PowerPoint Presentation

INISIASI 6DEMOKRASI DAN EKONOMI INFORMASIMahasiswa S1 Ilmu Perpustakaan yang mengikuti tutorial online PUS4419 Aspek Hukum dan Bisnis Informasi, selamat bergabung dalam tutorial online Universitas Terbuka. Untuk pertemuan keenam ini kita akan membicarakan mengenai Demokrasi dan Ekonomi InformasiUndang-Undang PenyiaranPasal 28 F UUD 1945 dinyatakan bahwa: setiap orang berhak untuk berkomuikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Sistem penyiaran nasional diperlukan untuk menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia

Lembaga penyiaran sebagai media komunikasi massa mempunyai peran penting dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control, dan perekat sosialUndang-Undang PenyiaranSistem penyiaran nasional ini mencakup siaran melalui radio sebagai media komunikasi massa dengar dan saran melalui televisi sebagai komunikasi massa pandang dengar.

Perangkat hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang penyiaran:a. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Persb. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaranc. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Undang-Undang PenyiaranPokok Pikiran UU PenyiaranPenyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi baik lisan maupun tuliusanPenyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat Memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegaraMengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bidang penyiaranMemberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan partisipasi dalam memajukan penyiaran nasional Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat

Undang-Undang PenyiaranArah penyiaranMenjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nila agama serta jati diri bangsa Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasionalMenyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawabMemajukan kebudayaan nasionalUndang-Undang PenyiaranKedudukan KPI : merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Wewenang KPI : diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 Anggota KPI pusat dan daerah, masa jabatan 3 tahunKomisi Penyiaran Indonesia (KPI)Undang-Undang PenyiaranIsi siaran : memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2002 Siaran iklan baik di TV maupun radio terdiri atas siaran iklan niaga dan layanan masyarakat, harus menaati ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 32 Tahun 2002 Sensor Isi Siaran, Pedoman Sensor, dan Kriteria SensorPelaksanaan SiaranUndang-Undang PenyiaranUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): merupakan wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan warganya dalam melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung hukum bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sekadar eksistensi diri, ataupun meningkatkan taraf hidupnyaUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi ElektronikBerdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU KIPUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi ElektronikInformasiketerangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronikinformasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.Informasi PublikUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi ElektronikInformasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang;Keterbukaan informasi publik sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara/badan publik lainnya;Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi yang bercirikan informasi sebagai kekuatan, kebutuhan, dan aset yang berharga;Latar belakang UU KIPUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi Elektronikhak untuk mengetahui (right to know),hak untuk menghadiri pertemuan publik (right to observe/right to attend public meeting),hak untuk mendapatkan salinan informasi (right to abtain the copy/akses pasif),hak untuk diinformasikan tanpa harus ada permintaan (right to be informed/akses aktif),hak untuk menyebarluaskan informasi (right to be disseminate).Ruang Lingkup UU KIPUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi ElektronikAsas Keterbukaan InformasiUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi ElektronikSetiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publikInformasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatasSetiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta sederhanaInformasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umumMenjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publikMendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publikMeningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baikMewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkanMengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyakMengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsaMeningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitasUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi ElektronikTujuan Keterbukaan InformasiUU Keterbukaan Informasi Publik dan Transaksi ElektronikUU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):Cakupan Undang-Undang Informasi dan Transaksi ElektronikAsas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi ElektronikTujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi ElektronikInformasi Elektronik sebagai Alat Bukti yang SahSertifikasi dan Sistem ElektronikNama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak PribadiPerbuatan yang DilarangKetentuan Pidana

Ekonomi informasi merupakan pemahaman tentang bisnis yang berbasis teknologi informasi dalam arti luasDalam ekonomi informasi, yang menjadi persoalan adalah terjadi ledakan informasi (information explosion) sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual untuk memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.Kemampuan dan Ketersediaan Akses serta Kecepatan dan KetepatanInformasiAlasan memakai istilah ekonomi informasi:Tidak semua orang memiliki kesempatan mengakses informasi sehingga ada lembaga yang menjadi pialang (broker) informasiKonsekuensi agar informasi dapat disajikan secara cepat dan tepat bagi yang membutuhkanKemampuan dan Ketersediaan Akses serta Kecepatan dan KetepatanInformasiEkonomi digital dapat didefinisikan sebagai penggunaan secara luas (pervasif) terhadap teknologi informasi yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan telekomunikasi dalam setiap aspek perekonomian yang meliputi operasi internal organisasi (bisnis, pemerintahan, dan nirlaba); transaksi antarorganisasi; dan transaksi antara individu yang dapat bertindak baik sebagai konsumen, masyarakat, maupun organisasiKemampuan dan Ketersediaan Akses serta Kecepatan dan KetepatanInformasiKemampuan (ability) melakukan akses informasi perlu dilandasi dengan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skills). Kemampuan pengetahuan (knowledge) merupakan fondasi yang akan membangun keterampilan dan kemampuan. Pengetahuan terorganisasi dari informasi, fakta, prinsip, atau prosedur yang diterapkan membuat kinerja yang memadai dari pekerjaan.Kemampuan dan Ketersediaan Akses serta Kecepatan dan KetepatanInformasiketersediaan akses informasi menjadi keharusan. Artinya, informasi itu harus disediakan oleh badan publik atau swasta agar dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan. Kemampuan dan Ketersediaan Akses serta Kecepatan dan KetepatanInformasikecepatan dan ketepatan informasi tidak dapat dipisahkan dari sistem simpan dan temu kembali informasi. Pengetahuan dan informasi, baik cetak maupun digital, yang disimpan di perpustakaan, pusat informasi, clearing house, pusat dokumentasi, pusat referal, dan bank data, idealnya dapat ditemukan kembali dengan cepat, tepat, dan akurat. Kemampuan dan Ketersediaan Akses serta Kecepatan dan KetepatanInformasiDalam temu kembali informasi, prinsip relevansi menggunakan ukuran recall and precision. Recall adalah proporsi jumlah dokumen yang dapat ditemukan kembali oleh sebuah proses pencarian di sistem temu kembali informasi precision adalah proporsi jumlah dokumen yang ditemukan dan dianggap relevan untuk kebutuhan orang yang mencari informasiKemampuan dan Ketersediaan Akses serta Kecepatan dan KetepatanInformasiHarga InformasiDemikianlah pemaparan materi pertemuan 5, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila kurang paham silakan untuk membaca materi pokok Aspek Hukum dan Bisnis Informasi PUST4419Untuk pertemuan keenam akan dipelajari tentang Demokrasi dan ekonomi informasi

SELAMAT BELAJAR, SEMOGA SUKSES SELALU