aspek legal pelayanan...
TRANSCRIPT
ASPEK LEGALPELAYANAN KEBIDANAN
IRMA NURIANTI, SKM. M.Kes
UUD 1945
upaya pembangunan nasional yaitu
pembangunan disegala bidang guna
kepentingan, keselamatan, kebahagiaan dan
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara
terarah, terpadu dan berkesinambungan.
Aspek LegalUUD 1945
upaya pembangunan nasional yaitu
pembangunan disegala bidang guna
kepentingan, keselamatan, kebahagiaan dan
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara
terarah, terpadu dan berkesinambungan.
ASPEK LEGALPELAYANANKEBIDANAN
ASPEK LEGALPELAYANANKEBIDANAN
UU. No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Bahwa tujuan dari pembangunan kesehatan
adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan,
hidup sehat bagi setiap warga negara
Indonesia melalui upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif sebagai sumber daya
manusia yang berkualitas.
Bahwa tujuan dari pembangunan kesehatan
adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan,
hidup sehat bagi setiap warga negara
Indonesia melalui upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif sebagai sumber daya
manusia yang berkualitas.
Bidan erat hubungannya dengan penyiapan
sumber daya manusia. Karena pelayanan
bidan meliputi pelayanan kesehatan wanita
dan memantau tumbuh kembang balita
Visi pembangunan kesehatan Indonesia sehat
2010 adalah derajat kesehatan yang optimal
dengan strategi paradigma sehat
Bidan erat hubungannya dengan penyiapan
sumber daya manusia. Karena pelayanan
bidan meliputi pelayanan kesehatan wanita
dan memantau tumbuh kembang balita
Visi pembangunan kesehatan Indonesia sehat
2010 adalah derajat kesehatan yang optimal
dengan strategi paradigma sehat
Ketetapan hukum yang mengatur hak dan
kewajiban seseorang yang berhubungan erat
dengan tindakan
pengabdiaannya.
Tujuan
Untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh bidan secara hukum
LEGISLASIKetetapan hukum yang mengatur hak dan
kewajiban seseorang yang berhubungan erat
dengan tindakan
pengabdiaannya.
Tujuan
Untuk memberikan perlindungan kepada
masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan oleh bidan secara hukum
Fungsi …..
Menjamin perlindungan
masyarakat pengguna jasa dan
profesi itu sendiri
Dalam pemberian pelayanan
yang profesional
Menjamin perlindungan
masyarakat pengguna jasa dan
profesi itu sendiri
Dalam pemberian pelayanan
yang profesional
Next
Persyaratan
Registrasipengakuan kewenanganSertifikasipengakuan kompetensiLisensiPemberian Izin
Registrasipengakuan kewenanganSertifikasipengakuan kompetensiLisensiPemberian Izin
UU No. 23 Tahun 1992 Tentang KesehatanUU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Ketentuan UmumPasal 1Tenaga kesehatan adalah setiap orang
yang mengabdikan diri dalam bidangkesehatan serta memiliki pengetahuandan atau keterampilan melalui pendidikandibidang kesehatan yang untuk jenistertentu memerlukan kewenagan untukmelakukan upaya kesehatan.
Ketentuan UmumPasal 1Tenaga kesehatan adalah setiap orang
yang mengabdikan diri dalam bidangkesehatan serta memiliki pengetahuandan atau keterampilan melalui pendidikandibidang kesehatan yang untuk jenistertentu memerlukan kewenagan untukmelakukan upaya kesehatan.
PasalPasal 53531.1. TenagaTenaga kesehatankesehatan berhakberhak memperolehmemperoleh
perlindunganperlindungan hukumhukum dalamdalammelaksanakanmelaksanakan tugastugas sesuaisesuai dengandenganprofesinyaprofesinya..
2.2. TenagaTenaga kesehatankesehatan dalamdalam melakukanmelakukantugasnyatugasnya berkewajibanberkewajiban untukuntuk mematuhimematuhistandarstandar profesiprofesi dandan menghormatimenghormati hakhakpasienpasien..
PasalPasal 54541.1. TerhadapTerhadap tenagatenaga kesehatankesehatan yangyang
melakukanmelakukan kesalahankesalahan atauatau kelalaiankelalaiandalamdalam melaksanakanmelaksanakan profesinyaprofesinya dapatdapatdikenakandikenakan tindakantindakan sipilsipil
2.2. penemuanpenemuan adaada tidaknyatidaknya kesalahankesalahan atauataukelalaiankelalaian sebagaimanasebagaimana yangyang dimaksuddimaksuddalamdalam ayatayat (1)(1) ditentukanditentukan oleholeh MDTKMDTK
PasalPasal 53531.1. TenagaTenaga kesehatankesehatan berhakberhak memperolehmemperoleh
perlindunganperlindungan hukumhukum dalamdalammelaksanakanmelaksanakan tugastugas sesuaisesuai dengandenganprofesinyaprofesinya..
2.2. TenagaTenaga kesehatankesehatan dalamdalam melakukanmelakukantugasnyatugasnya berkewajibanberkewajiban untukuntuk mematuhimematuhistandarstandar profesiprofesi dandan menghormatimenghormati hakhakpasienpasien..
PasalPasal 54541.1. TerhadapTerhadap tenagatenaga kesehatankesehatan yangyang
melakukanmelakukan kesalahankesalahan atauatau kelalaiankelalaiandalamdalam melaksanakanmelaksanakan profesinyaprofesinya dapatdapatdikenakandikenakan tindakantindakan sipilsipil
2.2. penemuanpenemuan adaada tidaknyatidaknya kesalahankesalahan atauataukelalaiankelalaian sebagaimanasebagaimana yangyang dimaksuddimaksuddalamdalam ayatayat (1)(1) ditentukanditentukan oleholeh MDTKMDTK
PP No. 32 tahun 1996 Tentang Tenaga KesehatanPasal 4• Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya
kesehatan setelah tenaga kesehatan yangbersangkutan memiliki izin dari menteri.
Pasal 21• Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenagakesehatan.
Pasal 24• Perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan yang
melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesitenaga kesehatan.
PP No. 32 tahun 1996 Tentang Tenaga KesehatanPasal 4• Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya
kesehatan setelah tenaga kesehatan yangbersangkutan memiliki izin dari menteri.
Pasal 21• Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenagakesehatan.
Pasal 24• Perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan yang
melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesitenaga kesehatan.
Prinsip Utama Registrasi TenagaBidan
Kendali mutuStandarisasi kompetensi tenaga bidanPerlindungan terhadap masyarakatPerlindungan terhadap tenaga bidanPeningkatan kualitas pelayanankebidananTertib administrasiLegalitas bagi tenaga bidanAkuntabilitas profesi ?
Kendali mutuStandarisasi kompetensi tenaga bidanPerlindungan terhadap masyarakatPerlindungan terhadap tenaga bidanPeningkatan kualitas pelayanankebidananTertib administrasiLegalitas bagi tenaga bidanAkuntabilitas profesi ?
Rekomendasi Organisasi Profesi
Rekomendasi yang diberikanorganisasi profesi setelah terlebihdahulu dilakukan penilaian kemampuankeilmuan dan keterampilan keilmuandan keterampilan, kepatuhan terhadapkode etik profesi serta kesanggupanmelakukan praktek profesi.
Rekomendasi yang diberikanorganisasi profesi setelah terlebihdahulu dilakukan penilaian kemampuankeilmuan dan keterampilan keilmuandan keterampilan, kepatuhan terhadapkode etik profesi serta kesanggupanmelakukan praktek profesi.
Tujuan Uji Kompetensi
Penilaian penguasaan pengetahuan,sikap dan keterampilan sesuai denganstandar
Tenaga bidan memiliki kompetensisesuai standar
Tenaga bidan memeliharakompetensinya
Penilaian penguasaan pengetahuan,sikap dan keterampilan sesuai denganstandar
Tenaga bidan memiliki kompetensisesuai standar
Tenaga bidan memeliharakompetensinya
Ketentuan uji Kompetensi
Instrumen terstandarAspek uji kompetensiKriteria pengujiTempat uji kompetensi terstandarAdministrasi uji kompetensiTindak lanjut uji kompetensiPersyaratan administrasiBagi yang tidak lulus bisa ikut uji ulangDua kali tidak lulus, harus ikut programpembinaan atau pelatihan
Instrumen terstandarAspek uji kompetensiKriteria pengujiTempat uji kompetensi terstandarAdministrasi uji kompetensiTindak lanjut uji kompetensiPersyaratan administrasiBagi yang tidak lulus bisa ikut uji ulangDua kali tidak lulus, harus ikut programpembinaan atau pelatihan
Keterampilan yang dinilaiKeterampilan yang dinilai
Penyuluhan danPenyuluhan dankonselingkonselingPelayanan kebidananPelayanan kebidanan
pada ibu dan anakpada ibu dan anakPelayanan kontrasepsiPelayanan kontrasepsi
Penyuluhan danPenyuluhan dankonselingkonselingPelayanan kebidananPelayanan kebidanan
pada ibu dan anakpada ibu dan anakPelayanan kontrasepsiPelayanan kontrasepsi
Registrasi•Sebuah proses dimana seorang tenaga profesiharus mendaftarkan dirinya pada suatu badantertentu secara periodik guna mendapatkankewenangan dan hak.Registrasi Bidan
Proses pendaftaran, pendokumentasian danpengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakanmemenuhi minimal kompetensi inti atau standarminimal yang ditetapkan, sehingga secara fisikdan mental mampu melaksanakan praktekprofesi.
•Sebuah proses dimana seorang tenaga profesiharus mendaftarkan dirinya pada suatu badantertentu secara periodik guna mendapatkankewenangan dan hak.Registrasi Bidan
Proses pendaftaran, pendokumentasian danpengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakanmemenuhi minimal kompetensi inti atau standarminimal yang ditetapkan, sehingga secara fisikdan mental mampu melaksanakan praktekprofesi.
Tujuan UmumMelindungi masyarakat dari mutu pelayanan
profesi
Tujuan Khusus• Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam
mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dantehnologi yang berkembang pesat.
• Meningkatkan mekanisme yang objektif dankomprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktek
• Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
Melindungi masyarakat dari mutu pelayananprofesi
Tujuan Khusus• Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam
mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dantehnologi yang berkembang pesat.
• Meningkatkan mekanisme yang objektif dankomprehensif dalam penyelesaian kasus malpraktek
• Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
Tata Cara Registrasi
BIDAN Ka. Dinkes Propinsi
1. Registrasi Awal Mulai Thn 2004
BIDAN Ka. Dinkes Propinsi
BIDAN Dinkes Kab/kota &IBI Kab / Kota
IBI Propinsi
Dinkes Propinsi
SIB
Registrasi ulang6 bulan sebelumberakhir masaberlaku SIB
Dinkes Kab/Kota,IBI kab / Kota
IBI PropinsiIBI Propinsi
DinkesPropinsi
SIB
Syarat SIPB
a. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisirb. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang
memiliki Surat Izin Praktik;c. Surat pernyataan memiliki tempat praktikd. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3
(tiga ) lembar; dane. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
SIPB sebagaimana hanya diberikan untuk 1(satu) tempat praktik.
(Kepmenkes 149/2010)
a. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisirb. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang
memiliki Surat Izin Praktik;c. Surat pernyataan memiliki tempat praktikd. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3
(tiga ) lembar; dane. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
SIPB sebagaimana hanya diberikan untuk 1(satu) tempat praktik.
(Kepmenkes 149/2010)
LisensiProses administrasi yang dilakukan oleh
pemerintah atau yang berwenang berupa suratizin praktek yang diberikan kepada tenaga profesiyang telah terregistrasi untuk melakukanpelayanan secara mandiri sesuai denganketentuan yang berlaku.
TujuanUntuk membatasi pemberian kewenangan, serta
uji kompetensi untuk meyakinkan klien.
Proses administrasi yang dilakukan olehpemerintah atau yang berwenang berupa suratizin praktek yang diberikan kepada tenaga profesiyang telah terregistrasi untuk melakukanpelayanan secara mandiri sesuai denganketentuan yang berlaku.
TujuanUntuk membatasi pemberian kewenangan, serta
uji kompetensi untuk meyakinkan klien.
Otonomi Dalam PelayananKebidanan
Pendidikan dan pelatihanberkelanjutanPengembagan ilmu dan tehnologidalam kebidananAkreditasiSertifikasiRegistrasiUji kompetensiLisensi
Pendidikan dan pelatihanberkelanjutanPengembagan ilmu dan tehnologidalam kebidananAkreditasiSertifikasiRegistrasiUji kompetensiLisensi
Beberapa dasar dalamBeberapa dasar dalamotonomi pelayanan kebidananotonomi pelayanan kebidanan
Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002tentang registrasi dan praktik bidantentang registrasi dan praktik bidan
Standar Pelayanan KebidananStandar Pelayanan Kebidanan UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentangUU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang
KesehatanKesehatan PP No. 32/Tahun 1996 tentang KesehatanPP No. 32/Tahun 1996 tentang Kesehatan Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001
tentang organisasi dan Tata Kerja depkestentang organisasi dan Tata Kerja depkes UU No.22/1999 tentang otonomi daerahUU No.22/1999 tentang otonomi daerah UU No. 13 tahun 2003 TentangUU No. 13 tahun 2003 Tentang
KetenagakerjaanKetenagakerjaan UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung danUU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan
transplantasitransplantasi
Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002tentang registrasi dan praktik bidantentang registrasi dan praktik bidan
Standar Pelayanan KebidananStandar Pelayanan Kebidanan UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentangUU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang
KesehatanKesehatan PP No. 32/Tahun 1996 tentang KesehatanPP No. 32/Tahun 1996 tentang Kesehatan Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001
tentang organisasi dan Tata Kerja depkestentang organisasi dan Tata Kerja depkes UU No.22/1999 tentang otonomi daerahUU No.22/1999 tentang otonomi daerah UU No. 13 tahun 2003 TentangUU No. 13 tahun 2003 Tentang
KetenagakerjaanKetenagakerjaan UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung danUU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan
transplantasitransplantasi
Terima kasih..Terima kasih..