asia tenggara - present asteng myanmar kelompok
DESCRIPTION
Nuklir MyanmarTRANSCRIPT
HUBUNGAN INTERNASIONAL DI ASIA TENGGARA
“ SEANWFZ DAN DINAMIKA PROYEK PENGEMBANGAN
SENJATA NUKLIR MYANMAR” Kelompok 2 :
ISU KEAMANANChintia Pratiwi 0810851002Siti Oktovani 0810852015Amelia Khaira 0810852024
Nuzul Fithra Yesya 0810852031
SEJARAH DAN DINAMIKA MUNCULNYA KAWASAN
BEBAS NUKLIR ASIA TENGGARA
(SEANWFZ – SOUTHEAST ASIAN NUCLEAR WEAPONS
FREE ZONE TREATY)
Deklarasi ZOPFAN - Zone of Peace, Freedom And Neutrality Declaration yang ditandatangani di Kuala Lumpur tahun 1971.
Pedoman pelaksanaan ZOPFAN dirumuskan lebih lanjut pada April 1972. Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty Of Amity And Cooperation/TAC) salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah TAC.
Prinsip -prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) antara lain prinsip ‘non-interference’ dan penggunaan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik yang timbul diantara negara-negara penandatangan TAC.
cont’ Komponen utama dari ZOPFAN yang dituju oleh
ASEAN adalah pembentukan SEANWFZ
SEANWFZ merupakan suatu kesepakatan di
antara sepuluh negara anggota ASEAN untuk
mengamankan kawasan Asia Tenggara dari
penggunaan nuklir.
Ditandatangani pada Desember 1995, dan
mulai berlaku pada 27 Maret 1997.
SEANWFZ mewajibkan negara - negara anggota untuk tidak
mengembangkan, memproduksi, atapun membeli, serta
mempunyai atau menguasai senjata nuklir, pangkalan senjata
nuklir, ataupun melakukan uji coba atau menggunakannya
baik di dalam maupun diluar kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, negara tidak diperbolehkan meminta ataupun
menerima bantuan berkenan dengan nuklir oleh negara
manapun dan juga tidak menyediakan sumber daya atau
material khusus ataupun perlengkapan kepada negara
persenjataan non nuklir dimanapun juga (non nuclear weapon
state-NNWS), terkecuali negara tersebut telah memenuhi
perjanjian keselamatan dengan The International Atomic
Energy Agency.
Traktat SEANWFZ ini disertai protokol yang merupakan suatu
legal instrument mengenai komitmen negara ASEAN dalam
upayanya memperoleh jaminan dari negara yang memiliki
senjata nuklir (Nuclear Weapon State/NWS) bahwa mereka akan
menghormati Traktat SEANFWZ dan tidak akan menyerang
negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Upaya-upaya negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan
traktat SEANWFZ di tingkat internasional salah satunya adalah
dengan diakuinya traktat tersebut melalui resolusi Majelis Umum
PBB pada tanggal 10 Januari 2008 dengan nomor A/Res/62/31
dengan perolehan suara 174 negara mendukung termasuk Rusia
dan China sebagai negara anggota Dewan Keamanan PBB, 1
negara menolak yaitu Amerika Serikat dan 5 negara abstain
yaitu Inggris, Perancis, Israel, Palau dan Micronesia.
SEANWFZ dan Nuklir Myanmar Hingga saat ini, pemerintah Myanmar
masih bersikukuh bahwa negaranya tidak sedang mengembangkan proyek senjata nuklir, dan berdalih hanya menggunakan nuklir untuk tujuan damai
Negara-negara ASEAN berupaya untuk membawa Myanmar ke meja perundingan dan menjelaskan bahwa masalah nuklir Myanmar bukan hanya masalah internal negaranya saja, namun juga menyangkut keamanan kawasan Asia Tenggara.
Perjanjian Non-proliferasi senjata nuklir (NPT) yang
ditandatangani oleh Myanmar pada tahun 1992 merupakan instrumen legal utama yang
mengatur negara-negara yang mengembangkan kapasitas nuklirnya.
Berdasarkan mandat NPT, Myanmar menandatangani
sebuah Regional Cooperative Agreement dengan IAEA
tahun 1995. Akibatnya NPT mengharuskan Myanmar
untuk menginformasikan kepada IAEA tentang rencana
pembangunan reaktor nuklir, serta menginzinkan
inspeksi IAEA untk aktifitas verifikasi. Selain itu,
Myanmar juga menandatangani perjanjian Southeast
Asia Nuclear Weapon-Free Zone di tahun 2005.
Pada awalnya reaktor nuklir ini tujuannya damai, yaitu
untuk pembangkit tenaga listrik dari tenaga nuklir.
Setelah IAEA melakukan inspeksi ke Myanmar pada
Desember 2001 untuk mengevaluasi rencana reaktor
Myanmar, IAEA menyimpulkan bahwa Myanmar tidak
memenuhi standar keamanan pendirian reaktor nuklir..
Awal tahun 2005, Amerika Serikat dan beberapa negara lain
mulai mengkhawatirkan teknologi nuklir Burma yang
diperoleh dari Korea Utara (konfirmasi Wiki Leaks).
Pada Mai 2010, seorang tentara Myanmar, Sai Thein Win
membeberkan berupa dokumen dan foto-foto instalasi militer
Myanmar kepada Democratic Voice of Burma (DVB).
kemudian Robert E Kelley, seorang ilmuwan nuklir Amerika
Serikat yang juga merupakan mantan direktur di international
Atomic Energy Agency (IAEA) menganalisa bukti tersebut.
Dan kemudian melaporkan hasil investigasinya terkait
dugaan upaya Junta Militer Burma untuk mengembangkan
senjata nuklir. Menurut Kelley, Myanmar tengah menambang
uranium, bukan untuk keperluan media, atau pembangkit
listrik tetapi kemungkinan untuk senjata nuklir.
Walaupun Myanmar memiliki kemampuan untuk
pengembangan senjata nuklir, penggunaannya oleh
Myanmar lebih pada tujuan defensif seperti Korea Utara.
Menurut seorang pengamat pertahanan dan peneliti asal
Burma, Maung Zarni, program Nuklir Burma ini
merupakan ambisi dari junta militer sebagai pertahanan
luar negeri.
Sebelum hasil investigasi Kelley, kerjasama antara
Myanmar dan Korea Utara telah terbentuk, yaitu
kerjasama militer Myanmar dengan Perusahaan
perdagangan Namchongang.
Nuklir Myanmar dikelola oleh Directorate
of Defence Services Science and
Technology Research Center (DDSSTRC)
yang terletak di Mei Myo .
DDSSTRC merupakan lembaga yang
bertanggung jawab atas program
pembangunan reaktor nuklir, pengayaan
uranium, dan membangun senjata nuklir.
Proyek pengembangan senjata nuklir Myanmar sejatinya mengancam upaya integrasi keamanan yang coba dibangun ASEAN dalam kerangka ASEAN Political Security Community 2015.
Negara-negara yang tergabung dalam SEANWFZ tentu akan merasa terancam, dan pada akhirnya akan mengurangi legitimasi ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Selain itu, penanganan reaktor yang tidak tepat juga akan akan membahayakan keamanan negara disekitarnya.
PENUTUP
Adanya indikasi bahwa Myanmar sedang menyiagakan persenjataan nuklir dengan bantuan negara di luar kawasan Asia Tenggara – Rusia dan Korea Utara, menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, tidak hanya di tingkat regional namun juga tingkat global.
Kebijakan ini telah melanggar prinsip dan tujuan kesepakatan Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ – South East Asia Nuclear Weapon Free Zone)
Pengembangan senjata nuklir yang disinyalir secara diam-diam dikembangkan oleh negara akan menimbulkan ancaman khususnya di kawasan Asia Tenggara, seperti ketidakstabilan politik - keamanan, dan juga akan menghambat terwujudnya ASEAN Security Community 2015 yang menginginkan terciptanya suasana bebas nuklir di kawasan Asia Tenggara.
Saran Lambatnya respon serta upaya ASEAN sebagai
institusi regional di kawasan Asia Tenggara dalam menanggapi isu proliferasi nuklir di Myanmar sebagai bukti lemahnya ASEAN sebagai sebuah institusi regional di Kawasan Asia Tenggara.
Prinsip ‘non-intervensi’ yang dianut ASEAN menjadi salah satu dilemma yang menyebabkan ASEAN tidak mampu menangani permasalahan domestik suatu negara secara maksimal, sehingga menghambat kinerja ASEAN dalam menyelesaikan konflik di kawasan pada tingkat Regional, seperti dalam kasus Indikasi Pengembangan Nuklir di Myanmar.
Indonesia sebagai Ketua ASEAN harus mampu mendesak pemerintah Myanmar untuk mengkonfirmasi keberadaan proyek senjata nuklirnya, sehingga ASEAN mampu mengambil langkah yang tepat dan tegas untuk menyelesaikan masalah ini.