analisis pola pertanggungjawaban - core.ac.uk · d. teori pertanggungjawaban publik ... involved...
TRANSCRIPT
ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN
(Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh :
Yovita Dian Hardianti
NIM : 132114040
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN
(Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)
S K R I P S I
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh :
Yovita Dian Hardianti
NIM : 132114040
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN
(Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 14 Juni 2017 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol
yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang
saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau yang saya ambil dari
tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya
sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 31 Juli 2017
(Yovita Dian Hardianti)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswi Universitas Sanata Dharma:
Nama : Yovita Dian Hardianti
NIM : 132114040
Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan karya ilmiah
saya yang berjudul:
ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN
(Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)
Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada
Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan
dalam bentuk lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan
secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan
royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Yang menyatakan
Yovita Dian Hardianti
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
******************************************************************
“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”
– Yes 41: 10 –
“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawah langit ada waktunya”
- Pengkhotbah 3:1 –
“Bermimpilah. Maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu” - Andrea Hinata –
“Sebelum memulai sebuah perjalanan, anggaplah dirimu sebagai sebuah toples
kosong. Lalu, dari setiap tempat yang kau kunjungi, ambilah apa pun yang bisa
kau ambil. Pergunakan semua indramu untuk mengisi toples itu” - Mahir Pradana –
"LAKUKAN YANG TERBAIK ATAS APA YANG MENJADI TUGASMU
HARI INI, MAKA PRESTASI PASTI MENGIKUTIMU"
- Doni Avianto, GM Hotel Dafam Semarang, 2014 –
“Ilmu jangan hanya obyek hafalan, ilmu untuk memahami dan
menuntaskan persoalan” - Najwa Shihab -
******************************************************************
Karya ini kupersembahkan untuk:
Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
ORANG TUAKU Bapak Sunar haryadi dan Ibu sudi astuti
Adikku Wina
Universitas Sanata Dharma
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur dan terima kasih penulis pada Tuhan Yesus Kristus dan
Bunda Maria atas berkat dan karunia penyertaan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Pola Pertanggungjawaban
Program (Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY). Penulisan
skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Sanata Dharma.
Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan,
bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:
1. Drs. Johannes Eka Priyatma, M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk belajar, berdinamika, dan mengembangkan diri baik dari sisi
akademik maupun non-akademik.
2. Antonius Diksa Kuntara, SE., MFA., QIA selaku Dosen Pembimbing
Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan
dengan arahan dan masukan yang bermanfaat serta dukungan dalam
penyelesaian skripsi ini.
3. Para Dosen Program Studi Akuntansi, terima kasih atas bekal ilmu dan
pengalaman berharga yang telah diberikan selama kuliah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
4. Karyawan Sekretariat Fakultas Ekonomi, terima kasih atas bantuan yang
penulis butuhkan selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada
penulis dalam melakukan penelitian dan pihak-pihak yang telah bersedia
untuk menjadi narasumber.
6. Bapak Fransiskus Sunar Haryadi dan Ibu Fransiska Sudi Astuti yang
memberikan semangat, doa, dan curahan kasih sayang yang tak henti-
hentinya kepada penulis.
7. Adikku Lidwina Diah Paramita yang selalu memberikan semangat dan
kesabaran pada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis : Dhita, Oren, Mbak Tira, dan Feli yang selalu
mendukung, saling memotivasi, dan bertukar cerita serta mendoakan
penulis.
9. Teman-teman kelas MPAT Pak Diksa (Saras, Agil, Anes, dkk) dan teman-
teman kelas AKT A 2013 yang selama proses perkuliahan dari awal
sampai akhir saling memberikan dukungan. Terima kasih atas informasi-
informasi yang sering kalian bagikan demi kelancaran proses skripsi serta
dukungan semangatnya selama proses penulisan skripsi.
10. Teman dari masa ke masa yang telah memberikan dukungan untuk yakin
dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan
kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak
demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini
bermanfaat bagi pembaca.
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Yovita Dian Hardianti
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ................... iv
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI .................................................. v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................ vi
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vii
HALAMAN DAFTAR ISI ........................................................................................ x
HALAMAN DAFTAR TABEL ................................................................................ xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xiii
ABSTRAK ................................................................................................................. xiv
ABSTRACT ............................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 3
C. Batasan Masalah ...................................................................................... 3
D. Tujuan Penelitian .................................................................................... 3
E. Manfaat Penelitian ................................................................................... 3
F. Sistematika Penulisan .............................................................................. 4
BAB II KAJIAN TEORI ........................................................................................... 6
A. Organisasi Sektor Publik ......................................................................... 6
B. Akuntansi Sektor Publik.......................................................................... 8
C. Pelayanan Publik ..................................................................................... 9
D. Teori Pertanggungjawaban Publik .......................................................... 10
E. Pelaporan Keuangan Organisasi Sektor Publik ....................................... 10
F. Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik ........................................... 11
G. Indikator Kinerja ..................................................................................... 14
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
H. Akuntabilitas Publik ................................................................................ 17
I. Dimensi Akuntabilitas Publik .................................................................. 18
J. Akuntabilitas dalam Sektor Publik ........................................................... 20
K. Pola Pertanggungjawaban Sektor Publik ................................................ 22
BAB III METODE PENELITIAN............................................................................. 25
A. Jenis Penelitian ........................................................................................ 25
B. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................. 25
C. Subjek dan Objek Penelitian ................................................................... 25
D. Peran Peneliti .......................................................................................... 25
E. Metode dan Desain Penelitian ................................................................. 26
F. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 28
G. Teknik Analisis Data ............................................................................... 29
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .......................................... 32
A. BKKBN Provinsi DIY ............................................................................ 32
1. Latar Belakang BKKBN Provinsi DIY ............................................... 33
2. Lokasi BKKBN Provinsi DIY............................................................. 33
3. Visi dan Misi BKKBN Provinsii DIY ................................................ 33
4. Filosofi dan Strategi BKKBN Provinsi DIY ....................................... 34
5. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................... 35
6. Kewenangan ........................................................................................ 35
7. Struktur Organisasi .............................................................................. 36
B. Program Kampung Keluarga Berencana ................................................. 41
1. Latar Belakang Kampung KB ............................................................. 41
2. Tujuan Kampung KB .......................................................................... 43
3. Ruang Lingkup Kampung KB............................................................. 44
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .................................................. 46
A. Latar Belakang Kampung KB ................................................................. 46
B. Perencanaan Program Kampung KB ....................................................... 49
C. Pelaksanaan Program Kampung KB ....................................................... 54
D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kampung KB ................. 58
E. Pola Pertangungjawaban ........................................................................ 62
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
BAB VI PENUTUPAN ............................................................................................. 67
A. Kesimpulan ............................................................................................. 67
B. Keterbatasan Penelitian ........................................................................... 67
C. Saran ........................................................................................................ 68
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 70
LAMPIRAN ............................................................................................................... 76
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Perbedaan Sifat & Karakter Organisasi Sektor Publik dengan
Sektor Swasta ....................................................................................... 7
Tabel 1. Perbedaan Sifat & Karakter Organisasi Sektor Publik dengan
Sektor Swasta (Lanjutan)...................................................................... 8
Tabel 2. Desain Studi Penelitian Kualitatif… .................................................... 27
Tabel 2. Desain Studi Penelitian Kualitatif (Lanjutan) ..................................... 28
Tabel 3. Kerjasama Lintas Sektor ....................................................................... 57
Tabel 3. Kerjasama Lintas Sekor (Lanjutan) ...................................................... 58
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar I. The Interpretive Reasearch Process ................................................ 30
Gambar II. Struktur Perwakilan BKKBN DIY .................................................. 40
Gambar III. Struktur Organisasi Kampung KB................................................. 50
Gambar VI. Proses Inisiasi Terbentuknya Kampung KB .................................... 51
Gambar V. Model Penggarapan Kampung KB .................................................. 56
Gambar VI. Pola Pertanggungjawaban Kampung KB Dusun Malangrejo .......... 65
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
ABSTRAK
ANALISIS POLA PERTANGGUNGJAWABAN
(Studi Kasus Program Kampung Keluarga Berencana di Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY)
Yovita Dian Hardianti
NIM : 132114040
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertanggungjawaban pada
program kampung KB di DIY yang melibatkan organisasi sektor publik mulai
dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban laporan. Program
kampung KB sebagai wujud program yang berkaitan dengan mitra kerja di
BKKBN DIY.
Jenis Penelitian ini adalah studi kasus. Metode dan desain penelitian ini
menggunakan metode kualitatif-eksploratif. Data diperoleh dengan wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan metode deskriptif
interpretatif.
Hasil analisis data menunjukkan pelaksanaan program kampung KB
melibatkan beberapa intansi pemerintahan. Salah satu pola pertanggungjawaban
pada program kampung KB di BKKBN provinsi DIY dengan melaporkan
pelaksanaan kegiatan dari beberapa kampung KB sebagai laporan kinerjanya,
sedangkan untuk laporan yang bersifat keuangan dilaporkan oleh masing-masing
intansi pemerintah.
Kata kunci: pertanggungjawaban, pola pertanggungjawaban, program
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
ABSTRACT
THE ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY PATTERN
(Case Study of Family Planning Village Program in The National Population and
Family Planning Board in Special Region of Yogyakarta)
Yovita Dian Hardianti
NIM : 132114040
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2017
This research aims to find out the accountability pattern of family planning
(Keluarga Berencana) village program in Special Region of Yogyakarta which
involved the activities of public sector organization including the planning
process, realization, and accountability report making. Family Planning Village
Program as an implementation of program related to partners of BKKBN DIY.
This type of the research was case study. The method and design of this
research was using qualitative-explorative method. The data was obtained by
doing interviews and documentations. The data analysis techniques that had been
used was descriptive interpretive method.
The result of this analysis shows that the realization of family planning
village program involves several government institutes. One of the accountability
pattern in family planning village program in BKKBN of Special Region of
Yogyakarta is reporting the implementation of activities from some family
planning villages as the performance report, while the financial report is reported
by each of government institution.
Keywords: accountability, accountability pattern, program
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu organisasi sektor publik yang berkaitan dengan kesejahteraan
dan pembangunan masyarakat di Indonesia adalah pemerintah, organisasi ini
sangat mudah untuk dikenali oleh masyarakat Indonesia khususnya pada
kinerja pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan masyarakat di segala
bidang. Pemerintah harus bekerja keras untuk mewujudkan dari segala aspek
bidang pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya.
Organisasi pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik identik
berhubungan dengan kepentingan umum yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pembangunan masyarakat melalui suatu program. Menurut,
Mahsun (2006: 19), pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar
yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
menjunjung tinggi keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan
berkelanjutan, dan berkeadilan sosial, menjalankan aspek-aspek fungsional
dari pemerintahan secara efisien dan efektif.
Dalam rangka merealisasikan suatu program yang di kelola organisasi
pemerintah. Organisasi pemerintah dapat saling bekerjasama antara satu
organisasi pemerintah dengan yang lainnya untuk tujuan tertentu, sehingga
dapat menciptakan suatu program bersama. Kerja sama antar organisasi sektor
publik juga diterapkan misalnya pada Pemerintahan Tony Blair di Inggris,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
pemerintah Kanada, dan Australia yang melibatkan badan atau departmen lain
dalam merealisasikan program bersama (Ryan & Walsh, 2004).
