arah pembangunan kota tangerang...
TRANSCRIPT
RANCANGAN ISU – ISU STRATEGIS
DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA)
KOTA TANGERANG SELATAN
2009
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan daerah disusun atas dasar potensi dan tantangan strategis yang
dihadapi saat ini dan masa datang. Penyusunan dokumen isu-isu strategis merupakan bagian
dari proses teknokratik dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah seperti RPJP, RPJMD. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses
menetapkan arah pengembangan daerah dan target yang hendak dicapai dalam tahun -
tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu
dilakukan agar tujuan tercapai. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tersebut
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dengan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya.
Pasal 14 ayat (2) UU No.25 Tahun 2004 mengamanatkan Kepala Bappeda untuk
menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rancangan awal tersebut selanjutnya dikaji ulang disesuaikan sebagai penjabaran dari visi,
misi dan program Kepala Daerah terpilih. Kepentingannya adalah merumuskan strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan kerangka
ekonomi daerah selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Ketentuan tentang
penyampaian visi dan misi kepala daerah pemilihan kepala daerah secara langsung juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat (2)
yang mewajibkan pasangan calon Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi dan program
secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
Selain dokumen perencanaan RPJMD, setiap daerah juga diwajibkan menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sebagai amanat peraturan
perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah) adalah mewajibkan kepada Daerah untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan/kebijakan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Sebagai daerah otonom baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008,
Kota Tangerang Selatan belum memiliki rangkaian dokumen perencanaan yang lengkap yang
diperlukan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunannya. Namun demikian, sebagai
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
2
bahan masukan dalam merumuskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan Kota
Tangerang Selatan, memandang perlu menyusun dokumen yang berisi isu – isu strategis
pembangunan Kota Tangerang Selatan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen
perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan dokumen rancangan isu – isu strategis daerah ini adalah
untuk memberikan dasar bagi perumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota
Tangerang Selatan baik perencanaan dan pembangunan jangka pendek, menengah dan
panjang.
Tujuan penyusunan Rancangan Isu – isu Strategis Daerah Pembangunan Kota
Tangerang Selatan tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan
sebagaimana yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yaitu:
a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
1.3 Dasar Penyusunan
Penyusunan dokumen isu – isu strategis ini merupakan tahapan awa dari penyusunan
dokumen RPJMD dan RPJPD yang merupakan dokumen resmi dalam perencanaan
pembangunan daerah. Dengan demikian penyusunan dokumen ini berlandaskan pada
landasan hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010)
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
3
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 - 2009;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Banten Tentang RPJMD Propinsi Banten.
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07)
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sebagai dokumen publik, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka kegiatan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ perihal petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah maka sistematika penyusunan dokumen Rancangan RPJMD Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan yang mengawali naskah RPJMD ini menguraikan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.
Bab II Gambaran Umum, isinya menguraikan kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, serta pemerintahan umum Kota Tangerang Selatan.
Bab III Gambaran Umum Keuangan Daerah, memuat hasil kondisi keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Bab IV Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah, membahas potensi dan permasalahan strategis Kota Tangerang Selatan yang menjadi bahan utama perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan.
Bab VI Penutup
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
5
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
II.1 Geografi
II.1.1 Kondisi Geografis
Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten dan secara
administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh sembilan) kelurahan dan 5
(lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km2.
Menurut Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2007/2008, luas wilayah
kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Tangerang Selatan (yang kemudian diambil
sebagai luas wilayah kota Tangerang Selatan) adalah sebesar 150,78 Km2 sedangkan
menurut Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan adalah sebesar
147,19 Km2 dengan rincian luas kecamatan masing-masing yang berbeda pula. Angka yang
digunakan adalah 147,19 Km2 karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten.
Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
No Keterangan
1 Letak geografis Di sebelah timur Propinsi Banten
2 Luas Wilayah 147,19 Km2 atau 14.719 Ha
3 Batas-batas
- Sebelah Utara Kota Tangerang
- Sebelah Timur Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Selatan Kota Depok dan Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat Kabupaten Tangerang
4 Wilayah Pemerintahan
- Kecamatan 7 Kecamatan
- Kelurahan 49 Kelurahan
- Desa 5 Desa
Sumber:
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008
- Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota
Tangerang Selatan (2008)
Tabel 2.1Potensi Fisik Dasar
Kota Tangerang Selatan
Potensi Fisik Dasar
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
6
Luas wilayah masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 1.2. Kecamatan dengan
wilayah paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30% dari luas
keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah
Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06%.
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Persentase terhadap luas kota (%)
1 Serpong 2,404 16.33%
2 Serpong Utara 1,784 12.12%
3 Ciputat 1,838 12.49%
4 Ciputat Timur 1,543 10.48%
5 Pamulang 2,682 18.22%
6 Pondok Aren 2,988 20.30%
7 Setu 1,480 10.06%
Kota Tangerang Selatan 14,719 100.00%
Tabel 2.2Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota
Tangerang Selatan (2008)
Luas wilayah masing-masing kelurahan/desa tertera dalam Tabel 1.3. Kelurahan/desa
dengan wilayah di atas empat ratus hektar terletak di Kecamatan Pamulang, yaitu Pondok
Cabe Udik dan Pamulang Barat, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Paku Jaya.
Kelurahan/desa dengan wilayah di bawah seratus lima puluh hektar terletak di Kecamatan
Serpong, yaitu Cilenggang dan Serpong, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Jelupang.
Kelurahan/desa dengan luas wilayah paling besar adalah Pondok Cabe Udik dengan luas 483
Ha sedangkan kelurahan/desa dengan luas wilayah paling kecil adalah Jelupang dengan luas
126 Ha.
II.1.2 Keadaan Iklim
Keadaan iklim didasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang, yaitu
berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara dan intensitas matahari, curah
hujan dan rata-rata kecepatan angin. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 23,5 - 32,6
°C, temperatur maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 33,9 °C dan temperatur
minimum terendah pada bulan Agustus dan September yaitu 22,8 °C. Rata-rata kelembaban
udara dan intensitas matahari sekitar 78,3 % dan 59,3 %. Keadaan curah hujan tertinggi
terjadi pada bulan Februari, yaitu 486mm, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun
adalah 177,3mm. Hari hujan tertinggi pada bulan Desember dengan hari hujan sebanyak 21
hari. Rata-rata kecepatan angin dalam setahun adalah 3,8 m/detik dan kecepatan maksimum
12,6 m/detik.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
7
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha)
1 Serpong 1 Buaran 334
2 Ciater 376
3 Rawa Mekar Jaya 235
4 Rawa Buntu 328
5 Serpong 139
6 Cilenggang 143
7 Lengkong Gudang 361
8 Lengkong Gudang Timur 262
9 Lengkong Wetan 226
2 Serpong Utara 1 Lengkong Karya 210
2 Jelupang 126
3 Pondok Jagung 209
4 Pondok Jagung Timur 225
5 Pakulonan 279
6 Paku Alam 281
7 Paku Jaya 454
3 Ciputat 1 Sarua 368
2 Jombang 345
3 Sawah Baru 274
4 Sarua Indah 193
5 Sawah 249
6 Ciputat 172
7 Cipayung 237
4 Ciputat Timur 1 Pisangan 391
2 Cireundeu 308
3 Cempaka Putih 227
4 Pondok Ranji 246
5 Rengas 165
6 Rempoa 206
5 Pamulang 1 Pondok Benda 386
2 Pamulang Barat 416
3 Pamulang Timur 259
4 Pondok Cabe Udik 483
5 Pondok Cabe Ilir 396
6 Kedaung 256
7 Bambu Apus 220
8 Benda Baru 266
6 Pondok Aren 1 Perigi Baru 310
2 Pondok Kacang Barat 252
3 Pondok Kacang Timur 252
4 Perigi Lama 389
5 Pondok Pucung 362
6 Pondok Jaya 233
7 Pondok Aren 217
8 Jurang Mangu Barat 253
9 Jurang Mangu Timur 258
10 Pondok Karya 271
11 Pondok Betung 191
7 Setu 1 Kranggan 205
2 Muncul 361
3 Setu 364
4 Babakan 170
5 Bakti Jaya 174
6 Kademangan 206
Jumlah 14,719
Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang
Selatan (2008)
Tabel 2.3Luas Wilayah Kelurahan/Desa
Kota Tangerang SelatanKelurahan/Desa
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
8
II.1.3 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan Kota Tangerang Selatan sebagian besar adalah untuk perumahan
dan permukiman yaitu seluas 9.941,41 Ha atau 67,54% dari 14.719 Ha. Sawah ladang dan
kebun menempati posisi kedua terluas dengan 2.794,41 Ha atau 18,99%. Penggunaan lahan
paling kecil adalah untuk pasir dan galian yaitu seluas 15,27 Ha atau 0,1%.
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha)Persentase Luas
(%)
1 Perumahan dan permukiman 9,941.41 67.54%
2 Industri / Kawasan Industri 167.61 1.14%
3 Perdagangan dan jasa 487.08 3.31%
4 Sawah, ladang, dan kebun 2,794.41 18.99%
5 Semak belukar dan rerumputan 366.48 2.49%
6 Pasir dan galian 15.27 0.10%
7 Situ dan danau / tambak / kolam 137.43 0.93%
8 Tanah kosong 809.31 5.50%
14,719 100.00%
Sumber : Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Tabel 2.4Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2008
Jumlah
Gambar 2.1
Persentase penggunaan lahan
II.1.4 Penduduk
Penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.051.374 jiwa pada tahun 2007, dengan
komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 532.670 jiwa sedangkan perempuan 518.704
jiwa. Rasio jenis kelamin adalah sebesar 102,69, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki
sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan (Tabel 3.1.1.).
1%
3%
19%
5%2%
0%1%
69%
Perumahan dan
permukiman
Industri/Kawasan
Industri
Perdagangan dan jasa
Sawah, ladang dan
kebun
Semak belukar dan
rerumputan
Pasir dan galian
Situ dan
danau/tambak/kolam
Tanah kosong
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
9
Dengan luas wilayah 147,19 Km2, kepadatan penduduk Kota mencapai 7.143
orang/Km2. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Ciputat Timur yaitu 10.396
orang/Km2 sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Setu yaitu 3.812 orang/Km2.
Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2008 menunjukkan
bahwa kelompok umur dengan jumlah penduduk terbesar adalah 0 – 4 tahun, yaitu sebesar
9,69% sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil adalah ≥ 60, yaitu
sebesar 3,47%.
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Tangerang Selatan Hingga Agustus 2008
No Kelompok Umur Jumlah Penduduk
1 0 - 4 9.69%
2 5 - 9 9.32%
3 10 - 14 8.93%
4 15 - 19 9.52%
5 20 - 24 9.37%
6 25 - 29 8.70%
7 30 - 34 9.10%
8 35 - 39 7.27%
9 40 - 44 5.00% 10 45 - 49 6.77%
11 50 - 54 6.37%
12 55 - 59 6.50%
13 ≥ 60 3.47%
Jumlah 100.00%
Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dan data bulanan Kecamatan 2008 dalam Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Gambar 2.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur
6.00 4.00 2.00 - 2.00 4.00 6.00
0 - 4
5 - 910 - 1415 - 1920 - 2425 - 29
30 - 3435 - 3940 - 4445 - 4950 - 54
55 - 59≥ 60
Perempuan (dalam persen)
Laki-laki (dalam persen)
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
10
Dilihat dari gambar di atas, tidak ada perbedaan yang signifikan antara komposisi
penduduk perempuan dan lak-laki, terutama untuk usia produktif. Dengan demikian,
perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan harus berpihak pada perluasan akses
pelayanan dasar dan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang
jenis kelamin maupun tingkat ekonomi.
II.2 Ekonomi
II.2.1 Perkembangan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran nilai tambah bruto yang
dihasilkan dalam memproduksi barang dan jasa oleh sektor produktif dalam perekonomian
suatu daerah (region) tanpa melihat pelaku ekonominya. Pelaku ekonomi bisa berasal dari
daerah tersebut dan atau dari luar daerah tersebut.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang
Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882,05 Juta atau tumbuh sebesar 11,18%
dibandingkan dari tahun 2006 yang nilainya Rp 4.752.381,60 Juta. Dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang. Perkembangan PDRB Kota Tangerang
Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan
PDRB per kapita. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 6,51%.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang
Selatan jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Banten sejak tahun
2007 mempunyai nilai sebesar Rp 112.190,11 Trilyun. Artinya, Kota Tangerang Selatan
mempunyai kontribusi sebesar 4,68% terhadap Provinsi Banten.
II.2.2 Distribusi PDRB
Distrbusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor
dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu
sektor, berarti semakin besar pula kontribusi sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi
suatu daerah.
Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan
didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29%) dan
perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi
cukup besar adalah jasa-jasa (17,39%) dan bank, persewaan dan jasa perusahaan (15,40%).
Lima sektor lain masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10%.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
11
Gambar 2.3
Struktur Ekonomi berdasarkan Distribusi PDRB ADH yang Berlaku Tahun 2007
Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan
didominasi oleh sektor tersier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan
restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi
hampir 90%. Sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi)
memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian)
hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%.
Jika dilihat kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor primer dan
sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tersier meningkat
kontribusinya.
Jasa-jasa
17.39%
Bank, persewaan
& jasa perusahaan
15.40%Pengangkutan &
Komunikasi
30.29%
Perdagangan,
Hotel dan Restoran
26.81%
Bagunan /
Konstruksi
1.63%
Listrik, Gas dan Air
Bersih
6.05%
Industri
Pengolahan
1.07%
Pertambangan
dan Penggalian
0.03%
Pertanian
1.32%
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
12
Kecamatan PertanianPertambangan &
Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas
& Air Bersih
Bagunan /
Konstruksi
Perdagangan, Hotel
& Restoran
Pengangkutan &
Komunikasi
Bank,
persewaan &
jasa perusahaan
Jasa-jasa Jumlah
Serpong 0.13% 0.01% 0.14% 1.52% 0.07% 2.94% 3.99% 12.54% 0.57% 21.91%
Serpong Utara 0.00% 0.00% 0.25% 1.05% 1.18% 3.70% 2.75% 0.09% 0.58% 9.59%
Setu 0.03% 0.03% 0.01% 0.09% 0.00% 0.38% 0.69% 0.01% 0.11% 1.35%
Pamulang 0.43% 0.00% 0.20% 0.95% 0.02% 3.29% 5.18% 0.20% 1.21% 11.48%
Ciputat 0.33% 0.00% 0.07% 0.45% 0.02% 4.09% 1.75% 0.03% 3.00% 9.75%
Ciputat Timur 0.01% 0.00% 0.17% 0.69% 0.03% 8.33% 9.93% 2.15% 10.63% 31.93%
Pondok Aren 0.37% 0.00% 0.22% 1.32% 0.31% 4.08% 6.00% 0.40% 1.30% 14.00%
Kota Tangerang Selatan 1.32% 0.03% 1.07% 6.05% 1.63% 26.81% 30.29% 15.40% 17.39% 100.00%
Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007
Tabel 2.6Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
A.D.H. Berlaku Menurut Kecamatan Dan Lapangan UsahaTahun 2007 (Juta Rupiah)
Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah Ciputat Timur yaitu
sebesar Rp.1.678.739,29 Trilyun atau 31,93persen dari total PDRB sedangkan yang terkecil
adalah Setu dengan Rp.71.045,74 Trilyun atau 1,35 persen.
Kecamatan PertanianPertambangan &
Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik, Gas &
Air Bersih
Bagunan /
Konstruksi
Perdagangan,
Hotel &
Restoran
Pengangkutan &
Komunikasi
Bank,
persewaan &
jasa
perusahaan
Jasa-jasa Jumlah
Serpong 6,659.97 274.58 7,407.20 79,760.51 3,517.02 154,795.05 209,811.20 659,223.42 30,147.51 1,151,596.46
Serpong Utara 137.99 - 13,324.22 54,938.95 62,286.31 194,321.90 144,301.93 4,509.32 30,331.55 504,152.17
Setu 1,805.90 1,429.24 623.41 4,751.97 113.11 20,208.66 36,278.95 288.74 5,545.76 71,045.74
Pamulang 22,831.25 - 10,628.32 49,715.02 1,061.42 172,877.24 272,274.51 10,267.64 63,609.31 603,264.71
Ciputat 17,496.49 30.29 3,907.60 23,393.60 1,018.25 215,245.20 92,184.77 1,452.74 157,568.54 512,297.48
Ciputat Timur 713.35 - 8,995.89 36,317.67 1,618.12 437,823.58 521,756.56 112,909.27 558,604.85 1,678,739.29
Pondok Aren 19,565.40 16.48 11,350.14 69,231.00 16,298.92 214,291.65 315,468.09 21,124.42 68,440.10 735,786.20
Kota Tangerang Selatan 69,210.35 1,750.59 56,236.78 318,108.72 85,913.15 1,409,563.28 1,592,076.01 809,775.55 914,247.62 5,256,882.05
Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007
Tabel 2.7Produk Domestik Regional Bruto
A.D.H. Berlaku Menurut Kecamatan Dan Lapangan UsahaTahun 2007 (Juta Rupiah)
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
13
2004 2005 2006 2007
Serpong 264,181.58 787,551.15 1,039,550.85 1,151,596.46
Serpong Utara 413,737.45 491,506.96 561,546.84 504,152.17
Setu 31,693.49 38,888.39 65,657.49 71,045.74
Pamulang 283,324.39 338,581.94 546,091.35 603,264.71
Ciputat 310,012.46 372,293.53 476,991.14 512,297.48
Ciputat Timur 795,038.10 851,537.68 1,379,223.31 1,678,739.29
Pondok Aren 393,322.90 454,282.72 683,320.62 735,786.20
Kota Tangerang Selatan 2,491,310.37 3,334,642.37 4,752,381.60 5,256,882.05
Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007
Kecamatan
Tabel 2. 8Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
A.D.H. Berlaku Menurut KecamatanTahun 2004 - 2007 (Juta Rupiah)
II.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
PDRB per kapita digunakan sebagai pendekatan data pendapatan per kapita. Karena,
sampai saat ini sangat sulit untuk mendapatkan data pendukung untuk menghitung
pendapatan per kapita. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB
dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
PDRB per kapita masih dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat secara makro yang dapat dijadikan cermin kesejahteraan
masyarakat. Semakin tinggi PDRB per kapita yang diterima oleh penduduk berarti semakin
tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan PDRB per kapita pada suatu daerah
menggambarkan penurunan tingkat kesejahteraan. Perlu diingat pula, bahwa kesejahteraan
penduduk akan meningkat jika peningkatan PDRB per kapita melebihi inflasi yang terjadi.
Akan tetapi, nilai PDRB per kapita tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat pemerataan
kemakmuran.
PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2007 sebesar Rp 5.041,69 Ribu.
Sedangkan PDRB per kapita Propinsi Banten tahun 2007 sebesar Rp 11.400,59 Ribu.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
14
Tabel 2.9
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
A.D.H. Berlaku Menurut Kecamatan
Tahun 2005 - 2007 (Juta Rupiah)
Kota Tangerang Selatan
Kota/Kabupaten PDRB Total
2005 2006 2007
Serpong 7.243.076 10.742.132 11.570.891
Serpong Utara 5.861.079 7.523.751 6.567.979
Setu 808.209 1.211.940 1.269.750
Pamulang 1.479.922 2.283.817 2.450.811
Ciputat 2.732.698 3.055.867 3.194.094
Ciputat Timur 6.559.194 8.908.884 10.552.942
Pondok Aren 1.938.083 2.871.281 3.005.307
Tangerang Selatan 3.437.949 4.688.672 5.041.693
PDRB 3.334.642 4.752.382 5.256.882
Jumlah Penduduk 969.951 1.013.588 1.042.682
Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007
Tabel 2.10 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
Provinsi Banten
Tahun 2005 - 2007 (Ribu Rupiah)
Kota/Kabupaten PDRB Total
2005 2006 2007
Kota Cilegon 39.97,92 43.715,48 47.447,94
Kota Tangerang 20.630,14 23.705,99 26.090,04
Kab. Tangerang 7.483,25 8.329,95 8.896,15
Kab. Serang 6.344,25 7.056,02 7.590,35
Kab. Pandeglang 4.635,37 5.241,65 5.660,47
Kab. Lebak 4.209,28 4.595,99 4.982,35
PROVINSI BANTEN 9.372,52 10.610,24 11.400,59
Sumber: PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007
II.2.4 Industri, Perdagangan dan Koperasi
Industri
Secara mikro, kondisi perekonomian lokal dapat diwakili oleh beberapa UKM yang
menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Ada lima jenis industri kerajinan yang merupakan
UKM terdapat di Kota Tangerang Selatan, yaitu kerajinan kayu berjumlah 165 unit, anyaman
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
15
28 unit, gerabah 1 unit, kain 293 unit dan makanan 164 unit. Selain itu industri kerajian
tersebut, juga terdapat 7 unit pabrik yang di dalamnya terdapat 1 kawasan industri. Jadi
keseluruhan industri kecil dan besar yang ada di wilayah Tangerang Selatan mencapai 658
unit yang didominasi oleh industri kecil/rumahan (home industry) yang perlu dkembangkan.
Tabel 2.11
Sebaran Industri Kecil, Menengah / Besar
di Kota Tangerang Selatan
No Kecamatan
Sebaran
Kerajinan Kayu
Kerajinan Anyaman
Kerajinan Gerabah
Kerajinan Kain
Industri Makanan
Pabrik
1 Serpong 8 5 0 0 12 0
2 Serpong Utara 7 0 0 0 13 5
3 Ciputat 35 1 0 6 18 0
4 Ciputat Timur 64 0 0 4 10 0
5 Pamulang 33 4 0 2 39 1
6 Pondok Aren 5 3 1 281 3 0
7 Setu 13 15 0 0 69 1 (kawasan industri)
Kota Tangerang Selatan 165 28 1 293 164 7
Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Perdagangan dan Jasa
Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun
tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi, kompleks ruko dan minimart. Pasar tradisional yang
terdapat di tanah milik pemerintah daerah adalah sebanyak 6 unit, yaitu Pasar Ciputat, Pasar
Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Serpong, dan Pasar Gedung
Hijau. Seluruhnya berfungsi kecuali Pasar Gedung Hijau. Secara total, luas lahan yang
ditempati oleh pasar-pasar tersebut adalah 25.721 m2 dengan 1.966 kios, 865 los dan 1.795
pedagang kaki lima.
Berdasarkan tanda daftar perusahaan (TDP), terdapat perseroan terbatas (PT),
comanditer venotschaap / perseroan komanditer (CV), perusahaan perorangan (PO),
koperasi, firma, dan bentuk usaha lain yang keseluruhannya berjumlah 5.146 unit. Yang
paling banyak adalah adalah PT yaitu berjumlah 2.467 unit sedangkan yang paling sedikit
adalah firma yang hanya berjumlah 2 unit.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
16
Pasar
Modern
Pasar
TradisionalBank BPR
KUD /
Koperasi
Kompleks
RukoMinimart
1 Serpong 2 1 21 0 0 10 8
2 Serpong Utara 1 0 4 1 0 5 3
3 Ciputat 1 0 5 2 0 4 13
4 Ciputat Timur 1 1 9 0 0 15 13
5 Pamulang 1 2 9 0 1 20 23
6 Pondok Aren 1 2 12 0 0 6 4
7 Setu 1 2 1 1 0 0 7
8 8 61 4 1 60 71
Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Kota Tangerang Selatan
Tabel 2.12
Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa
di Kota Tangerang Selatan
No Kecamatan
Sebaran
No Nama Pasar Lokasi Kondisi Komoditi Yg DijualJumlah
Kios
Jumlah
Los
Pedagang
Kaki Lima
Luas Areal
(M2)
Status
TanahKet.
1 Pasar Ciputat Kec. Ciputat Cukup
Baik
Sembako, sandang,
perhiasan
1,136 386 608 5,670 Milik
Pemkab
3 Lantai
2 Pasar Ciputat Permai Kec. Ciputat Kurang
Baik
Sembako 12 40 366 1,000 Milik
Pemkab
2 Lantai
3 Pasar Jombang Kec. Ciputat Kurang
Baik
Sembako, sandang,
perhiasan
195 21 188 6,095 Milik
Pemkab
2 Lantai
4 Pasar Bintaro Sektor 2 Kec. Ciputat
Timur
Kurang
Baik
Sembako, sandang 23 95 8 830 Milik
Pemkab
Sedang
dibangun
5 Pasar Serpong Kec. Serpong Baik Sembako, sandang,
perhiasan
600 323 625 8,730 Milik
Pemkab
Dibangun
2007
6 Pasar Gedung Hijau Kec. Serpong
Utara
Cukup
Baik
-- -- -- -- 3,396 Milik
Pemkab
Tidak
digunakan
JUMLAH 1,966 865 1,795 25,721
Sumber: PD Pasar Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang 2009
Tabel 2.13
Pasar Tradisional Di Tanah Milik Pemerintah
Di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009
Koperasi
Koperasi seluruhnya berjumlah 330 unit yang terdiri dari koperasi karyawan (Kopkar),
koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi serba usaha (KSU), dan Koperasi Pegawai Republik
Indonesia (KPRI). Namun, koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tangerang baru sejumlah 81 unit. Secara keseluruhan, jumlah anggota mencapai
24.553 orang.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
17
No Kecamatan Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Keterangan
1 Ciputat Kopkar, KSP,
2 Ciputat Timur KSU, KPRI
3 Serpong Kopkar, KSP,
4 Serpong Utara KSU, KPRI
5 Setu 26 650 Kopkar, KSP,
6 Pamulang 69 1,518 KSU, KPRI
7 Pondok Aren 46 1,380 Kopkar, KSP, KSU, KPRI
JUMLAH 330 24,553
Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tangerang, 2009
76 11,400
Tabel 2.14Koperasi Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009
113 9,605
PT CV PO Koperasi Firma BUL
1 Ciputat 509 413 241 25 - 5 1,193
Ciputat Timur
2 Serpong 1,261 575 418 26 1 5 2,286
Serpong Utara
Setu
3 Pamulang 271 292 177 15 1 2 758
4 Pondok Aren 426 299 167 15 - 2 909
2,467 1,579 1,003 81 2 14 5,146
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang 2009
PT : Perseroan Terbatas
CV : Comanditer Venotschaap / Perseroan Komanditer.
PO : Perusahaan Perorangan
BUL : Bentuk Usaha Lain
Jumlah
Tabel 2.15Perusahaan Perdagangan Berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Kota Tangerang SelatanTahun 2009
No KecamatanBentuk Badan Hukum Jumlah
(Unit)
II.2.5 Ketenagakerjaan
Berdasarkan tingkat pendidikan pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tangerang pada tahun 2007, pencari kerja dengan tingkat pendidikan SLTA
merupakan kelompok pencari kerja terbesar dengan jumlah 9.690 orang dari total 16.426
orang atau sebesar 58,99%. Pencari kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi (DI-DII,
DIII dan Sarjana) juga tercatat cukup besar yaitu berjumlah 3.297 orang atau 20,07%. Pencari
kerja tak tamat SD hanya sebanyak 16 orang atau 0,1%.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
18
SerpongSerpong
UtaraSetu Pamulang Ciputat
Ciputat
Timur
Pondok
Aren
Laki-laki - - - 1 - - 3 4
Perempuan - - - - - 2 10 12
Jumlah - - - 1 - 2 13 16
Laki-laki 39 55 1 6 7 5 7 120
Perempuan 54 71 4 5 8 10 8 160
Jumlah 93 126 5 11 15 15 15 280
Laki-laki 235 286 120 207 215 86 311 1,460
Perempuan 224 212 232 229 309 177 300 1,683
Jumlah 459 498 352 436 524 263 611 3,143
Laki-laki 1,618 324 956 927 425 106 258 4,614
Perempuan 1,634 254 1,334 1,123 349 120 262 5,076
Jumlah 3,252 578 2,290 2,050 774 226 520 9,690
Laki-laki 57 46 24 30 43 22 32 254
Perempuan 56 59 18 42 28 20 31 254
Jumlah 113 105 42 72 71 42 63 508
Laki-laki 21 34 6 104 129 51 15 360
Perempuan 29 25 6 115 143 80 21 419
Jumlah 50 59 12 219 272 131 36 779
Laki-laki 124 24 6 256 194 71 292 967
Perempuan 133 28 4 287 137 79 375 1,043
Jumlah 257 52 10 543 331 150 667 2,010
Laki-laki 2,094 769 1,113 1,531 1,013 341 918 7,779
Perempuan 2,130 649 1,598 1,801 974 488 1,007 8,647
Jumlah 4,224 1,418 2,711 3,332 1,987 829 1,925 16,426
Tingkat
PendidikanJenis Kelamin
KecamatanKota Tangerang
Selatan
Tabel 2.16
Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2007
Tak Tamat SD
SD
SLTP
SLTA
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
DI-DII
DIII
Sarjana
Total
II.3 Sosial dan Budaya
II.3.1 Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan sebagian
besar merupakan lulusan SLTA yaitu mencapai 29,22%. Penduduk dengan tingkat lulusan
perguruan tinggi meliputi sarjana muda dan sarjana mencapai 29,05%. Pada tingkat
pendidikan dasar, masih terdapat 0,38% penduduk yang belum menyelesaikan sekolah dasar
dan 0,14% masih buta huruf, kedua hal ini terdapat di Kecamatan Setu. Penduduk dengan
tingkat pendidikan perguruan tinggi di kecamatan lain di Kota Tangerang Selatan melebihi
angka 29%, namun di Kecamatan hanya sebesar 15,10%.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
19
SerpongSerpong
UtaraCiputat
Ciputat
TimurPamulang Pondok Aren Setu
1 Sarjana 8.71% 8.71% 8.71% 8.71% 8.71% 8.69% 7.05% 8.63%
2 Sarjana Muda 21.02% 21.02% 21.02% 21.02% 21.02% 20.97% 8.05% 20.42%
3 SLTA 29.03% 29.03% 29.03% 29.03% 29.03% 29.08% 32.85% 29.22%
4 SLTP 25.03% 25.03% 25.02% 25.03% 25.02% 25.43% 14.42% 24.64%
5 SD 5.20% 5.20% 5.21% 5.20% 5.21% 5.23% 23.08% 6.02%
6 TK 11.01% 11.01% 11.01% 11.01% 11.01% 10.59% 3.06% 10.55%
7 Drop Out SD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.35% 0.38%
8 Buta Huruf 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.13% 0.14%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Sumber: Hasil Olah Data dari Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Jumlah
Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
2008
No Pendidikan
Kecamatan Kota
Tangerang
Selatan
Untuk bangunan sekolah, Kota Tangerang Selatan memiliki total unit sekolah sebanyak
667 unit, yaitu sebanyak 236 sekolah negeri, 5 madrasah negeri, 292 sekolah swasta dan 134
madrasah swasta. Di antara unit sekolah tersebut masih ada beberapa unit ruang kelas yang
mengalami kerusakan. Sebanyak 213 ruang atau 18,22% dari total ruang kelas SD negeri di
Kota Tangerang Selatan (1.169 ruang) mengalami kerusakan. Sedangkan untuk tingkat
pendidikan menengah, ruang kelas yang mengalami kerusakan sebanyak 5,56% untuk SMP
negeri, dan sebanyak 5,45 % untuk SMA negeri.
