analisis yuridis normatif keberadaan tap mpr...
TRANSCRIPT
ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEBERADAAN TAP MPR DALAM
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MPR RI
Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Bidang Ilmu Hukum
Oleh :
SAMSUL ARIFIN
Nim: 07400015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2012
ANALISIS YURIDIS NORMATIFKEBERADAAN TAP MPR DALAM
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MPR RI
Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Bidang Ilmu Hukum
Oleh :
SAMSUL ARIFIN
Nim: 07400015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2012
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SAMSUL ARIFIN.
Nim : 07400015
Program study : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa :
1. Tugas akhir penulisan hukum dengan judul Analisis Yuridis Normatif
Keberadaan TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional MPR adalah hasil
karya saya yang didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan
orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh
orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan kecuali yang dikutip dalam
naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dipublikasikan, juga
bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan
diperguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar
pustaka.
2. Apabila ternyata didalam tugas akhir penulisan hukum ini dapat dibuktikan
terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tugas akhir penulisan hukum
ini digugurkan dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEH
DIGUGURKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadiakn sumber pustaka yang
merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.
Malang, 09 November 2012
Yang Menyatakan
Samsul Arifin
MOTTO dan PERSEMBAHAN
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan,
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Allah
hendaknya kamu berharap” (Al Insyirah: 5-8)
“Walaupun seandainya kita tahu bahwa kita belum memberi seratus persen komitmen
atau benar-benar efektif dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus bangga dengan
usaha kita yang terbaik.Tidak perlu menghakimi diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa
menikmati setiap langkah, setiap kemenangan, setiap keraguan yang menghilang,
setiap pemikiran dan kearifan baru didalam diri kita, dengan penuh rasa kemenangan“
(filosof Thomas Petterpiece)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya dedikasikan kepada “KELUARGA BESAR SAYA”, kedua
orangtua saya, abi H. Syarifuddin dan ummy Hj. Marsiti,serta Bibiku Syariah
saudara saya Kakanda Syamudi, Syafrawi, Chasyiah dan Adinda Syamsiah,
Syamyiah Abd.Shamad, dan keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan
satu persatu.
Segenap civitas Fakultas Hukum UMM, wa bil khusus angkatan 2007 kelas A
dan para calon pembesar yang tehimpundalam konsentrasi HTN.
Saudara-saudaraku se-iman, seperjuangan dalam lingkup HIMPUNAN
MAHASISWA ISLAMterspesialKomisariat Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang Cabang Malang.
Kawan-kawan “KOST ma’ SAROH Belakang kampus”: Anam, Qiwil, Kikin,
Anton, Pak To dan Jamil yang sangat saya rindukan suasana masak bersama
dalam bingkai kekeluargaan dan kebersamaan.
Buwat “Tretan Madureen”: Aji Saudagar, Anam fenafsir petunjuk alam, H.
Mahmud, Lukman, Sesepuh kepala suku Zaqi, Rusmanto, Cak Cholis,
Tommy48, Dhanie Chelse
Segenap insan yang tak lelah mendukung dan mendoakan saya dari semua lini.
“ Art_! ”
“Thank you so much for everybody who always help me and stay beside me”
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim
Renungan malam.. jangan sampai iman pudar lalu hawa nafsu menang, ketika itu
terjadi, maka cinta Allah yang agung tidak akan pernah bisa di indra dan dirasa,
cinta akan antar manusiapun hanya akan berubah menjadi malapetaka dan
keinginan kita menuju surga (jannatullah) akan sirna…. (Riwayat shahabat Ali Bin
Abi Thalib dalam hadist rayadushalihin).
Salam kebahagiaan ketika cita-cita yang selalu di ikhtiarkan tetap disandingkan
dengan doayang senantiasa dimunajahkan kehadirat Allah SWT, dan semoga kita
senantiasa selalu dalam kungkungan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga kita
selalu diberkati kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai Khalifah Fil’Ard.
Puji syukur semoga senantiasa tetap tercurahkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberi jawaban ketika hambamu ini kebingungan, memberi kekuatan
ketika hambamu ini dirongrong kelemahan, dan memberikan kemudahan ketika
hambamu ini dihadapkan dengan kesulitan sehinggakami penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dansalamsemoga tetap tercurahkan keharibaan
sang suritauladan sejati nabiyullah Muhammad SAW yang telah memberikan
pencerahan terhadap dunia ini dengan cahaya iman dan islam. Skripsi yang berjudul:
“Analisis Yuridis Normatif Keberadaan TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-undangan Berdasarkan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional
MPR”, merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
Penulis sadar, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan baik
moril maupun materiil dari berbagai pihak.Perjalanan yang tidak mudah dalam
menyelesaikan skripsi ini telah menguji kesabaran intelektual dan aktulisasi penulis
yang tidak ingin menyerah terhadap segala cobaan yang datang silih berganti. Oleh
karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada:
1. Abi H. Syarifuddin dan ummy Hj. Marsiti tersayang, serta Bibiku Syariah saudara
saya Kakanda Syamudi, Syafrawi, ayunda Chasyiah dan Adinda Syamsiah,
Syamyiah Abd. Shamad, dan keluarga besar saya yang saya sangat sayangi dan
saya banggakan yang tidak bisa disebutkan satu persatuyang tidak pernah terputus
curahan kasih sayang dan doanya dalam setiap detiknya, serta dengan tulus
memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis yangtidak ternilai
harganya, yang menjadi cambuk penyemangat bagi penulis dalam menuntut ilmu,
dan sejujurnya dari lubuk hati yang yang paling dalam penilis masih belum bisa
untuk membals itu semua, kecuali secirca doa “ jazaakumullah biahsan il-jaza’ “
amiin...!!!
2. Bapak Sidik Sunaryo, S.H., M.Si.,M.Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendorong penulis untuk segera
menyelesaikan tugas akhir dan banyak memberikan bantuan dalam kelancaran
penulisan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar
membimbing dan memberi solusi serta sebagai sumber inspiratif dalam
menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang
telah memberikan bimbingan dan saran-saran konstruktif serta mebuka wawasan
pemikiran bagi penulis.
5. Seluruh Dosen, pejabat laboratorium dan para staf Tata Usaha Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak pernah lelah membakar api
semangat dan sedikit banyak telah membantu kelancaran serta selalu mendoakan
agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Rekan-rekan penulis, di kelas HTN angkatan 2007 dan keseluruhan kawan-kawan
dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak
pernah segan mengkritik dan memberi masukan cerdas serta mengobarkan api
semangat yang tak kunjung padam terhadap penulis untuk segera menyelesaikan
tugas akhir ini.
pada kesempatan kali ini, dengan segenap ketulusan hati penulis ingin
menyampaikan ucapan terimaksih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada
seluruh pakar dan penulis buku yang dikutip pendapatnya, senior penulis yang telah
banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta sokongan spirit dan
moral selama berproses di “wadah ide bersama” HMI Cabang Malang Komisariat
Hukum UMM, yang mungkin hanya sepatah kata yang bisa penulis sampaikan
terimakasih yang sebesar-besarnya.. jazaakumullah biahsanil jazaa’…!!!
Begitu pula bagi saudara-saudara dan rekan-rekan seperjuangan penulis selama
berproses dan meletakkan fondasi perjuangan bersama dalam wadah yang sama
(dirumah ide) HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM yang Gaul-Gaul bin
Keren yang tercermin dari panggilan gaulnya Mas Broo Mbak Broo..,, yaitu : Mas
bro Wawan (Cristian wawanaldo… tp sory harus kecewa lagi bro.., karena
sammessiah kayaknya masih akan terus berjaya dengan FC Barcelonanya…),
Mas bro Cakim (yang selalu sibuk dengan naluri abu-abunya ..), Mas bro Anam
(sang penafsir kode alam.. ...), Mas bro Sayuti Imam (sang empunya resep ikan
bakar…), Mas bro A. Jafar (cucu Mr. Alex Ferguson sekaligus calon
penggantinya…. ), Mas bro Prabu Engkik Anom S. (sang militer bayangan dan
sang empunya strategi militer dan keahlian mengolah peluru,.. lanjutkan Mas bro TNI
menunggumu…), Mas bro Salman (yang sering makek helm didalam rumah,
karena jadi langganan korban konspirasi kecurangan,,,, sorry mas bro…), Mas
bro Luqman W. (sang empunya lugu mendadak…), Mas bro Dani (penasehat
bayangan Roman Abramovich, masukannya menyebabkan Chelse Hoby gonta-ganti
pelatih…), dan keluarga besar HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM
tanpa mengurangi rasa persaudaraan dan terimakasih penulis, penulis tidak bisa
menyebutkan satu persatu. Terimaksih yang sebesar-besarnya atas dukungan,
kerjasama dan doanya selama ini telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas
akhir ini, jazakumullah biahsanil jazaa’… amien.
Akhir kata semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat khusunya
bagi pengembangan ilmu hukum dan pengembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya.Menjadi harapan bagi penulis, saran, masukan, dan kritikan yang
konstruktif dari pembaca demi kebaikan dan perbaikan penulisan hukum ini.
Billahittaufiq wal hidayah.
Wa Billahi Fisabilil Haq Fastabihul Khairat.
Malang, 09 November 2012
Samsul Arifin
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................... iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................ vi
ABSTRAKSI ................................................................................................... vii
ABSTRACT .................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 12
C. Tujuan Penulisan .................................................................................. 12
D. ManfaatPenulisan ................................................................................ 13
1. Bagi penulis .................................................................................... 13
2. Bagi ilmu pengetahuan ................................................................... 13
3. Bagi masyarakat ............................................................................. 13
E. Metode Penulisan ................................................................................ 14
F. Sistematika Penulisan ......................................................................... 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 20
A. Teori Hierarki Perundang-undangan dan Tata Urutan Perundang-
undangan di Indonesia ......................................................................... 20
1. Teori Hierarki Perundang-undangan .............................................. 20
2. Tata Urutan Perundang-undangan.................................................. 24
a. Tata Urutan Perundang-undangan Sebelum Amandemen
UUD RI 1945 ................................................................................. 24
b. Tata Urutan Perundang-undangan Setelah Amandemen
UUD RI 1945 ................................................................................. 27
B. Kewenangan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen
UUD RI 1945 ...................................................................................... 28
1. Kewenangan MPR Sebelum Amandemen UUD RI 1945 ............. 28
2. Kewenangan MPR Setelah Amandemn UUD RI 1945 ................. 30
C. Tinjauan Umum Tentang Ketetapan dan Keputusan ........................... 33
1. Pengertian Ketetapan ...................................................................... 33
2. Unsur-unsur Ketetapan................................................................... 35
3. Jenis-Jenis Ketetapan ..................................................................... 38
4. Syarat-Syarat Pembuatan Ketetapan .............................................. 40
5. Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administratif .............. 43
BAB III PEMBAHASAN .............................................................................. 46
A. Urgensi Keberadaan TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-undangan Yang di atur Dalam Pasal 7 Undang-undang
No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ditinjau Dari Kewenangan Konstitusional MPR ................................. 46
1. Konskuensi Ketatanegaraan Dari Adanya Amandemen UUD
RITahun 1945 Terhadap MPR Sebagai Lembaga Negara .............. 46
a. Perubahan atau Hilangnya Kewenangan Konstitusional MPR… 49
b. Perubahan Struktur dan Pola Hubungan Antar Lembaga Negara.. 52
2.Eksistensi TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen. .......... 56
3. Urgensitas Dimasukkannya Kembali TAP MPR Dalam Hierarki
Peraturan Perundang-undangan Ditinjau Dari Kewenangan
Konstitusional MPR ........................................................................ 61
B.Konskuensi Yuridis Keberadaan TAP MPR Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-undangan Yang Diatur Dalam Pasal 7 Undang-undang
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Terhadap Sistem Tata Perundang-undangan di Indonesia ... 69
1. TAP MPR Dalam Perspektif Hierarki Norma .................................. 69
2. Konskuensi Yuridis Dimasukkannya TAP MPR Dalam Hierarki
Peraturan Perundang-undangan ............................................................ 74
a. TAP MPR Secara Yuridis Menjadi Sumber Hukum Baik Formil
dan Materil, Serta Landasan Pembuatana Kebijakan Publik Bagi
Pemerintah ....................................................................................... 75
b. Penempatan TAP MPR Secara Hierarkis Berkonskuensi terhadap
mekanisme Uji Materi ..................................................................... 78
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ......................................................................................... 84
B. Saran .................................................................................................... 86
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 88
LAMPIRAN - LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Anwar C., 2011, Teori dan Hukum Konstitusi, Intrans Publishing: Malang.
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar
Grafika: Jakarta Timur.
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca Reformasi, Sinar Grafika: Jakarta.
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Teori Hukum, @konstitusi
Pers: Jakarta.
Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perihal undang-undang, Konstitusi Pers: Jakarta.
Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na’a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu
Perundang-undangan di Indonesia, PT. Alumni: Bandung.
Huda, Ni’matul, 2010, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindo Persada:
Jakarta.
Indrati S, Maria Farida Suprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan 1, Kanisius:
Yogyakarta.
Isra, Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT RajaGrafindo
Persada: Jakarta.
Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu,
Rajawali Pers: Jakarta.
Rangkuti, Siti Sundari, 2009, Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan
Hukum Lingkungan, Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti,
Airlangga Press: Surabaya.
Ridwan HR., 2007, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada:
Jakarta.
Soehino, 2010, Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi Di
Indonesia, BPFE-: Yogyakarta.
Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti
Undang-Undang (PERPU). Umm Press: Malang.
Yuliandri, 2009, Asan-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
Baik, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
B. Jurnal
Eddyono, Luthfi Widagdo, 2010, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Mahkamah
Konstitusi, Volume 7 Nomor 3.
Pusat Studi Konstitusi FH Andalas 2010, Perkembangan Pengujian
Perundang-Undangandi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi
Mahkamah Konstitusi, Volume 7 Nomor 6.
C. Majalah
Majalah Konstitusi-Berita Mahkamah Konstitusi, No.14 januari-Februari
2006“Judicial Review”, “Constitutional Review”.
D. Artikel Internet
Faiz , Pan Muhamad, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen,
http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-
pasca-amandemen/ diakses pada tanggal 11 juli 2012, pukul 20:37 WIB
Simanjuntak , Laurencius, TAP MPR Kembali Masuk Jadi Peraturan
Perundang-undangan,
http://news.detik.com/read/2011/07/22/191825/1687495/10/tap-mpr-
kembali-masuk-jadi-peraturan-perundang-undangan, diakses tanggal 30
juli 2012, pukul 12: 23 WIB
Thohari, Hajriyanto Y, Tap MPR Harus Jadi Sumber Hukum Formal,
http://www.jurnas.com/news/54908/Hajriyanto_:_Tap_MPR_Harus_Jadi_
Sumber_Hukum_Formal/1/Nasional/Politik. Diakses pada tanggal 26
maret 2012 pukul 17:16 WIB
Wicaksana, Ikrar, Tata Urutan Perundang-undangan RI,
http://ikrarwicaksana.wordpress.com/2009/01/04/tata-urutan-perundang-
undangan-ri/. Diakses 28 mei 2012 pukul 12:56 WIB
Wikipedia,http://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan_MPR_Nomor_I/MPR/2003,
diakses pada hari rabu 25 Juli 2012 Pukul 16:31 WIB
Wiko, Garuda, Analisis Esensi Teori Hans Kelsen, http://fak-
hukumuntan.blogspot.com/2010/02/analisis-esensi-teori-hans-kelsen.html ,
diakses pada tanggal 23 juli 2012 pukul 17:05
Zakaria, Izal, Keputusan Tata Usaha Negara,
http://rheyzazakaria.blogspot.com/2009/05/keputusan-tata-usaha-
negara.html . diakses pada 28 mei 2012 pukul 01:09 WIB
E. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua,
Perubahan Ketiga dan Perubahan Keempat serta Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/ MPRS/
1966, tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum
Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik
Indonesia.
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan
Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960
sampai dengan Tahun 2002.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/ MPR/ 2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat.
Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(MD3).
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5
Tahun 1986 tentang PTUN
Undang-Undang no. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
INDEKS
Administrasi Negara 36, 38.
Amandemen 1, 2, 8, 9, 11, 29, 30,
48, 58, 66, 75.
Analisis akademik 3.
Beschikking 18, 33, 34, 35, 41.
Bestuursorgaan 35.
Concrettnorm 21.
Dekrit Presiden 24.
Delegasi 28, 33.
Distribution of fower 47, 54.
Eenmalig 39.
Exkutive heavy 45, 52.
Formalle gezetz 22, 56, 70, 72.
Fungsi legislasi 51.
Generallenorm 21.
Grundnorm 21, 23, 68.
Haluan-haluan Negara 30.
Hierarki peraturan perundang-
undangan 5, 7, 9, 18, 21, 24, 26,
27, 55, 57, 62, 73, 77.
Judicial review 78, 80, 81.
Juridischegelding 75.
Kedaulatan 31.
Konskuensi ketatanegaraan 29, 45,
49.
Konskuensi yuridis 13, 17, 18, 65,
73, 78.
Konstitusi 1, 4, 5, 7, 51, 52, 70, 80.
Keputusan 31, 35.
Ketatanegaraan 14, 24.
Ketetapan 33, 45, 42.
Ketatapan deklatoir 38.
Ketetapan konstitutif 38.
Konten analisis 16.
Kewenangan konstitusional 61.
Legislatif 1.
Lembaga negara 31.
Lembaga tertinggi Negara 3, 29, 31,
47, 47, 53.
Lembaga tinggi Negara 3, 29, 31,
46, 52, 53.
Libarary research 16.
Mandataris 31, 33.
Memorandum 5, 11, 24, 26.
Original intens 68, 75, 76.
Penafsiran 8.
Produk hukum 5.
Procedural review 79.
Rechtsorde 21.
Rechtsmatig 40.
Rechtstracht 68.
Reformasi 1, 26.
Regeling 11, 12, 50, 51, 61.
Resultante 1, 71.
Separation of fower 47, 54.
Staats fundamentalnorm 21, 23, 55,
69, 70, 71.
Staats grundgesetz 21, 55, 69, 71.
Struktur ketatanegaraan 1, 31.
Stufenbau 20, 21, 68.
Substantive law 79.
Super fower 52.
Supremasi 52.
Sumber hukum 7, 56, 62, 74.
Trikameral 51.
Urgensi 13, 14, 17, 45, 60.
Verwatungsakt 33.
Yurridis normatif 15.