aplikasi sistem pakar untuk membantu...
TRANSCRIPT
1
APLIKASI SISTEM PAKAR UNTUK MEMBANTU MENENTUKAN STRATEGI PADA
PERMASALAHAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA
Nama Mahasiswa : Teguh Murdianto
NRP : 1207 100 061
Jurusan : Matematika FMIPA-ITS
Dosen Pembimbing : Prof. DR. Mohammad Isa Irawan, MT
Abstrak
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic state)
dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi
silang, yakni antara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi
geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan memiliki sumber daya alam yang beraneka
ragam menjadi sumber permasalahan atas kasus-kasus yang terjadi antara Indonesia dengan negara-
negara tetangga. Untuk itu diperlukan strategi pengamanan yang tepat untuk mengatasi permasalahan
di wilayah perbatasan Indonesia. Pada penelitian ini akan dirancang perangkat lunak yang menerapkan
sistem pakar sehingga dapat membantu menentukan strategi pada permasalahan pengamanan di
wilayah perbatasan Indonesia. Rule yang disimpan dalam knowledge-base disusun dari ciri-ciri
ancaman yang terjadi pada wilayah perbatasan. Proses reasoning memakai forward-chaining dengan
harapan setelah melakukan konsultasi ke sistem dapat diketahui ancaman yang mungkin terjadi dalam
wilayah perbatasan tersebut. Untuk mewakili fakta-fakta yang bersifat ambigu, kurang jelas, atau tidak
pasti dipakai metode certainty factor sehingga dapat ditentukan nilai keyakinannya.
Kata kunci: sistem pakar, forward-chaining, certainty factor, strategi pengamanan wilayah.
1. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic
state) dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara
geografis sangat strategis, karena berada pada posisi
silang, yakni antara benua Asia dan Australia serta
diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau
tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di
Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional
sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang
panjangnya 5.110 km dan lebarnya 1.888 km, luas
perairan sekitar 5.877.879 km2, luas laut teritorial
sekitar 297.570 km2, perairan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) 695.422 km2, panjang pantai 79.610
km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas
daratannya 2.001.044 km2
[8]. Kondisi geografis
Indonesia yang terdiri dari pulau-kecil dan memiliki
sumber daya alam yang beraneka ragam ini menjadi
sumber permasalahan atas kasus-kasus yang terjadi
antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Sebagai contoh kasus Blok Ambalat, dimana
pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak
nasionalnya, Petronas, memberikan konsesi minyak
(production sharing center) kepada perusahaan
minyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di
Laut Sulawesi (perairan sebelah timur Kalimantan)
[7]. Selain itu eksploitasi sumber daya alam oleh
nelayan ilegal yang terjadi di laut sekitar wilayah
perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah.
Contoh kasusnya adalah pencurian ikan (illegal
fishing) di perairan pantai timur Sumatera Utara.
Akibatnya pendapatan dan penerimaan daerah
Sumatera Utara hilang, lingkungan sumber daya
perikanan rusak, pendapatan nelayan berkurang,
bertambahnya biaya operasional nelayan, dan
timbulnya konflik antar nelayan [10]. Untuk itu
diperlukan strategi pengamanan yang tepat untuk
mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan
Indonesia.
Kecerdasan buatan (artificial intelligence)
merupakan salah satu cabang ilmu sains komputer
yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan
manusia dengan memanfaatkan komputer sebagai
medianya. Dengan kecerdasan buatan, komputer
dirancang seolah memiliki kemampuan berpikir yang
cerdas dan dapat bernalar seperti manusia. Salah satu
cabang ilmu dari kecerdasan buatan adalah sistem
pakar (expert system). Sistem pakar membantu
manusia dalam mengambil keputusan dari
permasalahan-permasalahan yang telah dirancang ke
dalam sistem pakar tersebut. Sistem pakar sebagai
ilmu yang membantu manusia dalam pengambilan
keputusan sangat diperlukan untuk membantu
Departemen Pertahanan dan Keamanan perbatasan
dalam menentukan strategi pengamanan. Keputusan
ini yang nantinya akan dilaksanakan oleh aparat
keamanan di perbatasan sebagai tindakan atas
permasalahan yang telah terjadi dan sebagai
2
antisipasi untuk permasalahan yang akan terjadi.
Dengan mengambil rule dari permasalahan dan
strategi pengamanan sebelumnya, diharapkan
keputusan yang diambil lebih tepat dan relevan.
Untuk mewakili fakta-fakta yang bersifat ambigu,
kurang jelas, atau tidak pasti dipakai metode
certainty factor sehingga dapat ditentukan derajat
kepastiannya. Untuk memudahkan penggunaan
sistem pakar maka dibuat suatu perangkat lunak
dengan tampilan yang bersifat user-friendly dan agar
dapat mengakomodasi knowledge-base yang besar
maka digunakan sistem basis data (database) sesuai
kebutuhan yang dipakai dalam sistem pakar tersebut.
Bahasa yang digunakan dalam perancangan
perangkat lunak adalah JAVA dengan Interpreter
Netbeans IDE yang bersifat Open-Source.
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka
permasalahan dalam penelitian ini ini adalah (1)
Bagaimana merancang sistem pakar yang dapat
membantu menentukan strategi pada permasalahan
pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia, (2)
Bagaimana merancang suatu perangkat lunak yang
mengaplikasikan sistem pakar tersebut dengan
bahasa pemrograman JAVA sehingga dapat dengan
mudah membantu menentukan strategi pada
permasalahan pengamanan di wilayah perbatasan
Indonesia. Batasan masalah dari tugas akhir ini
adalah (1) Metode yang dipakai untuk menghitung
derajat kepastian adalah Certainty Factor, (2) Proses
reasoning sistem pakar memakai Forward Chaining,
(3) Penentuan strategi dikhususkan untuk perma-
salahan pengamanan di wilayah perbatasan
Indonesia, (4) Informasi-informasi untuk menyusun
rule didapatkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari
jurnal, artikel, dan media massa baik elektronik
maupun non elektronik.
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat
sistem pakar yang dapat membantu menentukan
strategi pada permasalahan pengamanan di wilayah
perbatasan Indonesia dan membuat perangkat lunak
yang mengaplikasikan sistem pakar tersebut dalam
bahasa pemrograman JAVA sehingga dapat dengan
mudah menentukan strategi pada permasalahan
pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia.
2. DASAR TEORI
2.1 Sistem Pakar
Salah satu cabang ilmu komputer yang
membantu menyelesaikan permasalahan-
permasalahan manusia sehari-hari adalah kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence). Dengan kecerdasan
buatan, komputer dapat “berpikir” dan “bernalar”
seperti manusia sehingga dapat membantu manusia
dalam membuat keputusan, mencari informasi lebih
akurat, atau membuat komputer lebih mudah
digunakan dengan tampilan yang user-friendly
sehingga lebih mudah dipahami. Salah satu bagian
dari kecerdasan buatan adalah sistem pakar. Sistem
pakar merupakan program komputer yang dirancang
untuk mengimplementasikan kemampuan peme-
cahan masalah dari seorang ahli (pakar) [4]. Program
komputer ini secara spesifik berusaha mengadopsi
kepakaran seorang ahli dalam bidang tertentu [6].
2.2 Uncertainty Management dengan Certainty
Factor
Terdapat sejumlah metode untuk mengatasi
ketidakpastian dalam sistem pakar, antara lain
probabilitas klasik, probabilitas Bayes, teori Hartley
berdasarkan himpunan klasik, teori Shannon
berdasarkan pada probabilitas, teori Dempster-
Shafer, teori Fuzzy Zadeh, dan faktor kepastian
(certainty factor). Faktor kepastian pertama kali
diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam
pembuatan MYCIN [2]. Nilai certainty factor (CF)
merupakan nilai parameter klinis yang diberikan
MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan.
Nilai certainty factor menunjukkan ukuran kepastian
terhadap suatu fakta atau aturan. Teori ini
berkembang bersamaan dengan pembuatan sistem
pakar MYCIN. Tim pengembang MYCIN mencatat
bahwa dokter seringkali menganalisa informasi yang
ada dengan ungkapan seperti misalnya: mungkin,
kemungkinan besar, hampir pasti. Untuk
mengakomodasi hal ini, tim MYCIN menggam-
barkan tingkat keyakinan pakar terhadap permasa-
lahan yang sedang dihadapi. Secara umum, rule
direpresentasikam dalam bentuk sebagai berikut:
IF E1 [AND/OR] E2 [AND/OR] … En
THEN H (CF=CFi)
dengan:
E1, E2, E3,…, En : Fakta-fakta yang ada
(Evidence)
H : Konklusi yang dihasilkan
(Hipotesis)
CF : Tingkat keyakinan
(Certainty Factor)
terjadinya hipotesa H
akibat adanya fakta-fakta
E1, E2, E3,…, En
Ukuran yang menunjukkan peningkatan
keyakinan pada suatu hipotesis berdasarkan evidence
disebut sebagai measure of belief (MB). Sedangkan
ukuran yang menunjukkan penurunan keyakinan
pada suatu hipotesis berdasarkan evidence yang ada
disebut sebagai measure of disbelief (MD). Nilai dari
MB dan MD dibatasi sedemikian hingga
Ukuran MB secara formal didefinisikan sebagai:
3
( ) {
( )
, ( | ) ( )- ( )
( )
Sedangkan MD didefinisikan sebagai:
( ) {
( )
( ) , ( | ) ( )-
( )
dengan:
( ) : Ukuran yang menunjukkan pening-
katan keyakinan pada suatu hipo-
tesis (H) jika evidence (E) terjadi.
( ) : Ukuran yang menunjukkan penu-
runan keyakinan pada suatu hipo-
tesis (H) jika evidence (E) terjadi.
( ) : Peluang kejadian hipotesis (H)
( | ) : Peluang kejadian hipotesis (H), bila
evidence (E) terjadi.
Karena dalam proses observasi kepercayaan
dapat bertambah atau berkurang, maka diperlukan
ukuran ketiga untuk mengkombinasikan MB dan
MD yaitu Certainty Factor. Certainty Factor
didefinisikan sebagai berikut [2]:
( ) ( ) ( )
, ( ) ( )-
dengan nilai CF dibatasi oleh:
Nilai 1 berarti sangat benar, nilai 0 berarti
tidak diketahui dan nilai -1 berarti sangat salah. Nilai
CF negatif menunjuk pada derajat ketidakpercayaan
sedangkan nilai CF positif menunjuk pada derajat
kepercayaan.
2.3 Propagasi Keyakinan Rule
Propagasi keyakinan/kepercayaan adalah
proses menentukan derajat kepercayaan pada
kesimpulan pada kondisi dimana fakta/bukti/
evidence yang ada tidaklah pasti. Nilai MB dan MD
untuk menentukan nilai CF tidaklah konstan, tetapi
berubah sesuai dengan nilai MB dan MD di setiap
evidence yang membentuk hipotesis tersebut. Untuk
menghitung nilai perubahan MB dan MD
didefinisikan rumus sebagai berikut [2]:
{
( ) ( ) ( ( ))
dan
{
( ) ( ) ( ( ))
2.3.1 Propagasi Keyakinan untuk Rule dengan
Satu Premis
Untuk rule dengan satu premis, ( ) didapat dengan rumusan berikut [2]:
( ) ( ) ( ( ) )
( ) ( ) ( ( ) )
Jika nilai dari masing-masing evidence
diketahui, maka untuk mendapatkan ( )
pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut
[5]:
( ) ( ) ( ) Maka dari rumusan diatas ( )
didapatkan. Nilai ( ) ini nantinya dipakai
sebagai nilai keyakinan atas konsultasi yang telah
dilakukan oleh pengguna sistem pakar.
2.3.2 Propagasi Keyakinan untuk Rule dengan
Beberapa Premis
Pada rule dengan beberapa premis terdapat
dua macam penghubung yang biasa digunakan untuk
menghubungkan premis-premis tersebut, yaitu
konjungsi dan disjungsi.
2.3.2.1 Rule dengan Konjungsi
Pada rule dengan konjungsi, pendekatan
yang digunakan adalah sebagai berikut [2]:
( )
( ) ( ) ( ( ) ( ) )
( ) ( ) ( ( ) ( ) )
Maka dengan pendekatan diatas ( )
didapatkan. Jika nilai dari masing-masing
evidence diketahui, maka untuk mendapatkan
( ) pendekatan yang digunakan adalah
sebagai berikut [5]:
( ) ( ) ( ( ) ( ) )
Fungsi * + akan mengembalikan nilai
paling kecil dari 1 set evidence yang ada.
2.3.2.2 Rule dengan Disjungsi
Pada rule dengan disjungsi, pendekatan yang
digunakan adalah sebagai berikut:
( )
( ) ( ) ( ( ) ( ) )
( ) ( ) ( ( ) ( ) )
Maka dengan pendekatan diatas ( )
didapatkan. Jika nilai dari masing-masing
evidence diketahui, maka untuk mendapatkan
( ) pendekatan yang digunakan adalah
sebagai berikut [5]:
4
( ) ( ) ( ( ) ( ) )
Fungsi * + akan mengembalikan nilai
paling besar dari 1 set evidence yang ada.
2.3.2.3 Rule dengan Konjungsi dan Disjungsi
Pada rule dengan dua jenis penghubung,
pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut
[2]:
Misal premis yang terbentuk adalah sebagai berikut: ( )
Solusinya adalah sebagai berikut: ( )
( ( ))
( ) ( ( ) ( ) ( ))
( )
. ( ) ( ) ( ( ) ( ))/
( ) ( ( ))
( ) ( ( ) ( ) ( ))
( )
. ( ) ( ) ( ( ) ( ))/
Maka dengan solusi diatas ( )
didapatkan. Jika nilai dari masing-masing
evidence diketahui, maka untuk mendapatkan
( ) pendekatan yang digunakan adalah
sebagai berikut [5]:
( ) ( ) ( ( ))
( ) ( ( ) ( ) ( ))
( ) ( ( ) ( ) ( ( ) ( )))
2.4 Rule dengan Konklusi yang Sama
Dalam proses eksekusi rule, mungkin sekali
terjadi bahwa beberapa rule memiliki hipotesis atau
kesimpulan yang sama. Maka, perlu ada mekanisme
untuk mengkombinasikan beberapa hipotesis
tersebut menjadi satu buah hipotesis saja. Persamaan
untuk menggabungkan dua buah adalah sebagai
berikut: ( )
{
( ( ))
( ( ))
,| | | |-
2.5 Strategi Pengamanan Wilayah Perbatasan
Indonesia
2.5.1 Definisi Strategi
Definisi strategi secara umum adalah proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang
berfokus pada tujuan jangka panjang suatu
organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya
bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Lebih
khususnya, strategi adalah tindakan yang bersifat
incremental (senantiasa meningkat) dan terus-
menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang
tentang apa yang diharapkan oleh para pengguna di
masa mendatang. Dengan demikian, strategi hampir
selalu dimulai dari apa yang akan terjadi dan bukan
dimulai dari apa yang telah terjadi.
2.5.2 Perumusan Strategi
Perumusan strategi merupakan proses
penyusunan langkah-langkah kedepan untuk
membangun visi dan misi pengamanan terhadap
wilayah perbatasan di Indonesia. Beberapa langkah
yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk
menyusun strategi, yaitu:
a. Mengidentifikasi lingkungan terutama negara
tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.
b. Melakukan analisa lingkungan internal dan
eksternal untuk mengukur kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan
dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan
misinya.
c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan
(key success factors) dari strategi-strategi yang
dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengeva-
luasi berbagai alternatif strategi dengan memper-
timbangkan sumber daya yang dihadapi dan
dimiliki.
e. Memiliki strategi yang paling sesuai untuk
mencapai jangka pendek dan jangka panjang.
2.5.3 Ancaman di Wilayah Perbatasan
Indonesia
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan,
baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Macam ancaman:
1. Ancaman Militer
Ancaman militer adalah ancaman yang
menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemam-
puan yang membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan
segenap bangsa.
Ancaman militer bisa berbentuk:
Agresi oleh negara lain
Pelanggaran wilayah
Spionase
Sabotase
Aksi teror bersenjata
Pemberontakan bersenjata
5
Perang saudara
2. Ancaman Non-Militer
Ancaman non-militer atau nirmiliter
memiliki karakteristik yang berbeda dengan
ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta
bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer,
karena ancaman ini berdimensi ideologi politik,
ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta
keselamatan umum.
2.6 Permasalahan yang Dihadapi
Beberapa permasalahan utama di daerah
perbatasan adalah sebagai berikut:
1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis
batas laut maupun darat.
2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih
tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi
maupun komunitasnya.
3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perba-
tasan seperti penyelundupan kayu (illegal
lodging), tenaga kerja dan lain-lain.
4. Pengelolahan perbatasan belum optimal,
meliputi kelembagaan, kewenangan maupun
program.
5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal,
terutama hasil hutan dan kekayaan laut.
6. Munculnya pos-pos lintas batas secara ilegal
yang memperbesar terjadinya out migration,
“economic asset” secara ilegal.
7. Mental dan professional aparat (stake holders di
pusat dan daerah serta aparat keamanan di pos
perbatasan).
3. METODOLOGI PENELITIAN
1. Studi literatur.
2. Analisa dan perancangan sistem.
3. Implementasi sistem.
4. Pengujian dan evaluasi perangkat lunak.
5. Penarikan kesimpulan.
4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI
SISTEM
4.1 Identifikasi Permasalahan
Permasalahan perbatasan merupakan
permasalahan yang kompleks. Hasil wawancara
dengan pakar yang ditunjuk bahwa hampir disetiap
batas wilayah perbatasan di Indonesia terjadi
berbagai permasalahan yang berujung pada
eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang
terkenal melimpah. Hal ini yang dirisaukan para
penjaga di wilayah perbatasan saat ini. Wilayah
perbatasan Indonesia digambarkan sebagai kategori
wilayah perbatasan dengan permasalahan yang
digambarkan sebagai ancaman-ancaman yang akan
membahayakan keamanan wilayah perbatasan.
Setiap ancaman yang akan dihadapi memiliki ciri-
ciri atas ancaman tersebut. Ruang lingkup
permasalahan wilayah perbatasan dapat dilihat pada
gambar 1.
Dari ruang lingkup ini dibuat sistem pakar
yang membantu menentukan strategi pengamanan
atas ancaman yang terjadi pada wilayah perbatasan
tersebut. Dengan memakai metode penghitungan
nilai propagasi keyakinan certainty factor,
diharapkan nilai keyakinan atas solusi/saran yang
diberikan sistem dapat serelevan mungkin.
Gambar 1: Ruang Lingkup Permasalahan Wilayah
Perbatasan
4.2 Diagram Use Case Pada sub bab ini akan dijelaskan diagram use
case konsultasi dengan aktor pengguna biasa.
Konsultasi dilakukan melalui proses tanya-jawab
atas evidence (ciri ancaman) yang membentuk
hipotesis (ancaman). Dari setiap pertanyaan atas
evidence akan dijawab sesuai kondisi yang sedang
dialami. Kemudian dari hasil jawaban dihitung nilai
CF sesuai dengan konektor antar evidence. Pada use
case ini terdapat sub-sub use case yaitu mulai
konsultasi dan simpan hasil konsultasi. Penjelasan
dari masing-masing sub use case sebagai berikut:
Sub use case mulai konsultasi. Pada sub use
case ini digambarkan pengguna biasa memulai
sesi konsultasi dengan menjawab pertanyaan-
pertanyaan.
Sub use case simpan hasil konsultasi. Pada sub
use case ini digambarkan setelah pengguna biasa
melakukan konsultasi, maka ditampilkan hasil
konsultasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan
yang telah dijawab serta nilai CF atas
kesimpulan yang diberikan. Kemudian hasil
konsultasi ini akan disimpan dalam database.
Use case konsultasi dapat dilihat pada
Gambar 2.
Permasalahan Wilayah Perbatasan
Kategori Wilayah
Perbatasan
Ancaman Ciri Ancaman
Ciri Ancaman
Ciri Ancaman
Ciri Ancaman
Ancaman
Kategori Wilayah
Perbatasan
Ancaman
Ciri
Ancaman
Ciri Ancaman
Ciri Ancaman
Ancaman
Ciri Ancaman
Ciri Ancaman
Ciri Ancaman
6
Gambar 2: Use case konsultasi
4.3 Diagram Aktivitas
Pada sub bab ini akan digambarkan diagram
aktivitas yang ada pada proses konsultasi.
1. Diagram aktivitas mulai konsultasi. Pada
diagram ini digambarkan alir proses dimana
pengguna biasa melakukan konsultasi ke
perangkat lunak. Proses konsultasi dimulai
dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan
diambil dari database yang sebelumnya telah
dibuat rule oleh administrator. Diagram aktivitas
mulai konsultasi dapat dilihat pada Gambar 3.
2. Diagram aktivitas simpan hasil konsultasi. Pada
diagram ini digambarkan alir proses
penyimpanan data konsultasi yang dilakukan
oleh pengguna biasa ke database. Diagram
aktivitas simpan hasil konsultasi dapat dilihat
pada Gambar 4.
Gambar 3. Diagram aktivitas mulai konsultasi
Gambar 4: Diagram aktivitas simpan hasil
konsultasi
4.4 ER-Diagram
Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang
ER-D hasil analisis diagram-diagram use case dan
diagram-diagram aktivitas. ER-D menggambarkan
hubungan antara enitas-entitas yang dibutuhkan
dalam membangun perangkat lunak sistem pakar
agar dapat menyimpan knowledge base secara
terstruktur ke dalam database. Gambar ER-D dapat
dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5: ER-Diagram
4.5 Desain Tatap Muka
Dalam sub bab ini akan ditampilkan desain
tatap muka yang dirancang untuk memudahkan user
memakai perangkat lunak. Tampilan form konsultasi
dapat dilihat pada Gambar 6. Tampilan laporan hasil
konsultasi dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 6. Tampilan form konsultasi
Gambar 7: Tampilan laporan konsultasi
4.6 Implementasi Sistem Dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang
implementasi ke dalam algoritma dari proses-proses
yang ada dalam perangkat lunak. Proses utama pada
perangkat lunak sistem pakar ini yaitu proses
penghitungan nilai dengan melihat hasil
konsultasi dan konektor yang menghubungkan antara
evidence satu dengan evidence lain ( ).
5. UJI COBA DAN PEMBAHASAN
5.1 Uji Coba Proses Memasukkan Data
Permasalahan
Data permasalahan meliputi data kategori
ancaman, ancaman-ancaman pada kategori tersebut,
serta data ciri-ciri ancaman yang nanti dipakai
sebagai evidence. Data kategori ancaman dapat
dilihat pada tabel 1. Dari data kategori tersebut
ancaman-ancaman yang ada dapat dilihat pada tabel
2. Ciri ancaman merupakan ciri-ciri terjadinya
7
ancaman-ancaman yang ada. Data ciri ancaman
dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 1: Data uji coba kategori wilayah perbatasan
Nama Kategori Deskripsi Kategori
Perbatasan Maritim
Indonesia –
Singapura
Permasalahan – permasalahan yang
akan/telah terjadi di sekitar wilayah perairan
Indonesia dan Singapura
Tabel 2: Tabel data uji coba ancaman
Nama
Ancaman
Deskripsi
Ancaman Strategi Pengamanan
Pasir yang
dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau
terlalu berlebihan
Pengerukan
pasir di
sekitar kepulauan
Riau yang
berlebihan dapat
menimbulkan
permasalahan terhadap
keberadaan
kepulauan Riau itu
sendiri
1. Peninjauan Lokasi.
2. Peneguran kepada pihak
yang melakukan kegiatan pengerukan.
3. Penghentian kegiatan
penambangan pasir yang sebelumnya dilakukan
penilaian dan penelaahan
yang arif dan bijaksana agar tak menimbulkan gejolak
yang besar di masyarakat,
khususnya rakyat kecil yang banyak menggantungkan
penghidupannya dari
kegiatan ini
Gangguan
terhadap nelayan sekitar
wilayah penambangan
pasir
Secara tidak
langsung kegiatan
penambangan pasir
mengancam
sumber daya ikan yang
menjadi
sumber penghasilan
nelayan
1. Peninjauan kegiatan
penambangan pasir. 2. Diskusi terbuka dengan
pihak penambang pasir dan nelayan sekitar.
3. Relokasi tempat
penambangan pasir. 4. Penghentian kegiatan
penambangan pasir yang
sebelumnya dilakukan penilaian dan penelaahan
yang arif dan bijaksana agar
tak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat,
khususnya rakyat kecil yang
banyak menggantungkan penghidupannya dari
kegiatan ini
Tenggelamnya
pulau kecil akibat
penambangan
pasir
Penambangan
pasir yang berlebihan
dan tidak ada
respon atas kegiatan
tersebut dari
pemerintah dapat
mengakibatkan
tenggelamnya
pulau kecil, sebagai
contoh Pulau
Nipah.
1. Penambangan pasir harus
segera dihentikan yang sebelumnya dilakukan
penilaian dan penelaahan
yang arif dan bijaksana agar tak menimbulkan gejolak
yang besar di masyarakat,
khususnya rakyat kecil yang banyak menggantungkan
penghidupannya dari kegiatan ini.
2. Mengangkat kasus
penambangan pasir ke pengadilan.
Belum jelasnya
perbatasan maritim
Indonesia dan
Singapura
Kurang
jelasnya perbatasan
maritim
antara Indonesia dan
Singapura
dapat mengakibatka
n timbulnya
permasalahan-
permasalahan
perbatasan
1. Melakukan perundingan
antara pihak Indonesia dan Singapura
2. Memperjelas batas maritim
antara Indonesia dan Singapura
3. Mengkondisikan lapangan
dengan cepat berdasarkan hasil perundingan
Illegal Fishing
daerah
perbatasan
Indonesia dan
Singapura
Penangkapan
ikan secara
ilegal oleh
warga asing
yang terjadi
di perairan perbatasan
Indonesia dan
Singapura
1. Melakukan patroli berkala
di perairan perbatasan
Indonesia Singapura
2. Menangkap dan memproses
secara hukum pihak yang
terlibat melakukan Illegal Fishing
Kerusakan ekosistem
pantai daerah
perbatasan Indonesia dan
Singapura
Kerusakan yang terjadi
di sekitar
pantai daerah perbatasan
Indonesia dan
Singapura
1. Harus dilakukan pengawasan di daerah
sekitar pantai oleh Dinas
Lingkungan dan Sumber Daya Alam
2. Rehabilitasi dan pemulihan
kondisi pantai yang telah rusak
Tabel 3: Tabel data uji coba ciri ancaman
Deskripsi Ciri Deskripsi Question
Pengerukan pasir dilakukan setiap hari
Apakah pengerukan dilakukan setiap hari?
Pengerukan yang
dilakukan melebihi standar kondisi pesisir
Apakah pengerukan yang dilakukan
melebihi standar kondisi pesisir?
Banyak nelayan sekitar
yang mengandalkan hasil
laut pesisir sebagai mata pencaharian
Apakah banyak nelayan sekitar yang
mengandalkan hasil laut pesisir sebagai
mata pencaharian?
Banyak nelayan sekitar
bereaksi negatif atas penambangan pasir
Apakah banyak nelayan sekitar bereaksi
negatif atas penambangan pasir?
Kegiatan penambangan
pasir berpotensi besar
menenggelamkan pulau
dalam jangka waktu
tertentu
Melihat kondisi sekarang di pesisir,
apakah kegiatan penambangan pasir
berpotensi besar menenggelamkan pulau
dalam jangka waktu tertentu?
Belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara
pemerintah Indonesia
dengan negara Singapura
Apakah belum ada kesepakatan perbatasan maritim antara pemerintah
Indonesia dengan negara Singapura?
Kegiatan pengerukan tidak
dilengkapi surat-surat ijin
resmi dari Indonesia
Apakah kegiatan pengerukan tidak
dilengkapi surat-surat ijin resmi dari
Indonesia?
Belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia
terhadap kelestarian pantai
di sekitar perbatasan Indonesia dengan negara
Singapura
Apakah belum ada campur tangan dari pemerintah Indonesia terhadap
kelestarian pantai di sekitar Perbatasan
Indonesia dengan negara Singapura?
Terdapat nelayan asing
yang berlayar di perairan
perbatasan Indonesia dengan negara Singapura
Apakah terdapat nelayan asing yang
berlayar di perairan perbatasan
Indonesia dengan Singapura?
Nelayan asing yang
berlayar di perairan
Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai
surat-surat ijin resmi
Apakah nelayan asing yang berlayar di
perairan Indonesia dengan negara
Singapura tidak disertai surat-surat ijin resmi?
8
Belum dilakukan
perundingan yang membahas perbatasan
maritim indonesia dengan
negara Singapura
Apakah belum dilakukan perundingan
yang membahas perbatasan maritim indonesia dengan negara Singapura?
Hasil perundingan belum mewakili seluruh wilayah
perbatasan Indonesia
dengan negara Singapura
Jika perundingan sudah dilakukan, apakah hasil perundingan belum
mewakili seluruh wilayah perbatasan
Indonesia dengan negara Singapura?
Garis batas ZEE masih
memakai garis batas lama
yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda
Apakah garis batas ZEE masih memakai
garis batas lama yang dibuat pada waktu
penjajahan Belanda?
5.2 Proses Membuat dan Memasukkan Rule
Baru
Proses membuat rule baru adalah menyusun
ancaman-ancaman pada tiap kategori yang dipilih
dengan ciri ancaman dari ancaman tersebut sebagai
evidence. Evidence juga bisa dibuat dengan
mengambil data rule yang sebelumnya telah
tersimpan dalam perangkat lunak, disebut sebagai
rule as evidence. Ancaman dalam sistem pakar
merupakan hipotesis yang akan menjadi kesimpulan
atas proses konsultasi. Proses membuat rule
membutuhkan data susunan rule. Data susunan rule
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4: Data susunan rule
Ancaman
(Hipotesis) Konektor Ciri Ancaman (Evidence) MB MD
Pasir yang
dikeruk pada
penambangan
pasir di sekitar
kepulauan
Riau terlalu
berlebihan
- Pengerukan dilakukan setiap
hari 0.8 0.1
Atau
Kegiatan pengerukan tidak
dilengkapi surat-surat ijin resmi
dari Indonesia
0.9 0.3
Atau Pengerukan yang dilakukan
melebihi standar kondisi pesisir 0.7 0.1
Belum
jelasnya
perbatasan
maritim
Indonesia dan
Singapura
-
Belum dilakukan perundingan
yang membahas perbatasan
maritim indonesia dengan
negara Singapura
0.9 0.2
Atau
Belum ada kesepakatan
perbatasan maritim antara
pemerintah Indonesia dengan
negara Singapura
0.8 0.2
Atau
Garis batas ZEE masih memakai
garis batas lama yang dibuat
pada waktu penjajahan Belanda
0.9 0.2
Atau
Hasil perundingan belum
mewakili seluruh wilayah
perbatasan Indonesia dengan
negara Singapura
0.9 0.5
Kerusakan
ekosistem
pantai daerah
perbatasan
Indonesia dan
Singapura
-
Pasir yang dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu
berlebihan
0.9 0.1
Atau
Belum ada campur tangan dari
pemerintah Indonesia terhadap
kelestarian pantai di sekitar
perbatasan Indonesia dengan
negara Singapura
0.8 0.1
Illegal Fishing
daerah
perbatasan
Indonesia dan
Singapura
-
Terdapat nelayan asing yang
berlayar di perairan perbatasan
Indonesia dengan negara
Singapura
0.7 0.1
Atau
Belum jelasnya perbatasan
maritim Indonesia dengan
negara Singapura
0.5 0.1
Atau
Nelayan asing yang berlayar di
perairan Indonesia dengan
negara Singapura tidak disertai
surat-surat ijin resmi
0.8 0.1
Gangguan
terhadap
nelayan
sekitar
wilayah
penambangan
pasir
-
Banyak nelayan sekitar yang
mengandalkan hasil laut pesisir
sebagai mata pencaharian
0.8 0.1
Atau
Kerusakan ekosistem pantai
daerah perbatasan Indonesia
dengan negara Singapura
0.7 0.05
Atau Banyak nelayan sekitar bereaksi
negatif atas penambangan pasir 0.9 0.1
Tenggelamnya
pulau kecil
akibat
penambangan
pasir
-
Kegiatan penambangan pasir
berpotensi besar
menenggelamkan pulau dalam
jangka waktu tertentu
0.87 0.1
Atau
Kerusakan ekosistem pantai
daerah perbatasan Indonesia
dengan negara Singapura
0.7 0.05
Atau
Pasir yang dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu
Berlebihan
0.9 0.1
Berikut ini akan dijelaskan proses
penghitungan nilai secara manual dari rule
dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau terlalu
berlebihan”,
Rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk
pada penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu berlebihan”, dengan
susunan rule sebagai berikut: [If] Pengerukan dilakukan
setiap hari
( ) 0.8
( ) 0.1
[Atau] Kegiatan pengerukan
tidak dilengkapi surat-
surat ijin resmi dari
Indonesia
( ) 0.9
( ) 0.3
[Atau] Pengerukan yang
dilakukan melebihi
standar kondisi pesisir
( ) 0.7
( ) 0.1
[Then] Pasir yang dikeruk pada penambangan pasir
di sekitar kepulauan Riau terlalu berlebihan
Perhitungan nilai adalah sebagai
berikut:
{
( ) ( ) ( ( ))
( ) ( ) ( ( ))
( )
{
( ) ( )
( ) ( ) ( )
{
( ) ( ) ( ( ))
( ) ( ) ( ( ))
( )
{
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
, ( ) ( )-
, -
, -
9
Hasil lengkap perhitungan nilai dapat dilihat
pada Tabel 5.
Tabel 5: Hasil lengkap perhitungan nilai
Ancaman (Hipotesis)
Pasir yang dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu berlebihan
0.994 0.433 0.9894
Belum jelasnya perbatasan maritim
Indonesia dan Singapura 0.9998 0.744 0.9992
Kerusakan ekosistem pantai daerah
perbatasan Indonesia dan Singapura 0.98 0.19 0.9753
Illegal Fishing daerah perbatasan
Indonesia dan Singapura 0.97 0.271 0.9588
Gangguan terhadap nelayan sekitar
wilayah penambangan pasir 0.994 0.2305 0.9922
Tenggelamnya pulau kecil akibat
penambangan pasir 0.9961 0.2305 0.9949
5.3 Uji Coba Proses Konsultasi Oleh User Tipe
Akses Pengguna Biasa Proses konsultasi dimulai dengan memilih
kategori wilayah perbatasan. Dari kategori
perbatasan ini kemudian perangkat lunak akan
mencari ancaman dengan nilai CF tertinggi. Setelah
memilih kategori wilayah perbatasan, maka akan
ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari
evidence pada tiap rule yang telah disimpan dalam
database. Hasil jawaban dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6: Hasil jawaban konsultasi
Evidence Question Jawaban Nilai
Apakah pengerukan dilakukan setiap hari? ya 0.8
Apakah kegiatan pengerukan tidak dilengkapi surat-
surat ijin resmi dari Indonesia? ya 0.8
Apakah pengerukan yang dilakukan melebihi standar
kondisi pesisir? ya 0.8
Apakah belum dilakukan perundingan yang membahas
perbatasan maritim indonesia dengan negara
Singapura?
ya 0.8
Jika perundingan sudah dilakukan, apakah hasil
perundingan belum mewakili seluruh wilayah
perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? ya 0.8
Apakah garis batas ZEE masih memakai garis batas
lama yang dibuat pada waktu penjajahan Belanda? ya 0.8
Apakah belum ada kesepakatan perbatasan maritim
antara pemerintah Indonesia dengan negara Singapura? ya 0.8
Apakah belum ada campur tangan dari pemerintah
Indonesia terhadap kelestarian pantai di sekitar
Perbatasan Indonesia dengan negara Singapura? ya 0.8
Apakah terdapat nelayan asing yang berlayar di
perairan perbatasan Indonesia dengan negara
Singapura?
ya 0.8
Apakah nelayan asing yang berlayar di perairan
Indonesia dengan negara Singapura tidak disertai surat-
surat ijin resmi?
ya 0.8
Apakah banyak nelayan sekitar yang mengandalkan
hasil laut pesisir sebagai mata pencaharian? ya 0.8
Apakah banyak nelayan sekitar bereaksi negatif atas
penambangan pasir? ya 0.8
Melihat kondisi sekarang di pesisir, apakah kegiatan
penambangan pasir berpotensi besar menenggelamkan
pulau dalam jangka waktu tertentu?
ya 0.8
Setelah menjawab semua pertanyaan, maka
akan ditampilkan form yang berisi hasil konsultasi.