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 Jumlah SD 207 109 25 17 17 12 40 27 40 18 26 6 47 28 12 1
Jumlah total ruang kelas SD 1,169 1,198 144 136 122 144 249 308 176 270 128 42 282 290 68 8
Jumlah ruang kelas rusak SD 213 26 12 - 19 - 49 10 36 6 58 5 39 5 - -
2 Jumlah MI 2 76 - 15 - 3 - 16 2 8 - 9 - 21 - 4
Jumlah total ruang kelas MI 12 158 - 28 - 8 - 34 12 14 - 29 - 32 - 13
Jumlah ruang kelas rusak MI NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3 Jumlah SMP 17 104 3 18 2 7 3 24 1 15 4 9 3 26 1 5
Jumlah total ruang kelas SMP 486 1,191 90 216 40 70 95 240 30 150 115 150 86 350 30 15
Jumlah ruang kelas rusak 27 - 9 - - - 3 - 3 - 6 - 6 - - -
4 Jumlah MTs 1 43 - 8 - 3 1 7 - 9 - 4 - 11 - 1
Jumlah total ruang kelas MTs NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Jumlah ruang kelas rusak NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
5 Jumlah SMA 11 33 - 8 1 3 2 5 3 3 3 6 1 8 1 -
Jumlah total ruang kelas SMA 312 255 - - 24 32 60 56 82 32 76 65 30 70 40 -
Jumlah ruang kelas rusak 17 19 - - - - - 3 3 6 6 6 5 4 3 -
6 Jumlah MA 2 15 - 3 - - - 3 - 4 - 1 - 4 2 -
Jumlah total ruang kelas MA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Jumlah ruang kelas rusak MA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
7 Jumlah SMK 1 46 1 8 - 3 - 7 - 8 - 11 - 8 - 1
Jumlah total ruang kelas SMK 6 624 6 103 - 39 - 179 - 75 - 120 - 99 - 9
Jumlah ruang kelas rusak - - - - - - - - - - - - - - - -
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Tahun 2009
Pamulang Ciputat Ciputat Timur Pondok Aren Setu
Tabel 2.18
Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Ruang Kelas Rusak
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2008
Uraian *)
Kota
Tangerang
Selatan
Serpong Serpong Utara
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
20
APK APM APK APM APK APM APK APM
1 Serpong 118.40 98.59 120.83 83.62 38.17 28.94 41.84 32.85
2 Pamulang 80.17 66.92 58.96 36.46 18.97 13.22 43.43 36.92
3 Ciputat 109.45 91.21 109.42 82.47 39.32 27.90 40.43 26.11
4 Pondok Aren 71.62 59.17 52.72 36.41 20.52 14.46 10.73 7.75
5 Serpong Utara 88.51 71.09 80.31 70.17 24.96 20.43 35.60 29.48
6 Ciputat Timur 58.44 49.01 60.69 58.84 35.47 25.48 44.18 36.42
7 Setu 85.85 71.13 60.17 59.05 33.24 23.16 20.76 17.91
87.49 72.45 77.59 61.00 30.09 21.94 33.85 26.78
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2009
Tabel 2.19
Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
2008
SMP
Jumlah Rata-rata
SMA SMKNo Kecamatan
SD
II.3.2 Kesehatan
Pelayanan kesehatan di wilayah Kota Tangerang Selatan telah dilayani oleh 10
puskesmas tersebar di 7 kecamatan yang didukung oleh 8 puskesmas pembantu, 10 unit
kendaraan puskesmas keliling dan 192 tenaga kesehatan. Walaupun demikian belum ada
Rumah Sakit Umum Daerah untuk melayani masyarakat Kota Tangerang Selatan. Jumlah
rumah sakit yang berada di Kota Tangerang Selatan sebanyak 9 unit seluruhnya merupakan
milik swasta.
SerpongSerpong
UtaraPamulang Ciputat
Ciputat
Timur
Pondok
ArenSetu
1 Puskesmas 1 1 1 3 1 2 1 10
2 Puskesmas Pembantu 1 1 1 3 - 1 1 8
3 Tempat tidur Puskesmas Perawatan - - 14 - - - - 14
4 Balai Pengobatan Swasta 30 22 44 14 31 24 11 176
5 Praktek Dokter Umum Swasta 113 131 167 71 93 65 20 660
6 Praktek Dokter Gigi Swasta 42 46 81 28 36 28 6 267
7 Praktek Dokter Spesialis 6 26 31 11 30 8 - 112
8 Praktek Bidan Swasta 40 29 80 48 41 22 16 276
9 Laboratorium Klinik Swasta 1 3 7 7 5 6 1 30
10 Optik 2 - 9 5 15 9 2 42
11 Apotik 6 5 10 9 25 18 2 75
12 Toko Obat Berijin 2 - - 2 1 - 1 6
13 Industri Kecil Obat Tradisional 8 - 17 16 - 7 - 48
14 Rumah Bersalin Swasta 2 1 4 6 9 10 1 33
15 Pengobatan Tradisional 4 8 4 5 2 7 1 31
16 Puskesmas Keliling 1 1 1 3 1 2 1 10
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2009
Tabel 2.20Jumlah Prasarana Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kota Tangerang SelatanTahun 2009
Kecamatan Kota
Tangerang
Selatan
JenisNo.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
21
Dokter
Umum
Dokter
Gigi Bidan Perawat Ahli Gizi
Ahli
Sanitasi
Ahli Kesehatan
MasyarakatJumlah
1 Serpong 3 1 13 1 1 1 0 20
2 Pondok Jagung 2 3 10 7 1 1 0 24
3 Pamulang 3 4 9 6 1 1 0 24
4 Ciputat 2 3 4 4 1 0 0 14
5 Kampung Sawah 2 3 7 5 1 1 0 19
6 Jombang 2 2 8 5 1 0 0 18
7 Ciputat Timur 1 1 9 3 1 0 0 15
8 Pondok Aren 2 2 9 7 1 1 0 22
9 Jurang Mangu Timur 2 2 6 2 0 1 0 13
10 Setu 3 2 12 5 0 0 1 23
Kota Tangerang Selatan 22 23 87 45 8 6 1 192
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2009
No Puskesmas
Tenaga Kesehatan
Tabel 2.21Jumlah Tenaga Kesehatan pada 10 (Sepuluh) Puskesmas
Kota Tangerang SelatanTahun 2009
Selain didukung oleh keberadaan Puskesmas dan tenaga kesehatan, keberadaan
Posyandu dan Posbindu di tengah-tengah lingkungan masyarakat Kota Tangerang Selatan
juga telah membawa dampak penting bagi perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Hingga tahun 2009 tercatat terdapat 771 Posyandu (klasifikasi pratama, madya, purnama dan
mandiri) dan 108 Posbindu, yang didukung oleh 4.127 kader posyandu aktif atau mencapai
97,8% dan 501 kader posbindu aktif atau mencapai 100%.
Total Aktif Total Aktif
1 Serpong 10 12 42 10 74 19 420 420 1,158 72 72
2 Pondok Jagung 17 22 24 5 68 7 351 351 351 21 21
3 Pamulang 31 46 38 16 131 24 820 820 970 42 42
4 Ciputat 9 22 3 1 35 5 216 216 216 25 25
5 Kampung Sawah 1 29 47 2 79 9 404 404 404 42 42
6 Jombang 5 32 12 2 51 9 300 300 300 51 51
7 Ciputat Timur 5 69 34 10 118 11 708 708 708 55 55
8 Pondok Aren 16 41 18 7 82 10 366 366 700 80 80
9 Jurang Mangu Timur 10 23 60 - 93 6 469 375 575 77 77
10 Setu - 40 - - 40 8 167 167 167 36 36
Kota Tangerang Selatan 104 336 278 53 771 108 4,221 4,127 5,549 501 501
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2009
Tabel 2.22Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
Di Wilayah 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Tangerang SelatanTahun 2009
Kader
No PosyanduDasawisma
PosbinduPuskesmas PosbinduPratama Madya Purnama Mandiri Jumlah
Posyandu
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
22
Hingga tahun 2007, rata-rata balita di Kota Tangerang Selatan berada pada kondisi gizi
baik yaitu mencapai 92,70% dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 82.098 orang. Selain
itu dari jumlah tersebut, 0,37% gizi buruk, 5,18% gizi kurang dan 1,74% gizi lebih.
Baik Buruk Kurang Lebih Baik Buruk Kurang Lebih
1 Serpong 7,319 6,785 24 454 56 107.87% 100.00% 0.35% 6.69% 0.83%
2 Serpong Utara 6,304 5,746 34 357 167 109.71% 100.00% 0.59% 6.21% 2.91%
3 Setu - - - - - - - - - -
4 Pamulang 21,200 19,392 71 1,368 369 109.32% 100.00% 0.37% 7.05% 1.90%
5 Ciputat 29,454 28,030 130 1,003 291 105.08% 100.00% 0.46% 3.58% 1.04%
6 Ciputat Timur - - - - - - - - - -
7 Pondok Aren 17,821 16,154 48 1,072 547 110.32% 100.00% 0.30% 6.64% 3.39%
Kota Tangerang Selatan 82,098 76,107 307 4,254 1,430 107.87% 100.00% 0.40% 5.59% 1.88%
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
Jumlah
Balita
Keadaan Gizi (%)
Tabel 2.23Jumlah dan Persentase Keadaan Gizi Balita Yang Ditimbang Menurut Kecamatan
di Kota Tangerang SelatanTahun 2007
No. KecamatanJumlah
Balita
Keadaan Gizi (Orang)
Selain melayani masyarakat mampu, Puskesmas juga melayani masyarakat yang kurang
mampu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat hingga tahun 2009 Rumah Tangga
Rawan Gakin yang dilayani di 10 Puskesmas mencapai 31.543 RT dengan jumlah peserta
Jamkesmas sebanyak 104.558 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel II.3.2.5
No Puskesmas
Rumah Tangga
Rawan Gakin
(RT)
Jiwa Peserta
Jamkesmas
(Orang)
Anak Umur 0-11
Bulan Gakin
(Orang)
Anak Umur 11-59
Bulan Gakin (Orang)
Bumil Gakin
(Orang)
1 Serpong 2,911 9,311 34 186 54
2 Pondok Jagung 2,872 6,485 17 NA 39
3 Pamulang 7,877 22,047 116 NA 189
4 Ciputat 5,420 4,817 20 51 53
5 Kampung Sawah 1,693 6,570 67 NA 117
6 Jombang 1,678 5,391 26 280 13
7 Ciputat Timur NA 12,551 79 325 96
8 Pondok Aren 4,246 12,431 56 NA 100
9 Jurang Mangu Timur 4,846 11,407 31 486 49
10 Setu NA 13,548 29 - 21
Kota Tangerang Selatan 31,543 104,558 475 1,328 731
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2009
Tabel 2.24Data Terkait Kesehatan Keluarga Miskin pada 10 (Sepuluh) Puskesmas
Kota Tangerang SelatanTahun 2009
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
23
II.3.3 Kesejahteraan Keluarga
Kondisi masyarakat Kota Tangerang Selatan sangat beragam, baik menurut agama,
suku, pekerjaan maupun menurut tingkat kesejahteraan. Berdasarkan tingkat kesejahteraan,
jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan Pra Sejahtera adalah sebesar 8.789 Keluarga
atau 3,65% dari total 24.700 keluarga, sedangkan tingkat kesejahteraan KS I adalah sebesar
39.319 Keluarga atau 16,34%. Sisanya, yaitu sebanyak 192.592 Keluarga atau 80,01% adalah
Keluarga Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III Plus (tabel II.3.3.1). Berdasarkan validasi
data Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008, jumlah rumah
tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak
19.104 RT. Jumlah penerima paling banyak di Kecamatan Pamulang yaitu sebanyak 5.963
rumah tangga, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Ciputat Timur yaitu sebanyak 1.685
rumah tangga (tabel II.3.3.2).
No KecamatanPra
SejahteraKS I Tahap II Tahap III
Tahap III
PlusJumlah
1 Serpong 1,157 4,538 9,439 6,876 4,444 26,454
2 Serpong Utara 647 2,547 8,961 5,290 2,990 20,435
3 Setu 348 3,478 2,575 3,840 1,300 11,541
4 Pamulang 4,155 8,609 19,621 14,596 7,784 54,765
5 Ciputat 678 7,213 5,115 7,310 13,618 33,934
6 Ciputat Timur 236 6,204 10,334 10,946 8,621 36,341
7 Pondok Aren 1,568 6,730 23,401 15,931 9,600 57,230
Kota Tangerang Selatan 8,789 39,319 79,446 64,789 48,357 240,700
Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam
Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
Tabel 2.25Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Menurut Kecamatan
Kota Tangerang SelatanTahun 2007
Keterangan:
Pra Sejahtera: Keluarga Pra Sejahtera
KS I : Keluarga Sejahtera I
Tahap II : Keluarga Sejahtera II
Tahap III : Keluarga Sejahtera III
Tahap III Plus : Keluarga Sejahtera III Plus
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
24
No KecamatanRumah Tangga
Penerima BLT
Hasil Verifikasi PPLS
'08
1 Serpong 2,463 2,420
2 Serpong Utara 1,742 1,590
3 Setu 1,993 1,817
4 Pamulang 5,963 5,299
5 Ciputat 2,438 1,848
6 Ciputat Timur 1,685 918
7 Pondok Aren 2,820 2,411
19,104 16,303
Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang (2008) dan BPS Kabupaten Tangerang (2009)
Tahun 2008
Kota Tangerang Selatan
Tabel 2.26Jumlah Rumah Tangga
Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Menurut KecamatanKota Tangerang Selatan
Walaupun sebagian besar masyarakat Kota Tangerang Selatan termasuk Keluarga Sejahtera
II, masih terdapatnya keluarga fakir miskin sebanyak 37.538 keluarga, anak terlantar
sebanyak 1.141 orang, korban bencana alam setahun lalu sebanyak 6.312 orang dan
pemulung sebanyak 234 orang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang harus
dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sehingga dalam perencanaan pembangunan
bidang sosial perlu menjadikan permasalahan ini sebagai sasaran utama untuk diselesaikan.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
25
No Jenis SerpongSerpong
UtaraSetu Pamulang Ciputat
Ciputat
Timur
Pondok
Aren
Kota
Tangerang
Selatan
1 Balita Terlantar 78 - 9 7 6 1 - 101
2 Anak Terlantar 147 278 101 76 251 125 163 1,141
3 Anak Nakal 5 4 24 30 15 - 16 94
4 Anak Jalanan - - - 8 7 - 5 20
5 Anak 5-21 th Korban Kekerasan - - - 2 - 5 - 7
6 Wanita 22-59 th Korban Kekerasan - - - 2 - - - 2
7 Wanita Rawan Sosial - - 65 - 194 95 52 406
8 Lansia >60 th Terlantar 103 68 74 50 186 59 46 586
9 Lansia >60 th Korban Kekerasan - - - - - - - -
10 Anak Cacar Usia 5-21 th 119 36 - 55 63 - 18 291
11 Penyandang Cacat 152 80 56 114 55 12 129 598
12 Penyandang Cacat Eks TBC 1 - 3 38 - 10 39 91
13 Penyandang Cacat Eks Kusta - - 3 20 - 16 - 39
14 Mantan Napi - - 3 74 18 11 9 115
15 Pekerja Seks Komersial - - 14 - 23 21 20 78
16 Waria 13 - - - - - 1 14
17 Pengemis - - - 15 8 8 1 32
18 Pemulung - - - 164 - - 70 234
19 Gelandangan - - - 35 - - 2 37
20 Eks Korban NAPZA - - 4 15 18 15 9 61
21 Pengidap HIV/AIDS - - - - - - - -
22 Eks HIV/AIDS yg ditangani Dinsos - - - - - - - -
23 Korban Bencana Sosial/Pengungsi - - - - - - - -
24 Korban Bencana Alam setahun Lalu - - 43 1,880 1,891 1,326 1,172 6,312
25 Penduduk di daerah Rawan Bencana
Alam
- - 29 - 117 - 252 398
26 Keluarga Fakir Miskin 3,301 3,548 4,245 9,308 5,750 3,102 8,284 37,538
27 Yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni 177 - 76 76 136 70 159 694
28 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi - - - - - - - -
29 Keluarga Rentan Sosial Ekonomi - - - - - - - -
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
Tabel 2.27Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan
di Kota Tangerang SelatanTahun 2007
Panti sosial yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah panti asuhan anak
sejumlah 14 panti dan tresna werdha sejumlah 5 panti dan bina grahita sejumlah 1 panti.
Selain itu, potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di antaranya adalah tenaga
kesejahteraan masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna dan panti sosial.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
26
No Jenis SerpongSerpong
UtaraSetu Pamulang Ciputat
Ciputat
Timur
Pondok
Aren
Kota Tangerang
Selatan
1 Petirahan Anak - - - - - - - -
2 Taman Penitipan Anak - - - - - - - -
3 Panti Asuhan Anak 1 - 1 4 3 - 5 14
4 Bina Remaja - - - - - - - -
5 Tresna Werdha - - 1 2 1 - 1 5
6 Bina Daksa - - - - - - - -
7 Bina Netra - - - - - - - -
8 Bina Rungu - - - - - - - -
9 Bina Grahita - - - - - - 1 1
10 Bina Laras - - - - - - - -
11 Bina Pasca Laras Kronis - - - - - - - -
12 Marsudi Putra - - - - - - - -
13 Pamardi Putra - - - - - - - -
14 Karya Wanita - - - - - - - -
15 Bina Karya - - - - - - - -
1 - 2 6 4 - 7 20
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
Jumlah
Tabel 2.28Jumlah Panti Sosial Menurut Jenis dan Kecamatan
di Kota Tangerang SelatanTahun 2007
Tenaga
Kesejahteraan
Masyarakat
Organisasi
Masyarakat
Karang
TarunaPanti Sosial
Anggota
PKK
LSM
Perempuan
1 Serpong 14 6 3 1 - -
2 Serpong Utara 12 1 2 - - -
3 Setu 10 1 2 2 - -
4 Pamulang 42 4 7 6 - -
5 Ciputat 14 15 8 4 - -
6 Ciputat Timur 4 1 3 - - -
7 Pondok Aren 15 6 5 6 - -
111 34 30 19 - -
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
Kota Tangerang Selatan
Tabel 2.29Jumlah Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan
di Kota Tangerang SelatanTahun 2007
No Kecamatan
Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial
Berdasarkan data keluarga di wilayah Tangerang Selatan tahun 2007, sebagian besar
pasangan usia subur yaitu 63,37% merupakan peserta KB aktif yang didukung oleh 48 orang
petugas KB yang merupakan dokter dan bidan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di
wilayah ini memandang bahwa pengaturan kehamilan dan jumlah anak merupakan hal yang
penting, apalagi jika dikaitkan dengan kegiatan masyarakat perkotaan yang sebagian besar
bekerja di luar rumah. Namun hal ini belum didukung oleh keberadaan petugas penyuluh
lapangan keluarga berencana yang selayaknya memberikan penyuluhan kepada keluarga
peserta KB secara proaktif.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
27
Tabel 2.30
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
dan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2007
Metode
Kecamatan Kota Tangerang
Selatan Serpong Serpong
Utara Setu Pamulang Ciputat
Ciputat Timur
Pondok Aren
MKJP
IUD 3,264 2,803 364 10,570 5,924 6,854 7,681 37,460
MOP 329 219 78 470 292 294 294 1,976
MOW 298 298 67 605 743 408 607 3,026
IMP 570 409 215 527 231 325 392 2,669
Jumlah 4,461 3,729 724 12,172 7,190 7,881 8,974 45,131
Non MKJP
Suntik 4,560 3,283 1,994 13,735 7,260 6,982 9,595 47,409
Pil 2,634 1,910 1,159 7,750 4,006 4,080 5,592 27,131
Kondom 31 21 12 72 61 82 131 410
Ovag 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7,225 5,214 3,165 21,557 11,327 11,144 15,318 74,950
Total Peserta KB Aktif 11,686 8,943 3,889 33,729 18,517 19,025 24,292 120,081
Total Pasangan Usia Subur 18,451 17,419 8,817 43,030 29,893 26,631 45,262 189,503
Persentase 63.34% 51.34% 44.11% 78.38% 61.94% 71.44% 53.67% 63.37%
Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
Tabel 2.31
Jumlah Petugas Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2007
No. Kecamatan PPLKB PLKB/PKB Dokter Bidan Jumlah 1 Serpong - - 3 3 6
2 Serpong Utara - - 4 4 8
3 Setu - - 2 2 4
4 Pamulang - - 5 5 10
5 Ciputat - - 3 3 6
6 Ciputat Timur - - 1 1 2
7 Pondok Aren - - 6 6 12 Kota Tangerang Selatan - - 24 24 48
Sumber: Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2007/2008
Keterangan: PPLKB : Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PLKB/PKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana
II.4 Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup
II.4.1 Fisik Dasar dan Pemanfaatan Lahan
Wilayah Kota Tangerang Selatan dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pasanggrahan dan Sungai
Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Posisi Kota Tangerang Selatan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
28
yang berbatasan dengan DKI Jakarta karena pada awalnya memang dijadikan sebagai kota
satelit bagi DKI Jakarta maka penduduknya lebih banyak yang bekerja di Jakarta tapi tinggal di
Kota Tangerang Selatan. Hal ini terlihat dari banyaknya perumahan-perumahan yang tumbuh
dan berkembang di Kota Tangerang Selatan. Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat,
sebagian besar bersifat non-alamiah, seiring dengan tumbuhnya kawasan-kawasan
perumahan, mulai dari yang berskala kecil-menengah hingga berskala besar, seperti: Bumi
Serpong Damai (BSD) seluas 6.000 ha, Bintaro Jaya seluas 1.500 ha, dan Perumahan Alam
Sutera. Akhirnya mengakibatkan sektor perdagangan dan jasa menjadi berkembang sesuai
kebutuhan disertai juga dukungan sektor transportasi yang cukup memadai karena banyak
akses menuju DKI Jakarta baik melalui jalan tol Serpong – Pondok Indah atau jalan regional
yang sudah tersebar dan tersambung langsung.
Gambar 2.3
Peta Wilayah Kota Tangerang Selatan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
29
Topografi (Ketinggian dan Kemiringan)
Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dimana
sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki topografi yang relatif datar dengan
kemiringan tanah rata-rata 0 – 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl.
Untuk kemiringan garis besar terbagi dari 2 (dua) bagian, yaitu :
1. Kemiringan antara 0 – 3% meliputi Kecamatan Ciputat, kecamatan Ciputat Timur,
Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
2. Kemiringan antara 3 – 8% meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.
Klimatologi
Kota Tangerang Selatan merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan
kelembaban tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di stasiun Geofisika klas I di
Tangerang rata-rata berkisar antara 21,2-33,7˚C, suhu maksimum tertinggi rata-rata terjadi
pada bulan Oktober yaitu 36,6˚C dan suhu minimum terendah pada bulan Juni yaitu 19,2 ˚C .
Rata-rata kelembaban udara 78,0 % dan rata-rata intensitas matahari 56,8 %. Keadaan curah
hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan pada bulan September hanya satu kali hujan,
sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 108,4 mm. Hari hujan tertinggi pada
bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 26 hari. Keadaan ini terjadi pada hampir seluruh
wilayah Kota Tangerang Selatan.
Geologi
Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar. Adapun beberapa
Kecamatan ada yang lahannya bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu
dan kecamatan Pamulang serta sebagian di kecamatan Ciputat Timur. Kondisi geologi Kota
Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvium, yang terdiri dari batuan lempung,
lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari United Soil
Classification System, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau workability yang
baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik oleh karena itu wilayah Kota
Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
30
Hidrologi
Sistem hidrologi di Kota Tangerang Selatan terdiri atas :
Air permukaan yaitu diartikan sebagai air yang mengalir atau muncul di permukaan. Aliran
air permukaan yang terdapat di wilayah ini berupa aliran sungai Cisadane, Sungai Angke
dan sebagian wilayah dilewati sungai Pesanggrahan. Ada juga saluran-saluran alam yang
dialiri air sepanjang tahun sebagai penampung drainase lokal. Saluran semacam ini
cenderung meluap pada musim hujan.
Kedua Air Tanah, air tanah di wilayah Kota Tangerang Selatan secara kualitas dalam
kondisi baik, hal ini menyebabkan banyak penduduk yang masih menggunakannya sebagai
air bersih. Potensi air tanah Kota Tangerang Selatan, Berdasarkan laporan studi potensi
dan pengembangan sumberdaya air tersebar di Kabupaten Tangerang, Dinas PU
kabupaten Tangerang tahun 2002 diketahui bahwa potensi air sungai dan situ/rawa
merupakan potensi air permukaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Satuan Wilayah
Sungai (SWS) menunjukkan potensi sebagai berikut :
Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane – Ciliwung, sebesar 2,551 m³/dt diwakili
oleh pengukuran Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit
terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m³/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun
Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998.
Mata air jumlahnya ada 3 yang semuanya berlokasi di Kecamatan Ciputat dengan total
debit 210 liter/detik.
Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukkan bahwa
Kabupaten Tangerang termasuk juga Kota Tangerang Selatan mengalami defisit air
pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara surplus air hanya
terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 Bulan).
Air tanah dangkal, debit air tanah di Kabupaten Tangerang termasuk juga Kota
Tangerang Selatan berkisar antara 3 – 10 liter/detik/km². Air tanah ini cenderung
diambil secara berlebihan di sepanjang jalan-jalan utama terutama oleh industri/pabrik.
Untuk di permukiman warga rata-rata kedalaman air tanah mencapai 5 – 10 meter.
Terdapat juga penggunaan air tanah dalam, melalui pompa deepwell pada kawasan-kawasan
perumahan baru yang dikelola pengembang swasta.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
31
Mengenai gambaran kualitas air sungai dan air tanah di Kota Tangerang Selatan bila
mengacu kepada gambaran kualitas air sungai Cisadane sebagai sungai yang terbesar maka
didapatkan pencemaran yang cukup bervariasi yang ditunjukkan oleh beberapa parameter.
Tabel 2.32 Gambaran Kualitas Air Sungai Cisadane
Jenis Tanah
Dilihat dari data jenis tanah berdasarkan keadaan geologi, di wilayah Kota Tangerang
Selatan sebagian besar terdiri dari batuan endapan hasil gunung api muda dengan jenis
batuan kipas aluvium dan aluvium/alivial. Sedangkan dilihat dari sebaran jenis tanahnya,
pada umumnya di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat
kemerahan. Oleh karena itu secara umum lahan cocok untuk pertanian/ perkebunan. Jenis
tanah yang sangat sesuai dengan kegiatan pertanian tersebut makin lama makin berubah
penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Sedangkan untuk
sebagian wilayah seperti di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu jenis tanahnya ada yang
mengandung pasir khususnya untuk daerah yang dekat dengan Sungai Cisadane.
II.4.2 Penggunaan Lahan
Perkembangan penduduk yang cepat yang dilihat dari semakin menjamurnya
permukiman di wilayah Tangerang Selatan mengakibatkan banyak terjadinya perubahan
fungsi guna lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya lahan pertanian atau
bahkan kawasan lindung menjadi kawasan perumahan ataupun untuk kegiatan perdagangan
dan jasa, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian khusus antara lain mengenai
keseimbangan fungsi kawasan tak terbangun dan kawasan terbangun.
Karakter perkembangan kawasan terbangun (perumahan, industri, perdagangan dan
jasa) pada Kota Tangerang Selatan tidak lepas dari keberadaan perlintasan pergerakan antar
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
32
wilayah serta adanya jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama seperti
DKI Jakarta, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sehingga konsekuensinya
perkembangan kawasan terbangun mengikuti pola jaringan jalan utama.
Tabel 2.33
Luas Penggunaan Lahan di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2008
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
Luas (%)
1 Perumahan dan permukiman 9,941.41 67.54%
2 Industri / Kawasan Industri 167.61 1.14%
3 Perdagangan dan jasa 487.08 3.31%
4 Sawah, ladang, dan kebun 2,794.41 18.99%
5 Semak belukar dan rerumputan 366.48 2.49%
6 Pasir dan galian 15.27 0.10%
7 Situ dan danau / tambak / kolam 137.43 0.93%
8 Tanah kosong 809.31 5.50%
Jumlah 14,719 100.00%
Sumber : Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Gambar 2.4
Peta Penggunaan Lahan Wilayah Kota Tangerang Selatan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
33
Pola pengembangan fisik / tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan
intensifikasi. Pola ekstensifikasi banyak dijumpai di daerah pinggiran, sedangkan intensifikasi
banyak dijumpai di daerah yang menjadi pusat kegiatan. Bila dilihat berkembangnya
perumahan baik skala besar ataupun skala kecil mengakibatkan bertambahnya jumlah
penduduk ataupun aktifitas penduduk di Kota Tangerang Selatan ini sendiri. Bila peningkatan
jumlah ataupun aktifitas penduduk tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana
yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan satu dengan yang
lainnya.
Perumahan dan Permukiman
Kawasan perumahan dan permukiman berfungsi sebagai hunian bagi masyarakat Kota
Tangerang Selatan. Berdasarkan penghitungan pada peta diketahui luas penggunaan lahan
untuk perumahan dan permukiman sebesar 9.941,41 Ha dari keseluruhan Kota Tangerang
Selatan. Untuk Kota Tangerang Selatan terdapat tiga pengembang perumahan skala besar
yaitu BSD, Bintaro dan Alam Sutera. Selain itu ketiga kawasan ini didukung dengan adanya
prasarana transportasi seperti kereta api dan jalan tol. Saat ini pengembangan perumahan di
Kota Tangerang Selatan banyak menggunakan pola cluster dengan tipe rumah beragam (tipe
kecil hingga tipe besar). Banyak lahan perkampungan yang sudah berubah fungsi dan
kepemilikannya biasanya mayoritas pemilik lahan perkampungan adalah para pendatang.
Berdasarkan tampilan tabel dan peta penggunaan lahan di atas, dapat dilihat bahwa
sebesar 67,54% lahan di wilayah Kota Tangerang Selatan digunakan sebagai kawasan
perumahan dan permukiman dan sebesar 18,99% merupakan lahan sawah, ladang dan
kebun.
Industri / Kawasan Industri dan Pergudangan
Dilihat dari data penggunaan lahan di wilayah Kota Tangerang Selatan, industri/kawasan
industri bukan sektor yang signifikan mempengaruhi tata letak ruang wilayah. Luas lahan
industri dan kawasan industri yaitu sebesar 167,61 Ha atau 1,14% dari keseluruhan luas
wilayah Kota Tangerang Selatan. Walaupun demikian pengembangan industri yang
kegiatannya tidak mencemari lingkungan (clean industry) menjadi sektor yang potensial
sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi kota.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
34
Kegiatan perdagangan dan jasa
Luas lahan untuk kegiatan perdagangan dan jasa ini sebenarnya tersebar hampir di
seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Namun yang lebih banyak menonjol adalah kegiatan
perdagangan dan jasa yang terjadi saat ini dapat diidentifikasi berada disepanjang koridor
jalan-jalan utama seperti Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Ceger, Jalan Raya Bintaro Utama –
Jalan kesehatan, Jalan Raya Pondok Betung - Jalan Raya WR Supratman, Jalan Raya Pamulang
– Ciputat Jalan Raya Pamulang – Pondok Cabe dan Jalan Raya Ir. H. Juanda (Ciputat Raya).
Luas kegiatan perdagangan dan jasa ini adalah sebesar 487,08 Ha.
Sawah ladang dan kebun
Luas penggunaan lahan sawah dan ladang oleh petani pengarap mencapai 2.794,41 Ha
atau sebesar 18,99%. Sebagian besar lahan digunakan untuk pengembangan produksi
palawija, sayuran dan tanaman budidaya karena sebagian besar luas lahan merupakan lahan
kering (117 Ha).
Semak belukar dan rerumputan
Semak belukar yang dimaksud disini adalah tanah kosong yang tidak dikelola/diurus
oleh pemiliknya namun bukan berarti tidak ada pemiliknya adapun luasnya hanya 366,48 Ha.
Pasir dan galian
Mempunyai luas yang sangat kecil karena bukan penggunaan yang dominan dan hanya
ada di Kecamatan Setu yaitu dengan luas 15,27 Ha.
Situ dan danau/tambak/kolam
Dari hasil interpretasi peta udara diketahui banyak danau /situ yang sudah tidak ada
lagi di peta oleh karena itu luas penggunaannya untuk situ/danau/kolam/tambak ini hanya
sebesar 137,43 Ha.
Tanah Kosong
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
35
Tanah kosong disini termasuk juga lapangan olahraga seperti lapangan bola dan
halaman rumah adapun luasnya hanya 809,31 Ha.
II.4.3 Prasarana Transportasi
Jalan merupakan salah satu infrastruktur terpenting sebagai salah satu faktor daya tarik
investasi di suatu daerah. Semakin banyak akses jalan ke luar wilayah, maka semakin tinggi
pula tingkat perkembangan daerah tersebut. Jalan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan
Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) memiliki total
panjang 115,81 Km dengan 70,36% dari panjang total tersebut dalam kondisi baik, 18,37%
dalam kondisi sedang dan 11,28% dalam kondisi rusak. Data ini berbeda dengan data Dinas
Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan yang menyatakan bahwa total panjang jalan kota
adalah 137,773 Km dan diperkirakan 5% rusak ringan, 5% rusak sedang dan 20% rusak berat.
Dari jumlah ruas jalan yang ada, tingkat pelayanan jaringan jalan masih perlu
ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh masih terdapatnya titik-titik kemcaetan di beberapa
daerah. Titik rawan kemacetan utamanya terdapat pada 12 titik yang umumnya terdapat
pada sekitar persimpangan jalan atau pasar. Stasiun kereta rel listrik (KRL) berjumlah 5 buah
dan tersebar di tiga kecamatan yaitu Serpong, Ciputat dan Ciputat Timur. Titik rawan
kemacetan dan titik lokasi stasiun KRL didapatkan dari Kompilasi Data untuk Penyusunan
RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) sedangkan nama lokasi, desa dan kecamatan diperoleh
berdasarkan informasi dari Jakarta Jabotabek Street Atlas and Index CD-ROM 2005/2006
karya Gunther W. Holtorf.
Tabel 2.34
Kondisi Jalan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2008
No. Nama Jalan / Ruas Jalan Status Jalan Panjang
Jalan (Km)
Kondisi Jalan
Baik Sedang Rusak
1 Jl. Raya Serpong - Pahlawan Seribu
Arteri Sekunder 5.88 5.88
2 Jl. Letnan Sutopo (BSD) - Ciater Kolektor Sekunder 3.96 3.96
3 Jl. Kapten Subianto (BSD) - Rawa Buntu
Arteri Sekunder 3.67 3.67
4 Jl. Ciater Raya - Bukit Indah Kolektor Sekunder 2.54 2.54
5 Jl. Astek - Jombang Kolektor Sekunder 3.55 3.55
6 Jl. Jombang Raya - Aria Putra Kolektor Sekunder 3.63 3.63
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
36
7 Jl. Aria Putra - Pasar Ciputat Kolektor Sekunder 3.06 3.06
8 Jl. Otista - Dewi Sartika - Pasar Ciputat
Arteri Sekunder 1.94 1.94
9 Jl. Pamulang Raya - Pajajaran Arteri Sekunder 2.18 2.18
10 Jl. Setiabudi - Cabe Raya Kolektor Sekunder 2.15 2.15
11 Jl. Cabe Raya - Cireundeu Kolektor Sekunder 7.00 7.00
12 Jl. Ir. H. Juanda - Pasar Jum'at Arteri Sekunder 3.52 3.52
13 Jl. Tegal Rotan - Cenderawasih - Ki Hajar Dewantara - Pasar Ciputat
Kolektor Sekunder 5.16 5.16
14 Jl. Rempoa - Gintung Kolektor Sekunder 2.65 2.65
15 Jl. Menteng Raya (Bintaro) - Bintaro Utama
Kolektor Sekunder 3.41 3.41
16 Jl. Pondok Betung Raya - WR. Supratman (IAIN Ciputat)
Kolektor Sekunder 6.02 6.02
17 Jl. Ceger Raya - Pondok Betung Kolektor Sekunder 5.31 5.31
18 Jl. Pondok Kacang - Parigi Kolektor Sekunder 4.15 4.15
19 Jl. Elang (Bintaro) - Menteng Raya (Bintaro)
Kolektor Sekunder 1.99 1.99
20 Jl. Graha Bunga - Parigi Kolektor Sekunder 6.25 6.25
21 Jl. Bhayangkara - Mas Mansyur Kolektor Sekunder 3.95 3.95
22 Jl. Sutera Utama (Alam Sutera) Kolektor Sekunder 4.58 4.58
23 Jl. Raya Puspitek - Pamulang Arteri Sekunder 2.78 2.78
24 Jl. Tol Serpong - Bintaro Arteri Primer 11.07 11.07
25 Jl. German Center - Muncul Arteri Sekunder 7.14 7.14
26 Jl. Rawa Buntu - Viktor Arteri Sekunder 2.15 2.15
27 Jl. Lingkar Selatan Arteri Sekunder 2.71 2.71
28 Parakan - Ciater Raya Kolektor Sekunder 3.41 3.41
Jumlah 115.81 81.48 21.27 13.06
Persentase 70.36% 18.37% 11.28%
Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
37
No. Titik Rawan Kemacetan
1 Jalan Serpong Raya sekitar PT Pratama Abadi Industri hingga Gading Serpong
2 Jalan Serpong Raya sekitar Rumah Sakit Ashshobirin
3 Jalan Pahlawan Seribu di sekitar Pasar Serpong (lintasan Kereta Rel Listrik)
4 Perempatan Jalan Pahlawan Seribu menuju Kampus ITI
5 Perempatan Puspiptek Pasar Jengkol
6 Pasar Jombang sekitar Jalan Tol
7 Pertigaan Jalan Pondok Betung Raya sekitar Kantor Kelurahan Pondok Betung
8 Perempatan Bintaro - Jalan Pondok Betung Raya
9 Perempatan Jalan Ir. H. Juanda - Jalan Pahlawan, Rempoa
10 Pertigaan Jalan WR Supratman - Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat
11 Pertigaan Pasar Ciputat
12 Perempatan Pondok Cabe Jalan Setiabudi - Jalan RE Martadinata
Sumber:
- Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
- Jakarta Jabotabek Street Atlas and Index CD-ROM 2005/2006, Gunther W. Holtorf
Tabel 2.35
Titik Rawan Kemacetan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009
No. Nama Stasiun Kereta Rel Listrik Kelurahan/Desa Kecamatan
1 Stasiun Serpong Serpong Serpong
2 Stasiun Rawabuntu Rawabuntu Serpong
3 Stasiun Sudimara Jombang Ciputat
4 Stasiun Tegal Rotan Sawah Ciputat
5 Stasiun Pondok Ranji Pondok Ranji Ciputat Timur
Sumber:
- Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
- Jakarta Jabotabek Street Atlas and Index CD-ROM 2005/2006, Gunther W. Holtorf
Tabel 2.36
Stasiun Kereta Rel Listrik di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2009
II.4.4 Prasarana Telekomunikasi dan Energi
Selain prasarana transportasi, prasarana dan sarana terkait energi dan telekomunikasi
juga sangat penting. Di Kota Tangerang Selatan terdapat tiga kantor PLN, yaitu di Serpong,
Ciputat dan Pamulang. Gardu listrik berjumlah 71 unit dengan 195.352 sambungan listrik. Di
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
38
setiap kecamatan terdapat lebih dari 15.000 sambungan listrik kecuali di Setu yang hanya
berjumlah 9.686 sambungan.
Kantor Telkom berjumlah 5 buah dan tersebar di 5 kecamatan. Tower GSM/BTS
berjumlah 83 unit sedangkan sambungan telepon berjumlah 108.529 sambungan.
Sambungan telepon paling banyak terdapat di Pamulang dengan 26.447 sambungan
sedangkan paling sedikit terdapat di Setu dengan 5.381 sambungan.
Gardu
Listrik
Kantor
PLN
Sambungan
ListrikSPBU
Tower
GSM/BTS
Kantor Telkom
/ STO
Sambungan
Telepon
1 Serpong 14 1 18,508 12 12 - 10,282
2 Serpong Utara 4 - 15,165 6 10 1 8,425
3 Ciputat 10 1 28,375 7 9 1 15,764
4 Ciputat Timur 11 - 28,944 9 8 - 16,080
5 Pamulang 20 1 47,604 13 24 1 26,447
6 Pondok Aren 8 - 47,070 3 8 1 26,150
7 Setu 4 - 9,686 2 12 1 5,381
71 3 195,352 52 83 5 108,529
Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Kota Tangerang Selatan
Tabel 2.37
Sebaran Gardu Listrik, Kantor PLN
Menara Telekomunikasi/BTS dan Kantor Telkom/STO
di Kota Tangerang Selatan
No Kecamatan
Energi Telekomunikasi
II.4.5 Utilitas
Terkait dengan pengelolaan limbah baik limbah padat (sampah) maupun limbah cair,
terdapat 21 tempat pembuangan sementara (TPS) yang sebagian besarnya menurut Dinas
Kebersihan dan Pertamanan adalah TPS liar. Selain itu juga terdapat 5 unit water treatment
plant (WTP) yang seluruhnya dibangun oleh pengembang, tersebar di Serpong, Serpong
Utara dan Pondok Aren.
Ada dua makam pahlawan yang terdapat di Pondok Aren dan Setu, sedangkan tempat
pemakaman umum (TPU) berjumlah 26 unit dengan jumlah terbanyak terdapat di Ciputat
yaitu sebanyak 6 unit. Di Serpong Utara dan Pondok Aren masing-masing hanya terdapat 2
unit TPU.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
39
TPS WTP
1 Serpong 1 3
2 Serpong Utara 3 1
3 Ciputat 3 0
4 Ciputat Timur 1 0
5 Pamulang 3 0
6 Pondok Aren 3 1
7 Setu 7 0
21 5
Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Kota Tangerang Selatan
Tabel 2.38
Sebaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Water Treatment Plant (WTP)
di Kota Tangerang Selatan
No NoSebaran
Jumlah Luas
1 Serpong 0 5 5.6
2 Serpong Utara 0 2 2.5
3 Ciputat 0 6 10.6
4 Ciputat Timur 0 3 4.5
5 Pamulang 0 5 5.0
6 Pondok Aren 1 2 4.0
7 Setu 1 3 3.5
Kota Tangerang Selatan 2 26 35.7
Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Tabel 2.39Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
di Kota Tangerang SelatanTahun 2008
No Kecamatan Makam PahlawanTPU
II.4.6 Rawan Bencana
Bencana banjir merupakan masalah yang harus dihadapi oleh penduduk yang bahkan di
lokasi tertentu harus dihadapi secara rutin. Lokasi rawan banjir terdapat di sepanjang
beberapa sungai yang mengalir di Kota Tangerang Selatan, di antaranya Kali Angke, Kali
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
40
Serua, Kali Pasanggrahan, Kali Ciputat dan Kali Kedaung. Titik-titik lokasi rawan banjir
tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.4.1.
Di Kota Tangerang Selatan terdapat 9 situ, yang tersebar di 5 kecamatan. Situ-situ
tersebut adalah Situ Pondok Jagung / Rawa Kutup, Situ Parigi, Situ Bungur, Situ Antak, Situ
Rompang, Situ Gintung, Situ Legoso, Situ Pamulang / Pondok Benda, dan Situ Ciledug /
Kedaung. Namun, ada 4 situ yang sudah tidak tertera pada peta, yaitu Situ Bungur, Situ
Antak, Situ Rompang, dan Situ Legoso.
No Nama Situ Kecamatan Luas Situ (Ha)
1 Situ Pondok Jagung / Rawa Kutup Serpong Utara 8.2
2 Situ Parigi Pondok Aren 5.1
3 Situ Bungur Ciputat -
4 Situ Antak Ciputat -
5 Situ Rompang Ciputat Timur -
6 Situ Gintung Ciputat Timur 29.3
7 Situ Legoso Ciputat -
8 Situ Pamulang / Pondok Benda Pamulang 27.0
9 Situ Ciledug / Kedaung Pamulang 9.7
Kota Tangerang Selatan 79.3
Tabel 2.40
Situ di Kota Tangerang Selatan
Tahun 2008
No Lokasi Sungai Kecamatan
1 Kompleks Sekretariat Negara Kali Angke Pondok Aren
2 Perumahan Maharta Kali Serua Pondok Aren
3 Taman Mangu Kali Pasanggrahan Pondok Aren
4 Graha Permai, Bintaro Kali Ciputat Ciputat
5 Perumahan Bintaro Sektor 9, Bintaro Kali Serua Pondok Aren
6 Kompleks Inhutani Kali Pasanggrahan Ciputat
7 Perumahan Pondok Hijau Kali Ciputat Ciputat
8 Perumahan Graha Hijau Kali Pasanggrahan Ciputat
9 Perumahan Reni Jaya Kali Angke Pamulang
10 Perumahan Bukit Pamulang Indah Kali Kedaung Pamulang
Sumber: Kompilasi Data untuk Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008)
Tabel 2.41Lokasi Rawan Banjir
di Kota Tangerang Selatan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
41
II.5 Pemerintahan
II.5.1 Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
Selama periode 2002-2008 berbagai tuntutan terhadap pembentukan daerah otonom
baru (pemekaran wilayah) berkembang di lingkungan masyarakat. Wacana serta tuntutan
pembentukan daerah otonom baru hendaknya tidak sekedar mempertimbangkan aspek
politis dan kemauan sebagian kecil elite daerah tapi merupakan aspirasi dan harapan yang
perlu direspon untuk dinilai terhadap ketepatan dan kelayakannya secara normatif maupun
teknis. Pembentukan Kota Tangerang Selatan yang merupakan pemekaran dari wilayah
induknya yaitu Kabupaten Tangerang telah memenuhi kaidah peraturan perundangan
maupun teknis pada tahun 2008 dapat direalisasikan, yang dituangkan dalam Undand-
undang Nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
Pembentukan pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
diawali dengan ditunjuknya Penjabat Walikota Tangerang Selatan oleh Gubernur Banten.
Selanjutnya Penjabat Walikota menyusun formasi perangkat daerah, guna membantu dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Ditetapkan perangkat daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah (3 Asisten Daerah, 9 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6
Badan, 11 Dinas dan 1 Satuan, dimana legalitas atas kedudukan serta tugas pokok dan
fungsinya diatur dalam peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.
Dalam implementasinya, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah antara lain seperti belum
efektifnya penetapan struktur kelembagaan perangkat daerah, masih dirasakannya tumpang
tindih tugas pokok dan fungsi antar perangkat daerah, belum optimalnya penetapan dan
pemilahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta belum optimalnya hubungan kerja
antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
masyarakat, dan organisasi non pemerintah.
Pada awal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, belum didukung
dengan produk hukum daerah (perda, dll), jadi sementara masih menggunakan regulasi
wilayah induk. Sehingga permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kewenangan daerah
masih banyak yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan berbagai kendala antara lain
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
42
dalam hal pelaksanaan kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan suatu kawasan atau
pelayanan tertentu, serta pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak, dan
lainnya.
II.5.2 Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah
Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah juga masih
diselenggarakan pada bangunan-bangunan yang berstatus sewa, dengan kapasitas ruang
yang tidak memadai dengan keberadaan pegawai, sehingga mengurangi efektifitas dan
kenyamanan kerja. Sementara itu, berdasarkan informasi dari berbagai perangkat daerah,
dukungan sarana dalam menunjang pelaksanaan operasional kantor maupun operasional
lapangan belum sepenuhnya terpenuhi.
II.5.3 Penyelenggaraan Koordinasi
Koordinasi dalam bidang pemerintahan hakikatnya merupakan upaya yang
dilaksanakan oleh Kepala Daerah guna mencapai keselarasan dan keterpaduan baik
perencanaan maupun pelaksanaan tugas semua instansi baik antar dinas. lembaga teknis
daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, maupun dengan instansi vertikal agar
tercapai hasil yang optimal. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah serta Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1988.
II.5.3.1 Penyelenggaraan Koordinasi Horisontal dengan Unsur Muspida
Kualitas penyelenggaraan forum kemuspidaan yang prinsip dan penting yang dilakukan,
mengikuti pola aturan :
Terhadap permasalahan yang bersifat mendesak dan memerlukan waktu yang segera,
forum diselenggarakan secara insedentil di luar ketentuan vang ada;
Terhadap permasalahan yang telah disepak-ati oleh Forum Muspida ditindaklanjuti oleh
perangkat masing-masing instansi dan bila dipandang perlu dilakukan secara Tim
Terpadu yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan yang telah
digariskan.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
43
II.5.3.2 Penyelenggaraan Koordinasi Vertikal dengan Instansi/Dinas Daerah
Penyelenggaraan koordinasi vertikal antara instansi/dinas daerah dilaksanakan secara
komprehensif, terpadu dan berkelanjutan meliputi pelaksanaan pelaporan, pengawasan,
dan koordinasi pembinaan.
1) Koordinasi Perencanaan
Walikota akan meminta program/rencana kegiatan dari masing-masing
komponen/instansi vertikal serta membahasnya di daerah;
2) Koordinasi Pelaksanaan
Walikota selaku Kepala Daerah meminta laporan pelaksaan tugas dari masing-masing
instansi vertikal mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam
melaksanakan kegiatannya. Apabila terdapat hambatan dan permasalahan, maka
Walikota memberikan petunjuk alternatif pemecahannya;
3) Koordinasi Pelaporan
Masing-masing Kepala Dinas/Komponen dan Instansi Vertikal wajib menyampaikan
laporan kegiatan bulanan secara periodik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
perkembangan pelaksanaan tugasnya, laporan tahunan setiap akhir tahun anggaran
serta laporan insidentil terhadap hal-hal yang perlu segera mendapat penyelesaian.
4) Koordinasi Pengawasan
Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Departemen dan
Lembaga Pemerintahan Non Departemen di bawah koordinasi Kepala BPKP disampaikan
ke Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Walikota
sebagai informasi kepada Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan.
5) Koordinasi Pembinaan
Walikota memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan /pemindahan serta
pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Instansi Vertikal dalam wilayah Kota
Tangerang Selatan. Selain koordinasi secara formal seperti tersebut di atas, juga
dilakukan koordinasi secara informal seperti pada setiap kesempatan pertemuan, olah
raga maupun kegiatan lainnya.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
44
II.5.3.3 Hubungan Pemerintah Kota dengan DPRD
Hubungan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan DPRD dilaksanakan melalui
forum-forum pertemuan, sidang, hearing, kunjungan kerja bersama serta pembahasan
terhadap suatu Rancangan Peraturan Daerah dan produk kebijakan daerah. Keharmonisan
hubungan dibangun melalui mekanisme pelaksanaan tugas masing-masing yang
menempatkan pihak eksekutif dan legislatif sebagai mitra kerja yang saling mengisi dan saling
mendukung.
1. Kelembagaan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Tugas penyusunan dan pengaturan di bidang kelembagaan ini
dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Organisasi pada Sekretariat Daerah.
Susunan kelembagaan daerah tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sekretariat Daerah terdiri dari 1 orang Sekretaris Daerah, 3 orang Asisten
Sekretaris Daerah dan 9 Bagian, yaitu:
1. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum;
4. Bagian Pemerintahan;
5. Bagian Kesejahteraan Sosial;
6. Bagian Pertanahan;
7. Bagian Perekonomian;
8. Bagian Pembangunan;
9. Bagian Pengelolaan Teknologi Informasi;
10. Bagian Hukum dan Organisasi;
11. Bagian Umum dan Perlengkapan;
12. Bagian Humas dan Protokol.
b. Sekretariat DPRD terdiri dari 1 orang Sekretaris DPRD dan 3 orang Kepala Bagian,
sebagai berikut :
1. Sekretaris DPRD
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
45
2. Bagian Perlengkapan
3. Bagian Humas dan Hukum
4. Bagian Persidangan dan Risalah
5. Bagian Tata Usaha
c. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 1 Inspektorat, 1 Satuan dan 6 Badan, sebagai
berikut:
1. Inspektorat;
2. Satuan Polisi pamong Praja;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kepegawaian Daerah;
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
6. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana.
d. Dinas Daerah terdiri dari 11 Dinas, sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
6. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Dinas Pertanian dan Perikanan;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong dan memacu terjadinya
perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
46
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang mendasar
adalah menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya
merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi. Berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berubah statusnya menjadi perangkat
daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah yang diangkat
oleh kepala daerah kabupaten/kota, maka Camat dalam menjalankan tugasnya
mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada kepala
daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa tanpa pelimpahan sebagian
kewenangan dari kepala daerah maka tugas seorang camat menjadi tidak jelas
sehingga dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan.
Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka upaya pemberdayaan
kecamatan guna percepatan otonomi daerah, maka dengan merujuk pada Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman
Organisasi Kecamatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mencoba
memformulasikan suatu kebijakan tentang pengaturan organisasi kecamatan di
daerah ini. Langkah ini diawali dengan upaya melimpahkan sebagian kewenangan
yang dimiliki oleh pemerintah daerah kepada Camat dalam rangka efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
Tabel 2.42 Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Tangerang Selatan
No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Persentase Terhadap
Luas Kota (%)
1 Serpong 2,404 16.33%
2 Serpong Utara 1,784 12.12%
3 Ciputat 1,838 12.49%
4 Ciputat Timur 1,543 10.48%
5 Pamulang 2,682 18.22%
6 Pondok Aren 2,988 20.30%
7 Setu 1,480 10.06%
Kota Tangerang Selatan 14,719 100.00%
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
47
Tabel 2.43 Jumlah Kelurahan dan Desa per Kecamatan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2009
No Kecamatan Jumlah
Kelurahan Jumlah
Desa Jumlah
Rukun Warga (RW)
Jumlah Rukun Tetangga
(RT)
1 Serpong 9 - 69 337
2 Serpong Utara 7 - 65 272
3 Ciputat 7 - 92 460
4 Ciputat Timur 6 - 75 416
5 Pamulang 8 - 129 690
6 Pondok Aren 11 - 113 677
7 Setu 1 5 29 144
Jumlah 49 5 572 2,996
Tabel 2.44
Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kota Tangerang Selatan
No Kecamatan Kelurahan/Desa Luas Wilayah (Ha)
1 Serpong 1 Buaran 334
2 Ciater 376
3 Rawa Mekar Jaya 235
4 Rawa Buntu 328 5 Serpong 139
6 Cilenggang 143
7 Lengkong Gudang 361
8 Lengkong Gudang Timur 262
9 Lengkong Wetan 226
2 Serpong Utara 1 Lengkong Karya 210
2 Jelupang 126
3 Pondok Jagung 209
4 Pondok Jagung Timur 225
5 Pakulonan 279
6 Paku Alam 281
7 Paku Jaya 454
3 Ciputat 1 Sarua 368
2 Jombang 345
3 Sawah Baru 274
4 Sarua Indah 193
5 Sawah 249
6 Ciputat 172 7 Cipayung 237
4 Ciputat Timur 1 Pisangan 391
2 Cireundeu 308
3 Cempaka Putih 227
4 Pondok Ranji 246
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
48
5 Rengas 165
6 Rempoa 206
5 Pamulang 1 Pondok Benda 386
2 Pamulang Barat 416
3 Pamulang Timur 259
4 Pondok Cabe Udik 483
5 Pondok Cabe Ilir 396
6 Kedaung 256
7 Bambu Apus 220
8 Benda Baru 266 6 Pondok Aren 1 Perigi Baru 310
2 Pondok Kacang Barat 252
3 Pondok Kacang Timur 252
4 Perigi Lama 389
5 Pondok Pucung 362
6 Pondok Jaya 233
7 Pondok Aren 217
8 Jurang Mangu Barat 253
9 Jurang Mangu Timur 258
10 Pondok Karya 271
11 Pondok Betung 191
7 Setu 1 Kranggan 205
2 Muncul 361
3 Setu 364
4 Babakan 170
5 Bakti Jaya 174
6 Kademangan 206
II.5.3.4 Hukum, Politik serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Disamping itu munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk
organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya,
merupakan bentuk pencapaian dalam mewujudkan proses demokratisasi.