Perubahan dalam mewujudkan suatu pelayanan kepada publik menjadi
suatu tantangan bagi selutuh pihak yang terlibat. Tantangan atas program yang
melibatkan beberapa pihak terkait seperti intansi pemerintahan mengakibatkan
tuntutan dalam melakukan pertanggungjawaban atau akuntabilitas secara
vertikal maupun horisontal.
Salah satu wujud dari program yang melibatkan sektor lain yaitu program
kampung KB, program ini dirintis pada masa Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan
(nawacita) periode 2015-2019. Selain itu, program kampung KB diharapkan
dapat meningkatkan keberhasilan akan kinerja program KKBPK
(Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan
meningkatkan keterpaduan lintas sektor dalam intervensi program
pembangunan (Pedoman Pelaksanaan Kampung KB, 2016). Program
Kampung KB sedang dikembangkan pada setiap wilayah di Indonesia
termasuk wilayah kab/ kota DIY.
BKKBN DIY merupakan salah satu organisasi pemerintah yang
menjunjung program keluarga berencana, selain itu BKKBN mulai terlibat
dalam program kependudukan. BKKBN sebagai pihak yang terlibat tidak
lantas bekerja sendiri dalam melaksanakan program kampung KB. Berbagai
organisasi pemerintahan di Yogyakarta terlibat di program kampung KB
sesuai dengan kondisi tiap kampung.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini: Bagaimana pola pertanggungjawaban progam kampung KB di
BKKBN DIY ?
C. Batasan Masalah
Pola pertanggungjawaban dapat dianalisis dari berbagai aspek antara lain
secara horizontal dan vertikal. Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang
lingkup pada pola pertanggungjawaban tentang cara menyampaikan program
kampung KB secara horizontal.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pola
pertangungjawaban yang melibatkan beberapa organisasi sektor publik dari
proses awal penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertangungjawaban
laporan dari program kampung KB.
E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat
dan berguna bagi pihak – pihak yang berkepentingan :
1. Bagi BKKBN DIY
Penelitian ini diharapan dapat digunakan sebagai sarana perbaikan untuk
program selanjutnya dalam hal pola pertanggungjawaban yang melibatkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
instansi terkait khususnya pada program kampung KB serta dapat
digunakan untuk mengambil kebijakan yang lebih baik.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya tulis mahasiswa
di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang dapat digunakan untuk
sumber informasi dan referensi.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan
referensi untuk penelitian dengan topik yang sama mengenai pola dari
pertanggungjawaban di organisasi sektor publik.
4. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sarana
mengimplementasikan teori yang dipahami sehingga dapat diterapkan
pada kasus tertentu khususnya di organisasi sektor publik.
F. Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
Bab II : Landasan Teori
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan
penelitian sehingga teori dapat digunakan sebagai dasar dalam
pengolahan data.
Bab III : Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, subjek dan objek,
teknik pengumpulan data, dan teknik analis data.
Bab IV : Gambaran Umum
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lembaga
pemerintahan yang digunakan sebagai objek penelitian.
Bab V : Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini berisi pembahasan analisis dari data penelitian yang
diperoleh untuk menjawab rumusan masalah, langkah-langkah
pengujian data penelitian, dan pembahasan hasil dari pengujian
dengan metode yang digunakan.
Bab VI : Penutup
Bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran
untuk peneliti selanjutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Organisasi Sektor Publik
Menurut Mahsun (2006: 7), sektor publik sebagai segala sesuatu yang
berhubungan dengan kepentingan umum serta penyediaan barang atau jasa
kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang
diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan
transportasi adalah contoh sektor publik.
Organisasi sektor publik di Indonesia merupakan organisasi yang
menggunakan dana masyarakat (Bastian, 2006 : 3), seperti :
1. Organisasi Pemerintah Pusat
2. Organisasi Pemerintah Daerah
3. Organisasi Parpol dan LSM
4. Organisasi Yayasan
5. Organisasi Pendidikan dan Kesehatan: puskesmas, rumah sakit, dan
sekolah
6. Organisasi tempat Peribadatan: masjid, gereja, vihara, kuil
Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan
sebuah konsep yang sangat multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak
hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun
kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat immaterial (Mahmudi, 2010: 7).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
Organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari peran pemerintah dan bahkan
umumnya organisasi yang menghasilkan pure public goods adalah pemerintah
maka organisasi sektor publik sangat identik dengan pemerintah. Walaupun
sebenarnya area organisasi sektor publik lebih luas dari sekedar pemerintahan
(Mahsun, 2011: 14).
Menurut Mahsun (2011: 14), dasar yang dapat digunakan sebagai
pedoman dalam membedakan mana organisasi sektor publik dan mana yang
perusahaan swasta dapat dilihat dari output yang dihasilkan sedangkan
Mardiasmo (2002) membedakan beberapa sifat dan karakterisitik organisasi
sektor publik dengan swasta sebagai berikut:
Tabel 1. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan
sektor swasta
No Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swata
1 Tujuan organisasi Nonprofit motive Profit motive
2 Sumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang,
oblogasi, laba BUMN/
BUMD,penjualan aset
negara, dan sebagainya
Pembiayaan internal:
modal sendiri, laba
ditahan
Pembiayaan eksternal :
Utang bank, oblogasi,
penerbitan saham.
3 Pertanggung-
jawaban
Pertanggungjawaban
kepada masyarakat dan
parlemen (DPR/DPRD)
Pertanggungjawaban
kepada pemegang saham
dan kreditur.
Sumber : Mardiasmo, 2002
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
Tabel 1. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan
sektor swasta (Lanjutan)
No Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swata
4 Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan
hirarkis
Fleksibel: datar,
piramida, lintas
fungsional, dan
sebagainya
5 Karakteristik
anggaran
Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
6 Sistem akuntansi Cash accounting Accrual accounting
7 Kinerja keberhasilan Ekonomi, efisien,
efektivitas
Laba
8 Kecenderungan sifat Organisasi politis Organisasi bisnis
9 Dasar operasional Diluar mekanisme pasar Berdasarkan
mekanisme pasar
Sumber : Mardiasmo, 2002
B. Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari
suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain
yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim, 2012: 3). Menurut
Mardiasmo (2009: 159), tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik
adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal
organsasi maupun kebutuhan pihak eksternal, sedangkan Renyowijoyo (2008:
2) menjelaskan akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung-jawaban
kepada publik. Menurut Bastian (2010:4), akuntansi sektor publik dapat
didefinisikan sebagai :
...Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan
departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,
LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor
publik serta swasta.
C. Pelayanan Publik
Menurut Mahmudi (2010: 223), pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan
pelaksanaan ketentutan peraturan perundangan-perundangan. Dalam hal ini,
yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah,
yang meliputi :
1. Satuan kerja/ satuan organisasi Kementerian;
2. Departemen;
3. Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, misalnya
sekretariat dewan (Setwan), sekretariat negara (Setneg), dan sebagainya;
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun daerah termasuk dinas-
dinas dan badan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
D. Teori Pertanggungjawaban Publik
Menurut Bastian (2010: 385), pengertian dari pertanggungjawaban dalam
organisasi sektor publik:
“Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan
keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik
kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta
masyarakat. Pada organisasi pemerintah misalnya, akuntabilitas
merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak
pelaksanan (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislative) serta
masyarakat umum.”
E. Pelaporan Keuangan Organisasi Sektor Publik
Menurut Mahsun et al (2007: 56) pelaporan keuangan dinyatakan sebegai
berikut:
“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relavan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.”
Laporan keuangan sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi
yang relevan kepada pengguna mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas
pada suatu entitas, sehingga dapat digunakan untuk membuat serta
mengevaluasi keputusan tentang pencapaian tujuan entitas dengan
menggunakan alokasi sumber daya. Beberapa cara dalam laporan keuangan
dapat menunjukkan akuntabilitas sebagai berikut (Bastian, 2010: 297) :
a. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya
yang ada pada entitas mulai dari alokasi sampai penggunaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
b. Laporan keuangan memberikan informasi tentang asal dari sumber
dana atas aktivitas entitas.
c. Laporan keuangan memberikan informasi untuk evaluasi entitas
dalam menyediakan dana untuk memenuhi biaya-biaya aktivitas
entitas.
Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik memegang peranan
penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin
besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik
memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik.
Informasi ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan
keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyiapkan
laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Nordiawan, 2006:
131).
F. Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik
Menurut Bastian (2006: 303), pengertian pelaporan kinerja:
“Pelaporan Kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk
mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan
sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini wujud
dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban
membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor Publik dapat
diidentifikasi sebagai berikut : pemerintah pusat, pemerintah daerah,
unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut
diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan
Rakyat, sehingga masyarakat dan anggota DPR (users) bisa menerima
informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah
serta unitnya.”
Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sektor
publik, terutama kinerja finansial. Pelaporan kinerja keuangan yang dihasilkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
dari sistem informasi akuntansi harus dilengkapi dengan informasi mengenai
kinerja nonkeuangan. Aspek kinerja nonkeuangan dalam organisasi sektor
publik sangat penting karena organisasi sektor publik menghasilkan output
yang sifatnya tidak berwujud, seperti pelayanan publik yang sangat sulit
diukur kinerjanya dari aspek finansial. Pelaporan kinerja tersebut digunakan
sebagai dasar melakukan penilaian kinerja (Mahmudi, 2010 : 73). Entitas yang
mempunyai kewajiban membuat pelaporan kinerja organisasi sektor publik
dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit
kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis (Bastian, 2006: 303).
Laporan kinerja pada unit kinerja organisasi sektor publik yang berkualitas
memiliki karakteristik dapat menghubungkan penjelasan tentang tujuan dan
sasaran dengan hasil yang diperoleh, sehingga menyajikan perbandingan
antara realisasi dan rencana atas program dengan pelaksanaan program secara
rinci. Penyajian hubungan dan realisasi dan rencana kegiatan/ program
organsasi sektor publik sangat penting, karena (Bastian, 2006: 304):
a. Menciptakan aspek akuntabilitas dari pelaporan kinerja, yakni
memaparkan apa yang telah dicapai dibandingkan dengan yang
direncanakan dan menjelaskan jika terjadi deviasi antara keduanya;
b. Memberikan dorongan kepada manajemen sektor publik untuk lebih fokus
pada usaha merealisasikan tujuan;
c. Mengkomunkasikan pelaksanaan program secara jelas, terintergrasi, dan
masuk akal.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
Pelaporan kinerja merupakan alat akuntabilitas karena sebagai sarana
komunikasi kepada publik atas penyelesaian dari aktivitas unit organisasi serta
perbandingan atas kinerja unit organisasi yang sejenis sehingga dapat
mengetahui kepuasan para pengguna layanan publik yang di berikan oleh unit
kerja organisasi.
Diseminasi merupakan proses pemberian informasi kepada umum, dilihat
dari aspek laporan kinerja diharapkan dapat memberikan informasi secara
jelas kepada pihak-pihak tertentu diluar dari program. Pihak-pihak yang
menggunakan laporan kinerja dapat menyimpulkan dengan menganalisis
laporan tersebut, hasil akhirnya kreadibilitas dari organisasi (Bastian, 2006:
312).
Dalam pemberian informasi kepada umum untuk memenuhi akuntabilitas
publik, pemerintah diharapkan dapat melaporkan kinerja secara detail,
sehingga pemilahan informasi yang bersifat relevan harus dilakukan. Kriteria
kualitas informasi pelaporan yang dipercaya dan hanya menyajikan hal-hal
penting dapat dipilah menjadi tiga hal yang perlu diperhatikan (Bastian, 2006:
312), yaitu:
a. Mengetahui yang dianggap penting oleh user
Pelaporan kinerja yang baik dicerminkan dengan pemahaman
pemakaian tentang: (1) hal-hal yang penting diketahui; (2) apa yang dapat
dilakukan dengan laporan kinerja tersebut; (3) bagaimana menggunakan
laporan tersebut. Dalam hal ini, perubahan kebutuhan dan peminatan
pemakai harus selalu diikuti. Jadi, targer penyusunan laporan kinerja
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
publik adalah laporan yang dapat dipercaya, dapat dipahami, dan dapat
dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemakainya.
Komunikasi dua arah antara penyusun dan pemakai laporan sangatlah
penting. Tanggung jawab penyusun laporan bukan hanya apa yang
disajikan kepada publik, tetapi juga membantu pemakai untuk memahami
informasi dan menggunakannya secara efektif. Jadi laporan yang
berkualitas dapat diinterprestasikan sebagai laporan yang komunikatif.
b. Memuat informasi tentang tujuan utama pelaporan kinerja dan komitmen-
komitmennya pada pencapaian hasil. Fokus pelaporan kinerja merupakan
tanda kualitas laporan yang terkait dengan tujuan pokok dan komitmen-
komitmennya pada pencapaian hasil.
c. Memuat informasi yang dinilai penting oleh organisasi sektor publik dari
aspek kinerja.
Kualitas pelaporan kinerja dapat ditandai dengan kesimpulan tentang
kegagalan atau kesuksesan organisasi tersebut dalam melakukan pelayanan
publik.
G. Indikator Kinerja
Menurut Sebastian (2006: 267), indikator kinerja merupakan ukuran
kuantatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memmperhitungkan
indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit), dan dampak (impact).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi,
kebijaksanaan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
b. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ nonfisik.
c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
d. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.
e. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan
asumsi yang telah ditetapkan.
Adapun syarat-syarat dari indikator kinerja, sebagai berikut:
a. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi
b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun
kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja
mempunyai kesimpulan yang sama.
c. Relevan; indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relavan
d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukan
keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak
e. Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/ penyesuaian
pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
f. Efektif, data/ informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja
bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya
yang tersedia
Meningat bidang kehidupan atau sektor/ program pembangunan sangat
beragam, indikator kinerja dan cara penerapannya untuk bidang fisik
(misalnya, pembangunan prasarana dan sarana fisik) maupun bidang nonfisik
(misalnya, penyuluhan dan perubahan sikap masyarakat) tidak selalu sama.
Kinerja atas pelayanan yang diberikan secara gratis dapat dinilai dengan
menggunakan ukuran finansial (financial) dan non-keuangan (non-financial)
serta penilaian secara kualitatif (qualitative judgments). Unsur-unsur yang
berbeda-beda dalam pengukuran kinerja, berikut ini merupakan beberapa hal
yang berguna dalam kinerja (Jones et al, 2010: 21) :
a. Input, menjadi sumber daya yang digunakan oleh pemerintah,
diukur teutama menggunakan biaya tetapi juga ukuran kinerja
(non-financial) seperti jumlah karyawan
b. Outputs, layanan yang diberikan diukur terutama dengan non-
keuangan (non-financial).
c. Outcomes, juga layanan yang diberikan, terutama menggunakan
penilaian kualitatif, meskipun penilaian dari outcomes secara
sistematis dikumpulkan dari penerima layanan. Biasanya
berdasarkan pada wawancara atau kuesioner, mereka dapat diukur
secara statistik atas kepuasan yang dihasilkan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
H. Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas (Accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari
pada stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas
secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan,
sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang
steward kepada pemberi tanggung jawab (Maridasmo, 2009: 21).
Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki
hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam (Renyowijoyo, 2008: 21), yaitu :
1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
Pihak pemegang amanah (agent) memberikan pertanggungjawaban
kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (Horizontal Accountability)
Pihak pemegang amanah (agent) memberikan pertanggungjawaban
kepada masyarakat luas, sedangkan menurut Chrstine Ryan Peter Walsh
(2004) akuntabilitas horizontal tidak hanya memberikan
pertannggungjawaban kepada masyarakat luas namun dapat sebagai
pertanggungjawaban antar departemen pemerintah dengan departemen
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
pemerintah lain atau organisasi non-profit yang saling bekerja sama
dalam menyelenggarakan program bersama.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah
pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial
pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan
tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek
pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo,
2009: 21).
I. Dimensi Akuntabilitas Publik
Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor
publik (Ellwood, 1993; Mardiasmo, 2002), yaitu :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
probity and legality) berhubungan dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal
accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana
publik.
2. Akuntabilitas proses (process accountability) terkait dengan apakah
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik
dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses
termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
respronsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap
akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada
tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan,
serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan
mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan
pemeriksaan terhadap tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.
Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah
proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory Competitive
Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).
3. Akuntabilitas Program (program accountability) terkait dengan
pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan
apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan
hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) terkait dengan
pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/ DPRD dan
masyarakat luas.
J. Akuntabilitas dalam Sektor Publik
Akuntabilitas sektor publik lebih kompleks daripada di sektor swasta
(Sinclair, 1995; Mulgan, 1997; Parker dan Gould, 1999; Ryan & Walsh,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
2004). Ketika pemerintah pusat maupun daerah menyelanggarakan “Joined-
up” yaitu pemerintah bekerja sama antar departemen lain, misalnya
pemerintah daerah atau organisasi nonprofit (Prime Minister and the Minister
for the Cabinet Office, 1999; Ryan dan Walsh, 2004). Hal tersebut
mewujudkan akuntabilitas horizontal sehingga menjadi tantangan bagi
pemerintah, bagaimana melaporkan program sesuai kerangka pelaporan yang
ada.
Akuntabilitas dengan model tradisional berdasarkan “hierarchical model”
dengan top-down atau bottom-up yang berfokus dengan pengendalian dalam
bentuk keuangan, sehingga sistem manajemen keuangan pemerintah
cenderung berfokus pada pengeluaran anggaran dengan begitu dilakukan
pengendalian anggaran diperketat (Ryan, 1993; Glynn and Murphy, 1996;
O’Faircheallaigh et al, 1999; Ryan & Walsh, 2004). Namun dengan
pengenalan tentang pendekatan “New Public Management”, saat ini setiap
lembaga pemerintahan diwajibkan untuk menjelaskan output mereka dan
menghubungkan output terssebut dengan pelaksanaan dari kebijakan
pemerintah.
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan dari reformasi sektor publik.
Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik
untuk menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal
accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical
accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga
sektor publik (Mardiasmo, 2009: 21).
Melaporkan hasil kinerja secara horizontal merupakan suatu tantangan
dalam mengungkapkan tata kelola yang efektif sesuai dengan kerangka kerja
sehingga dapat melampaui silo tradisional vertikal dari pemerintahan (Ryan &
Walsh 2004). Kerangka kerja dalam pengaturan kolaborasi seperti departemen
yang ditunjuk untuk memimpin pengelolaan program secara horizontal.
Pemimpin berperan penting untuk memastikan bahwa kegiatan dari program
dikelola dengan cara yang memenuhi tujuan mitra dan kewajiban.
Pemimpin harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam memastikan
informasi kepada mitra, pengawasan kinerja, serta mitra memenuhi
komitmennya. Program bersama mengandalkan harapan yang jelas dan
masing-masing mitra mengetahui secara konkret apa yang diharapkan dari
mereka. Hal tersebut awalnya memerlukan perjanjian kerangka kerja dan
pelaporan yang dapat dipercaya. Pelaporan yang dapat dipercaya tergantung
pada pengumpulan serta berbagi data yang dapat dipercaya serta data yang
sesuai (The Auditor General of Canada, 2000; Ryan & Walsh, 2004).
Konsep “Jaringan Birokrasi” atau “Jaringan Pemerintahan” sebagai cara
untuk memastikan penggabungan yang tepat dan koordinasi dari kegiatan
bersama (Barrett, 2001a; Ryan & Walsh, 2004). Tata kelola dari kerangka
kerja yang lebih formal diperlukan dibandingkan dengan model birokrasi
tradisional, koordinasi dapat melalui pembentukan tugas antar instansi atau
panitia (Barrett, 2001a; Ryan & Walsh, 2004). Jika tidak ada pengawasan dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
lembaga pusat, hal tersebut mengakibatkan persoalan (Barret, 2001b; Ryan &
Walsh 2004).
K. Pola Pertanggungjawaban Sektor Publik
Menurut Mardiasmo (2002:8), Pola pertanggungjawaban sektor publik
kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/ DPRD). Pemerintah tidak
hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi namun juga
bertanggungjawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat,
media masa, dan stakeholders lain sehingga selain dari penggunaan kebijakan
secara administratif yang sehat dan legal maka perlu meningkatkan
kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan
dengan begitu masyarakat dapat menilai kinerja, responsivitas, dan moralitas
dari para pengemban amanah publik (Mahsun, 2006: 84).
Menurut Mahsun (2006: 100), akuntabilitas menunjukkan hubungan
antara otoritas dan pengendalian melalui pertanggungjawaban yang berupa
pelaporan ataupun catatan (account), tidak selalu terdapat hubungan langsung
antara bawahan dengan atasan namun dapat melalui badan perantara atau
perwakilan dari pihak yang berkaitan untuk menerima pertanggungjawaban.
Tiga kategori yang menunjukkan arah atau saluran akuntablitas antara lain:
1. Kepada masyarakat secara langsung;
2. Kepada agen-agen (perwakilan) publik, seperti auditor, ombudsman,
dan parlemen;
3. Kepada para pegawai tingkat atas atau yang se-level.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
Pola pertanggungjawaban dapat bersifat vertikal dan horizontal.
Pertanggungjawaban secara vertikal (vertical accountability) lebih
menekankan pada pertanggungjawaban kepada tingkat yang lebih tinggi,
sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal (horizontal accountability)
menekankan pada masyarakat luas.
Menurut Ryan et al (2004), pertanggungjawaban secara horizontal
(horizontal accountability) tidak hanya memberikan pertanggungjawaban
kepada masyarakat luas namun dapat sebagai pertanggungjawaban antar
departemen pemerintah dengan departemen pemerintah lain atau organisasi
non-profit yang saling bekerja sama dalam menyelenggarakan program
bersama. Berikut ini merupakan pola pertanggungjawaban tentang cara
pemerintah menyampaikan program bersamanya secara horizontal (Wilkins,
2002; Ryan & Walsh, 2004) :
1. Setiap departemen pemerintahan terlibat untuk menjelaskan bagiannya
sendiri atas program yang dilaksanakan bersama. Namun pelaporan akan
menjadi seperti “siloed” (Kecenderungan suatu departemen untuk
tertutup dan tidak bersedia berbagi informasi kepada departemen lain),
terbagi-bagi, dan sulit untuk mendapatkan informasi yang berarti dari
dampak keseluruhan program.
2. Ada dinas/ departemen yang ditunjuk untuk memimpin program lalu
harus bertanggungjawab untuk melaporkan program yang dilaksanakan.
