arah kebijakan penguatan kelembagaan kesbangpol...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KESBANGPOL BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2019
SEKRETARIS DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 28 MARET 2019
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1. Nama : Didi Sudiana, SE, MM
2. Tempat/Tgl Lahir : Cirebon / 9 Januari 1961
3. Agama : Islam
4. Suku Bangsa : Sunda
5. TUGAS DI TNI :
TMT AKABRI : 27 September 1984
Pangkat terakhir : Brigadir Jenderal / TNI-AD
NRP : 29948
Jabatan terakhir : PATI SAHLI KASAD
BID JEMENSISHANNEG
TMT Jabatan terakhir : 01 April 2013
Kesatuan : DENMABESAD
6. ALIH STATUS DARI TNI KE PNS (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) :
TMT : Juni 2013
NIP : 19610109 201306 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Ditjen Politik dan PUM
AMANAT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ALINEA 2 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG
MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR
ALINEA 4 MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN
SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM,
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG
BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL
SUPRASTRUKTUR POL,
INFRASTRUKTUR POL,
SUBSTRUKTUR POL.
KERJASAMA
SELURUH ELEMEN
BANGSA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMBUKAAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ANTISIPASI TERHADAP
LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL
ANCAMAN HANKAM
ANCAMAN BUDAYA
ANCAMAN SOSIAL
KETAHANAN EKONOMI
STABILITAS PANGAN
ANCAMAN IDEOLOGI
STABILITAS POLITIK
KONDISI
AKTUAL &
FAKTUAL
NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
5
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL NASIONAL
Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
P A R A D I G M A B A R U U R U S A N P E M E R I N T A H A N
B E R D A S A R K A N U U N O . 2 3 T A H U N 2 0 1 4
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN
Pusat Kab/Kota Provinsi
Otonomi Daerah
Pilihan Wajib
Periwisata,
Perdagangan,
Pertanian dll.
KEWENANGAN
PRESIDEN SEBAGAI
KEPALA PEMERINTAHAN
Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup dll.
Non Pelayanan Dasar
ARAH KEBIJAKAN
DALAM PELAKSANAAN
URUSAN KESBANGPOL
DI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BIDANG IDEOLOGI
DAN WASBANG
PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK)
PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
PEMANTAPAN PROGRAM NASIONAL REVMEN MELALUI PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA
BERSATU
PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA DI DAERAH
REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI:
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI
DUKUNGAN KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019
PEMELIHARAAN STABILITAS POLITIK DI DAERAH MELALUI:
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA DAN BUDAYA POLITIK
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH MELALUI PEMETAAN SITUASI POLITIK
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
PENINGKATAN KAPASITAS ORMAS MELALUI:
FASILITASI PENDAFTARAN ORMAS
OPTIMALISASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI ORMAS “SIORMAS”
PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING
PEMBERDAYAAN ORMAS DAN FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BIDANG KETAHANAN EKONOMI
SOSIAL, DAN BUDAYA
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PEMANTAPAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA
PEMELIHARAAN KETAHANAN EKONOMI DAN PANGAN
PENINGKATAN KINERJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN POTENSI KONFLIK DI DAERAH
PENYELENGGARAAN PUSKOMIN
