analisis situasi -...
TRANSCRIPT
ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA PALU
2014
ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU TAHUN 2014 ISBN : Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm Jumlah Halaman : 171 + xviii Naskah : Tim Penyusun Gambar Kulit : Tim Penyusun Diterbitkan Oleh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal Kota Palu Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
SAMBUTAN WALIKOTA PALU
Kita menyadari bahwa pembangunan manusia memiliki peranan
yang amat penting khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik
pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah, maka dibutuhkan suatu kajian analisis yang dapat memacu upaya peningkatan kinerja
pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Oleh
karenanya saya menyambut gembira dengan diterbitkannya buku “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014”.
Buku ini menyajikan data secara komprehensif keberhasilan
pembangunan, untuk itu saya minta agar semua unsur pelaksana dan
penanggung jawab pembangunan di Kota Palu agar mengadakan evaluasi sudah sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai serta
mencermati dimana letak kelemahan dan kekurangannya untuk selanjutnya mengadakan perbaikan dan penyempurnaan guna peningkatan
pada tahun yang akan datang.
Kepada Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kota Palu beserta
seluruh tim penyusun yang telah berhasil menerbitkan buku ini, saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan agar senantiasa meningkatkan
mutu dan keragaman data yang disajikan.
Terima kasih dan selamat bekerja, semoga Allah SWT senantiasa
menyertai kita semua.
Palu, September 2014
WALIKOTA PALU,
H. RUSDY MASTURA
KATA PENGANTAR
Buku “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu
Tahun 2014” merupakan bagian dari upaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Palu, untuk melihat
secara garis besar tentang kondisi pembangunan sumberdaya manusia dan
masalah kesejahteraan penduduk Kota Palu yang direpresentasikan ke
dalam suatu besaran Indeks Pembangunan Manusia.
Dalam publikasi ini disajikan informasi mengenai gambaran sumber
daya manusia yang terefleksi dari komponen Indeks Pembangunan
Manusia yang antara lain berupa angka melek huruf, rata-rata lama
sekolah, angka harapan hidup, kemampuan daya beli masyarakat dan
komponen lain di Kota Palu.
Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Tim
Penyusun dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi
ini. Kritik dan saran guna perbaikan penerbitan publikasi selanjutnya
sangat kami harapkan.
Palu, September 2014
KEPALA BAPPEDA DAN
PENANAMAN MODAL KOTA PALU,
Ir. DHARMA GUNAWAN M., M.Si
NIP. 19591125 198903 1 007
Daftar isi
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014 v
DAFTAR ISI
Halaman
SAMBUTAN ................................................................................................ iii
KATA PENGANTAR…...………………………………………….iv
DAFTAR ISI...…………………………………………....…………v
DAFTAR TABEL ……………………………….................……… vii
DAFTAR GAMBAR………………………………………............. viii ix
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang.....................................................................2
1.2. Tujuan penulisan.................................................................5
1.3. Sistematika...........................................................................5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pandangan Baru tentang Pembangunan Ekonomi.......8
2.2. Tiga Tujuan pembangunan.............................................10
2.3. Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Daerah…............................................................................11
2.4. Urgensi Situasi Pembangunan Manusia Untuk
Perencanaan Daerah ........................................................17
2.5. Fungsi dan Keterbatasan Pembangunan Manusia ....22 18
2.6. Penjelasan Teknis Pembangunan Manusia ................23
2.7. Konsep Definisi..............................................................30 25
2.8. Sumber Data....................................................................31 26
Daftar isi
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014 vi
BAB III. ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.1. Indikator Pembangunan Terpilih..................................33
3.1.1. Penduduk................................................................33
3.1.2. Ekonomi….............................................................35
3.2. Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia...........37
3.2.1. Indikator dan Indeks Harapan Hidup................39
3.2.2. Indikator dan Indeks Pendidikan…...................42
3.2.3. Indikator dan Indeks Daya Beli…......................46
3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia….......................48
BAB IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan........................................................................53
4.2. Implikasi Kebijakan..........................................................54
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................58
Daftar Tabel
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014 vi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Klasifikasi Komponen IPM ………………………… 25 Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang
Digunkan dalam perhitungan…………….… 26 Tabel 2.3. Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Rata-
rata Lama Sekolah (MYS)…………………………… 28 Tabel 3.1 Total PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten
Donggala Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012……………………. 36
Tabel 3.2. Indikator dan Indeks Harapan Hidup di Kabupaten
Donggala Tahun 2011-2012………................................. 41 Tabel .3.3. Indikator Melek Huruf dan Lama Sekolah di
Kabupaten DonggalaTahun 2011–2012……………. 43 Tabel .3.4. Indeks Melek Huruf, Lama Sekolah dan Pendidikan di
Kabupaten DonggalaTahun 2011–2012….................… 45 Tabel .3.5. Indikator dan Indeks Daya Beli di Kabupaten
Donggala Tahun 2011–2012…………..................…… 46 Tabel. 3.6 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di
Kabupaten Donggala 2011–2012………..............…… 50
Daftar Gambar
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014 vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 . Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur……………………………………………
33
Gambar 2 . Hubungan Antara Program Gizi dan Kesehatan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ………………... 42
Gambar 3 . Hubungan antara masukan dan keluaran dalam pembentukan kualitas manusia……………………... 51
2
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Penulisan
1.3 Sistematika
Pendahuluan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat
dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling
mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan
tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan
pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian
pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa
aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan
lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan
manusia secara keseluruhan?
Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah
menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran
pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai
ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh
karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran
standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau
Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat
indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah,
dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan
Pendahuluan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
4
dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan rata-rata
lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator
kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.
Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM
sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai
keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas
pilihan- pilihan (enlarging the choices of the people). Seperti diketahui,
beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi
pembagunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini
merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu
meningkatkan potensi daerah itu. Ditengah eskalasi persaingan global, tuntutan
terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi, jika tidak demikian maka
daerah tersebut akan kalah bersaing dengan daerah-daerah lain yang lebih maju.
Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada
pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat
perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia,
maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu
pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat
jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh
pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan
antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi
Pendahuluan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
5
belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan
sebagai Negara contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut,
sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang
timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan
kesehatan (UNDP , BPS, Bappenas, 2004)
Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isue
pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai
salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan
keuangan wilayah (fiscal gap). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah
penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan indeks kemahalan
konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat
mengejar ketertinggalan karena memperoleh alokasi dana yang berlebih.
Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi
pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.
Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian
pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini khususnya pada satu
dasawarsa terakhir. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-
masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan
IPM. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu
dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antar wilayah, khususnya
pada level kabupaten/kota.
Pendahuluan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
6
1.2. Tujuan Penulisan
Secara umum, publikasi ini untuk menyiapkan perangkat yang
digunakan agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih baik
dan terarah, sehingga mencapai sasaran sebagaimana ditentukan. Dengan
demikian kegiatan ini bertujuan: menyiapkan basis data, indikator dan indeks
yang memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan manusia guna
melengkapi data basis atau digunakan untuk mengungkap keberhasilan
pembangunan di Kota Palu.
Adanya pemahaman bersama pentingnya berbagai indikator dan
indeks pembangunan manusia (IPM) dan implikasinya terhadap kebijaksanaan
dan program pembangunan secara menyeluruh.
Memberikan masukan kepada para penentu kebijakan untuk
menyusun dan mengarahkan kegiatan pembangunan yang lebih tepat di masa
mendatang. Agar tujuan dari studi ini dapat dicapai secara optimal, maka hasil
yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
a. Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna
dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang
berjajar dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
b. Tersedianya IPM dan indikator yang relevan.
1.3. Sistematika Penulisan
Sebelum Bab inti, buku ini akan menguraikan latar belakang, tujuan
dan hasil yang diharapkan dari penulisan. Bab II menjelaskan mengenai
Pendahuluan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
7
tinjauan pustaka yang meliputi perubahan paradigma pembangunan, urgensi
indeks pembangunan manusia untuk perencanaan daerah, fungsi dan
keterbatasan IPM, pengertian, konsep definisi, penjelasan teknis komponen-
komponen dan cara perhitungan indeks masing-masing komponen, serta
sumber data.
Dalam Bab III berupa hasil kajian yang meliputi beberapa indikator
terpilih sebagai gambaran umum yang mendukung pembahasan inti,
kemudian disajikan hasil perhitungan indeks yaitu IPM, yang menggambarkan
perkembangan dan perbandingan situasi pembangunan manusia. Selanjutnya
Bab IV adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran implikasi kebijakan.
8
2.1 Pandangan Baru tentang Pembangunan Ekonomi
2.2 Tiga Tujuan Pembangunan 2.3 Paradigma Baru Perencanaan
Pembangunan Daerah 2.4 Urgensi Indeks Pembangunan
manusia Untuk Perencanaan Daerah
2.5 Fungsi dan Keterbatasan IPM 2.6 Penjelasan Teknis IPM 2.7 Konsep Definisi 2.8 Konsep Definisi 2.9 Sumber Data
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pandangan Baru Tentang Pembangunan Ekonomi
Kenyataan-kenyataan yang dialami berbagai daerah dan masyarakat
dalam rangkaian pembangunan ekonomi telah menggiring perkembangan
pemikiran tentang makna pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan
ekonomi yang senantiasa didengung-dengungkan selama ini termasuk di Kota
Palu, mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, secara
nyata hal ini ditegaskan dalam Trilogi Pembangunan. Tidak dapat dipungkiri
bahwa target laju pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dapat dicapai
secara cepat, namun sebaliknya cenderung mengesampingkan aspek taraf
hidup khalayak banyak. Fakta tersebut membuktikan sempitnya rumusan
pembangunan yang diterapkan selama ini. Selaras dengan rumusan tersebut,
dan fakta-fakta yang dihasilkan oleh kriteria ekonomi yang sempit mendorong
timbulnya kritik dan hujatan kalangan ekonomi serta para pembuat kebijakan
untuk merombak kriteria pembangunan yang didominasi oleh pendapatan
semata. Secara ringkas, pembangunan ekonomi dirumuskan kembali menjadi
pengertian untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, ketimpangan,
dan pengangguran didalam konteks suatu pertumbuhan ekonomi.
Dudley Serr menegaskan bahwa pertanyaan yang patut dilontarkan
tentang pembangunan adalah; Apa yang telah dan sedang terjadi dengan
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
10
kemiskinan?, Apa yang telah dan sedang terjadi dengan pengangguran?, Apa
yang telah dan sedang terjadi dengan ketimpangan? Manakala telah terjadi
penurunan dalam ketiga hal tersebut diatas dari tingkat yang tinggi tak perlu
diragukan lagi bahwa periode tersebut merupakan periode pembangunan.
Jika satu atau dua dari masalah pokok tadi perkembangannya semakin
memburuk, apalagi jika terjadi pada ketiga-tiganya, maka akan sangat aneh
untuk menyebutkan sebagai hasil pembangunan, bahkan jika pendapatan
perkapitanya dapat dilipat gandakan itulah output pembangunan. Penegasan
Serr tersebut mengandung makna bahwa pembangunan mengandung
indikator-indikator yang cukup luas dan harus menjadi satu kesatuan analisis.
Sekalipun pendapatan perkapita dapat dilipat gandakan namun jika tidak
disertai oleh aspek riil kesejahteraan, maka hal ini tidaklah urgen sebagai hasil
dari pembangunan.
Denis Goullf menegaskan bahwa pembangunan itu harus dipandang
sebagai proses berdimensi ragam yang diliputi perubahan struktur, sikap,
kelembagaan yang sama halnya dengan pacuan pertumbuhan ekonomi,
pengurangan ketimpangan, dan pemusnahan kemiskinan mutlak.
Pembangunan harus menunjukkan skala perubahan secara keseluruhan dari
kondisi hidup yang secara umum dianggap tidak memuaskan dan mengarah
pada kondisi hidup secara material, spiritual yang lebih baik.
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
11
2.2. Tiga Tujuan Pembangunan
Bertolak dari pandangan baru tentang pembangunan tersebut, dapat
kembali ditegaskan bahwa pembangunan merupakan kenyataan fisik dari
suatu tingkat pemikiran dimana suatu masyarakat lewat beberapa gabungan
proses ekonomi, sosial dan kelembangaan, telah mendapatkan peralatan
untuk memperoleh suatu kehidupan yang lebih baik. Apapun unsur-unsur
khusus dari kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan dari setiap
masyarakat paling tidak harus mengandung tiga tujuan:
1. Untuk meningkatkan tersedianya dan memperluas penyebaran barang
kebutuhan pokok seperti makanan, tempat bernaung, kesehatan dan
perlindungan bagi semua anggota masyarakat.
2. Untuk meningkatkan taraf hidup, meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan
yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai budaya dan
nilai manusiawi disamping pendapatan yang lebih tinggi.
3. Memperluas ragam pilihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan
memerdekakan dari perbudakan dan ketergantungan, tidak saja dalam
hubungannya dengan sesama masyarakat juga dari kebodohan.
2.3. Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Daerah
Eksistensi kelembagaan dalam proses perencanaan pembangunan
sangat menentukan signifikansi antara rencana dan hasil-hasil pembangunan
yang dicapai baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
12
panjang. Eksistensi kelembagaan ini baik secara terpadu maupun secara
parsial dituntut untuk mampu menjangkau segenap aspek sumberdaya,
problema, dan sasaran yang hendak dicapai dari proses perencanaan itu
sendiri.
Apabila kita kembali menoleh pada makna dan fungsi perencanaan
yakni suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan
(termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas, untuk mencapai tujuan-
tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.
Bertolak dari makna dan fungsi perencanaan tersebut dapatlah ditarik
beberapa inti pokok yang sangat mendasar:
1. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan sumber-sumber
pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumberdaya ekonomi
dan sumberdaya lainnya.
2. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan serta sasaran rencana dengan
melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-
alternatif yang terbaik.
4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha
kongkrit.
5. Jangka waktu pencapaian tujuan.
Bertolak dari makna, fungsi dan inti pokok yang mendasar tersebut
pada hakekatnya lembaga perencana pembangunan harus menguasai dan
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
13
memahami secara mendalam wilayah perencanaan yang menjadi
wewenangnya. Dengan demikian terdapat sinkronisasi antara proses
perencanaan dan sasaran-sasaran baik prioritas dan sasaran tambahan yang
hendak dicapai, selaras dengan hal tersebut dapat dicapai apa yang disebut
dengan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan.
Mekanisme perencanaan di Indonesia, hingga akhir PJP I masih
menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
sebagai lembaga penentu. Disisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai unit perencana (Planning Cells) yang justru lebih menguasai
dan memahami problematika dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan di
daerah hanya ditempatkan sebagai konsideran atau pendukung bagi Bappenas
dalam menetapkan skala prioritas nasional. Bertolak dari interaksi
kelembagaan antara Bappenas dan lembaga terkait lainnya serta konsideran
tersebut ditetapkan rencana pembangunan secara nasional. Pertanyaan yang
senantiasa muncul adalah bagaimana keselarasan perencanaan nasional
dengan perencanaan daerah dengan pola terpusat tersebut.
Kenyataan yang senantiasa muncul adalah terjadinya perbedaan visi
perencanaan daerah dan realisasi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) senantiasa berupaya menyuarakan aspirasi dan kebutuhan
pembangunan daerah sesuai dengan indikator-indikator daerahnya, namun
tidak selamanya sejalan dengan Visi Bappenas dan sebagai konsideran,
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
14
Bappeda cenderung lebih mengacu pada ketentuan-ketentuan Bappenas.
Dengan kondisi demikian semakin terpola perencanaan yang bersifat Top-
Down bukan pola Bottom-Up.
Bintoro Tjakroamidjoyo, menegaskan bahwa perencanaan
pembangunan sebenarnya merupakan proses politik yang mencakup
penjabaran teknik analisa ekonomi dan kekuatan konsensus pembangunan,
penentuan keputusan dan penentuan tindakan yang merupakan inti proses
politik. Sebagaimana diketahui sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat
sentralisasi merupakan lembaga-lembaga pemerintah pusat sebagai acuan
kebijaksanaan pembangunan daerah. Namun sejak didengungkannya kembali
azas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka pemerintah
daerah semakin diarahkan pada kondisi daerah otonom sehingga rentang
kendali pembangunan lebih pendek. Dengan demikian daerah semakin
berwewenang dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya
sendiri dan semakin terlepas dari intervensi pemerintah pusat.
Dalam menyahuti orientasi sistem pemerintahan yang mengacu pada
otonomi daerah tersebut, perangkat pemerintah daerah harus dipersiapkan
sedini mungkin untuk mampu mengemban tugas dan kewajiban dalam proses
pembangunan daerah. Pada hakekatnya penyerahan urusan pemerintahan
kepada pemerintah daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang – Undang
Otonomi Daerah bukan sekedar hak tetapi lebih bernuansa sebagai kewajiban.
Dengan dituangkannya sistem pemeritahan yang berazaskan desentralisasi
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
15
tersebut, pemerintah daerah semakin berperan dalam menentukan proses
pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut Bappeda menjadi lembaga
pemerintah daerah yang berfungsi untuk menuangkan, merencanakan, dan
menerapkan langkah-langkah pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi
sumber daya, problema, kebutuhan dan sasaran yang dikehendaki masyarakat
di daerah.
Kesiapan perangkat pemerintah daerah bukanlah semata-mata dalam
aspek sarana dan prasarana, aparatur maupun strukturnya, tetapi lebih
mendasar lagi adalah pendalaman tentang potensi ekonomi dan kondisi
kemasyarakatan secara meyeluruh yang selanjutnya menjadi dasar kebijakan
terutama dalam penerapan perencanaan pembangunan daerah.
Selaras dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan
daerah tersebut, orientasi pemberdayaan masyarakat juga mengalami
perubahan dari pemberdayaan masyarakat minoritas yakni segelintir
masyarakat kaya ke arah pemberdayaan masyarakat kebanyakan yakni
masyarakat miskin. Pada hakekatnya orientasi pembangunan masyarakat
miskin tidak asing lagi bagi pembangunan daerah. Program pembangunan
pedesaan sejak dicanangkannya, seperti Gerbosbangdes dan Gemabangdes
mencerminkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah di Kota Palu
terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang lebih terkonsentrasi di
pedesaan. Dengan pengejawatahan orientasi pembangunan nasional yang
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
16
lebih desentralisasi dan menekankan kembali aspek pemerataan
kesejahteraan semakin mendukung pola pembangunan daerah.
Pertanyaan lain yang muncul disekitar perencanaan pembangunan
daerah adalah apa dan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan di
masa akan datang. Selaras dengan pertanyaan tersebut, indikator-indikator
apa yang seharusnya digunakan untuk dapat dijadikan dasar perencanaan
pembangunan daerah dan dapat sekaligus mencerminkan kondisi riil
masyarakat Kota Palu.
Seperti dikemukakan Bintoro Tjakroamidjoyo bahwa penentuan
indikator dan data-data statistik sangat menentukan mutu perencanaan.
Seringkali perencanaan tidak dapat dilakukan secara baik oleh karena
kurangnya data atau lemahnya indikator-indikator yang digunakan dalam
proses perencanaan pembangunan.
Sesungguhnya diakui bahwa ketersediaan data statistik dan hasil-hasil
penelitian selama ini telah banyak mendukung proses perencanaan
pembangunan daerah di Kota Palu. Data-data statistik masih menitikberatkan
pada perhitungan pendapatan, produksi, tabungan, jumlah penduduk,
inventasi dan prediksi umum lainnya. Padahal dalam proses perencanaan
pembangunan meliputi berbagai variabel ekonomi, sosial dan budaya yang
seharusnya lebih terinci mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dapatlah
dikatakan data-data yang kita miliki masih lebih bersifat global dan apabila
data global tersebut digunakan sebagai data dasar (data base) dalam
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
17
perencanaan dapat menimbulkan hasil-hasil yang kurang menyentuh
problema yang dihadapi masyarakat. Olehnya pendekatan dan indikator/data
statistik harus disiapkan lebih rinci untuk mencapai perencanaan yang optimal.
Sajogyo juga mengungkapkan tentang data statistik yang kita miliki
saat ini hanya merupakan daftar panjang tentang “Apa yang sudah dikerjakan
oleh sekian banyak program sehingga bersifat serba input?. Yang kadangkala
tidak disertai oleh output khususnya mengenai nasib orang, rumah tangga dan
kelompok sasaran program. Padahal kondisi kongkrit masyarakat lebih dapat
diungkapkan melalui penyajian output khusus tersebut dan kondisi kongkrit
masyarakat tersebut dapat diungkapkan dengan indikator atau indeks
pembangunan manusia.
2.4. Urgensi Situasi Pembangunan Manusia Untuk Perencanaan
Daerah
Pada hakekatnya, manusia secara individual dan masyarakat secara
kolektif merupakan sasaran dari proses pembangunan. Dengan kata lain,
pembangunan dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat dari
kondisi sebelumnya. Dan untuk menciptakan perbaikan mutu hidup tersebut,
berawal dari konsep perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan,
dan evaluasi.
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
18
Pembangunan manusia dalam konteks perencanaan pembangunan
bukanlah dalam konsep yang sempit atau bagi sekelompok orang atau
masyarakat tertentu, tetapi mencakup segenap lapisan masyarakat. Olehnya
konsep pembangunan manusia lebih mengarah pada aspek pemerataan dalam
pemenuhan segenap kebutuhan hidup.
Konsep jalur pemerataan yang diterapkan sejak pelita III dan
dikaitkan dengan kepentingan masyarakat banyak yang dituntut hingga saat
ini masih cukup penting untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana dituangkan dalam
konsep delapan jalur pemerataan mengandung unsur-unsur peluang
berusaha, peluang bekerja yang menghasilkan jalur ketiga yakni kecukupan
tingkat penghasilan. Jalur tingkat penghasilan ini pula membuka peluang
kecukupan pangan, sandang, dan kesehatan. Tiga jalur lainnya yang
mencakup partisipasi masyarakat mulai dari peluang berusaha, bekerja sampai
mengenyam hasilnya seperti pemerataan pembangunan antar daerah dan
pelayanan hukum dalam berusaha, bekerja dan memperoleh nafkah yang
layak merupakan cakupan lima jalur pemerataan.
Bertolak dari konsep jalur pemerataan tersebut (meskipun kenyataan
belum dapat diaktualisasikan hingga saat ini) dapatlah terungkap bahwa
delapan jalur pemerataan sudah merupakan ramuan indikator sosial ekonomi
(kesejahteraan rakyat). Meskipun demikian, penyajian indikator ini masih
dilakukan dalam seri terpisah, padahal sesungguhnya indikator tersebut masih
dapat disajikan secara lengkap dalam satu set indeks pembangunan manusia
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
19
atau dengan kata lain dapat dipadukan menjadi indikator majemuk (komposit)
atau indeks yang menyatukan beberapa indikator.
Salah satu contoh indikator majemuk tersebut adalah Physical Quality
of Life Index (PQLI) atau indeks mutu hidup. Indeks Mutu Hidup (IMH) justru
lebih efektif dan efisien dalam menyajikan kondisi kongkrit masyarakat baik
dari aspek pemerataan ekonomi maupun aspek pemeratan manfaat sosial
yang dicerminkan oleh tiga indikator yaitu angka kematian bayi, angka
harapan hidup, dan tingkat melek huruf.
Namun demikian, pengkajian terhadap situasi pembangunan manusia
terus dikembangkan dengan munculnya paradigma baru yang diukur dengan
penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Jika
Indeks Mutu Hidup (IMH) mengunakan tiga indikator yaitu kematian bayi,
harapan hidup diwaktu lahir dan melek huruf maka Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) mengunakan indikator-indikator yang lebih luas yaitu:
1. Usia hidup (Longevity) yang diukur dengan angka harapan hidup
2. Pengetahuan (Knowledge) yang diukur dengan kombinasi antara melek
huruf dan tingkat partisipasi sekolah (dasar, menengah dan tinggi).
3. Standar hidup layak (Decent Living) yang diukur dengan GDP riil perkapita.
Bertolak dari esensi Indeks Pembangunan Manusia tersebut nyatalah
bahwa paradigma pembangunan manusia semakin meninggalkan paradigma
pembangunan yang lama. Sebagaimana ditegaskan oleh UNDP bahwa
pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
20
pilihan bagi penduduk. Dalam hal ini penduduk ditetapkan sebagai tujuan akhir
(the ultimate end) dari pembangunan yang merupakan sarana (prinscipal
means) untuk mencapai tujuan. Paradigma Pembangunan Manusia
mengandung 4 (empat) komponen pokok yakni :
1. Produktivitas (productivity) dimana penduduk harus dimampukan untuk
meningkatkan produktivitas
2. Kemerataan (equity) dimana penduduk harus memiliki akses terhadap
peluang yang sama, hambatan bagi peluang ekonomi dan politik harus
dihapus sehingga keseluruhan masyarakat dapat berpartisipasi, dan
mengambil manfaat dari peluang – peluang tersebut.
3. Kesinambungan (sustainability) dimana akses terhadap peluang harus
dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga untuk
generasi mendatang. Semua sumberdaya fisik, manusia dan lingkungan
harus selalu diperbarui (replenished).
4. Pemberdayaan (empowerment) dimana pembangunan harus dilakukan
oleh masyakarat. Masyarakat harus berpartisipasi dan mengambil manfaat
dari proses pembangunan.
Selaras dengan pergeseran paradigma ukuran keberhasilan
pembangunan yang semakin diarahkan kepada kondisi konkret manusia, maka
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki fungsi yang strategis. Esensi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengandung beberapa hal pokok:
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
21
1. Indeks Pembangunan Manusia mengandung diskripsi mengenai potensi,
peluang, tantangan, kendala pembangunan manusia yang bersifat
situasional, sesuai dengan kondisi daerah, lebih manusiawi dan
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (People Empowerment).
2. Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan acuan penajaman prioritas
pembangunan. Artinya, perubahan pola penganggaran pembangunan
yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke
pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian
kegiatan pembangunan diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas
anggaran.
3. Indeks Pembangunan Manusia menjadi kerangka acuan pada penyusunan
dokumen Pola Dasar dan Repetada, sehingga dokumen perencanaan
pembangunan mengandung visi, misi strategi dan tujuan pembangunan
manusia yang konkrit.
4. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah, dapat
mengungkapkan potensi, peluang, tantangan, dan kendala berdasarkan
lokal situasional dan sarat dengan muatan pembangunan lokal. Bertolak
dari hal tersebut dapat diletakkan kebijakan-kebijakan penting dalam
pelaksanaan pembangunan daerah saat ini dan dimasa datang.
5. Sebagai ukuran komposit (menyeluruh) tunggal, nilai indeks
pembangunan manusia mengartikan status pembangunan manusia di
suatu daerah yang kemudian difungsikan sebagai patokan dasar
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
22
perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran
kemajuan setelah suatu periode dan jika dibandingkan antar daerah untuk
memberikan gambaran tentang posisi suatu daerah relative terhadap
daerah lain.
Dari kelima inti pokok yang terkandung dalam indeks pembangunan
manusia, secara nyata telah meramu suatu mekanisme pembangunan secara
global yang bukan hanya menyangkut aspek input dan output, tetapi juga
menyangkut aspek-aspek kelembagaan dan faktor eksternal secara terkait. Hal
ini dilihat dalam bagan proses pembangunan manusia dan pertumbuhan
ekonomi.
2.5. Fungsi dan Keterbatasan IPM
Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan
mampu mencerminkan situasi pembangunan manusia sehingga dapat
dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM
adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH),
yaitu suatu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen : (1) angka
kematian bayi (IMR), (2) angka harapan hidup umur satu tahun (el), dan (3)
angka melek huruf (lit). Salah satu kritik mendasar terhadap IMH, bahwa dua
komponen utama kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti pembuktian
kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili salah satu saja.
Kelemahan inilah yang melatarbelakangi dikembangkannya indikator IPM.
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
23
Sebetulnya IPM juga masih mempunyai kelemahan sebagaimana
terkandung pada IMH, yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data
kelemahannya terletak pada kenyataan bahwa konsep/definisi dan kualitas
data yang digunakan antar negara sangat beragam sehingga yang bersifat
umum dari satu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara
individual. Atau dengan kata lain, IPM suatu wilayah (provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), tidak banyak mempunyai
makna apabila tidak dibandingkan dengan IPM wilayah lainnya.
Dibalik kelemahan sebagaimana di uraikan di atas, fungsi IPM sebagai
alat advocacy diakui secara luas. Statistik Intitute for Asia and The Pasific
(SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM “yang
cocok” untuk perbandingan antara wilayah dalam suatu negara. Rekomendasi
SIAP tersebut cukup realistis karena konsep/definisi system perstatistikan
dalam suatu negara pada umumnya seragam sehingga kualitas data yang
dihasilkan tidak berbeda. Dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya, IPM tidak mencakup aspek pembangunan moral dan penanaman
budi luhur ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek penting
dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Namun demikian, sebagai suatu upaya dalam memberikan
pengukuran tunggal dan sederhana dari pembangunan, indeks ini cukup
memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan
kebijaksanaan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia,
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
24
khususnya upaya pemberdayaan melalui pengentasan kemiskinan pasca
otonomi daerah, peningkatan kualitas SDM dan partisipasi penduduk dalam
pembangunan manusia.
2.6. Penjelasan Teknis Komponen Situasi Pembangunan Manusia
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata
sederhana dari indeks harapan hidup (eo), indeks pendidikan (melek huruf dan
rata-rata lama sekolah),dan indeks standar hidup layak, yang dirumuskan
sebagai berikut :
IPM = X(1) + X(2) + X(3)]………………………………………(1)
Dimana:
X (1) : Indeks harapan hidup
X (2) : Indeks pendidikan= 2/3(indeks melek huruf)+1/3(indeks rata-rata
lama sekolah).
X (3) : Indeks standar hidup layak.
Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah
antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks
tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudahkan
penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP , 1996).
Menurut UNDP, IPM diklasifikasikan dalam 4 (empat) klasifikasi,
yaitu :
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
25
1. IPM < 50, artinya terbelakang (kesejahteraan rendah);
2. IPM antara 50 – 65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah;
3. IPM antara 65 – 80, artinya kesejahteraan menengah ke atas;
4. IPM di atas 80 berarti kesejahteraan tinggi.
Tabel 2.1
Klasifikasi Komponen IPM
Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan
perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan
selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan.
Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :
Indeks X(i) = X(i) – X(i) min / X(i) Maks – X (i) min ………………..(2)
Dimana:
X (i) : Indikator ke-i (i=1,2,3)
X (i) maks : Nilai maksimum X (i)
X (i) min : Nilai Minimum X (i)
Klasifikasi Indeks
Pendidikan
Indeks
Kesehatan
Indeks
Daya Beli
Tinggi 78,10 - 86,98 69,70 - 74,40 52,37 - 53,77
Sedang 69,21 - 78,09 64,99 - 69,69 50,96 - 52,36
Rendah 60,32 - 69,20 60,28 - 64,98 49,55 - 50,95
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
26
Tabel 2.2.
Nilai Maksimum Dan Minimum Komponen IPM Yang digunakan dalam perhitungan
Indikator Komponen IPM [=X(i)]
Nilai
Catatan Maksi-
mum
Mini-
mum (1) (2) (3) (4)
Angka Harapan Hidup 85 25 Standar UNDP
Angka Melek Huruf 100 0 Standar UNDP
Rata-Rata lama Sekolah 15 0 Standar UNDP
Konsumsi Per Kapita Yang Disesuaikan
732.720 300.000 (1996)
360.000 (1999, 2002)
648.200
(2013)
UNDP menggunakan PDB
Per Kapita riil yang
disesuaikan (dalam penghitungan ini menggunakan pengeluran per kapita Susenas). Pada tahun 2013, nilai minimum
tersebut disesuaikan
menjadi Rp 648.200.
Penyesuaian ini
dilakukan karena krisis ekonomi yang
menyebabkan menurunnya daya
beli masyarakat
yang terlihat dari penurunan upah
riil. Keterangan : Semua Nilai minimum dan maksimum diambil dari (Petunjuk
Penyusunan, Laporan Pembangunan Manusia per Provinsi, DIRJEN BANGDA 1998)
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
27
∑fi*Si
∑ fi
Seperti dalam rekomendasi UNDP, telah muncul berbagai kritik dan masukan
berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, sampai saat ini masih
digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (longevity)
yang diwakili dengan usia harapan hidup (life expectancy at Age 0; e0),
komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator
yaitu angka melek huruf (Literacy rate/Lit) dan rata-rata lama sekolah (Mean
Years of Scooling/MYS) dan indikator hidup layak (decant living) atau
kemakmuran yang dimiliki dengan proxi pendapatan (konsumsi riil perkapita
yang disesuaikan).
b. Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan
data Susenas Kor, dalam tulisan ini menggunakan penduduk 15 tahun ke atas.
Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan
menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan metode
tidak langsung. Langkah Pertama dilakukan dengan memberikan bobot
variabel “pendidikan yang ditamatkan“ pada jenjang pendidikan seperti
disajikan pada Tabel 2.3. Langkah selanjutnya menghitung rata-rata
tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya. Secara sederhana prosedur
perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
MYS =
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
28
Dimana:
MYS : Rata-rata lama sekolah (dalam tahun)
fi : Frekuensi (Jumlah) penduduk yang berumur 10 tahun ke atas untuk jenjang pendidikan
Si : Skor masing-masing jenjang pendidikan i; dan
i : jenjang pendidikan ( i =1,2, ………,7 )
Tabel 2.3.
Jenjang Pendidikan Dan Skor Yang Digunakan Untuk Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)
Jenjang Pendidikan
Yang Diamatkan Tahun Konversi
(1) (2)
Tidak Pernah Sekolah 0
Sekolah Dasar 6
SLTP 9
SLTA/SMU 12
Diploma I 13
Diploma II 14
Akademi/Dipmloma III 15
Diploma IV/Sarjana 16
Magister (S2 18
Doktor (S3) 21
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
29
c. Purchasing Power Parity (PPP)
Komponen standar hidup layak atau dikenal juga sebagai Purchasing
Power Parity (PPP) yang digunakan dalam publikasi ini adalah konsumsi riil
perkapita yang telah disesuaikan (adjusted real ekspenditure per capita), tidak
seperti yang digunakan oleh UNDP. Hal ini dapat ditempuh karena tersedia
indikator lain yang lebih baik untuk perbandingan antara kabupaten/kota.
Berbeda dengan laporan IPM 1996 BPS (Jakarta) yang telah menggunakan
komponen yang lebih baik yaitu dengan menggunakan konsumsi riil perkapita
dari hasil Susenas Modul Konsumsi yang disesuaikan dengan indeks PPP.
Dengan menggunakan konsumsi riil perkapita, diharapkan dapat
merefleksikan daerah berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing.
Formula Atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan rata-rata
konsumsi riil yang dianggap sebagai kemampuan daya beli (C), secara
matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :
C(I) = Ci Jika Ci < Z
= Z + 2(Ci-Z) (1/2) Jika Z < Ci < 2Z
= Z + 2(Z) (1/2) + 3(Ci-2Z)(1/3) Jika 2Z < Ci < 3 Z
= Z + 2(Z) (1/2) + 3(Z)(1/3) + 4(Ci-33Z)(1/4) Jika 3Z < Ci < 4Z
Dimana :
Ci = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita
Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 549.500 per kapita pertahun.
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
30
2.7. Konsep Definisi
Beberapa konsep yang sering dipakai dalam analisis ini adalah:
Tidak/belum pernah bersekolah adalah mereka yang tidak pernah atau
belum pernah terdaftar dan belum aktif mengikuti pendidikan di suatu
jenjang pendidikan.
Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti
pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.
Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif
mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, tetapi pada saat
pencacahan yang bersangkutan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif
mengikuti pendidikan. Termasuk bagi mereka yang terdaftar dan aktif
mengikuti kejar paket A1 - A100.
Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud
memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam
dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus
dilakukan berturut-turut dan tidak boleh terputus.
Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak
pada referensi waktu seminggu yang lalu (curently) dan bukan biasanya
(usually)
Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup seseorang ketika lahir.
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal
yang dijalani penduduk berusia 15 tahun ke atas.
Tinjauan Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
31
Melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun
huruf lainnya.
2.8. Sumber Data
Sumber data yang digunakan bersumber dari data Badan Pusat
Statistik (BPS) terutama data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sementara sebagai penunjang digunakan
data proyeksi penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data Susenas
digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Angka Melek
Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), sementara Angka Harapan
Hidup (eO) dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data
proyeksi penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau PPP (Purchasing Power
Parity) dihitung menggunakan data Susenas untuk mendapatkan pengeluaran
per kapita.
32
3.1 Indikator Pembangunan Terpilih 3.2 Evaluasi Pembangunan Manusia
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
33
BAB III
ANALISIS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.1. Indikator Pembangunan Terpilih
3.1.1. Penduduk
Kependudukan merupakan salah satu aspek yang memerlukan
perhatian dalam proses pembangunan, seperti jumlah, komposisi, dan
distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat merupakan modal
pembangunan jika kualitasnya baik, sedangkan jika kualitasnya kurang baik
dapat berakibat pada beban pembangunan. Demikian pula jika komposisi dan
distribusinya tidak seimbang dan merata.
Penduduk yang didominasi oleh kelompok muda usia mengakibatkan
besarnya kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Daerah yang proporsi
kaum muda usianya cukup besar berarti proporsi penduduk usia produktifnya
relatif kecil yang secara ekonomis berpengaruh pada pendapatan yang
dihasilkan. Penduduk yang tersebar secara tidak merata dapat berakibat
pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Daerah yang sedikit
penduduknya relatif sulit berkembang karena kekurangan sumberdaya
manusia sebagai penggerak pembangunan sekaligus sebagai sasaran
pembangunan.
Jumlah penduduk Kota Palu pada tahun 2013 mencapai 356.279 jiwa
dan tersebar pada delapan kecamatan, yang terdiri dari 179.291 jiwa
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
34
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 - 64
65-69
70-74
75+
Laki-Laki Perempuan
penduduk laki-laki dan 176.988 jiwa penduduk perempuan. Keadaan ini
menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding perempuan,
demikian juga dengan keadaan sebagian besar kabupaten di Sulawesi Tengah.
Gambar 1 Piramida Penduduk Kota Palu, 2013
Penduduk Kota Palu tergolong muda, hal ini terlihat dari besarnya
proporsi penduduk berumur kurang dari 15 tahun yang mencapai 25,26 persen
30000 20000 10000 0 10000 20000 30000
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
35
pada tahun 2013 dibanding dengan penduduk berumur dari 65 tahun atau
lebih hanya 2,94 persen. Kelompok umur produktif yaitu yang berumur 15-64
tahun mencapai 71,80 persen, Ini berarti angka ketergantungan mencapai
39,29 persen, artinya setiap 100 orang penduduk produktif mempunyai
tanggungan lebih dari 39 orang yang tidak produktif.
Jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingkat fertilitas, mortalitas dan
migrasi netto. Proporsi wanita yang berstatus kawin, partisipasi dalam
keluarga berencana, dan umur wanita pada saat perkawinan pertama
merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas.
3.1.2. Ekonomi
Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan
potensi dan sumber-sumber daya yang tersedia. Sejalan dengan maksud
tersebut berbagai upaya telah dilakukan khususnya untuk menciptakan
lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha yang dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian maka secara
otomatis akan merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Indikator agregat ekonomi yang lazim digunakan untuk mengukur
kinerja ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang
merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya
berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu region. Data PDRB tersebut
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
36
menggambarkan kemampuan region mengelola sumber daya yang dimiliki
menjadi suatu proses produksi. Untuk mengamati dan menganalisis ekonomi
suatu region, kegiatan ekonomi dikelompokkan ke dalam sembilan sektor/
lapangan usaha.
Agar hasil-hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati dan
menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diperhatikan adanya
keserasian dan keselarasan pembangunan antara sektor/bidang yang satu
dengan sektor/bidang lainnya serta antara satu daerah dengan daerah lainnya
sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Namun karena hal itu tidak
mungkin bisa dilaksanakan sekaligus, maka perlu adanya prioritas sesuai
kebutuhan yang mendesak.
Tabel 3.1.
Total PDRB dan PDRB per Kapita Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013
Rincian
Total PDRB (Juta Rupiah) PDRB per kapita (Rupiah)
2011 2012 2013 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Harga
Berlaku 7 131 148 8 283 620 9 728 261 20 805 441 23 813 359 27 303 645
Harga
Konstan 3 016 931 3 305 139 3 635 959 8 779 718 9 503 814 10 203 214
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
37
Pertanian; 2,65Pertambangan & Penggalian; 4,4
Industri Pengolahan; 11,62
Listrik, Gas dan Air Minum; 2,22
Bangunan; 10,21
Perdgn , Hotel & restaurant; 13,06
Pengangkutan & Komunikasi; 12,78
Keu, persewaan & Jasa Perush; 12,17
Jasa-jasa; 30,89
Salah satu ukuran yang dapat memberikan gambaran mengenai
kondisi ekonomi suatu daerah adalah melalui angka PDRB, pada tahun 2013
PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palu mencapai 9.728.261 juta rupiah dan
atas dasar harga konstan sebesar 3.635.959 juta rupiah, dengan pertumbuhan
ekonomi mencapai 9,96 persen yang berarti keadaan ini meningkat jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka pertumbuhan
9,61 persen. Dari sisi pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku
mengalami peningkatan cukup tinggi yakni dari 20.805.441 rupiah tahun 2011
menjadi 27.303.645 rupiah tahun 2013, sedangkan berdasarkan harga
konstan 2000 dari 8.799.718 rupiah menjadi 10.203.14 rupiah pada periode
yang sama.
Gambar 2
Peranan Sektor-sektor Ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2013
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
38
Meningkatnya tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita
diakibatkan karena meningkatkan output seluruh sektor ekonomi, utamanya
output sektor jasa-jasa yang merupakan sektor penyumbang terbesar yaitu
30,89 persen dalam pembentukan PDRB Kota Palu. Selanjutnya disusul sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,06 persen, angkutan dan
komunikasi 12,78 persen serta sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan sebesar 12,17 persen. Untuk sektor industri pengolahan
memberikan andil sebesar 11,62 persen kemudian sector bangunan 10,21
persen. Sektor penggalian yang tercatat sebesar 4,40 persen kontribusinya
masih diatas kontribusi yang disumbangkan oleh sektor pertanian dan sektor
listrik dan air bersih yaitu masing-masing sebesar 2,65 dan 2,22 persen.
Berdasarkan peranan dari masing-masing sektor tersebut, jelas terlihat bahwa
perekonomian Kota Palu telah didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa-jasa,
sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi dan
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan) dengan peranan sebesar
68,90 persen terhadap total pendapatan regional Kota Palu.
3.3. Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Nasional Indonesia menempatkan manusia sebagai titik
sentral, sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam kerangka ini maka pembangunan ditujukan untuk meningkatkan
partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan, untuk
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
39
mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas
penduduk sebagai sumberdaya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek
intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta
aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Hal ini sesuai dengan tujuan nasional
yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu
secara implisit juga mendukung makna pemberdayaan penduduk.
Model pembangunan manusia menurut UNDP (1990) ditujukan untuk
memperluas pilihan yang dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan
penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang
menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu
meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan agar dapat
digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif,
sosial budaya, dan politik.
UNDP melakukan pengukuran kinerja pembangunan manusia melalui
suatu ukuran komposit yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Indeks tersebut memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan dan
ketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup
layak. IPM tidak memasukkan aspek pembangunan moral dan penanaman
budi luhur bangsa ke dalam sistem nilai yang merupakan salah satu aspek
penting dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini disebabkan adanya alasan
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
40
teknis yaitu sulit mengukur aspek tersebut dan formula penghitungan menjadi
tidak sederhana. Namun demikian dalam memberikan pengukuran tunggal
dan sederhana dari upaya pembangunan, penggunaan indeks ini cukup
memadai, karena dapat merefleksikan sampai sejauh mana upaya dan
kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, IPM hanya
suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan
manusia.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan indeks ini,
pertama, IPM lebih dari sekedar pendapatan/produksi yang dihasilkan daerah,
seperti dalam pendekatan konvensional, indeks yang ditampilkan mengukur
kesejahteraan manusia secara menyeluruh yang memasukkan aspek produksi
dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan
manusia. Kedua, indeks ini tidak dengan sendirinya menyajikan gambaran
yang utuh, berbagai indikator pembangunan manusia yang lainnya masih
harus ditambahkan untuk melengkapinya.
3.2.1. Indikator dan Indeks Harapan Hidup
Perbandingan antara indikator (komponen IPM) seperti yang
diuraikan di atas merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan
pembangunan baru diukur dari satu komponen. Untuk usia harapan hidup
di Kota Palu tahun 2012 (70,54 tahun) lebih tinggi dari rata-rata usia
harapan penduduk Sulawesi Tengah 67,11 tahun. Pada tahun 2013 terjadi
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
41
peningkatan sebesar 0,18 tahun untuk penduduk Kota Palu sedangkan
Sulawesi Tengah sebesar 0,10 tahun, sehingga usia harapan hidup
masing-masing menjadi 70,72 tahun dan 67,21 tahun. Hal ini menunjukkan
bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Kota Palu telah memberi
dampak positif pada perbaikan umur yang makin panjang.
Faktor lain yang memberikan sumbangan positif dalam
meningkatnya angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam
membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional
menuju hidup sehat yang lebih modern, akan menentukan kemampuan
mental dan fisik penduduk.
Jika dilihat dari klasifikasi komponen indeks Harapan Hidup yang
dicapai maka Kota Palu pada dua tahun terakhir ini (2012-2013) berada
pada kategori tinggi (antara nilai 69,70 - 74,40). Indeks harapan hidup
penduduk Kota Palu pada tahun 2012 mencapai nilai 75,90 dan tahun 2013
naik menjadi 76,20. Jika dibandingkan dengan indeks harapan hidup
penduduk Sulawesi Tengah, pada tahun 2012 mencapai nilai 64,09 dan
tahun 2013 mencapai nilai 70,35 atau masuk dalam kategori tinggi (antara
nilai 69,70 - 74,40). Dengan demikian melihat kenyataan tersebut rata-rata
indeks peluang umur panjang dan sehat di Kota Palu lebih tinggi
dibandingkan Sulawesi Tengah. Namun demikian secara umum indeks
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
42
peluang umur panjang dan sehat di Kota Palu dari tahun ke tahun dalam
kondisi baik dan terus mengalami peningkatan.
Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu
faktor yang mempengaruhi produktivitas sumberdaya manusia adalah
terletak pada keadaan kesehatannya sendiri. Rendahnya kondisi kesehatan
(gizi dan kalori) akan menghasilkan pekerja-pekerja yang kurang produktif
dengan mental yang kurang bagus sehingga menyebabkan produktivitas
rendah dan tingkat output yang dicapai tidak optimal. Dengan demikian
aspek kesehatan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,
misalnya perbaikan kesehatan seseorang dapat menyebabkan peningkatan
dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa
perbaikan dalam tingkat pendidikan, bahkan perbaikan kesehatan
menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk produktif yang dapat
meningkatkan partisipasi angkatan kerja, semua itu dapat berpengaruh
terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
43
Tabel 3.2.
Indikator dan Indeks Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2012–2013
Dari gambaran tersebut, tampaknya ada semacam konsensus
bahwa rendahnya derajat kesehatan masyarakat erat hubungannya
dengan kemiskinan, sehingga sangat dimungkinkan apabila derajat
kesehatan diperbaiki tidak saja menambah umur harapan hidup, tetapi
meningkatkan pertumbuhan ekonomi (kemampuan ekonomi masyarakat)
yang disebabkan makin produktifnya sumber daya manusia sebagai input
bagi perkembangan perekonomian keseluruhan.
Kota/Provinsi
Indikator Harapan Hidup (e0) Indeks Harapan Hidup
2012 2013 Selisih 2012 2013 Reduksi shortfall
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kota Palu 70,54 70,72 0,18 75,90 76,20 1,24
Sulawesi Tengah 67,11 67,21 0,10 70,18 70,34 0,56
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
44
Gambar 3
Hubungan Antara Program Gizi dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3.2.2. Indikator dan Indeks Pendidikan
Pada Tabel 3.3. terlihat bahwa selama kurun waktu 2012-2013,
Angka Melek Huruf (Lit) di Kota Palu mengalami kenaikan 0,03 persen poin
dari sebesar 99,34 persen menjadi 99,37 persen. Hal serupa terjadi pada
rata-rata penduduk Sulawesi Tengah dimana terjadi kenaikan 0,06 persen
poin yaitu sebesar 96,16 persen tahun 2012 menjadi 96,22 persen pada
tahun 2013.
Peningkatan
Individu
Fisik
Mental
Tenaga
Tingkah laku
Pendidikan
Hasil Kehadirian
Partisipasi
Efek
Pendidikan
Pengetahuan
Ketrampilan
Kemampuan
PDRB(Output)
Efisiensi
Hari kerja
Partisipasi
Program Gizi Perbaikan gizi
Program
Kesehatan
Mortalitas
Morbilitas Pertumbuhan
Penduduk
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
45
Pembangunan Pendidikan sebagai salah satu kunci dari
pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Secara
makro dari ukuran rata-rata lama sekolah penduduk tersebut menunjukkan
trend semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Palu
tahun 2012-2013 naik sebesar 0,02 yakni dari 11,05 tahun pada tahun 2012
menjadi 11,07 tahun pada tahun 2013.
Tabel 3.3.
Indikator Melek Huruf, Lama Sekolah di Kota Palu Tahun 2012–2013
Kota/ Provinsi
Indikator
Angka Melek Huruf (%)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
2012 2013 Selisih 2012 2013 Selisih
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Palu 99,34 99,37 0,03 11,05 11,07 0,02
Sulawesi Tengah 96,16 96,22 0,06 8,13 8,22 0,09
Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kota
Palu telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan
sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak
pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara
tertulis.
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
46
Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan salah
satu subkomponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia.
Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat
pendidikan penduduk di Kota Palu. Pada indikator ini terlihat rata-rata lama
sekolah penduduk Kota Palu pada keadaan tahun 2013 sebesar 11,07
tahun, kondisi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata yang
dicapai penduduk di Sulawesi Tengah yakni sebesar 8,22 tahun.
Namun demikian angka melek huruf di Kota Palu maupun
kabupaten/kota masuk kategori tinggi. Dari kedua indikator tersebut
menentukan indeks capaian komponennya, dimana indeks melek huruf di
Kota Palu periode 2012-2013 mengalami peningkatan dengan tahun
sebelumnya yaitu 99,34 tahun menjadi 99,37; sehingga indeks melek huruf
mengalami perbedaan yang kecil dengan indeks referensi (ideal 100).
Sementara indeks lama sekolah menunjukan peningkatan dengan
kecepatan yang lambat yaitu 73,67 pada 2012 menjadi 73,80 pada 2013.
Hal ini menunjukkan masih jauh dari indeks referensi yang menunjukkan
ketertinggalan.
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
47
Tabel 3.4.
Indeks Melek Huruf, Lama Sekolah dan Pendidikan di Kota Palu, Tahun 2012–2013
Kota/Provinsi
Indeks Melek Huruf
Indeks Rata-rata Lama Sekolah
Indeks Pendidikan
2012 2013 Reduksi Shortfall
2012 2013 Reduksi Shortfall
2012 2013 Reduksi Shortfall
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Palu 99,34 99,37 4,55 73,67 73,80 0,51 90,78 90,85 0,70
Sulawesi Tengah 96,16 96,22 1,56 54,20 54,80 1,31 82,17 82,41 1,35
Demikian pula terjadi pada indeks pendidikan pada periode
2012-2013 dengan nilai capaian 99,34 pada tahun 2012 menjadi 99,37
pada tahun 2013 yang memberi arti nilai ketertinggalan pendidikan
masyarakat Kota Palu dari nilai indeks pendidikan referensi. Tantangan
pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana memperkecil
ketertinggalan dari nilai referensi dan ketertinggalan yang diposisikan
dengan daerah lainnya diposisikan dengan daerah lainnya.
Dari klasifikasi komponen indeks pendidikan dapat di lihat Kota Palu
pada tahun 2012-2013 sudah berada pada kategori tinggi (antara nilai
78,10–86,98), kondisi ini sama dengan indeks pendidikan rata-rata
penduduk Sulawesi Tengah.
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
48
3.2.3. Indikator dan Indeks Daya Beli
Komponen PPP atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya
beli atau standar layak hidup dalam laporan ini diukur dengan indikator
rata-rata konsumsi riil perkapita yang disesuaikan (UNDP menggunakan
indikator PDB perkapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per
capita) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan
perbandingan antar negara).
Pada Tabel 3.5. komponen PPP (standar hidup layak) yang
dibandingkan antara Tahun 2012 dan 2013 seluruhnya menghasilkan
angka positif artinya terjadi peningkatan daya beli yang dimiliki masyarakat
di Kota Palu maupun Sulawesi Tengah secara umum. Pola konsumsi
penduduk sangat berpengaruh pada kualitas penduduk, oleh karena
melalui pola konsumsi tercermin pola alokasi pendapatan kepada berbagai
macam pengeluaran yang berbentuk makanan dan non makanan.
Tabel 3.5.
Indikator dan Indeks Daya Beli Kota Palu
Tahun 2012–2013
Kota/Provinsi
Indikator Daya Beli (Rp 000)
Indeks Daya Beli
2012 2013 Selisih 2012 2013 Reduksi Shortfall
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Palu 644,56 648,20 3,64 65,76 66,60 2,46
Sulawesi Tengah 637,34 640,69 3,13 64,09 64,87 2,16
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
49
Berbagai refleksi dari masih rendahnya kemampuan daya beli
masyarakat tercermin dari besarnya angka kemiskinan, rendahnya akses
terhadap sumber daya ekonomi seperti luas lahan garapan (tingginya
angka petani gurem), rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan
(perbandingan individu yang merasa terganggu kesehatan dengan yang
berkunjung ke fasilitas kesehatan), rendahnya kualitas rumah, rendahnya
akses terhadap air bersih, dan penerangan listrik.
Daya beli penduduk Kota Palu yang dicerminkan oleh besaran
pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebesar Rp. 644,56 pada tahun
2012 menjadi Rp 648,20 pada tahun 2013. Besaran tersebut menunjukkan
adanya kecenderungan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat di
Kota Palu, bila dibandingkan rata-rata penduduk Sulawesi Tengah baik
tahun 2012 (Rp 637.340) dan Rp 640.690 tahun 2013. Kemampuan daya
beli Kota Palu masih di atas rata-rata penduduk Sulawesi Tengah.
Sementara capaian indeks daya beli (PPP) mempunyai pola yang sama
dengan indikator konsumsi riil perkapita dengan perubahan indeks dari
65,76 persen menjadi 66,60 persen.
Dilihat dari perubahan indeks ini, nilai reduksi shortfall di Kota Palu
mencapai 2,46 persen pada tahun 2013. Demikian halnya dengan capaian
indeks daya beli penduduk rata-rata Sulawesi Tengah menunjukan pola
yang sama dengan capaian indeks daya beli Kota Palu. Jika dibandingkan
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
50
nilai reduksi shortfall 2013 di Kota Palu dengan provinsi menunjukkan
peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat masing-masing 2,46
persen dan 2,16 persen, dimana kenaikan pendapatan daya beli
masyarakat Kota Palu lebih tinggi dari rata-rata penduduk Sulawesi Tengah.
Jika dilihat klasifikasi komponen indeks daya beli maka Kota Palu
pada tahun 2012 dan 2013 melampaui kategori tinggi (antara nilai
52,37-53,77), yaitu sebesar 65,76 dan 66,60. Bila dibandingkan dengan
rata-rata penduduk Sulawesi Tengah, maka Kota Palu mempunyai tingkat
kategori yang sama untuk dua tahun terakhir ini.
3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia
Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus
ditempuh shortfall untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100 (Angka IPM
berkisar antara 0–100).
Hasil penghitungan angka IPM Kota Palu dan Sulawesi Tengah
ternyata belum termasuk dalam kategori tinggi menurut skala internasional
(IPM lebih dari 80). IPM Kota Palu tahun 2012 sebesar 77,48, termasuk
dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas (IPM antara
65,00–80,00) dan meningkat menjadi 77,88 pada tahun 2013, nilai ini
masih termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas.
Untuk rata-rata penduduk Sulawesi Tengah tahun 2012 sebesar 72,54
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
51
termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah ke atas (IPM
antara 65,00–80,00), artinya tingkat variasi pembangunan baik dari sisi
kesehatan, pendidikan dan perekonomian masih relatif sama.
Kemudian ditinjau dari capaian IPM antar kabupaten/kota se-Sulawesi
Tengah, peringkat IPM Kota Palu berada pada posisi ke-1 pada tahun 2012
dari 13 kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Pada tahun 2013 tidak mengalami
pergeseran yaitu tetap pada posisi ke-1. Hal ini bukan dikarenakan
pembangunan manusia di Kota Palu hingga tahun 2013 tidak mengalami
peningkatan (percepatan pembangunan manusia) yang cukup dibandingkan
dengan daerah lain di Sulawesi Tengah. Sementara kondisi yang berbeda
untuk rata-rata penduduk Sulawesi Tengah berada pada posisi ke 23 dari 34
provinsi di Indonesia pada periode tahun 2012-2013 (tabel 3.6).
Memperhatikan nilai IPM dalam dua tahun terakhir dapat dikatakan
bahwa terdapat kecenderungan ke arah peningkatan baik IPM Provinsi
Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jika dibandingkan pembangunan manusia
di Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan tingkat
kecepatan pengurangan ketertinggalan provinsi 1,44 poin sedangkan Kota
Palu lebih tinggi yaitu 1,78 poin (reduction shortfall).
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
52
Tabel 3.6
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2012–2013
Kabupaten/Kota
Angka
Harapan Hidup
Angka
Melek Huruf
Rata-Rata
Lama Sekolah
2012 2013 2012 2013 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Banggai Kepulauan 64,85 64,85 95,08 95,11 7,94 7,96
Banggai 68,96 69,03 95,99 96,05 8,03 8,05
Morowali 65,91 65,95 97,49 97,54 8,20 8,28
Poso 65,45 65,52 97,97 97,98 8,80 8,82
Donggala 66,01 66,29 94,71 94,75 7,65 7,67
Tolitoli 64,73 64,82 95,37 95,76 7,86 8,09
Buol 65,86 65,95 98,69 98,75 8,30 8,38
Parigi Moutong 65,79 66,02 93,98 94,85 7,17 7,19
Tojo Una-Una 64,20 64,22 97,56 97,58 7,92 7,94
Sigi 65,88 66,00 96,56 96,59 8,06 8,09
Banggai Laut - 63,33 - 97,57 - 8,08
Morowali Utara - 69,46 - 95,20 - 8,29
Palu 70,54 70,72 99,34 99,37 11,05 11,07
Sulawesi Tengah 67,11 67,21 96,16 96,22 8,13 8,22
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
53
Tabel 3.6 Lanjutan
Kabupaten/Kota
IPM Peringkat
2012 2013 Reduksi Shortfall
2012 2013
(1) (8) (9) (10) (11) (12)
Banggai Kepulauan 68,90 69,12 0,70 10 11
Banggai 72,37 72,75 1,34 2 2
Morowali 71,95 72,27 1,16 3 3
Poso 71,20 71,54 1,19 4 4
Donggala 70,94 71,42 1,67 5 5
Tolitoli 69,67 70,24 1,87 9 9
Buol 70,71 71,07 1,24 6 7
Parigi Moutong 69,75 70,33 1,92 7 8
Tojo Una-Una 69,71 70,00 0,95 8 10
Sigi 68,61 68,96 1,09 11 12
Banggai Laut - 68,61 - - 13
Morowali Utara - 71,20 - - 6
Palu 77,48 77,88 1,78 1 1
Sulawesi Tengah 72,14 72,54 1,44 22 23
Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu sangat ditentukan oleh
capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari
peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen
angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi kenaikan, Peningkatan
tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.
Analisis Pembangunan SDM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
54
Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-
besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kota Palu, perbaikan ini dalam
jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan.
Adapun hubungan antara masukan dan keluaran dalam
pembentukan kualitas manusia (Ascobat Gani, 1984) dapat dilihat dalam
bentuk skema sebagai berikut:
Gambar 4 Hubungan Antara Masukan dan Keluaran Dalam
Pembentukan Kualitas Manusia
Gizi
Pendidikan
Lingkungan:
-Fisik
-Biologis
-Sosial
Ekonomi
Fisik:
-Ukuran/Bobot
-Tenaga
-Daya Tahan
Non Fisik
-Kecerdasan
-Emosional
-Budi
-Iman
Output:
-Kreativitas
-Produktivitas
-Disiplin/Etika
- Kemandirian/
Identitas diri
Fisik:
- PQLI
- IPM
Non Fisik
- Produktivitas penduduk
- Disiplin sosial
- Kemandirian
- Solidaritas Sosial
- Etika Lingkungan
Kualitas
Masukan: Kualitas Manusia
(Individu) Kualitas Penduduk
(Sosial)
56
4.1 Kesimpulan
4.2 Implikasi Kebijakan
Penutup
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
57
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan:
a. Sebagai indikator tunggal IPM dapat mencerminkan aspek-aspek
pembangunan yang lebih luas. Indikator ini dianggap cukup baik dalam
menggambarkan aspek sosial maupun aspek ekonomi yang telah dicapai
oleh suatu daerah. Seperti telah dikemukakan oleh M.C. Alpin (1982), IPM
dapat digunakan untuk melihat posisi tingkat keberhasilan pembangunan
di suatu daerah berupa output peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia
dan perluasan pilihan dan kemampuan dasar manusia.
b. Telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek pendidikan dan
ekonomi di Kota Palu maupun provinsi yang digambarkan oleh perubahan
positif nilai IPM dalam kurun waktu 2012-2013.
c. Status pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM, di Kota
Palu tahun 2012 pada kategori tingkat pembangunan manusia menengah
ke atas, tahun 2013 masih pada tingkat kategori yang sama walaupun
terjadi peningkatan IPM dari 77,48 menjadi 77,88. Indeks Pendidikan Kota
Palu pada tahun 2012 sebesar 90,78 menjadi 90,85 pada tahun 2013 dan
masih dibawah rata-rata provinsi dimana indeks pendidikan pada tingkat
kategori tinggi yaitu 82,17 (antara nilai 78,10-86,98) pada tahun 2012,
meningkat menjadi 82,41 pada tahun 2013.
Penutup
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
58
d. Salah satu indikator kesehatan penduduk Kota Palu dapat dilihat dari
Indeks Harapan Hidup, pada tahun 2013 melampaui pada tingkat kategori
tinggi (antara nilai 69,70-74,40) yaitu 76,20; semenatara Provinsi Sulawesi
Tengah berada pada tingkat kategori tinggi yaitu 70,35.
e. Kemampuan daya beli penduduk Kota Palu maupun Sulawesi Tengah
terjadi peningkatan dari tahun 2012-2013. Indeks daya beli Kota Palu dan
Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori tinggi (antara nilai 52,37-
53,77) selama periode 2012-2013 masing-masing sebesar 65,76; 64,09,
dan 66,60; 64,87.
4.2. Implikasi Kebijakan
Beberapa kebijakan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkat
kualitas sumber daya manusia adalah:
a. Dari pemahaman hubungan IPM dengan komponennya dapat dirancang
program peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan
kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum.
Sementara itu upaya peningkatan daya beli dapat merupakan dampak
berantai dari upaya peningkatan pendidikan penduduk.
b. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan melalui :
Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup yang
sehat (upaya pencegahan) dan upaya pengobatan baik tradisional
maupun modern.
Penutup
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
59
Peningkatan ketersediaan obat-obat modern yang terjangkau oleh
masyarakat.
Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa
revitalisasi posyandu dan layanan puskesmas (keliling, pengobatan,
biasa).
Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengadaan dana
kesehatan melalui JPKM sebagai penunjang JPS-BK yang
diselenggarakan oleh pemerintah.
c. Upaya pendidikan masyarakat dapat dilakukan melalui :
Penajaman sasaran WAJAR pendidikan dasar 9 tahun melalui berbagai
jalur.
Khusus mengenai upaya pemberantasan buta huruf melalui kejar
Paket A agar dapat dijaga kemampuan peserta yang telah lulus
dengan adanya kegiatan lanjutan seperti kelompok pembaca. Dengan
demikian kemampuan membaca dapat tetap terjaga di samping
merupakan upaya pembekalan ilmu pengetahuan yang
berkesinambungan.
Upaya pengajar terhadap anak-anak yang terpaksa harus bekerja
mendukung perekonomian rumah tangga agar dapat disesuaikan
jadwalnya, sehingga pada hari yang sama mereka dapat bekerja dan
belajar.
60
Daftar Pustaka
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2014
61
DAFTAR PUSTAKA
BPS, 1998 PANDUAN PELATIHAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : Pemanfaatan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Data Sosial Kependudukan Lainnya, BPS :Jakarta
BPS, 1996 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Perban-dingan Antar Propinsi 1990-1993, BPS: Jakarta
BPS, 2001 Menuju Konsensus baru, BPS, Bappenas, UNDP : Indonesia
F.E. U.I, 1981
Dasar-Dasar Demografi, Lembaga Demografi F.E.U.I: Jakarta Indonesia
BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2014
Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Tengah 2012.
Bappeda dan PM Kota Palu, 2014
Profil Kota Palu 2014.
Bappeda dan PM Kota Palu, 2014
Kinerja Pembangunan Ekonomi Kota Palu Tahun 2014.