Munculnya berbagai aspirasi dan respon masyarakat terhadap kebijakan
pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik yang bersifat mendukung ataupun
memberikan kritik membangun, disampaikan langsung ataupun melalui lembaga perwakilan
(legislatif), merupakan cerminan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan politik
dan nilai-nilai demokrasi.
Kondisi keamanan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan di
wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2003-2008 secara umum masih dalam
kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya pembinaan dan penanganan ketentraman dan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
49
ketertiban wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas
dan fungsi masing-masing instansi.
Ruang lingkup kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi :
a. Penyelenggaraan/pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan
dan ketertiban masyarakat di Kota Tangerang Selatan;
b. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota
Tangerang Selatan;
d. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban
masyarakat di Kota Tangerang Selatan.
e. Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan dan
ketertiban masyarakat di Kota Tangerang Selatan untuk menentukan langkah--
langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun
penanggulangan.
Selain itu pembinaan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk menciptakan
kondisi tenteram, serasi dan teratur serta mantapnya stabilitas keamanan di Kota Tangerang
Selatan. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut adalah
melalui kegiatan koordinasi antara instansi terkait secara terpadu.
Di bidang keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana umum dilaksanakan
melalui upaya represif dan preventif oleh pihak Kepolisian untuk membantu menciptakan
rasa tenteram dan tertib di masyarakat, antara lain dengan meningkatkan partisipasi
masyarakat di bidang pengamanan swakarsa dengan menggiatkan siskamling.
Berbagai kerentanan dan kerawanan sosial merupakan sumber-sumber
permasalahan masyarakat yang masih dihadapi yang dapat berdampak pada terjadinya
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Banyaknya keluarga penyandang masalah
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
50
kesejahteraan sosial (PMKS) hingga tahun 2007 sebesar 48.889 jiwa, yang didominasi oleh
keluarga fakir miskin berjumlah 37.538 jiwa (76,78%) dan anak terlantar sebanyak 1.141 jiwa
(2,33%). Keberadaan PMKS tersebut merupakan potensi terhadap bertumbuhkembangnya
ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku masyarakat.
Kasus gelandangan dan pengemis serta pekerja seks komersial (PSK) semalin
merebak terutama pada pusat-pusat kota, pasar, terminal serta daerah hiburan merupakan
salah satu potensi permasalahan yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban umum
di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berbagai upaya pencegahan terhadap berkembangnya
gelandangan, pengemis dan PSK ini tengah dipersiapkan dan akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota tanerang Selatan.
Demikian halnya dengan penyalahgunaan NARKOBA/NAPZA (Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif) yang semakin berkembang dikalangan remaja, bahkan telah memasuki
kawasan-kawasan pendidikan (sekolah).
Kejadian luar biasa (KLB) merupakan suatu kondisi tak terduga yang dapat
mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai kasus bencana banjir dan
kekeringan sampai dengan tahun 2008 diketahui masih terjadi. Sedangkan kasus wabah
penyakit yang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan akhir-akhir ini meliputi : Muntaber,
DBD, Polio dan Flu Burung. Kasus flu burung merupakan wabah penyakit yang melanda
wilayah nasional yang penanganannya belum tuntas hingga saat ini. Di tahun 2009 terjadi
bencana alam dengan jebolnya tanggul Situ Gintung yang merupakan bencana nasional,
dimana kejadian ini dikenal dengan tragedi Situ Gintung.
II.5.3.5 Kerjasama Pembangunan
Kerjasama Wilayah Perbatasan
Sesuai dengan amanat dalam Pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada efisiensi dan
efektifitas pelayanan publik.
Belum terintegrasinya rencana-rencana pembangunan, keterbatasan dan lemahnya kapasitas
pengelolaan sumber daya di kawasan perbatasan, seperti diantaranya dalam penataan ruang
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
51
dan pembangunan prasarana wilayah serta perencanaan pembangunan lainnya, telah
disadari sebagai suatu permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakserasian
dan ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Oleh karenanya kerjasama pembangunan antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik yang saling menguntungkan, merupakan hal
yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Sejalan dengan kepentingan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan
kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi lain yang berbatasan dalam rangka kerjasama
pembangunan di wilayah perbatasan seperti dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
sebagaimana hal ini telah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat
dan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2002 dan Nomor 35 Tahun 2002 tanggal 4 Desember
2002, tentang Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan. Sebagai implementasi tindak
lanjut kerjasama pembangunan perbatasan yang telah disepakati bersama, diselenggarakan
forum koordinasi kerjasama pembangunan antar kedua daerah yang dilaksanakan melalui
”Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan (MUSRENBANGTAS) Banten-Jawa
Barat” yang diselenggarakan secara periodik setiap dua tahun sekali.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menjadikan surat Keputusan Bersama tersebut
sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dan kemungkinan untuk
menuangkannya ke dalam regulasi daerah.
Kerjasama Antar Daerah
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang
lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengelolah pembangunan
di daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Namun demikian dalam
pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di daerah seringkali dihadapkan kepada
permasalahan yang tidak dapat diatasi sendiri, tetapi memerlukan kerjasama antar daerah
yang memiliki kepentingan bersama.
Sejalan dengan semangat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perlu disikapi secara komprehensif dan
langkah strategis untuk melakukan kerjasama antar daerah yang sinergis dengan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
52
perencanaan pembangunan guna mewujudkan keselarasan, keserasian dan keterpaduan
perencanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
Sementara itu, di lain pihak bahwa tekanan pertumbuhan penduduk dan
perekonomian yang terkonsentrasi di Ibukota negara Jakarta dan wilayah sekitarnya dalam
wilayah Jabotabek maupun secara umum pada wilayah Pulau Jawa dan Bali telah
menyebabkan tingginya tuntutan dalam peningkatan pelayanan dan pembangunan yang
dirasakan semakin kompleks. Sehingga dapat dipahami apabila di wilayah Jabotabek serta
wilayah Jawa-Bali perlu mendapatkan perhatian secara lebih intensif untuk melakukan
koordinasi dalam rangka penanganan bersama terhadap permasalahan pembangunan dan
persoalan lainnya yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor.
Dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan pembangunan sesuai Instruksi Presiden
Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek telah dilakukan kerjasama
wilayah Jabotabek yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Pemerintah Provinsi
Daerah tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/1976 dan Nomor 3 Tahun
1976 tentang Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Jabotabek yang selanjutnya dibentuk
Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek berdasarkan Keputusan Bersama
Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor D.IV-8201/d/II/1976
dan Nomor 197/Pem.121/sk/1976.
Kerjasama tersebut telah ditindaklanjuti dan ditingkatkan dengan terbentuknya Kota
Depok, Provinsi Banten dan keikutsertaan Kabupaten Cianjur yang diwujudkan dalam
Kesepakatan Bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten Bupati
Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati
Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tanggal 16 Juni 2005.
Memperhatikan kompleksitas permasalahan pembangunan regional yang terjadi saat
ini di wilayah Jawa-Bali dan sejalan dengan makna yang termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, maka merupakan langkah
yang sangat strategis diselengarakannya forum “Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Regional (MUSRENBANGREG) Se Jawa-Bali”, yang hal ini merupakan kesepakatan bersama
yang telah direkomendasikan agar keberadaannya semakin dapat diperkokoh dan
dikembangkan eksistensinya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
53
Dilatarbelakangi berbagi pengalaman memecahkan permasalahan antar daerah
secara legal formal, membangun silaturahmi dan membangun satu persepsi dan
pemahaman, pada tahun 1988, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat mempelopori
terbentuknya forum kerjasama antar daerah Dwi Praja sebagai cikal bakal forum Mitra Praja
Utama (MPU) yang sekarang anggotanya terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur,
Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Prinsip kerjasama dalam forum MPU dibangun dalam semangat kebersamaan,
kemitraan, saling menguntungkan, berbagi tanggungjawab dan berkelanjutan dalam upaya
berpadu daya mengatasi permasalahan kesejahteraan antar daerah secara bersama-sama.
Dalam setiap tahunnya diadakan Rapat Kerja Gubernur yang menyepakati usulan
program/kegiatan kerjasama untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, terdiri dari bidang
Pemerintahan, bidang Ekonomi, bidang Kesos dan Tenaga Kerja, serta bidang Lingkungan dan
Pariwisata
Pembentukan forum Koordinasi Kerjasama pembangunan wilayah perbatasan ini
sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam mengatasi
persoalan ketidakintegrasian dalam berbagai kepentingan pembangunan dan pemerintahan
antar daerah, agar rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan antar daerah
khususnya di wilayah perbatasan dapat terselenggara dengan sinergi dan terintegrasi dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
54
BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH
3.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2007
Kota Tangerang Selatan baru terbentuk pada akhir tahun 2008, karena itu belum ada
pengukuran indikator ekonomi makro kota tersebut secara khusus. Namun demikian,
gambaran perekonomian Kota Tangerang Selatan, dapat diwakili oleh gambaran agregat 7
kecamatan (Serpong, Serpong Utara, Setu, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok
Aren) yang tadinya masih menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang. Data yang disajikan
berikut ini diperoleh dari hasil pengolahan data PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2007
(BPS, 2008).
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang
Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882,05 Juta Rupiah, sedangkan PDRB atas
dasar harga konstan adalah sebesar Rp.2.768.787,17 Juta Rupiah (Gambar 2.1). Angka
tersebut jauh di bawah angka PDRB Kabupaten Tangerang dengan 29 kecamatan yang
melebihi angka Rp.25 Trilyun untuk PDRB adh Berlaku dan melebihi angka Rp.16 Trilyun
untuk PDRB adh Konstan tahun 2000.
Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Kota Tangerang Selatan (7 kecamatan) dengan Kabupaten
Tangerang awal dengan 36 kecamatan dan Kabupaten Tangerang dengan 29
kecamatan pada Tahun 2007 (Hasil pengolahan data PDRB Tahun 2007, BPS
2008).
0 5.000.000
10.000.000 15.000.000
20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000
6,20% 6,30% 6,40% 6,50% 6,60% 6,70% 6,80% 6,90% 7,00% 7,10%
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan rupiah)
30.898.750,66 5.256.882,05 25.641.869
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 (Jutaan rupiah)
18.789.457,30 2.768.787,17 16.020.670
Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%)
6,90% 6,51% 6,97%
Kab. Tangerang 36 Kecamatan
Kota Tangsel 7 Kecamatan
Kab. Tangerang 29 Kecamatan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
55
Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang, PDRB
per kapita adalah sebesar Rp.5.041.692,53. Angka tersebut di bawah PDRB per kapita
Kabupaten Tangerang dengan 29 kecamatan, yang dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun sebesar 2.430.589 orang, mencapai Rp. 10.549.652,21.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2004 2005 2006 2007
PDRB (Milyar
Rupiah)
PDRB Konstan 2000
Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Tangerang
Selatan 2004 - 2007 (Hasil pengolahan data PDRB Tahun 2007, BPS 2008).
Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan menunjukkan kecenderungan
meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 2.2). Pada tahun 2007, Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE) mencapai angka 6,51%, masih lebih rendah dibandingkan LPE Kabupaten Tangerang
yang mencapai 6,97%.
Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan
didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29%) dan
perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi
cukup besar adalah jasa-jasa (17,39%) dan bank, persewaan dan jasa perusahaan (15,40%).
Lima sektor lain masing-masing memberikan kontribusi di bawah 10%. (Gambar 2.3)
Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang selatan
didominasi oleh sektor tersier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan
restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi
hampir 90%. Sektor tersier (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi)
memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer (pertanian; pertambangan dan penggalian)
hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Struktur ekonomi tersebut berbeda dengan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
56
struktur ekonomi Kabupaten Tangerang yang didominasi oleh sektor sekunder yang berasal
dari sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sangat besar.
Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007
(Hasil pengolahan data PDRB Tahun 2007, BPS 2008).
3.2 Perkiraan Ekonomi Makro Pada Tahun 2010
Berdasarkan kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada
tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp 7.095.983,99 Juta Rupiah, sedangkan PDRB atas
dasar harga konstan diperkirakan sebesar Rp.3.422.271,07 Juta Rupiah. Target PDRB per
kapita diharapkan mencapai Rp.6.028.590. Pada tahun 2010, Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) diharapkan mencapai angka 6,8 %.
Perkiraan tersebut didasarkan pada kecenderungan peningkatan PDRB pada 7
(tujuh) kecamatan Kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi Kota Tangerang Selatan
sejak tahun 2004 hingga 2007 (Tabel 2.1).
Tingkat pengangguran Kota Tangerang Selatan masih dalam proses
penghitungan, namun diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran
Kabupaten Tangerang yang pada tahun 2007 adalah sebesar 9,56% (BPS, 2008) karena
ingkat urbanisasi yang diasumsikan lebih tinggi.
Jasa-jasa
17.39%
Bank, persewaan
& jasa perusahaan
15.40%Pengangkutan &
Komunikasi
30.29%
Perdagangan,
Hotel dan Restoran
26.81%
Bagunan /
Konstruksi
1.63%
Listrik, Gas dan Air
Bersih
6.05%
Industri
Pengolahan
1.07%
Pertambangan
dan Penggalian
0.03%
Pertanian
1.32%
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
57
Tabel. 3.1 Perkembangan Realisasi PSRB 2004-2007 dan
Perkiraan PDRB Tahun 2008-2010
No. Indikator
Makro Ekonomi
Tahun
Realisasi Perkiraan
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 PDRB ADH Berlaku (Juta rupiah)
2.491.310.37
3.334.642.37
4.752.381.60
5.256.882.05
5.869.916.03
6.482.950.01
7.095.983.99
2 PDRB ADH Konstan 2000 (Juta rupiah)
1.730.192.27
2.028.385.15
2.599.601.42
2.768.787.17
2.986.615.14
3.204.443.11
3.422.271.07
3 Jumlah Penduduk
965.493.00
969.951.00
1.013.588.00
1.042.682.00
1.087.473.14
1.132.264.28
1.177.055.42
4 PDRB per Kapita
2.580.351
3.437.949
4.688.672
5.041.693
5.397.757
5.725.651
6.028.590
3.3 Pendapatan, Penerimaan dan Pembiayaan Daerah Tahun 2009
Tahun Anggaran 2009, pendapatan daerah hanya berasal dari lain-lain pendapatan
daerah yang sah, yaitu dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah
daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Hal
tersebut disebabkan pendapatan asli daerah, baik pajak maupun retribusi, masih masuk ke
dalam pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan juga
belum mendapatkan dana perimbangan baik berupa bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak,
dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus, karena peraturan mengenai dana
perimbangan ditetapkan sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten. Dalam perkembangannya,
pendapatan asli daerah sudah dapat diterima langsung oleh Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, tidak lagi seperti asumsi awal yang harus masuk ke dalam kas Pemerintah
Kabupaten Tangerang.
Dari segi pembiayaan, tidak ada kebijakan untuk mendapatkan penerimaan dari
penerimaan pembiayaan. Belum ada sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun 2008,
pencairan dana cadangan, serta penerimaan piutang daerah karena Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2009 merupakan perubahan dari rencana penganggaran pertama yang disusun
Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu APBD Tahun Anggaran 2009. Pada tahun 2009 ini
juga belum ada rencana penerimaan pembiayaan dari penerimaan pinjaman daerah dan
obligasi daerah.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
58
Sebagaimana tertera dalam Tabel 2.1, besar target pendapatan daerah semula pada
tahun 2009 adalah sebesar Rp.162.832.859.180,00, yang seluruhnya berasal dari lain-lain
pendapatan daerah yang sah, yaitu dari pendapatan hibah sebesar Rp.15.000.000.000,00,
bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar
Rp.127.832.859.180,00, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah
lainnya sebesar Rp.20.000.000.000,00. Pendapatan hibah seluruhnya berasal dari
Pemerintah Kabupaten Tangerang, sedangkan bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya adalah bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Banten sebesar
Rp.5.000.000.000,00. Besar hibah dan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan yang
ditetapkan dalam UU No. 51 Tahun 2008. Selain itu, Pemerintah Propinsi Banten juga
memberikan bantuan khusus pendidikan (specific grant) sebesar Rp. Rp.15.000.000.000,00.
Karena adanya penerimaan dari pendapatan asli daerah, pendapatan diperkirakan
meningkat menjadi sebesar Rp.191.699.005.762,00. Target pendapatan dari pendapatan asli
daerah adalah sebesar Rp.25.367.150.025,00, yang berasal dari pajak daerah sebesar
Rp.15.397.425.025,00, retribusi daerah Rp.9.219.725.000,00, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah Rp.750.000.000,00. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah berubah
dari semula sebesar Rp.162.832.859.180,00 bertambah sebesar Rp.3.498.996.557,25
menjadi sebesar Rp.166.331.855.737,00 dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah
daerah lainnya. Tidak ada target pendapatan dari dana perimbangan.
Tabel 3.2 juga menunjukkan bahwa tidak ada perubahan target penerimaan dari
penerimaan pembiayaan daerah.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
59
Tabel 3.2 Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2009
Target APBD T.A.
2009
Target Perubahan
APBD T.A. 2009
Penambahan /
(Pengurangan)
Persentase
Perubahan
Pendapatan Asli Daerah - 25,367,150,025.00 25,367,150,025.00 100.00%
Hasil Pajak Daerah - 15,397,425,025.00 15,397,425,025.00 100.00%
Hasil Retribusi Daerah - 9,219,725,000.00 9,219,725,000.00 100.00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
- - - -
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
- 750,000,000.00 750,000,000.00 100.00%
Dana Perimbangan - - - -
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan
Pajak
- - - -
Dana Alokasi Umum - - - -
Dana Alokasi Khusus - - - 0.00%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 162,832,859,180.00 166,331,855,737.00 3,498,996,557.00 2.15%
Pendapatan Hibah 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 - 0.00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
127,832,859,180.00 131,331,855,737.00 3,498,996,557.00 2.74%
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
- - - 0.00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 - 0.00%
162,832,859,180.00 191,699,005,762.00 28,866,146,582.00 17.73%
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah Tahun 2008
- - - -
Pencairan Dana Cadangan - - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah dan
Obligasi Daerah
- - - -
Penerimaan piutang daerah - - - -
- - - -
162,832,859,180.00 191,699,005,762.00 28,866,146,582.00 17.73%
Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Jumlah Pendapatan
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Dana Tersedia
Besar alokasi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2009 semula adalah sebesar
Rp.162.832.859.180,00 yang dialokasikan untuk belanja di 28 SKPD Kota Tangerang Selatan.
Dengan adanya perkembangan asumsi baik dari sisi pendapatan maupun belanja, besar
belanja pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2009 meningkat sebesar
Rp.28.866.146.582,00 menjadi sebesar Rp.191.699.005.762,00. Besar belanja langsung
sebesar Rp.103.749.407.900,00 dan meningkat sebesar Rp.33.313.484.161,00 menjadi
sebesar Rp.137.062.892.061,00, sedangkan besar belanja tidak langsung sebesar
Rp.59.083.451.280,00 dan menurun sebesar Rp.4.447.337.579,00 menjadi sebesar
Rp.54.636.113.701,00.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
60
Tabel 3.2
Ringkasan Rencana Perubahan Belanja
Tahun Anggaran 2009
Rencana APBD T.A.
2009
Rencana Perubahan
APBD T.A. 2009
Penambahan /
(Pengurangan)
Persentase
Perubahan (%)
Belanja Tidak Langsung 59,083,451,280.00 54,636,113,701.00 (4,447,337,579.00) -7.53%
Belanja Pegawai 43,159,187,441.20 38,001,849,862.20 (5,157,337,579.00) -11.95%
Belanja Bunga - - - 0.00%
Belanja Subsidi - - - 0.00%
Belanja Hibah 8,853,787,000.00 8,853,787,000.00 - 0.00%
Belanja Bantuan Sosial 6,070,476,838.80 6,780,476,838.80 710,000,000.00 11.70%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /
Kabupaten / Kota dan Pemerintahan
Desa
- - - 0.00%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi / Kabupaten / Kota dan
Pemerintahan Desa
- - - 0.00%
Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - 0.00%
Belanja Langsung 103,749,407,900.00 137,062,892,061.00 33,313,484,161.00 32.11%
Jumlah Belanja 162,832,859,180.00 191,699,005,762.00 28,866,146,582.00 17.73%
Jenis Belanja
Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2009, plafon anggaran sementara terbesar adalah
untuk Dinas Pekerjaan Umum yaitu sebesar Rp.40.768.006.500,00 yang meningkat sebesar
Rp.6.211.086.100,00 dari nilai semula Rp.34.556.980.400,00. Dinas Pendidikan menempati
urutan kedua dengan plafon sementara sebesar Rp.8.519.811.343,00 yang meningkat
sebesar Rp.630.000.000,00 dari nilai semula Rp.7.889.811.343,00. Dinas Kesehatan berada di
urutan ketiga dengan plafon sebesar Rp. 10.855.446.050,00 yang meningkat sebesar
Rp.5.550.632.250,00 dari nilai semula Rp.5.555.446.050,00. Alokasi yang besar untuk SKPD-
SKPD tersebut disebabkan SKPD-SKPD tersebut melaksanakan urusan-urusan prioritas yaitu
pekerjaan umum, pendidikan, dan kesehatan.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
61
BAB IV
ISU – ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
Yang dimaksud dengan isu strategis suatu daerah adalah permasalahan
aktual/penting yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah, yang diidentifikasi dengan
menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) memakai analisis data dan informasi dalam
lingkup upaya pencapaian visi dan misi daerah. Pencapaian sasaran strategis akan berhasil
bila komponen faktor penentunya yang merupakan isu-isu strategis dapat dikelola secara
efektif. Selain masalah (existing atau potential) yang dapat menghambat atau mendorong,
ada juga kendala yang membatasi. Pengenalan komponen strategis tersebut dan komponen
lain merupakan hal yang harus dilakukan dalam perencanaan.
4. 1 Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten
Sebagai daerah otonom yang baru dibentuk pada tahun 2008 sesuai dengan
amanat Undang – undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan, urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi
urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Adapun sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan Kota Tangerang Selatan
dapat menggunakan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan
pemerintah induk yaitu Kabupaten Tangerang.
Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam RPJM 2004 – 2009
dirumuskan berdasar pada permasalahan pokok negara yaitu :
1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi
2. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah
3. Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah
4. Tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk
5. Kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah
6. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
7. Rendahnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
8. Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar
9. Rendahnya pelayanan dan penyediaan infrastruktur
10. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
62
Sehingga rencana kegiatan pembangunan pemerintah mengacu pada pengentasan
permasalahan pokok tersebut.
Sedangkan kebijakan Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada RPJMD
Provinsi Banten tahun 2007 – 2012 dibangun atas dasar isu – isu strategis yang menjadi
agenda pembangunan Provinsi Banten seperti berikut :
a. Tata kelola pemerintahan, bertujuan meningkatkan perilaku birokrasi yang efisien
dan efektif dengan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang
profesional dan akuntabel.
- Kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan
- Sarana dan prasarana pemerintahan daerah
- Aparatur pemerintah daerah
- Otonomi daerah dan kerjasama pembangunan
- Stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban umum
- Keuangan daerah
b. Sumberdaya manusia, bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan
serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- Kemiskinan
- Pengangguran
- Layanan pendidikan dan kesehatan
- Kependudukan, Keluarga Berencana, gender dan perlindungan anak
c. Ekonomi, bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui
pengembangan pertanian dan pariwisata, mewujudkan iklim investas yang semakin
sehat serta meningkatkan kapasitas dan daya saing industri sehingga dapat
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
- Revitalisasi pertanian
- Ketahanan pangan daerah
- Kelembagaan sosial – ekonomi masyarakat
- Perkembangan perekonomian daerah
- Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan megapolitan/megacity
d. Pengembangan kawasan dan wilayah, bertujuan untuk mengembangkan potensi
unggulan yang dimiliki masing2 kawasan dan wilayah secara terintegrasi.
- Sarana dan prasarana dasar wilayah
- Sumberdaya alam dan lingkungan hidup
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
63
- Pembangunan desa – kota
- Penataan ruang daerah
4. 2 Isu Strategis Kota Tangerang Selatan
Prioritas pembangunan daerah didasarkan pada lima (5) masalah dan tantangan
pokok daerah sebagaimana disebutkan di bawah ini :
1. Belum optimal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini berkaitan dengan
kondisi pemerintahan Kota Tangerang Selatan saat ini. Dari aspek hardware, selain
kualitas dan kuantitas sarana perkantoran yang masih terbatas, jumlah pegawai juga
masih minim untuk pengelolaan suatu pemerintahan. Dari aspek software,
mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran juga belum terlaksana
secara optimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Selain itu sebagai kota
penyangga ibukota, Tangerang Selatan tidak akan bisa lepas dari pengaruh
pertumbuhan ekonomi dan pergerakan penduduk dari Jakarta (backward and
forward linkages). Dengan demikian, Kota Tangerang Selatan dibangun atas dasar
kerjasama dengan daerah lain demi kepentingan bersama termasuk kota-kota
sekitarnya.
2. Mendesaknya peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Hal ini didorong oleh
beberapa infrastruktur dasar yang perlu pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan
seperti ruang jalan di wilayah ini yang harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya.
Walaupun berdasarkan data 70,36% kondisi jalan tergolong dalam kondisi baik,
namun sistem jaringan jalan yang ada belum terstruktur sehingga menimbulkan
tingkat kemacetan yang tinggi di beberapa ruas jalan atau persimpangan. Selain itu,
sarana penampungan sampah dan ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian
penting dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Hingga tahun
2009, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memiliki TPA (Tempat Pembuangan
Akhir). Saat ini penanganan sampah masih dibantu oleh Kabupaten Tangerang.
Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan menuntut
kebutuhan akan sarana permukiman. Jika tidak ditata dan dikelola dengan
perencanaan terpadu, hal ini akan berdampak kepada menurunnya daya dukung
lingkungan yang berakibat terjadinya masalah lingkungan, misalnya banjir. Ada 3
(tiga) kecamatan yang menjadi kawasan rawan bencana banjir, yaitu Kecamatan
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
64
Pondok Aren, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pamulang. Dengan demikian
sebagai daerah otonom baru, Kota Tangerang Selatan harus menata kawasannya
melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paling lambat tiga tahun
sejak terbentuknya Kota Tangerang Selatan sebagai alat pengendali sesuai amanat
Undang-undang No 51 Tahun 2008.
3. Pelayanan pendidikan yang masih belum optimal. Kualitas sumber daya manusia
berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat kepada pelayanan pendidikan, dan
kesehatan. Sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan merupakan lulusan dan
siswa SMA, namun ironisnya sebagian besar pencari kerja juga merupakan lulusan
SMA. Jadi masih banyak lulusan SMA yang belum bisa memenuhi kebutuhan pasar
akan tenaga kerja. Selain itu prasarana pendidikan seprti gedung/bangunan sekolah
mash perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Berdasarkan data dinas
pendidikan Kota Tangerang Selatan tahun 2009, masih terdapat 257 ruang kelas yang
perlu diperbaiki. Dari segi kualitas tenaga pendidik, masih banyak guru yang belum
bersertifikat sesuai kompetensinya.
4. Pelayanan kesehatan yang masih belum optimal. Berdasarkan data tahun 2007,
sebanyak 307 kasus gizi buruk atau sebesar 0,37% ditemukan di wilayah Kota
Tangerang Selatan. Pada tahun 2009 ditemukan kasus gizi buruk di Kecamatan
Serpong. Dengan demikian, kasus gizi buruk merupakan hal yang harus dicegah
secara berkesinambungan salah satunya dengan memperluas akses pelayanan
kesehatan terutama untuk keluarga tidak mampu yang rentan terkena gizi buruk.
Selain itu penyebaran penyakit menular merupakan hal lain yg penting untuk
dieleminasi kasusnya, seperti kasus penyebaran penyakit filariasis, demam berdarah,
dan penyakit menular lainnya. Masih ditemukan beberapa penderita filariasis yang
belum optimal pelayanan kesehatannya.
5. Belum meratanya kesejahteraan masyarakat. Di Kota Tangerang Selatan masih
terdapat 31.543 Rumah Tangga miskin yang di dalamnya terdapat anak-anak antara 0
– 11 bulan dan ibu hamil dari keluarga yang berkategori miskin. Peningkatan
angkatan pengangguran juga perlu diwaspadai, mengingat imbas krisis global belum
berakhir sedangkan masih banyak para pencari kerja di Kota Tangerang Selatan
sebagian besar merupakan usia produktif. Potensi produksi industri di Kota
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
65
Tangerang Selatan yang sebagian besar merupakan industri kecil dan menegah perlu
dikembangkan lagi untuk mengurangi angka pencari kerja usia produktif.
Rancangan Isu – isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan
66
BAB V
PENUTUP
Dokumen ini disusun sebagai langkah awal dari suatu penyusunan dokumen
perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun panjang di Kota Tangerang Selatan
berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi Kota Tangerang Selatan saat ini dan masa
depan. Pelaksanaan arah pembangunan ini harus didukung keterpaduan dan sinkronisasi
antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program,
dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang
melekat pada SKPD se-Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.