PENGEMBANGAN KAPASITAS INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH
FORUM DIALOG PERSAUDARANAAN MASYARAKAT MELANESIA
DIALOG KEBANGSAAN DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT MASUKNYA ORANG ASING/SINDIKAT INTERNASIONAL KE WILIYAH INDONESIA
FORUM DIALOG DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN AKTIFITAS ORANG ASING DI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL
PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK MELALUI:
FORKOMPIMDA
DASAR HUKUM: - UU NOMOR 23
TAHUN 2014
TIM PEMANTAUAN PEMILU
DASAR HUKUM: - UU NOMOR 7 TAHUN 2017
PERMENDAGRI 61 TAHUN 2011
TIMDU PKS
DASAR HUKUM: -UU NOMOR 7 TAHUN 2012
-PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2015
TIMDU P4GN
DASAR HUKUM:
-PERMENDAGRI NO. 12TAHUN 2019
TIMDU ORMAS
DASAR HUKUM: -UU NOMOR 17
TAHUN 2013 -PERMENDAGRI 56
TAHUN 2017
FKDP/FKDM/FKUB/ /FPK
DASAR HUKUM: -PERMENDAGRI
2/2018 -PERATURAN
BERSAMA MENTERI 9/8 TAHUN 2006 - PERMENDAGRI
NOMOR 34 TAHUN 2006
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN TIM DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KESBANGPOL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
KESBANGPOL
DI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN
KESBANGPOL DI DAERAH
KETIDAKJELASAN KEDUDUKAN KESBANGPOL DI DAERAH PASCA RESTRUKTURISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
TIDAK ADANYA ATURAN YANG TEGAS DAN JELAS MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI KESBANGPOL PADA MASA TRANSISI
KETIDAKSESUAIAN STRUKTUR ORGANISASI DENGAN KEBUTUHAN
PROGRAM STRATEGIS TIDAK TERAKOMODIR
PERLU PENGUATAN
KELEMBAGAAN MELALUI
PEDOMAN YANG TEGAS DAN JELAS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI LANDASAN YURIDIS
DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
1
•UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
•PASAL 25 DAN PASAL 26 MENGAMANATKAN PENYUSUNAN PP TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (30 MEI 2016 DI TUNDA PELAKSANAANNYA)
2
•PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
•DALAM KETENTUAN PERALIHAN PASAL 122 DIATUR MASA TRANSISI KESBANGPOL TETAP MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN DIBIAYAI APBD
3
•PERMENDAGRI 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDUM APBD 2019
•PERENDAGRI 22 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN RKPD 2019
•DASAR PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG KESATUAN BANGSA
4 •PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG
MELAKSANAKAN URUSAN KESBANGPOL YANG MENGATUR KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI, STRUKTUR DAN TATA KERJA KESBANGPOL DI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
POINT PENTING DALAM PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2019
PENETAPAN KELEMBAGAAN KESBANGPOL
KEDUDUKAN KESBANGPOL ADALAH TETAP SEBAGAI PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA KEPALA DAERAH MELALUI SEKRETARIS DAERAH
TUGAS DAN FUNGSI KESBANGPOL DAERAH DISELARASKAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
DITJEN POLPUM
PENYERAGAMAN STRUKTUR ORGANISASI
MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KELAPA DAERAH UNTUK MELAKUKAN EVALUASI DALAM RANGKA MELAKUKAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK GUNA MENGAKOMODAI DINAMIKA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
TERMASUK PENINGKATAN STATUS DARI KANTOR MENJADI BADAN
PASAL 3
PASAL 4
PASAL 5 PASAL 6
PASAL 7-10
PASAL 20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PENINGKATAN STATUS KELEMBAGAAN KESBANGPOL DARI “KANTOR” MENJADI “BADAN”,
DAPAT DILAKUKAN MELALUI “EVALUASI KELEMBAGAAN”.
1. Untuk perangkat daerah Kesbangpol yang berbentuk “Badan” tetap berbentuk “Badan” yang struktur organisasi dan tugas fungsinya disesuaikan dengan Permendagri dimaksud.
