“sistem integrasi pajak reklame online” badan pengelolaan … · 2017. 11. 1. · badan...
TRANSCRIPT
03 September 2017
“SISTEM INTEGRASI PAJAK REKLAME ONLINE”
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor terus
melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya jenis
pajak daerah. Inovasi yang sedang dibangun saat ini melalui proyek perubahan yang
dirancang oleh Arif Rahman, SH,MH selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
yaitu Sistem Integrasi Pajak Reklame Online (SIPAREL).
Hal yang melatar belakangi perlunya dikembangkan SIPAREL dalam
upaya meningkatkan penerimaan pajak teklame di Kabupaten
Bogor antara lain saat ini (1) tidak dapat melakukan monitoring
antara proses perizinan dengan pembayaran pajak reklame, (2)
jumlah titik dan lokasi pemasangan reklame tidak sesuai dengan
pembayaran yang diterima, (3) tidak dapat melakukan monitoring
masa berlaku ijin pemasangan reklame tetap dan perpanjangan
terkait pembayaran perpanjangan, serta (4) terdapatnya pemalsuan
SSPD Pajak Reklame yang mengakibatkan kehilangan pajak daerah.
Sistem Integrasi Pajak Reklame Online (SIPAREL) adalah Sistem administrasi perizinan
pajak reklame online yang terintegrasi antara Bappenda, Perbankan, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Permukiman Kawasan
pertanahan dan Pertamanan (DPKPP).
Proses administrasi yang dilakukan :
Bappenda, menerima permohonan wajib pajak untuk pemasangan titik reklame data
pembayaran pajak reklame dan verifikasi berkas permohonan sampai dengan penerbitan
SKPD pajak reklame;
Perbankan, menerima pembayaran berdasarkan SKPD pajak reklame secara online dan
menerbitkan bukti setor atau SSPD pajak reklame untuk wajib pajak;
DPMPTSP, menerima permohonan ijin pemasangan reklame, validasi permohonan
berdasarkan SKPD dan SSPD secara online dan Menerbitkan ijin pemasangan reklame;
serta
DPKPP, pengawasan dan pengendalian ijin pemasangan reklame
Tujuan perlu dibangunnya system ini antara lain (1) mendukung efektifitas pengambilan kebijakan penyelenggaraan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame di Kabupaten Bogor, (2) mengoptimalkan/ meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan Pajak Reklame, (3) memberikan Pelayanan kepada Wajib Pajak terhadap kemudahan pelayanan Peijinan dan pembayaran Pajak Reklame secara efektif dan up to date,
(4) terbentuknya laporan data Penerimaan Pajak Reklame sebagai sarana monitoring bagi pihak Pemerintah Daerah, serta (5) membangun jaringan komunikasi data pembayaran pajak reklame baik intern dengan DPMPTSP maupun ekstern secara dua arah kepada Wajib Pajak.
Kondisi Eksisting
Wajib Pajak mendatangi DPMPTSP
mengajukan permohonan pemasangan titik reklame dengan membawa berkas permohonan dan persyaratan.
DPMPTSP melakukan proses tahapan administrasi perijinan sampai dengan terbit PTR dan diserahkan ke Wajib Pajak.
Wajib Pajak Reklame mendatangi BAPPENDA untuk permohonan pembuatan SKPD Reklame sesuai dokumen PTR.
BAPPENDA melakukan proses ketetapan pajak reklame berdasarkan dokumen kontrak atau nilai sewa reklame (NSR) di dalam dokumen PTR
Wajib Pajak membawa dokumen SKPD ke Bank untuk proses Pembayaran.
Bank mengeluarkan Bukti Setor/SSPD Reklame sesuai nilai SKPD dan diserahkan ke Wajib Pajak.
Wajib Pajak kembali mendatangi DPMPTSP untuk mengambil ijin yang dikeluarkan dengan menunjukkan Bukti setor/SSPD yang dikeluarkan Bappenda
Dengan S I P A R E L diharapkan menjadi
Wajib Pajak Reklame mendatangi
BAPPENDA untuk mengurus permohonan pemasangan titik Reklame dengan membawa lampiran persyaratan sebagai pedoman menghitung nilai ketetapan berdasarkan dokumen kontrak / NSR.
BAPPENDA melakukan proses penetapan berdasarkan dokumen kontrak / NSR. Untuk menerbitkan Dokumen SKPD.
Wajib Pajak reklame membawa dokumen SKPD untuk di bawa ke Bank dalam melakukan proses Pembayaran.
Bank mengeluarkan bukti setor/SSPD reklame sesuai nilai SKPD dan diserahkan ke Wajib Pajak.
Wajib Pajak mendatangi DPMPTSP untuk permohonan ijin pemasangan reklame, dengan membawa berkas persyaratan SKPD dan SSPD.
DPMPTSP memproses ijin dengan validasi data SKPD dan SSPD secara on line sesuai dengan permohonan WP, untuk permohonan yang sudah valid maka ijin pemasanan reklame bisa dikeluarkan.
DPKPP dapat melakukan Pengawasan dan Pengendalian dari Batas waktu ijin Pemasangan Reklame
SIPAREL memerlukan ,
- Perubahan praturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Reklame baik dari sisi BAPPENDA sebagai penerimaan Pendapatan Pajak Reklame dan DPMPTSP sebagai permohonan pengurusan ijin Pemasangan Reklame terkait Integrasi Data dan perubahan Alur Kerja
- Kustomisasi Sistem dari sisi BAPPENDA - Kustomisasi Sistem dari sisi DPMPTSP - Kustomisasi Kolaborasi Integrasi Data antara BAPPENDA dan DPMPTSP - Koneksi Jaringan data antar SKPD yang di fasilitasi oleh SKPD Informatika Kabupaten Bogor - Sosialiasi dan Training Internal di sisi BAPPENDA, DPMPTSP dan DPKPP terkait perubahan Alur
Sistem dan aturan - Sosialisasi Eksternal terhadap Wajib Pajak Reklame sebagai Pemohon.
SISTEM DESAIN - WP SISTEM DESAIN - BANK
Permohonan Pemasangan Reklame Pad SSPD
SISTEM DESAIN - BAPPENDA
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Edit Permohonan Pemasangan Reklame
SISTEM DESAIN – D P K P P
Cek Pemasangan Edit Permohonan Pemasangan Reklame
SISTEM DESAIN – D P M P T S P
Pendaftaran Ijin Edit Permohonan Pemasangan Reklame