assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, · nomor : 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan...
TRANSCRIPT
i
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas karunia serta ridho-Nya,
sehingga dapat disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan
dokumen laporan dalam mengukur capaian kinerja yang merupakan tindak lanjut
dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara (PERMENPAN)
Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan telah menjadi dasar penyusunan LKIP
serta PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Berdasarkan peraturan di atas bahwa setiap satuan kerja diwajibkan
untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disajikan dalam 4 (empat) Bab.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) baik ditinjau dari
cara penyusunan, penyajian hasil kinerja dan sasaran kinerja kami rasakan masih
belum cukup sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari pihak yang terkait
yang sifatnya membangun untuk menjadi bahan perhatian pertimbangan dalam
perbaikan di masa yang akan datang, sehingga kami dapat memperbaiki dan
meningkatkan kualitas penyusunan ini.
Semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten menjadi cermin bagi kami untuk mengevaluasi kinerja Badan
Penghuubung Daerah selama satu tahun, sehingga pelaksanaan kinerja ke depan
agar lebih baik, produktif, efektif dan efisien, (good governance) baik dari aspek
keuangan maupun pelaksanaan kinerja yang optimal.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, Pebruari 2019
Plt. KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN
Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM
Pembina (IV/a)
NIP.19631124 200112 2 001
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari
pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun
2017- 2022.
Penyusunan LKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan
mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.
Dalam upaya merealisasikan good governance, Badan Penghubung Daerah Provinsi
Banten telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran dan mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan
dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun
2017-2022, maka Badan Penghubung Daerah telah melaksanakan 2 (dua) program
dalam periode tahun 2017-2022.
Visi Banten : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul
Karimah. Badan Penghubung Daeah membuat perencanaan strategis yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yang dituangkan dalam
dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2017 – 2022. Didalam Visi tersebut dijabarkan ke
dalam Misi yang terkait dengan Badan Penghubung Daerah yaitu : Menciptakan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya
kelembagaan
Pemerintah
Daerah
yang
berakhlakul
karimah dengan
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang
Akuntabel, Efektif
dan
Efisien
Meningkatkan
pelayanan
public yang
dilakukan
setiap
perangkat
daerah
Melakukan standarisasi
bisnis proses pada setiap
perangkat daerah dan
mendetailkannya pada
standard operasional dan
prosedur (SOP)
pelayanan, serta meminta
iii
efektif,
efesien,
transparan,
akuntabel, dan
sumber
daya apartur
yang
berintegritas,
berkompetensi
dan
melayani
masyarakat
Terwujudnya
Kompetensi
Aparatur
yang melayani
langsung
kepada
masyarakat
respon angket langsung
untuk menuju pelayanan
prima
Pelayanan Publik
Yang berkualitas
Meningkatkan
Fasilitasi,
Koordinasi
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
Sertifikas
Peningkatan Koordinasi, mediasi dan
fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan
Pada Tahun 2019 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten melaksanakan 2 (dua)
Program yaitu :
1). Program Tata Kelola Pemerintahan
2) Program Pembangunan Kemitraan
Dengan Indikator Kinerja:
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
TARGET
1 2 3 4 5
1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
Nilai 70.0
2 Pelayanan Publik Yang
berkualitas
Capaian Pelayanan Publik % 100.0
Dari jumlah target tahun 2019 Badan Penghubung Daerah telah merealisasikan dari
target tersebut dengan realisasi fisik yaitu sebesar 100 %. dengan 2 (dua) Program
yang di laksanakan yaitu Belanja Langsung 11 (sebelas) Kegiatan dengan 44 (empat
puluh empat ) tolok ukur serta Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai
berikut yaitu :
1) Belanja Tidak Langsung
2) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
iv
3) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
6) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
7) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dianggarakan
8) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah
9) Kegiatan Penyediaan Data Sektoral.
10) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat
11) Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12) Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.
v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................1
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................ 6
1.3 Kelembagaan ................................................................................................6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................23
2.1 Visi ................................................................................................23
2.2 Misi ........................................................................…………... 24
2.3 Tujuan ................................................................................................25
2.4 Sasaran Strategis ................................................................... 27
2.5 Penatapan Kinerja .................................................................. 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
3.1 Pengukuran Indikator Kinerja ................................................................32
3.2 Analisis Capaian Kinerja ................................................................38
3.3 Akuntabilitas Keuangan .......................................................... 54
BAB IV PENUTUP ................................................................................................60
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 1
1.1. LATAR BELAKANG
Lahirnya Provinsi Banten berawal terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten, Undang-undang ini pula yang melatar
belakangi lahirnya Kantor Penghubung Provinsi Banten yang sebelumnya telah terbit
Kepmendagri Nomor 24 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Penghubung Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 1993.
Kemudian terbentuklah Kantor Penghubung dengan Perda Nomor 34 Tahun 2002
Tentang Pembentukan dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung
Provinsi Banten dan Pergub Nomor 34 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata
Kerja Kantor Penghubung Provinsi Banten. Selanjutnya dirubah dengan Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur dengan peraturan sebagai berikut :
Kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor :
BAB I
PENDAHULUAN BaB
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 2
Selanjutnya dirubah berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 dengan
turunannya sebagai berikut :
Badan Penghubung Daerah merupakan unsur penunjang yaitu untuk menunjang
koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan
Pemerintah Pusat dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 yang tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 3
sehingga tidak memiliki tipologi. Badan Penghubung Daerah adalah lembaga yang
berkedudukan di Jakarta (Ibukota Negara) dengan posisi yang sangat strategis
sebagai penyangga ibukota disamping sebagai etalase dan show windowsnya juga
sebagai duta Banten di Jakarta .
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan
Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tersebut Badan Penghubung Daerah melaksanakan
tugas yaitu Membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan urusan
pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat dan membantu
Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
hubungan antarlemaga.
Pada saat ini Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Banten merupakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setingkat Eselon III tetapi peranan yang
dilakukan adalah setingkat Eselon II dengan beban tugas dan tanggung jawab yang
cukup besar, hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas kegiatan rutin dan pelaksanaan
program serta pelayanan, baik bersifat fungsional maupun sektoral dari tugas
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan.
Pada Tahun 2019 Badan Penghubung melaksanakan 2 Indikator Kinerja Program
yaitu :
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
TARGET
1 2 3 4 5
1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
Nilai 70.
2 Pelayanan Publik Yang berkualitas Capaian Pelayanan Publik % 100
Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program tersebut sasaran yang dicapai yaitu
Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitasi dan Pelayanan
Publik yang berkualitas.
Dalam usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan
bersih dari KKN, maka bedasarkan TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 4
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, pemerintah Indonesia
telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres ini kemudian
diperkuat dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi yang intinya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk melaksanakan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban
instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan PP
Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sistem
AKIP) merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyeleggara, peralatan, dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem AKIP
terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan
strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan
kinerja. Lkip Badan Penghubung Daerah Tahun 2018, Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Apartur Negara (PERMENPAN) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan telah
menjadi dasar penyusunan LKIP selama ini. Pada tahun 2018, telah disahkan
PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Berdasarkan peraturan di atas, setiap satuan kerja diwajibkan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP. LKIP adalah
bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakankepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Badan Penghubung Daerah adalah sebagai Wakil Pemerintah
Provinsi Banten untuk penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan
dengan pemerintah pusat berkewajiban pula untuk menyusun laporan tersebut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 5
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan LKIP yaitu untuk memenuhi kewajiban amanat Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara
(PERMENPAN) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian
Kinerja serta PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahsedangkan Tujuan Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2018. LKIP
tersebut adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja kegiatan Badan
Penghubung Daerah Provinsi Banten setiap akhir kegiatan serta permasalahan yang
dihadapi dengan harapan dapat menjadi bahan pengukuran tingkat keberhasilan
kinerja dan untuk mengetahui capaian kinerja sebagai berikut :
1). Kegiatan yang telah dilaksanakan;
2). Perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil
pengolahan dan evaluasi;
3). Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4). Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5). Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.
1.3 KELEMBAGAAN
a. Struktur Organisasi
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten,Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi
Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi,
administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F terdiri dari:
1) Kepala Badan;
2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelanggaran Pemerintah Daerah;
4) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 6
5) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.
Dengan digambarkan struktur organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi
Banten secara diagramatis sebagai berikut:
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Daerah Banten
Setingkat Eselon III a
1.1. KEPALA BADAN
Kepala Sub Bidang
Fasilitasi Pelayanan
Masyarakat
Kepala Sub Bagian Tata
Usaha
Kepala Sub Bidang Fasilitasi
Promosi, Investasi dan
Hubungan Kelembagaan.
Kepala Sub Bidang
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 7
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f Peraturan
Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah. Badan Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.
Badan Penghubung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan
koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan
Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.
Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi dan
kewenangan :
1) Pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah
dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah
Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
2) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
3) Pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;
4) Pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
Terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang perangkat
daerah bahwa berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017
bahwa uraian tugas Badan Penghubung adalah sebagai berikut :
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Penghubung Daerah mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan program kerja di lingkungan Badan Penghubung Daerah
berdasarkan rencana strategis Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 8
2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung
Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan
agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Badan Penghubung Daerah dengan cara
mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung
Daerah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan
serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;
5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan
mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya;
6) Merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi
Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Banten di Jabodetabek dan Mahasiswa
Banten di luar Provinsi Banten, Data dan Informasi, Promosi, Investasi dan
Hubungan Kelembagaan;
7) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan umum dan rumah
tangga;
8) Menyelenggarakan Pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini
Indonesia Indah;
9) Menyelenggarakan Pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;
10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah,
Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
11) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi
dalam pelaksanaan tugas;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Penghubung
Daerah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 9
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penghubung
Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
kinerja Badan Penghubung Daerah; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Badan Penghubung dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi Badan Penghubung Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan program
kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian
Tata Usaha;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata
Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;
5) Menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup
badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian
perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup
Badan Penghubung Daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 10
7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan
keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan
inventarisasi aset badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis
Badan Penghubung Daerah, bahan rencana pembangunan jangka
menengah daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan
pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan
Badan Penghubung Daerah;
11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Badan
Penghubung Daerah;
12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan lingkup Badan Penghubung Daerah;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 11
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :
a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang
Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang
Fasilitasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah dengan menguraikan pokok-
pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman
pelaksanaan;
6) Melaksanakan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah
di luar daerah Provinsi Banten serta melaksanakan fasilitasi apabila diminta
oleh DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, DPRD Kabupaten/Kota, Perangkat
Daerah Provinsi Banten di Jakarta;
7) Melaksanakan fasilitasi Kementerian/lembaga ke Banten;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 12
8) Mengoordinasikan kegiatan kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, dan
Sekretaris Daerah;
9) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Wisma Banten di Jakarta;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Penyelengaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang;
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat
a. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan bahan
perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi
serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Fasilitasi
Pelayanan Masyarakat.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat
berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang
Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 13
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang
Fasilitasi Pelayanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menginventarisasi, mensistematisasikan, menganalisis dan menyajikan
data dan informasi masyarakat Banten se– Jabodetabek dan Mahasiswa
Banten di luar Provinsi Banten;
6) Melaksanakan Fasilitasi pelayanan masyarakat Banten di Jabodetabek;
7) Melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa asal Banten di luar
daerah Provinsi Banten;
8) Melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan mahasiwa Banten di luar daerah
Provinsi Banten;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Pelayanan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Pelayanan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan :
a. Kepala Sub Bidang Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Badan Penghubung Daerah dalam penyusunan
bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,
koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang
Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 14
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sub
Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut :
1) Merencanakan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan
Hubungan Kelembagaan berdasarkan Program Kerja Badan Penghubung
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang
Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang
Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi
Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub Bidang
Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan dengan menguraikan
pokok-pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman
pelaksanaannya;
6) Mengoordinasikan, menginformasikan dan mengolah data tentang
promosi, Investasi, Kelembagaan dan informasi daerah;
7) Menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan-pertemuan
para calon investor baik dalam maupun luar negeri;
8) Melaksanakan pengelolaan Anjungan Daerah Banten di Taman Mini
Indonesia Indah;
9) Memberikan layanan informasi dalam aspek ekonomi, pembangunan
sosial, budaya dan pariwisata melalui media cetak dan elektronik;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 15
10) Melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan Perangkat
Daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar
daerah Provinsi Banten;
11) Melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan
data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
12) Melaksanakan fasilitasi pelestarian seni budaya Banten di Anjungan
Daerah Banten Taman Mini Indonesian Indah;
13) Melaksanakan koordinasi fasilitasi promosi kebudayaan dan kesenian
Banten yang diselenggarakan di luar daerah Provinsi Banten;
14) Mengoordinasikan kegiatan hubungan antar Lembaga Pemerintah,
Kementerian/Lembaga, dan Swasta maupun lembaga masyarakat;
15) Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah dengan
Lembaga Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan Swasta
maupun lembaga masyarakat;
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tertulis.
1.2. TUGAS POKOK DAN
b. Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hingga tahun 2019, Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten didukung oleh 47 orang pegawai yang terdiri dari 25 orang
berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 22 orang Tenaga Kerja Sementara (TKS).
Dari 25 orang pegawai yang berstatus ASN terdistribusi dalam 2 orang pegawai
dengan golongan ruang IV, 19 orang pegawai dengan golongan ruang III, serta 4
orang pegawai dengan golongan ruang II.
Berdasarkan jumlah jabatan struktural, hingga tahun 2018 dari 5 eselon yang
tersedia belum terisi sepenuhnya, dimana hal ini mencerminkan tugas-tugas pada
satuan organisasi telah terdistribusi secara optimal. Hingga tahun 2018, Kepala Sub
Bagian/Sub Bidang membawahi 10 pelaksana yang berstatus ASN, Sub Bidang
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 4 (empat) orang staf
berstatus ASN, Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat 3 (tiga) orang staf
berstatus ASN dan Sub Bidang Fasilitasi Promosi 4 (empat) orang berstatus ASN,
kondisi tersebut dirasakan kurang mendukung pencapaian efektifitas terhadap
pelaksanaan tugas pada tataran eselon IV, khususnya bila dikaitkan dengan beban
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 16
tugas yang ada maupun kebutuhan dan keanekaragaman koordinasi, kerjasama dan
pembinaan lembaga dan aktifitas promosi daerah yang perlu difasilitasi dan
diselenggarakan setiap tahunnya.
Tabel 1.2
Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten Menurut Golongan Ruang Tahun 2019
NO. GOLONGAN RUANG JUMLAH PEGAWAI
KET (Orang)
1 2 3 4
1 IV/E -
2 IV/D -
3 IV/C -
4 IV/B -
5 IV/A 2
6 III/D 5
7 III/C 2
8 III/B 7
9 III/A 5
10 II/D 2
11 II/C 1
12 II/B 1
13 II/A -
14 I/D -
15 I/C -
16 I/B -
17 I/A -
JUMLAH 25
Dengan keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Badan Penghubung, masih
perlunya pengembangan Sumber daya untuk mendukung kinerja teknis Badan
Penghubung sehingga diperlukan tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di
masa mendatang, dengan demikian dibutuhkannya peningkatan kompetensi
pegawai untuk mendukung peranan Badan Penghubung yang begitu komplek, baik
melalui peningkatan status pendidikan maupun keahlian fungsional, sedangkan pada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 17
bidang kesekertariatan diperlukan juga peningkatan kemampuan perencanaan
pembangunan, keuangan, kepegawaian, manajerial dan komunikasi.
Pada tahun 2019 Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung Daerah
menurut tingkat pendidikan :
Tabel 1.3
Jumlah dan Distribusi Pegawai Badan Penghubung
Provinsi Banten Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019
NO.
TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL
JUMLAH
PEGAWAI
(Orang)
KET
1 2 3 4
1 DOKTORAL (S3) -
2 MAGISTER (S2) 5
3 SARJANA (S1) 14
4 DIPLOMA/AKADEMI (DIII) 2
5 SMU/SMK 4
6 SMP -
7 SD -
JUMLAH 25
c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor yang menjamin kelancaran dan
keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi
Banten. Keberadaan kantor dan Wisma Banten berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya
No. 51 Jakarta Selatan, sedangkan Anjungan Daerah berlokasi di Taman Mini
Indonesia Indah. Kedudukan dan kondisi kantor tersebut dirasakan sangat penting
sebagai front office, sebagai Duta Banten di Jakarta, etalase, show windows Banten
di Jakarta, keberadaan tersebut secara rasional dapat berpengaruh terhadap
pencitraan Pemerintah Provinsi Banten di Jakarta sebagai pusat Ibu Kota Negara .
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten adalah wakil Banten di Jakarta
diperlukan kerjasama stakeholders/lembaga Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 18
Keberadaan kantor saat ini, terdiri dari ruang utama yang meliputi ruang kerja 1
(satu) Sub Bag Tata Usaha, 3 Sub Bidang, Ruang Rapat, Media Center, Loby, 2 toilet,
7 Kamar Wisma lantai 2, Ruang Makan Besement, Toilet, Pantry, Ruang Pimpinan,
Mushola, Teras, Gudang, pos satpam, taman, dan termasuk tempat parkir roda 2
(dua) dan Roda 4 (empat) yang memuat 12 (dua belas) kendaraan. Disamping itu,
dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, tersedia perpustakaan mini serta
perangkat audiovisual (TV, VCD, in focus, handy came, dan wireless tape).
Sebagai daya dukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur, sarana penunjang
operasionalnya juga perlu diperhatikan, hal ini dianggap penting karena kelancaran
dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mencakup administrasi,
kearsipan, perencanaan maupun pelayanan sangat membutuhkan dukungan
perangkat komputer, baik yang bersifat hardware maupun software. Di samping itu
terdapat pula harapan untuk mengembangkan sistem komputerisasi dalam
penyelenggaraan berbagai pelayanan pada Badan Penghubung Daerah Pemerintah
Daerah Provinsi Banten di masa mendatang.
Berdasarkan kondisi saat ini, jumlah perangkat komputer dan laptop yang tersedia
kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dimana bila
dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN yang berjumlah 25 orang. Dari jumlah
sarana yang ada, hampir rata-rata kondisinya sudah kurang baik (rusak), termasuk
kondisi printer.
Selanjutnya dalam mendukung kebutuhan mobilisasi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dan pelayanan fasilitasi
pimpinan, hingga tahun 2019 tersedia sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan roda
dua (sepeda motor) dan 6 (enam) unit kendaraan roda empat (Innova, Toyota
Kijang, Avanza, Xenia, Toyota Hi Ace). Keberadaan kendaraan roda empat, dalam
masa-masa tertentu dirasakan kurang mencukupi.
Adapun daftar dan kondisi sarana Kendaraan Dinas aparatur di Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten hingga Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 19
Tabel 1.4
Daftar Kendaraan Roda 2 Sarana dan Prasarana
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
NO NAMA/JENIS BARANG JUMLAH KONDISI KET
1. Kendaraan Roda 2 Honda
Supra
1 Baik Tahun
2003
2 Kendaraan Roda 2 Honda NF
125 TD
3 Baik Tahun
2007
3 Kendaraan Roda 2 Honda Vario 1 Baik Tahun
2009
4. Kendaraan Roda 2 Honda
Mega Pro
1 Baik Tahun
2009
5. Kendaraan Roda 2 Honda
EF02N 12M2 A/T
3 Baik Tahun
2015
Tabel 1.5
Daftar Kendaraan Roda 4 Sarana dan Prasarana
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
NO NAMA/JENIS BARANG JUMLAH KONDISI KET
1. Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang
Super KF 83 Long
1 Rusak
Berat
Tahun
2003
2. Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang
Inova Type E
1 Baik Tahun
2008
3. Kendaraan Roda 4 Toyota Avanza
Type E
1 Baik Tahun
2008
4. Kendaraan Roda 4 Daihatsu Xenia
Type R
1 Baik Tahun
2013
5. Kendaraan Roda 4 Toyota Hi Ace 1 Baik Tahun
2014
6. Kendaraan Roda 4 Toyota Kijang
Inova Type G A/T
1 Baik Tahun
2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 20
d. Keuangan
Pada Tahun anggaran 2019 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Target
retribusi Badan Penghubung Provinsi Banten tahun 2019 sebesar Rp. 113.000.000,-,.
dengan berupa retribusi dari sewa kamar wisma dan Ruang Rapat. Target retribusi
Wisma Banten tahun 2019 adalah sebesar Rp. 113.000.000,- Jumlah realisasi
pendapatan sd semester II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 91.750.000,- atau
81,19% dari target retribusi yang direncanakan dalam APBD Tahun 2019.
Anggaran Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 11.195.354.000,-. Anggaran Belanja
terbagi dua yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja
Langsung (BL) terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja
Modal. Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2019 sebesar Rp.
6.127.000.000,-. Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2019 sebesar Rp.
5.068.354.000,-. Belanja Langsung (BL) terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang
dan jasa serta belanja modal. Anggaran belanja pegawai pada Belanja Langsung (BL)
Tahun 2019 sebesar Rp. 119.600.000,-, anggaran belanja barang dan jasa sebesar
Rp. 4.785.102.500,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 163.651.500,-.
Realisasi Belanja Semester II Tahun 2019 sebesar Rp. 10.315.478.647,- atau 92,14%.
Realisasi Belanja terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan realisasi
Belanja Langsung (BL). Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Semester II Tahun
2019 sebesar Rp 5.653.568.711,- atau 92,27%. Realisasi Belanja Langsung sd
Semester II Tahun 2019 sebesar Rp. 4.661.909.856,- atau 91,98%. Realisasi Belanja
Langsung semester II Tahun 2019 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 119.600.000,-
atau 100,00%; realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.385.625.656,- atau
91,65%; sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp. 156.684.200,- atau 95,74%.
Realisasi anggaran dapat dilihar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Permendagri
13 (terdapat pada lampiran LRA).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 23
2.1. Perencanaan
Bertolak pada Visi Banten : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera
dan Berakhlakul Karimah. Badan Penghubung Daerah membuat perencanaan
strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun
yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2017 – 2022. Didalam
Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi yang terkait dengan Badan Penghubung
Daerah yaitu : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Kemudian misi tersebut dijabarkan dalam tujuan yang akan dicapai yaitu
Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif,
efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, sedangkan
sasarannya adalah Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan
Efisien
VISI: Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
Misi: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya
kelembagaan
Pemerintah
Daerah
yang
berakhlakul
karimah
dengan efektif,
efesien,
transparan,
akuntabel, dan
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang
Akuntabel, Efektif
dan
Efisien
Meningkatkan
pelayanan
public yang
dilakukan
setiap
perangkat
daerah
yang melayani
langsung
kepada
masyarakat
Melakukan standarisasi
bisnis proses pada setiap
perangkat daerah dan
mendetailkannya pada
standard operasional dan
prosedur (SOP)
pelayanan, serta meminta
respon angket langsung
untuk menuju pelayanan
prima
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
BaB
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 24
sumber
daya apartur
yang
berintegritas,
berkompetensi
dan
melayani
masyarakat
Terwujudnya
Kompetensi
Aparatur
Pelayanan Publik
Yang berkualitas
Meningkatkan
Fasilitasi,
Koordinasi
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
Sertifikas
Peningkatan Koordinasi, mediasi
dan fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan
Sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan atau capaian program dan kegiatan Badan
Penghubung telah dirumuskan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
1) Nilai IKM
2) Capaian Pelayanan Publik
NO OPD
IKU (eselon II)
dan OUTCOME
(eselon III)
Definisi Operasional Rumus Perhitungan
1 Badan
Penghu
bung
Indikator Kinerja Utama (esselon III)
1. Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi
terhadap penilaian IKM yaitu
antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas
dikonversikan dengan nilai dasar
25
IKM
=
IKM Unit Pelayanan x 25
Nilai
Pers
epsi
Nilai Interval
IKM
Nilai
Interval
Konvers
i IKM
Mutu
Pelaya
nan
Kinerja
Unit
Pelayana
n
1 1,00 – 1,75 25 –
43,75
D Tidak
Baik
2 1,76 – 2,50 43,76 –
62,50
C Kurang
Baik
3 2,51 – 3,25 62,51 –
81,25
B Baik
4 3,26 – 4,00 81,26 -
100
A Sangat
Baik
2. Capaian
pelayanan publik
Kepuasaan pelayanan
badan penghubung Sbg wakil dari
pemerintah daerah terhadap
lembaga dan masyarakat,
1) Indikator : jml lembaga yang dilayani dibagi
jml lembaga :
= %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 25
NO OPD
IKU (eselon II)
dan OUTCOME
(eselon III)
Definisi Operasional Rumus Perhitungan
2) Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang)
Nilai
Perseps
i
Jumlah
Masyarakat
yang dilayani
(Orang)
Mutu
Pelaya
nan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 >1000 A Sangat Baik
2 501-999 B Baik
3 <500 C Cukup
Indikator Kinerja Program (esselon IV)
1. Cakupan
koordinasi
Badan
Penghubung
Terhadap
Mitra Strategis
Prosentase Koordinasi Badan
Penghubung terhadap K/L,
Kedutaan Besar, OPD, Badan
Penghubung Perwakilan dan
Swasta
Jumlah yang dikoordinasikan :
Jumlah Persentase
=
%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 26
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung Periode Tahun 2017 – 2022 :
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Satuan TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9
1
Terwujudnya kelembagaan
Pemerintah Daerah yang
berakhlakul karimah dengan
efektif, efesien, transparan,
akuntabel, dan sumber daya
apartur yang berintegritas,
berkompetensi dan melayani
masyaraka
Tercapainya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang Akuntabel,
Efektif dan
Efisien
Capaian Laporan Kinerja
Pemerintah Provinsi
Banten Nilai 60 70 75 80 88 90
Pelayanan Publik Yang
berkualitas
Capaian Pelayanan
Publik % 100 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 27
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM SASARAN
URAIAN PAGU ANGGARAN/TARGET
BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) Rp. Rp. 6.127.000.000,
BELANJA LANGSUNG (BL) Rp. Rp. 5.136.000.000,
BTL + BL Rp. 11,195,354,000.00
RETRIBUSI (WISMA) Rp. 113.000.000,-
SILPA ANGGARAN KEGIATAN Rp. 11,195,354,000.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 28
Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Nilai
Skala)
3,31
Sasaran
Capaian Laporan Kinerja Pemerintaha Provinsi Banten
BB
Program Pembangunan Kemitraan (Capaian Pelayanan
Publik)
100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 30
2.2. Perjanjian Kinerja
Sebagai langkah awal, untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, disusun
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 oleh masing masing Subbid eselon III dan
IV dilingkungan Badan Penghubung Daerah yang selanjutnya ditetapkan ke
dalam Perjanjian Kinerja (PK) masing-masing adalah sebagai berikut :
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Eselon III
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 1 Program Tata
Kelola
Pemerintahan Nilai IKM skala 3.30
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah
Provinsi Banten Nilai BB
2 Program
Pembangunan
Kemitraan Cakupan koordinasi Badan Penghubung
Terhadap Mitra Strategis % 100.0
Perjanjian Kinerja subbid Eselon IV :
Program Pembangunan Kemitraan :
1. Subbid Pelayanan Masyarakat
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Pelayanan Masyarakat
Pelayanan terhadap masyarakat Banten di Jakarta
Orang 150.0
2 Sarasehan Masyarakat Banten di Jakarta Keg 1.0
3 Fasilitasi pembinaan masyarakat Asal Banten Keg 4.0
4
Rakor mahasiswa asal Banten Keg 1.0
2. Subbid Penyelenggaraan Pemda :
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan bulan 12.0
tamu dalam rangka Koordinasi, Raker dan
Kunker
2 Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan kali 2.0 tamu pada Event Nasional, Internasional dan
Kegiatan MPU, APPSI serta lainnya
3
Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Kabupaten Kota kali 1.0
se Provinsi Banten
4
Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Badan kali 1.0
Penghubung Daerah se Indonesia di Jakarta
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 31
5
Layanan Wisma dan Pengelolaan Wisma kali 1.0
3. Subbid Promosi, Investasi dan hubla :
NO
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1 2 3 4 5
1 Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Event 2.0
Jabodetabek
2 Partisipasi Dalam Rangka HUT Banten Event 1.0
3 Fasilitasi Pentas Seni dan Promosi di Event Event 2.0 Nasional & Regional
4 Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Kegiatan 2.0 Badan Penghubung Provinsi Banten
5 Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di Kegiatan 4.0 TMII
6 Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII Kegiatan 1.0
7 Fasilitasi Pelestarian Seni Budaya Banten di Kegiatan 1.0 Anjungan Banten TMII
8 Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan Kegiatan 1.0
4. Subag Tata Usaha :
NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Dokumen 17.0
2 Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
Dokumen 2.0
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Dokumen 3.0
4 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan
Dokumen 3.0
5 Penyusunan Perencanaan Program
dan Kegiatan Dokumen 9.0
6 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Dokumen 5.0
7 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perelengkapan dan Peralatan Kantor
Tahun 1.0
8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dan Anjungan Banten
Tahun 1.0
9 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 1.0
10
Pemeliharaan Inventaris Kantor Tahun 1.0
11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Operasional kantor Tidak tetap Tahun 1.0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 32
12 Penyediaan Barang Habis Pakai Tahun 1.0
13 Penyediaan Bahan Cetak Tahun 1.0
14
Penyediaan Makan dan Minum Kantor Tahun 1.0
15 Penyediaan Promosi dan Publikasi Tahun 1.0
16 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Tahun 1.0
17 Penyediaan BBM Tahun 1.0
18 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dokumen 3.0
19 Peningkatan Kompetensi Aparatur kegiatan 1.0
20 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah Tahun 1.0
21
Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tahun 1.0
22 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral
Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Dokumen 2.0
Daerah
23
Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah Dokumen 1.0
24 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Dokumen 2.0 Geospasial Tematik
25 Pengelolaan PPID Tahun 1.0
26 Peyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 1.0
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019 Hal 19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 30
3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam mengukur capaian kinerja pada
Tahun 2019 dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target indicator
kinerja dengan target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dengan
perjanjian kinerja Tahun 2019.