Hasil konsultasi diperoleh dari perhitungan nilai
berdasarkan rule-rule yang berhubungan dengan
kategori wilayah perbatasan serta evidence-evidence
dengan masing-masing konektornya. Hasil
perhitungan nilai secara lengkap dapat
dilihat pada tabel 7. Berikut ini dijelaskan
perhitungan nilai secara manual dari
eksekusi rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk
pada penambangan pasir di sekitar kepulauan Riau
terlalu berlebihan”,
Rule dengan hipotesis “Pasir yang dikeruk
pada penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu berlebihan”, dengan
susunan rule sebagai berikut: [If] Pengerukan dilakukan setiap
hari
[Atau] Kegiatan pengerukan tidak
dilengkapi surat-surat ijin
resmi dari Indonesia
[Atau] Pengerukan yang dilakukan
melebihi standar kondisi pesisir
[Then] Pasir yang dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu
berlebihan
Perhitungan nilai adalah sebagai
berikut:
Inisialisasi nilai hipotesis,
yaitu .
Menghitung perubahan nilai ( ) ( )
Jika ada rule lain yang sama maka
perlu dihitung . Karena
pada uji coba tidak ada rule lain yang
memiliki hipotesis sama, maka
dipakai sebagai atas
ancaman “Pasir yang dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu berlebihan”.
Tabel 7: Hasil lengkap perhitungan nilai
Ancaman (Hipotesis)
Pasir yang dikeruk pada
penambangan pasir di sekitar
kepulauan Riau terlalu berlebihan
0.7915
Belum jelasnya perbatasan maritim
Indonesia dan Singapura 0.7994
Kerusakan ekosistem pantai daerah
perbatasan Indonesia dan Singapura 0.9517
10
Illegal Fishing daerah perbatasan
Indonesia dan Singapura 0.767
Gangguan terhadap nelayan sekitar
wilayah penambangan pasir 0.7938
Tenggelamnya pulau kecil akibat
penambangan pasir 0.7959
Berdasarkan hasil perhitungan maka dengan
melihat nilai disimpulkan bahwa: Kerusakan ekosistem pantai daerah perbatasan
Indonesia dan Singapura.
Kerusakan yang terjadi di sekitar pantai daerah
perbatasan Indonesia dan Singapura.
Strategi Pengamanan:
1. Harus dilakukan pengawasan di daerah sekitar
pantai oleh Dinas Lingkungan dan Sumber
Daya Alam
2. Rehabilitasi dan pemulihan kondisi pantai yang
telah rusak.
Nilai =
6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab sebelum-
nya maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Perangkat lunak sistem pakar mampu
membantu dalam penentuan strategi pada
permasalahan pengamanan di wilayah
perbatasan Indonesia.
2. Semakin banyak dan tepat data ciri ancaman
yang dimasukkan untuk menyusun rule,
maka semakin tinggi pula nilai pada rule
tersebut.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil yang sudah dicapai pada
penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian ini,
antara lain sebagai berikut :
3. Untuk penelitian selanjutnya, penggunaan
metode certainty factor sebagai uncertainty
management dapat diterapkan pada
permasalahan di bidang lain.
4. Data-data ancaman dan ciri-ciri atas
ancaman yang akan dimasukkan harus
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan
pakar. Hal ini akan membuat hasil konsultasi
yang diberikan perangkat lunak lebih baik.
Daftar Pustaka
[1] Bock, Heiko. 2009. The Definite Guide to
NetbeansTM
Platform. USA: Apress, Inc.
[2] Buchanan, Bruce G., Shortliffe, Edward H.
1984. A Model Of Inexact Reasoning in
Medicine in Buchanan, Bruce G., Shortliffe,
Edward H (Ed). Rule-Based Expert Systems :
The MYCIN Experiments of the Stanford
Heuristic Programming Project. USA:
Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
[3] Diamar, Son. Pembangunan Perkotaan
Perbatasan Maritim. http://www.sc-
drr.org/Presentasi_Son_Diamar.pdf. Diakses
pada tanggal 4 Mei 2011.
[4] Durkin, John. 1994. Expert Systems Design
and Development. New Jersey: Prentice Hall.
[5] Gonzales. J. Avelino dan Dankel D. Douglas.
1993. Engineering of Knowledge Based
System. New Jersey: Prentice Hall.
[6] Handojo, Andreas, Irawan, M. Isa., Ongko,
Fendy. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi
Sistem Pakar untuk Permasalahan Tindak
Pidana terhadap Harta Kekayaan. Fakultas
Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika,
Universitas Kristen Petra.
http://puslit.petra.ac.id/journals/pdf.php?Publish
edID=INF04050105. Diakses pada tanggal 27
April 2011.
[7] Ladh, Sam-el. Sengketa Blok Ambalat Antara
Malaysia dan Indonesia, menerapkan
“Forgiveness in Politics” dan “Just
Peacemaking”.
http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/328/jiptumm
pp-gdl-jou-2009-samelladh-16357-Sengketa-
..pdf. Diakses pada tanggal 4 Mei 2011.
[8] Poetranto, Tri. Bagaimana Mengatasi
Permasalahan di Daerah Perbatasan.
http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vno
mor=14&mnorutisi=6. Diakses pada tanggal 10
Desember 2011.
[9] Pressman, Roger S. 2001. Software
Engineering : A Practitioner’s Approach -
5th Edition. New York: McGraw-Hill.
[10] Silalahi, Lambok. 2006. Tindak Pidana
Pencurian Ikan (Ilegal Fishing) di Perairan
Pantai Timur Sumatera Utara (Study Kasus
Keputusan PN Medan
NO.1028/PID.B/2005/PN MEDAN). Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
http://library.usu.ac.id/download/fh/06012396.p
df. Diakses pada tanggal 4 Mei 2011.