2. Untuk perangkat daerah Kesbangpol yang berbentuk “kantor” ditetapkan sebagai “Kantor”
3. Untuk perangkat daerah Kesbangpol yang bergabung dengan perangkat daerah lain tetapkan sesuai dengan kondisi awal namun nomenklatur disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kesbangpol
PENETAPAN KELEMBAGAAN KESBANGPOL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEDUDUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA
KEPALA DAERAH MELALUI SEKRETARIS DAERAH
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
• PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN,
• PENYELENGGARAAN POLITIK DALAM
NEGERI DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI,
• PEMELIHARAAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL DAN BUDAYA, PEMBINAAN
KERUKUNAN ANTARSUKU DAN INTRA
SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN
GOLONGAN LAINNYA,
• FASILITASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN,
• PELAKSANAAN KEWASPADAAN NASIONAL
• PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI
WILAYAH PROVINSI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
TUGAS DAN FUNGSI
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PELAKSANAAN KOORDINASI
PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN FASILITASI FORKOPIMDA
Bahwa dalam rangka melakukan penataan perangkat daerah guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk untuk peningkatan status kelembagaan Kesbangpol dari “kantor” menjadi “badan”, dapat dilakukan evaluasi kelembagaan
Evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi: a. Besaran Organisasi b. Tugas dan Fungsi c. Tata Kerja Yang dilakukan melalui penghitungan beban kerja yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas kriteria variabel umum dan kriteria variabel teknis.
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik
EVALUASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TEKNIS EVALUASI KELEMBAGAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
EVALUASI KELEMBAGAAN
BESARAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI
TATA KERJA
DILAKUKAN UNTUK PENINGKATAN STATUS DARI “KANTOR” MENJADI “BADAN”
ATAU PENAMBAHAN JUMLAH BIDANG
DILAKUKAN UNTUK PENYESUAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DILAKUKAN UNTUK PENYESUAIAN TATA KERJA
EVALUASI BESARAN ORGANISASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PEMETAAN PEMETAAN DILAKUKAN MELALUI PENGHITUNGAN BEBAN KERJA BERDASARKAN : VARIABEL UMUM = DENGAN BOBOT (20%) VARIABEL TEKNIS = DENGAN BOBOT (80%)
VARIABEL UMUM VARIABEL UMUM TERDIRI ATAS: A. JUMLAH PENDUDUK B. LUAS WILAYAH C. JUMLAH APBD
VARIABEL TEKNIS PROVINSI
VARIABEL TEKNIS TERDIRI ATAS: A. JUMLAH KAB/KOTA B. JUMLAH FORUM/TIM BIDANG
KESBANGPOL C. JUMLAH ORMAS YGBERAKTIFITAS
D. JUMLAH POTENSI KONFLIK DLM SETAHUN E. TINGKAT PARTISIPASI PEMILU (%) PERIODE
SEBELUMNYA
VARIABEL TEKNIS KAB/KOTA
VARIABEL TEKNIS TERDIRI ATAS: A. JUMLAH KECAMATAN B. JUMLAH DESA/KELURAHAN C. JUMLAH FORUM/TIM BIDANG
KESBANGPOL
D. JUMLAH ORMAS YG BERAKTIFITAS E. JUMLAH POTENSI KONFLIK DLM SETAHUN F. TINGKAT PARTISIPASI PEMILU (%) PERIODE
SEBELUMNYA
HASIL PENGHTUNGAN
A. TOTAL SKOR SAMPAI DENGAN 600 (BADAN ESELON II DENGAN 2 BIDANG) B. TOTAL SKOR 601 SAMPAI DENGAN 800 (BADAN ESELON II DENGAN 3 BIDANG) C. TOTAL SKOR LEBIH DARI 800 (BADAN ESELON II DENGAN 4 BIDANG)
VALIDASI A. HASIL PENGHITUNGAN TK PROVINSI DISAMPAIKAN KEPADA MENDAGRI UNTUK DIVALIDASI B. HASIL PENGHITUNGAN TK KAB/KOTA DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR UNTUK
DIVALIDASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESBANGPOL
SEKRETARIAT BADAN
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PROGRAM
DAN ANGGARAN
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA AGAMA
DAN ORAGANISASI KEMASYARAKATAN
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK
SUBBIDANG IDEOLOGI DAN
WASBANG
SUBBIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA
SUBBIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN
DEMOKRASI
SUBBIDANG KETAHANAN EKONOMI
SOSIAL BUDAYA AGAMA
SUBBIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
SUBBIDANG FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN,
PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK
SUBBIDANG KEWASPADAAN DINI
DAN KERJASAMA INTELIJEN
SUBBIDANG PENANGANAN KONFLIK
KEPMENDAGRI NOMOR 100-441 TAHUN 2019
