arah kebijakan permendagri nomor 90 tahun 2019 … · standar informasi perencanaan pembangunan...
TRANSCRIPT
ARAH KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah
OLEH :
Drs. SYARIFUDDIN, MM
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
LATAR BELAKANG & LANDASAN KEBIJAKAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Pasal 188 PP 12 Tahun 2019 1. BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 185 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 222 ayat (3) PP 12 Tahun 2019 Pemda wajib menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana
kerja Pemerintah Daerah; b. Penyusunan rencana kerja SKPD; c. Penyusunan anggaran; d. Pengelolaan Pendapatan Daerah; e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan
Daerah; f. Akuntansi dan pelaporan; dan g. Pengadaan barang dan jasa.
Pasal 1 angka 1 Perpres 95 Tahun 2018 ttg Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Pasal 3 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2018 ttg Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Fokus Stranas PK meliputi: 1.perizinan dan tata niaga; 2.keuangan negara (termasuk keuda); dan 3.penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
01
Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang SAP
02
Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
03
GRAND DESIGN Pengelolaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Standar informasi Perencanaan Pembangunan meliputi : • Urusan, Bidang Urusan, Program, • Kegiatan, Sub Kegiatan; • Organisasi • Lokasi
Standar informasi Perencanaan Anggaran meliputi : • Urusan, Bidang Urusan, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan; • Organisasi • Lokasi • Sumber Pendanaan • Rekening (Akun, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Sub Rincian Objek
Dokumen pada tahapan Perencanaan • RPJMD – Renstra • RKPD – Renja • KUA – PPAS • RKA-SKPD • Rancangan Perda APBD • Rancangan Perkada Penjabaran APBD • DPA-SKPD
Dokumen pada tahapan Pelaksanaan • Anggaran Kas & SPD • Transaksi Penerimaan • Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-
SP2D-SPJ) • Transaksi Akuntansi berbasis Akrual
Dokumen pada tahapan Pertanggungjawaban • Laporan Keuangan SKPD & Pemda • Laporan Kinerja
Kebutuhan Analisis • Evaluasi • Reviu • Audit • Statistik
melakukan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah
mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah
mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat
membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
membantu Kepala Daerah dalam merumuskan
kebijakan pembangunan daerah dan keuangan
daerah
menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
TUJUAN DAN PENGGUNAAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
dig
un
akan
pad
a ta
hap
an :
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Anggaran
Pelaksanaan & Penatausahaan Keuda
Akuntansi & Pelaporan Keuda
Pertanggungjawaban Keuda
Pengawasan Keuda
Analisis Informasi Pemda Lainnya
TUJUAN
merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “SINGLE CODEBASE” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.
9
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH
BA
TA
NG
TU
BU
H
LAMPIRAN
B. Provinsi dan C. Kab/Kota, untuk: 1. Urusan Pemerintahan 2. Bidang 3. Program 4. Kegiatan 5. Sub Kegiatan
D. diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan per-uu-an
E. Perumpunan Organisasi utk Provinsi F. Perumpunan Organisasi utk Kab/Kota
G. Sumber Pendanaan Dana Umum Dana Khusus
berdasarkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai ketentuan per-uu-an.
Provinsi s.d. kecamatan Kab/Kota s.d. kel/desa
1. Akun 2. Kelompok 3. Jenis 4. Objek 5. Rincian Objek 6. Sub Rincian Objek
A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur
Permendagri No. 86 Tahun 2018 dan perubahannya
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 18 Tahun 2018 & aturan tematik terkait
PP No. 71 Tahun 2010
Permendagri No. 137 Tahun 2018 dan perubahannya
PP No. 12 Tahun 2019 & aturan tematik terkait
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FUNGSI
ORGANISASI
untuk: H. Neraca (Aset, Kewajiban & Ekuitas) I. Anggaran & LRA (Pendapatan, Belanja & Pembiayaan J. LO (Pendapatan-LO & Beban)
SUMBER PENDANAAN
KEWILAYAHAN / LOKASI
REKENING/ KLASIFIKASI EKONOMI
Landasan Hukum
PEMUTAKHIRAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
USULAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERUBAHAN KEBIJAKAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.
PEMUTAKHIRAN
• Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
• Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.
Monitoring dan evaluasi yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal
MONEV & PENYESUAIAN
2022
Pemetaan KKN-P2KD
2019
PEMETAAN (MAPPING)
• Usulan Pemda • Perubahan Kebijakan • Peraturan Perundang-
undangan
PEMUTAKHIRAN
2020
2021
Penerapan di seluruh pemda
PENERAPAN DI SELURUH PEMDA
9
TIMELINE MENUJU “SINGLE CODEBASE”
PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI & NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH