analisis perkembangan sit sektoral, nasional dan internasional
DESCRIPTION
ÂTRANSCRIPT
Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP-FMN) ke-VI 1-5 September 2013
Tulus Mengabdi Pada Rakyat, Jujur dan Percaya pada Kenyataan Objektif dan, Bekerja secara Sistematis, Efektif dan Fleksibel berdasarkan perkembangan setiap keadaan.
Analisis Perkembangan Situasi Sektoral, Nasional dan Internasional
2 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Analisis Perkembangan Situasi Sektoral, Nasional dan Internasional
Pleno VI Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Mahasiswa Nasional
(FMN)
1-5 September 2013
BAGIAN I
Penilaian Terhadap Situasi Internasional
(Perkembangan situasi krisis umum Imperialisme)
“Kian kroposnya Imperialisme dan Meningkatnya Penderitaan Rakyat”
Penandatanganan (Signing) berbagai perjanjian dan kerjasama antar negara, kawasan
maupun global, kisruh politik dengan berbagai gejolak, hingga perang dan agresi terus
mewarnai perkembangan dunia, tak pelik terus memperhebat derita bagi rakyat
diseleruh dunia. Seluruh peristiwa tersebut kian nyata mencerminkan kegusaran
Imperialisme dalam menyelesaikan deritanya atas krisis yang semakin hebat
menyerang pertahanannya yang semakin lapuk dan terus mengeropos.
Negara-negara berkembang yang dipimpin oleh Rezim Nasionalis dan tak sudi
kedaulatannya dihegemoni dan di Intervensi oleh bangsa lain utamanya oleh
Imperialisme, terus menjadi sasaran provokasi hingga Agresi militer oleh imperialism.
Sementara itu, di Negara-negara jajahan dan setengah jajahan yang dipimpin oleh rezim
komprador terus dijaga dan dipertahankan sebagai lumbung penyedia bahan mentah
dan berbagai sumber profit berlimpah bagi Imperialisme. Demikian halnya dengan
Indonesia yang sampai saat ini telah dijadikan sebagai salah satu Negara penopang
utama kepentingan ekonomi, politik dan kebudayaan bagi Imperialisme baik di
Indonesia sendiri maupun di kawasan Asia secara umum.
Kenyataan-kenyatan tersebut kian memperterang bahwa resesi ekonomi yang terus
datang secara bergelombang melanda Amerika Serikat dan zona Eropa saat ini tidak
3 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
akan dapat diatasi tanpa menciptakan pengangguran dan kemiskinan baru, tanpa
melahirkan penindasan dan penghisapan baru terhadap seluruh lapisan rakyat pekerja
di negeri imperialis itu sendiri, dan melipat-gandakan penindasan dan penghisapan
terhadap rakyat tertindas dan terhisap di seluruh dunia, utamanya di negeri-negeri
setengah jajahan dan setengah feodal.
Sejak krisis finansial yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008, Amerika Serikat
dan Zona Eropa terus tenggelam dalam resesi yang berkepanjangan. Industri dalam
negerinya mengalami pengurangan produksi drastis, bahan baku menumpuk, mesin
dan peralatan dan sementara uang hanya bisa ditanamkan dalam produk turunan
keuangan yang sangat spekulatif karena tidak terhubung dan bersandar pada produksi
barang dagangan. Gelombang pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah,
penghapusan subsidi dan jaminan sosial datang bersamaan dengan naiknya pajak, biaya
kesehatan, pendidikan, naiknya harga bahan kebutuhan pokok.
Sekali lagi dan lagi, para pemimpin negeri imperialis di bawah impinan imperialisme
tunggal Amerika Serikat menunjukkan karakter reaksionernya yang anti klas buruh dan
anti demokrasi sekaligus pembela sejati sistem oligarki keuangan. Pemerintahan
Barrack Obama mengambil jalan menguras keuangan negara dan dana publik lainnya,
dengan kebijakan bail-outnya untuk membantu oligarki keuangan yang terang-terangan
telah merampas kekayaan rakyat dari seluruh dunia. Tidak hanya itu, dengan tidak tahu
malu Barrack Obama menjadi salesman bagi perusahaan besar persenjataan, pesawat
terbang, pertambangan dan berbagai jenis peralatan berteknologi canggih yang
mengalami over-produksi dan mendesakkan penjualannya melalui perjanjian
multilateral dan bilateral dengan berbagai negara di seluruh dunia. Dalam waktu
bersamaan, dana milyaran dollar dipergunakan untuk membiayai pembangunan
pangkalan militer baru seperti U.S African Command dan operasi militer di berbagai
negara Afrika, Amerika Latin dan Asia.
Situasi ini telah membangkitkan perlawanan luas dan keras dari klas buruh dan
berbagai lapisan kelas pekerja di Amerika Serikat. Salah-satu mobilisasi paling populer
4 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
yang dapat bertahan dalam waktu cukup lama adalah kampanye anti Wall Street yang
terkenal dengan nama “Occupy Wall Street”. Dalam waktu cepat gerakan ini segera
menjalar ke seluruh negeri imperialis lainnya di Eropa dan, menjadi inspirasi gerakan
buruh dan rakyat disektor lainnya di negeri setengah jajahan dan setengah feodal.
Seluruh pemerintahan di Eropa mendapatkan serangan yang militan dari klas buruh
dan seluruh klas pekerja di negerinya masing-masing.
Faktanya, setiap pertemuan G-8, G-20 maupun pertemuan-pertemuan general yang di
organisir melalui instrument imperialism lainnya seperti Organisasi perdagangan dunia
(WTO) selalui dikepung oleh ribuan massa klas buruh dan rakyat disektor lainnya.
Demikian juga dengan berbagai kebijakannya untuk menjalankan operasi militer, terus
mendapatkan tentangan keras. Rakyat Amerika, utamanya klas buruh dan lapisan klas
pekerjanya, menyadari kebencian dunia terhadap AS disebabkan oleh tindasan dan
penghisapan yang dilakukan oleh pemerintahan reaksioner yang mengabdi pada
kepentingan borjuasi besar monopoli AS, dan ini adalah terorisme sesungguhnya yang
harus diperangi.
Di zona Eropa, hal serupa berlangsung dan bahkan lebih parah. Lilitan utang yang terus
menggelembung karena produksi yang mengalami over-produksi memaksa
pemerintahan reaksi terus menambah utang baru melalui penerbitan obligasi dan
berbagai surat utang lainnya. Perluasan pasar barang produksi dan jasa keuangan
negara-negara Eropa sangat bergantung pada “kebaikan hati” Amerika Serikat yang
bersedia menampung barang dagangannya, dan membagi pasar di negeri-negeri SJSF
yang didominasi oleh AS. Negara-negara utama Eropa hanya mendapat bagian “super-
profit” apabila mendukung kebijakan luar negeri AS seperti tetap mempertahankan
pangkalan militer AS, ambil bagian langsung dalam perang melawan terorisme dan
penggulingan pemerintahan anti-AS di berbagai negeri.
Sementara negara Eropa kecil lainnya hanya akan mendapat “bagian” apabila bersedia
membuka dirinya bagi pangkalan militer baru AS, menerapkan demokrasi ala AS,
membuka pasar dan investasi dalam negerinya bagi kepentingan AS. Karenanya,
5 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
gerakan massa di Eropa selain menggempur kebijakan dan berupaya menggulingkan
pemerintahan korup di negerinya, juga secara langsung menyerang dominasi Amerika
Serikat atas negerinya. Gerakan klas buruh di Yunani, Spanyol, Jerman, Italia dan
Perancis tanpa ragu-ragu menjadikan institusi keuangan dan perusahaan AS sebagai
sasaran utamanya.
Bagaimana pun, Amerika Serikat tetap menjadi imperialisme nomor satu dan tunggal
tanpa kekuatan tandingan yang sepadan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya
untuk melaksanakan berbagai tindakan unilateral termasuk mengisolasi dan
menyerang negeri lainnya tanpa persetujuan negeri-negeri lainnya melalui Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) karena kemampuan militernya yang sangat besar di seluruh
negeri dan, kedudukannya sebagai pimpinan NATO, serta kebergantungan yang dalam
negeri imperialis lainnya pada kapital AS yang secara aktual dipimpin dan dimobilisir
melalui organisasi multilateral seperti G-8, WTO dan institusi keuangan seperti Bank
Dunia dan IMF.
Kontradiksi antar negeri AS dengan Imperialis utama di Eropa akan menajam apabila
krisis di negeri Eropa lainnya sudah sedemikian mematikan, dan AS tidak bersedia
membantu dan berbagi pasar dengan negeri-negeri tersebut. Akan tetapi faktor
penentunya adalah besar dan menguatnya gerakan massa menggulingkan rezim pro-AS
di negeri tersebut dengan tuntutan anti perang yang dilancarkan AS di seluruh dunia
menguat dan menajam.
Saat ini, Rusia adalah negeri imperialis yang memiliki potensi menjadi pengganggu
utama dominasi AS di Eropa, khususnya Eropa Timur dan negeri-negeri eks. Uni-Sovyet.
Rusia cukup aktif menggalang berbagai negeri untuk membangun persekutuan militer
dan ekonomi melalui Shanghai Cooperative Organization (SCO) yang dibangun
bersama-sama dengan China dan berusaha membangun kembali détente militer dengan
negeri eks Uni-Sovyet dan eks anggota Pakta Warsawa, juga belakangan ini berusaha
kembali membangun pangkalan militer di Kuba. Akan tetapi kedudukan militer,
perkembangan teknologi perang dan terlebih kekuatan ekonomi Rusia masih jauh
6 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
dibandingkan dengan AS. Sehingga, posisi Rusia saat ini masih relatif defensif dan hanya
berusaha mempertahankan kepentingannya sendiri di berbagai belahan dunia.
China adalah negeri paling sering diekspos baik oleh AS sendiri maupun oleh berbagai
negeri lainnya sebagai penantang dominasi AS yang serius. Bahkan AS secara tahunan
membuat laporan lengkap kepada Kongres AS tentang perkembangan ekonomi, politik
dan militer China, utamanya mengenai pengeluaran militernya. Penggunaan dan
pengumpulan energi fosil dalam jumlah besar dari seluruh dunia dan perkembangan
industri logam di China mengundang kecurigaan besar AS bahwa China sedang
mengadakan “proyek terselubung” untuk mengembangkan kemampuan militer dan
persenjataannya secara besar-besaran, khususnya kapal induk, pesaway tempur,
senjata nuklir, rudal balistik dan satelit luar angkasa berjangkauan luas.
Perkembangan ekonomi China dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sangat tinggi di
tengah krisis yang parah juga menjadi perhatian utama dan menambah dalam ilusi
tentang China. Aliansinya dengan Rusia membangun persekutuan ekonomi dalam
rangka menangani krisis dan, keaktifan China dalam penanganan konflik diseluruh
dunia menambah derajat ilusi tersebut. Kenyataan tersebut tidak sepenuhnya salah,
akan tetapi apa yang terjadi sesungguhnya adalah perekonomian China telah
terintegrasi dalam perekonomian dunia kapitalis yang didominasi Amerika Serikat
dengan berbagai kekhususan yang membuatnya lebih bisa bertahan dalam krisis
dibandingkan dengan negeri imperialis lainnya.
Berbagai ilusi yang dibangun AS atas China dan gelagat yang ditunjukkan oleh Rusia dan
Aliansi yang dibangunnya, menunjukkan bahwa Imperialisme AS sudah sangat
mengkhawatirkan munculnya suatu kekuatan baru (selain gerakan perlawanan rakyat)
yang siap menantangnya. Karenanya, saat ini China menjadi “hantu bikinan AS” untuk
mendapatkan legitimasi menempatkan kekuatan militernya, khususnya di Asia,
walaupun jelas secara ekonomi, China bukanlah kekuatan sebanding dengan AS, bahkan
hingga puluhan tahun mendatang sekalipun, terkecuali pemerintahan China yang lahir
berikutnya adalah pemerintah ultra-kanan yang akan mendorong agresi militer
7 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
terhadap beberapa negara untuk mendapatkan wilayah politik dan pasar baru. Bahkan
dalam banyak hal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di China telah memberikan
“super-profit” sangat besar bagi Amerika Serikat mengingat penanam kapital yang
sangat besar dari perusahaan trans-nasional AS seperti Ford dan Microsoft di China.
