analisis potensi sektor pajak daerah dan retribusi daerah ... · anggaran pendapatan belanja cities...
TRANSCRIPT
i
ANALISIS POTENSI SEKTOR PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2005-2011
Oleh :
AYRISKA SEPTIA NILA SARI
NIM : 232009146
KERTAS KERJA
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2013
iv
MOTO
“When you feel like hope is gone, look inside you and be strong”
_Hero_
“ Live everyday as if it’s your last,
embracing each experience as if it’s your first “
_Jennifer Fertado_
v
Cirriculum Vitae
Nama : Ayriska Septia Nila Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 2 September 1990
Alamat : Kebonso, Rt 02/Rw 03 Pulisen Boyolali
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan
2009-2013 Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas
Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga.
2007-2009 SMA N 1 Teras, Boyolali.
2004-2006 SMP N 4 Boyolali.
1998-2003 SD N Pulisen, Boyolali.
Riwayat Kepanitiaan
Panitia Seminar “Welcome to the Work World” Kelompok Studi Sekretaris, 2012
Riwayat Seminar
Seminar “Enterpreneurship”, FEB UKSW, 2009.
Seminar “Festival Iklan Budaya”, Finger Kiner Club FEB UKSW, 2010.
Seminar Nasional “Believe, Begin, Become An Enterpreneur”, Kelompok Studi
Manajemen FEB UKSW, 2010.
Seminar Nasional Akuntansi “Peran Akuntansi Dalam Pemberantasan Korupsi”,
Kelompok Studi Akuntansi FEB UKSW, 2010.
Kuliah Umum BRI, FEB UKSW, 2011.
Seminar “Prospek Perdagangan Berjangka Komoditi Sebagai Alternatif Investasi”,
Kelompok Studi Ilmu Pembangunan FEB UKSW, 2011.
Seminar dan Call For Paper “Enhancing Indonesia’s Competitive Advantage In Global
Economics”, FEB UKSW, 2011.
Seminar “Peran Perbankan dan Sektor Bisnis Dalam Era Masyarakat Ekonomi
ASEAN”, FEB UKSW, 2013.
vi
Abstract
The purpouse of this research is to analyze the potential of each tax and
regional retribution sector through these variables: contribution and growth using a
potential matrix, which is backed with a level of effectiveness and performance. The
research results reveal that the Boyolali Regency Regional Income (PAD) for the past
two decades has experienced a significant increase compared to the pre-regional
autonomous period. In an effort to increase the PAD, Boyolali Regency relies on
regional retribution as its primary sector. This sector is able to contribute 51.35% of
the PAD. Meanwhile, regional tax only contributes 16.84% of the PAD. The high
contribution of regional retribution is a 60.45% contribution of the health service
retribution sector. In contrast, regional taxation relies on a city street light tax
contribution of 91.77%. This fact is in accordance with the potential analysis results
with a potential matrix that reveals that city street light taxation and health service
retribution are mainstay sectors in the potential categori.
Keywords: potential matrix, the regional retribution and tax contribution, growth,
effectiveness, and performance.
vii
Saripati
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dari masing-
masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah melalui variabel kontribusi dan
pertumbuhan dengan menggunakan matriks potensi, yang didukung dengan tingkat
efektivitas dan kinerja,. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali selama hampir dua dekade terakhir mengalami
kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum diberlakukannya otonomi
daerah. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten
Boyolali mengandalkan Retribusi Derah yang merupakan sektor unggulan. Sektor ini
mampu menyumbang 51,35% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan
Pajak Daerah hanya mampu menyumbang 16.84% saja. Tingginya kontribusi
Retribusi Daerah tersebut merupakan sumbangan dari sektor retribusi pelayanan
kesehatan sebesar 60.447%. Sedangkan Pajak Daerah mengandalkan kontribusi pajak
penerangan jalan umum yang mampu memberikan kontribusi sebesar 91.767%. Fakta
tersebut sesuai dengan hasil analisis potensi dengan matriks potensi yang
menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan umum dan retribusi pelayanan kesehatan
merupakan sektor andalan yang berada pada kriteria potensial.
Kata kunci: Matriks Potensi, Kontribusi, Pertumbuhan, Efektivitas, dan Kinerja Pajak
dan Retribusi Daerah.
viii
KATA PENGANTAR
Kertas kerja dengan judul “Analisis Potensi Sektor Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011” melalui tingkat
kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan kinerja sebagai variabel ini
disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Strata 1 pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Judul tersebut dipilih
dikarenakan selama ini masih terdapat ketimpangan tingkat Pendpatan Asli
Daerah pada hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan Provinsi
DKI Jakarta dan Bali. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa
meskipun telah menjadi daerah yang otonom, namun pada kenyataannya
sebagian besar daerah di Indonesia kurang mampu menggali potensi
pendapatannya secara optimal. Kondisi tersebut menarik bagi peneliti
untuk meneliti kembali mengenai potensi sektor Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011.
Penulis menyadari bahwa pada kertas kerja ini masih terdapat banyak
kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kertas kerja ini
lebih baik di kemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan
manfaat bagi para pembaca dan berbagai pihak yang membutuhkan.
Salatiga, 21 Juni 2013
Ayriska Septia Nila Sari
ix
UCAPAN TERIMAKASIH
Selama proses pembuatan kertas kerja ini, penulis tidak terlepas
dari berbagai macam kesulitan. Banyak pihak yang telah membantu
penulis terlepas dari kesulitan tersebut dan tanpa bantuan dari mereka
maka kertas kerja ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk
itu, dengan tulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih penulis tujukan
kepada :
1. Allah SWT atas rahmat dan anugerahNya sehingga penulis dapat
menempuh dan menyelesaikan perkuliahan serta dapat
menyelesaikan kertas kerja ini dengan baik.
2. Bapak Hari Sunarto, S.E, MBA, Ph.D selaku Dekan Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
3. Bapak Usil Sis Sucahyo, S.E, MBA selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana.
4. Bapak Yulius Pratomo, S.E.,MIDEC selaku dosen pembimbing
yang senantiasa bersabar, meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga
untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir pembuatan
kertas kerja ini.
5. Bapak Prof. Supramono, S.E.,MBA,DBA dan Ibu Like Soegiono,
S.E.,M.SI selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak
saran membangun, sehingga kertas kerja ini dapat menjadi lebih
baik.
6. Ibu Gustin Tanggulungan, S.E. M.Ak yang telah memberikan
masukan dan saran selama proses penulisan kertas kerja ini
berlangsung, sehingga kertas kerja ini dapat menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama
masa perkuliahan di Universitas Kristen Satya Wacana.
x
8. Kedua orang tua tercinta penulis yang sangat luar biasa kasih
sayang, doa dan dukungannya, ayahanda Suwondo, S.E. dan Ibu Sri
Mulyani.
9. Adik penulis Brilian Janu Astika yang senantiasa menghibur dan
mendukung penulis.
10. Seluruh keluarga besar penulis, eyang, om, tante, kakak yang
senantiasa menyemangati penulis.
11. Teman-teman kuliah penulis Ester, Christin, Seta, Rosita, Rika, Cila
Redina, Kiki, Dita, Mbak Lita, Yona, Heni, Leni, dan Tina, yang
senantiasa mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis
selama masa perkuliahan dan proses penyusunan kertas kerja
berlangsung.
12. Teman-teman diskusi penulis, Dhenis dan Pralayar yang telah
senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama penulis.
13. Teman-teman penulis saat berkuliah maupun di luar perkuliahan
serta seluruh kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
xi
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................................. i
Halaman Pernyataan Keaslian ................................................................................... ii
Halaman Persetujuan ................................................................................................ iii
Moto ....................................................................................................................... . iv
Curriculum Vitae ........................................................................................................ v
Abstract .................................................................................................................... vi
Saripati .................................................................................................................... vii
Kata Pengantar ........................................................................................................ vii
Ucapan Terimakasih ................................................................................................. ix
Daftar Isi ................................................................................................................... xi
Daftar Tabel ............................................................................................................ xii
Daftar Lampiran .................................................................................................... xiii
Pendahuluan .............................................................................................................. 1
Tinjauan Teoritis ....................................................................................................... 4
Metode Penelitian .................................................................................................... 12
Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................................ 15
Analisis .................................................................................................................... 17
Pembahasan ............................................................................................................ 29
Kesimpulan dan Saran Penelitian ............................................................................ 33
Daftar Pustaka ........................................................................................................ 38
Lampiran ................................................................................................................. 41
xii
DAFTAR TABEL
Tabel Matriks Potensi ............................................................................................. 11
Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi ...................................................................... 13
Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas ......................................................................... 14
Tabel Tingkat Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah ......................................... . 17
Tabel Tingkat Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah ....................................... 18
Tabel Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah ........................................... 19
Tabel Tingkat Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah ................................................ 20
Tabel Analisis Potensi Pajak Daerah ....................................................................... 22
Tabel Analisis Potensi Retribusi Daerah.................................................................. 26
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Penelitian
Lampiran 2 Hasil Perhitungan Tingkat Kontribusi Sektor Pajak dan Retribusi
Daerah
Lampiran 3 Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Sektor Pajak dan Retribusi
Daerah
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Sektor Pajak dan Retribusi
Daerah
Lampiran 5 Hasil Perhitungan Kinerja Sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 7 Skema Penyusunan Anggaran Pendapatan
1
Pendahuluan
Sebelum Otonomi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat
dikatakan tidak terlalu penting kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah yang mencakup tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, Pajak
dan Retribusi Daerah menjadi sangat penting kontribusinya bagi Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Undang-Undang tersebut mengakibatkan adanya perubahan sistem
pemerintahan yang semula sentralistik monolistik menjadi desentralisasi.
Perubahan tersebut memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam segi keuangan.
Pemerintah Daerah harus dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk
menjalankan kegiatan operasionalnya termasuk memberdayakan masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“Nota keuangan dan
RAPBN, Tahun Anggaran 2000”, dalam Bawono, 2005). Pelaksanaan Otonomi
Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreatifitas
masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan pembangunan
daerah.
Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat
kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur
seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah dan untuk mengukur
kemampuan keuangan daerah biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Daerah (Suwarno,
2008). Sedangkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu daerah
dalam mendanai kebutuhan keuanganya dapat tercermin dari Laporan Realisasi
Anggaran yang dihasilkan. Dalam Laporan tersebut akan diuraikan mengenai
sumber-sumber dan besarnya pendapatan, serta pengalokasiannya dalam bentuk
belanja daerah. Laporan tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi
2
mengenai cara Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan keuanganya,
menyediakan informasi terkait dengan potensi sumber pendanaan yang dimiliki,
serta menyediakan informasi berkaitan dengan ketaatan Pemerintah terhadap
anggaran, sehingga dari hasil laporan tersebut akan dapat digunakan untuk
mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya.
Berikut merupakan gambaran kondisi Pendapatan Asli Daerah di beberapa
Negara lain, misalnya pada Negara maju seperti Amerika Serikat, 70% dari
Anggaran Pendapatan Belanja Cities diperoleh dari Pajak Daerah, sedangkan unit-
unit pemerintahan seperti Borough, Special District dan School District, 50% dari
pengeluaran dipenuhi oleh Pajak Daerah. Di Inggris, besar kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD) mencapai 60% yang kontribusi terbesarnya disumbang oleh
sektor Pajak Daerah, yakni 31%. Sedangkan di Filipina, posisi Pajak Derah
merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Propinsi
dari sektor ini mencapai 66,78%, sedangkan Cities menacapai 71,26% dan
Municipalities 57,79% (Kaho, 1991 ,dalam Adegustara, 2011).
Kondisi diatas menunjukkan bahwa pada daerah-daerah tersebut telah
dapat menjadi daerah yang otonom , namun kondisi tersebut belum dapat berlaku
untuk Indonesia, karena pada kenyataannya hampir semua daerah di Indonesia
masih bergantung pada pusat. Faktanya adalah masih kecilnya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah secara
keseluruhan, selama ini struktur Pendapatan Daerah di hampir seluruh daerah
yang ada di Indonesia masih didominasi Dana Perimbangan terutama Dana
Alokasi Umum (Adegustara, 2009). Di Indonesia baru DKI Jakarta dan Propinsi
Bali yang struktur Pendapatan Daerahnya mampu melebihi 50% dalam hal
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selebihnya tidak ada provinsi atau kabupaten/
kota yang mampu mencapai kontribusi 50%, bahkan baru sedikit sekali yang
mampu mencapai 30%. Jika diambil rata-rata kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah diperkirakan baru mencapai angka 26% dari total pendapatan
(Nugraha, 2004). Kondisi tersebut juga berlaku di Kabupaten Boyolali, hal
tersebut terlihat dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Boyolali tahun 2002-
2007 yang menunjukkan bahwa struktur Pendapatan Kabupaten Boyolali ternyata
3
masih banyak disumbang oleh pendapatan yang bersumber dari Dana
Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (Pertiwi, 2009).
Data tersebut diatas menunjukkan bahwa meskipun Pajak dan Retribusi
Daerah merupakan sektor utama penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di hampir seluruh daerah di Indonesia maupun dibeberapa Negara lain,
namun pada kenyataannya terjadi ketimpangan atau perbedaan tingkat Pendapatan
Asli Daerah (PAD) antara hampir seluruh daerah di Indonesia dengan Provinsi
DKI Jakarta dan Bali (Nugraha, 2004). Pajak dan Retribusi Daerah seharusnya
mampu mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada
nyatanya sebagian besar daerah di Indonesia justru menunjukkan tingkat
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah (Nugraha, 2004). Kondisi tersebut
mencerminkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih kurang mampu
mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut merupakan salah satu
alasan peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai bagaimana potensi dari
masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan tingkat kontribusi,
pertumbuhan, efektivitas dan kinerja sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali yang termasuk dalam Kabupaten yang memiliki kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah terhadap total Pendapatan
Daerah.
Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis potensi dari masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali melalui variabel kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan
kinerja masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali
selama tahun 2005-2011.
Dengan menganalisis potensi setiap sektor Pajak dan Retribusi Daerah,
maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan,
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dalam pengambilan
keputusan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam
penyusunan anggaran pendapatan yang bersumber dari Pajak dan Retribusi
Daerah dengan lebih efektif.
4
Sedangkan bagi dunia penelitian, penelitian ini memiliki dua kontribusi
utama yaitu berkenaan dengan objek penelitian dan metode penelitian yang
digunakan. Kontribusi yang pertama berkaitan dengan objek penelitian, penelitian
ini mengambil Kabupaten Boyolali sebagai objek penelitian, karena peneliti
tertarik untuk melihat lebih lanjut mengenai kondisi keuangan Kabupaten
Boyolali setelah era otonomi daerah karena sebelum otonomi daerah, tingkat
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali terbilang sangat rendah dan
memerlukan bantuan subsidi dari Pemerintah Pusat (Karjoredjo, 1989).
Kontribusi kedua dalam penelitian ini terletak dalam metode penelitian
yang digunakan. Yang pertama yaitu penggunaan matriks potensi dalam
mengidentifikasi dan menganalisis potensi dari masing-masing sektor Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang
didukung dengan analisis mengenai tingkat efektivitas dan kinerja. Selama ini
pengukuran potensi pada sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah cenderung
hanya menggunakan matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan
dan kontribusi, seperti pada penelitian yang dilakukan Deda (2011), Kusoy
(2009), serta Wahyuni (2011). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba
menggunakan variabel tingkat efektivitas dan kinerja untuk mendukung hasil dari
matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi. Kedua
variabel tersebut dipilih dengan asumsi bahwa sektor Pajak dan Retribusi Daerah
dikatakan sebagai sektor unggulan apabila memiliki tingkat pertumbuhan dan
kotribusi yang tinggi serta didukung dengan tingkat pemungutan yang efektif dan
memiliki kinerja yang tinggi dibanding sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah
lainnya (Nugraha, 2004).
Kontribusi terakhir dari penelitian ini adalah dari segi interpretasi hasil,
yaitu penggunaan kriteria tingkat pertumbuhan yang baik. Dari hasil penelitian
yang dilakukan Juri (2012) dan Kristina (2005), peneliti menyimpulkan bahwa
tingkat pertumbuhan dapat dikatakan baik jika tingkat pertumbuhannya berkisar
30% ke atas.
5
Tinjauan Teoritis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa sumber-sumber
penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain
yang Syah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan.
Sedangkan mengenai Keuangan Daerah diatur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab VII Tentang Pemerintah Daerah.
Seperti yang tercantum dalam pasal 157, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah
bersumber pada: (a) Hasil Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-Lain pendapatan
Asli Daerah yang Syah.
Dari uraian diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki empat
komponen, namun penelitian ini hanya akan berfokus pada dua komponen
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua
komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dipilih menjadi fokus
penelitian ini, karena dari penelitian terdahulu yang dilakukan Suwarno (2008)
disebutkan bahwa Pajak Daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan setelah otonomi daerah, Pemerintah Daerah cenderung
berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
peningkatan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah dapat
menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi
yang dimiliki masing-masing daerah tanpa ada intervensi dari tingkat Pemerintah
Pusat. Selain itu dikatakan pula bahwa pengembangan potensi kemandirian daerah
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercermin dari kemampuan
pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui Pajak dan Retribusi
Daerah (Suwarno, 2008)
6
Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Pajak Daerah,
yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
pembangunan daerah. Sedangkan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 7 tahun 2011, menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Dearah Kabupaten
Boyolali Nomor 7 tahun 2011, menetapkan Sembilan pajak Kabupaten/ Kota
yakni sebagai berikut:
1.Pajak Hotel
2.Pajak Restoran
3.Pajak Hiburan
4.Pajak Reklame
5.Pajak Penerangan Jalan
6.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.Pajak Parkir
8.Pajak Air Tanah
9.Pajak Sarang Burung Walet
Retribusi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi
Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
7
Badan. Berikut merupakan jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2011:
1. Retribusi jasa umum
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 tahun 2011
yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas jasa
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Adapun jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil;
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 tahun 2011,
yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berikut
merupakan jenis-jenis retribusi jasa usaha:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Terminal;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
8
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 tahun 2011,
yang dimaksud dengan Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berikut
merupakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Gangguan;
c. Retribusi Izin Trayek.
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Menurut Kamus Ilmiah Populer ”Kontribusi diartikan sebagai uang
sumbangan atau sokongan”. Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,
diartikan:”Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.” Bertitik tolak pada
kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi merupakan
sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Frediyanto (2010), disebutkan
bahwa Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah adalah besarnya kontribusi yang
dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak dan Retribusi terhadap penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi Pajak dan Retribusi
Daerah menunjukkan Pemerintah Daerah semakin berhasil menggali potensi
daerah. Tingkat kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah adalah proporsi jenis Pajak
dan Retribusi Daerah yang dihitung terhadap total penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (Frediyanto, 2010).
Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Analisis mengenai pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah
dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dari periode ke periode.
9
Tingkat pertumbuhan adalah rata-rata realisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
Menurut Untoro (2000) pertumbuhan penerimaan daerah merupakan indikator
untuk melihat sejauh mana perkembangan suatu ayat penerimaan dari tahun
ketahun (Kristina, 2005). Hal tersebut dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pertumbuhan dapat meningkat (pertumbuhan
positif) atau menurun.
Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Menurut H. Emerson (Nugraha, 2004), yang dimaksud dengan
efektivitas/effektifity adalah “a measuring in term of attaining prescribed goals or
objectives”. Sedangkan menurut Steers (Nugraha, 2004) menyebutkan bahwa
efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep
tujuan yang maksimum. Jadi efektivitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi
berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Nugraha, 2004). Analisis atas
efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk melihat perbedaan antara
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah berjalan dengan
potensi yang sesungguhnya bisa didapat oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat
digunakan untuk mengetahui apakah pemungutannya efektif atau tidak.
Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah
Penelitian ini menggunakan konsep kinerja sektor Pajak dan Retribusi
Daerah dalam menganalisis potensi, sedangkan yang dimaksud dengan kinerja
sektor Pajak dan Retribusi Daerah adalah catatan mengenai hasil atau prestasi
yang dicapai oleh masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah selama kurun
waktu tertentu, berdasarkan besarnya realisasi yang dihasilkan masing-masing
sektor terhadap total realisasi seluruh sektor dalam satu tahun yang dibandingkan
dengan besarnya total realisasi yang dihasilkan masing-masing sektor selama
kurun waktu n tahun terhadap total realisasi seluruh sektor selama kurun waktu n
tahun (Masrofi, 2004). Dari hasil tersebut akan diperoleh gambaran kondisi
kinerja suatu sektor relative terhadap sektor lain selama kurun waktu tertentu,
sehingga dapat diketahui bagaimana potensi yang dimiliki masing-masing sektor
10
Pajak dan Retribusi Daerah, serta kemampuannya untuk mempertahankan potensi
yang dimiliki. Dalam penelitian ini, sektor Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan
memiliki kinerja tinggi apabila memiliki kinerja lebih dari atau sama dengan satu.
Matriks Potensi
Menurut Haning (2005 dalam Wahyuni, 2009) matriks potensi merupakan
skala penilaian terhadap potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Matriks potensi
digunakan untuk mengukur perbedaan potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yang
dinilai dari pertumbuhan dan kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam
pengukuran potensi Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan matriks potensi
terdapat empat kategori hasil pengukuran yaitu:
1. Prima
Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori prima, jika tingkat
pertumbuhan dan kontribusinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak dan
Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang besar (sangat potensial) bagi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya semakin meningkat
atau cenderung stabil.
2. Potensial
Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori potensial, jika tingkat
pertumbuhannya rendah namun kontribusinya tinggi. kategori menandakan
kontribusi cukup besar namun pengelolaannya belum baik.
3. Berkembang
Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori berkembang, jika
tingkat pertumbuhan tinggi namun kontribusinya rendah.
4. Terbelakang
Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam kategori terbelakang, jika
tingkat pertumbuhan dan kontribusinya rendah. Kategori ini menandakan belum
baiknya pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tingkat kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor Pajak dan Retribusi
Daerah dikatakan tinggi apabila berada diatas rata-rata kontribusi atau
pertumbuhan seluruh sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
11
Tabel 1 Matriks Potensi Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi
PERTUMBUHAN
Rendah Tinggi
x=
Tinggi
Potensial Prima
K
O
N
T R
Rendah
Terbelakang Berkembang
I
B
U
S
I
x= Sumber : Wahyuni, 2009
Dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki masing-masing sektor Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali, peneliti menggunakan matrikspotensi
berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi sebagaimana terterz pada
tabel satu diatas, yang kemudian dilengkapi dengan analisis mengenai tingkat
efektivitas dan kinerja. Matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan
dan kontribusi yang digunakan dalam penelitian ini, sama dengan matriks potensi
yang digunakan dalam penelitian terdahulu seperti dalam penelitian Wahyuni
(2009). Untuk lebih mendukung hasil dari matriks potensi tersebut, maka peneliti
mencoba menambahkan analisis menggunakan variabel tingkat efektivitas
(Nugraha, 2004) dan kinerja yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tahun 2005-2011. Matode analisis
potensi tersebut dipilih dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana potensi riil
yang dimiliki setiap sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali
selama tujuh tahun terakhir. Apakah sektor-sektor yang berada pada kategori
prima dan potensial telah mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, yang
tercermin dari tingkat efektivitas dan kinerja yang dicapainya.
12
Metode Penelitian
A. Tekhnik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis statistik deskriptif berupa metode deskriptif kuantitatif. Metode tersebut
digunakan untuk menganalisis tingkat kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan
kinerja, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis potensi dari masing-masing
sektor Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011.
Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada dua metode yang digunakan
dalam penelitian terdahulu, yaitu Kusoy (2009) dan Pertiwi (2009). Kedua
penelitian tersebut menggunakan metode penyajian data yang berbeda, Kusoy
menggunakan metode penyajian dengan cara data dinolkan apabila terdapat sektor
Pajak dan Retribusi Daerah yang pada tahun-tahun tertentu tidak berkontribusi
atau tidak dipungut, begitu pula dengan sektor yang belum dipungut. Penggunaan
metode tersebut didasarkan pada asumsi bahwa data yang dinolkan memiliki
makna bahwa peneliti memperoleh data tersebut atau tidak terdapat missing data,
karena pada metode ini apabila terdapat missing data maka akan diberi simbol
strip (-). Sedangkan Pertiwi memilih untuk memberi simbol strip (-) untuk sektor
Pajak dan Retribusi yang tidak dipungut atau tidak masuk dalam Perda dan data
dinolkan apabila pada tahun tersebut sektor Pajak dan Retribusi Daerah tidak
menghasilkan kontribusi. Metode tersebut dipilih dengan asumsi bahwa data
benar-benar menunjukkan kondisi riil dan data yang diperoleh tidak terdapat
missing data.
Dari dua metode diatas, pada penelitian ini, peneliti lebih memilih
menggunakan metode yang digunakan Pertiwi (2009). Metode tersebut dipilih
karena dengan mengunakan metode tersebut, peneliti dapat menyajikan data
secara lebih jelas dan sesuai dengan kondisi riil. Sehingga dapat diketahui dengan
jelas sektor-sektor apa saja yang tidak atau belum dipungut dengan sektor-sektor
yang tidak memberikan kontribusi atau bahkan telah dihentikan pemungutannya.
13
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer, berupa hasil wawancara dengan kepala bagian
pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD). Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data yang bersumber dari Laporan Realisasi Kabupaten Boyolali periode
2005-2011. Data sekunder diperoleh dari pengolahan dan penyajian pihak lain,
data tersebut diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan,
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali.
B. Langkah Analisis
Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan perhitungan dan analisis mengenai kontribusi Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dengan rumus:
Kontribusi Pajak Daerah
2. Melakukan perhitungan dan analisis mengenai kontribusi Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dengan rumus:
Kontribusi Retribusi Daerah
Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi
Perentase Kriteria
0,00%-10% Sangat Kurang
10,10%-20% Kurang
20,10%-30% Sedang
30,10%-40% Cukup Baik
40,10%-50% Baik
>50% Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Dalam Sari, 2010)
14
3. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingkat pertumbuhan Pajak Daerah
Dengan rumus:
Pertumbuhan Pajak Daerah
Keterangan: χ = Rata-rata realisasi penerimaan Pajak tahun n
χ-1 = Rata-rata realisasi penerimaan Pajak tahun n-1
4. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingkat pertumbuhan Retribusi
Daerah dengan rumus:
.
Keterangan: χ = Rata-rata realisasi penerimaan Retribusi tahun n
χ-1 = Rata-rata realisasi penerimaan Retribusi tahun n-1
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwarno
(2008) pada Kabupaten Sukoharjo, Margareta (2009) pada Kabupaten Maluku
Tenggara dan Juri (2012) pada Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan secara
rata-rata Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan baik apabila
perumbuhannya berkisar antara 30% ke atas.
5. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingakat efektivitas Pajak Daerah
Dengan rumus:
Efektivitas Pajak Daerah =
6. Melakukan perhitungan dan analisis terhadap tingkat efektivitas Retribusi Daerah
Dengan rumus:
Efektivitas Retribusi Daerah=
%
Tabel 4 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas
Persentase Kriteria
>100% Sangat Efektif
90-100% Efektif
80-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif
<60% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 (Dalam Sari, 2010)
15
7. Menghitung tingkat kinerja sektor Pajak Daerah (Daryanto, 2009).
Dengan rumus:
(
) (
)
8. Menghitung tingkat kinerja seluruh sekor Retribuis Daerah (Daryanto, 2009).
Dengan rumus:
(
) (
)
9. Membuat matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi
Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Membuat analisis mengenai tingkat kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan
kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali secara keseluruhan.
11. Membuat analisis potensi masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali berdasarkan hasil kedua matriks potensi yang digunakan.
12. Membuat kesimpulan secara menyeluruh mengenai kontribusi, pertumbuhan,
efektivitas, daya saing, dan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Gambaran Umum Objek Penelitian.
Secara geografis Kabupaten Boyolali adalah sebuah kabupaten di provinsi
Jawa Tengah, Boyolali terletak sekitar 25 km sebelah barat kota Surakarta dan
masih termasuk dalam kawasan Solo Raya. Kabupaten Boyolali membentang dari
barat- ke timur sepanjang 48 km, dan dari utara- ke selatan sepanjang 54 Km. Di
sebelah utara Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen, sebelah timur
dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat
(www.boyolalikab.go.id).
Kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali sebelum diberlakukannya
Otonomi Daerah terbilang kurang baik, yang ditunjukkan dengan tingkat
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali sangat rendah sehingga
keuangan Kabupaten Boyolali sangat bergantung pada subsidi dari Pemerintah
Pusat (Karjoredjo, 1989). Namun seiring dengan diberlakukannya Otonomi
16
Daerah, tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali mulai
mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ketahun sehingga sudah
tidak lagi bergantung pada subsidi dari Pemerintah Pusat. Kenaikan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali tersebut ditopang oleh kontribusi Pajak
dan Retribusi Daerah, hal tersebut dapat terlihat dari hasil penelitian yang
dilakukan Mulyanto (2002) yang menyebutkan bahwa 18% Pendapatan Asli
Daerah disumbang oleh Pajak Daerah dan 73% disumbang oleh Retribusi Daerah.
Untuk mendukung upaya peningkatan dan penguatan Pendapatan Asli
Daerahnya, selama kurun waktu tujuh tahun terakhir Pemerintah Kabupten
Boyolali mulai melakukan penyesuaian sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
Hal tersebut tercermin dari munculnya beberapa Undang-Undang dan Peraturan
Daerah baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Seperti Undang-Undang No.28
tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan adanya
sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah baru yang dapat dipungut dan dikelola
Pemerintah Kabupaten Boyolali. Selain mengatur tentang penambahan sektor
Pajak dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut Pemerintah Kabupaten Boyolali,
Undang-Undang tersebut juga mengakibatkan adanya beberapa sektor Retribusi
Daerah yang tidak lagi dapat dipungut Pemerintah Kaupaten Boyolali, serta
adanya pengalihan pendapatan yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial
(DKS) dan RSUD Pandan Arang yang semula merupakan komponen Retribusi
pelayanan kesehatan menjadi bagian dari komponen Pendapatan Lain-Lain.
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah merupakan
dua sektor penting bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali, terlebih setelah
diberlakukannya otonomi daerah.
17
Analisis
1. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah
Tabel 5
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun Pajak Daerah
Pendapatan asli Daerah
% Kontribusi
Retribusi Daerah
Pendapatan asli Daerah
% Kontribusi
2005 6,984,060,197 49,816,906,083 14.02 34,579,914,970 49,816,906,083 69.41
2006 9,442,747,838 59,307,283,906 15.92 33,628,502,085 59,307,283,906 56.70
2007 10,643,172,280 67,461,523,228 15.78 40,020,935,424 67,461,523,228 59.32
2008 11,155,035,906 63,733,408,461 17.50 38,959,749,828 63,733,408,461 61.13
2009 12,896,540,751 70,004,658,137 18.42 43,917,458,154 70,004,658,137 62.74
2010 14,094,132,345 86,485,635,223 16.30 25,382,928,677 86,485,635,223 29.35
2011 19,256,739,005 96,737,566,506 19.91 20,136,495,081 96,737,566,506 20.82
RATA-RATA 16.84 RATA-RATA 51.35
Sumber: Data Olahan peneliti
Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa Pajak Daerah memiliki
tingkat kontribusi yang kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Boyolali, karena hanya mampu memberikan kontribusi rata-rata
sebesar 16.84% pertahun. Sedangkan Retribusi Daerah selama tahun 2005-2011
memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),
karena mampu memberikan kontribusi diatas 50%, yaitu rata-rata sebesar 51.35%
pertahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor Retribusi Daerah
merupakan sektor andalan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya
peningkatan dan penguatan Pendapatan Asli Daerahnya. Tingginya tingkat
kontribusi yang mampu diberikan Retribusi Daerah tersebut dipengaruhi oleh
tingginya kontribusi dua sektor retribusi, yaitu retribusi pelayanan kesehatan
sebesar 60.447% dan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah sebesar 13.220%
(Lampiran 2). Sedangkan Pajak Daerah didukung oleh pajak penerangan jalan
umum yang memberikan kontribusi sebesar 91.767% terhadap total pendapatan
Pajak Daerah (Lampiran 2 Tabel 16 dan Tabel 17). Meskipun merupakan dua
sektor yang sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun
pada kenyataannya selama tujuh tahun terakhir kontribusi kedua sektor tersebut
18
terbilang cukup fluktuatif. Kondisi tersebut tercermin dari cukup seringnya terjadi
penurunan tingkat kontribusi pada kedua sektor tersebut.
2. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah
Tabel 6
Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun Pajak Daerah % Pertumbuhan Retribusi Daerah % Pertumbuhan
2004 7,244,100,746 - 25,189,617,738 -
2005 6,984,060,197 (3.59) 34,579,914,970 37.28
2006 9,442,747,838 35.20 33,628,502,085 (2.75)
2007 10,643,172,280 12.71 40,020,935,424 19.01
2008 11,155,035,906 4.81 38,959,749,828 (2.65)
2009 12,896,540,751 15.61 43,917,458,154 12.73
2010 14,094,132,345 9.29 25,382,928,677 (42.20)
2011 19,256,739,005 36.63 20,136,945,018 (20.67)
RATA-RATA 15.81 RATA-RATA 0.11
Sumer: Data Olahan Peneliti
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa kondisi tingkat
pertumbuhan Pajak dan Retribusi Dearah Kabupaten Boyolali selama tahun 2005-
2011 sangat fluktuatif. Ketidakstabilan tersebut berdampak terhadap kurang
baiknya tingkat pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah secara keseluruhan.
Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat
pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tergolong kurang baik, karena
hanya mampu mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 15.81% pertahun.
Sedangkan tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah termasuk kedalam kategori
tidak baik karena hanya mampu mencapai pertumbuhan sebesar 0.11% pertahun.
Sedangkan untuk dapat dikatakan bahwa Pajak dan Retribusi Daerah memiliki
tingkat pertumbuhan yang baik, Pajak dan Retribusi Daerah harus memiliki
tingkat pertumbuhan lebih atau sama dengan 30%. Rendahnya tingkat
pertumbuhan Retribusi Daerah sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat
pertumbuhan pada tahun 2010 dan 2011. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan
adanya penurunan tingkat pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan yang sangat
signifikan. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2010 mulai diberlakukan
19
Undang-Undag No.28 Tahun 2009 tntang Pajak dan Retribusi Daerah yang
mengatur bahwa, pendapatan yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial (DKS)
dan RSUD Pandan Arang yang semula merupakan bagian dari retribusi pelayanan
kesehatan, mulai tahun2010 dialihkan menjadi bagian Pendapatan Lain-Lain.
3. Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah
Secara keseluruhan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Boyolali selama tahun 2005-2011 sudah sangat efektif karena memiliki tingkat
efektivitas diatas 100%. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pajak
Daerah dipungut secara lebih efektif dibanding Retribusi Daerah. Hal tersebut
terlihat dari rata-rata tingkat efektivitas Pajak Daerah lebih tinggi dari Retribusi
Daerah, yaitu sebesar 111.26%, sedangkan Retribusi Daerah hanya memiliki rata-
rata tingkat efektivitas sebesar 103.08%. Meskipun tingkat efektivitas Pajak dan
Retribusi Daerah tergolong sangat efektif, namun kondisi tersebut belum dapat
mengambarkan kondisi riil tingkat kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali. Hal tersebut terjadi karena tingkat efektivitas dihitung
berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasinya, namun pada
kenyataannya target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali masih
sangat fluktuatif, sehingga meskipun terlihat efektif namun pada tahun-tahun
Tabel 7
Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Anggaran Realisasai %
Efektifitas Anggaran Realisasai %
Efektifitas
2005 6,676,973,800 6,984,060,197 104.60 36,901,388,440 34,579,914,970 93.71
2006 7,558,081,000 9,442,747,838 124.94 32,382,522,190 33,628,502,085 103.85
2007 9,642,340,000 10,643,172,280 110.38 36,765,424,000 40,020,935,424 108.85
2008 10,649,690,000 11,155,035,906 104.75 35,227,506,000 38,959,749,828 110.59
2009 10,719,190,000 12,896,540,751 120.31 45,479,644,000 43,917,458,154 96.57
2010 12,637,835,000 14,094,132,345 111.52 24,111,739,000 25,382,928,677 105.27
2011 18,824,390,000 19,256,739,005 102.30 19,603,427,000 20,136,945,018 102.72
RATA-RATA 111.26 RATA-RATA 103.08
Sumer: Data Olahan Peneliti
20
tertentu tingkat kontribusi yang diberikan justru rendah. Kondisi tersebut
memungkinkan terjadinya distorsi akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran
yang dihasilkan, yang berakibat pada kurang tercerminnya kondisi riil yang
mampu dicapai oleh suatu sektor.
4. Tingkat Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah
Tabel 8 Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah
Kabuapten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah
2005 0.639 1.129
2006 0.833 1.059
2007 0.799 1.072
2008 0.846 1.055
2009 0.863 1.049
2010 1.357 0.873
2011 1.858 0.694 Sumber: Data Olahan Peneliti
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005-2009 Retribsi
Daerah memiliki kinerja yang tinggi jika dibanding dengan Pajak Daerah,
sehingga memiliki kemampuan lebih untuk mampu menghasilkan kontribusi serta
mengembangkan potensi yang dimilikinya dibanding dengan Pajak Daerah.
Kondisi tersebut terlihat dari hasil perhitungan kinerja Retribusi Daerah selama
tahun 2005-2009 yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berada pada kriteria
sektor dengan tingkat kinerja tinggi. Sedangkan Pajak Daerah selama tahun 2005-
2009 memiliki tingkat kineja yang tergolong rendah.
Kondisi berbalik justru terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Tingkat kinerja
Pajak Daerah pada kedua tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kinerja
yang dicapai Retribusi Daerah. Tingginya tingkat kinerja yang dicapai Pajak
Daerah pada kedua tahun tersebut merupakan dampak dari turunnya tingkat
kinerja Retribusi Daerah yang sangat signifikan. Sama halnya dengan yang terjadi
pada tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah, penurunan tingkat kinerja yang
terjadi juga dipengaruhi oleh penurunan tingkat kinerja sektor retribusi pelayanan
21
kesehatan, yang merupakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang No.28
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Matriks Potensi Pajak Daerah
Matriks potensi dalam penelitian ini merupakan matriks potensi yang
ditujukan untuk mengetahui gambaran kondisi potensi Pajak Daerah Kabupaten
Boyolali berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi seperti yang
tertera pada Gambar 1.
Gambar 1
Matriks Potensi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali Berdasarkan Kriteria Tingkat
Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2005-2011.
Keterangan: Potensial : 1.Pajak Penerangan Jalan Umum, 2.Pajak Restoran
Berkembang : 3.Pajak Parkir, 4.Pajak Hiburan, Terbelakang : 5.Pajak Reklame,
6.Pajak Hotel, 7.Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C, 8.Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, 9.Pajak Air Bawah Tanah. (Sumber: Data Olahan
Peneliti).
Berdasarkan hasil analisis potensi sektor-sektor Pajak Daerah Kabupaten
Boyolali tahun 2005-2011 dengan menggunakan matriks potensi di atas (Gambar
1), maka dapat diketahui bahwa terdapat ketimpangan tingkat kontribusi antar
sektor Pajak Daerah. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan hampir seluruh sektor
Pajak Daerah Kabupaten Boyolali berada pada kategori berkembang dan
terbelakang. Dari Sembilan sektor pajak yang dapat dipungut Pemerintah
-20.000
0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
-50.000 0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
K
O
N
T
R
I
B
U
S
I
PERTUMBUHAN
1
2
3 4 5 6
7
8 9
Prima Potensial
Berkembang Terbelakang
22
Kabupaten Boyolali hanya terdapat dua sektor pajak yang berada pada kategori
sektor pajak potensial, yaitu pajak penerangan jalan umum dan pajak restoran.
Dari hasil analisis kondisi potensi tersebut, pajak penerangan jalan umum
merupakan sektor pajak yang tergolong sebagai sektor pajak andalan Kabupaten
Boyolali. Meskipun hanya berada pada kategori sektor pajak potensial, namun
sektor tersebut mampu memberikan kontribusi yang sangat tinggi, yaitu sebesar
91.767%, namun sektor tersebut cenderung kurang mampu untuk
mempertahankan tingkat pertumbuhannya dari tahun ketahun. Berikut merupakan
gambaran kondisi potensi sektor-sektor Pajak Daerah Kabupaten Boyolali
menurut hasil matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan
kontribusi yang disandingkan dengan dua variabel pendukung, yaitu tingkat
efektivitas dan kinerja yang dimiliki masing-masing sektor Pajak Daerah dalam
sebuah tabel analis mengenai potensi sektor-sektor Pajak Daerah Kabupaten
Boyolali tahun 2005-2011 (Tabel 9).
Tabel 9
Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011
Matriks Potensi Pajak Daerah Variabel Pendukung
Kategori Jenis Pajak Pertumbuhan Kontribusi Efektivitas Kinerja
Potensial
1.Pajak Penerangan
Jalan Umum Kurang Baik Sangat Baik Sangat Efektif Tinggi
2. Pajak Restoran Cukup Baik Sangat kurang Sangat Efektif Rendah
Berkembang 3. Pajak Parkir Sangat Baik Sangat kurang Sangat Efektif Rendah
4. Pajak Hiburan Sangat Baik Sangat kurang Sangat Efektif Rendah
Terbelakang
5. Pajak Reklame Baik Sangat kurang Sangat Efektif Rendah
6. Pajak Hotel Kurang Baik Sangat kurang Sangat Efektif Tinggi
7. Pajak Pengambilan
Bahan Galian Gol C Kurang Baik Sangat kurang Sangat Efektif Tinggi
8.Pajak Bea
Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan - Kurang Baik Cukup Efektif Tinggi
9. Pajak Air Bawah
Tanah - Sangat kurang Sangat Efektif Tinggi
Sumber: Data Olahan Peneliti
23
Hasil analisis sektor Pajak Daerah diatas (Tabel 9) semakin memperkuat hasil
analisis matriks potensi (Gambar 1) yang menunjukkan bahwa terdapat
ketimpangan tingkat kontribusi antar sektor selama tahun 2005-2011. Meskipun
rata-rata sektor-sektor Pajak telah dipungut dengan efektif dan memiliki tingkat
kinerja yang tinggi, namun ternyata sektor-sektor tersebut rata-rata memiliki
tingkat kontribusi dan pertumbuhan yang kurang baik atau bahkan sangat kurang,
sehingga cenderung berada pada kategori sektor Pajak berkembang dan
terbelakang. Dari hasil analisis tersebut, hanya sektor pajak penerangan jalan
umum yang memiliki tingkat kontribusi yang sangat baik yaitu sebesar 91.767%,
selain itu sektor tersebut juga didukung dengan tigkat kinerja yang tinggi dan
telah dipungut dengan sangat efektif. Meskipun demikian, sektor tersebut
memiliki pertumbuhan yang tergolong kurang baik. Hal tersebut terjadi karena
tingkat pertumbuhan sektor tersebut cenderung fluktuatif, sehingga berakibat pada
kurang baiknya tingkat pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir.
Dari hasil analisis tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor
pajak penerangan jalan umum merupakan sekor pajak andalan Kabupaten
Boyolali, karena selain memiliki tingkat kontribusi yang tinggi, sektor ini juga
memiliki kinerja yang tergolong tinggi dan telah dipungut secara sangat efektif,
namun sektor tersebut cenderung kurang mampu mempertahankan tingkat
pertumbuhannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sektor ini
merupakan sektor pajak andalan, namun pada kenyataannya sektor tersebut masih
kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, yang tercermin dari
tingkat pertumbuhannya yang cenderung fluktuatif selama kurn waktu tujuh tahun
terakhir.
6. Matriks Potensi Retribusi Daerah
Penggunaan Matriks potensi dalam penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan kondisi potensi yang dimiliki masing-masing sektor Retribusi
Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan
kontribusi (Gambar 2). Hasil analisis menggunakan matriks potensi berdasarkan
kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi Retribusi Daerah tersebut diperoleh
24
hasil bahwa, sama halnya dengan yang terjadi pada sektor Pajak Daerah, secara
keseluruhan sektor-sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama tujuh
tahun terakhir juga mengalami ketimpangan tingkat kontribusi antar sektor yang
cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya sektor Retribusi
Daerah yang berada pada kategori retribusi berkembang dan terbelakang seperti
yang tertera pada Gambar 2. Dari dua puluh delapan sektor Retribusi Daerah yang
dapat dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, hanya terdapat
empat sektor yang termasuk dalam kategori Retribusi prima dan potensial.
Untuk lebih dapat memahami kondisi potensi Retribusi Daerah Kabupaten
Boyolali selama tahun 2005-2011, maka berikut peneliti sajikan gambaran
mengenai bagaimana kondisi potensi yang dimiliki masing-masing sektor
Retribusi Daerah selama tahun 2005-2011 menggunakan matriks potensi
berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi (Gambar 2) serta Tabel
analisis potensi sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011,
yang memuat hasil analisis matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat
pertumbuhan dan kontribusi yang disandingkan dengan dua variabel pendukung
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tingkat efektivitas dan kinerja yang
dimiliki masing-masing sektor Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-
2011 (Tabel 10).
25
Gambar 2
Matriks Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Berdasarkan Kriteria Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2005-2011.
Keterangan: Prima: 1. Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah, 2. Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil, 3. Ret. Pelayanan Pasar,
Potensial: 4. Ret. Pelayanan Kesehatan, Berkembang: 5. Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan, 6. Ret. Jasa Usaha
Khusus Parkir, 7. Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 8. Ret. Ijin Mendirikan Bangunan, 9. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran, 10. Ret. Ijin Gangguan, 11. Ret. Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan dan/Legalisasi Naskah Dinas 12. Ret.
Usaha Terminal, 13.Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah, 14.Ret. Palayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, 15. Ret.
Pengujian Kendaraan Bermotor, Terbelakang: 16. Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 17. Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi
dan OR, 18. Ret. Ijin Usaha Pertanian, 19. Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger , 20. Ret. Jasa Usaha Rumah
Potong Hewan, 21. Ret. Ijin Trayek, 22. Ret. Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair, 23. Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, 24.
Ret. Pelayanan Pendidikan, 25. Ret. Pasar Grosir/Pertokoan, 26. Ret. Ijin Usaha Perikanan/Peternakan, 27. Ret. Ijin Usaha Hotel, 28.
Ret. Usaha Rumah Makan (Sumber: Data Olahan Peneliti.)
(20.000)
(10.000)
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
-150.000 -100.000 -50.000 0.000 50.000 100.000 150.000
K
O
N
T
R
I
B
U
S
I
PERTUMBUHAN
1
2 3
4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28
Prima Potensial
Berkembang Terbelakang
26
Tabel 10 Analisis Potensi Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011
Matriks Potensi Retribusi Daerah Variabel Pendukung
Kategori Jenis Retribusi Pertumbuhan Kontribusi Efektivitas Kinerja
Prima
1. Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Sangat Baik Kurang Baik Sangat Efektif Tinggi
2. Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil Cukup Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
3. Ret. Pelayanan Pasar Kurang Baik Sangat Kurang Efektif Tinggi
Potensial 4. Ret. Pelayanan Kesehatan Sangat Kurang Sangat Baik Sangat Efektif Rendah
Berkembang
5. Ret. Ijin Usaha/ Investasi/ Perindustrian/ Perdagangan Sangat Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Rendah
6. Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir Sangat Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
7. Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sangat Baik Sangat Kurang Efektif Tinggi
8. Ret. Ijin Mendirikan Bangunan Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
9. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
10. Ret. Ijin Gangguan Cukup Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
11. Ret. Pelayanan Administrasi Untuk Mendapatkan dan/Legalisasi
Naskah Dinas Cukup Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Rendah
12. Ret. Usaha Terminal Cukup Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
13. Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah Cukup Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
14. Ret. Palayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Kurang Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
15. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Kurang Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
Terbelakang
16. Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kurang Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
17. Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan OR Kurang Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
18. Ret. Ijin Usaha Pertanian Kurang Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
19. Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger Kurang Baik Sangat Kurang Sangat Efektif Rendah
27
20. Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Sangat Kurang Sangat Kurang Efektif Tinggi
21. Ret. Ijin Trayek Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
22. Ret. Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair Sangat Kurang Sangat Kurang Efektif Rendah
23. Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Efektif Rendah
24. Ret. Pelayanan Pendidikan Sangat Kurang Sangat Kurang Efektif Tinggi
25. Ret. Pasar Grosir/Pertokoan Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
26. Ret. Ijin Usaha Perikanan/Peternakan Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
27. Ret. Ijin Usaha Hotel Sangat Kurang Sangat Kurang Efektif Tinggi
28. Ret. Usaha Rumah Makan Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Efektif Tinggi
Sumber: Data Olahan Peneliti
28
Dari hasil analisis menggunakan matriks potensi (Gambar 2) dan Tabel
analisis potensi (Tabel 10) diatas dapat diketahui bahwa rata-rata sektor-sektor
Retribusi Daerah telah dipungut dengan sangat efektif, namun hampir seluruh
sektor justru memiliki tingkat kontribusi dan pertumbuhan yang rendah. Dari dua
puluh delapan sektor yang dipungut, hanya terdapat empat sektor yang berada
pada kategori Retribusi Prima dan Potensial, yaitu Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan
Daerah, Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil, Ret. Pelayanan Pasar yang
merupakan sektor Retribusi Daerah kategori Prima, serta Ret. Pelayanan
Kesehatan yang berada pada kategori Retribusi potensial (Gambar 2). Keempat
sektor tersebut memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, selain itu sektor tersebut juga memiliki
tingkat pertumbuhan yang tinggi, serta didukung dengan tingkat kinerja yang
tinggi dan telah dipungut secara sangat efektif. Namun dari keempat sektor
tersebut, retribusi pelayanan kesehatan merupakan satu-satunya sektor yang
mampu memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.
Meskipun hanya termasuk dalam kategori sektor Retribusi potensial, retribusi
pelayanan kesehatan mampu memberikan kontribusi sebesar 60.447% dan
didukung sistem pemungutan yang sangat efektif, namun sektor ini kurang
mampu mempertahankan pertumbuhan dan kinerja yang dicapainya (Tabel 10).
Kondisi tersebut merupakan dampak dari penurunan kontribusi pada tahun 2010
dan 2011, yang merupakan dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 28
tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mngatur bahwa pendapatan
yang bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan RSUD Pandan Arang
yang semula merupakan komponen dari retribusi pelayanan kesehatan, sejak
diberlakukannya Undang-Undang tersebut dialihkan menjadi komponen
Pendapatan Lain-Lain. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap rendahnya
rata-rata tingkat pertumbuhan dan kinerja sektor retribusi pelayanan kesehatan
selama tujuh tahun terakhir.
Dari hasil analisis menggunakan Tabel analisi potensi diatas (Tabel 10)
menunjukkan bahwa sektor-sektor Retribusi Daerah yang berada pada kategori
29
sektor Retribusi Prima, ternyata memiliki tingkat kontribusi yang rendah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, selain itu sektor-sektor
tersebut rata-rata kurang mampu mepertahankan pertumbuhan yang dicapainya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berada pada kategori sektor
Retribusi prima, namun sektor-sektor tersebut belum mampu untuk diandalkan
sebagai sektor andalan Kabupaten Boyolali. Sehingga dari hasil analisis diatas
dapat disimpulkan bahwa meskipun berada pada kategori sektor Retribusi
potensial, retribusi pelayanan kesehatan memiliki kemampuan yang lebih untuk
dapat diandalkan sebagai sektor Retribusi andalan Pemerintah Kabupaten
Boyolali dalam upayanya meningkatkan dan menguatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).
Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diketahui bahawa selama ini
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali memiliki pengaruh yang cukup
signifkan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian Retribusi Daerah
merupakan sektor andalan Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan dan
menguatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kondisi tersebut didukung dengan hasil
perhitungan tingkat kontribusi yang menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2011
Retribusi Daerah mampu memberikan kontribusi sebesar 51.35%, sedangkan
Pajak Daerah hanya mampu berkontribusi sebesar 16.84%. Meskipun merupakan
dua sektor andalan, namun pada kenyataannya kedua sektor ini memiliki tingkat
kontribuis, pertumbuhan, dan efektivitas yang cukup fluktuatif.
Kontribusi Pajak Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan
pada tahun 2010, penurunan tersebut merupakan akibat dari penurunan kontribusi
pajak penerangan jalan umum yang mencapai 14.464%. Sedangkan tingkat
pertumbuhannya mengalami penurunan pada tahun 2005. Tingkat pertumbuhan
pada tahun tersebut mencapai angka -3.59%, dimana penurunan kontribusi pajak
hiburan merupakan faktor utama yang mempengaruhi penurunan tingkat
pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Bagian Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan
30
Aset Daerah (DPPKAD), disebutkan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak
dari diberlakukannya larangan penggunaan Stadion Sonolayu untuk acara musik
dan pasar malam. Sedangkan untuk tingkat efektivitas, Pajak Daerah tidak
mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Sedangkan kontribusi, pertumbuhan, dan kinerja Retribusi Daerah
mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2010 dan 2011.
Penurunan tersebut terjadi karena adanya penurunan kontribusi retribusi
pelayanan kesehatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 43.479%.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pendapatan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), penurunan
tersebut merupakan dampak dari diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengatur bahwa pendapatan yang
bersumber dari Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan RSUD Pandan Arang yang
semula merupakan bagian dari retribusi pelayanan kesehatan, sejak
diberlakukannya Undang-Undang tersebut tidak lagi menjadi bagian dari retribusi
pelayanan kesehatan, namun dialihkan menjadi bagian dari Pendapatan Lain-Lain.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa selama ini Retribusi Daerah sangat
mengandalkan kontribusi dari pendapatan Dinas Kesehatan Sosial (DKS) dan
RSUD Pandan Arang.
Tingkat efektivitas Retribusi Daerah mengalami penurunan pada tahun
2005. Kondisi tersebut merupakan dampak dari adanya penurunan nilai realisasi
penerimaan retribusi pelayanan pasar, yang merupakan dampak adanya program
renovasi terhadap empat pasar tradisional dikawasan Kabupaten Boyolali, yaitu
Pasar Sunggingan, Pasar Ampel, Pasar Pengging, dan Pasar Karanggede. Dengan
adanya renovasi pada keempat pasar tersebut berakibat pada tidak tercapainya
realisasi atas target yang telah ditetapkan, karena banyak kios dan pedagang yang
tidak beroperasi.
Kondisi tersebut diatas berdampak pada kurang maksimalnya kontribsi
yang mampu disumbangakan Pajak dan Retribusi Daerah sehingga berpengaruh
terhadap masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
total Pendapatan Daerah selama ini.
31
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali selama ini ternyata hanya
ditopang oleh beberapa sektor saja. Pajak Daerah Kabupaten Boyolali sangat
mengandalkan sektor pajak penerangan jalan umum yang hanya termasuk dalam
kategori Pajak potensial (Gambar 1). Meskipun berada pada kategori sektor pajak
potensial, namun sektor tersebut memiliki tingkat kontribusi (91.767%) dan
kinerja yang tingggi serta telah dipungut secara sangat efektif, namun sektor
tersebut cenderung masih kurang mampu mengoptimalakan potensi yang
dimilikinya, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan yang cukup fluktuatif.
Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan yang mampu
dicapainya, sehingga sektor tersebut belum mampu berada pada kategori sektor
Pajak prima.
Sedangkan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali sangat mengandalkan
sektor retribusi pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan Pajak Daerah, sektor
retribusi pelayanan kesehatan juga hanya berada pada kategori Retribusi potensial
(Gambar 2), namun sektor tersebut memiliki tingkat kontribusi yang sangat tinggi,
yaitu sebesar 60.447% dan telah dipungut dengan sangat efektif. Berbeda dengan
kondisi pajak penerangan jalan umum yang cendeung kurang mampu
mengoptimalakn potensi yang dimilikinya, sektor retribusi pelayanan kesehatan
sebenarnya mampu untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, namun
karena diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009, sektor tersebut
mengalami penurunan kontribusi yang sangat signifikan yang berpengaruh
terhadap rendahnya tingkat pertumbuhan dan kinerja yang mampu dicapai sektor
tersebut pada tahun 2010 dan taun 2011, sehingga sektor tersebut hanya mampu
berada pada kategori sektor Retribusi Potensial.
Hasil pembahasan diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan
Mulyanto (2002) yang menyebutkan bahwa pada tahun 1998 Retribusi Daerah
merupakan sektor utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Boyolali, yaitu memberikan kontribusi sebesar 73%, sedangkan Pajak Daerah
18%. Sistem pemungutan pada kedua sektor tersebut telah sudah tergolong sangat
efektif (Pertiwi, 2009). Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa daerah lain,
seperti pada Kota Samarinda (Juri, 2012), Kabupaten Maluku Tenggara (Apituley,
32
2009), dan Kota Bukit Tinggi (Adegustara, 2009). Meskipun sama-sama
mengandalkan sektor Retribusi Daerah, namun pada kenyataannya tingkat
pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali masih sangat rendah jika
dibanding dengan tingkat pertumbuhan pada ketiga daerah diatas, dimana rata-rata
pertumbuhan pada ketiga daerah tersebut mencapai 11-16% pertahun (Juri, 2012,
Apituley, 2009, Adegustara, 2009) .
Kondisi Retribusi Daerah yang menjadi sektor andalan tersebut diatas
ternyata tidak berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (Sudjarwoko, 2010), Provinsi
Bali (Samudra, 2011), Kota Padang, Kota Pesisir Selatan (Adegustara, 2011) dan
Kota Semarang (Masrofi, 2004). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sektor
Pajak Daerah menyumbang 83,28% untuk DKI Jakarta (Sudjarwoko, 2010),
60.70% untuk Provinsi Bali (Samudra, 2011), 66.53% untuk Kota Padang,
53.57% Kota Pesisir Selatan (Adegustara, 2011), dan 55.17% untuk Kota
Semarang (Masrofi, 2004). Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa,
padadaerah-daerah tersebut diatas lebih mengandalkan sektor Pajak Daerah dalam
upaya peningkatan dan penguatan Pendapatan Asli Daerahnya.
Selain sama-sama mengandalkan sektor Pajak dan Retribusi Daerah,
terdapat pula kesamaan sektor Pajak dan Retribusi andalan antara Kabupaten
Boyolali dengan beberapa daerah lain di Indonesia, seperti pada Kabupaten
Donggala (Deda, 2011), Kota Poso (Kusoy, 2009), Semarang (Masrofi, 2004),
Padang, Bukit Tinggi, Pesisir Selatan (Adegustara, 2009), dan Samarinda (Juri,
2012) yang sama-sama mengandalkan pajak penerangan jalan umum. Sedangkan
dalam sektor Retribusi Daerah, Kabupaten Boyolali memiliki kesamaan dengan
Kota Semarang (Masrofi, 2004), Poso (Kusoy, 2009), dan Kabupaten Donggala
(Deda, 2011) yang sama-sama mengandalkan sektor retribusi jasa umum terutama
retribusi pelayanan kesehatan. Kondisi yang berbeda terjadi di Provinsi DKI
Jakarta (Syahriatun, 2009) dan Bali (Kabupaten Gianyar) (Astuti, 2009) yang
mengandalkan sektor pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
33
Kesimpulan dan Saran Penelitian
Kesimpulan
Secara umum, temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian-penelitian terdahulu pada beberapa daerah lain di Indonesia,
bahwa Pemerintah Daerah pada hampir seluruh daerah di Indonesia masih kurang
mampu mengeoptimalkan potensi yang dimiliki sektor Pajak dan Retribusi
Daerah secara optimal. Berdasarkan hasil analisis potensi dari masing-masing
sektor Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan variabel kontribusi, pertumbuhan,
efektivitas, dan kinerja diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Secara keselururan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali
ditopang oleh Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu Pajak penerangan jalan
umum dan retribusi pelayanan kesehatan. Meskipun kedua sektor tersebut
hanya berada pada kategori Pajak dan Retribusi Daerah potensial, namun
kedua sektor tersebut justru memberikan kontribusi yang sangat tinggi
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali, yaitu
sebesar 91.767% untuk Pajak Daerah dan 60.447% untuk Retribusi
Daerah. Meskipun demikian kedua sektor tersebut masih harus
diperhatikan dengan lebih baik lagi sehingga dapat mengoptimalkan
potensi yang dimilikinya, serta mampu mempertahankan tingkat
pertumbuhan dan kinerjanya. Dengan demikian sektor-sektor tersebut
diharapkan mampu untuk terus diandalkan sebagai sektor Pajak dan
Retribusi Daerah andalan Kabupaten Boyolali dalam upaya peningkatan
dan pengatan Pendapatan Asli Daerahnya.
Hasil tersebut diatas menunjukkan adanya kesamaan sektor pajak
andalan pada beberapa daerah yaitu pada Kota Samarinda (Juri, 2012),
Padang, Bukit Tinggi (Adegustara, 2009), Kabupaten Donggala (Deda,
2011), Kota Poso (Kusoy, 2009), dan Semarang (Masrofi, 2004).
Untuk sektor Retribusi Unggulan, Kabupaten Boyolali memiliki
kesamaan dengan Kabupaten Donggala (Deda, 2011), Kota Poso
(Kusoy, 2009), dan Semarang (Masrofi, 2004) yang sama-sama
mengandalkan sektor Retribusi jasa Umum terutama retribusi pelayanan
34
kesehatan. Sedangkan Pada Daerah lain seperti Kota Samarinda (Juri,
2012), Padang dan Bukit Tinggi (Adegustara, 2009) cenderung
mengandalkan sektor Retribusi Perijinan teretentu. Namun untuk dapat
menjadi Kabupaten yang otonom Kabupaten Boyolali tidak boleh hanya
mengandalkan satu sektor pajak atau retribusi saja, karena pada daerah
yang benar-benar mampu menjadi daerah yang otonom rata-rata
memiliki lebih dari satu sektor unggulan, seperti yang terjadi pada DKI
Jakarta dan Bali, yang rata-rata Pemerintah Kabupatennya
mengandalkan pajak hotel dan pajak restoran (Syahriatun, 2009, Astuti,
2009).
2. Secara garis besar, Retribusi Daerah merupakan sektor unggulan
Kabupaten Boyolali dalam upaya peningkatan dan penguatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), karena memiliki tingkat kontribusi yang tinggi, yaitu
sebesar 51.35% pertahun. Kondisi yang sama juga terjadi pada beberapa
daerah lain seperti Samarinda (Juri, 2012), Bukit Tinggi (Adegustara,
2009) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Apituley, 2009). Namun kondisi
tersebut tidak berlaku untuk Provinsi DKI Jakrta (Sudjarwoko, 2010), Bali
(Samudra, 2011), Kota Padang, Kota Pesisir Selatan (Adegustara, 2009),
dan Semarang (Masrofi, 2004) hal tersebut dikarenakan sektor unggulan
pada keempat daerah tersebut adalah sektor Pajak Daerah.
3. Tingkat petumbuhan dan efektivitas Retribusi Daerah secara keseluruhan
masih kalah dari sektor Pajak Daerah, yang merupakan dampak adanya
ketimpangan kontribusi antar sektor Retribusi Daerah terhadap total
pendapatan Retribusi Daerah yang cukup signifikan. Hal tersebut
dikarenakan meskipun jumlah sektor Retribusi yang dikelola Pemerintah
Kabupaten Boyolali terhitung banyak, namun tidak diimbangi dengan
kualitas kontribusi serta pertumbuhan yang memadai. Kondisi tersebut
tercermin dari tingkat kinerja tahun 2005-2009, yang menunjukkan bahwa
secara keseluruhan Retribusi Daerah memiliki tingkat kinerja yang tinggi,
namun jika dilihat dari tingkat kinerja persektor, maka dapat diketahui
bahwa sebagian besar sektor retribusi pada kurun waktu tersebut justru
35
memiliki tingkat kinerja yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa
hanya terdapat sedikit sektor yang mampu memberi kontribusi yang baik
terhadap total pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Meskipun merupakan dua sektor unggulan dan telah dipungut secara
efektif, namun Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boyolali memiliki
tingkat kontribusi, pertumbuhan, dan efektivitas yang fluktuatif, yang
diakibatkan kurangnya kemampuan sektor-sektor Pajak dan Retribusi
Daerah untuk mempertahankan pencapaian realisasi kontribusinya.
Kondisi tersebut juga dialami oleh beberapa daerah lain, seperti yang
terjadi pada Kota Padang, Bukit Tinggi (Adegustara, 2009), Samarinda
(Juri, 2012) dan Kabupaten Maluku Tenggara (Apituley, 2009).
Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:
1. Dalam penelitian ini masih belum menganalisis variabel akuntansi dalam
menganalisis potensi yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan
Retribusi Daerah, seperti variabel efisiensi pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi upah pungut
yang diberikan. Sehingga dalam penelitian ini belum dapat memberikan
informasi apakah sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang berada pada
kategori prima dan potensial telah dipungut secara efisien, dan apakah
sektor-sektor yang berada pada kategori berkembang dan terbelakang
belum dipungut secara efisien. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
diharapkan dapat menggunakan variabel efisiensi pemungutan, terutama
efisiensi upah pungut dalam menganalisis potensi sektor Pajak dan
Retribusi Daerah. Penggunaan Variabel tersebut penting, karena pada
daerah-daerah yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah yang tinggi
seperti DKI Jakarta dan Bali memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini cenderung menggunakan data
historis, sehingga dalam penelitian ini belum mampu menampilkan
36
kondisi potensi yang sesungguhnya dimiliki masing-masing sektor Pajak
dan Retribusi Daerah, sehingga hasil penelitian ini masih belum mampu
digunakan untuk memprediksi kondisi potensi sektor Pajak dan Retribusi
Daerah kedepan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
melakukan analisis mengenai potensi riil yang dimiliki masing-masing
sektor Pajak dan Retribusi Daerah, misal berdasarkan jumlah objek Pajak
dan Retribusi Daerah. Sehingga hasil penelitian selanjutnya diharapkan
mampu digunakan untuk memprediksi potensi sektor Pajak dan Retribusi
Daerah kedepan.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dari segi informasi
pendukung yang diperoleh, kondisi tersebut diakibatkan kurangnya
pemahaman pegawai DPPKAD mengenai kondisi Pajak dan Retribusi
Daerah. Hal tersebut merupakan dampak dari seringnya rotasi/mutasi
jabatan pegawai di Kabupaten Boyolali. Sehingga dalam penelitian ini
kurang mampu memberikan informasi pendukung terutama berkaitan
dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menggunakan variabel institusional, seperti kepemimpinan dan
tingginya rotasi jabatan dalam satuan kerja serta variable instritusional
lainnya. Sehingga diharapkan hasil penelitian tersebut, mampu
memberikan gambaran apakah terdapat pengaruh variabel institusional
terhadap pengambilan kebijakan terutama terkait dengan kebijakan
penyusunan anggaran pendapatan.
Saran Kebijakan
Beradasarkan hasil analisis potensi dalam penelitian ini, maka saran
kebijakan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali
khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) adalah:
37
1. Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan mampu mendorong dan
mengevaluasi kembali sektor-sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang
berada pada kategori berkembang dan terbelakang. Terutama terkait
dengan kinerja yang dimiliki dengan mengevaluasi kembali objek-objek
yang dikenakan Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga dari hasil evaluasi
tersebut dapat diketahui apakah sektor-sektor yang berada pada kategori
tersebut masih perlu dipertahankan atau harus dihapuskan dari Perda. Hal
tersebut perlu dilakukan, karena banyakanya jumlah sektor yang dikelola
dan dipungut Pemerintah Daerah sangat mempengaruhi tingkat efisiensi
serta optimaslisasai Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah. Sealain
hal tersebut, banyaknya jumlah sektor Pajak dan Retribusi Daerah yang
dikelola akan sangat berpengaruh terhadap ketertarikan investor untuk
berinvestasi pada daerah tersebut.
2. Berkaitan dengan peningkatan dan penguatan (optimalisasi) Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang bersumber dai Pajak dan Retribusi Daerah, maka
Pemerintah Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menyusun anggaran
pendapatan khususnya anggaran/ target pendapatan Pajak dan Retribusi
Daerah secara lebih efektif. Langakah yang dapat diterapkan Pemerintah
adalah dengan menyusun anggaran pendapatan berdasarkan realisasi tahun
sebelumnya, target pendapatan tahun sebelumnya, serta potensi (matriks
potensi) yang dimiliki masing-masing sektor Pajak dan Retribusi Daerah,
dan jika memungkinkan, Pemerintah diharapkan pula untuk menilai faktor
institusional (Lampiran 8, Skema Penyusunan Anggaran Pendapatan).
Dengan menerapkan skema penyusunan anggaran pendapatan tersebut,
maka diharapkan dapat mengurangi tingkat fluktuasi yang terjadi pada
target pendapatan sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Sehingga anggaran
pendapatan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan mampu memberikan
gambaran yang lebih nyata mengenai kemampuan pendanaan daerah
sesungguhnya.
38
Daftar Pustaka
Adegustara, Frenadin, Syofiarti dan Fatimah, Tiin, 2009, “Kontribusi Pajak Daerah dan
Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah di Propinsi Sumatra
Barat)”.
Apituley, Margaretha Rosalyn, 2009, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retibusi
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara”, Vol
III, No.1.
Astuti, Ni Ketut Rendi, 2009,”Dampak Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gianyar”.
Bawono, Anton, 2005, “Penguatan Keuangan Daerah di Kabupaten Bantul Melalui
Penggalian Potensi Pajak”, Jurnal Opini Ekonomi dan Bisnis Aktual, Volume 2,
No. 3, STIE Isti Ekatana Upaweda.
Deda, Ferda O’Hara, 2011, “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah dan
Retibusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala”,
Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana; Salatiga.
Frediyanto, Yanuar, 2010,“Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi
Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah”, Skripsi
Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro; Semarang.
Juri, Mat, 2012, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda”, Jurnal Eksis, Vol.8, No.1.
Karjoredjo, J.Sardi, 1984, “Sektor Publik di Kabupaten Boyolali”, Dinamika Ekonomi
Regional, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Kristina, 2005 ,”Analisis Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten
Sragen”, Spirit Publik Volume 1 No.2.
Kusoy, Yuliana Fransisca, 2009, “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah
dan Retibusi Daerah Di Kota Poso”, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomika
dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana; Salatiga.
39
L.N, Nugraha dan Arvin Triantoro2004, “Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran
dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”, Jurnal
Ilmu Administrasi No.1, Vol.4.
Masrofi, Muhamad, 2004, “Potensi dan Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)”, Tesis
Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro; Semarang.
Mulyanto, 2002, “Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten
Propinsi Jawa Tengah”, Regional University Reaserch On Desebtralization in
Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Nasution, Chairuddin Syah, 2003, “Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) diIndonesia Periode 1990 –2000”, Kajian Ekonomi Dan
Keuangan, Vol. 7, No. 2.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Umum.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Usaha.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.
Pertiwi, Novidian, 2009, “Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dalam Rangka Menunjang
Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana; Salatiga.
Samudra, Azhari A, 2011,”Pertimbangan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Administrasi
Publik Dan Public Finance”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas
Ngurahrai, Bali.
Sejarah Boyolali, www.Boyolalikab.go.id. diunduh pada tanggal 1 November 2012.
Sudjarwoko, 2010, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
40
Provinsi Dki Jakarta”, Tesis Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia.
Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih, 2008, “Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak
Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Akuntansi dan
Keuangan EfeVolume 7, Nomor 2,2008, hlm. 162-173, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Syahriatun, Mutiawati, 2009,”Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Dki Jakarta”, Skripsi program S1 Fakultas Ekonomi Universitas
Bina Nusantara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi
Daerah.
Wahyuni, 2009,“Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap
Pendapatan Daerah”, The 3rd National Conference UKWMS Page 1 Surabaya,
October 10th
:Surabaya.
41
Lampiran-Lampiran
1. Lampiran 1 Data Penelitian
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun Anggaran (target) Realisasai
2004 6,050,735,000 7,244,100,746
2005 6,676,973,800 6,984,060,197
2006 7,558,081,000 9,442,747,838
2007 9,642,340,000 10,643,172,280
2008 10,649,690,000 11,155,035,906
2009 10,719,190,000 12,896,540,751
2010 12,637,835,000 14,094,132,345
2011 18,824,390,000 19,256,739,005
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun Anggaran (target) Realisasi
2004 24,453,504,140 25,189,617,738
2005 36,901,388,440 34,579,914,970
2006 32,382,522,190 33,628,502,085
2007 36,765,424,000 40,020,935,424
2008 35,227,506,000 38,959,749,828
2009 45,479,644,000 43,917,458,154
2010 24,111,739,000 25,382,928,677
2011 19,603,427,000 20,136,945,018
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
Tabel 11 Anggaran dan Realisasai Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Tahun Anggaran (target) Realisasi
2004 33,819,723,422 36,964,029,477
2005 50,379,10,406 49,816,906,083
2006 52,487,248,700 59,307,283,906
2007 61,446,847,000 67,461,523,228
2008 58,623,725,000 63,733,408,461
2009 68,261,319,000 70,004,658,137
2010 79,625,590,000 86,485,635,223
2011 88,572,520,000 96,737,566,506
42
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2005-2007
Jenis Pajak Daerah
2004 2005 2006 2007
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pajak Hotel 42,738,850 41,807,000 46,675,700 46,296,000 47,847,100 48,046,000 56,865,000
Pajak Restoran 87,843,250 94,700,000 95,516,000 80,250,000 83,910,500 82,850,000 90,003,000
Pajak Hiburan 10,243,600 4,950,000 5,348,300 4,950,000 5,250,000 4,950,000 5,860,000
Pajak Reklame 72,200,000 94,200,000 123,182,990 110,140,000 152,247,885 200,740,000 204,965,796
Pajak Penerangan Jalan Umum 6,959,690,096 6,380,500,000 6,570,434,557 7,122,500,000 8,858,109,803 9,004,000,000 9,948,753,514
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 71,384,950 60,316,800 142,082,650 192,795,000 294,035,050 300,004,000 334,684,770
Pajak Parkir - 500,000 820,000 1,150,000 1,347,500 1,750,000 2,040,200
Pajak Air Bawah Tanah - - - - - - -
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - - - - - - -
TOTAL 7,244,100,746 6,676,973,800 6,984,060,197 7,558,081,000 9,442,747,838 9,642,340,000 10,643,172,280
43
Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2008-2011
Jenis Pajak Daerah
2008 2009 2010 2011
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pajak Hotel 57,300,000 60,585,250 57,300,000 65,264,200 67,600,000 74,839,400 74,200,000 82,986,120
Pajak Restoran 85,500,000 94,923,500 85,500,000 109,180,000 108,000,000 166,197,700 245,000,000 345,619,125
Pajak Hiburan 4,590,000 4,055,000 4,590,000 12,760,000 23,235,000 28,277,500 30,000,000 32,330,000
Pajak Reklame 223,000,000 303,629,532 323,000,000 383,754,851 327,000,000 419,611,878 545,000,000 708,108,228
Pajak Penerangan Jalan Umum
10,177,000,000 10,522,191,624 10,177,000,000 12,148,974,858 12,000,000,000 13,173,648,697 14,111,875,000 15,213,799,113
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C
100,000,000 165,613,500 69,500,000 134,588,010 69,500,000 169,429,600 58,315,000 102,797,325
Pajak Parkir 2,300,000 4,037,500 2,300,000 42,018,832 42,500,000 62,127,570 90,000,000 120,069,957
Pajak Air Bawah Tanah - - - - - - 70,000,000 114,161,995
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- - - - - - 3,600,000,000 2,536,867,142
TOTAL 10,649,690,000 11,155,035,906 10,719,190,000 12,896,540,751 12,637,835,000 14,094,132,345 18,824,390,000 19,256,739,005
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
44
Tabel 15 Angaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2005-2007
Jenis Retribusi Daerah 2005 2006 2007
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Ret. Pelayanan Kesehatan 18,333,574,000 19,758,625,329 21,736,578,000 23,319,805,240 21,992,415,000 24,322,964,177
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 255,640,800 268,481,425 282,979,900 302,753,200 267,908,000 268,866,500
Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil 854,000,000 1,228,048,500 2,661,250,500 2,056,277,000 1,325,950,000 1,251,889,500
Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat 5,000,000 8,355,000 6,500,000 7,465,000 6,500,000 8,045,000
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 43,320,000 43,520,000 107,444,000 108,569,000 111,324,000 113,326,000
Ret. Pelayanan Pasar 1,421,209,200 1,543,148,600 4,148,922,650 1,664,199,175 1,580,547,000 1,754,207,250
Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor 351,105,000 399,419,000 351,105,000 400,575,000 397,375,000 410,918,000
Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Ret. Pelayanan Pendididikan - - - - 1,375,000 992,500
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan - - - - 157,861,000 175,198,700
Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah 12,871,923,600 8,031,850,588 264,438,600 2,267,701,940 1,838,000,000 2,089,345,150
Ret. Usaha Terminal 262,188,500 257,363,300 450,756,000 496,109,100 514,698,000 514,979,950
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir 22,610,000 24,575,000 93,004,800 93,004,800 99,036,000 108,207,500
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 467,250,000 482,237,700 380,000,000 399,856,000 461,500,000 387,905,300
Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR 452,556,000 444,739,210 383,400,000 418,697,940 418,000,000 426,243,250
Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair 6,025,000 5,409,165 6,050,000 4,869,295 3,500,000 2,365,620
Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah 15,000,000 15,026,000 17,000,000 17,100,180 18,000,000 18,053,950
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan 597,154,000 755,446,850 295,722,000 376,813,250 340,000,000 355,370,300
Ret. Ijin Gangguan 337,500,000 283,566,093 300,000,000 441,943,450 - -
45
Ret. Ijin Trayek 25,450,000 29,270,000 25,450,000 27,375,000 25,475,000 31,260,000
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan - - - - 55,250,000 58,168,000
Ret. Ijin Usaha Pertanian - - - - 226,000,000 321,525,500
Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan 40,870,000 61,144,125 48,000,000 58,920,075 360,475,000 445,076,050
Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas
41,287,340 69,687,160 31,445,740 39,681,940 9,300,000 17,284,585
Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger
211,750,000 374,069,375 350,500,000 520,715,250 669,500,000 1,051,118,523
Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta 30,000,000 52,175,000 40,000,000 73,762,500 40,000,000 42,187,500
Ret. Ijin Usaha Hotel - - - - - -
Ret.Usaha Rumah Makan - - - - - -
Total 36,646,413,440 34,137,157,420 31,981,547,190 33,097,194,335 30,920,989,000 34,176,498,805
Sumber: Data DPPKAD Kabupaten Boyolali
46
Tabel 15
Angaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2008-2011
Jenis Retribusi Daerah 2008 2009 2010 2011
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Ret. Pelayanan Kesehatan 24,446,858,000 27,416,669,003 32,718,542,000 33,226,681,406 7,342,028,400 8,167,664,602 8,739,672,000 8,697,839,921
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 270,169,000 280,705,870 275,834,000 290,790,550 319,911,100 341,337,100 344,819,850 353,622,700
Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil 1,377,105,000 1,528,790,500 960,000,000 1,682,132,000 1,370,000,000 1,898,012,500 1,187,300,000 1,519,989,500
Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat 7,150,000 10,345,000 6,750,000 9,695,000 10,000,000 10,355,000 12,000,000 12,020,000
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 111,426,000 57,694,800 111,426,000 134,795,500 140,000,000 146,160,000 243,000,000 210,884,700
Ret. Pelayanan Pasar 1,713,182,000 1,839,562,625 1,683,323,000 1,735,352,025 1,941,850,800 1,881,666,925 2,052,953,000 2,218,795,875
Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor 411,085,000 443,270,000 411,625,000 443,253,000 435,400,000 449,911,000 465,400,000 481,800,500
Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,048,000
Ret. Pelayanan Pendididikan 1,375,000 1,490,000 1,375,000 1,287,500 1,375,000 1,362,500 0.00 0.00
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan 175,450,000 188,689,100 176,859,000 188,501,350 197,880,000 200,996,050 0.00 0.00
Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah 1,974,279,000 2,114,398,950 1,955,343,000 2,197,064,900 7,984,757,700 7,857,293,650 2,885,170,000 2,957,402,182
Ret. Usaha Terminal 518,716,000 527,594,480 518,716,000 534,394,750 533,050,000 523,971,500 539,418,650 528,203,900
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir 88,300,000 84,005,850 88,300,000 113,105,000 109,500,000 111,920,000 161,713,500 130,415,150
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 361,350,000 369,907,400 403,595,000 324,852,400 351,925,000 376,694,500 421,925,000 486,348,300
Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR 455,600,000 473,304,975 483,400,000 488,473,510 517,500,000 515,446,820 601,560,000 549,417,340
Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair 3,500,000 2,544,275 3,800,000 3,851,640 3,800,000 5,402,645 0.00 0.00
Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah 25,000,000 25,055,400 27,750,000 27,582,000 27,750,000 28,180,000 32,750,000 33,022,000
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan 319,411,000 341,089,550 271,000,000 660,114,950 1,196,000,000 1,262,806,400 1,392,745,000 1,341,693,800
47
Sumber: Data Olahan Peneliti
Ret. Ijin Gangguan 310,000,000 415,602,750 310,000,000 366,035,950 480,000,000 537,679,600 500,000,000 585,105,275
Ret. Ijin Trayek 27,000,000 28,100,000 27,700,000 27,890,000 27,700,000 21,395,000 20,000,000 21,925,000
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan 55,250,000 63,214,000 55,750,000 67,412,000 55,750,000 50,991,000 0.00 0.00
Ret. Ijin Usaha Pertanian 225,000,000 336,135,750 251,000,000 388,931,500 328,000,000 371,336,750 0.00 350,000,000
Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan 93,565,000 105,102,025 67,500,000 90,046,625 78,250,000 97,884,875 0.00 4,685,875
Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas 8,317,000 9,218,404 41,626,000 48,250,453 18,606,000 15,641,210 0.00 0.00
Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger 636,000,000 694,866,121 638,500,000 822,601,645 587,100,000 442,714,050 0.00 0.00
Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta 40,000,000 29,975,000 42,000,000 43,112,500 42,000,000 52,900,000 0.00 0.00
Ret. Ijin Usaha Hotel - - - - 4,255,000 4,255,000 0.00 250,000
Ret.Usaha Rumah Makan - - - - 4,350,000 5,950,000 0.00 125,000
Total 33,656,338,000 37,388,581,828 41,532,964,000 43,917,458,154 24,111,739,000 25,382,928,677 19,603,427,000 20,486,595,018
48
2. Lampiran 2 Tingkat Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 16 Kontribusi Sektor-Sektor pajak Daerah
Kabupaten Boyolali 2005-2011
Jenis Pajak Daerah
Kontribusi % Rata-Rata
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pajak Hotel 0.668 0.507 0.534 0.543 0.506 0.531 0.431 0.531
Pajak Restoran 1.368 0.889 0.846 0.851 0.847 1.179 1.795 1.110
Pajak Hiburan 0.077 0.056 0.055 0.036 0.099 0.201 0.168 0.099
Pajak Reklame 1.764 1.612 1.926 2.722 2.976 2.977 3.677 2.522
Pajak Penerangan Jalan Umum
94.078 93.809 93.475 94.327 94.203 93.469 79.005 91.767
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C
2.034 3.114 3.145 1.485 1.044 1.202 0.534 1.794
Pajak Parkir 0.012 0.014 0.019 0.036 0.326 0.441 0.624 0.210
Pajak Air Bawah Tanah - - - - - - 0.593 0.593
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- - - - - - 13.174 13.174
Rata-Rata 14.286 14.286 14.286 14.286 14.286 14.286 11.111 13.965
Sumber: Data Olahan Peneliti
49
Tabel 17 Kontribusi Sektor-Sektor Retribusi Terhadap Pendapatan Retribusi
Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Jenis Retribusi Daerah Kontribusi % Rata-Rata
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ret. Pelayanan Kesehatan 57.880 70.459 71.169 73.329 75.657 32.178 42.456 60.447
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 0.786 0.915 0.787 0.791 0.821 1.345 1.726 1.024
Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil 3.597 6.213 3.663 4.089 3.830 7.478 7.419 5.184
Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat 0.024 0.023 0.024 0.028 0.022 0.041 0.059 0.031
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0.127 0.328 0.332 0.154 0.307 0.576 1.029 0.408
Ret. Pelayanan Pasar 4.520 5.028 5.133 4.920 3.951 7.413 10.830 5.971
Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor 1.170 1.210 1.202 1.186 1.009 1.772 2.352 1.415
Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.012 0.015 0.006
Ret. Pelayanan Pendididikan - - 0.003 0.004 0.003 0.005 - 0.003
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan - - 0.513 0.505 0.429 0.792 - 0.448
Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah 23.528 6.852 6.113 5.655 5.003 30.955 14.436 13.220
Ret. Usaha Terminal 0.754 1.499 1.507 1.411 1.217 2.064 2.578 1.576
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir 0.072 0.281 0.317 0.225 0.258 0.441 0.637 0.318
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 1.413 1.208 1.135 0.989 0.740 1.484 2.374 1.335
Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR 1.303 1.265 1.247 1.266 1.112 2.031 2.682 1.558
Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair 0.016 0.015 0.007 0.007 0.009 0.021 - 0.011
Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah 0.044 0.052 0.053 0.067 0.063 0.111 0.161 0.079
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan 2.213 1.139 1.040 0.912 1.503 4.975 6.549 2.619
Ret. Ijin Gangguan 0.831 1.335 - 1.112 0.833 2.118 2.856 1.514
Ret. Ijin Trayek 0.086 0.083 0.091 0.075 0.064 0.084 0.107 0.084
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan - - 0.170 0.169 0.153 0.201 - 0.139
Ret. Ijin Usaha Pertanian - - 0.941 0.899 0.886 1.463 1.708 1.179
Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan 0.179 0.178 1.302 0.281 0.205 0.386 0.023 0.365
Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas 0.204 0.120 0.051 0.025 0.110 0.062 - 0.082
Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger 1.096 1.573 3.076 1.858 1.873 1.744 - 1.603
Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta 0.153 0.223 0.123 0.080 0.098 0.208 - 0.127
Ret. Ijin Usaha Hotel - - - - - 0.017 0.001 0.009
Ret.Usaha Rumah Makan - - - - - 0.023 0.001 0.012
Rata-Rata 4.348 4.545 4.000 3.848 3.852 3.571 3.571 3.599
Sumber: Data Olahan Peneliti
50
3. Lampiran 3 Tingkat Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 18
Pertumbuhan sektor-Sektor Pajak Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011
Jenis Pajak Daerah
Pertumbuhan % Rata-Rata
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pajak Hotel 9.211 2.510 18.847 6.542 7.723 14.671 10.886 10.056
Pajak Restoran 8.735 -12.150 7.261 5.467 15.019 52.224 107.957 26.359
Pajak Hiburan -47.789 -1.838 11.619 -30.802 214.673 121.611 14.331 40.258
Pajak Reklame 70.614 23.595 34.626 48.137 26.389 9.344 68.753 40.208
Pajak Penerangan Jalan Umum -5.593 34.818 12.312 5.764 15.460 8.434 15.487 12.383
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 99.037 106.946 13.825 -50.517 -18.734 25.888 -39.327 19.588
Pajak Parkir - 64.329 51.406 97.897 940.714 47.856 93.264 215.911
Pajak Air Bawah Tanah - - - - - - - 0
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - - - - - - - 0
Rata-Rata 22.369 31.173 21.414 11.784 171.606 40.004 38.764 52.408
Sumber: Data Olahan Peneliti
51
Tabel 19
Pertumbuhan Sektor-Sektor Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali tahun 2005-2011
Jenis Retribusi Daerah
Pertumbuhan % Rata-Rata
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ret. Pelayanan Kesehatan 8.720 18.023 4.302 12.719 21.192 -75.418 6.491 -0.567
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.500 12.765 -11.193 4.403 3.593 17.382 3.599 4.864
Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil 114.853 67.443 -39.119 22.119 10.030 12.834 -19.917 24.035
Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat 12.450 -10.652 7.770 28.589 -6.283 6.808 16.079 7.823
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5.454 149.469 4.382 -49.090 133.635 8.431 44.283 42.366
Ret. Pelayanan Pasar 2.291 7.844 5.408 4.866 -5.665 8.431 17.917 5.870
Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor 10.030 0.289 2.582 7.873 -0.004 1.502 7.088 4.194
Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran 81.818 0.000 0.000 25.000 0.000 140.000 1.600 35.488
Ret. Pelayanan Pendididikan - - - 50.126 -13.591 5.825 -100.000 -14.410
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan - - - 7.700 -0.100 6.628 -100.000 -21.443
Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah 369.562 -71.766 -7.865 1.199 3.910 257.627 -62.361 70.044
Ret. Usaha Terminal 9.207 92.766 3.804 2.450 1.289 -1.950 0.808 15.482
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir 15.972 278.453 16.346 -22.366 34.639 -1.048 16.525 48.360
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan -2.867 -17.083 -2.989 -4.640 -12.180 15.959 29.109 0.758
Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR 1.102 -5.855 1.802 11.041 3.205 5.522 6.590 3.344
Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair 3.001 -35.295 -51.418 7.552 51.385 40.269 -100.000 -12.072
Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah 0.090 13.804 5.578 38.781 10.084 2.168 17.182 12.527
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan 105.755 -50.120 -5.691 -4.019 93.531 91.301 6.247 33.858
Ret. Ijin Gangguan 24.243 55.852 - - -11.926 46.893 8.820 24.776
Ret. Ijin Trayek -12.208 -6.474 14.192 -10.109 -0.747 -23.288 2.477 -5.165
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan - - - 8.675 6.641 -24.359 -100.000 -27.261
Ret. Ijin Usaha Pertanian - - - 4.544 15.707 -4.524 -5.746 2.495
Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan 47.119 -3.637 655.389 -76.386 -14.325 8.705 -95.213 74.522
Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Legalisasi Naskah Dinas 2.783 -43.057 -56.442 -46.667 423.414 -67.583 -100.000 16.064
Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger 35.572 39.203 101.861 -33.893 18.383 -46.181 -100.000 2.135
Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta - 41.375 -42.806 -28.948 43.828 22.702 -100.000 -10.641
Ret. Ijin Usaha Hotel - - - - - - -94.125 -94.125
Ret.Usaha Rumah Makan - - - - - - -97.899 -97.899
Rata-Rata 39.926 24.243 28.852 -1.539 31.140 17.486 -31.802 5.323
Sumber: Data Olahan Peneliti
52
4. Lampiran 4 Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 20
Efektifitas Sektor-Sektor Pajak Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011
Jenis Pajak Daerah
Efektivitas % Rata-Rata
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pajak Hotel 111.65 103.35 118.36 105.73 113.90 110.71 111.84 110.79
Pajak Restoran 100.86 104.56 108.63 111.02 127.70 153.89 141.07 121.10
Pajak Hiburan 108.05 106.06 118.38 88.34 278.00 121.70 107.77 132.61
Pajak Reklame 130.77 138.23 102.11 136.16 118.81 128.32 129.93 126.33
Pajak Penerangan Jalan Umum 102.98 124.37 110.49 103.39 119.38 109.78 107.81 111.17
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 235.56 152.51 111.56 165.61 193.65 243.78 176.28 182.71
Pajak Parkir 164.00 117.17 116.58 175.54 1826.91 146.18 133.41 382.83
Pajak Air Bawah Tanah - - - - - - 163.09 163.09
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - - - - - - 70.47 70.47
Rata-Rata 136.27 120.89 112.30 126.54 396.90 144.91 126.85 155.678
Sumber: Data Olahan Peneliti
53
Tabel 21 Efektivitas Sektor-Sektor Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun2005-2011
Jenis Retribusi Daerah Tingkat Efektivitas %
Rata-Rata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ret. Pelayanan Kesehatan 107.773 107.284 110.597 112.148 101.553 111.245 99.521 107.160
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 105.023 106.988 100.358 103.900 105.422 106.697 102.553 104.420
Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil 143.800 77.267 94.415 111.015 175.222 138.541 128.021 124.040
Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat 167.100 114.846 123.769 144.685 143.630 103.550 100.167 128.250
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 100.462 101.047 101.798 51.779 120.973 104.400 86.784 95.320
Ret. Pelayanan Pasar 108.580 40.112 110.987 107.377 103.091 96.901 108.078 96.447
Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor 113.761 114.090 103.408 107.829 107.684 103.333 103.524 107.661
Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 101.600 100.229
Ret. Pelayanan Pendididikan - - 72.182 108.364 93.636 99.091 - 93.318
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan - - 110.983 107.546 106.583 101.575 - 106.672
Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah 62.398 857.553 113.675 107.097 112.362 98.404 102.504 207.713
Ret. Usaha Terminal 98.160 110.062 100.055 101.712 103.023 98.297 97.921 101.318
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir 108.691 100.000 109.261 95.137 128.092 102.210 80.646 103.434
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 103.208 105.225 84.053 102.368 80.490 107.038 115.269 99.664
Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR 98.273 109.207 101.972 103.886 101.050 99.603 91.332 100.760
Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair 89.779 80.484 67.589 72.694 101.359 142.175 - 92.347
Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah 100.173 100.589 100.300 100.222 99.395 101.550 100.831 100.437
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan 126.508 127.421 104.521 106.787 243.585 105.586 96.334 130.106
Ret. Ijin Gangguan 84.020 147.314 - 134.065 118.076 112.017 117.021 118.752
Ret. Ijin Trayek 115.010 107.564 122.709 104.074 100.686 77.238 109.625 105.272
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan - - 105.281 114.414 120.918 91.464 - 108.019
Ret. Ijin Usaha Pertanian - - 142.268 149.394 154.953 113.212 - 139.957
Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan 149.606 122.750 123.469 112.330 133.402 125.092 - 127.775
Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas 168.786 126.192 185.856 110.838 115.914 84.065 - 131.942
Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger 176.656 148.564 157.001 109.256 128.833 75.407 - 132.619
Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta 173.917 184.406 105.469 74.938 102.649 125.952 - 127.888
Ret. Ijin Usaha Hotel - - - - - 100.000 - 100.000
Ret.Usaha Rumah Makan - - - - - 136.782 - 136.782
Rata-Rata 118.258 144.953 110.079 105.917 119.330 105.765 102.455 115.297
Sumber: Data Olahan Peneliti
54
5. Lampiran 5 Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah
Tabel 22
Kinerja Pajak Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011
Jenis Pajak Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata
Pajak Hotel 1.298 0.984 1.037 1.055 0.983 1.031 0.837 1.032
Pajak Restoran 1.172 0.762 0.725 0.730 0.726 1.011 1.539 0.952
Pajak Hiburan 0.689 0.500 0.495 0.327 0.890 1.805 1.511 0.888
Pajak Reklame 0.649 0.593 0.709 1.002 1.095 1.096 1.353 0.928
Pajak Penerangan Jalan Umum 1.040 1.037 1.033 1.042 1.041 1.033 0.873
1.014
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C 1.279 1.958 1.978 0.934 0.656 0.756 0.336
1.128
Pajak Parkir 0.043 0.052 0.070 0.132 1.184 1.602 2.266 0.764
Pajak Air Bawah Tanah - - - - - - 4.387 4.387
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - - - - - - 4.387
4.387
Sumber: Data Olahan Peneliti
55
Tabel 23 Kinerja Retribusi Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2011
Jenis Retribusi Daerah 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rata-Rata Ret. Pelayanan Kesehatan 0.913 1.111 1.123 1.157 1.193 0.508 0.670 0.954
Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 0.853 0.993 0.854 0.815 0.718 1.459 1.873 1.081
Ret. Penggantian Cetak KTP/Akte Capil 0.737 1.272 0.750 0.837 0.784 1.531 1.519 1.061
Ret. Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat 0.844 0.778 0.812 0.954 0.761 1.407 2.023 1.083
Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0.358 0.920 0.930 0.433 0.861 1.615 2.887 1.143
Ret. Pelayanan Pasar 0.818 0.910 0.928 0.890 0.715 1.341 1.959 1.080
Ret. Pengujuian Kendaraan Bermotor 0.883 0.913 0.907 0.895 0.762 1.338 1.775 1.067
Ret. pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran 0.580 0.598 0.579 0.662 0.563 2.340 2.945 1.181
Ret. Pelayanan Pendididikan - - 1.293 1.775 1.306 2.391 0.000 1.353
Retr. Pasar Grosir/Pertokoan - - 1.555 1.531 1.302 2.403 0.000 1.358
Ret. Jasa pemakaian Kekayaan Daerah 1.955 0.569 0.508 0.470 0.416 2.572 1.199 1.098
Ret. Usaha Terminal 0.509 1.013 1.018 0.954 0.822 1.395 1.742 1.065
Ret. Jasa Usaha Khusus Parkir 0.247 0.966 1.088 0.772 0.885 1.515 2.187 1.094
Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 1.142 0.977 0.917 0.800 0.598 1.200 1.919 1.079
Ret. Jasa Usaha Tempat Rekreasai Dan OR 0.898 0.872 0.860 0.873 0.767 1.400 1.849 1.074
Ret. Jasa Usaha pengelolaan Limbah Cair 1.482 1.376 0.647 0.636 0.820 1.991 0.000 0.993
Ret. Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah 0.613 0.720 0.736 0.934 0.875 1.547 2.246 1.096
Retr. Ijin Mendirikan Bangunan 0.993 0.511 0.467 0.409 0.675 2.233 2.939 1.175
Ret. Ijin Gangguan 0.722 1.161 - 0.966 0.724 1.841 2.482 1.316
Ret. Ijin Trayek 1.047 1.010 1.117 0.918 0.775 1.029 1.307 1.029
Ret. IjinUsaha Perikanan/ Peternakan - - 1.623 1.612 1.463 1.915 0.000 1.323
Ret. Ijin Usaha Pertanian - - 1.216 1.162 1.145 1.892 2.209 1.525
Ret. Ijin Usaha/Investasi/Perindustrian/Perdagangan 0.475 0.472 3.450 0.745 0.543 1.022 0.061 0.967
Ret. Pelayanan Administrasi untuk Mendapatkan dan/Leglisasi Naskah Dinas
2.336 1.372 0.579 0.282 1.257 0.705 0.000 0.933
Ret. Dokumen Lelang, Jembatan Darurat, Andang Steiger 0.641 0.921 1.800 1.088 1.096 1.021 0.000 0.938
Ret. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta 1.188 1.732 0.959 0.623 0.763 1.620 0.000 0.984
Ret. Ijin Usaha Hotel - - - - - 8.506 0.619 4.562
Ret.Usaha Rumah Makan - - - - - 8.820 0.230 4.525
Sumber: Data Olahan Peneli
56
6. Lampiran 6 Daftar pertanyaan wawancara
1. Mengapa pada tahun 2008 anggaran penerimaan Pajak dan Retribusi
Daerah diturunkan, padahal pada tahun 2007 realisasi penerimaannya
melebihi anggaran yang ditetapkan?
2. Mengapa pada tahun 2010 dan 2011 anggaran penerimaan Retribusi
Daerah kembali diturunkan?
3. Mengapa pada tahun 2007 Ret. ijin gangguan tidak dipungut atau
dihilangkan dari Perda?
4. Pada tahun 2007, Ret. ijin usaha/investasi mengalami kenaikan yang
sangat signifikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi keniakan tersebut
dan berapa jumlah permohonan ijin usaha pada tahun tersebut?
5. Pada tahun 2008 terjadi peneurunan pada kontribusi pajak hiburan dan
pajak pengambilan bahan galian gol C, faktor apa yang mengakibatkan
kondisi teresbut?
6. Pada tahun 2009 pajak parkir mengalami kenaikan kontribusi yang tinggi,
faktor apa yang menyebabkan kenaikan tersebut?
7. Terdapat kecenderungan penurunan kontribusi Ret. jasa pemakaian
kekayaan daerah selama tahun 2006-2009. Mengapa kondisi tersebut dapat
terjadi?
8. Pada tahun 2010 Ret. pelayanan kesehatan mengalami penurunan yang
sangat signifikan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
9. Mengapa pada tahun 2011 banyak sektor Retribusi yang anggaran
penerimaan dan realisasinya nol (0)?
10. Pada Tahun 2011, pajak restoran mengalami kenaikan kontribusi yang
tinggi, faktor apa yang menyebabkan kenaikan tersebut?
57
7. Lampiran 7 Skema Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah
Skema Penyusunan Angaran Pendapatan Daerah
Keterangan: t = Tahun berjalan
t-1= Tahun Sebelumnya
Anggaran Pendapatan
(Target) tahun t
Faktor
Institusional
Optimalisasi
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)
Realisasi
Penerimaan
tahun t-1
Anggaran
Pendapatan
(Target)
tahun t-1
Matriks
Potensi