anti corruption and good governance 26839

5/23/2018 Anti Corruption and Good Governance 26839

1/47

Anti Corruption and

Good Governance

OlehDadang Solihin

Disampaikan pada Diskusi Dua-Mingguan

Sekretariat Pengembangan Public Good

Governance Bappenas

Jakarta, 24 Agustus 2000

BAPPENAS


2/47

dadang-solihin.blogspot.com 2


3/47

Materi Good Governance

Korupsi? Tipologi Korupsi

Penelitian Empirik

Kasus Korupsi di Indonesia

Korupsi Pada Jajaran Pegawai Negeri

Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional

Pendekatan Perumusan Strategi

Kesimpulan



4/47

Good Governance Troika yang ditarik oleh tiga ekor kuda: negara,

pasar, dan masyarakat. Negara memainkan peran yang sangat terbatas

dalam pengelolaan ekonomi.

Peran institusi pasar sangat dominan sedangkanperan institusi negara semakin mengecil.



5/47

Good Governance (MTI)

transparansi (transparency), pertanggungjawaban (accountability),

kewajaran atau kesetaraan (fairness), kesinambungan (sustainability).



6/47

Transparansi Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup,

akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan prosespembentukannya.

Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat

ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang

muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang

hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat

saja secara tidak proporsional.

Dalam kerangka ini, maka peranan parlemen sebagai lembaga

perwakilan rakyat menjadi penting, demikian pula dengan

pers, yang menjadi jembatan informasi antara elit kekuasaan

dan masyarakat.



7/47

Akuntabilitas Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan

menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan padaberbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi

penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi

saling mengawasi (check and balance system).

Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif

(presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan

system peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR).

Peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasanini menempatkannya sebagai pilar keempat.



8/47

Kewajaran atau kesetaraan

Kewajaran atau kesetaraan bermakna memberikan

kesempatan yang sama bagi semua kelompok

masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan

keputusan publik.



9/47

Kesinambungan

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance

dipercaya akan menciptakan kesinambungan

pemerintahan yang baik, siapapun yang berkuasa.



10/47

Korupsi

Negara Rugi Pribadi Untung



11/47

Tipologi Korupsi

1. Transactive corruption

2. Exortive corruption

3. Investive corruption

4. Nepotistic corruption5. Defensive corruption

6. Autogenic corruption

7. Supportive corruption



12/47

Transactive corruption

Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak

pemberi dan pihak penerima demi keuntungan

kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan

tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.

Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usahadan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.



13/47

Exortive corruption

Jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk

menyuap guna mencegah kerugian yang sedang

mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-

orang dan hal-hal yang dihargainya.



14/47

Investive corruption

Pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian

langsung dengan keuntungan tertentu, selain

keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di

masa yang akan datang.



15/47

Nepotistic corruption

Penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau

sanak saudara untuk memegang jabatan dalam

pemerintahan, atau tindakan yang memberikan

perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang

atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secarabertentangan dengan norma dan peraturan yang

berlaku.



16/47

Defensive corruption

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan.

Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan

diri.



17/47

Autogenic corruption

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan

pelakunya hanya seorang diri.

Misalnya pembuatan laporan keuangan yang tidak

benar.



18/47

Supportive corruption

Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi

atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Misalnya menyewa preman untuk berbuat jahat,

menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar

tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.



19/47

Penelitian Empirik

Gunnar Myrdal

Mauro

Shleifer dan Vishny

Busse Glynn

Ackerman

Johnston



20/47

Gunnar Myrdal (1968)Although corruption is very much issue in the public

debate in all South Asian countries, ... , it is almost

taboo as a research topic and is rarely mentioned in

scholarly discussions of the problems of government

and planning.



21/47

Mauro (1995) Menganalisa satu set data terbaru yang berisi indek subjektif

korupsi, besarnya red tape, efisiensi sistem hukum, danberbagai kategori stabilitas politik negara-negara secara cross

section.

Menurut analisanya, korupsi terbukti menurunkan investasi,

oleh karena itu menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya adalah kuat mengontrol endogenitas dengan

mempergunakan index ethnolinguistic fractionalization sebagai

instrumen.



22/47

Shleifer dan Vishny (1993) Struktur kelembagaan pemerintah dan proses politik adalah

sangat penting dalam menentukan tingkat korupsi, khususnya

pemerintahan yang lemah yang tidak mengontrol badan-

badannya mengalami tingkat korupsi yang sangat tinggi.

Ilegalnya korupsi dan kebutuhan akan kerahasiahan

membuatnya makin menyimpang dan mahal dibanding pajak. Hasilnya dapat dijelaskan mengapa di beberapa negara

berkembang korupsi sangatlah tinggi intensitasnya, dan

sangat mahal membebani pembangunan.



23/47

Busse (1996) Mengembangkan "Market Discipline Corruption Model"

(MDCM), di mana didapati hubungan yang signifikan antara

terbongkarnya korupsi dan FDI dari negara yang diteliti. Peramal untuk MDCM sudah dikembangkan melalui informasi

yang didapat dari survey yang melibatkan 53 orang yang

terlibat dalam bisnis internasional.

Temuan survey menegaskan ranking terakhir yangdipublikasikan mengenai tingkat korupsi di seluruh dunia.

Survey ini mengungkapkan hubungan antara ukuran bisnis,

area fungsional, dan negara dimana bisnis dijalankan dan

persepsi mengenai korupsi.



24/47

Glynn, dkk (1999) Menganalisa bahwa di negara-negara yang tengah mengalami

masa transisi dari pemerintah otoriter kepada demokrasi danekonomi pasar, maka akibat-akibat korupsi dapat menjadi

lebih rumit.

Korupsi telah didesentralisasikan, suap yang tadinya

dibayarkan di tingkat federal, kini dibayarkan kepada pejabatpemerintah negara bagian.



25/47

Ackerman (1999) Korupsi terjadi di perbatasan antara sektor pemerintah dan

sektor swasta. Apabila seorang pejabat pemerintah memilikikekuasaan penuh terhadap pendistribusian keuntungan atau

biaya kepada sektor swasta, maka terciptalah suatu insentif

untuk penyuapan.

Jadi korupsi tergantung kepada besarnya keuntungan danbiaya yang berada di bawah pengendalian pejabat pemerintah.



26/47

Johston (1999) Korupsi cenderung menyertai perubahan politik dan ekonomi

yang cepat. Definisi korupsi pada umumnya sebagai suatu

penyalahgunaan peranan atau sumber daya publik, atau

menggunakan bentuk-bentuk pengaruh politik secara tidak sah

oleh pihak publik atau swasta.



27/47

Kasus Korupsi di

Indonesia 30% dari APBN?

Kesenjangan ekonomi

Distribusi hasil-hasil pembangunan

High Cost Economy Inefisiensi

Pertumbuhan ekonomi

Kehidupan bernegara



28/47

Kasus Korupsi di Indonesia

Sumitro (1996): Korupsi telah menggerogoti APBN)lebih dari

30% setiap tahunnya. Singgih (1997): Dalam kasus Indonesia terbukti bahwa korupsi

dapat memperluas jurang kaya dan miskin serta dapat

menghambat pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan.

Korupsi bahkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,merusak tatanan masyarakat serta merusak kehidupan

negara.


Wibi (1997)


29/47

Wibisono (1997) Yang melemahkan daya saing Indonesia adalah high cost

economy yang bersumber dari korupsi dan kolusi, sehingga

akan selalu membebani daya saing produk Indonesia di pasar

global.

Black economy yang sekarang membelit perkonomian

sehingga biaya per unit produk lebih mahal dari negara lain

yang juga mengalami korupsi, akan terbukti pada hasil

akhirnya, yaitu kemampuan barang dan jasa Indoneisa dibeli

oleh dunia luar.

Jika high cost mengakibatkan pabrik kita menjual barang di

pasar domestik lebih tinggi, karena pungutan pelbagai oknum

aparat birokrasi untuk membiayai kepentingan pribadi maupunhura-hura hari-hari peringatan yang butuh biaya ekstra, maka

tentu saja biaya itu akan tetap terpantau dari harga jual di

pasar domestik.



30/47

Kwik Kian Gie (1997) Hampir semua masalah ekonomi nasional selalu berakar pada

rendahnya efisiensi. Ini disebabkan struktur pembiayaanproduksi yang amat terbebani oleh korupsi, biaya kolusi, pungli

dan sebagainya.

Defisit neraca transaksi berjalan yang besar, yang mendorong

devaluasi rupiah juga berakar dari ekonomi biaya tinggi dankorupsi.



31/47

Sukardi (1997) Yang menjadi masalah bagi para investor dan pengusaha

asing adalah adanya ketidakpastian di negara di mana merekamelakukan aktivitas bisnis sebab mereka tidak mungkin

membuat perencanaan bisnis atas dasar ketidakpastian.

Kalau korupsi sudah bersifat endemik, maka yang dijadikan

komoditas itu adalah perizinan, dimana korupsi ini akansemakin banyak manakala birokrasi kita semakin besar dan

membengkak, karena pemerintah akan membuat banyak

sekali bentuk perizinan. Parahnya lagi, di Indonesia yang

namanya izin itu bisa dirubah setiap saat.


Saefuddin (1997)


32/47

Saefuddin (1997)

Implikasi korupsi terhadap pembangunan sangatlah tidakefisien. Tingkat inefisiensi tersebut mengakibatkan incremental

capital output ratio (ICOR) Indonesia di bawah ideal.

Untuk masa Pelita lV dan V, nilai ICOR itu sekitar 5. Kisaran

angka ini merupakan gambaran perbandingan bahwa denganrata-rata investasi per tahun 33,4% dan laju pertumbuhan

6,8%, maka angka ICOR-nya 4,9. Jika angka ICOR ditekan

menjadi 3,5, maka tingkat pertumbuhan ekonomi bukan sekitar

7%, melainkan harus sekitar 10%.

Baik angka 3,5 maupun 5 untuk ICOR tersebut, yang jelas kita

dapat menegaskan bahwa ICOR setingkat itu tergolong tinggi.

Hal ini menggambarkan ekonomi biaya tinggi dan ketaktepatan

aplikasi pembangunan karena tergerogoti korupsi dan

penyalahgunaan wewenang lainnya.


Wi t (1995)


33/47

Winters (1995)

Dampak korupsi terhadap laju pertumbuhan ekonomi

Indonesia sangatlah nyata. 35 tahun yang lalu Pendapatan

Nasional Bruto (PNB) perkapita Indonesia kurang lebih sama

dengan PNB perkapita Taiwan dan Korea Selatan.

Namun saat ini PNB perkapita dari ketiga negara tersebut

sangatlah berbeda, dimana pada tahun 1970-an PNB

perkapita Taiwan dan Korea Selatan mulai meningkat dengan

sangat tajam, sementara PNB perkapita Indonesia hanya

meningkat sedikit hampir mendatar sampai tahun 1990-an.



34/47

Solihin (1996) Apabila Indonesia dapat memperbaiki kinerja

efisiensi birokrasinya sampai seperti kinerjabirokrasi Singapura, maka rasio investasi Indonesia

akan naik sebesar hampir 18%, dan laju

pertumbuhan PNB perkapita akan naik sebesarhampir 4,7%.



35/47

Korupsi pada Jajaran PNS + ABRI

Tribalism:

Ikatan kekeluargaan/kedaerahan

College Tribalism,

Organizational Tribalism,

Institutional Tribalism.

Sate Business Management

Multi Fungsi



36/47

Ikatan kekeluargaan Ikatan kekeluargaan merupakan bentuk nepotisme yang

paling sederhana, karena mudah dikenali. Hal ini terjadikarena biasanya ikatan kekeluargaan tercermin dari kesamaan

nama belakang atau kemiripan wajah.

Memang menarik apabila diperhatikan di jajaran pegawai

negeri, terutama di kantor Pemda, banyak yang memiliki wajahyang mirip serta nama belakang yang sama. Mereka memang

dalam kehidupan sebagai rakyat biasa adalah bersaudara.



37/47

Ikatan kekeluargaan (2) Lebih luas dari ikatan kekeluargaan ini adalah adanya

fenomena pegawai suatu instansi yang berasal dari suku atausuatu daerah tertentu.

Sebagai contoh fenomena yang terjadi di kantor Pemda DKI.

Walaupun berganti-ganti gubernur, tetapi para pejabat

terasnya biasanya berasal dari suatu daerah yang dikenaldengan sebutan Babi Kuning, yaitu dari daerah Batak, Bima,

dan Kuningan.

Atau fenomena pen-Jabar-an di kantor Depdagri pada waktu

menterinya berasal dari Jawa Barat.

Contoh lain adalah fenomena SDM (Semua Dari Makassar)

pada saat presiden Indonesia adalah putera daerah Sulawesi

Selatan. Dan masih banyak contoh lainnya.dadang-solihin.blogspot.com 37


38/47

College Tribalism College Tribalism adalah bentuk nepotisme yang biasanya

terjadi bilamana para pelakunya alumni dari perguruan tinggiatau jurusan yang sama.

Tidaklah aneh ketika pimpinan suatu unit kerja adalah alumni

suatu perguruan tinggi atau jurusan tertentu, maka mereka

akan merekrut sebagian besar stafnya dari alumni perguruantinggi atau jurusan yang sama.

Bahkan, lebih jauh lagi, counterpart di instansi teknis, serta

rekanannya juga diatur sedemikian rupa sehingga merupakan

rombongan dari perguruan tinggi atau jurusan yang sama.



39/47

Organizational Tribalism Organizational Tribalism adalah bentuk nepotisme dimana

para pelakunya adalah sama-sama anggota suatu organisasi,seperti partai politik, organisasi profesi, organisasi pemuda, dll.

Bentuk nepotisme ini akan menjadi sangat berbahaya apabila

mereka memiliki misi untuk memperjuangkan suatu

kepentingan politik. Hal ini akan menyebabkan pegawai negerimenjadi orang-orang partisan.

Patut disadari bahwa korupsi untuk membiayai kepentingan

politik memerlukan biaya yang sangat besar.



40/47

Institutional Tribalism Institutional Tribalism adalah bentuk nepotisme dimana para

pelakunya adalah berasal dari instansi yang sama di luarinstansinya saat ini.

Biasanya seorang pimpinan yang berasal dari instansi lain

akan membawa pegawai yang datang secara bergerombol

maupun bertahap.

Bentuk nepotisme ini juga dicirikan dengan masih kentalnya

ikatan pegawai instansi tersebut dengan instansi asalnya.




41/47


Manajemen tukang sate adalah suatu bentuk kolusi yang agak

sulit untuk dibuktikan, tapi sangat terasa keberadaannya di

jajaran pegawai negeri. Jenis kolusi ini diibaratkan tukang sate

yang membeli ayam sendiri, mencabuti bulunya, memotongdaging, menusuk, memanggang, lalu menjual satenya sendiri,

dan malah pembelinya adalah saudaranya atau temannya

sendiri.

Dalam prakteknya, modus operandi ini dapat dijelaskansebagai berikut. Seorang pegawai negeri pada instansi

perencanaan yang dapat bekerja sama dengan departemen

teknis, Departemen Keuangan, dan pengusaha

(rekanan/konsultan) dapat membentuk semacam jaringanyang sangat solid untuk keuntungan kelompok tersebut.

Seluruh rangkaian proses pembangunan dari hulu sampai ke

hilir diusahakan ada pada kendali kelompoknya.


Sate Business Management (2)


42/47

Sate Business Management (2)

Berbagai macam rapat, koordinasi instansi terkait,

perencanaan top-down dan bottom-up, pembentukan tim, serta

penyusunan agenda ini dan itu sebetulnya hanyalah

pertemuan di antara anggota kelompok mereka dalam rangkamengawal proyeknya.

Akhir dari cerita, pelaksanaan kegiatan itu akan dikerjakan

oleh rekanan yang masih dalam jaringan mereka.

Inilah si tukang sate. Dia bersama jaringannya bisamelaksanakan setiap langkah mulai dari tahap paling awal

perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan.



43/47

Multi Fungsi Adanya resistensi masyarakat terhadap dwi fungsi ABRI

adalah suatu kenyataan. Padahal apa yang terjadi padajajaran pegawai negeri bukan hanya dwi fungsi, melainkan

multi fungsi.

Beberapa pejabat tinggi ternyata bukan hanya sebagai pejabat

pada instansi tersebut, tetapi juga merangkap sebagai dosen,komisaris di BUMN, pengusaha di perusahaan swasta,

konsultan, sertajualan sate.

Tentu saja deretan multi fungsi tersebut akan bertambah

panjang apabila pejabat tersebut juga adalah anggota ABRI

yang masih aktif, padahal lapangan kerja yang tersedia untuk

menyerap tenaga kerja sangatlah terbatas di negeri ini.


Strategi Pemberantasan


44/47

Strategi Pemberantasan

Korupsi Nasional

1. Adanya komitmen politik nasional untukmemberantas korupsi.

2. Adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh

masyarakat luas sebagai entry-point



45/47

Pendekatan Perumusan StrategiPreventif

Posisi sebelum perbuatan korupsi terjadiDetektif

Posisi perbuatan korupsi terjadi, upaya

mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinyakorupsi

Represif

Posisi setelah perbuatan korupsi terjadi, upayauntuk meyelesaikannya secara hukum



46/47

Kesimpulan Korupsi sangat dinamis, maka penanganannya

harus inovatif.

Korupsi berdampak negatif terhadap

pembangunan nasional.

Kleptokrasi membuka peluang untuk melakukanpraktek korupsi.

Fenomena tribalisme sangat menonjol di jajaran

pegawai negeri.



47/47

47

Terima Kasih

dadang-solihin.blogspot.com

anti corruption and good governance 26839

Documents