Pilihan ini dapat memberikan laporan terintergrasi, tetapi ada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
kemungkinan bahwa peran dari lembaga-lembaga mitra akan
dikesampingkan.
3. Ada seorang pejabat tertentu berpartisipasi dalam mengambil peran
untuk mengkoordinir kegiatan dan mempetanggungjawabkannya, tetapi
pilihan ini dapat menyebabkan ketidakberpihakan. Pejabat yang
bersangkutan bertanggung jawab atas segala pelaksanan yang ada
meskipun bukan merupakan tanggung jawabnya.
4. Para pemimpin departemen/ dinas harus bertanggungjawab secara
bersama-sama, hal ini mungkin dapat mencapai pelaporan yang
terintergrasi, tetapi tidak ada dasar yang jelas dalam sistem Westminster
dalam melaksanakan akuntabilitas kementerian.
5. Departemen keuangan/ Bendahara yang akan melaporkan
pertanggungjawaban keuangan keseluruhan program antar pemerintah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah
uraian dan penjelasan komperhensif mengenai berbagai aspek seseorang
individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau
suatu situasi sosial (Mulyana, 2010: 201).
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1) Penelitian dilakukan pada Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta di Jl.
Kenari No.58 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
2) Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2017-Maret 2017.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1) Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak
pada bagian yang berkaitan dengan program kampung KB mulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atau
pertanggungjawaban di BKKBN DIY khususnya pada bagian
Hubungan Antar Lembaga & Bina Lini Lapangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
2) Objek Penelitian
Dalam rangka penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah
BKKBN DIY.
D. Peran Peneliti
Peneliti bukan bagian dari BKKBN DIY. Oleh karena itu, beberapa pokok
dasar yang dilakukan :
1. Peneliti menganalisis informan sebagai data primer sesuai dengan topik
dan meminta kesediaan informan untuk diwawancara.
2. Peneliti melengkapi dokumen yang dibutuhkan serta berguna untuk
melengkapi hasil dari pihak yang telah diwawancarai.
3. Peneliti melakukan pemisahan informasi antara transkip wawancara yang
berupa data dengan bukan data.
E. Metode dan Desain Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode
kualitatif-eksploratif. Menurut Meoleong (2007: 6), penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan Sumarni et al (2008: 49)
menjelaskan penelitian eksploratif merupakan penelitian awal dan terutama
digunakan untuk memperjelas permasalahan yang akan dipecahkan, serta
bersifat menjelajah sehingga mengembangkan konsep dengan lebih jelas.
Berikut ini merupakan desain studi penelitian kualitatif yang digunakan
pada penelitian ini:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
Tabel 2. Desain studi penelitian kualitatif
Research Question Sumber data dan
metode
pengumpulan
Aspek-aspek
praktis
Justifikasi
Bagaimana pola
pertanggungjawaban
program kampung
KB di BKKBN
DIY?
Dari internal :
Wawancara/
Interviu
Bagian yang
berkaitan
dengan program
Analisis
Dokumen:
Dokumen yang
berkaitan
program yang
menjadi topik
peneliti.
Dari eksternal :
Wawancara/
Interviu:
Dinas yang
berkaitan
dengan
program
bersama.
Masyarakat
sebagai
pengguna
program.
Wawancara/
Interviu
dilaksanakan
dengan total
kurang lebih 60
jam. Setiap
indiviu diawali
dengan metode
unstructured
interview
diikuti dengan
semi-structured
interview yang
dilaksanakan
dengan tata
muka secara
langsung serta
menggunakan
alat perekam.
Pihak yang
berkepentingan
mengurus
program
bersama di
BKKBN dari
proses awal
penganggaran,
pelaksanaan,
sampai dengan
tantangan dalam
menyajikan
laporan dari
program
bersama
Dinas atau
instansi
pemerintahan
lain sebagai
rekanan dalam
melaksanakan
program
bersama
Pihak diluar
BKKBN DIY
yang berkaitan
dengan program
Sumber:Efferin, 2002
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
Tabel 2. Desain studi penelitian kualitatif (Lanjutan)
Sumber: Efferin,2002
F. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan
pihak yang diwawancarai yang pada dasarnya pihak tersebut sebagai
subjek penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang merupakan data
primer, berhubungan beberapa pihak yang berkaitan dengan salah satu
program yang dilaksanakan oleh BKKBN DIY.
Research
Question
Sumber data dan
metode
pengumpulan
Aspek-aspek
praktis
Justifikasi
Analisis
Dokumen:
Sumber-sumber
tertulis yang
berkaitan dengan
program bersama
Analisis dokumen:
Total sekitar 10
jam
Analisis Dokumen
menyediakan
informasi
tambahan dan
sebagai media
verifikasi data
yang diperoleh
dari metode
wawancara/
interviu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
mengumpulkan data berupa catatan–catatan, serta sebagai pelengkap
dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif, lalu
hasil dari dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai validitas
informasi dari informan.
Peneliti dapat menggunakan dokumentasi sebagai salah satu data
sekunder serta dapat menjadi bukti pelengkap dari hasil wawancara
yang telah dilakukan.
G. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif interpretatif.
Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu
hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih
luas (Sugiyono, 2005: 21). Russel (1996) menjelaskan bahwa metode
interpretatif sebagai proses penelitian yang dilakukan secara berulang dengan
melibatkan analisis dan refleksi melalui tahapan eksplorasi pada fokus
masalah awal. Peneliti secara bertahap akan menemukan masalah dan
pertanyaan yang terpusat pada informan serta mengembangkan perspektif
teoritis yang muncul. Sehingga melalui refleksi dan analisis data, peneliti pada
akhirnya mengembangkan pemahaman teoritis dari masalah yang sedang
diteliti.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
Gambar I. The Interpretive Reasearch Process
(Sumber: Rahman and Goddard, 1998: 186)
Langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab permasalahan
”Bagaimana pola pertanggungjawaban program kampung KB di BKKBN
DIY?” antara lain:
1. Peneliti mencari inti masalah tentang topik penelitian dengan cara
melakukan perkenalan dan wawancara menggunakan unstructured
interview hingga semi-structured interview sehingga peneliti memperoleh
gambaran.
2. Peneliti selanjutnya menyeleksi hasil wawancara dan mencari titik kata
kunci yang dapat digunakan untuk interpretasikan menjadi suatu data.
3. Peneliti memperdalam titik temu hasil dari perolehan wawancara
sebelumnya dan mencari informasi yang lebih kompleks sehingga peneliti
kembali ke lokasi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
belum diketahui secara mendetail dengan menggunakan semi-structured
interview.
4. Selanjutnya tahap proses pengolahan, jika hasil data dari wawancara telah
mencukupi dari keadaan yang sebenarnya. Pada tahap ini, peneliti
memeriksa jawaban narasumber dan dokumen pendukung, setelah itu
membuat transkripsi dari hasil perolehan melalui wawancara yang telah
dilakukan.
5. Peneliti mengklasifikasikan jawaban dan data sesuai dengan bagiannya
yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta
pertanggungjawaban program.
6. Langkah selanjutnya yaitu tahap penafsiran yang dituangkan ke bentuk
narasi dan diinterpretasikan sehingga dapat mengambil kesimpulan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi DIY
1. Latar Belakang BKKBN Provinsi DIY
Pada Pelita I sekitar tahun 1969-1974 dibentuk Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), salah satunya BKKBN
Provinsi DIY sebagai perwakilan dari pusat untuk wilayah DIY sesuai
dengan ketetapan pemerintah. Selain dari DIY pembentukan dari BKKBN
meliputi beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Bali, daerah tersebut
merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar sehingga
menjadi pelopor dari program BKKBN, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, DKI Jakarta, serta Bali.
Pembentukan BKKBN berdasarkan dari Keputusan Presiden No . 8
Tahun 1970 yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, perencanaan,
pengawasan, dan penilaian pelaksanaan program keluarga berencana serta
bertanggungjawab kepada presiden.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan
suatu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada
dibawah Presiden sehingga secara langsung bertanggung jawab kepada
Presiden, atas kesanggupan dari pemerintah untuk membantu dalam
melaksanakan program KB hingga seluruh lapisan masyarakat. BKKBN
mulai mengelola dibidang kependudukan yang saling mendukung dengan
KB sehingga tidak hanya mengelola dibidang KB.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor
82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan
Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
BKKBN mulai menerapkan strategi dengan meningkatkan kerjasama
lintas sektor dan antar instansi untuk mengefisienkan dalam rangka
pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, serta evaluasi.
2. Lokasi BKKBN Provinsi DIY
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi DIY terletak di Jalan Kenari No. 58 Muja Muju, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Telp (0274)
549225.
3. Visi dan Misi BKKBN Provinsi DIY
a. Visi
Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
34
b. Misi
a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi.
c. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara
konsisten.
4. Filosofi dan Strategi BKKBN Provinsi DIY
1. Filosofi
“Menggerakkan Peran Serta Masyarakat Dalam Keluarga Berencana”
2. Grand Strategi
a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam
program KB
b. Menata kembali pengelolaan program KB
c. Memperkuat SDM operasional program KB
d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui
pelayanan KB
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
5. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas
Melaksanakan tugas pemerintah dibidang keluarga berencana dan
keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta perumusan kebijakan teknis pemberdayaan
masyarkat, perempuan dan keluarga berencana.
2. Fungsi
a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
BKKBN.
c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah,
swasra, LSOM, dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera.
d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan.
6. Kewenangan
a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.
b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro.
c. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penrunan
angka kematian ibu, bayi, dan anak.
d. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
36
e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
7. Struktur Organisasi
Struktur organisasi BKKBN Provinsi DIY memiliki tugas pokok
sebagai berikut:
a. Kepala
Kepala BKKBN Provinsi sebagai perwakilan di provinsi memiliki
tugas pokok untuk memimpin perwakilan BKKBN Provinsi dalam
menjalankan tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi.
b. Sekretariat
Sub bagian Perencanaan memiliki tugas pokok untuk melakukan
koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan
Perwakilan BKKBN Provinsi.
1) Subbag. Perencanaan
Sub bagian Perencanaan memiliki tugas pokok untuk
melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan
anggaran di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.
2) Subbag. Umum & Humas
Sub bagian Umum & Humas memiliki tugas pokok untuk
melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan
hubungan masyarakat.
3) Subbag. Keuangan & BMN
Sub bagian Keuangan & Badan Milik Negara (BMN)
memiliki tugas pokok untuk melakukan administrasi keuangan,
pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan sarana program.
4) Subbag. Kepegawaian & Hukum
Sub bagian Kepegawaian & Hukum memiliki tugas pokok
untuk melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian,
administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan
bantuan hukum, serta pengelolaan tatalaksana.
5) Subbag. Administrasi Pengawasan
Sub bagian Administrasi Pengawasan memiliki tugas pokok
untuk melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan
rencana dan program kerja pengawasan, inventarisasi hasil
pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan
laporan hasil evaluasi pengawasan.
c. Bidang Pengendalian Penduduk
Bidang Pengendalian Penduduk memiliki tugas pokok untuk
melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi
pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk.
