anti monopoli dan pts
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
1/43
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Makna sesungguhnya pembangunan perekonomian Indonesia di tujukan untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan dunia usaha
bersaing secara sehat dan efektif. Oleh karenanya di dalam UU No.5 Tahun 1
dicantumkan adanya a!as demokrasi ekonomi di dalam perekonomian Indonesia" yakni
para pelaku usaha dalam menjalankan akti#itas usahanya harus memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Tujuan pembentukan undang$undang ini diatur dalam ketentuan %asal & UU No.
5 Tahun 1" ditetapkan sebagai berikut.
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b. Me'ujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha
yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang
sama bagi pelaku usaha besar"pelaku usaha menengah" dan pelaku usaha kecil.
c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang di
timbulkan oleh pelaku usaha.
d. Terciptanya efekti#itas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
(alah satu amanat Undang$Undang Nomor 5 Tahun 1 adalah pembentukan
)%%U *)omisi %enga'as %ersaingan Usaha+" yaitu %asal &, ayat *1+ jo. %asal &- ayat
*1+" Undang$undang No.5 Tahun 1 tentang larangan %raktik Monopoli dan
%ersaingan Usaha Tidak (ehat" dengan ke'enangan antara lain menerima laporan
tentang dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat" melakukan
penelitian tentang dugaan adanya kegiatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat" memutuskan dan menetapkan adatidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat" sampai dengan ke'enangan
menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU nti Monopoli.
)omisi %enga'as %ersaingan Usaha merupakan komisi yang dibentuk
berdasarkan amanat Undang$undang nomor 5 Tahun 1 tentang /arangan %raktik
Monopoli dan %ersaingan Usaha Tidak (ehat. 0alam UU nti Monopoli antara lain
diatur bah'a tugas dan ke'enangan )omisi %enga'as %ersaingan Usaha antara lain
adalah
1
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
2/43
$ Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat" termasuk di dalamnya rumusan %asal 2 ayat *1+ yang
secara langsung tidak langsung memberikan 3tugas4 kepada )omisi untuk
memantau terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha pengambil alihan
saham suatu perusahaan" yang patut diduga akan mengakibatkan terjadinya praktik
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25
sampai dengan %asal 2.
$ Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan
terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
$ Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat
$ Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha
lain atau masyarakat
$ Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang
melanggar ketentuan Undang$undang ini *%asal &6 UU nti Monopoli+.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari pembuatan makalah ini adalah untuk
Memenuhi salah satu tugas mata kuliah /ingkungan 7isnis dan 8ukum
)omersial
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk
1. Memahami 8ukum larangan %raktik Monopoli dan %ersaingan Usaha Tidak
(ehat di Indonesia
2. Menambah 'a'asan dan pembelajaran tentang anti monopoli dan persaingan
usaha.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
3ntitrust4 untuk pengertian yang sepadan dengan istilah 3anti monopoli4 atau
istilah 3dominasi4 yang dipakai masyarakat 9ropa yang artinya juga sepadan dengan
2
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
3/43
arti istlah 3monopoli4 0isamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu
3kekuatan pasar4. 0alam praktek keempat kata tersebut" yaitu istilah 3monopoli4"
3antitrust4" 3kekuatan pasar4 dan istilah 3dominasi4 saling dipertukarkan pemakaiannya.
)eempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana
seseorang menguasai pasar" dimana dipasar tersebut tidak tersedia lagi produk subtitusi
yang potensial" dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan
harga produk tersebut yang lebih tinggi" tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau
hukum tentang permintaan dan pena'aran pasar.
%engertian %raktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU no.5
Tahun 1 tentang %raktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu
atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran
atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
dan dapat merugikankepentingan umum.
Undang$Undang nti Monopoli No 5 Tahun 1 memberi arti kepada
monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau
atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha *pasal
1 ayat *1+ Undang$undang nti Monopoli +. (ementara yang dimaksud dengan 3praktek
monopoli4 adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku
yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa
tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum. (esuai dalam %asal 1 ayat *2+ Undang$Undang nti
Monopoli.
0alam Undang$undang No. 5 tahun 1 %asal 1" disebutkan bah'a
3Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan
%raktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku
usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan
atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum4.
3
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
4/43
%engertian yuridis dari monopoli adalah suatu penguasaan atas produk dan atau
pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh 1 *satu+ pelaku usaha atau 1
*satu+ kelompok pelaku usaha. 0engan demikian" menurut %erundang$undangan tentang
nti Monopoli" dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan
kekuatan ekonomi oleh 1 *satu+ atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan
kepentingan umum.
(edangkan yang dimaksudkan dengan 3persaingan curang4 *pesaingan tidak sehat+
menurut Undang$undang No. 5 tahun 1 adalah
3%ersaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur atau mela'an hukum atau menghambat persaingan usaha4.
%raktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih
pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang
dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikankepentingan umum.
%ersaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan
dengan cara tidak jujur atau mela'an hukum atau menghambat persaingan usaha.
2.2 ASAS DAN TUJUAN ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
%elaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan umum.
Undang$Undang *UU+ persaingan usaha adalah Undang$undang No. 5 Tahun
1 tentang /arangan %raktek Monopoli dan %ersaingan Usaha Tidak (ehat *UU
No.5:1+ yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh
kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan
persaingan. )epedulian utama dari UU persaingan usaha adalah promoting competition
dan memperkuat kedaulatan konsumen.
4
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
5/43
Menurut pasal && ayat 2 3 ;abang$cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.4
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
6/43
2.3 PERJANJIAN YANG DILARANG
(alah satu yang diatur oleh Undang nti Monopoli adalah dilarangnya
perjanjian$perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan:ataupersaingan tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata 3perjanjian4 ini" tidak
berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya" yakni sebagaimana dimaksud
dalam %asal 1&1& %erdata.
0engan demikian" hal ini mungkin sulit dibuktikan" perjanjian lisan pun secara
hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. 8al
tersebut dipertegas lagi dalam %asal 1 ayat *=+ dari Undang$Undang nti Monopoli
yang menyebutkan bah'a
Yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dari suatu perbuatan
dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih
pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis.
dapun perjanjian$ perjanjian yang dilarang oleh perundang$undangan tentang anti
monopoli adalah sebagai berikut
1. O/O>O%O/I
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal - ayat *1+ adalah
3%elaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk
secara bersama$sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan
atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat4.
Oligopoli adalah penguasaan pangsa pasar yang besar yang dilakukan secara
bersama$ sama oleh beberapa pelaku pasar. %erundang$ undangan di bidang antimonopoli melarang pelaku pasar. %erundang$ undangan di bidang anti monopoli
melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara
bersama$ sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat. 0alam hal ini pelaku usaha patut di duga telah melakukan praktek oligopoli
manakala secara bersama$sama oleh dua atau lebih pelaku usaha melakukan penguasaan
6
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
7/43
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sbesar lebih dari =5? dari pangsa
pasar terhadap satu jenis barang atau jasa tertentu.
)emudian menurut UU No. 5 tahun 1 %asal - ayat *2+ disebutkan bah'a 3%elaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama$sama melakukan
penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa" sebagaimana dimaksud
ayat *1+" apabila 2 *dua+ atau & *tiga+ pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari =5? *tujuh puluh lima persen+ pangsa pasar satu jenis barang atau
jasa tertentu4.
0alam hal ini pelaku usaha patut diduga telah melakukan praktek oligopoly
manakala secara bersama$sama oleh 2 atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa sebesar lebih dari =5?
dari pangsa pasar terhadap 1 *satu+ jenis barang dan atau jasa tertentu.
2. %9N9T%N 8@>
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 5 ayat *1+ disebutkan bah'a
%elaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk
menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen
atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama4.
0alam hal ini perjanjian untuk menetapkan hatrga antara 1 *satu+ pelaku usaha
dengan pelaku usaha saingannya juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan
tidak sehat" sehingga oleh hukum anti monopoli" perjanjian yang demikian dilarang.
%erjanjian untuk menetapkan harga antara satu pelaku usaha dengan pelaku
usaha saingannya juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan tidak sehat.
(ehingga oleh hukum anti monopoli" perjanjian yang demikian dilarang. 0alam hal inihukum melarang kegiatan perjanjian yang menetapkan harga sebagai berikut
a. %enetapan harga yang sama diantara pelaku usaha *dengan pesaingnya+"
kecuali
1. %erjanjian dalam rangka usaha patungan atau
2. %erjanjian yang didasarkan pada undang$ undang.
b. %enetapan harga
%enetapan harga yang berbeda terhadap barang terhadap barang dan atau jasa
yang sama.c. %enetapan harga diba'ah harga pasar dengan pelaku usaha lain.
7
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
8/43
d. %enetapan minimum harga jual kembali
&. %9M7>IN AI/B8
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang
bertujuan untuk membagi 'ilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan
atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat4.
Bang dimagsud dengan pembagian 'ilayah dalam hal ini adalah
a. Membagi 'ilayah untuk meperoleh atau memasok barang dan atau jasa dan
b. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan
atau jasa
Tindakan pembagian 'ilayah tersebut jelas dapat menimbulkan praktek
monopoli dan persaingan tidak sehat. )arena itu" perjanjian untuk maksud
tersebut dilarang oleh hukum.
-. %9M7OI)OTN
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 1, ayat *1+ dan *2+ disebutkan bah'a
*1+ %elaku usaha dilarang membuat perjanjian" dengan pelaku usaha pesaingnya"
yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang
sama" baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
*2+ %elaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya"
untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain
sehingga perbuatan tersebut
a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lainC atau
b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang
dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
%erjanjian pemboikotan yang dilarang oleh hukum adalah perjanjian sebagai
berikut
a. %erjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha yang lain * pihak ketiga+
untuk melakukian hal yang sama
b. %erjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku
usaha lain * pihak ketiga+.
8
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
9/43
5. )@T9/
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 11 disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang membuat perjanjian" dengan pelaku usaha pesaingnya"
yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau
pemasaran suatu barang dan atau jasa" yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat4.
)artel adalah suatu kerja sama diantara produsen: pedagang yang bertujuan untuk
menga'asi produksi" penjualan dan harga" dan untuk melakukan monopoli terhadap
komoditas atau industri tertentu" perjanjian untuk melakukan kartel tersebut dapat
mengatasi persaingan" sehingga dilarang oleh hukum. %erjanjian kartel yang dilarang
tersebut adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan untuk
mempengaruhi harga dengn cara mengatur produksi dan pemasaran.
6. T@U(T
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 12 disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk
melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang
lebih besar" dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing$
masing perusahaan atau perseroan anggotanya" yang bertujuan untuk mengontrol
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa" sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat4.
Trust adalah suatu kerja sama yang membentuk gabungan perusahanaan atau
membentuk gabungan perusahaan atau membentuk perusahaan lebih besar" tetapi
dengan tetap mempertahankan eksistensi dari masing$ masing perusahaan anggotatersebut" dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan
atau jasa. 8ukum melarang trust yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan tidak sehat.
=. O/I>O%(ONI
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 1& ayat *1+ dan *2+ disebutkan bah'a
3*1+ %elaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang
bertujuan untuk secara bersama$sama menguasai pembelian atau penerimaan
9
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
10/43
pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam
pasar bersangkutan" yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.
*2+ %elaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama$sama menguasai
pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat *1+
apabila 2 *dua+ atau & *tiga+ pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha
menguasai lebih dari =5? *tujuh puluh lima persen+ pangsa pasar satu jenis
barang atau jasa tertentu4.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
11/43
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
12/43
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
13/43
0isamping dilarangnya berbagai perjanjian yang dapat mengakibatkan
timbulnya monopoli dan persaingan curang" maka perlu perundang$undangan tentang
anti monopoli juga melarang kegiatan tertentu. )egiatan$kegiatan yang dilarang tersebut
adalah sebagi berikut
1. Monopoli
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 16 disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat4
%raktek monopoli yang dilarang oleh hukum adalah pemusatan kegiatan ekonomi
oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau
jasa tertentu. Bang dapat mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu" yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau
persaingan tidak sehat. 0isamping itu" dalam perundang$ undangan anti monopoli juga
dikenal pula apa yang disebut dengan 3presumsi monopoli4 maksudnya adalah bah'a
ada asumsi * kecuali dapat dibuktikan sebaliknya+ " bah'a tindakan monopoli terlarang
telah terjadi manakala terpenuhi salah satu diantara hal$ hal sebagai berikut
a. %roduk yang bersangkutan belum ada subtitusinya
b. %elaku usaha lain tidak masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produk yang
sama
c. %elaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan
bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.
d. (atu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari
5, ? pangsa pasar dari 1 jenis tertentu.
2. MonopsoniMenurut UU No. 5 tahun 1 %asal 1 disebutkan bah'a
3*1+ %elaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi
pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
*2+ %elaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan
atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat *1+ apabila satu pelaku
13
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
14/43
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 5,? *Iima puluh persen+
pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu4.
Monopsoni adalah tindakan penguasaan pangsa pasar untuk membeli sesuatuproduk tertentu. Monopsoni yang dilarang adalah jika pelaku usaha
a. (udah menguasai penerimaan pasokan tunggal
b. (udah menjadi pembeli tunggal atas produk di pasar
c. 0apat menyebabkan timbulnya monopoli atau persaingan tidak sehat.
&. %enguasaan pangsa pasar
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 1 disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan" baik sendiri maupun
bersama pelaku usaha lain" yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat berupa
a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan
usaha yang sama pada pasar bersangkutanC atau
b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak
melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya ituC atau
c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar
bersangkutanC atau
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu4.
Monopoli atau persaingan tidak sehat dapat terjadi karena dilakukan penguasaan
pangsa pasar secara tidak fair" yaitu
a. Menolak pesaing
b. Menghalangi konsumen untuk berbisnis dengan pesaing
c. Membatasi peredaran produk
d. 0iskriminasi pelaku usaha
e. Melakukan jual rugi atau dengan harga sangat rendah
f. %enetapan biaya secara curang
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 2, disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara
melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat4.
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 21 disebutkan bah'a
14
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
15/43
3%elaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi
dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat4.
-. %ersekongkolan
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 22 disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain unuk mengatur dan atau
menentukanpemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat4
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 2& disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan
informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat4.
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 2- disebutkan bah'a
3%elaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar
barang dan atau jasa yang dita'arkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi
berkurang baik dari jumlah" kualitasmaupun ketepatan 'aktu yang dipersyaratkan4.
Monopoli dan atau persaingan curang juga dapat terjadi karena tindakan
persekongkolan dengan pihak lain berupa
a. Untuk mengatur pemenang tender.
b. Untuk memperoleh rahasia perusahaan.
c. Untuk menghambat pasokan produk.
2.5 POSISI DOMINAN YANG DILARANG
Terdapat beberapa definisi terkait dengan posisi dominan" yang pertama adalah
apabila dilihat dari perspektif ekonomi" yang dimaksud dengan posisi dominan adalah
posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar. 0engan
pangsa pasar yang besar tersebut perusahaan memiliki market po'er. 0an dengan
market po'er tersebut" perusahaan dominan dapat melakukan tindakan atau strategi
tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya.
15
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
16/43
Bang kedua adalah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1 Tentang larang praktek
monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat. 0alam undang$undang tersebut"
yang dimaksud dengan posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak
memiliki pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih
tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa
pasarnya" kemampuan keuangan" akses pada pasokan barang atau penjualan serta
kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. dapun
jika kita cermati secara baik" ketentuan yang diberikan oleh undang$undang tersebut
sebenarnya memberikan - syarat yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha agar pelaku
usaha tersebut harus mempunyai posisi dominan" yaitu pelaku usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti atau pelaku usaha mempunyai posisi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam
kaitan
$ %angsa pasarnya
$ )emampuan keuangannya
$ )emampuan akses pada pasokan atau penjualan
$ )emampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
(ehingga menurut hukum" dengan berdasarkan pada syarat$syarat tersebut.
8anya satu pesaing dengan posisi dominanlah yang dapat menguasai pasar
bersangkutan. Namun UU No. 5 Tahun 1 tidak menjelaskan secara rinci apakah
syarat$syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif atau tidak. kan tetapi" salah satu
ciri pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan adalah bah'a jika pelaku usaha
tersebut dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan
secara mandiri tanpa harus memperhitungkan para pesaingnya. )edudukan seperti ini
kepemilikan pangsa pasarnya" atau karena kepemilikan pangsa pasar ditambah dengankemampuan pengetahuan teknologinya" bahan baku atau modal" sehingga pelaku usaha
tersebut mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga atau mengontrol produksi atau
pemasaran terhadap bagian penting dari produk yang diminta.
(ehingga keadaan suatu pasar yang dapat dipengaruhi oleh satu pelaku usaha
secara mandiri" karena pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi
daripada pesaingnya dan kemampuan keuangan yang lebih kuat daripada pesaingnya
serta mampu menetapkan harga dan mengatur pasokan di pasar yang bersangkutan.
16
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
17/43
0engan demikian" akibat tindakan pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan
tersebut pasar menjadi terdistorsi. %elaku usaha tersebut secara independen tanpa
mempertimbangkan keadaan pesaingnya dapat mempengaruhi pasar akibat
penyalahgunaan posisi dominannya.
%osisi dominan dapat dimiliki oleh satu pelaku usaha *monopolist+ dan dapat
juga dimiliki oleh dua atau lebih pelaku usaha *oligopoly+.
1. %angsa pasar
%angsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli atau persentase jasa tertentu
yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan dalam tahun kalender
tertentu.. %asal 25 ayat *2+ UU No. 5 Tahun 1 menetapkan bah'a satu pelaku usaha
dinyatakan mempunyai posisi dominan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok
pelaku usaha menguasai 5,? atau lebih pangsa pasar atau satu jenis barang atau jasa
tertentu. (edangkan dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
dinyatakan mempunyai posisi dominan apabila menguasai =5? atau lebih pangsa pasar
atas satu jenis barang atau jasa tertentu.
dapun ketentuan posisi dominan mengenai penguasaan pangsa pasar yang
ditetapkan oleh pasal 25 ayat *2+ tersebut mensyaratkan bah'a pelaku usaha yang
mempunyai posisi dominan tersebut dapat mendistorsi pasar baik secara langsung
maupun tidak langsung.
%asal 25 ayat *1+ menetapkan bah'a pelaku usaha dilarang menggunakan posisi
dominannya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
$ Menetapkan syarat$syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing" baik dari
segi harga maupun kualitas" atau
$ Membatasi pasar dan pengembangan teknologi
$ Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki
pasar bersangkutan.
%erlu diketahui bah'a secara normati#e ketentuan pasal 25 ayat *2+ UU No. 5
Tahun 1 tersebut bersifat per se. rtinya" apabila suatu pelaku usaha sudah
menguasai pangsa pasar 5,? untuk satu pelaku usaha dan =5? untuk dua atau tiga
17
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
18/43
pelaku usaha" maka penguasaan pangsa pasar tersebut langsung dilarang. kan tetapi"
dalam prakteknya )%%U telah menerapkan ketentuan pasal 25 ayat *2+ tersebut dengan
pendekatan rule of reason. 8al ini dikarenakan secara praktis penerapan secara per se
pasal 25 ayat *2+ UU No. 5 Tahun 1 tersebut akan membatasi pertumbuhan pelaku
usaha yang efisien serta ino#atif dan kompetetitif di pasar yang bersangkutan.
2. )emampuan keuangan
(alah satu unsur yang menyatakan bah'a suatu pelaku usaha mempunyai posisi
dominan adalah apabila pelaku usaha mempunyai keuangan lebih besar dibandingkan
dengan keuangan pelaku usaha pesaingnya. %engertian kemampuan keuangan suatu
pelaku usaha dapat dipahami khususnya kemampuan ekonomi pelaku usaha tersebut
yang pada pokoknya mempunyai kemungkinan keuangan. rtinya" kemampuan
keuangan yang dimiliki sendiri" untuk melakukan in#estasi sejumlah uang tertentu dan
mempunyai akses menjual kepada pasar modal.
Terdapat beberapa faktor untuk dapat menetapkan pelaku usaha memiliki
keuangan yang kuat dapat dilihat dari
$ modal dasar$ cash flo'
$ omset
$ keuntungan
$ batas kredit
$ kses ke pasar keuangan nasional dan internasional
&. )emampuan pada pasokan atau penjualan
Unsur kemampuan mengatur pasokan atau penjualan adalah salah satu cirri
pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan. )emampuan ini dapat dilihat oleh suatu
pelaku usaha biasanya" apabila pelaku usaha tersebut mempunyai pangsa pasar yang
lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing$pesaingnya.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
19/43
bersangkutan. )emampuan pengaturan pasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu
menjadi salah satu bukti bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dilakukan
oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan. kibatnya adalah pelaku usaha yang
mempunyai posisi dominan menguasai pasar dan pesaingnya tidak dapat bersaing pada
pasar yang bersangkutan.
-. )emampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan
7erdasarkan pada apa yang telah ditetapkan pada %asal 1 angka - UU No. 5
Tahun 1" pada prinsipnya kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan atas
suatu barang atau jasa tertentu pada pasar yang bersangkutan mempunyai kesamaan
dengan kemampuan mengatur pasokan atau penjualan barang atau jasa tertentu. %elaku
usaha yang mempunyai posisi dominan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan pada pasar yang bersangkutan. Oleh karena itu" penetapan
siapa pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pada pasar yang bersangkutan
penting untuk dilakukan.
2.6 PENETAPAN POSISI DOMINAN
/embaga yang ber'enang untuk menetapkan posisi dominan suatu pelaku usaha
pada pasar yang bersangkutan adalah )%%U. (ebelum suatu pelaku usaha ditetapkan
mempunyai posisi dominan" )%%U terlebih dahulu harus melakukan in#estigasi
terhadap pasar yang bersangkutan dengan pembatasan pasar yang bersangkutan.
%osisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai"
atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan" kemampuan akses pada
pasokan atau penjualan" serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau
permintaan barang atau jasa tertentu.
dapun di dalam UU No. 5 Tahun 1" metode pembatasan pasar yang
bersangkutan ditetapkan dalam %asal 1 No. 1, dimana berdasarkan pada ketentuan
19
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
20/43
tersebut" pembatasan pasar yang bersangkutan untuk menentukan posisi dominan suatu
pelaku usaha menggunakan pembatasan pasar berdasarkan
%asar produk atau secara obyektif%embatasan pasar bersangkutan berdasarkan produk atau secara obyektif adalah
dimana terdapat barang dan atau jasa yang sama atau sejenis" termasuk substitusinya.
pasal 1 angka 1, UU No. 5 Tahun 1 tidak memberikan penjelasan dan tidak ada
petunjuk khusus mengenai barang yang sama atau sejenis serta barang substitusi. Untuk
dapat menentukan apakah suatu barang dengan barang yang lain dapat dinyatakan sama
atau dapat dinyatakan menjadi substitusi terhadap barang tertentu" perlu dilihat dari -
aspek" yaitu
1. 7entuk dan sifat barang7entuk dan sifat fisik suatu barang merupakan petunjuk pertama dalam
mengindentifikasi apakah suatu produk satu pasar atau satu produk secara obyektif
2. Eungsi barang
0ilihat dari fungsi barang" apakah suatu barang atau produk dengan barang atau
produk lain tersebut memliki fungsi yang sama bagi konsumen.
&. Eleksibilitas barang bagi konsumen
0ikenal juga dengan konsep kebutuhan konsumen. Unsur ini berhubungan dengan
tingkah laku konsumen manakala apabila barang yang dikonsumsinya tidak ada di
pasar" apakah ia mau untuk mengalihkan pemenuhannya pada produk lain yang
sejenis : alternatifF
-. (ecara geografis
7erdasarkan pada ketentuan pasal 1 No. 1, UU No. 5 Tahun 1" yang dimaksud
dengan pasar bersangkutan dari segi daerah adalah jangkauan atau daerah
pemasaran tertentu. %embatasan pasar bersangkutan secara geografis ditentukan
sejauh mana produsen memasarkan produknya seluas itulah dihitung produsen
yang memasarkan barang : produk di 'ilayah tersebut. Eungsi pembatasan pasar
secara geografis adalah untuk menghitung pangsa pasar bersangkutan secara
objektif disekitar 'ilayah di mana barang tersebut dipasarkan. Oleh karena itu
dapat terjadi" bah'a pasar suatu barang tertentu dapat mencapai pasar regional"
nasional" internasional dan bahkan pasar global. kan tetapi UU No. 5 Tahun 1
sudah membatasi penerapannya hanya di dalam negeri saja.
20
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
21/43
kan tetapi )%%U telah menetapkan bah'a jangkauan penerapan UU No. 5
Tahun 1 tidak sebatas seluas 'ilayah Indonesia dimana pelaku usaha memiliki
kedudukan hukumnya" tetapi juga pelaku usaha yang mempunyai kedudukan hukum di
luar 'ilayah Indonesia" tetapi perilaku pelaku usaha tersebut mempunyai dampak
terhadap persaingan usaha di pasar Indonesia.
(etelah ditetapkan pasar produk suatu barang tertentu" kemudian ditetapkan pasar
geografis produk tersebut" yaitu seluas mana produk$produk yang sama dan barang
penggantinya dipasarkan" maka seluas 'ilayah itulah dihitung berapa jumlah pelaku
usaha yang melakukan kegiatan usaha di 'ilayah tersebut" dan berapa pangsa pasar
masing$masing pelaku usaha. 0ari pasar geografis ini dapat disimpulkan pelaku usaha
yang mana yang menguasai pangsa pasar di 'ilayah tersebut" pelaku usaha itulah yang
memiliki posisi dominan di 'ilayah tersebut.
2.7 PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 25 disebutkan bah'a
3*1+ %elaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsungmaupun tidak langsung untuk
a. menetapkan syarat$syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah
dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang
bersaing" baik dari segi harga maupun kualitasC atau
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologiC atau
. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk
memasuki pasar bersangkutan.
*2+ %elaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat *1+
apabila
a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 5,?
*lima puluh persen+ atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentuC atau
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai =5?
*tujuh puluh lima persen+ atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau
jasa tertentu4.
21
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
22/43
%enyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan curang dapat terjadi dalam hal$hal sebagai berikut
a. %encegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing.
b. %embatasan pasar dan pengembangan teknologi.c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar.
%elaku usaha mempunyai posisi dominan tidak dilarang oleh UU No. 5 Tahun
1" asalkan pencapaian posisi dominan tersebut dilakukan melalui persaingan usaha
yang sehat. Bang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1 adalah manakala pelaku usaha
tersebut menyalahgunaan posisi dominannya.%asal 25 ayat *1+ UU No. 5 Tahun 1
menetapkan bah'a pelaku usaha dilarang untuk menggunakan posisi dominannya baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk
Mencegah atau menghalangi konsumen
%elaku usaha yang mempunyai posisi dominan dapat melakukan suatu tindakan
untuk mencegah atau menghalangi konsumen untuk memperoleh barang dan
atau jasa yang bersaing" baik dari segi harga maupun kualitas dengan
menetapkan syarat perdagangan.
Membatasi pasar dan perkembangan teknologi
%elaku usaha yang mempunyai posisi dominan dapat membatasi pasar.
%engertian membatasi pasar di dalam ketentuan ini tidak dibatasi. %engertian
membatasi pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi
dominan sebagai penjual atau pembeli dapat diartikan dimana pelaku usaha yang
mempunyai posisi dominan mempunyai kemungkinan besar untuk mendistorsi
pasar yang mengakibatkan pelaku usaha pesaingnya sulit untuk dapat bersaing di
pasar yang bersangkutan.
Menghambat pesaing potensial
0i dalam hukum persaingan usaha dikenal apa yang disebut dengan pesaing
factual dan pesaing potensial. %esaing factual adalah pelaku usaha$pelaku usaha
yag melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar yang bersangkutan.
(edangkan pesaing potensial adalah pelaku usaha yang mempunyai potensi yang
ingin masuk ke pasar yang bersangkutan" baik oleh pelaku usaha dalam negeri
maupun pelaku usaha dari luar negeri. 8ambatan masuk pasar bagi pesaing
potensial yang dilakukan oleh perusahaan s'asta dan hambatan masuk pasar
oleh karena kebijakan$kebijakan Negara atau pemerintah.
22
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
23/43
dapun hambatan$hambatan tersebut dapat berupa perilaku$perilaku
diskriminatif baik dalam segi harga dan non harga dan jual rugi.
8ubungan afiliasi dengan pelaku usaha yang lain
dapun terkait dalam hal ini diatur dalam pasal 26 tentang jabatan rangkap danpasal 2= tentang kepemilikan saham silang dalam UU No. &= tahun 1.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
24/43
Monopoli dan atau persaingan tidak sehat juga dapat terjadi manakala terjadi
kepemilikan saham *secara mayoritas+ di 2 *dua+ perusahaan sejenis dengan bidang
kegiatan yang sama di pasar yang sama" jika dengan kepemilikan saham tersebut
mengakibatkan satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih 5,? *lima
puluh persen+ pangsa pasar" atau dua atau lebih pelaku usaha atau kelompok usaha
yang mengasai lebih dari =5? *tujuh puluh lima persen+ pangsa pasar.
Me%&e%' A!(i)i)i *"# K+#)+i*")i
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 2 disebutkan bah'a
3*1+ %elaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat.
*2+ %elaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain
apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
*&+ )etentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha
yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat *1+" dan ketentuan mengenai
pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat *2+"
diatur dalam %eraturan %emerintah4.
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 2 disebutkan bah'a
3*1+ %enggabungan atau peleburan badan usaha" atau pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam %asal 2 yang berakibat nilai aset dan atau
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu" 'ajib diberitahukan kepada
)omisi" selambat$lambatnya &, *tiga puluh+ hari sejak tanggal
penggabungan" peleburan atau pengambilalihan tersebut.
*2+ )etentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata
cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat *1+" diatur dalam
%eraturan %emerintah4.
Tindakan merger" akuisisi dan konsolidasi juga rentan terhadap terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. )arena itu" perundang$undangan
24
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
25/43
tentang anti monopoli melarang merger" akuisisi dan konsolidasi yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan curang.
HAL,HAL YANG DIKE-UALIKAN
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 5, disebutkan bah'a
3Bang dikecualikan dari ketentuan undang$undang ini adalah
a. perbuatan dan atau perrjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan
perundang$undangan yang berlakuC atau
b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti
lisensi" paten" merek dagang" hak cipta" desain produk industri" rangkaian
elektronik terpadu" dan rahasia dagang" serta perjanjian yang berkaitan
dengan 'aralabaC atau
c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak
mengekang dan atau menghalangi persainganC atau
d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk
memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah
daripada harga yang telah diperjanjikanC atau
e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar
hidup masyarakat luasC atau
f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh %emerintah @epublik
IndonesiaC atau
g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak
mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeriC atau
h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecilC atau
i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani
anggotanya4.
Menurut UU No. 5 tahun 1 %asal 51 disebutkan bah'a
3Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan
atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta
cabang$cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang$undang
dan diselenggarakan oleh 7adan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga
yang dibentuk atau ditunjuk oleh %emerintah4.
25
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
26/43
%erundang$undangan di bidang anti monopoli mengecualikan beberapa hal"
sehingga terhadap hal tersebut" meskipun dapat mengakibatkan pemiliknya untuk
mendaftarkannya agar dapat diakui dan dilindungi hak$haknya oleh hukum sehingga
pasar menjadi terganggu.
2. KOMISI PENGA/AS PERSAINGAN USAHA
)omisi %enga'as %ersaingan Usaha *)%%U+ adalah sebuah lembaga
independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang$Undang no. 5
tahun 1 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
)%%U menjalankan tugas untuk menga'asi tiga hal pada UU tersebut
%erjanjian yang dilarang " yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk
secara bersama$sama mengontrol produksi dan:atau pemasaran barang dan:atau jasa
yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan:atau persaingan usaha tidak sehat
seperti perjanjian penetapan harga" diskriminasi harga" boikot" perjanjian tertutup"
oligopoli" predatory pricing" pembagian 'ilayah" kartel" trust *persekutuan+" dan
perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak
sehat.
)egiatan yang dilarang " yaitu melakukan kontrol produksi dan:atau pemasaran
melalui pengaturan pasokan" pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek
monopoli dan:atau persaingan usaha tidak sehat.
%osisi dominan" pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang
dimilikinya untuk membatasi pasar" menghalangi hak$hak konsumen" atau menghambat
bisnis pelaku usaha lain.
0alam pembuktian" )%%U menggunakan unsur pembuktian per se illegal" yaitu
sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan" dan pembuktian rule of reason" yang
selain mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.
)eberadaan )%%U diharapkan menjamin hal$hal berikut di masyarakat
)onsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
)eragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
26
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
27/43
9fisiensi alokasi sumber daya alam
)onsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya"
yang la!im ditemui pada pasar monopoli
)ebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan
kualitas dan layanannya
Menjadikan harga barang dan jasa ideal" secara kualitas maupun biaya produksi
Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
Menciptakan ino#asi dalam perusahaan
2.0 SANKSI
1. (anksi dministrasi
(anksi administrasi adalah dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian"
pemberhentian integrasi #ertikal" perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
posisi dominan" penetapan pembatalan atas penggabungan" peleburan dan
pengambilalihan badan usaha" penetapan pembayaran ganti rugi" penetapan denda
serendah$rendahnya satu miliar rupiah atau setinggi$tingginya dua puluh lima miliar
rupiah.
2. (anksi %idana %okok dan Tambahan
(anksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan apabila pelaku usaha
melanggar integrasi #ertikal" perjanjian dengan pihak luar negeri" melakukan monopoli"
melakukan monopsoni" penguasaan pasar" posisi dominan" pemilikan saham"
penggabungan" peleburan" dan pengambilalihan dikenakan denda minimal dua piluh
lima miliar rupiah dan setinggi$tingginya seratus miliar rupiah" sedangkan untuk
pelanggaran penetapan harga" perjanjian tertutup" penguasaan pasar dan
persekongkolan" jabatan rangkap dikenakan denda minimal lima miliar rupiah dan
maksimal dua puluh lima miliar rupiah.
(ementara itu" bagi pelaku usaha yang dianggap melakukan pelanggaran berat
dapat dikenakan pidana tambahan sesuai dengan pasal 1, )U8 %idana berupa
pencabutan i!in usaha
27
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
28/43
larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang$undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris
sekurang$kurangnya dua tahun dan selama$lamanya lima tahun"
penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.
28
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
29/43
BAB III
TINJAUAN KASUS
L""% e"!"#& m")""$
7isnis ritel atau perdagangan eceran memegang peranan yang sangat penting dalam
kegiatan bisnis di Indonesia" baik ditinjau dari sudut konsumen maupun produsen. 0ari
sudut produsen" pedagang eceran dipandang sebagai ujung tombak perusahaan yang
akan sangat menentukan laku tidaknya produk perusahaan. Melalui pengecer pula
produsen memperoleh infomasi berharga tentang komentar konsumen terhadap
barangnya seperti bentuk" rasa" daya tahan" harga dan segala sesuatu mengenai
produknya. (ementara jika dipandang dari sudut konsumen" pedagang eceran juga
memiliki peranan yang sangat penting karena bertindak sebagai agen yang membeli"
mengumpulkan" dan menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau
keperluan pihak konsumen.
;arrefour ialah sebuah kelompok supermarket internasional yang berkantor
pusat di perancis. ;arrefour adalah kelompok ritel terbesar di 9ropa dan kedua terbesar
setelah Aal$Mart. (ampai saat ini mayoritas sahamnya masih dikendalikan oleh erai ;arrefour pertama dibuka pada & ene#ie#e$des$7ois"
dekat %aris" %erancis" dan sekarang total grainya sekitar 15.,,, dengan karya'an sekitar
=,,.,,, di seluruh dunia. >erai ;arrefour di Indonesia dibuka pada bulan Oktober 1
dengan membuka unit pertama di ;empaka %utih" jakarta. 0i Indonesia" ;arrefour
memiliki -1 gerai di sepuluh kota" yaitu 7andung" 7ekasi" 7ogor" 0enpasar"
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
30/43
/embaga pemberdayaan masyarakat %artisipasi Indonesia *%I+ mendatangi
)omisi %enga'asan %ersaingan Usaha *)%%U+ sebagai tindak lanjut hasil temuan
mereka di lapangan. %I menduga ada pelanggaran monopoli usaha ritel yang telah
dilakukan oleh %T ;arrefour Indonesia dalam me#&"!(i)i)ilfa @etalindo Tbk karena
melanggar Undang$Undang Nomor 5 Tahun 1 tentang /arangan %raktik Monopoli
dan %erasaingan Usaha. Managing 0irector %I rie riyanto menuntut )%%U segera
melakukan pembatalan akuisisi lfa oleh perusahaan asal %erancis tersebut" 3)arena
akuisisi tersebut akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat" %I mendesak
)%%U untuk segera melakukan in#estigasi dan pengusutan terhadap %T ;arrefour
Indonesia"4. (elain itu mereka juga mendesak dilakukannya "m"#*eme# terhadap
Undang$Undang Nomor 5 Tahun 1 dan mendorong percepatan dikeluarkannya
peraturan pemerintah yang mengatur pemberlakuan %e,#+ii"i+# sebelum merger
dan akuisisi dilakukan.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
31/43
badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat.
;arrefour" setahun lalu" mengakuisisi lfa mencapai 6=- miliar rupiah. 3ksikorporasi yang dilakukan oleh ;arrefour tersebut menjadi pemicu terjadinya monopoli
dipasar ()%e"m. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa ;arrefour harus melepas
lfa.4
7erdasarkan bukti$bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan" pangsa
pasar ;arrefour meningkat menjadi 57'00 e%)e# *2,,+ pasca$akuisisi lfa yang
sebelumnya -6"& persen *2,,=+ pada pasar upstream sehingga secara hukum memenuhi
kualifikasi menguasai pasar dan posisi dominan.
%asca$akuisisi lfa" potongan %"*i#& e%m)kepada pemasok lfa meningkat
dalam kisaran sebesar 1&? hingga 2,?. (elain itu" ditemukan bukti bah'a pemasok
lfa dipaksa untuk memasok ;arrefour pasca$akuisisi.
0ari hasil penyelidikan ditemukan secara kuat ;arrefour melanggar %asal 2"
tetapi karena belum adanya %eraturan %emerintah *%%+ terkait pasal tersebut" maka
)%%U menganggap unsur memenuhi %asal 2 tidak dapat dipenuhi.
31
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
32/43
BAB I:
PEMBAHASAN KASUS
4.1. Ke(()"# H"!im
0alam putusan )%%U No ,:)%%U$/:2,, sebelumnya" )%%U telah
menyatakan pihak ;arrefour bersalah yaitu melanggar pasal 1= ayat 1 mengenai
monopoli dan pasal 25 ayat 1 huruf *a+ mengenai posisi dominan sesuai UU No
5 tahun 1 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. 0ari putusan itu pihak )%%U memutuskan untuk memberikan denda
hukuman kepada ;arrefour @p25 miliar. )%%U juga meminta kepada ;arrefouruntuk melakukan pelepasan saham carrefour seluruhnya di %T lfa @etailindo
kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan ;arrefour selambat$lambatnya satu
tahun setelah putusan )%%U. Namun ;arrefour selanjutnya mengajukan
keberatan atas keputusan tersebut di %engadilan Negeri
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
33/43
%T ;arrefour merupakan perusahaan yang menjadi monopoli karena menikmati
skala ekonomi yang membuat biaya rata$rata menjadi tingkat paling minimum.
8al ini akan menghambat perusahaan lain masuk ke dalam industri" karena
sangat sukar menyaingi keefisienan perusahaan yang dapat mencapai skala
ekonomi.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
34/43
menjual komoditi ke konsumen" tapi juga menjual ser#is ke pemasok berupa
biaya a'al yang harus dibayar pemasok pada s'alayan yang bersedia menjual
produk pemasok atau disebut juga listing fee,penyediaan tempat"promosi" dan
sebagainya. Bang dibidik )omisi %enga'as %ersaingan Usaha sebenarnya
segmen pasar dengan pemasok" sedangkan dari sisi pangsa pasar ke konsumen"
sampai saat ini )omisi %enga'as %ersaingan Usaha tidak melihat ada masalah.
)omisi %enga'as %ersaingan Usaha mempunyai peraturan yang mengatur
tentang posisi dominan. %eraturan ini melarang menggunakan posisi dominan"
baik langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat$syarat
perdagangan. 0ominasi tidak disalahkan kalau seandainya tidak membebani.
Monopoli boleh asal tidak jadi beban.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
35/43
pesaing %T.;arrefour Indonesia seperti di atas" dapat menimbulkan" kecurigaan
tersendiri.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
36/43
(ariboga (nack. (eperti diketahui" pada akhir tahun 2,,- pihak manajemen %T
;arrefour Indonesia diadukan ke )omisi %enga'as %ersaingan Usaha oleh
pemasoknya karena masalah listing fee *biaya a'al yang harus dibayar pemasok
pada s'alayan yang bersedia menjual produk pemasok+. %ara pemasok menilai
biaya itu terlalu tinggi. (alah satu pemasok tersebut adalah (ariboga" produsen
pisang goreng dalam kemasan. %T.;arrefour Indonesia akhirnya memutuskan
untuk tidak menempatkan dua produk (ariboga pada displaynya padahal telah
membayarkan listing fee.
Masalah %T ;arrefour Indonesia dengan pemasok agaknya terjadi karena %T.
;arrefour Indonesia mempunyai modal yang besar. (etelah itu" %T.;arrefour
Indonesia mengakuisisi %T. lfa @etailindo juga mempunyai pengaruh di pasar
retail modern. %ara pemasok yang berhubungan dengan lfamart" otomatis
menjadi berhubungan dengan %T.;arrefour Indonesia setelah akuisisi tersebut.
%emasok sebelumnya" tidak dapat memutuskan perjanjian karena ada kontrak
dan juga di !aman sekarang" sangat susah mencari klien seperti %T. ;arrefour
Indonesia" 'alaupun %T. ;arrefour Indonesia sering memberatkan para
pemasok" mereka tidak akan lari dari memasok barang ke %T. ;arrefour
Indonesia.
0engan modal seperti itu" %T.;arrefour Indonesia dapat mengontrol pemasok
dan malah membuat pemasok tergantung kepada %T.;arefour Indonesia.
%erusahaan lain tidak dapat menyaingi %T.;arrefour Indonesia dengan
modalnya" apalagi dengan sejumlah besar pemasok$pemasok yang melakukan
perjanjian dengan %T.;arrefour Indonesia sehingga menyebabkan perusahaan
lain mempunyai hambatan untuk membuat perjanjian dengan pemasok lain"karena para pemasok lain sudah terikat dan bergantung kepada %T.;arrefour
Indonesia.
%T.;arrefour Indonesia juga dapat mempengaruhi harga produk mereka. 8al ini
dikarenakan %T ;arrefour Indonesia menekan pemasok" dengan begitu"
%T.;arrefour Indonesia mendapat produk dengan harga yang memadai dan
kemudian menjualnya ke konsumen dengan harga sesuai kehendak mereka.
36
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
37/43
)elakuan %T.;arrefour Indonesia yang menekan pemasok dapat digunakan juga
sebagai cara untuk memaksimumkan keuntungan %T ;arrefour Indonesia.
0engan asumsi pemasok tetap mengadakan perjanjian dengan mereka" %T
;arrefour Indonesia membebani pemasok dengan syarat penjualan yang tinggi.
7elum lagi jika mereka melakukan listing fee " hal itu bisa jadi sebagai
pendukung pemaksimuman keuntungan mereka. (eperti pada kasus dengan
%T.7ogasari (nack" %T.;arrefour Indonesia" padahal mereka" %T 7ogasari (nack
telah membayar listing fee. 8al ini tentu merugikan pemasok" sehingga
%T.;arrefour Indonesia harus berhadapan dengan )omisi %enga'as %ersaingan
Usaha karena pengaduan pemasok yang merasa dirugikan oleh kese'enang$
'enangan oleh %T ;arrefour Indonesia.
(ayangnya" karena merasa telah melakukan penjualan sesuai prosedur" %T
;arrefour Indonesia menolak tuduhan penekanan kepada para pemasok tersebut.
8al ini menimbulkan konflik di antara %T.;arrefour Indonesia dan )omisi
%enga'as %ersaingan Usaha dan menimbulkan perkara bagi %T ;arrefour
Indonesia" karena )omisi %enga'as %ersaingan Usaha telah mencium gelagat
yang kurang baik dari %T.;arrefour Indonesia. 8al ini tercetus karena" menurut
data penelitian yang dilakukan )omisi %enga'as %ersaingan Usaha" pangsa
pasar %T.;arrefour Indonesia untuk sektor ritel dinilai telah melebihi batas yang
dianggap 'ajar" sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak
sehat. (elain itu" para pemasok juga melaporkan tentang adanya dugaan
%T.;areefour Indonesia menjual barang secara mahal serta biaya dan syarat
perdagangan yang memberatkan.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
38/43
hulu naik dari --"=5? menjadi 66"=&?. (edangkan di sisi hilirnya naik dari
&="? menjadi -"&?
%angsa pasar inilah yang jadi dalih bah'a %T ;arrefour Indonesia telah diduga
melanggar %asal 1= ayat 1 dan %asal 25 ayat 1 huruf a. %asal 1= tentang
larangan melakukan monopoli yaitu menguasai lebih dari 5, persen pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu" sedangan pasal 25 tentang penyalah
gunaan posisi dominan yang bisa merugikan konsumen dan menghalangi pelaku
usaha lain masuk ke pasar serupa. (ampai sejauh ini %T.;arrefour Indonesia
membantah tudingan monopoli dan menyebut hanya menguasai kurang dari =?
pangsa pasar dari total ritel Indonesia. (edangkan terkait masalah syarat
perdagangan %T ;arrefour Indonesia mengaku telah mengacu pada semua
aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut %T.;arrefour Indonesia
perjanjian dengan pemasok termasuk syarat perdagangan telah disepakati oleh
kedua belah pihak. 0alam perkara ini" memang terdapat beda pendapat antara
)omisi %enga'as %ersaingan Usaha dan %T ;arrefour Indonesia. (etidaknya"
peritel ini mempermasalahkan beberapa point 3kesalahan4 yang dituduhkan
kepadanya. Terkait dengan relayan market" menurutnya" )omisi %ersaingan
Usaha mau menelusuri praktik monopoli %T ;arrefour Indonesia dari
supermarket dan hipermarket. %adahal berdasarkan Pe%%e) N+.11282997
tentang %enataan dan %embinaan %asar Tradisional" %usat %erbelanjaan" dan
Toko Modern. %asar modern dikategorikan menjadi lima antara lain
supermarket" hypermarket" departemen store" minimarket dan pusat perkulakan.
(edangkan )omisi %enga'as %ersaiangan Usaha menyoroti monopoli
%T.;arrefour Indonesia dari pertarungan sembilan ritel modern" yakni %T.;arrefour Indonesia" Matahari dan 8ypermarket" 8ero dan >iant" %T. lfa
@etailindo" /ion (uperindo" Baohan" (ogo" Metro" >rand /ucky dan /ucky.
Menurut ;arrefour" terdapat inkonsistensi lembaga persaingan usaha itu.
%asalnya" (ogo dan Metro bukanlah tergolong pada supermarket dan
hypermarket" melainkan departemen store. %eritel yang berom!et @p 1, triliun
sepanjang tahun lalu itu memang membenarkan adanya pendapatan lain yang
diperolehnya. %endapatan itu bukalah berasal dari penjualan" melainkan berasal
38
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
39/43
dari siGth area" misalnya" dari kartu kredit dan kerja sama dengan perusahaan
asuransi dan perbankan. (atu yang menjadi permasalahan paling fundamental
antara kedua pihak adalah perbedaan pandangan mengenai pangsa pasar. Meski
dugaan monopoli terjadi akibat akuisisi %T.;arrefour Indonesia terhadap %T.
lfa @etailindo" namun gerakan )omisi %enga'as %ersaingan Usaha ini
memang terkesan ingin menghambat laju ;arrefour yang kian ugal$ugalan dan
)omisi %enga'as %ersaingan Usaha tidak menutup kemungkinan menghentikan
pemeriksaan perkara terhadap %T.;arrefour Indonesia.
39
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
40/43
BAB :
KESIMPULAN DAN SARAN
Ke)im("#.1. Tuntutan )%%U pada %T.;arrefour Indonesia berdasarkan %asal 1= ayat 1 dan
%asal 25 ayat 1 huruf a. %asal 1= tentang larangan melakukan monopoli yaitu
menguasai lebih dari 5,? pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu"
sedangkan pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan yang bisa merugikan
konsumen dan menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar serupa" melalui
keputusan )%%U No. ,:)%%U$/:2,," tanggal & No#ember 2,," yang menerima
perkara keberatan dari pihak %T.;arrefour dengan nomor perkara perdata %N :2,,:%N.
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
41/43
6. %engadilan tinggi memenangkan ;arrefour antara lain karena menurut %erpres
No.112:2,,= tentang %enataan dan %embinaan %asar Tradisional" %usat
%embelanjaan dan Toko Modern pasal & ayat 2 huruf b " dan dalam %erpres
no.111:2,,= tentang @e#isi daftar negati#e in#estasi khususnya huruf f nomor &-
telah terjadi kerancuan mengenai batasan mengenai luas supermarket.
S"%"#.
1. )eputusan )%%U mengenai adanya penguasaan pasar lebih dari 5,? oleh %T
;arrefour Indonesia" sebaiknya dibuktikan dengan batasan kriteria yang telah
ditentukan. Mengenai pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan yang bisa
merugikan konsumen dan menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar serupa"
sebaiknya didukung oleh pernyataan tertulis dari pihak pemasok.2. Aalaupun tuntutan dengan %endekatan %er (e dan @ule of @eason" masih harus
tetap dibuktikan bah'a perusahaan ;arrefour tersebut melanggar UU No.5 tahun
15 dan merugikan.
&. Terjadinya perbedaan pandangan mengenai pernyataan )omisi %enga'as
%ersaingan Usaha berangapan bah'a %T.;arrefour Indonesia menguasai pangsa
pasar ritel modern di sisi hulu *penguasaan terhadap pemasok+ sudah melampaui
6,?" sedangkan di sisi hilir *antara hipermarket dan supermarket+ melampaui -,?"
(edangkan %T.;arrefour Indonesia hanya mengaku menguasai =? pangsa pasar
ritel di Indonesia" hal ini perlu membandingkan kedua pernyataan tersebut" masing$
masing sebenarnya dilandasi atas dasar:perhitungan apa.
-. Untuk memperkuat bah'a %T.;arrefour Indonesia menekan para pemasok"
sebaiknya ada surat$surat pernyataan dari para pihak pemasok" bah'a mereka
dalam keadaan tidak bebas *ditekan:diancam+ saat pembuatan kontrak$kontrak
tersebut.
5. )asus produk (ariboga" dimana (ariboga merupakan salah satu calon pemasok
yang ditekan" dapat merupakan contoh" dan tentunya harus diikuti oleh para
pemasok lainnya" bah'a memang benar %T.;arrefour melakukan tindakan sebagai
monopolis.
6. 8endaknya )%%U jangan hanya melihat UU No.5 tahun 1 tapi juga harus
melihat %erpres no.111"112:2,,= *)%%U harus menguasai dan memahami UU No.5
Tahun 1 beserta %erpres yang berkaitan dengan monopoli+
41
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
42/43
DA?TAR PUSTAKA
42
-
7/25/2019 Anti Monopoli Dan PTS
43/43
)eputusan %residen @epublik Indonesia Nomor =5 tahun 1 Tentang )omisi
%enga'as %ersaingan Usaha.
Margono" (uyud . *2,,+. 8ukum nti Monopoli. ;etakan pertama" rafika.
%eraturan )omisi %enga'as %ersaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2,,6" Tentang tata ;ara
penanganan %erkara di )%%U )omisi %enga'as %ersaingan Usaha
%eraturan mahkamah gung @epublik Indonesia Nomor & Tahun 2,,5" Tentang tata
;ara %engajuan Upaya 8ukum )eberatan Terhadap %utusan )%%U Mahkamah
gung @epblik Indonesia.
(uharil dan Makarao" Mohammad taufik" *2,1,+" 8ukum /arangan %raktik Monopoli
dan %ersaingan Usaha Tidak (ehat di Indonesia" ;ia'i$7ogor >halia Indonesia.
Undang$Undang @epublik Indonesia Nomor 5 tahun 1 Tentang /arangan %raktik
Monopoli dan %ersaingan Usaha Tidak (ehat
http::bahribuG.blogspot.com:2,1,:1,monopoli$carrefour.htmHiG!!2Dh/oh>=j.
diunduh pada tanggal &1 Mei 2,1&.
http://bahribux.blogspot.com/2010/10monopoli-carrefour.htm=ixzz2VhLohG7jhttp://bahribux.blogspot.com/2010/10monopoli-carrefour.htm=ixzz2VhLohG7j