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(4 BIDANG)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KESBANGPOL
SEKRETARIAT BADAN
SUBBAG PROGRAM ANGGARAN DAN
KEUANGAN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK
SUBBIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG
SUBBIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, DAN AGAMA
SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI
SUBBIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
SUBBIDANG KEWASPADAAN DINI
DAN KERJASAMA INTELIJEN
SUBBIDANG PENANGANAN KONFLIK
KEPMENDAGRI NOMOR 100-441 TAHUN 2019
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(3 BIDANG)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN KESBANGPOL
SEKRETARIAT BADAN
SUBBAG PROGRAM ANGGARAN DAN
KEUANGAN
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG KESATUAN BANGSA
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
SUBBIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA
SUBBIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK
SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI
SUBBIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
KEPMENDAGRI NOMOR 100-441 TAHUN 2019
TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(2 BIDANG)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DRAF RENCANA
KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2020
TEMA RKP 2020
“PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”
Prioritas Nasional 3
Nilai Tambah Ekonomi
dan Kesempatan Kerja
Prioritas Nasional 4
Pemantapan Ketahanan
Pangan, Air, Energi, dan
Pelestarian Lingkungan
Hidup
Prioritas Nasional 1
Pembangunan
Manusia dan
Pengentasan
Kemiskinan
Prioritas Nasional 5
Stabilitas
Pertahanan dan
Keamanan
Prioritas Nasional 2
Penguatan Konektivitas
dan Pemerataan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
P
P
4
Penguatan Kemampuan Pertahanan
PP
1
Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
PP
2
Peningkatan Keamanan Siber
PP
5
Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
P
P
3
PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Program Prioritas (PRIORITAS NASIONAL 5)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Menata lembaga demokrasi, melalui strategi:
• menyusun skema bantuan keuangan partai politik
• mendorong demokrasi internal partai politik
• memperkuat transparansi dan akuntabilitas partai politik
• memperkuat penyelenggara pemilu;
• menyempurnakan UU bidang politik;
• Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah .
Menguatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, melalui strategi:
• Melakukan Pendidikan politik dan dan pemilih secara konsisten
• meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil
• mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
Menguatkan wawasan kebangsaan melalui strategi:
• mengarustamakan Pancasila dalam kebijakan program pembangunan
• merevitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara
• meningkatkan kapasitas ASN berbasis Pancasila
• peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah
• integrasi data konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah
• memantapkan dan mengembangkan sistem deteksi dini
• penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
• memantapkan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM TA. 2020
RENAKSI TIMDU DAN PELAKSANAAN PKS TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH
• PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) DAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
• PENGENDALIAN DAN MONITORING PELAKSANAAN RAN DAN RAD 2018;
• EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH (RAD) TAHUN 2018.
PENGUATAN POKJA DEMOKRASI
• BIMBINGAN, SUPERVISI DAN EVALUASI KINERJA PEMDA DALAM PENGEMBANGAN DEMOKRASI (IDI).
BANTUAN KEUANGAN PARPOL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
1. BAHWA PROGRAM KEGIATAN YANG DILAKUKAN KESBANGPOL HARUS DIRASAKAN DAMPAKNYA OLEH KEPALA DAERAH DAN MASYARAKAT
2. MEMPERKUAT DATA YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG KESBANGPOL MELALUI PEMETAAN WILAYAH SEBAGAI BAHAN PENDUKUNG DALAM PENYUSUNAN SASARAN STRATEGIS
3. MENINGKATKAN SINERGITAS DENGAN STEKHOLDER INSTANSI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
4. SINKRONISASI PROGRAM ANGGARAN ANTARA PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA