analisis terhadap putusan pengadilan agama nomor …€¦ · an-nisaa’ ayat 11, 12, 176 dan...
TRANSCRIPT
i
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Pra TENTANG PEMBAGIAN WARISAN
TERHADAP AHLI WARIS PEREMPUAN
JURNAL ILMIAH
Oleh:
BAIQ TRIA ARINDA ERLYTA
NIM : D1A115045
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019
ii
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Pra TENTANG PEMBAGIAN WARISAN
TERHADAP AHLI WARIS PEREMPUAN
Oleh:
BAIQ TRIA ARINDA ERLYTA
NIM : D1A115045
Menyetujui,
Pembimbing Pertama,
H.ISRAFIL, SH.,M.hum
NIP.19570302 198603 1 033
iii
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 0038/Pdt.G/2018/PA.Pra TENTANG PEMBAGIAN WARISAN
TERHADAP AHLI WARIS PEREMPUAN
Baiq Tria Arinda Erlyta
D1A115045
Fakultas Hukum Universitas Mataram
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) konsep dan pengaturan
pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (2)
dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara warisan Nomor:
0038/Pdt.G/2018/PA.Pra. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, karena pembahasan penelitian ini membahas permasalahan yang
berkaitan dengan pembagian hukum waris. Simpulan dari penelitian ini adalah
Pengaturan Pembagian warisan Kompilasi Hukum Islam yaitu Janda
bagiannya:”Seorang Anak perempuan mendapat separuh bagian, bila dua orang,
mereka mendapat dua pertiga bagian, apabila anak perempuan dengan anak laki-
laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”.
Kata kunci : Pembagian warisan, Dasar Pertimbangan Hakim.
LEGAL ANALYSIS AGAINST THE RELIGIOUS COURT DECISION
NUMBER 0038/Pdt.G/2018/PA. Pra ON THE DISTRIBUTION
OF INHERITANCE TO DAUGHTER
Baiq Tria Arinda Erlyta
ABSTRACT
The purpose of this study is to find out: (1) the concept and rules on the
inheritance distribution according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and
Customary Law (2) the basis of judges' consideration in the Case Number:
0038/Pdt.G/2018/PA. The research used is normative legal research, because the
discussion of this study discusses issues relating to the distribution of inheritance.
This study discovers that according to the Compilation of Islamic Law, a daughter
is entitled to get half of inheritance, if they are two daughters, they are entitled to
get two thirds, and if a daughter is together with a son, then for the boy is twice
share of a daughter.
Keywords: Distribution of inheritance, Basic Considerations of Judges.
i
I. PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna yang
hidup dan berkembang dengan cara melangsungkan pernikahan untuk
mendapatkan keturunan. Setiap manusia yang hidup dan berkembang dapat
dipastikan mengalami suatu peristiwa yang dinamakan kematian. Pada saat
kematian itu terjadi, orang yang sudah mati secara otomatis meninggalkan
warisan berupa harta peninggalan kepada ahli waris. Perkara warisan yang
berkaitan dengan warisan sering menimbulkan permasalahan. Dimana
permasalah tersebut seharusnya menjadi ranah kehidupan keluarga yang
dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan pihak luar
ataupun pengadilan. Karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan
kekeluargaan ego dan kepentingan masing-masing pribadi.
Dalam literatur Indonesia kata kewarisan dengan awalan “ke” dan
akhiran “an” jelas menunjukan kata benda dan mempunyai makna yang
berhubungan dengan mewarisi, diwarisi dan diwariskan. Kata Kewarisan
berasal dari bahasa Arab yaitu warasa, menurut etimologi atau bahasa kata
warasa memiliki beberapa arti yaitu pertama: mengganti, kedua: memberi,
ketiga: mewarisi. Sedangkan secara terminology (istilah), hukum kewarisan
adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian
yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.1
1 Achmad Kuzani, Sistem Asabah (Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta
Tinggalan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 9
ii
Saat ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan
yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pertama, sistem Hukum
Kewarisan Islam yang terdiri atas berbagai macam aliran serta pemahamannya.
Kedua, sistem Hukum Adat yang beraneka ragam sistemnya. Ketiga, system
hukum kewarisan yang tertuang dalam BW atau KUHPerdata. Adapun
dasar hukum waris islam didalam Al-Qur’an yaitu terdapat dalam surat
An-nisaa’ ayat 11, 12, 176 dan beberapa surat lainnya. Untuk memudahkan
pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris dalam konteks pembagian
warisan, juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum
Waris.
Sedangkan sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang
tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masalah warisan
diatur dalam Buku II Tentang Benda, yang mengatur tentang hak dan
kewajiban ahli waris terhadap harta warisan. Fungsi dari pewarisan
adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda
antara orang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan.2
Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Hukum
waris sendiri adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat
undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang
terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya
dengan pihak ketiga. Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat
2 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Komplikasi Hukum Kewarisan Islam. Pustaka jaya,
Jakarta, 1995, hlm. 52
iii
penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu terciptanya
tatanan hukumnya. Yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan
dalam memutuskan suatu perkara, khususnya perkara Gugat Waris Nomor
0038/Pdt.G/2018/PA.Pra menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu
Bagi seorang anak perempuan mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan dan
bagian anak laki-laki adalah 2/3 bagian dari harta warisan. Berdasarkan AL-
Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 11, bagian warisan anak perempuan adalah
separuh bagian warisan laki-laki. Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 176 antara lain dirumuskan, bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan.
Oleh karena itu, dalam hal memeriksa perkara di Pengadilan
Agama, hakim dituntut lebih teliti dalam memutus perkara tersebut, demi
menegakkan nilai-nilai hukum dan keadilan. Untuk melakukan pengkajian
lebih mendalam, maka Penelitian ini adalah “Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Nomor 0038/ Pdt.G /2018/ PA.Pra Tentang
Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Perempuan” yaitu terkait
dengan masalah pengaturan konsep dalam pembagian warisan menurut Hukum
Adat terhadap ahli waris perempuan atas dasar pertimbangan hakim dalam
Putusan Perkara Gugat Waris. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep
dasar hukum ahli waris dalam meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai bagian dari ahli waris perempuan yang dimuat dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI).
iv
II. PEMBAHASAN
Tinjauan Tentang Konsep dan Pengaturan Pembagian Warisan
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat.
Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan atau
himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi
kompilasi hukum islam dari compilation (inggris) atau compilatie (belanda)
yang diambil dari kata compilare, artinya mengumpulkan bersama-sama,
seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah
ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai
terjemahan langsung.3
Sekumpulan materi Kompilasi Hukum Islam yang
tertulis Pasal demi Pasal, berjumlah 229 Pasal, terdiri atas kelompok materi
hukum yaitu Hukum Perkawinan (170 Pasal), Hukum Kewarisan termasuk
wasiatdan hibah (44 Pasal) dan Hukum Perwakafan (14 Pasal) ditambah satu
ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.
Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan
melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari
masa ke masa. Abdurrahman menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam
adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang
diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.
Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber
3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta,
2004, hlm. 10
v
yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan
itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.4
Adapun yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah
sebuah kitab yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-
garis Hukum Islam sejenis, yakni mengenai Hukum Perkawinan, Hukum
Kewarisan dan Hukum Perwakafan yang disusun secara sistematis. Namun ada
juga yang mendefinikan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah fikih dalam
bahasa undang-undang, sehingga susunannya seperti undang-undang yang
mencakup pada bab, pasal dan ayat yang berisi persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan ketiga hal tersebut yakni perkawinan, kewarisan dan
perwakafan. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum fara’id, jamak
dari kata farida, erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti
kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam buku II, Bab 1, Pasal 171
butir a Komplikasi Hukum Islam disebutkan pengertian hukum kewarisan.
Waris dalam Islam merupakan Syariat Islam yang sumbernya diambil
dari Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW, kemudian para ahli hukum islam,
khususnya para mujtahid dan fugoha (ahli fikih Islam) mentransformasikan
melalui berbagai formulasi waris sesuai dengan pendapatnya masing-masing.
Hukum Kewarisan Islam disebut juga hukum fara’id, jamak dari kata farida,
erat sekali hubungannya dengan kata fard yang berarti kewajiban yang harus
dilaksankan.
4 Abdurrahman, “Komplasi Hukum Islam di Indonesia”, Akademika Pressindo, Jakarta
1992 hlm. 11
vi
Menurut Zainuddin Ali mendefinisikan bahwa; Hukum waris Islam
adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal
dunia kepada ahli warisnya hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang
menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta
peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.5
Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada
masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda.
Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan
ahli waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan
masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut Matrilineal, golongan ahli
waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat
Jawa yang menganut system bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan
mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Harta warisan
menurut hukum adat adalah bukan semata-semata yang bernilai ekonomis
tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai
kehormatan adat dan yang bersifat magis religious, sehingga apabila ada
pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan
diteruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang tidak berwujud
benda.
Harta waris yang dalam istilah fara’id dinamakan tirkah (peninggalan)
yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang
atau materil lainnya yang dibenarkan oleh syariat islam untuk diwariskan
5 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 33
vii
kepada ahli warisnya. Sementara itu, menurut Pasal 171 c Kompilasi Hukum
Islam dijelaskan Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan
pemberian untuk kerabat. Semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang
yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap,
termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya
dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas
hutangnya ketika pewaris masih hidup. Selanjutnya mengenai pengertian ahli
waris, menurut pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli
waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Sedangkan menurut Dian Khairul Umam dalam bukunya Fikih
Mawaris dijelaskan bahwa Ahli waris adalah orang yang berhak menerima
harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan
kelurga, pernikahan, maupun memerdekaan hamba sahaya (wala’).6
Pertimbangan hakim dalam menyelesikan Perkara Putusan Nomor
0038/Pdt.G/2018/PA.Pra
Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan, Putusan Nomor:
0038/Pdt.G/2018/PA.Pra yang memeriksan dan mengadili perkara perdata
pada tingkat pertama telah menjauhkan putusan dalam perkara Mal waris
6 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.44
viii
antara Rinati alias Inaq Rianah binti amaq Rumasih (Pewaris) yang berumur
± 60 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Repok
Prine, Desa Beber Timur, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok
Tengah. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan pembagian warisan,
mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk
setiap yang berhak.
Semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali yakni dimana
dengan istri pertama dan kedua dari pernikahannya itu tidak dikaruniai anak,
dan istri ketiga dari pernikahannya tersebut dikaruniai satu orang anak tetapi
meninggal sewaktu masih kecil, sedangkan istri keempat dan kelima dari
pernikahannya tersebut dikaruniai masing-masing satu orang anak. Dari istri
keempatnya mendapatkan anak laki-laki (Tergugat 1) dan dari istri kelimanya
mendapatkan anak perempuan (Penggugat).
Sebagian tanah sengketa tersebut juga dikuasai oleh Tergugat 1
diatasnya telah dibangun rumah permanen tanpa persetujuan terlebih dahulu
dari penggugat. Sedangkan dari Pihak Tergugat mengajukan surat bukti
sebanyak 13 (tiga belas) jenis dan 2 (dua) orang saksi yaitu H.M. Yusuf bin
Amaq Adil dan Baharuddin bin Tassih adalah DITOLAK, kecuali mengenai
sil-silah keluarga Amaq Rumasih, surat keterangan kematian Amaq Rumasih,
Dalam perkara Gugat Warisan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor
0038/Pdt.G/2018/PA.Pra sudah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta
keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta alat bukti tertulis
yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa: Pertama, Fotocopy Kartu Tanda
ix
Penduduk nama Inaq Rinati Nomor 5202034107670148, tanggal 10 September
2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan
aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.1); Kedua, Fotocopy silsilah
keluarga Amaq Rumasih, tertanggal 5 April 2018, bukti tersebut dicocokkan
denganaslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.2); Ketiga, Fotocopy Surat
Keterangan Menikah, Nomor 10/Pm/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Perina, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
bermaterai cukup (P.3); Keempat, Fotocopy Surat Keterangan Kematian,
Nomor 23/Pm/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perina, bukti
tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.4);
Kelima, Fotocopy Surat Keterangan Tanah, Nomor:
057/KPPBB/SKT/Mtr/07/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB0 IPEDA Mataram); (P.5).
Keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta alat bukti
tertulis yang diajukan oleh Tergugat yaitu berupa: Pertama, Fotocopy
Sertifikat Nomor 454, tanggal 23 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (T.2); Kedua, Fotocopy Surat tanda
terima setoran (STTS) beserta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama
Aisah, tertanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (T.2);
Ketiga, Fotocopy Sertifikat Nomor 448, tanggal 23 Oktober 2008, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (T.3);
x
Keempat, Fotocopy Surat Tanda terima setoran (STTS) beserta SPPT Pajak
Bumi dan Bangunan atas nama Saraiah, tertanggal 17 Januari 2018 yang
dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah (T.4); Kelima, Fotocopy Sertifikat Nomor 455, tanggal 23
Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lombok
Tengah (T.5); Keenam, Fotocopy Surat Tanda terima setoran (STTS) beserta
SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Inaq Najariah, tertanggal 17
Januari 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (T.6); Ketujuh, Fotocopy Sertifikat
Nomor 239 tanggal 239 tanggal 29 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (T.7); Kedelapan; Fotokopy
Surat Tanda Terima Seteron (STTS) beserta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
atas nama Amaq Isah tertanggal 17 januari 2018 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah (T.8); Kesembilan, Fotocopy Surat Tanda Terima setoran (STTS)
beserta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abdul Majid tertanggal 17
januari 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah (T.9); Kesepuluh, Fotokopy Surat Tanda Terima
Setoran (STTS) beserta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Seruni,
tertanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan Oleh Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah (T.10); Kesebelas, Fotocopy
Sertifikat Nomor 449 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah (T.12); Keduabelas, Fotocopy Kwitansi
xi
Pembayaran, tanggal 19 April 1918 (T.12); Ketigabelas, Fotocopy Surat
Keterangan Hibah Nomor 4/P.II/1984, tertanggal 12 Mei 1984 (T.13); Oleh
karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak memiliki
urgensi dalam perkara ini, tentang kwitansi jual beli yang ditanda tangani
sendiri oleh Haji Muhammad Yusuf tanpa disertai saksi-saksi merupakan surat
biasa (hasil rekayasa), maka secara hukum tidak dapat menjadi bukti dalam
perkara ini, karena tidak memenuhi unsur formil maupun materil.
Berdasarkan isi putusan yang tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan
kalah dalam persidangan dan harus melaksanakan isi putusan tersebut, yaitu:
Obyek sengekta berupa tanah sawah seluas ± 68 are, terletak di Kesubakan
Orong Bonjeruk Dusun Prine, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
dan Tanah Kebun seluas ± 12 are, terletak di Dusun Prine, dulu Desa
Bonjeruk, sekarang menjadi Desa Prine, Kecamatan Jonggat Kabupaten
Lombok Tengah yang menetapkan harta peninggalan pewaris yang belum
dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris. Menetapkan
bagian masing-masing ahli waris Amaq Rumasih sebagai berikut: “Rinanti
alias Inaq Rianah (anak Perempuan) binti Amaq Rumasih, mendapat 1/3
bagian dari harta warisan; Jannah alias Amaq Aisah alias Haji Haerillah (anak
Laki-laki) bin Amaq Rumasih, mendapat 2/3 bagian dari harta warisan”.
Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berpekara
adalah pelaksanaan putusan. Apabila sudah ada putusan yang berkekuatan
hukum tetap, maka seluruh pihak baik penggugat maupun tergugat tidak
melaksanakan putusan tersebut, maka pihak yang menang dapat meminta
xii
kepada Pengadilan Negeri Selong untuk melaksanakan putusan secara paksa
(eksekusi). Jadi Analisis dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan
Agama Praya dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki
dan anak perempuan, untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan sebagai
berikut: dari perhitungannya dapat diketahui bahwa bagian anak perempuan
dan anak laki-laki dari luas tanah yang menjadi obyek tanah sengketa bagi
waris adalah: Bagian anak Perempuan (Penggugat) : Harta warisan
peninggalan Amaq Rumasih (ayah Penggugat) adalah Tanah sawah seluas ± 68
are, terletak di Kesubukan orong Bonjeruk, Desa Prine, Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah dan Tanah Kebun, luas ± 12 are, terletak di Desa
Prine, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Bagian Penggugat
(anak perempuan) adalah 1 (satu) bagian dari harta warisan (Pasal 176
Kompilasi Hukum Islam), maka Tanah sawah seluas ± 68 are ÷ 3 bagian =
22,67 are (1 bagian) dan Tanah kebun seluas ± 12 are ÷ 3 bagian = 4.0 are (1
bagian). Bagian anak laki-laki (Tergugat 1) : Harta warisan peninggalan Amaq
Rumasih (ayah Tergugat) adalah Tanah sawah seluas ± 68 are, terletak di
Kesubukan orong Bonjeruk, Desa Prine, Kecamatan Jonggat Kabupaten
Lombok Tengah dan Tanah Kebun, luas ± 12 are, terletak di Desa Prine,
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Bagian Tergugat 1 (anak laki-
laki) adalah 2 (dua) bagian dari harta warisan (Pasal 176 Kompilasi Hukum
Islam), maka Tanah sawah seluas ± 68 are ÷ 3 bagian = 45 are (2 bagian) dan
Tanah kebun seluas ± 12 are ÷ 3 bagian = 8 are (2 bagian).
xiii
III. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan mengenai pembagian ahli waris perempuan menurut
Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penyusun mengambil kesimpulan
sebagai berikut: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga
bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki,
maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan”.
Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan
ahli waris hanyalah anak laki-laki, dan juga berlaku di masyarakat Sasak dan
Bali. Berbeda dengan masyarakat di Sumatera Selatan yang menganut
Matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak saja anak laki-laki tetapi juga
anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral, baik anak
laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama.
Saran
Perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam pembagian warisan serta
masyarakat juga harus mengetahui pentingnya hukum kewarisan dan bagian
masing-masing ahli waris agar tidak terjadi konflik antara para ahli waris yang
disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor kesadaran hukum masyarakat
dan kurangnya penerangan atau penyuluhan yang diberikan kepada
masyarakat.
xiv
DAFTAR PUSTAKA
Buku.
Abdurrahman, “Komplasi Hukum Islam di Indonesia”, Akademika
Pressindo, Jakarta 1992
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika
Pressindo, Jakarta, 2004.
Achmad Kuzani, Sistem Asabah (Dasar Pemindahan Hak Milik Atas
Harta Tinggalan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Komplikasi Hukum Kewarisan Islam.
Jakarta : Pustaka jaya, 1995
Umam Khairul Dian, Fiqih Mawaris, Cv. Pusaka Setia, Bandung, 2006
Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam Lembaran Negara No.1