analisis tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad …

127

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN KARYAWAN BANK TERHADAP

AKAD PEMBIAYAAN PRODUK KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG ACEH

Leni Oktaviani1,

Suazhari

2

1) 2)

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesia

Korespondensi Penulis: [email protected]

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the comprehension level of bank employees

regarding financing agreement of morgage loans (KPR) products at Bank Syariah Mandiri

Aceh Branch. This research is considered as a qualitative descriptive research, which is a

research method aiming to describe information collected through the research. Populations

and research samples are 5 (five) employees of Bank Syariah Mandiri in Aceh Branch Office

from the financing agreement of house ownership product department, chosen using

purposive sampling technique. The data used in this research are the primary and secondary

data. Data collecting method is through the interview and documentation. The result

indicates that employees’ comprehension level regarding financing agreement of housing

ownership credit (KPR) product is considered very low. The explanation described by

employees about financing agreement of KPR (murabahah agreement) is yet to be

corresponding with appropriate sharia and fatwa DSN-MUI No: 4/DSN-MUI/2000

regarding Murabahah.

Keywords: KPR, Murabahah, Comprehension, Fatwa DSN-MUI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad

pembiayaan produk kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang

bertujuan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Populasi dan

sampel penelitian yaitu karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh yang

berjumlah 5 orang berasal dari karyawan pembiayaan produk KPR diambil melalui teknik

purposive sampling. Data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Teknik

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan produk kredit

pemilikan rumah (KPR) masing sangat kurang. Penjelasan karyawan terhadap akad (KPR) (

akad murabahah) masih belum sesuai dengan syariah dan fatwa DSN-MUI No: 4/DSN-

MUI/2000 tentang Murabahah.

Kata Kunci: KPR, Murabahah, Pemahaman, Fatwa DSN-MUI

Analisis Tingkat Pemahaman ... Leni oktaviani, Suazhari

JURNAL ILMIAH MAHASISWA EKONOMI ISLAM Volume 1 Nomor 1, Mei 2019

ISSN. 2656-6540

128

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia Presiden telah

mencanangkan “Program Nasional Satu Juta Rumah untuk Rakyat” pada tanggal 29 April

2015 dengan target satu juta unit rumah terbangun setiap tahun. Program tersebut dilakukan

untuk mewujudkan cita-cita kebutuhan rumah bagi semua lapisan masyarakat yaitu

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mewujudkan program ini dibutuhkan

banyak kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari kementrian/lembaga, pemerintah

daerah, pihak yang ada di bidang perumahan, pertanahan, perizinan, perpajakan, perkotaan,

lembaga jasa keuangan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,

pelaku pembangunan dan dunia usaha (Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017:3).

Lembaga jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu

menjalankan program tersebut melalui penyaluran dana dalam bentuk Kredit Pemilikan

Rumah (KPR). Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan tidak

harus membayar secara tunai. Sekarang ini, jenis jasa keuangan yang menyalurkan dana

untuk KPR juga mengalami perkembangan bahkan bukan hanya jasa keuangan perbankan

namun juga beberapa dari perusahaan pembiayaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun

demikian, perbankan masih memegang porsi yang lebih besar dalam penyaluran dana KPR

tersebut.

Penyaluran dana dalam bentuk KPR ini ternyata belum berjalan mulus, dikarenakan

ada beberapa jenis permasalahan terkait perumahan ini, dan yang paling banyak adalah

sertifikat rumah yang belum diserahkan oleh developer kepada konsumen dan konsumen

gagal bayar akibat perubahan suku bunga yang ditetapkan oleh bank. Memandang bunga ini

sangat memberatkan masyarakat dan Islam sendiri telah melarang adanya transaksi dengan

unsur bunga. Untuk itu, adanya lembaga keuangan syariah turut membantu permasalah ini

dengan mengeluarkan produk KPR berbasis syariah yang lebih bisa diterima masyarakat.

Pembiayaan KPR pada bank syariah berbeda dengan KPR yang ada pada bank

konvensional, selain dari segi bunga, perbedaan yang paling mendasar dilihat dari skema

yang digunakan. Pada bank syariah, skema yang digunakan untuk KPR adalah akad jual beli.

Sehingga tidak ada unsur bunga, karena bank tidak memberikan pinjaman uang, melainkan

bank menjual barang kepada nasabah dan nasabah membeli dengan mencicil. Bank Syariah

Mandiri adalah salah satu bank syariah di Indonesia yang beroperasi sesuai prinsip syariah,



ISSN. 2656-6540

129

yang berdiri pada tahun 1999, dan juga memiliki usaha dalam KPR melalui pembiayaan

Griya BSM dengan akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan

menyatakan harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh bank dan nasabah. Dalam hal ini pihak bank harus memberitahu kepada nasabah harga

pokok dan keuntungan yang akan diambil oleh bank (Kasmir, 2002:223).

Pembiayaan Griya BSM merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah

Mandiri untuk pembiayaan pemilikan rumah tinggal, menyediakan berbagai fasilitas seperti

untuk rumah baru, rumah bekas, renovasi rumah, take over, dan apartemen (Syariah Mandiri,

2018). Dalam memberikan pembiayaan Griya BSM tersebut, karyawan Bank Syariah

Mandiri harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang akad murabahah dalam

produk KPR Syariah. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami arti,

konsep, situasi dan fakta yang telah diketahuinya. Untuk memahami sesuatu seseorang

terlebih dahulu harus mengetahui apa yang ingin dipahami (Purwanto 2013: 44). Jadi, sebagai

karyawan untuk dapat memahami akad pembiayaan produk KPR, harus memiliki

pengetahuan terlebih dahulu, tekait tentang akad sebelum melakukan transaksi dengan

nasabah pembiayaan.

Karyawan yang dikatakan sebagai sumber daya manusia merupakan sebuah aset yang

sangat penting bagi sebuah perusahaan. Maju atau mundurnya perusahaan ditentukan oleh

kualitas karyawannya. Begitu juga dengan perbankan syariah membutuhkan sumber daya

manusia berkualitas yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang baik, mulai dari

bidang bisnis, operasional serta implementasi akad dalam setiap produk yang ditawarkan

perbankan syariah.

Berdasarkan data SPS OJK per Desember 2017, bahwa perbankan syariah terus

mengalami perkembangan, di mana terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha

Syariah (UUS), kemudian ditambah lagi dengan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) yang jumlahnya sudah mencapai 167 unit (Otoritas Jasa Keuangan, 2018 ).

Bertambahnya jumlah perbankan syariah di Indonesia, tentunya membutuhkan sumber daya

manusia yang banyak. Di mana rata-rata kebutuhan SDM dalam industri perbankan syariah

mencapai 5.900 orang, sementara lulusan ekonomi syariah hanya sekitar 1.500 orang. Jumlah

yang dibutuhkan oleh bank syariah tidak diikuti dengan jumlah SDM yang memadai, baik

dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan perbankan

syariah merekrut karyawan dari bank konvensional (Republika, 2015).

http://www.syariahmandiri.co.id/



ISSN. 2656-6540

130

Banyaknya karyawan dari bank konvensional yang bekerja di bank syariah tidak

jarang membuat pelayanan dan pengaplikasian akad dalam produk perbankan syariah dalam

beberapa aspek tidak sesuai dengan konsep syariah, karena SDM perbankan konvensional

masih sangat terbatas dalam memahami akad-akad produk dan sistem bank syariah. Hal ini

dikarenakan SDM perbankan sebelumnya tidak memiliki background bank syariah, terutama

pengalaman akademik di bidang islamic banking (Serambinews.com, 2016). Hal ini tidak

boleh dibiarkan begitu saja, perbankan syariah harus memilih SDM yang berkualitas tentunya

paham dengan konsep-konsep perbankan syariah agar dalam memberikan penjelasan terkait

produk-produk bank syariah kepada calon nasabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

syariah. Sehingga masyarakat merasa nyaman dalam bertransaksi dan menaruh kepercayaan

kepada perbankan syariah untuk tetap menggunakan setiap produk perbankan syariah.

TINJAUAN TEORITIS

Bank dan Perbankan Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, menyebutkan bahwa bank

merupakan badan usaha yang tugasnya menghimpun dana dari seseorag yang memiliki

kelebihan dan menyalurkanya kepada seseorang yang kekurangan dalam bentuk pemberian

kredit atau lainnya dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank

memiliki dua bentuk, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Yaya, 2016:48). Bank

konvensional adalah bank yang menjalankan operasionalnya secara konvensional yang juga

terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah

bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang

juga terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah

yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan

oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Yaya,

2016:48).

Definisi Akad dan Jenis Akad Pembiayaan di Bank Syariah

Akad adalah sesuatu yang keluar dari seseorang yang memiliki tekat untuk

melakukannya, apakah itu muncul dari satu pihak, (wakaf, talak dan sumpah) atau yang

muncul dari dua pihak (jual beli, sewa, wakalah dan gadai) (Ascarya, 2011:35). Dalam arti

yang lebih luas, akad adalah kontak antara dua belah pihak yang melakukan transaksi baik

transaksi jangka pendek maupun transaksi jangka panjang. Akad mengikat antara kedua belah



ISSN. 2656-6540

131

pihak di mana keduanya saling bersepakat terlebih dahulu dan sudah ditetapkan secara rinci

spesifikasinya (Karim, 2011:65). Karena akad mengikat kedua belah pihak, maka apabila ada

diantara keduanya melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajibannya, maka pihak

tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Akad memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang

berakat, diantaranya pelaku akad yaitu pihak-pihak yang mampu berakad, objek akad yaitu

harus ada disaat akad berlangsung, dan ijab qabul yaitu harus jelas maksudnya dan sesuai

antara ijab dan qabul serta bersambung antara keduanya (Ascarya, 2011:35). Adapun jenis

akad pembiayaan di bank syariah dikelompokkan menjadi empat pola, yaitu:

1. Pola Bagi Hasil yang terdiri dari akad mudharabah dan akad musyarakah

2. Pola Jual Beli yang terdiri dari akad murabahah, salam dan istishna’

3. Pola Sewa yang terdiri dari akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik

4. Pola Pinjaman yang terdiri dari Akad qardh

Pembiayaan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab

I Pasal I mendefinisikan pembiayaan merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana atau

tagihan yang berupa transaksi dalam bentuk bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah,

sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan bentuk ijarah muntahiya bittamlik, jual beli dalam

bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’, dan pinjam meminjam dalam bentuk piutang

qardh. Semua ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak yang diberi dana

untuk dapat mengembalikannya dalam waktu yang sudah ditentukan serta memberikan

imbalan dalam bentuk ujrah, bagi hasil ataupun tanpa imbalan.

Menurut Rivai (2008:3), Istilah pembiayaan intinya berarti:

“I Believe, I Trust, yang artinya saya percaya, dan saya menaruh kepercayaan. Jadi dapat

dikatakan bahwa pembiayaan adalah kepercayaan. Maksud dari kepercayaan di sini adalah

lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan bertindak sebagai Shahibul mal yang

memberi kepercayaan kepada nasabah selaku pemengang amanah untuk melaksanakan

kewajibannya. Dana yang diberikan oleh pihak perbankan harus digunakan sebagai mana

mestinya dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta

saling menguntungkan di antara kedua belah pihak”.



ISSN. 2656-6540

132

Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu:

1. Bank Syariah (selaku badan usaha yang memberikan dana kepada yang

membutuhkan)

2. Mitra Usaha (selaku orang yang mendapatkan dana dari bank syariah atau pihak yang

mendapatkan saluran dana dari bank syariah)

3. Kepercayaan (yaitu bank memberikan kepercayaannya kepada orang yang diberi dana

untuk dapat dipergunakan dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah

pihak)

4. Akad (kontrak yang dilakukan oleh bank syariah dan mitra usaha)

5. Risiko (bank dalam memberikan dana kepada pihak yang membutuhkan tentunya

memiliki risiko tidak kembali)

6. Jangka Waktu (priode tertentu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat

mengembalikan dana yang sudah digunakan kepada bank syariah)

7. Balas Jasa (seseorang memberikan sejumlah tertentu kepada bank syariah sebagai

balas jasa karena telah diberikan sejumlah dana untuk digunakan sesuai dengan

kesepakatan sebelumnya) (Ismail, 2013:107-108).

Jenis-jenis Pembiayaan

Dilihat dari sifat penggunanya, pembiayaan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

2. Pembiayaan Konsumtif

Menurut Antonio (200:161) selain dari segi sifatnya, pembiayaan juga dibedakan

berdasarkan segi kegunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan Investasi

2. Pembiayaan Modal Kerja

Dilihat dari segi jangka waktunya, pembiayaan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang (Rivai, 2008:11).

1. Pembiayaan Jangka Pendek (Short Term)

2. Pembiayaan Jangka Menengah (Intermedite)

3. Pembiayaan Jangka Panjang (Long Term)

Selain itu, pembiayaan juga dibedakan berdasarkan jenis jaminannya, (Ismail,

2013:117-118) yaitu:



ISSN. 2656-6540

133

1. Pembiayaan dengan Jaminan

2. Pembiayaan Tanpa Jaminan

Definisi KPR Secara Umum

Kredit pemilikan rumah adalah salah satu jenis kredit yang ditujukan kepada

masyarakat dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Kredit ini ditujukan kepada

konsumen, sehingga jenis kredit ini disebut kredit konsumtif. Kredit pemilikan rumah adalah

salah satu fasilitas kredit konsumtif yang paling banyak ditawarkan di perbankan (wardhani,

2015:3).

KPR Syariah

Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) adalah salah satu produk yang dikeluarkan

oleh bank-bank syariah. Pada KPR Syariah, yang menjadi objek transaksi adalah barang

dalam hal ini berupa rumah dengan menggunakan prinsip-prinsip jual beli (murabahah,

salam, istishna’) bukan dalam bentuk uang seperti yang dipraktikkan di bank konvensional

(Santoso, 2010 dalam Muhammad, 2015:466).

Akad Murabahah pada Pembiayaan Produk KPR di Bank Syariah

Akad Murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan

keuntungan (margin) yang sudah disepakati kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah

(Karim, 2003:161). Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual

menyebutkan harga jual barang yang terdiri dari harga pokok dan keuntungan kepada

pembeli dan disetujui (Hakim, 2012:116).

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual

menyebutkan berapa harga beli kemudian menjualnya dengan mensyaratkan keuntungan

yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu (Ismail, 2013:138).

Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang (rumah)

dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungannya (margin) yang disepakati antara

penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan murabahah ini, bank boleh membiayai sebagian

atau seluruh harga pembelian barang. Selain itu, dalam memperoleh barang dalam hal ini

rumah, bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga

(supplier) atas nama bank, selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada nasabah. Dan

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh sesuai dengan kesepakatan dan



ISSN. 2656-6540

134

jangka waktu pembayaran harga barang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

bank dan nasabah (Darsono, 2017:166).

Definisi Pemahaman Karyawan

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti

atau memahamai sesuatu itu setelah sesuatu tersebut diketahuinya atau telah diingat. Adapun

yang mencakup pemahaman adalah yaitu mencakup kemampuan seseorang dalam

menangkap makna dari arti, dari bahan yang telah dipelajari, yang dapat dinyatakan dengan

menguraikan kembali isi pokok dari bacaan, atau mengubahnya dalam bentuk yang lain

(Sudaryono, 2012:44).

Menurut Sudijono (2003:50) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diingat. Dengan kata lain memahami

adalah mengetahui tentang sesuatu yang mana dapat melihatnya dari berbegai segi. Seseorang

dikatakan paham apabila mampu menjelaskan atau menguraikan secara rinci tentang sesuatu

dengan kata-katanya sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif, yaitu metode yang hanya mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil

penelitian. Adapun upaya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

upaya menganalisis tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan produk

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang

lingkup dan waktu tertentu (Zuriah, 2009: 116). Populasi dalam penelitian ini adalah semua

karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh. Sedangkan yang menjadi sampel

dalam penelitian ini yaitu karyawan bank pembiayaan KPR Syariah yaitu karyawan

marketing. Adapun teknik pengambilan sampel dengan metode Nonprobability Sampling

yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama

bagi setiap unsur yang dipilih menjadi sampel. Nonprobability sampling memiliki beberapa

teknik, yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan



ISSN. 2656-6540

135

sampel dengan pertimbangan tertentu yang sangat erat hubungannya dengan tujuan penelitian

(Zuriah, 2009: 124). Adapun Sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 5 orang yang

berasal dari karyawan marketing.

Data dan Sumber Data

Sumber data sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data

skunder. Data primer merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

peneliti, sehingga seseorang terlebih dahulu mencarinya dari orang lain, sedangkan data

skunder merupakan data yang sudah ada sehingga peneliti tinggal mengolahnya (Sugiyono,

2009:137).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua sumber tersebut untuk memperoleh

data. Data primer diperoleh langsung dalam bentuk wawancara dengan responden dan

dokumentasi yang di dapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabanga Banda Aceh. Dan data

skunder diperoleh dari literatur dan studi pustaka serta beberapa jurnal dan skripsi penelitian

terdahulu yang dapat mendukung data utama tentang tingkat pemahaman karyawan bank

terhadap akad pembiayaan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Aceh.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan

memberikan beberapa pertanyaan kepada responden secara lisan (Zuriah, 2009:179). Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terbuka dan terstruktur guna untuk

memperoleh informasi lebih mendalam tentang responden. Adapun yang menjadi responden

dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh

pembiayaan KPR yaitu karyawan marketing.

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data, namun melalui

peninggalan tulisan, yang diperoleh dari arsip, buku, pendapat, dalil dan sebagainya yang

berhubungan dengan masalah penelitian (Zuriah, 2009: 191).



ISSN. 2656-6540

136

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh langsung dari hasil

wawancara dan dokumentasi di Bank Syariah Mandiri. Setelah pengumpulan data, tahap

selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu Reduksi data (data reduction), Penyajian data

(data display), dan Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Aceh

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk pembiyaan konsumen yang banyak

ditawarkan oleh bank di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan akan rumah

dengan sistem cicilan di masyarakat. Produk ini juga banyak ditawarkan oleh bank syariah di

Indonesia yang menginginkan produk tersebut dengan tujuan untuk menghindari sistem

bunga di bank konvensional. KPR yang ada di bank syariah tidak kalah bersaing dengan KPR

di bank konvensional, dimana KPR di bank syariah menawarkan margin yang sifatnya tetap

sampai akhir perjanjian. Salah satu bank yang menawarkan produk tersebut adalah Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh dengan akad murabahah. Akad murabahah yang

digunakan oleh Bank Syariah Mandiri adalah akad murabahah jenis pesanan yang bersifat

mengikat. Dalam hal ini bank akan menyediakan rumah apabila ada pesanan dari nasabah

selaku pembeli dan nasabah harus membeli rumah tersebut karena bersifat mengikat.

Selain akad murabahah, untuk memudahkan pihak bank merealisasikan akad tersebut

pada produk KPR maka dibuat akad wakalah sebagai sarana untuk memberi kuasa kepada

nasabah untuk membeli rumah yang dibutuhkan. Bank sebagai lembaga intermediasi yang

memiliki keterbatasan tentunya membutuhkan akad tersebut untuk membantu dalam

penyaluran pembiayaan KPR, dan ini diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip syariah

dan fatwa DNS-MUI yang berlaku.

Akad wakalah dapat diartikan sebagai perlindungan, pencukupan, tanggungan, atau

pendelegasian. Sedangkan menurut para ulama seperti Ulama Malikiyah, dan Ulama

Syafi‟iah mengartikan akad wakalah adalah tindakan atau ungkapan seseorang yang berupa

pendelegasian dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan apa yang dikuasakan



ISSN. 2656-6540

137

oleh pemberi kuasa (Huda, 2015:110). Dalam pelaksaan akad wakalah Bank Syariah Mandiri

harus memenuhi rukun dan syarat akad wakalah (Yusuf, 2011:131) yaitu:

1. Rukun akad wakalah

a. Muakil (orang yang memberi kuasa)

b. Wakil (orang yang menerima kuasa)

c. Taukil (objek yang dikuasakan)

d. Sighat (ijab qabul)

2. Syarat-syarat akad wakalah

a. Muakil dan wakil ialah orang yang dapat dipertanggung jawabkan

b. Muakil memiliki kuasa untuk dapat mengendalikan perkara yang diwakili

c. Wakil harus memberitahu dengan jelas apa yang akan diwakili dalam perjanjian

d. Wakil perlu menyebutkan nama yang memberikan kuasa kepadanya dalam

melakukan akad wakalah.

Istilah wakalah dalam akad murabahah untuk produk pembelian rumah disebut dengan

murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengan cara

wakalah. Jual beli yang dilakukan dengan sistem ini nasabah ditunjuk oleh bank sebagai

wakil bank untuk membeli rumah yang menjadi objek transaksi atas nama bank. Di sini akad

pertama yang dilakukan adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir, maka barang

yang menjadi milik bank dijual kepada nasabah dengan akad murabahah. Akad pertama dan

kedua harus dilakukan secara terpisah karena tidak boleh melakukan transaksi dalam dua

akad.

Akad murabahah bil wakalah sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah pasal 1 ayat 9 yaitu: “jika bank hendak mewakilkan kepada

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Berdasarkan penjelasan fatwa di atas

maka ditarik kesimpulan akad murabahah bil wakalah bisa dilakukan dengan syarat apabila

rumah yang dibeli oleh nasabah kepada supplier sudah menjadi milik bank sepenuhnya,

kemudian bank boleh malakukan akad murabahah dengan nasabah. Akad murabahah bil

wakalah memilki rukun dan syarat yang hampir sama dengan rukun dan syarat akad

murabahah. Bedanya dalam akad ini ada muakil, dan wakil.



ISSN. 2656-6540

138

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa informasi untuk

menjawab rumusan masalah yang peneliti lakukan. Informasi tersebut diperoleh dari

penjelasan responden yang menurut peneliti belum sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah

dan fatwa DSN-MUI. Beberapa penjelasan tersebut diantaranya:

1. Pelaksanaan akad murabahah dalam produk KPR Syariah: “bank membeli barang

yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan

bebas riba

Pelaksanaan akad murabahah dalam produk KPR Syariah yang sesuai dengan fatwa

DSN-MUI yaitu di sini bank (penjual) yang menyediakan rumah yang dibutuhkan oleh

nasabah. Pembelian rumah tersebut tidak harus dilakukan oleh bank secara aktif, namun bisa

juga secara pasif, dengan menunjuk nasabah untuk membeli rumah tersebut kepada supplier.

Akan tetapi, menurut penjelasan responden bahwa bank sama sekali tidak melakukan

pembelian rumah kepada supplier baik aktif maupun pasif, karena pada saat bank menunjuk

nasabah untuk membeli rumah sendiri kepada supplier, bank dan nasabah sudah terlebih

dahulu melakukan trankasi dengan akad murabahah sehingga nasabah yang membeli rumah

tersebut atas nama bank bukan untuk bank tetapi untuk nasabah sendiri dan dalam

pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan oleh bank dan nasabah tidak sah karena rumah

yang menjadi objek transaksi murabahah belum menjadi milik bank sehingga jual beli

tersebut merupakan jual beli tidak sah karena objek jual beli belum ada saat dilakukan

transaksi.

Penjelasan responden terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk KPR dapat

dilihat dengan jelas bahwa bank bertindak bukan untuk menyediakan rumah yang dibutuhkan

oleh nasabah tetapi bertindak sebagai penyedia dana seperti halnya dengan akad mudharabah

dan musyarakah.

2. Proses penyediaan barang: “bank boleh mewakilkan pembelian rumah kepada

nasabah atas nama bank. Akan tetapi, akad murabahah dilakukan setelah barang

secara prinsip menjadi milik bank

Dalam hal penyediaan barang, bank memiliki dua opsi yaitu menyediakan rumah

tersebut atau bank boleh meminta nasabah untuk membeli rumah sendiri atas nama bank.

Apabila bank menggunakan opsi kedua, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan

fatwa DSN-MUI yang berlaku yaitu melakukan transaksi jual beli dengan nasabah ketika

rumah tersebut sudah dimiliki oleh bank secara penuh.



ISSN. 2656-6540

139

Hal ini justru berbeda dengan penjelasan para responden yang menyebutkan bahwa

nasabah sendiri yang membeli rumah tersebut atas nama bank. Namun pelaksanaan

pembelian rumah tersebut dilakukan setelah bank dan nasabah menandatangani akad

murabahah. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa bank dengan nasabah melaksanakan akad

jual beli murabahah yang mana rumah yang menjadi objek transkasi belum ada sehingga

tidak sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

3. Ketentuan Uang Muka (‘Urbun): “dalam jual beli murabahah bank boleh meminta

nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan

Akad murabahah yang terdapat pada produk KPR di Bank Syariah Mandiri

memberlakukan adanya uang muka („urbun) kepada nasabah, akan tetapi ketentuan uang

muka tersebut tidak ada hubungannya dengan pihak bank. Nasabah sendiri yang

menyerahkan langsung kepada supplier. Untuk besarannya 30% dari harga rumah, artinya di

sini bank hanya membiayai 70% saja rumah yang diajukan oleh nasabah. Apabila di anaslisis,

bahwa yang melakukan pembelian rumah dengan pihak ketiga adalah nasabah. Sementara

bank hanya bertindak sebagai penyedia dana saja. Hal ini tidak sesuai degan prinsip jual beli

murabahah yang seharusnya, karena bank sebenarnya tidak menjaul barang namun

memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk dapat membeli

rumah tersebut kepada supplier.

Adapun ketentuan uang muka, sudah di atur dalam fatwa DSN-MUI No. 4 pasal 2 ayat

4-7. Yaitu: “Dalam jual beli murabahah pihak bank diperbolehkan meminta nasabah agar

menyediakan sejumlah uang muka saat awal pemesanan. Apabila nasabah tidak jadi membeli

rumah tersebut, maka uang muka yang menjadi biaya bank akan diambil oleh pihak bank.

Apabila jumlahnya kurang dan bank masih rugi, maka bank boleh meminta kembali kepada

nasabah. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka

(a) apabila nasabah setuju untuk tetap membeli rumah, nasabah tinggal membayar sisa harga.

(b) Jika batal, maka uang muka tersebut digunakan untuk menutupi kerugian pihak bank.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas jelas bahwa uang muka diserahkan kepada pihak bank

bukan kepada supplier untuk mengurangi jumlah piutang murabahah.

4. Ketentuan konversi akad (akad baru) dalam akad murabahah pada produk KPR

Syariah: “apabila bank mewakilkan pembelian rumah kepada nasabah, akad

pertama yang dilakukan adalah akad wakalah kedua akad murabahah



ISSN. 2656-6540

140

Bank Syariah Mandiri dalam menggunakan akad murabahah pada produk KPR,

menggunakan akad pendamping yaitu akad wakalah. Istilah akad wakalah dalam murabahah

disebut dengan akad murabahah bil wakalah. Adapun fungsi akad tersebut yaitu membantu

mempermudah pihak bank dan nasabah untuk membeli rumah yang menjadi objek transaksi.

Akan tetapi, berdasarkan penjelasan para responden, bahwa penggunaan akad wakalah

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 4 pasal 1 ayat 9.

Dalam penjelasannya, bahwa akad wakalah dilakukan setelah akad murabahah. Artinya

akad pertama yang dilakukan adalah akad murabahah kemudian akad wakalah. Seharusnya

ketentuannya yaitu akad pertama adalah akad wakalah, apabila barang sudah menjadi milik

bank akad tersebut selesai maka dibuat akad kedua yaitu akad murabahah. Maka dapat

disimpulkan bahwa karyawan Bank Syariah Mandiri masih sangat kurang dalam memahami

akad murabahah pada produk KPR.

Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Syariah Mandiri Terhadap Akad Pembiayaan

Produk KPR

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh langsung di Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Aceh, bahwa tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan produk

KPR bank syariah masih sangat kurang, dikarenakan karyawan tidak bisa menjelaskan akad

murabahah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Kurangnya tingkat

pemahaman karyawan tersebut disebabkan karena tidak ada satupun dari mereka berlatar

belakang pendidikan Ekonomi Islam. Selain itu, selama menjadi karyawan pembiyaan KPR

Bank Syariah Mandiri, mereka tidak pernah mengikuti pelatihan terkait akad produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan respoden, untuk menjadi karyawan Bank Syariah

Mandiri tidak ada standar yang mewajibkan bahwa yang menjadi karyawan harus dari

Sarjana Ekonomi Islam serta harus mengetahui prinsip-prinsip syariah. Untuk menjadi

karyawan Bank Syariah Mandiri dibolehkan dari jurusan mana saja yang terpenting para

karyawan memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja di bank syariah. Untuk pemahaman

bisa diasah pada saat karyawan sudah bekerja di bank syariah dengan memberikan

pendidikan dan pelatihan terkait bank syariah dan produk-produknya. Akan tetapi,

pemahaman yang diberikan hanya dasar-dasarnya saja dan sesuai bidang pekerjaannya

masing-masing.



ISSN. 2656-6540

141

Selain itu, rata-rata karyawan pembiayaan produk KPR Bank Syariah Mandiri

berjenjang pendidikan S1. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berlatar belakang pendidikan

Ekonomi Islam. Selain itu, tidak ada satupun diantara karyawan yang pernah mengikuti

pelatihan terkait bank syariah terutama akad pembiyaan produk KPR. Oleh karena itu,

pelaksanaan akad murabahah yang dijelaskan oleh karyawan tidak sesuai dengan prinsip

syariah. Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pemahaman karyawan

pembiayaan produk KPR Bank Syariah Mandiri tentang akad produk KPR melalui

pendidikan dan pelatihan, agar setiap transksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Akad produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Aceh bukan murni akad murabahah, dikarenakan dalam pengaplikasian akad murabahah

dalam produk KPR Bank Syariah Mandiri menggunakan akad wakalah untuk

mendelegasikan kepada nasabah membeli rumah yang dibutuhkan kepada suppiler. Akan

tetapi, dalam penggunaan akad wakalah tersebut dilakukan secara bersamaan dengan

akad murabahah. Adapun akad yang terlebih dahulu dilakukan adalah akad murabahah

kemudian akad wakalah.

2. Tingkat Pemahaman karyawan Bank Syariah Mandiri terhadap akad pembiayaan produk

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih sangat kurang, dikarenakan karyawan bank

menjelaskan akad murabahah tidak sesuai syariah dan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ketidak sesuaian tersebut terletak pada (a) Pelaksaan

akad murabahah, yang mana dalam pelaksanaan akad murabahah bank dan nasabah

melakukan transaksi jual beli pada saat rumah belum menjadi milik bank sepenuhnya.

(b) Penyediaan barang, bank mewakilkan kepada nasabah membeli rumah kepada

supplier atas nama bank. Akan tetapi akad murabahah dilakukan sebelum rumah secara

prinsip menjadi milik bank. (c) Ketentuan uang muka (‘urbun), uang muka tidak

diserahkan kepada bank untuk mengurangi jumlah piutang murabahah melainkan



ISSN. 2656-6540

142

diserahkan langsung kepada supplier. (d) Ketentuan akad wakalah dalam murabahah,

bank melakukan akad wakalah setelah akad murabahah.

3. Sebagian besar karyawan pembiayaan produk KPR Bank Syariah Mandiri berjenjang S1.

Akan tetapi, tidak ada satupun lulusan dari Ekonomi Islam, dan selama bekerja sebagai

karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh semua karyawan tidak pernah

mengikuti pelatihan sama sekali yang memang seharusnya dilaksanakan agar bisa

menambah pemahaman karyawan tetang akad-akad produk bank syariah.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini yaitu dalam hal pengumpulan data peneliti tidak

melakukan observasi lapangan karena pada saat penelitian berlangsung tidak ada nasabah

yang megajukan pembiayaan tersebut, sehingga peneliti tidak melihat langsung bagaimana

karyawan bank syariah menjelaskan kepada nasabah tentang akad produk KPR tersebut.

Saran

1. Kepada karyawan BSM pembiayaan produk KPR, untuk bisa meningkatkan lagi tingkat

pemahamanya tentang akad, terutama akad dalam produk KPR. Para karyawan bisa

mengikuti beberapa pelatihan yang bisa membantu dalam peningkatan pemahaman, agar

tidak terjadi kesalahan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. dan apabila melakukan

transaksi, ada baiknya melihat kembali fatwa DSN- MUI yang memang menjadi pedoman

LKS dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

2. Kepada DPS, supaya bisa mengawasi setiap transaksi yang dilakukan oleh setiap

karyawan, jika dirasa belum sesuai, ada baiknya DPS melakukan teguran dan mencoba

memberikan penjelasan yang lebih baik lagi kepada karyawan dan memberi pemahaman

yang lebih tinggi lagi agar tidak terjadi kesalahan dalam penerepan prinsip syariah.

3. Kepada Bank Syariah Mandiri supaya bisa membuat anak perusahaan yang memiliki

usaha dibidang properti rumah maupun produk lainnya sehingga apabila melakukan

transaksi dengan akad murabahah, pihak bank sudah mempunyai produk sendiri untuk

diperjual belikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap akad yang digunakan. Atau pihak

bank bisa bekerja sama dengan beberapa pihak developer yang bisa memenuhi kebutuhan

antara bank dan nasabah.



ISSN. 2656-6540

143

4. Kepada Akademisi, supaya berupaya melahirkan SDM perbankan syariah yang memiliki

tingkat pemahaman yang baik tentang akad dan prinsip-prinsip syariah yang siap pakai

dan siap bersaing di dunia perbankan.

5. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa meneliti dari aspek lain yang bisa melengkapi

kekurangan penelitian ini salah satunya tentang faktor-faktor penyebab rendahnya

pemahaman karyawan serta upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman

karyawan tersebut. Atau peneliti selanjutnya bisa meneliti bagaimana pengaruh

pemahaman karyawan terhadap kinerjanya dalam perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi‟I. 2001. Bank Syaria Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani

Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Darsono. 2017. Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia. Depok: PT

RajaGrafindo Persada

Departemen Perlindungan Konsumen OJK. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan: Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Djamil, Faturrahman. 2013. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga

Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan

dalam Murabahah

Hakim, Lukman. 2012. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga

Https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-

griya-bsm. Diakses 12 Maret 2018

Huda, Nurul. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta:

Kencana

Ismail. 2013. Perbankan Syariah [Edisi Pertama]. Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri

Karim, Adiwarman A. 2011. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali

Pers

. 2003. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan [Edisi Pertama]. Jakarta: IIT

Indonesia

Kasmir. 2004. Pemasaran Bank. Jakarta: Kencana

. 2002. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Mardani. 2012. Fqih Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana

https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-griya-bsm.%20Diakses%2012%20Maret%202018

https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-griya-bsm.%20Diakses%2012%20Maret%202018



ISSN. 2656-6540

144

Muhammad. 2002. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam.Jakarta: Salemba

Empat

Pandia, Frianto, dkk. 2005. Lembaga Keuangan. Jakarta: PT RINEKA CIPTA

Puwanto, Ngalim. 2013. Prnsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja

Rosdakaya

Republika. 2015. Perbankan Syariah Kekurangan SDM.

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/04/30/nnlvn3-perbankan-

syariah-kekurangan-sdm. Diakses 20 Desember 2018.

Rivai, Veithzal. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Serambinews.com. 2016. Problematika SDM Perbankan Syariah.

http://aceh.tribunnews.com/2016/05/18/problematika-sdm-perbankan-syariah.

Diakses 20 Desember 2018.

Sudaryono. 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudijono,Anas. 2013. PengantarEvaluasi Pendidikan. Jakata: PT RajaGrafindo Persada

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: CV

Alfabeta

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Melalui

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-

undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx. Diakses 12 Maret

2018

Wirdyaningsih dkk. 2005. Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana

Yaya, Rizal, dkk. 2016. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer.

Jakarta: Salemba Empat

Yusuf, Muhammad. 2011. Bisnis Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media

Zuriah, Nurul. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/04/30/nnlvn3-perbankan-syariah-kekurangan-sdm

https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/04/30/nnlvn3-perbankan-syariah-kekurangan-sdm

http://aceh.tribunnews.com/2016/05/18/problematika-sdm-perbankan-syariah

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx

https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx

analisis tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad …

Documents