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah :
NO OPD
IKU (eselon II)
dan OUTCOME
(eselon III)
Definisi Operasional Rumus Perhitungan
1 Badan
Penghu
bung
Indikator Kinerja Utama (esselon III)
1. Nilai IKM Untuk memudahkan interpretasi
terhadap penilaian IKM yaitu
antara 25 - 100 maka hasil
penilaian tersebut diatas
dikonversikan dengan nilai dasar
25
IKM
=����� ��� �� ��� �� ��� � ��
����� � �� ��� ��� � ����� ���������
IKM Unit Pelayanan x 25
Nilai
Pers
epsi
Nilai Interval
IKM
Nilai
Interval
Konvers
i IKM
Mutu
Pelaya
nan
Kinerja
Unit
Pelayana
n
1 1,00 – 1,75 25 –
43,75
D Tidak
Baik
2 1,76 – 2,50 43,76 –
62,50
C Kurang
Baik
3 2,51 – 3,25 62,51 –
81,25
B Baik
4 3,26 – 4,00 81,26 -
100
A Sangat
Baik
2. Capaian
pelayanan publik
Kepuasaan pelayanan
badan penghubung Sbg wakil dari
pemerintah daerah terhadap
lembaga dan masyarakat,
1) Indikator : jml lembaga yang dilayani dibagi
jml lembaga :
=� ������� ��� �����
� �������� 100%
2) Capaian Masyarakat yang dilayani (Orang)
Nilai
Perseps
i
Jumlah
Masyarakat
yang dilayani
(Orang)
Mutu
Pelaya
nan
Kinerja Unit
Pelayanan
1 >1000 A Sangat Baik
2 501-999 B Baik
3 <500 C Cukup
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BAB 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 31
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Eselon III
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
SAT
TARGET
1 2 3 4 5
1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel
Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
Nilai 75
2 Pelayanan Publik Yang berkualitas Capaian Pelayanan Publik % 100
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penghubung Tahun 2019 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas
keberhasilan, kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, karena itu dengan segala kemampuan
daya dan upaya Kantor berusaha untuk melaksanakan pengukuran dan evaluasi
yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pengukuran
kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja
kebijaksanaan .
Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah, yang mempunyai tugas
membantu gubernur untuk melaksanakan fungsi sebagai penunjang Urusan
Pemerintahan (Kongkuren) yang menjadi kewenangan daerah, menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan,
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 32
Untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Badan Penghubung
bertugas membantu dalam memudahkan berkomunikasi dan memudahkan
administrasi antara daerah dengan pusat.
Badan Penghubung adalah termasuk Badan Daerah yang merupakan unsur
penunjang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan
demikian Badan Penghubung Daerah tidak termasuk Urusan Wajib ataupun urusan
pilihan. Sebagaimana Misi 1 dalam RPJMD yaitu Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance). Badan Penghubung diwajibkan ikut
serta dalam mendukung dan mensukseskan melalui program daerah dengan
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung
Daerah dalam kurun waktu 5 tahun.
Pada tahun 2019 Program Tata Kelola Pemerintahan dengan target IKM yaitu skala
3,30 dengan realisasi 3,30 dengan capaian sebesar 100 % yaitu tercapainya Laporan
Kinerja Pemerintah Provinsi Banten dari target tahun 2019 yaitu B oleh Kemenpan
RB. Sehingga Tercapainya sasaaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang
berkualitas sedangkan pada Indikator sasaran Pelayanan Publik yang berkualitas
yang diampuh oleh Badan Penghubung dengan Realisasi Fisk sebesar 100 % dari
target 97,31 % pada tahun 2019 dengan definisi operasional yaitu :
Target Realisasi Tahun 2019 :
- Jumlah Badan Penghubung Provinsi = 33 Badan Penghubung se Indonesia
- Jumlah Staekholder OPD terkait
Kinerja
= 5 OPD yaitu : Dinas PM PTSP, Dinas
Pariwisata, Dinas Indag, Biro ARTP
Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Kementerian K/L = 6 Kementerian dan lembaga
Realisasi Tahun 2019 :
- Jumlah Badan Penghubung Provinsi = 33 Badan Penghubung se Indonesia
- Jumlah Staekholder OPD terkait
Kinerja
= 5 OPD yaitu : Dinas PM PTSP, Dinas
Pariwisata, Dinas Indag, Biro ARTP,
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 33
- Kementerian K/L = 8 KL : Kemendagri, Bappenas,
Kemenpan RB, KPK, Kemenaker,
DPR RI, DPD RI, Setneg RI, Kemenkeu
Pada Tahun 2019 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten telah
menyelenggarakan urusan penunjang yaitu support bagi kegiatan OPD Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan) yaitu di
Jakarta dan Jabodetabek.
Tahun 2019 Badan Penghubung Daerah mendapatkan alokasi Anggaran kegiatan
murni sebesar Rp. 5,136,000,000.00 sedangkan pada alokasi kegiatan perubahan
Tahun 2019 sebesar Rp. 5,068,354,000.00 dengan dua program yaitu :
(1) Program Pembangunan Kemitraan dan
(2) Tata Kelola Pemerintahan.
NO PROGRAM /
KEGIATAN
TARGET ANGGARAN SISA
ANGGARAN RENCANA REALIASAI
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Program Tata Kelola
Pemerintahan
2,156,463,000.00 1,971,780,298.00
184,682,702.00
2 Program Pembangunan
Kemitraan 2,911,891,000.00 2,690,128,658.00
221,762,342.00
Untuk melaksanakan Fungsi penunjang, Badan Penghubung melaksanakan 2 (dua)
Indikator Kinerja dengan dengan 2 (dua) program dengan prioritas urusan
penunjang Kantor yaitu Capaian Pelayanan Publik dengan startegi Meningkatkan
Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan strategi tersebut
arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Penghubung dengan Peningkatan
Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga dapat
tercapai Pelayanan Publik pada Tahun 2019 dalam tabel 4.1 yaitu :
NO PROGRAM /
KEGIATAN
TARGET KINERJA HASIL
PELAKSANA
AN BADAN
PENGHUBU
NG
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM RPJMD
TARGET
2019
REALIAS
AI 2019
(1) (2) (3) (4) (5)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 34
1 Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Nilai IKM (satuan
Skala)
3.30 3,30 97,46
Capaian Laporan
Kinerja Pemerintah
Provinsi Banten
BB
2 Program
Pembangunan
Kemitraan
Capaian Pelayanan
Publik
100 97,31 97,31
Program Tata Kelola Pemerintahan :
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset Pada Tahun
2019 dengan Target Kinerja pada Tolok Ukur sebagai berikut :
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Target 17 Dokumen
Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) Target 2 Dokumen
Penyusunan Dokumen Pajak 3 Dokumen
Dari Realisasi fisik kegiatan tersebut telah mencapai 100 %,.
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Tahun 2019 dengan Target Pada
Tolok Ukur Kinerja sebagai berikut :
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Target 3 Dokumen
dengan realisasi 3 Dokumen yaitu : LKPJ, LPPD dan LKPj
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Target 9 Dokumen yaitu :
Perkin, Renja (2 Dok), RKA, RKAP, DPA, DPAP,Forum Renja
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Target 5 Dokumen yaitu :
Lapbul Progres Fisik, Lapbul SAKIP, Barjas, Tepra, Triwulan
Dari Realisasi Fisik Kegiatan tersebut telah mencapai 100 %
3. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Tahun 2019 dengan Target Pada
Tolok Ukur Kinerja sebagai berikut :
Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah Target 2 Dokumen
Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah Target 1 Dokumen
Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geopasial Tematik 2 Dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 35
Pengelolaan PPID Target 1 Tahun
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat 1 Tahun
Dengan Fisik Kegiatan sebesar 100 %
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan pengadaan sarana dan Pada Tahun 2019 dengan Target Kinera yaitu
: Pengadaan Pompa Air 600 Watt 1 paket, Lemari Es Type Comp 1 unit, Kursi
Kerja Staf 5 unit, Televisi 32 dan 43 Inci, Braket Standing 1 unit, Sound System 1
paket, Proyektor 3.200 im, Printer Laserjet M201N, Printer L4485, Hardisk
Eksternal 4 TB, Webcame Pro Stream, Camera CCTV Wireless 1 Paket, Secara
fisik, kegiatan tersebut telah mencapai 100%.
5. Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Tahun 2019
dengan Target Kinerja yaitu : Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dan
Anjungan Banten Target 1 Tahun yaitu : Pemeliharaan Gedung pada Badan
Penghubung Daerah Provinsi Banten 1 Paket, emeliharaan Instalasi Air yaitu
Sedot WC 1 paket/tahun, Mesin Air 1 unit/tahun, Pemeliharaan Inventaris
Kantor yaitu : AC Split 23 unit, AC Standing 3 unit, Printer 11 unit, Laptop 11 unit,
Personal Computer 11 unit, Mesin listrik/Genset 1 unit, Water heater 1 unit
Secara fisik, kegiatan tersebut telah mencapai 100%.
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur P Pada Tahun 2019 dengan Target
Kinerja yaitu :
Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Target 3 dokumen
Peningkatan Kompetensi Aparatur Target 1
Dari 2 (dua) Tolok Ukur tersebut untuk pengiriman sudah sesuai target capaian.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 36
Penguatan Kelembagan Badan Penghubung
7. Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur P Pada Tahun 2019 dengan Target
Kinerja yaitu :
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Target 3 dokumen
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Target 1 dokumen
Dari 2 (dua) Tolok Ukur tersebut untuk pengiriman sudah sesuai target capaian
Adapun pencapaian Indikator Badan Penghubung sehingga Sasaran Tercapainya
Penyelenggaraan Pemerintahan YangAkuntabel, Efektif dan Efisien dan Capaian
Pelayanan Publik dapat tercapai.
Program Pembangunan Kemitraan
Pada tahun 2019 Program Pembangunan Kemitraan diampuh oleh 3 Subbid yaitu :
1. Subbid Fasilitasi Penyelenggaraan Pemda dengan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemda dengan target Tolok Ukur Kinerja Pada Tahun 2019 yaitu :
Fasilitasi Pimpinan, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu dalam rangka
koordinasi, Raker dan Kunker target 12 bulan
Fasilitasi Pimpinan, Pejabat Pemda, Pusat dan Tamu pada Event Nasional,
Internasional dan Kegiatan MPU, APPSI serta lainnya 2 kali
Layanan Wisma dan Pengelolaan Wisma
Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Badan Penghubung Daerah se Indonesia di
Jakarta
Rakor Tim Pimpinan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
Dengan target Capaian Pelayanan Publik 100 % sedangkan realisasi kegiatan
pada tahun 2019 sebesar dengan Hasil Cakupan Koordinasi Badan Penghubung
terhadap Mitra Strategis target 100 % .
Dengan Hasil Kegiatan :
1. Layanan Pimpinan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 37
2. Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Pimpinan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten
tanggal 20 Maret 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 39
2. Subbid Fasilitasi Layanan Mayarakat dengan Kegiatan Layanan Masyarakat :
Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Asal Banten target 4 Kegiatan
Pelayanan terhadap masyarakat Banten di Jakarta target 1 Kegiatan
Rakor Mahasiswa Asal Banten target 1 Kegiatan
Sarasehan Masyarakat Banten di Jakarta target 1 Kegiatan
Dengan target Capaian Pelayanan Publik 100 % sedangkan realisasi kegiatan
pada tahun 2019 sebesar dengan Hasil Cakupan Koordinasi Badan Penghubung
terhadap Mitra Strategis target 100 % .
Dengan Hasil Kegiatan :
1. Rakor Mahasiswa Asal Banten dan Seminar Nasional Kebantenan di
Auditorium Sumardi IPB Bogor tanggal, 28 Pebruari 2019
2. Kerjasama Promosi dengan Mahasiswa yaitu Pentas Seni Budaya di luar
daerah di Monumen Serangan Umum tanggal 11 Oktober 2019 di Jogjakarta;
3. Sarasehan Masyarakat Banten di Jakarta tanggal 24 Oktober 2019.
4. Subbid Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Antar Lembaga dengan
Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Antar Lembaga dengan target Tolok
Ukur Kinerja Pada Tahun 2019 yaitu :
Bulan Promosi 8 Kabpaten/Kota di TMII target 1 Kegiatan
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek Target 2 Event
Fasilitasi Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan Banten TMII Target 1
Kegiatan
Fasilitasi Pentas Seni dan Promosi di Event Nasional & Regional 2 Event
Partisipasi Anjungan pada Kegiatan di TMII Target 4 Kegiatan
Partisipasi dalam Rangka HUT Banten Target 1 Event
Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Target 2
Kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 40
Kegiatan Penunjang Anjungan Banten Target 1 Kegiatan
Pada Tahun 2019 Capaian realisasi kegiatan 100 %
Dengan Hasil Kegiatan :
1. Festival Kuliner Khas Daerah dan Pameran Expo Nusantara
2. Pentas Seni di Jabodetabek : pada Event Gebyar Wisata dan Budaya 3.Nusantara
(GWBN) di Jakarta Convention Center (JCC) Tanggal 22 sd 30 Juni 2019.
4. Pentas Seni diluar daerah di Bali tanggal 18 Oktober 2019;
5. Rangkaian Perayaan HUT Banten ke-19 di Panggung Candi Bentar Taman Mini
“Indonesia Indah” (TMII), pada Sabtu malam (09 Oktober 2019) :
Mengundang dengan menghadirkan beberapa perusahaan asing dan tamu
undangan yaitu : 14 Duta Besar/perwakilan negara sahabat yang hadir antara
lain :
Afghanistan,
Venezuela,
Belarus,
Irak,
Maroko,
Guinea Bessau,
Belanda,
Bosnia,
Korea Selatan,
Serbia,
Palestina,
Suriname,
Ukraina dan
Etiopia s
Serta perusahaan dari China PT CNTIC (China National Trading Internasional
Corporation) dan PT. Citec Engineering Indonesia (Sinoma internasional)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 42
Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sasaran :
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten tahun 2019 terlaksana dengan baik, dengan rata-rata
pencapaian indicator kinerja 100 %. Capaian kinerja masing-masing program adalah
sebagai berikut :
URAIAN PAGU
ANGGARAN/TARGET
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)/FISIK
BELANJA TIDAK
LANGSUNG (BTL) Rp.
Rp. 6.127.000.000, Rp. 5.653.568.711,-
(92,27 %)
BELANJA LANGSUNG
(BL) Rp.
Rp. 5.136.000.000, 4.661.908.956,-
(90,77%)
BTL + BL Rp. 11,195,354,000.00 Rp. 10.315.477.667,-
(92,14%)
RETRIBUSI (WISMA) Rp. 113.000.000,- Rp. 91.750.000,-
(81,19 %)
SILPA ANGGARAN
KEGIATAN
Rp. 11,195,354,000.00 Rp. 879.876.333,-
(7,86 %)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 43
Program Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan (Nilai
Skala)
3,31 3,31
Sasaran
Capaian Laporan Kinerja
Pemerintaha Provinsi
Banten
BB
Program Pembangunan
Kemitraan (Capaian
Pelayanan Publik)
100 % 97.31%
Capaian Program
1. Manfaat fasilitasi/Pembuka yang dilakukan oleh Badan Penghubung
terhadap Kedutaan Besar :
Terselenggaranya kegiatan yang dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu : yaitu dengan mengundang Duta
Besar/ Perwakilan negara Sahabat dan para pengusaha untuk makan
malam bersama Sekaligus Ekspos Peluang investasi melalui pemutaran
Video dan dialog Interaktif yang digelar di Balai Panjang Museum
Indonesia TMII.
Memfasilitasi Komisi I DPRD Provinsi Banten sehingga terselenggaranya
pertemuan dengan ke Kedutaan Tunisia
2. Membuka Kerjasama dengan Angkasa Pura II terkait Promosi dan Informasi
Berupa : Fasilitasi Media Promosi Photo booth dan Media Promosi Lainnya di
Bandara Sokarno Hatta dengan di Tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pariwisata
untuk sarana dan media promosi untuk Banten yaitu OPD Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota
3. Terbentuknya Tim Promosi Provinsi Banten
4. Website Badan Penghubung Sebagai Media Informasi Provinsi Banten di Ibu
Kota Negara
5. Mensponsori Kegiatan Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet
yaitu kios informasi di Bandara Soekarno Hatta.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 44
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari Permasalahan, hambatan
ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Belum terbangunnya jaringan Promosi dan Informasi dengan berbagai pihak
yang lebih sinergis, berkesinambungan dan saling menguntungkan, sehingga
capaian kegiatan belum maksimal
2. Belum adanya Kepala Badan sehingga berdampak pada kinerja kurang
maksimal dan realiasi anggaran
3. Pada Acara Forum Renja Badan Penghubung Daerah belum sesuai keinginan
yang direncanakan, karena peserta yang hadir yaitu Stakeholder dan OPD
lainnya belum semuanya hadir sehingga terkait dengan pembahasan Rencana
Kerja dalam kaitan Suport kinerja Badan Penghubung terhadap OPD Provinsi
Banten, Kabupaten/Kota di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) belum
maksimal, permasalahan ini disebabkan karena khususnya OPD Provinsi Banten
belum memahami manfaat dan fungsi Badan Penghubung Daerah di Ibukota
Negara
4. Belum memiliki Database tentang Industri Besar dan Kecil, UMKM, Produk
Unggulan, Data Investasi sehingga support informasi terhadap Instansi Teknsi
yaitu : OPD Stakeholder, Kabupaten/Kota dan Kementerian Lembaga
mengalami kesulitan;
5. Belum terbina dan belum diberdayakannya komunitas masyarakat Banten oleh
Badan Penghubung yang ada di Jakarta dan Tidak adanya data komunitas atau
database masyarakat Banten di Jakarta (masyarakat asal Banten dan
mahasiswa asal banten di luar wilayah provinsi banten) akibatnya pelaksanaan
pelayanan masyrakat tidak maksimal;
6. Strategi Promosi belum maksimal dilakukan di tahun 2019 dikarenakan Fungsi
dari Badan Penghubung Daerah yang belum dipahami dan dimaksimalkan oleh
stakeholder (OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota, kementerian dan Lembaga
serta Swasta ataupun paguyuban)
7. Kurang bersinergi dengan OPD ataupun Kab/Kota dalam melakukan kegiatan
seperti Pameran produk unggulan, promosi bersama , baik membuat event
sendiri ataupun mengikuti event yang sudah ada seperti PRJ dan lainnya
sehingga promosi atau pun pameran pelaksanaannya efec dan sasaranya
kurang dirasakan
8. Promosi produk unggulan belum maksimal, baru berjalan promosi budaya dan
kesenian hal ini dikarenakan belum sinerginya program, kegiatan dan
kebijakan dengan dinas terkait baik Dinas INDAG, Dinas Koperasi dan UMKM,
ataupun DPMPTSP. Sementara untuk Promosi budaya dan Pariwisata sudah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 45
bersinergi dengan Dinas Pariwisata baik dengan Dinas Pariwisata Provinsi
ataupun Kabupaten/Kota.
9. Belum maksimalnya kunjungan ke Kementerian, Lembaga dan Swasta;
10. Terbatasnya akses untuk masuk ke kedutaan-kedutaan.
11. Kurangnya tenaga terampil Bahasa asing.
12. Melakukan join promosi dengan Angkasa Pura II agar dapat berpromosi di
Bandara Soekarno Hatta ataupun bandara lainnya.
13. Permintaan masyarakat dan arahan Bapak Sekda, Wisma Banten untuk
menjadi rumah singgah sekitar 30% dari jumlah kamar yang ada.
14. Kurangnya mengenalkan Produk Potensi Unggulan Terhadap calon Investor.
15. Kurangnya Suport Informasi terhadap Kementerian dan OPD Provinsi Banten
dan Kabupaten/Kota.
16. Kurangnya Suport Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Ibukota Negara
terhadap OPD Provinsi, Kabupaten/Kota.
17. Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga
Banten di Jabodetabek;
18. Belum ada data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
19. Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk
unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jatidiri Provinsi Banten
20. Kurangan maksimalnya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan
Kabupaten/Kota
21. Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standar
Operasional Prosedur
22. (SOP ) pelayanan
23. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih
sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
24. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih
sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 46
Prestasi dan Penghargaan Tahun 2019
Anjungan Daerah Banten meraih Juara 3 pada Lomba keindahan kebersihan
lingkungan & kesehatan wilayah provinsi anjungan termuda dalam rangka HUT
ke-43 Taman Mini "Indonesia Indah".
Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten meraih juara favorit 1 Lomba
Kreasi Marandang di "Festival Nusantara Marandang" yang digelar oleh
Pemprov Sumatera Barat di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu 2 Desember
2018.
Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Banten yaitu Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten
Dari Target Capaian 100 % dengan realisasi 97,31 % bahwa dalam Analsis Capaian
Kinerja Tahun 2019 pada Kegiatan Pelayanan Masyarakat Perlu dilakukan
penggabungan dengan kegiatan Penyelenggaran Pemerintah agar sasaran kegiatan
lebih maksimal dengan Output dan Outcam yang lebih terarah sehingga akan terjadi
sinkronisasi dan selaras dengan peranan masing masing yaitu pelayanan publik
terhadap pimpinan dan masyarakat, hal ini untuk lebih memudahkan dalam
pengukuran kinerja dan Untuk mengoptimalkan serta mengefektifkan dalam
Pencapaian Sasaran (Keselarasan RPJMD , RENSTRA, dan RENJA). Kegiatan
Pelayanan Masyarakat agar lebih menyentuh dan menguatkan terhadap
masayarakat di Ibu Kota Negara, bukan melaksanakan indicator sasaran output
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 47
Rakoor ataupun seminar sebagaimana hasil evaluasi dari Bappeda atas evaluasi LKIP
oleh KemenpanRB. Kegiatan Penyelenggaraan Pemda yaitu pelayanan pimpinan
dilakukan mengacu pada PP 18 Tahun 2016 yaitu untuk menunjang koordinasi
urusan pemerintah daerah dan pembangunan dengan pemerintah pusat di Ibukota
Negara bukan di luar Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Sedangkan kegiatan Promosi,
Investasi dan Hubungan Kelembagaan dilaksanakan mengacu bada PP 18 Tahun
2016 serta harus melaksanakan fungsi Badan yaitu fungsi penunjang. Pada kegiatan
tersebut perlu dilakukan perubahan nomen klatur kegiatan dan perlu dilakukan
pemisahan agar lebih seimbang pembagian tugas dan peranan sehingga masing
masing subid kaya fungsi dan peranan. Dari pelaksanaan Kinerja pada tahan 2018
yang dapat di informasikan adalah sebagai berikut :
Kegiatan Pelayanan Masyarakat dengan Program Pembangunan Kemitraan masih
terdapat Indikator Kinerja Kegiatan dalam tiga tahun berjalan yang termuat dalam
Renstra belum dilaksanakan dalam pelaksanaan yaitu Penyediaan Data Base
Masyarakat Banten di Jakarta dan Pelayanan terhadap masayarakat Banten di
Jakarta karna pelaksanaan anggaran belum mencukupi untuk dilaksanakan dalam 3
tahun berjalan.
Pada Indikator kegiatan Saresehan ke depan akan dilaksanakan 2 tahun satu kali
untuk itu perencanaan pada Renstra sudah dilakukan Revisi kegiatan, sedangkan
untuk memaksimalkan kegiatan perlu kirannya Uraian tugas yang ada untuk di revisi
yaitu Peraturan Gubernur tentang SOTK dan Uraian Tugas,
Fasilitasi Pembinaan Mahasiswa Asal Banten dilakukan dilaksanakan untuk
meningkatkan peran serta mahasiswa didalam pembangunan mengembangkan
kreatifitas Mahasiswa untuk mendukukung keikutsertaan Mahasiswa dalam
pembangunan Provinsi Banten dan kerjasama dalam tampilan, dalam
mempromosikan dan mengenalkan budaya dan potensi produk unggulan sdmber
daya alam. Pada tahun 2018 Badan penghbung melakukan kerjasama dengan
mahasiswa dalam tampilan Keluarga Mahasiswa Banten - Bogor (KMB Bogor)
bekerjasama dengan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten menyelenggarakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 48
3.3. AKUNTABILAS KEUANGAN
Secara umum pada akuntabilas Badan Penghubung Daerah tidak terdapat hambatan
dan kendala yang sifatnya strategis sehingga dapat berpengaruh secara signifikan
terhadap pencapaian target realisasi s.d Semester II Tahun Anggaran 2019 yang
telah ditetapkan. Berikut ini rekapitulasi realisasi kegiatan sampai dengan s.d
Semester II Tahun Anggaran 2019 :
1. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 6.127.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 5.653.568.711,- atau 92,27%. Hambatan dan kendala : Secara
umum anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) terealisasi lebih dari 90%.
Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 473.431.289,- berasal kekosongan dari
pejabat kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten. Kekosongan jabatan
pimpinan kepala Badan Penghubung yang selama ini dijabat rangkap oleh
Kasubag Tata Usaha menyebabkan Tunjangan Kinerja Kasubag Tata Usaha tidak
terserap. Tidak terserap anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) juga karena satu
orang staf pindah ke Kemenpora, Tidak terserapnya tambahan penghasilan
penatausahaan keuangan daerah (Pembantu Bendahara), Tambahan
Penghasilan berdasarkan obyektif Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, sisa
Pembulatan Gaji dan sisa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
2. Kegiata Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dianggarkan
sebesar Rp. 23.440.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.833.000,- atau 84,61%.
Hambatan dan kendala : Secara umum anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset terealisasi sebesar 84,61% tidak ada
hambatan dan kendala yang berarti. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.607.000,-
berasal dari sisa anggaran belanja narasumber yaitu anggaran esselon III menjadi
esselon IV. Sisa anggaran juga berasal dari sisa belanja penggandaan.
3. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dianggarkan sebesar Rp.
35.607.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.539.000,- atau 97,00%.Kegiatan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terealisasi sebesar 97,00% tidak ada
hambatan dan kendala yang berarti. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.068.000,-
berasal dari sisa anggaran uang saku tolok ukur Penyusunan Perencanaan
Program dan kegiatan Tahunan.
4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarakan
sebesar Rp. 163.651.500,- terealisasi sebesar Rp. 156.684.200,- atau 95,74%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 49
5. Secara umum anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
terealisasi sebesar 95,74%, tidak ada hambatan dan kendala yang berarti. Sisa
anggaran sebesar Rp. 6.967.300,- berasal dari efisiensi sisa kontrak kegiatan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan sebesar
Rp. 449.444.000,- terealisasi sebesar Rp. 408.909.779,- atau 90,98%. Hambatan
dan kendala : Secara umum tidak ada kendala dan hambatan dalam kegiatan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor karena dapat terealisasi sebesar
90,98%. Sisa anggaran sebesar 40.534.221,- karena adanya sisa belanja premi
asuransi, efisiensi kontrak, sisa belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
dan sisa belanja pemeliharaan instalasi air dimana digunakan sesuai kebutuhan.
7. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dianggarkan sebesar
Rp.1.512.032.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.396.317,- atau 92,35%. Hambatan
dan kendala : Secara umum tidak ada kendala dan hambatan dalam kegiatan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran karena dapat terealisasi sebesar
92,35%. Sisa anggaran sebesar Rp. 115.714.737,- berasal dari anggaran premi
asuransi kesehatan untuk tenaga kerja lapangan/honorer dimana anggaran
tersebut tidak bisa terserap karena kurang anggaran tersebut pada setiap
bulannya. Selain itu untuk belanja jasa tenaga kerja lapangan/honorer (anggaran
honorarium) tidak terserap 100% karena ada 2 tenaga honorer yang
mengundurkan diri sebanyak 2 orang pada pertengahan tahun. Sisa anggaran
kegiatan juga dari sisa belanja listrik dan Belanja Telepon/Faksimili/Internet.
8. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dianggarakan sebesar Rp.
34.889.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.888.800,- atau 62,74%. Hambatan dan
kendala : Secara umum tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, meskipun realisasi
kegiatan sebesar 62,74%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 13.000.200,- yaitu
berasal dari belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan yang tidak
terserap dan sisa belanja jasa narasumber. Untuk belanja pengiriman kursus-
kursus singkat/pelatihan yang tidak terserap karena adanya arahan dari
Inspektorat untuk tidak digunakan anggaran tersebut di luar jadwal ROK dan
adanya perubahan jadwal pengiriman kursus-kursus tersebut. Sisa anggaran
tersebut juga berasal dari sisa belanja jasa narasumber yang seharusnya
narasumber esselon III menjadi esselon IV.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 50
9. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah dianggarkan sebesar Rp.
558.037.500,- terealisasi sebesar Rp 518.116.616,- atau 92,85%. Hambatan
dan kendala : Secara umum tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam
pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah. Terdapat
sisa anggaran sebesar Rp. 39.920.884,- , sisa anggaran tersebut berasal dari
anggaran perjalanan dinas luar daerah. Realisasi Kegiatan Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar Daerah berdasarkan undangan yang ada.
10. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral dianggarkan sebesar Rp.
134.790.000,- terealisasi sebesar Rp. 133.840.000,- atau 99,30%. Secara umum
tidak ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral. Sisa anggaran sebesar Rp. 950.000,- berasal dari sisa
efisiensi kontrak.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dianggarakan sebesar Rp.
440.690.000,- terealisasi sebesar Rp. 385.183.906,- atau 87,40%. Hambatan dan
kendala : Secara umum tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam
pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sisa
anggaran sebesar Rp. 55.506.094,- berasal dari sisa perjalanan dinas dari tolok
ukur Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu dalam rangka
Koordinasi, Raker dan Kunker terutama pada bulan 55.506.094,00)Januari s.d
Maret 2019.
12. Kegiatan Pelayanan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 347.396.000,-
terealisasi sebesar Rp. 302.944.550,- atau 87,20%.
13. Hambatan dan kendala :
14. Secara umum tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan
kegiatan Pelayanan Masyarakat. Sisa anggaran sebesar Rp. 44.451.000,- berasal
dari efisiensi makanan dan minuman belanja perjalanan dinas pada pelaksanaan
kegiatan. Belanja perjalanan dinas berasal dari tiket pesawat yang tidak
digunakan Fasilitasi Pembinaan Mahasiswa asal Banten ke Provinsi Lampung.
Pada pelaksanaan Sarasehan Masyarakat Banten di Jakarta tidak digunakan
belanja sewa tenda karena adanya fasilitas gedung dari BKKBN Jakarta.
15. Kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan dianggarkan sebesar Rp
1.368.377.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.283.652.742,- atau 93,81%. Hambatan
dan kendala : Secara umum tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 51
pelaksanaan kegiatan Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan. Sisa
anggaran sebesar Rp. 84.724.258,- berasal dari tolok ukur Fasilitasi Pentas seni
dan promosi di event nasional dan regional yaitu belanja perjalanan dinas
berupa tiket pesawat sesuai penggunaan dan pemakaian pada saat acara. Sisa
anggaran kegiatan juga berasal efisiensi kontrak dan tidak terserapnya honor
penjaga bandara.
Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten
s.d Semester II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 91.750.000,- atau 81,19% dari
target yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 113.000.000,-.
Pendapatan Asli Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten berdasarkan objek
pendapatan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah yang berasal dari Wisma Banten
dengan keterangan sebagai berikut :
Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber pendapatan berasal
dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah s.d Semester II Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp. 91.750.000,- atau 81,19% dari target sebesar Rp. 113.000.000. Pendapatan
Retribusi Daerah Badan Penghubung Provinsi Banten berasal dari Retribusi Daerah
berupa sewa kamar penginapan dan sewa ruang rapat.
Hambatan dan Kendala : Tidak tercapainya target Pendapatan Badan Penghubung
Daerah Provinsi Banten antara lain :
Wisma belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten dan masyarakat Banten yang berkegiatan di Jakarta;
Kenaikan harga tiket pesawat mengakibatkan instansi yang biasa menyewa
mengalihkan kegiatannya ke daerah masing-masing;
Fasilitas wisma terbatas dan belum tersedia sarapan pagi;
Jumlah kamar wisma terbatas mengakibatkan pengunjung rombongan tidak
dapat tertampung;
Banyak hotel budget di sekitar Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
sehingga menimbulkan persaingan;
Banyak instansi mengurangi aktivitas kegiatannya yang memanfaatkan wisma
Banten pada bulan Ramadhan dan setelah libur Idul Fitri;
Belum semua masyarakat Banten mengetahui keberadaan wisma Banten di
Jakarta.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 52
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi
Banten Tahun 2019 menyajikan tingkat capaian keberhasilan maupun
kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Badan Penghubung Daerah
Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019. Berbagai capaian strategis
tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis
kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun beberapa kesimpulan yang
dapat diuraikan, sebagai berikut :
1. Capaian indikator kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Strategis 1,
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan
efisien merupakan capaian periode 1 Tahun 2019 sebesar target 3,30
dengan realisasi 3,30 atau 100 % at;
2. Capaian indikator kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Strategis 2,
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung merupakan
capaian periode 1 Tahun 2019 denga 100 % dengan realisasi 97,31 %
pada capaian program.
3. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) program dengan pagu anggaran kegiatan
sebesar Rp. 5.136.000.000 terrealisasi anggaran sebesar Rp.
4.661.908.956,- ,- dengan persentase 90,77 %. Dengan rincian sebagai
berikut :
URAIAN PAGU
ANGGARAN/TARGET
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)/FISIK
BELANJA TIDAK
LANGSUNG (BTL)
Rp.
Rp. 6.127.000.000, Rp. 5.653.568.711,-
(92,27 %)
BELANJA
LANGSUNG (BL) Rp.
Rp. 5.136.000.000, 4.661.908.956,-
(90,77%)
BAB IV
PENUTUP BaB
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 53
BTL + BL Rp. 11,195,354,000.00 Rp. 10.315.477.667,-
(92,14%)
RETRIBUSI (WISMA) Rp. 113.000.000,- Rp. 91.750.000,-
(81,19 %)
SILPA ANGGARAN
KEGIATAN
Rp. 11,195,354,000.00 Rp. 879.876.333,-
(7,86 %)
B. Permasalahan dan Kendala
1. Belum terbangunnya jaringan Promosi dan Informasi dengan berbagai
pihak yang lebih sinergis, berkesinambungan dan saling menguntungkan,
sehingga capaian kegiatan belum maksimal
2. Belum adanya Kepala Badan sehingga berdampak pada kinerja kurang
maksimal dan realiasi anggaran
3. Pada Acara Forum Renja Badan Penghubung Daerah belum sesuai
keinginan yang direncanakan, karena peserta yang hadir yaitu
Stakeholder dan OPD lainnya belum semuanya hadir sehingga terkait
dengan pembahasan Rencana Kerja dalam kaitan Suport kinerja Badan
Penghubung terhadap OPD Provinsi Banten, Kabupaten/Kota di Ibu Kota
Negara (Pusat Pemerintahan) belum maksimal, permasalahan ini
disebabkan karena khususnya OPD Provinsi Banten belum memahami
manfaat dan fungsi Badan Penghubung Daerah di Ibukota Negara
4. Belum memiliki Database tentang Industri Besar dan Kecil, UMKM,
Produk Unggulan, Data Investasi sehingga support informasi terhadap
Instansi Teknsi yaitu : OPD Stakeholder, Kabupaten/Kota dan
Kementerian Lembaga mengalami kesulitan;
5. Belum terbina dan belum diberdayakannya komunitas masyarakat Banten
oleh Badan Penghubung yang ada di Jakarta dan Tidak adanya data
komunitas atau database masyarakat Banten di Jakarta (masyarakat asal
Banten dan mahasiswa asal banten di luar wilayah provinsi banten)
akibatnya pelaksanaan pelayanan masyrakat tidak maksimal;
6. Strategi Promosi belum maksimal dilakukan di tahun 2019 dikarenakan
Fungsi dari Badan Penghubung Daerah yang belum dipahami dan
dimaksimalkan oleh stakeholder (OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota,
kementerian dan Lembaga serta Swasta ataupun paguyuban)
7. Kurang bersinergi dengan OPD ataupun Kab/Kota dalam melakukan
kegiatan seperti Pameran produk unggulan, promosi bersama , baik
membuat event sendiri ataupun mengikuti event yang sudah ada seperti
PRJ dan lainnya sehingga promosi atau pun pameran pelaksanaannya efek
dan sasaranya kurang dirasakan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 54
8. Promosi produk unggulan belum maksimal, baru berjalan promosi
budaya dan kesenian hal ini dikarenakan belum sinerginya program,
kegiatan dan kebijakan dengan dinas terkait baik Dinas INDAG, Dinas
Koperasi dan UMKM, ataupun DPMPTSP. Sementara untuk Promosi
budaya dan Pariwisata sudah bersinergi dengan Dinas Pariwisata baik
dengan Dinas Pariwisata Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.
9. Belum maksimalnya kunjungan ke Kementerian, Lembaga dan Swasta;
10. Terbatasnya akses untuk masuk ke kedutaan-kedutaan.
11. Kurangnya tenaga terampil Bahasa asing.
12. Melakukan join promosi dengan Angkasa Pura II agar dapat berpromosi
di Bandara Soekarno Hatta ataupun bandara lainnya.
13. Permintaan masyarakat dan arahan Bapak Sekda, Wisma Banten untuk
menjadi rumah singgah sekitar 30% dari jumlah kamar yang ada.
14. Kurangnya mengenalkan Produk Potensi Unggulan Terhadap calon
Investor.
15. Kurangnya Suport Informasi terhadap Kementerian dan OPD Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota.
16. Kurangnya Suport Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Ibukota
Negara terhadap OPD Provinsi, Kabupaten/Kota.
17. Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban
Warga Banten di Jabodetabek;
18. Belum ada data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
19. Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan
produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jatidiri Provinsi
Banten
20. Kurangan maksimalnya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan
Kabupaten/Kota
21. Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan
Standar Operasional Prosedur
22. (SOP ) pelayanan
23. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih
sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 55
24. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih
sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
C. Rekomendasi
1. Akan membuat Jaringan kerja di Ibukota Nagara dan Daerah yaitu Provinsi
Banten, Kabupaten/Kota dan Badan Penghubung Daerah se-Indonesia
2. Agar dapat segera di lakukan pengisian untuk Kepala Badan Definitif.
3. Badan Penghubung Daerah akan berusaha kembali untuk melaksanakan Forum
Renja yang mengundang Stakeholder dan OPD lainnya dalam membahas
perencanaan kinerja yang beririsan ataupun memerlukan suport/dukungan
kinerja Badan Penghubung di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan) dalam hal
pemerintahan dan pembangunan dan Diperlukan aturan yang mengatur
tentang pemanfaatan dan fungsi Badan Penghubung serta perhatian dari
pimpinan
4. Akan membuat Database tentang Industri Besar dan Kecil,UMKM, Produk
Unggulan, Data Investasi Tahun 2020 sedang dimulai Road show ke
KabupatenKota untuk mempersiapkan data;
5. Akan memetakan dan sebaran data informasi sebagai bahan pendukung data
sektoral komunitas masyarakat Banten di Ibukota Negara dan Tahun 2020
sudah di rencanakan kegiatan penyusunan database masyarakat adal banten di
jakarta Sebagai bahan pembuatan kebijakan pada kegiatan pelayanan
masyarakat agar setiap program lebih tepat sasaran dan sesuai dgn tujuan yg
ingin di capai;
6. Sosialisasi akan dilakukan terus oleh Badan Penghubung ke seluruh OPD
Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota agar dapat memahami dan memanfaatkan
keberadaan dari Badan Penghubung.
7. Akan bersinergi dengan OPD ataupun Kab/Kota dalam melakukan kegiatan
seperti Pameran produk unggulan, promosi bersama , baik membuat event
sendiri ataupun mengikuti event yang sudah ada seperti PRJ.
8. Promosi produk unggulan akan dimaksimalkan, serta akan disinergikan dengan
program kegiatan antara Badan Penghubung Daerah dengan Dinas INDAG,
Dinas Koperasi dan UMKM, ataupun DPMPTSP. Sedangkan untukPromosi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 56
Budaya dan Pariwisata sudah bersinergi dengan Dinas Pariwisata baik dengan
Dinas Pariwisata Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.
9. Mulai menginventarisir Kementerian dan Lembaga yang akan dikunjungi yaitu
terkait dengan pembangunan Banten Kementerian dan Lembaga yang akan di
follow up tahun 2020 yaitu: Bapenas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, BKPM, Deplu, Kementerian
Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Desa
Tertinggal.
10. Akan menguatkan kerjasama dengan Kedutaan Besar serta membuat kegiatan
yang akan melibatkan/mengundang duta besar ataupun investor
11. Merekrut tenaga ahli bahasa asing untuk Tahun 2020
12. Berkordinasi dengan Kabupaten/ Kota yang belum melakukan promosi dengan
Angkasa Pura II target dalam Tahun 2020 yaitu Kabupaten Pandeglang dan
Kota Tangerang.
13. Akan menjadi rumah singgah masyarakat Banten dan Rumah Singgah dalam
rangka dinas artinya Badan Penghubung akan membantu masyarakat Banten
dan membantu Penyelenggaran Pemda dalam rangka dinas di Ibukota negara
yang memerlukan bantuan penginapan dan bantuan lainnya yang termasuk
dalam tugas dan pokok serta unsur-unsur kewenangan Badan Penghubung.
14. Akan melaksanakan kegiatan Guide Wisata dan Investasi terhadap Kedutaan
Besar dan Investor.
15. Akan menguatkan Fungsi Informasi sebagai Pusat Informasi Banten di Ibu Kota
Negara (Pusat Pemerintahan) artinya Badan Penghubung menjadi
tempat/Media Informasi berfungsi sebagai penyerap Informasi di Pusat,
Daerah dengan mempublikasikan. Dengan melakukan kerjasama Jaringan
Komunikasi dan Informasi terhadap Kementerian, Lembaga, Swasta dan
Kedutaan,
16. Akan Mensupport, memfasilitasi dan membantu dalam melakukan
administrasi dengan Pemerintah Pusat, Kedutaan, Swasta dan lainnya artinya
Badan Penghubung Daerah akan membantu dan memfasilitasi dalam
dukungan admintrasi, koordinasi, mediasi/pendampingan di Jakarta. Fasilitasi
ditindaklanjuti oleh Badan Penghubung (terkait dengan kinerjanya)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Hal 57
17. Kedepan akan diupayakan data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban
Warga Banten di Jabodetabek
18. Akanditingkatkan jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan
Kabupaten/ Kota. Kedepan akan diupayakan data base investor/pengusaha
dalam dan luar negeri; Keterbukaan Informasi Pada Tahun 2019 Peringkat 9
dalam kategori Cukup Informatif
19. Akan diupayakan dan berkoordinasi dengan mitra OPD yang menangani
produk kesenian dan unggulan
20. Badan Penghubung harus menyusun SOP semua Kinerja
21. Perlu membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih
sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung
Daerah Tahun 2019 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi
untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.
Jakarta, Pebruari 2020
Plt. KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI BANTEN
Ir. TRIASGANI PURBASARI, MM
Pembina (IV/a)
NIP.19631124 200112 2 001