1) Subbid. Penetapan Parameter Kependudukan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
38
2) Subbid. Kerjasama Pendidikan Kependudukan
3) Subbid. Analisis Dampak Kependudukan
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi memiliki
tugas pokok untuk melaksanakan penyiapan pembinaan,
pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang
keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
1) Subbid. Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah & Swasta
2) Subbid. Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah & Sasaran Khusus
3) Subbid. Kesehatan Reproduksi
e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga memiliki
tugas pokok untuk melaksanakan penyiapan pembinaan,
pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
1) Subbid. Bina Keluarga Balita, Anak & Ketahanan Keluarga
Lansia
2) Subbid. Bina Ketahanan Remaja
3) Subbid. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
f. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
Bidang ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyiapan
pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur, dan criteria (NSPK), serta
pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan
informasi.
1) Subbid. Advokasi dan KIE
2) Subbid. Hubungan antar Lembaga & Bina Lini Lapangan
3) Subbid. Data dan Informasi
g. Bidang Pelatihan dan Pengembangan
Bidang Pelatihan dan Pengembangan memiliki tugas pokok untuk
melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.
1) Subbid. Tata Operasional
2) Subbid. Program dan Kerjasama
3) Subbid. Penyelenggaraan & Evaluasi
h. Kelompok Jabatan Fungsional
1) Widyaiswara
2) Peneliti
3) Auditor
4) Auditor Kepegawaian
5) Arsiparis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Gambar II. Struktur Perwakilan BKKBN DIY
(Sumber: BKKBN DIY)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
B. Program Kampung Keluarga Berencana
1. Latar Belakang Kampung KB
Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar dalam
pelaksanaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
(KKBK), serta cakupan BKKBN tidak hanya mengelola masalah Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera tetapi juga masalah penegendalian
penduduk.
BKKBN mendapatkan amanah dari Bapak Ir. Joko Widodo selaku
Presiden Republik Indonesia sebagai langkah dalam rangka penguatan
Program KKBPK 2015-2019, BKKBN dapat menyusun program dan
kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran Pembangunan
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga yang terintergrasi dengan sektor pembangunan lainnya. Dalam
rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan sektor-sektor lainnya
dapat dilakukan secara bersama-sama, sehingga memberikan dampak
yang berguna bagi masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah
melalui kampung KB.
Kampung KB merupakan salah satu inovasi strategis dari penguatan
Program KKBPK untuk periode 2015-2019 dan bentuk dari
pengimplementasian kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara
utuh di lini lapangan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
Kampung KB merupakan salah satu bentuk/ model miniature
pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh
bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan kementrian/lembaga,
mitra kerja, stakeholders intansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi wilayah, serta dilaksanakan pada tingkatan pemerintahan terendah
di seluruh kabupaten dan kota. Selain dari program terpadu lintas sektor,
kampung KB merupakan program startegis dalam upaya percepatan
agenda Program Pembangunan, khususnya Nawacita ke 3 yaitu
membangun Indonesia dari pinggiran.
Berdasarkan kamus istilah kependudukan dan KB yang diterbitkan
oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi tahun 2011,
kampung KB adalah salah satu upaya penguatan program KKBPK yang
dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam
memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan
keluarga yang berkualitas.
Pada tanggal 11 Januari 2016 melalui Surat edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 440/70/SJ tentang Pencanangan dan Pembentukan
Kampung KB, mulai tahun 2016 telah dicanangkan dan dibentuk
Kampung KB dibeberapa Kabupaten dan Kota.
Pada tanggal 2 Februari 2016, Gubernur DIY mencanangkan 5
Kampung KB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Dusun
Tegiri 2 Kabupaten Kulon Progo, Dusun Jasem Kabupaten Bantul, Dusun
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
Wonolagi Kabupaten Gunungkidul, Dusun Malangrejo Kabupaten Sleman,
dan RW. 12 Gondomanan Yogyakarta. Setiap wilayah yang dicanangkan
sesuai dengan kriteria wilayah kampung KB.
2. Tujuan Kampung KB
a. Tujuan Umum
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau
yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam
rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
b. Tujuan Khusus
1) Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga
non pemerintah, dan swasta dalam memfasilitasi,
pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk
menyelenggarakan program kependudukan, keluarga
berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor
terkait
2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan
berwawasan kependudukan
3) Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern
4) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
Keluarga Lansia (BKL), dan Pustat Informasi dan Konseling
(PIK) Remaja
5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok
UPPKS
6) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
8) Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah
9) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung
10) Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan
bersih
11) Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam
kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok
doa/ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja
12) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para
remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni
dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/mahasiswa
dan seterusnya.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Kampung KB
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:
1) Kependudukan
2) Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi
3) Ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga
(Pembangunan Keluarga)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
4) Kegiatan Lintas Sektor (Bidang pemukiman, Sosial Ekonomi,
Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dan sebagainya dengan disesuaikan dengan
kebutuhan wilayah Kampung KB)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Program Kampung KB
Program Kampung Keluarga Berencana (KB) diperkenalkan pada tahun
2016 sebagai salah satu program yang mengimplementasikan dari kegiatan
Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK) tahun 2015-2019. Indonesia tiap tahun mengalami penurunan dari
kepersertaan KB, sehingga Presiden Joko Widodo mencanangkan inovasi
program agar dapat memperkuat Program KKBPK 2015-2019 yaitu Kampung
KB serta memberikan amanat kepada Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sector untuk pembentukan
Kampung KB. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Darmaji
sebagai Kepala Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:
Kampung KB dasarnya dari surat edaran mendagri yang terkait dengan
percepatan pembangunan manusia, salah satunya arahan presiden akan
pembentukan kampung KB. Dari dasar surat edaran tersebut yg
ditembuskan kepada gubernur di seluruh Indonesia pada tahun 2016
kemarin. Awalnya januari itu pencanangan tingkat nasional kemudian
ditindak lanjut di provinsi, kalau di Yogyakarta tanggal 2 Febuari
dicanangkan lima kampung KB.
Tujuan dari Program Kampung KB selain dari meningkatkan jumlah
keikutsertaan terhadap KB yaitu dapat meningkatkan sumber daya manusia
dan dapat melibatkan sektor atau mitra lainnya sehingga dapat mendukung
bersama. Diharapkan dengan meningkatnya sumber daya manusia dapat
mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kampung KB sehingga kemiskinan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
dapat berantas secara bertahap mulai dari hal tersebut. Tujuan ini sesuai
dengan pernyataan dari Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar
Lembaga dan Lini Lapangan:
Untuk memberdayakan masyarakat yang ada di daerah pinggiran, daerah
terpencil, daerah pesisir, dan penduduknya padat serta miskin perlu
digarap, selain dari tujuan utama tadi yang meningkatkan kepesertaan KB.
Sebenarnya kampung KB bukan hanya tanggung jawab dari BKKBN saja,
dicanangkan dan menjadi kampung kb dengan dinas sektor terkait lainya
sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
Program kampung KB menerapkan pendekatan siklus hidup manusia
(Pedoman Pelaksanaan Kampung KB bersama Mitra tahun 2016) yang
merupakan berbasis pada keluarga. Selain itu, diharapkan dapat
menumbuhkan bibit-bibit dari nilai revolusi mental yang pernah disampaikan
oleh Pak Presiden Joko Widodo.
BKKBN Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai
perwakilan dari BKKBN Pusat di Jakarta bertanggung jawab pada level
provinsi untuk membentuk suatu kampung KB di tiap kabupaten/kota. Pihak
yang bertanggungjawab dilapangan yaitu Hubungan antar lembaga dan lini
lapangan, pihak ini merupakan bagian dari BKKBN Provinsi DIY. Dalam
rangka melaksanakan program kampung KB yang merupakan program
berinovasi yang melibatkan sektor atau mitra terkait, maka BKKBN DIY
ditingkat provinsi bekerjasama dengan OPDKB (Organisasi Perangkat Daerah
Keluarga Berencana) tiap kabupaten/kota dalam melaksanakan sejumlah
kegiatannya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Darmaji
sebagai Kepala Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
Penanggung jawab di lapangan memang Hubalila (Hubungan Antar
Lembaga dan Lini Lapangan), walaupun program yg untuk program
kampung KB itu dari berbagai bidang tetapi penanggungjawabnya
Hubalila. Jadi kita yang memfasilitasi program dari mulai pembentukan,
intervensi kegiatan yg akan dilaksanakan itu kita yg menangani istilahnya
kita yg menangungjawabi (penanggungjawab).
Provinsi DIY selama tahun 2016 memiliki 5 kampung KB yaitu
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten
Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Pada awal bulan Februari, Kampung KB
di DIY dicanangkan dan didukung oleh Gubernur DIY, berikut 5 kampung
KB yang canangkan yaitu Dusun Jasem Bantul, Dusun Tegiri 2 Kulon Progo,
Dusun Malangrejo Sleman, RW. 12 Gondomanan, dan Dusun Wonolagi
Gunung Kidul.
Pada dasarnya kampung KB merupakan program untuk setiap kabupaten/
kota yang sasarannya pada tingkat dusun dengan kriteria-kriteria tertentu,
dalam tingkat dusun adapun kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk sebagai
pengelola program dan kegiatannya. Hal tersebut sesuai pernyataan dari
Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini
Lapangan:
Program Kampung KB merupakan suatu program yang basisnya setingkat
dusun/ dukuh yg mempunyai latar belakang pesertaan KB yang kurang,
daerah pinggiran, daerah miskin dan terpencil. Kalau daerah DIY
khusunya rata-rata untuk daerah yang aksesnya masih kurang.
Serta didukung pernyataan tentang kampung KB pada pedoman pelaksanaan
Kampung KB bersama mitra tahun 2016:
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang
memilliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
Kependudukan KB, dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang
dilaksanakan secara sistematik dan sistematis.
B. Perencanaan Program Kampung KB
Pada awal perencanaannya mulai dari instruksi Presiden lalu kepala
BKKBN diberi amanah untuk melaksanakan program Kampung KB serta
didukung dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai
pencanangan dan pembentukan Kampung KB. Hal tersebut sesuai pernyataan
dari Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini
Lapangan:
Proses perencanaan kampung KB diawali dari instruksi presiden Joko
Widodo memanggil kepala BKKBN Pusat kemudian beliau menanyakan
program KB dan keberhasilannya. Dari paparan BKKBN, Presiden
memandang bahwa pencapaian KB saat ini relatif menurun dari periode
periode sebelumnya sehingga perlu diadakannya suatu program khusus
untuk mendongkrak pencapaian KB salah satunya beliau mengusulkan
perlu dibentuk namanya kampung KB. Tujuan utamanya untuk
mendongkrak pencapaian KB dan untuk meningkatkan pesertaaan KB
untuk masyarakat yang masih rendah, kemudian dari arahan presiden
mendapatkan respon dari kepala BKKBN lalu ditindaklanjuti oleh mentri
dalam negeri. Selanjutnya mentri dalam negeri mengeluarkan surat edaran
terkait dengan pembentukan kampung KB intinya untuk meningkatkan
percepatan peningkatan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas
SDM, setiap kab/kota diharuskan membentuk kampung KB.
BKKBN sebagai perwakilan pada level provinsi membentuk tiap
kabupaten/ kota dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan pada petunjuk
teknis kampung KB. BKKBN bekerjasama dengan SKPD-KB tiap kabupaten/
kota. Selanjuntnya, tiap kampung KB dibentuk suatu tim kerja atau dikenal
dengan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksana program serta kegiatannya.
Kerangka kerja menerapkan sesuai dengan pendapat Barret (2001a) pada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
jurnal Ryan & Walsh (2004), bahwa tata kelola dari kerangka kerja yang
formal dibutuhkan ketika pada program bersama melalui koordinasi dengan
membentuk tugas antar instansi atau panitia. Berikut ini merupakan contoh
struktur organisasi kampung KB yaitu Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk
sebagai pelaksana:
Gambar III. Struktur Organisasi Kampung KB
(Sumber: Petunjuk Teknis Kampung KB)
Keterangan:
Pelindung : Bupati/ Walikota
Penasehat : Kepala SKPD-KB kab/kota
Pembina : Camat
Ketua :Kepala Desa/ Lurah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
Sekretaris : PKB/ PLBK
Bendahara : Ketua PKK tingkat desa/kelurahan
Pelaksana Operasional : PKB/ PLB, Kader, PPKBD/ Sub PPKBD, Pos KB
Program dan kegiatan di kampung KB disesuaikan dengan kebutuhan di
tiap wilayah, dokumen rencana program dan kegiatannya akan direkap oleh
BKKBN DIY lalu akan dilaporkan kepada Kepala BKKBN.
Gambar IV. Proses Inisiasi terbentuknya Kampung KB
Program Kampung KB merupakan program yang tergolong baru sehingga
secara spesifik belum ada alokasi khusus untuk anggarannya, sehingga untuk
dukungan anggaran masuk pada bagian program KKBPK tahun 2015-2019.
BKKBN Provinsi DIY alokasinya masuk dari Anggaran Pendapatan dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk dinas tiap daerah berasal dari
APBD atau sumber lain.
Dana merupakan bagian dari input karena salah satu bagian yang paling
sering digunakan untuk melaksanakan proses pelaksanan program. Dana untuk
mendukung dari BKKBN dalam memfasilitasi kampung KB beraneka ragam
sesuai dengan kebutuhan dari tiap kampung KB. Hal tersebut juga
disampaikan oleh Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga
dan Lini Lapangan:
Dana BKKBN berasal dari APBN, jadi pendanaan secara spesifik untuk
kampung KB belum ada, BKKBN mempunyai anggaran untuk dukungan
fasilitas kampung KB ada. BKKBN ada dana dukungan itu untuk
memfasilitasi kesana jumlahnya ya bervariasi antar kampung,a,b,c itu
tidak sama sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Sama halnya dengan
lintas dinas untuk program KB juga ada tapi jumlahnya variatif tidak
sama.
serta pernyataan didukung dengan pedoman pelaksanaan kampung KB
bersama mitra tahun 2016:
Sumber anggaran untuk kegiatan intergrasi kampung KB bersama mitra
bersumber dari APBN yang ada pada DIPA Satker Perwakilan BKKBN
Provinsi Tahun 2016.
Tiap lintas sektor atau mitra yang bekerjsama di kampung KB
mengalokasikan sendiri-sendiri anggaran yang akan digunakan untuk
pelaksanaan kampung KB. Sektor/ mitra dari dinas-dinas setempat
menggunakan anggaran dari APBD yang termasuk program KKBPK, karena
program kampung KB bagian dari program KKBPK. Selain dari APBN dan
APBD, anggaran dapat berasal dari berbagai sektor.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Pelaksana kegiatan bukan hanya BKKBN saja namun bersama mitra yang
terkait dengan lintas sektor. Salah satunya di Kampung KB Dusun Malangrejo
yang berada di Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngemplak, Desa Wedomartani,
Dusun Malangrejo. Pelaksana atau mitra kerja yang terkait sesuai dengan
kegiatannya seperti Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan,
Puskesmas, Bank Sleman, dan sebagainya. Anggaran yang digunakan berasal
dari masing-masing pelaksana kegiatan yang telah mengalokasikan sarana
prasarana untuk kampung KB.
Beberapa Kampung KB melalui Kerja (Pokja) mengajukan proposal
kepada mitra kerja yang dituju. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak
Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:
Jika proposal biasanya setelah Kampung KB terbentuk kelompok kerja
(POKJA) ditiap dusunnya (setelah kampung KB terbentuk proposal akan
disusun), mereka membuat proposal sesuai kebutuhan. Mungkin bisa saya
sampaikan setelah Kampung KB terbentuk, di lokasi kampung kb paling
tidak bisa menginventarisir mengenai kebutuhan atau kegiatan yg mereka
butuhkan, lalu permasalahannya seperti apa, mereka juga membuat
semacam dokumen perencaanaan jadi kebutuhannya apa masalahnya apa,
penanganan masalahnya apa. Ada beberapa kampung KB membuat
proposal misal untuk pembangunan rehab rumah tidak layak huni dari
proposal itu karena cakupannya itu dilintas sektor kita arahkan ke dinas
PU (Pekerjaan Umum), dan sebagainya. Jadi untuk proposal sendiri itu yg
membuat Kampung KB sendiri-sendiri. Kemudian untuk permasalahan
banyak penggangguran dan membutuhkan pelatihan kerja, kita sarankan
untuk membuat proposal ke dinas tenaga kerja, dinas UMKM, atau dinas
koperasi. Nanti untuk OPDKB untuk tiap kab/kota juga mengawal
proposal itu, sehingga harapannya tidak sekedar program KB saja di
kampung KB tapi program lain bisa masuk ke kampung KB.
Kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB secara langsung dilaksanakan
oleh pelaksana kegiatan seperti dinas-dinas terkait. BKKBN dan dinas terkait
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
secara langsung memberikan dukungan kegiatan dalam proses
penyelenggarannya kegiatan kampung KB di tiap kabupaten/kota. Hal tersebut
juga disampaikan oleh Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar
Lembaga dan Lini Lapangan:
Kami selaku penanggungjawab di tingkat provinsi kita memberikan
beberapa dukungan mulai dari pembentukan kampung KB kemudian
koordinasi dengan POKJA kampung KB yang sudah terbentuk di dusun
masing-masing, perwakilan BKKBN DIY juga memfasilitasi adanya
intervensi kegiatan mulai dari sosialisasi bina keluarga balita, bina
keluarga remaja, dan lansia. Perwakilan DIY memberikan intervensi
kegiatan dikampung KB dan untuk proses pertanggungjawaban sendiri
diserahkan kepada masing-masing komponen pelaksana kegiatan. Jadi
ketika kampung kb ada salah satu sosialisasi misalnya bina keluarga balita
itu pelaksana kegiatan BKKBN di bidang KS (Keluarga Sejahtera),
kemudian proses pelaksanaannya juga mereka yang memfasilitasi
kemudian pesertanya dari kalangan kampung KB, lalu untuk
pertanggungjawabnnya sendiri juga bagian dari penyelenggaranya sendiri.
Pada program kampung kb memiliki banyak program dan kegiatan seperti
program KB KR, Program Pembangunan Keluarga, Program
Kependudukan, pelaksananya dari BKKBN atau OPD (Organisasi
Perangkat Daerah) yang menangani Keluarga Berenccana dan program
Lintas Sektor melibatkan dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas
pekerjaan umum, dinas UMKM dan dinas lainnya itu juga tergantung dari
kebutuhan wilayah kabupaten/kota masing-masing. Program Lintas sektor
pada kampung kb untuk pelaksana sampai laporan
pertanggungjawabannya juga mereka sendiri-sendiri.
C. Pelaksanaan Program Kampung KB
Pada dasarnya Kampung KB merupakan program yang diselenggarakan
pada tingkat dusun/dukuh sebagai sasarannya. BKKBN sebagai
penanggungjawab memberikan dukungan dengan pembentukan Kampung KB
di tiap kabupaten/ kota.
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di kampung KB selalu
melakukan kerjasama dan berkomunikasi antar mitra, sehingga melibatkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
dinas-dinas yang ada sesuai dengan kebutuhan tiap kampung KB. Pernyataan
tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari
Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:
Kalau kerjasama dan komunikasi kita selalu melakukan bersama-sama,
jadi mulai dari tingkat provinsi dalam setiap kesempatan selalu
mengundang dinas terkait, hal ini dari dinas terkait seperti dinas
pendidikan, dinas pekerjaan umum, terus kemudian BAPPEDA, dan dinas
lain yang terkait. Kemudian di tingkat kab/kota penanggungjawab kegiatan
didinas yang menanggani keluarga berencana mereka juga berkoordinasi
sendiri dengan dinas-dinas terkait di kab/kota masing-masing, sehingga
ketika tiap ada kegiatan dikampung kb selalu melibatkan dinas-dinas yang
ada.
Pada saat proses pelaksanaan kegiatan tergantung dengan kebutuhan
kampung KB dan mitra yang terlibat dari berbagai macam fungsinya, sehingga
tiap kampung KB berbeda-beda kegiatan. Otomatis dalam pelaksanaan
program-program kampung KB memiliki banyak indikator. Berikut ini
merupakan model penggarapan Kampung KB:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
Gambar V. Model Penggarapan Kampung KB
Sumber : Petunjuk Teknis Kampung KB
BKKBN sebagai pendukung dan memfasilitasi pada program lintas sektor
yang ada di kampung KB, mendukung dan memfasilitasi dengan cara para
mitra yang terkait dapat berpartisipasi. Tabel 2 merupakan kerjasama lintas
sektor yang dilaksanakan pada enam kampung KB di Provinsi DIY selama
tahun 2016:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
Tabel 3. Kerjasama Lintas Sektor
No Kampung KB Bentuk Kerjasama/ Dukungan
1. Tegiri 2 a. APBDes (Rehab RTLH, Dukungan
Anggaran)
b. Dinas PU (Pengaspalan Jalan 1 Km)
c. Puskesmas (KIE PHBS & Stop BAB S,
Kunjungan Yahdu)
d. BAZDA (Rehab RTLH 1 Unit)
e. BPPM (KIE dan Pelayanan KB)
2. Jasem a. APBDes (Pembangunan Talud &
Dukungan Anggaran)
b. Dinas Kelautan & Perikanan (Budidaya lele
melalui sistem fermentasi)
c. TNI (Pembangunan Talud)
d. Dinas PU (Pembangunan Jalan Alternatif &
Talud)
3. Wonolagi a. APBDes (Pembangunan Jalan & Dukungan
Anggaran)
b. Dinas PU (Pembangunan Saluran)
c. ESDEM (Sosialisasi & Pemanfaatan
Biogas)
d. UGM (Pendampingan Pertanian &
Peternakan)
Sumber: BKKBN (Kampung Keluarga Berencana “KAMPUNG KB” Daerah
Istimewa Yogyakarta)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
Tabel 3. Kerjasama Lintas Sektor (Lanjutan)
No Kampung KB Bentuk Kerjasama/ Dukungan
4. Malangrejo a. APBDes (Pembangunan Talud, Sumur
Resapan)
b. Dinas Kesehatan (Seminar tentang TPA
Ramah ASI, Innovasi Ayah Peduli ASI)
c. Baksos TNI KB Kes (Akseptor MKJP)
d. APBD Kominfo (Penerangan Lingkungan/
Jalan)
5. RW. 12 a. APBD (Pembangunan Lapangan)
b. TNI (Kerjabakti, Gerakan Jumat Bersih)
c. Puskesmas (Deklarasi “Gerhanaatuhat”
(Gerakan Sederhana untuk Sehat,
Pemberantasan sarang nyamuk & 3M+))
6. Cepoko a. APBDes (Rehab RTLH, Cor Blok,
Drainase, Pemb. Pos Kamling & Safari
Tarawih)
b. UPK & BKM (Pembangunan MCK,
Sosialisasi BKR)
c. Disnakertrans (Padat Karya Pembangunan
Talud Sungai)
d. ADB (Pembangunan IPAL Komunal)
Sumber: BKKBN (Kampung Keluarga Berencana “KAMPUNG KB” Daerah
Istimewa Yogyakarta)
D. Pelaporan dan Pertangungjawaban Program Kampung KB
Pada dasarnya program yang telah terlaksana membutuhkan suatu
pertanggungjawaban, salah satunya program kampung KB meskipun masih
bersifat program baru sejak 2016. Pertanggungjawaban yang dilakukan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
dengan cara evaluasi tiap Kampung KB pada akhir tahun 2016 serta
melakukan pelaporan tiga bulan sekali mengenai inventarisasi kegiatannya.
Laporan tersebut akan diserahkan dari kab/kota ke provinsi, BKKBN
perwakilan provinsi DIY merekap dari kegiatan tiap kabupaten/ kota.
Selanjutnya, BKKBN Perwakilan provinsi akan mengirimkan ke BKKBN
Pusat dan melaporkan hasil kinerja kepada presiden. Pernyataan tersebut
didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar
Lembaga dan Lini Lapangan:
Laporan kinerjanya kita setiap tiga bulan sekali selalu menginvantarisir
pelaksananan kegiatan di kampung KB dan dari kegiatan triwulan tersebut
nanti secara berjunjung kita laporkan jadi dari kab.kota ke provinsi
kemudian kami merekap dari laporan kegiatan setiap kab/kota lalu nanti
kirimkan ke pusat (BKKBN Pusat). Kemudian kepala BKKBN
melaporkan hasil kinerja tersebut kepada presiden.
Pertanggungjawaban melalui evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi
pelaksanaan di lapangan dengan pencapaian-pencapaian dari kegiatan serta
kinerja Pokja tiap kampung KB. Sehingga dapat menjadi bahan perbaikan
untuk langkah selanjutnya. Indikator-indikator yang digunakan dalam evaluasi
tergantung dari pihak yang berperan dalam program.
BKKBN sebagai leader sector-nya melaporkan pertanggungjawabannya
bukan sekedar program yang diampu oleh BKKBN saja seperti Program KB
KR, Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga. Namun berkaitan juga
dengan program lintas sektor yang berada di Kampung KB, walaupun laporan
yang dibuat tidak begitu rinci.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
Laporan Pelaksanaan Kampung KB Perwakilan BKKBN DIY merupakan
laporan kinerja yang digunakan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan tiap kampung KB kab/kota berserta dengan pelaksana dan waktu
pelaksanannya. Laporan tersebut tidak hanya berisi tentang pelaksana dari
pihak BKKBN, tetapi juga dari pihak mitra kerja sebagai pelaksana kegiatan
di kampung KB dari berbagai bidang.
Dalam rangka melaporkan seluruh kegiatan dari tiap kampung KB kab/
kota beserta kegiatan lintas sektor, informasi kegiatan untuk melaporkan
didapat dari tiap kampung KB kab/ kota. Pernyataan didukung dengan
petunjuk teknis kampung KB:
Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan
anggarannya secara rutin dilaporkan (triwulan, semester, dan tahunan)
oleh ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Kepala SKPD KB
untuk ditembuskan kepada Bupati/ Walikota selaku Pembina Kampung
KB dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
Selain dari laporan kegiatan pelaksanaan kampung KB, adapun laporan
yang disusun adalah laporan keuangan. Laporan tersebut dibuat sesuai
pelaksana kegiatan yang mengagendakan kegiatan di kampung KB atau
masing-masing mitra sebagai pelaksana kegiatan di kampung KB. Pernyataan
tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari
Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:
Dilihat dari posisi keuangan untuk secara keuangan itu diserahkan kepada
masing-masing komponen yang mendukung kampung KB tersebut.
Misalnya ada dukungan dana untuk sosialiasasi kegiatan. Dilihat untuk sisi
laporan keuangan juga menjadi tanggungjawab komponen yang
melaporakan kegiatan tersebut, misalnya ada dari lintas sektor yang
membantu kampung KB tersebut, ranahnya tanggungjawabnya juga
pemberi kegiatan dikampung kb tersebut. Secara kelembagaan kampung
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
kb tidak spesifik mengelola uang secara langsung, tergantung dari mana
mereka mendapatkan kegiatan intervensi itulah mereka yang melaporkan
keuangan sendiri.
BKKBN melaporkan keuangannya sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 190/ PMK.05/ 2012 tentang
Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, karena anggaran yang digunakan BKKBN berasal dari
APBN. Laporan keuangan secara khusus untuk kampung belum ada namun
pengelolaan keuangan dari APBN ditentukan oleh peraturan yang ada. Dana
yang akan digunakan diserahkan dari bendahara kepada pelaksana kegiatan
pada masing-masing bagian di BKKBN. Pernyataan tersebut didukung dari
pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga dan
Lini Lapangan:
Secara khusus laporan keuangan untuk kampung KB belum ada tapi
kaitannya untuk dengan pengelolaan keuangan dana APBN itu sudah ada
aturannya sendiri. Kita menyesuaikan aturan pembuatan laporan dari
bendahara.
Dinas/ departemen lain sebagai mitra dan pelaksana kegiatan di kampung
KB menyusun laporan keuangnnya sendiri-sendiri secara rinci. Hal tersebut
disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB. BKKBN
sebagai leading sector dari Program Kampung KB, melaporkan dari mitra lain
namun tidak secara rinci dan rincian dari kegiatan tersebut hanya dilaporkan
oleh pihak mitra sebagai pelaksana kegiatan. Pernyataan tersebut didukung
dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar Lembaga
dan Lini Lapangan:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
Ya melaporkan dari sektor lain terkait dengan kegiatan yang sudah
dilakukan jadi yang kita laporkan dari kegiatan gedean (kegiatan tergolong
besar) contoh kab Bantul ada intervensi kegiatan dinas PU pembangunan
jalan, kita laporkan kegiatan pembangunan jalan sepanjang berapa meter
dengan dana sekian. Laporannya hanya sebatas itu tidak secara detail.
Kalau detailnya dana tersebut digunakan untuk apa saja diluar dari kita
(BKKBN).
E. Pola Pertanggungjawaban
Dilihat dari pola pertanggungjawaban berdasarkan Wilkins (2002) yang
dikutip dari Ryan & Walsh (2004) yaitu;
1. Masing-masing dinas melaporkan sendiri-sendiri kegiatan ini.
2. Ada dinas/ departmen yang ditunjuk untuk memimpin program
ini dan dinas/ departemen tersebut yang membuat laporannya.
3. Ada seorang pejabat tertentu yang bertugas untuk
mengkoordinir kegiatan ini dan mempertanggunjawabkannya.
4. Para pimpinan departmen/ dinas yang terlibat
mempertanggunjawabkannya secara bersama-sama.
5. Departemen keuangan yang akan melaporkan
pertanggungjawaban keuangannya.
Program kampung KB mengikuti salah satu dari enam pola yaitu ada
dinas/ departemen yang ditunjuk sebagai pemimpin program dan dinas/
departemen bertanggungjawab melaporkan program yang dilaksanakan.
Pernyataan tersebut didukung dari pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian
dari Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:
Menurut saya nomer 2 ada dinas/departmen yang ditunjuk untuk
memimpin program ini dan dinas/departemen tersebut yang membuat
laporannya. Jadi saya lihat lebih ke condong kearah ini. Walapun memang
melibatkan beberapa sektor, tapi leading program ini kan memang
diarmadai oleh BKKBN dan BKKBN yang secara spesifik membuat
laporannya walaupun laporannya (Laporan yang dimaksud adalah laporan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
pelaksanaan kegiatan) tidak detail dalam hal ini laporan keuangannya
itu tidak bisa kita semua, sedangkan untuk kegiatan yang sudah
dilakukan BKKBN pasti sudah tahu dan merekap kegiatan tesebut. Jadi
lebih condong ke nomer dua.
Dilihat dari sisi laporan pelaksanaan kegiatan, program Kampung KB
sebagai pemimpin programnya adalah BKKBN. Salah satunya BKKBN
Perwakilan DIY melaporkan seluruh kegiatan dari tiap kampung KB kab/ kota
beserta kegiatan lintas sektor yang dilaksanakan kepada BKKBN Pusat. Lalu
BKKBN Pusat akan melaporkan kepada Presiden sebagai pemberi amanah.
Dalam pelaporannya pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang
mulai tingkat bawah yaitu ketua tiap kampung KB kepada kepala OPD-KB di
kab/kota selanjutnya kepala BKKBN Perwakilan Provinsi setelah itu BKKBN
Provinsi melaporkan kepada BKKBN Pusat. Namun pada fakta dilapangan
laporan dapat dilaporkan dari kampung KB langsung ke BKKBN sesuai
dengan pernyataan dari Bapak Utomo sebagai bagian dari Hubungan antar
Lembaga dan Lini Lapangan:
Kita melaporkan kegiatan yang lintas sektor yang sudah ada dengan
mendapatkan datanya dari pengelola kampung KB. Kita memberi
informasi kepada mereka sebelum / pada saat mereka dibentuk sehingga
harapannya mereka bisa merekap/ menginventarisir kegiatan yang sudah
dilakukan. Walaupun kita juga komunikasi lintas sektor tapi kita juga
menyampaikan hasilnya juga konfirmasi dulu ke pengelola kampung KB
misalnya pembangunan jalan kita konfirmasi, jalan ini dari mana dari PU,
berapa panjangnya terus penanggungjawabnya siapa itu kita dapatkan dari
pengelola kampung KB.
Jika dilihat dari sisi laporan keuangannya maka tiap instansi pemerintah
yang terlibat dalam program kampung KB melaporkan keuangannya secara
sendiri-sendiri kepada sumber dari anggaran yang digunakan. Hal tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
juga dibuktikan dengan pernyataan Bapak Utomo sebagai bagian dari
Hubungan antar Lembaga dan Lini Lapangan:
Dilihat dari posisi keuangan untuk secara keuangan itu diserahkan kepada
masing-masing komponen yang mendukung kampung KB tersebut.
Misalnya ada dukungan dana untuk sosialiasasi kegiatan. Dilihat untuk sisi
laporan keuangan juga menjadi tanggungjawab komponen yang
melaporakan kegiatan tersebut, misalnya ada dari lintas sektor yang
membantu kampung KB tersebut, ranahnya tanggungjawabnya juga
pemberi kegiatan dikampung KB tersebut. Secara kelembagaan kampung
KB tidak spesifik mengelola uang secara langsung, tergantung dari mana
mereka mendapatkan kegiatan intervensi, dari situlah mereka yang
melaporkan keuangan sendiri.
Pada pola pertanggungjawabannya segala kegiatan dari berbagai sektor
sebagai pelaksana kegiatan akan dilaporkan kepada BKKBN, meskipun
informasi program bagian lintas sektor yang dilaporkan hanya sebatas
gambaran kegiatan, sumber dana yang digunakan, dan asal dana. Tiap instansi
pemerintah yang terlibat dalam intervensi kegiatan di kampung KB
melaporkan pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas dana yang digunakan.
Gambar VII dibawah ini merupakan pola pertanggungjawaban dari salah satu
Kampung KB di DIY :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
Gambar VI. Pola Pertanggungjawaban Kampung KB Dusun Malangrejo
Pola dari pertanggungjawaban yang digunakan oleh program kampung KB
yaitu BKKBN melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan kinerja yang
dibuat tiap tiga bulan sekali, serta melakukan rapat evaluasi sebagai
monitoring. Rapat dihadiri oleh mitra-mitra kerja tiap kampung KB yang
disesuaikan dengan intervensi kegiatan yang dilaksanakan seperti perwakilan
dari pihak Dinas PU dan Kominfo yang terlibat di kampung KB Malangrejo.
Rapat evaluasi dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja atas kegiatan
yang telah direncanakan, sehingga tiap mitra kerja dapat mengetahui
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Laporan keuangan berisi mengenai anggaran yang dilaporkan oleh tiap
instansi pemerintah yang bersangkutan serta disesuaikan dengan sumber dana
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
(seperti bagan gambar VI diatas). Dinas Kominfo dan Dinas PU sebagai mitra
kerja kampung KB memiliki dana yang berasal dari APBD 1 Provinsi DIY.
Laporan atas dana yang telah digunakan untuk intervensi kegiatan di
kampung KB dipertanggungjawabkan tiap dinas sebagai mitra kerja kepada
Gubernur Provinsi DIY.
Laporan keuangan tidak berbentuk laporan khusus untuk program namun
berbentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berisi tentang rekap dari
pengeluaran yang didukung dengan bukti pengeluaran serta laporan singkat
semacam notulen. Hal tesebut juga disampaikan oleh bagian keuangan di
BKKBN DIY.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari analisis data dan pembahasan, maka penulis memberikan
kesimpulan bahwa pelaksanaan program kampung KB melibatkan beberapa
instansi pemerintah. BKKBN DIY sebagai leading sector di wilayah DIY
melaporkan pelaksanaan kegiatan dari beberapa kampung KB sebagai laporan
kinerjanya, sedangkan untuk laporan yang bersifat keuangan dilaporkan oleh
masing-masing instansi pemerintah yang terlibat melalui SPJ (Surat
Pertanggungjawaban). Pola pertanggungjawaban pada program kampung KB
menurut Wilkins (2002) yaitu laporan pelaksanaan kegiatan sebagai laporan
kinerja menggunakan pola pertanggungjawaban dengan adanya suatu dinas/
departemen yang ditunjuk untuk memimpin program dan dinas/ departemen
akan membuat laporannya, sedangkan laporan keuangan tiap dinas/
departemen melaporkan sendiri-sendiri intervensi kegiatan di kampung KB
sesuai dari mana anggaran berasal.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu saat proses penelitian hanya
mendapatkan data primer melalui wawancara dengan narasumber dari pihak
internal yaitu BKKBN. Saat proses wawancara dengan pihak internal
terkadang terpotong dengan kesibukan narasumber. Data sekunder untuk
penelitian ini yang digunakan dari sisi laporan keuangan dalam bentuk SPJ
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
tidak dapat didokumentasikan sehingga hanya berdasarkan dari hasil
wawancara.
C. Saran
Dalam rangka penelitian pada topik ini, peneliti menyadari jika masih
memiliki beberapa kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,
beberapa saran yang penulis dapat berikan antara lain:
1. Bagi BKKBN DIY
Peneliti mengharapkan pihak BKKBN dalam melaporkan laporan
pelaksanaan kegiatan Kampung KB sebagai laporan kinerja
menjelaskan atau mencantumkan tentang rencana dan realisasi dari
intansi pemerintah yang terlibat atas pelaksanaan kegiatan mulai dari
sumber dana, tujuan, sasaran, serta sumber daya manusia yang terlibat.
Sehingga dalam laporan pelaksanaanya dapat secara rinci dan jelas
serta komunikatif untuk beberapa pihak yang berkepentingan serta
adanya kebijakan mengenai pola pertanggungjawaban dari laporan
untuk instansi yang terlibat.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti mengharapkan jika peneliti selanjutnya yang mengambil
tentang topik penelitian ini dapat mengembangkan mengenai pola
pertanggungjawaban dari program kampung KB tidak sebatas periode
satu tahun tetapi dapat menggunakan periode beberapa tahun sehingga
penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk diperiode
berikutnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
Dalam mengambil data dengan wawancara dapat menggunakan
teknik pengkodean dalam transkip data jika narasumber yang banyak.
Peneliti selanjutnya juga diharapkan agar memastikan program yang
akan diambil apakah melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah
dengan bersama-sama mengeluarkan dana khusus.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto dan Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.
Edisi Revisi V. PT Rineka Cipta, Jakarta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga,
Jakarta.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga.
Erlangga, Jakarta.
BKKBN. 2015. Petunjuk Teknis Kampung KB. BKKBN
BKKBN. Sejarah BKKBN. https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn.
Diakses tanggal 28 April 2017.
Direktorat Lini Lapangan. 2016. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integrasi
Kampung KB Bersama Mitra Kerja Tahun Anggaran 2016. Direktorat
Lini Lapangan, Jakarta.
Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2002. Metode
Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan
Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Graha Ilmu
Hartanto, Jogiyanto. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan
Pengalaman-pengalaman. Edisi Enam. BPFE, Yogyakarta.
Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi
Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari
Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat, 2012.
Jones, Rowan dan Maurce Pendlebury. Public Sector Accounting. Sixth Edition.
Pearson Education Limited, England.
Mahsun, Moh. Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2011.
Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
Mahmudi. 2010. “Manajemen Kinerja Sektor Publik”. Edisi kedua. STIM YKPN,
Yogyakarta.
Mahsun, Mohamad. 2006. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. Edisi Pertama.
BPFE, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik .Edisi Kedua. Andi, Yogyakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
Moleong, J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Mulyana, Deddy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
Prastowo, Andi. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
Rahman, Abdul Rahim Abdul dan Andrew Goddard. 1998. “An interpretive of
Accounting Practices In Religius Organizations”. Financial Accountability
& Management. Vol. 14, No. 3: 183-201.
Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba.
Edisi Pertama. Mitra Wacana Media, Jakarta.
Ryan, Christine dan Peter Walsh. 2004. "Collaboration of Public Sector Agencies:
Reporting and Accountability Challenges". International Journal of Public
Sector Management. Vol. 17, No 7: 621-631.
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabet.
Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. Metodologi Penelitian Bisnis. Andi
Offset, Yogyakarta.
Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA
(Interview Guide)
1. Pembukaan (opening)
Tentang interview ini
Tujuan utama kami adalah mendapatkan gambaran bagaimana suatu
program bersama yang melibatkan beberapa dinas/ departemen
dipertanggungjawabkan (khususnya dalam hal keuangan) secara bersama-
sama. Kami juga ingin mendapatkan gambaran mengenai program
bersama ini mulai dari proses perencanaan (termasuk budgeting), proses
pelaksanaan, proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuanganannya,
aturan yang ada, hambatan yang dialami dan harapan-harapan. Untuk hal
ini kami akan memfokuskan pada program bersama (Program Kampung
KB)
Interview ini akan terdiri dari 5 bagian
1) Mendapatkan gambaran umum program
2) Proses perencanaan
3) Pelaksanaan
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban
5) Penutup
Beberapa hal yang dipastikan/ dikonfirmasikan kepada responden
1) Menanyakan identititas responden dan memastikan kesediaan untuk
diwawancara
2) Apakah diijinkan untuk merekam pembicaraan dan melakukan pencatatan
selama wawancara
3) Sampaikan hak interviewee (responden) untuk meminta tidak direkam
terkait dengan informasi tertentu
4) Menanyakan apakah ada dokumen yang mendukung wawancara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
5) Apakah responden mau menyakan sesuatu terkait wawancara/studi ini
2. Informasi latar belakang
a. Kami telah melakukan studi pendahuluan tentang program ini
berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dan dari publikasi melalui
web dan media masa. Apakah bapak/ ibu bisa memastikan ringkasan
tersebut cukup akurat dan membantu kami menambahkan informasi
yang belum ada?
b. Bisakah bapak/ibu menceritakan mengenai
i. Peran/ tugas bapak/ ibu dalam program KB ini?
ii. Apa yang bapak/ ibu ketahui tentang program KB dan
pertanggungjawaban bersama atas kegiatan ini?
3. Proses perencanaan (termasuk budgeting)
Bisakah bapak/ ibu menceritakan bagaimana program ini direncanakan?
a. Pengusulnya oleh BKKBN, atau oleh DPR atau bagaimana?)
b. Pendaanaannya bagaimana? (Apakah dialokasikan ke masing-masing
departemen atau bagaimana)
c. (adakah dokumen berupa brosur/ proposal atau sejenisnya tentang program
ini?)
4. Pelaksanaan program
Bisakah bapak/ibu menceritakan bagaimana program ini dilaksanakan?
a. Koordinasi: apakah masing-masing dinas/ department yang terlibat saling
berkoordinasi dan melakukan bersama, atau bekerja sendiri-sendiri?
b. Komentar: Apa pendapat bapak/ ibu terkait pelaksanaan program ini?
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban
Kami ingin meminta pendapat bapak/ ibu mengenai pelaporan dan
pertanggungjawaban program bersama ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
a. Laporan kinerja Non Keuangan: Bagaimana program ini dilaporkan/
dipetanggungjawabkan?
i. Adakah laporan kinerja?
ii. Adakah indikator-indikator yang ditetapkan?
iii. Apakah menurut bapak/ ibu ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah
sesuai dengan tujuan program?
b. Laporan Keuangan: Bagaimana laporan keuangan program bersama ini
disusun?
i. Adakah aturan/ pedoman untuk pelaporan keuangan (misalnya
peraturan gubernur/ perda/ aturan kepala BKKBN)?
ii. Bagaimana proses pelaporan keuangan yang dilakukan?
iii. (Konfirmasikan juga apakah pertanggungjawaban program bersama
ini mengikuti salah satu pola di bawah ini [Wilkins 2002]?)
1. Masing-masing dinas melaporkan sendiri-sendiri kegiatan ini
2. Ada dinas/ department yang ditunjuk untuk memimpin program
ini dan dinas/ dept tersebut yang membuat laporannya
3. Ada seorang pejabat tertentu yang bertugas untuk
mengkoordinir kegiatan ini dan mempertanggunjawabkannya
4. Para pimpinan department/ dinas yang terlibat
mempertanggunjawabkannya secara bersama-sama
5. Departemen keuangan yang akan melaporkan
pertanggungjawaban keuangannya
6. Model lain?
c. Adakah hambatan/ kesulitan yang dialami dalam pertanggungjawaban
keuangan ini?
6. Penutup
a. Adakah hal-hal penting yang terlewat dalam wawancara ini yang akan
disampaikan? Harapan-harapan?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
b. Apakah bersedia untuk kami kontak lagi apabila ada beberapa hal yang
ingin kami tanyakan/ konfirmasikan?
c. Apakah kami boleh meminta pendapat bapak/ibu terkait dengan
transkrip wawancara dan kesimpulan kami (untuk memastikan bahwa
interpretasi kami sesuai dengan maksud bapak/ ibu)
d. Terima kasih
Tambahan
Research Question
1. Bagaimana Program Kampung KB ini dilaporkan/ dipertanggungjawabkan
secara keuangan?
2. Laporan program bersama menggunakan pola pertanggungjawaban
(Wilkins 2002) yang mana?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
Lampiran 2
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
Lampiran 3
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
Lampiran 4
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI