vdocuments.site/reader038/viewer/2022100522/577c84451a28abe054b835bd/html5/thumbnails/5.jpg)
8/19/2019 Auditing - Rmk Bab 2
http://slidepdf.com/reader/full/auditing-rmk-bab-2 5/5
Kantor akuntan public harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedurnya,
serta mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur tersebut pada personil kantor
akuntan public.