Peraturan Perundang-undangan Transplantasi Ginjal

Transplantasi yang diadakan di Indonesia tentu memerlukan legalitas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Legalitas tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 23 tahun 1992 mengenai Kesehatan dan Peraturan Pemerintah N. 18 tahun 1981 mengenai Bedah Mayat Klinik dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Organ. Berikut hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengertian

"Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik."1 begitulah bunyi pasal 1 mengenai transplantasi pada UU No. 23 tahun 1992.

Tujuan

Pada UU No. 23 tahun 1992 pasal (33), dijelaskan pula bahwa transplantasi dilakukan dengan tujuan kemanusiaan yaitu penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, bukan untuk tujuan komersial seperti jual-beli organ yang marak terjadi di pasar-pasar gelap.1

Tenaga Kesehatan yang Berwenang

Pada UU No. 23 tahun 1992 pasal 34 disebutkan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan di sarana kesehatan tertentu oleh tenaga kesehatan yang telah mencapai kompetensi yang sesuai dan berwenang melakukannya dengan memperhatikan kesehatan donor dan persetujuan dari donor dan ahli waris atau keluarga donor.1 Lalu pada PP No. 18 tahun 1981 pasal (11) ayat (1) menyebutkan bahwa transplantasi alat atau jaringan tubuh anuia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Disebutkan juga pada pasal (2) dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan tidak boleh melakukan transplantasi.2

Donor

Peraturan mengenai donor diatur dalam PP No. 18 tahun 1981. Dalam PP tersebut pasal (1) disebutkan bahwa donor merupakan orang yang memberikan alat atau jaringan tubuhnya keada orang lain untuk keperluan kesehatan.2 pada pasal (15) ayat (1) dan (2) dalam PP tersebut dokter yang merawat dan dokter konsultan terlebih dahulu memberitahukan sifat operasi, akibat operasi, dan risiko operasi hingga pasien yakin benar dan menyadari arti sepenuhanya proses yang akan dilakukan lalu memberikan persetujuan kepada calon donor. Pada pasal (16) juga disebutkan bahwa donor dan keluarganya tidak berhak menerima imbalan apapun.2

Hukuman

Hukuman bagi yang melanggar peraturan mengenai transplantasi di atur dalam UU No. 23 tahun 1992 pasal (80) dan (81). Berikut hukuman yang diatur mengenai transplantasi:1

1. Pasal 80 ayat 3

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).1

2. Pasal 81 ayat 1

Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan segaja : a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh jula rupiah).1

3. Pasal 81 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja : mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 140.000.000,00 (scratus empat puluh juta rupiah).1

4. Pasal 82 ayat (1)

Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja : melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (scratus juta rupiah).1

Referensi:

1. UU No. 23 tahun 1992

2. PP No. 18 tahun 1981