analisis uupb-dan-rencana-aksi-nasional
TRANSCRIPT
Analisis MengenaiUndang-Undang
Penanggulangan BencanaNo.24/2007
Lembaran Negara No 66, 2007
Sumber:
UU No.24/2007
Pujiono, 2007
Bappenas & Bakornas, 2006
Setelah hampir dua tahun pembahasan, Setelah hampir dua tahun pembahasan, sebuah RUU yang didorong oleh sebuah RUU yang didorong oleh
masyarakat madani dan inisiatif Dewan masyarakat madani dan inisiatif Dewan diresmikan menjadi UU Penanggulangan diresmikan menjadi UU Penanggulangan
BencanaBencana
Bersama dengan RAN PRB, UU ini membentuk suatu kerangka kebijakan yang paling
komprehensif di kawasan Asia
Penanggulangan bencana sekarang menjadi satu dari prioritas nasional
“Tujuh Perubahan Mendasar”
1. Dasar dan payung hukum: prinsip-prinsip dan mandat untuk melindungi rakyat
2. Orientasi/paradigma pengurangan risiko bencana
3. Pengarusutamaan PB termasuk pembiayaannya
4. Otonomi lokal
5. Penetapan status & tingkatan “keadaan bencana”
6. Lembaga PB yang kuat dan sembada
7. Hak dan kewajiban rakyat
Konteks Pembanguan Berkelanjutan
POLITIKAL
EKOSYSTEM
LINGKUNGAN
SOSIOKULTURAL
EKONOMIK
FAKTOR-FAKTOR RISIKOKerentanan
Bahaya
DAMPAK
BENCANA
ANALISIS KERENTANAN &
KEMAMPUAN
ANALISIS & PEMANTAUAN
ANCAMAN
IDENTIFIKASI RISIKO & KAJIAN DAMPAK
PERINGATANDINI
KESIAPAN
PENANGGULANGANKEDARURATAN
Fokus Pengurangan Risiko Bencana
MENDORONG KESADARANperubahan
perilaku
KOMITMENPOLITIK
PENERAPAN UPAYA-2
PENGURANGAN RISIKO
PEMULIHAN
PENGEMBANGAN PENGETAHUAN
FAKTOR-FAKTORRISIKOKerentanan•Sosial•Ekonomi•Fisik•Lingkungan
Bahaya•Geologis•Hidrometeorologis•Biologis•Teknologis•Lingkungan
Komitmen politik • Tingkat internasional,
regional, nasional, lokal• Kerangka Kelembagaan
(pemerintahan)•Pengembangan kebijakan•Aturan & Perundang-undangan
• Pengembangan organisasi• Aksi masyarakat
Penerapan upaya-2 Pengurangan Risiko
• Manajemen lingkungan• Praktik-2 pembangunan
sosial ekonomi (termasuk pemberantasan kemiskinan, mata pencaharian, mekanisme keuangan, kesehatan, pertanian, dll)
• Upaya-2 fisik dan teknis (perencanaan tata guna kota/lahan, perlindungan sarana kritis
• Jejaringan & kemitraan
Pengembangan pengetahuan
• Informasi• Pendidikan,
pelatihan• Penelitian
PERINGATAN DINIPengamatanAnalisisTransmisiPengambilan keputusanPenyiaranTIndakan
KESIAPAN• Kajian berkala• Sistem peringatan dini• Manajemen informasi• Mekanisme tanggap
darurat• Manajemen koordinasi• Pengerahan
sumberdaya• Rencana kedaruratan• Pelatihan dan gladi• Jaringan nasional dan
internasional
PENANGGULANGAN KEDARURATAN
• Kajian kilat• Pencarian dan
penyelamatan• Evakuasi• Penyediaan
kebutuhan pokok• Pemulihan sarana dan
pelayanan kunci
PEMULIHAN• Perbaikan• Penguatan• Pemulihan fungsi• Rehabilitasi• Pembangunan kembali
Penanggulangan Bencana DalamKonteks Pembanguan Berkelanjutan
POLITIKAL
EKOSYSTEM
LINGKUNGAN
SOSIOKULTURAL
EKONOMIK
FAKTOR-FAKTOR RISIKOKerentanan
Bahaya
DAMPAK
BENCANA
ANALISIS KERENTANAN &
KEMAMPUAN
ANALISIS & PEMANTAUAN
ANCAMAN
IDENTIFIKASI RISIKO & KAJIAN DAMPAK
PENANGGULANGANKEDARURATAN
Fokus Pengurangan Risiko Bencana
MENDORONG KESADARANperubahan
perilaku
KOMITMENPOLITIK
PENERAPAN UPAYA-2
PENGURANGAN RISIKO
PEMULIHAN
PENGEMBANGAN PENGETAHUAN
1. Kebijakan &
kelembagaan
1. Kebijakan &
kelembagaan
2. Identifikasi,
analisis risiko, peringatan dini
2. Identifikasi,
analisis risiko, peringatan dini
3. Pendidikan &
budaya keselamatan
3. Pendidikan &
budaya keselamatan
4. Mengatasi akar
masalahrisiko
4. Mengatasi akar
masalahrisiko
5 Kesiapan
tanggap darurat
5 Kesiapan
tanggap darurat
PRIORITASRAN-PRB
KESIAPAN
PERINGATANDINI
….
Tujuan UU-PB
• Melindungi masyarakat dari bencana • Menyelaraskan banyak peraturan yang ada• menjamin PB yang terencana, terpadu,
terkoordinasi, menyeluruh, yang:– menghargai budaya lokal;– membangun partisipasi dan kemitraan publik-swasta;– mendorong semangat gotong royong,
kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
– menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pemerintah: Pemangku Tugas
TUGAS PEMERINTAH
1. PRB dan pemaduan dengan pembangunan;
2. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum;
4. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. pengalokasian anggaran dalam APBN6. pengalokasian dana siap pakai
Hak dan kewajiban setiap orang
1. mendapatkan pelindungan dan rasa aman
2. mendapatkan pelatihan penyelenggaraan PB
3. mendapatkan informasi tentang kebijakan PB.
4. berperan serta dalam penyelenggaraan PB
5. melakukan pengawasan sesuai mekanisme
6. yang terkena bencana berhak atas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
7. Wajib: menjaga keserasian, melakukan PB, melaporkan ancaman
Tidak ada Bencana1. perencanaan PB;2. pengurangan risiko bencana;3. pencegahan;4. pemaduan dalam Renbang;5. pensyaratan analisis risiko bencana; 6. penegakan rencana tata ruang;7. pendidikan dan pelatihan; dan8. persyaratan standar teknis PBKesiapsiagaan
-Mitigasi-Kesiapan-Peringayan Dini
Fungsi Koordinasi
FungsiKomando
PENYELENGGARAAN PB
Pemulihan•Rehabilitasi•Rekonstruksi
Pada Saat Darurat1. Kajian kilat2. Penetapan status Bencana3. SAR4. Pemenuhan kebutuhan dasar5. Perlindungan klp rentan6. Pemulihan sarana kunci
Penetapan Kebijakan Daerah• Ps.9(1): wewenang Pemda:
– penetapan kebijakan PB selaras dg kebijakan BangDa– perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan
sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya
• Ps.20 (a) fungsi badan daerah:– perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
• Ps.25: pembentukan badan daerah– pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja
badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah
• Ps.36: penetapan rencana PB– Perencanaan PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemda sesuai
dengan kewenangannya
Perencanaan PB dan Perencanan Pembangunan
• Ps. 9 (1) b: wewenang Pemda: pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
• Ps. 39: Pemaduan PB dalam RenBang: mencantumkan unsur-unsur rencana PB ke dalam RenBang pusat dan daerah.
• Ps.36: ttg perencanaan PB: penyusunan, peninjauan berkala, dan pewajiban pelaku PB
• Ps.37(2)b: PRB melalui perencanaan partisipatif
Pendanaan
1. APBD: Ps. 8(d) ttg dana yang memadai
2. Dana siap pakai untuk BNPB (Ps.62(2))
3. Dana darurat (hibah) APBN kepada Pemda(UU 32/2004 ps.164(3))
4. Bantuan (Ps. 65-68)
Kelembagaan
• Ps. 18. membentuk Badan PB Daerah, melalui koordinasi dengan BNPB
• Ps. 25. mengatur lebih lanjut dalam Perda
unsurpelaksana
unsurpengarah
Setingkat Sekda
BPB Daerah
Kepala Daerah
Dinas-dinas TNI/PolriBUMD
Lembaga
DPRD
Penetapan Status Bencana
• Oleh kepala pemerintahan menurut kriteria tertentu dan sesuai dengan skala.
• Kemudahah akses Badan PB Daerah:– pengerahan sumber daya manusia;– pengerahan peralatan;– pengerahan logistik;– imigrasi, cukai, dan karantina; – perizinan; – pengadaan barang/jasa;– pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;– penyelamatan; dan– komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
• Setiap orang yang terbukti menghalangi kemudahan akses, diancam hukuman dan denda
Kesempatan dan Tantangan
KEPEMIMPINAN PEMERINTAH: mandat dan target yang jelas, sumberdaya yang memadai , dukungna meluas
tetapi,
• FOKUS KE TITIK PUSAT: pemusatan perhatian pada fungsi pemerintah pusat dapat mengaburkan fungsi sektor dan daerah
• REDUKSI OLEH BIROKRASI: lompatan paradigmatik yang direduksi menjadi “convenience” birokrasi
RENCANA AKSI NASIONALPENGURANGAN RESIKO BENCANA
Masalah Utama
Rendahnya kinerja penanganan bencana • Penanganan kedaruratan belum terpadu• Pemulihan pasca bencana belum optimal• Tatanan kelembagaan berorientasi kedaruratan
Rendahnya perhatian thd PRB• Rendahnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan• Belum siapnya kinerja kelembagaan dalam PRB• PRB belum terencana dan terprogram • Rendahnya dayaguna rencana tata ruang dlm PRB
Upaya pemulihan belum dioptimalkan• Pemulihan belum digunakan secara strategis untuk PRB
• Indonesia rawan bencana• Lebih kerap, lebih ganas, tidak ada tindakan radikal
1Platform Global
1. Resolusi PBB: komitmen pemerintah, berdayakan masy, kurangi korban dan kerugian dampak bencana
2. Strategi Yokohama: padukan PRB dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana
3. Kerja Aksi Kerangka Hyogo: padukan PRB dalam pembangunan, kuatkan mekanisme dan kelembagaan, pendekatan komprehensif
2Platform Regional
1. Rencana Aksi Beijing; (a) Kesepakatan Asia untuk PRB sebagai prioritas utama, (b) Melaksanakan kerjasama regional di Asia dalam PRB
2. Perjanjian Regional ASEAN: kerjasana kawasan untuk pengurangn risiko bencana, dan penanganan kedaruratan bencana
2Platform Nasional
1. Rencana Jangka Menengah (RPJM); Program dan kegiatan berkaitan dengan PRB oleh sektor-sektor terkait
2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008, kebijakan: a. PRB melalui pendaya gunaan rencana tata ruang wilayahb. Meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat
PLATFORM RAN - PRB PLATFORM RAN - PRB
Pengertian Rencana Aksi
“Suatu dokumen nasional yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi : – memuat landasan, prioritas, rencana aksi
serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya.
– memuat kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait”
RENCANA AKSI NASIONAL PRB RENCANA AKSI NASIONAL PRB (2006 – 2010)(2006 – 2010)
Diresmikan pada tanggal 24 Januari 2007 sebagai:
Platform , rencana aksi dan prioritas, mekanisme pelaksanaan, dasar kelembagaan
Jabaran Tugas, fungsi dan kewajiban dari seluruh pemangku yang dilaksanakan dengan dasar koordinasi partisipasi dan sejalan dengan Kerangka Aksi Hyogo
Arahan untuk menfasilitasi para pengambil keputusan untuk memberikan komitmennya secara lintas sektor dan prioritas-prioritas program secara sistematis
RPJM Daera
h
RPJP Daerah
RKP RPJM
Nasional
RPJP Nasiona
l
RKP Daera
h
Renstra KL
Renja - KL
Renstra SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA - SKPD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Pe
me
rin
ta
h
Pu
sa
tP
em
er
int
ah
D
ae
ra
hKeterkaitan RAN dan RAD PRB dengan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
RAN-
PRB
RAD-
PRB
Keterangan: RAN-PRB dan RAD-PRB disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN/D dan RPJMN/D, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP/RKPD, Renja K/L dan Renja SKPD
Prioritas RANPRBsesuai HFA
1. PRB sebagai prioritas nasional & daerah dengan kelembagaan pelaksanaan yang kuat
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana & kuatkan peringatan dini
3. Pendidikan, pengetahuan, mendorong budaya keselamatan dan ketahanan
4. Mengurangi faktor-faktor akar risiko bencana
5. Menguatkan kesiapan untuk tanggapan yang lebih efektif di semua tataran
Matriks Program dalam RKP 20081. PERCEPATAN PELAKSANAAN REHAB/REKON
– Tsunami di wilayah NAD-Nias – Gempa di wilayah DIY-Jateng serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah (Program KB,
Kelembagan Pemda, UKM, Aparatur, Kualitas hidup dan perempuan, kekayaan budaya)
2. PENJABARAN RAN-PRB– Pengembangan Sistem Manajemen Bencana – Penanggulangan Pasca bencana alam dan Kerusuhan sosial – Meningkatkan fungsi koordinasi dan manegemen yang efektif – Peningkatan kapasitas kelembagaan TEWS dan Sistem integrasi – Pengembangan sistem manajemen informasi PB– Manajemen pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana – Program Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya kelautan – Menyusun model dan pedoman penataan lingkungan pesisir yang berbasis PRB
3. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PB– Penguatan kelembagaan dan aparatur– Kesiapsiagaan informasi masuyarakat– Kesiapsiagaan teknologi informasi– Kesiapsiagaan kelompok masyarakat– Pemetaan kawasan rawan bencana– Peringatan dini
4. DAYAGUNA PENATAAN RUANG NAS & DAERAH BERBASIS PRB– Pendayagunaan tataruang– Pengendalian– Koordinasi
Perencanaan dan PendanaanPerencanaan dan Pendanaan PB (RKP Nas 08) PB (RKP Nas 08)
Pencegahan/ Pengurangan
Risiko
(Pra Bencana)
Penangaan
(Pasca Bencana)
Pemetaan kawasan rawan bencana
Pembangunan peringatan dini pada kawasan rawan bencana (prasarana / sarana, teknologi, sosialisasi)
Pemberdayaan masyarakat (peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan)
Penguatan kelembagaan (koordinasi, mekanisme, reaksi, pelayanan cepat)
Bakosurtanal, BPPT, PU, ESDM, BMG, LAPAN
BPPT, LIPI, BMG, Dep. Hub
Bakornas PB, Depdagri, Depsos, Depdiknas
Bakornas PB, Depdagri, Depsos
1
2
1
2
4
3
4
3
Bakornas PB, Depsos,Depkes, PU
Depsos, Depkes, Depdiknas
Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Bakornas
Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Deptan, Dep.KP, Dephut, Depsos, Bakornas
Tanggap darurat korban bencana
Pemulihan kondisi traumatik dan dampak bencana lainnya
Rehabilitasi sarana dan prasarana umum
Rekonstruksi (infrastruktur, sosial, ekonomi, kelembagaan)