Sebagai penyebab atas segala petaka dimuka bumi, Imperialisme juga terus
mengendalikan boneka-boneka ciptaannya diseluruh negara berkembang dan
bergantung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanananya dengan membuka kian
lebar jalan penghisapannya terhadap rakyat. Bahkan dengan tameng “kerjasama militer
dan perang melawan terorisme”, Imperialis AS terus memperluas dan memperbesar
sekutunya dan memaksa negara-negara bergantung yang berada dibawah dominasinya
untuk ikut ambil bagian dan menjadi pendukungnya, tak hanya kekuatan militer namun
juga sebagai penguat legitimasinya dimata dunia untuk melakukan Infasi dan agresi
terhadap Negara-negara yang tak sudi untuk di Intervensi.
Selain dengan skema-skema brutalnya tersebut, Imperialisme juga terus berupaya
menstabilkan kerjasama bilateral dan multilateralnya dengan mengintensifkan
konsolidasi dan merumuskan formulasi-formulasi kebijakan baru yang akan
dipaksakan. Terang bahwa, tak hanya mempersolid G-8, memperluas dan
mengoptimalkan peran G-20 dan mempersolek kembali kerjasama-kerjasama
multilateralnya (Global dan Regional) dengan berbagai kebijakan liberalisasi yang
dipoles seolah-olah sebagai usaha nyata untuk memperbaiki penghidupan Rakyat.
Kenyataannya, MDGs yang dilahirkan untuk menjawab krisis dan meluasnya gerakan
anti globalisasi pada tahun 1990an, terus dipaksakan sebagai blue print program jangka
panjang seluruh Negeri dibawah payung PBB.
Demikian pula dengan WTO yang telah mengalami kegagalan demi kegagalan, bahkan
deadlock (Kebuntuan) di Internalnya sendiri dan dengan berbagai tentangan yang
dihadapi dalam setiap pertemuannya, sebagai satu-satunya organisasi perdagangan
dunia yang mengikat bagi negara-negara anggotanya, kini terus dipromosikan untuk
memassifkan liberalisasi perdagangan diseluruh Negeri. Tiada lain pada kerjasama
8 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
lainnya, seperti APEC, ASEAN, EAS, ASEM dan berbagai kerjasama multilateral lainnya,
secara penuh diorientasikan untuk memperluas dominasi dan Intervensi Imperialisme,
utamanya untuk memaksa negara-negara bergantung lainnya ikut bertanggungjawab
atas krisisnya yang kian mematikan.
Karena itu musuh utama bagi Amerika Serikat dewasa ini adalah persekutuan seluruh
rakyat tertindas dan terhisap seluruh dunia serta bangsa-bangsa yang ingin
membebaskan dirinya dari dominasi Amerika Serikat. Prasyarat persatuan rakyat
tertindas dan terhisap di seluruh dunia untuk menggempur kedudukan AS sebagai
imperialisme nomor satu dan tunggal di seluruh dunia telah terbuka kian lebar dengan
gelombang resesi yang terus menajam di Amerika Serikat sendiri dan menyebar-luas di
seluruh negeri Eropa Barat dan akan berlangsung relatif lama.
Dalam waktu yang sama, gempuran terhadap dominasi AS di negeri SJSF melalui
gerakan massa yang terus meluas dan massif dengan militansi yang terus meningkat
melawan perampasan atas haknya dan menuntut pemenuhan atas hak sosial, ekonomi,
politik dan kebudayaan. Potensi akan peningkatan kuantitas dan kualitas gerakan
tersebut terbuka lebar dengan semakin berlipat-gandanya penderitaan terhadap massa
luas. Skema imperialisme AS yang semakin terang-terangan merampas kedaulatan
bangsa dan kebebasan rakyat dan pemerintahan negerinya mengabdi sepenuhnya pada
kebijakan imperialisme tersebut, membuat rakyat semakin tidak memiliki pilihan lain
kecuali bergabung dengan barisan progressif dan melancarkan perjuangan bersama
dengan kuantitas dan kualitas yang terus meningkat setahap demi tahap.
Bagaimanapun, skema utama imperialisme AS agar tetap dapat mempertahankan
kepemimpinannya dan meredam pertentangan antar negeri imperialis adalah
mendesak dan mempercepat kebijakan neo-liberal di negeri sjsf melalui kerjasama
multilateral dan bilateral, bahkan bila perlu dengan penggulingan pemerintahan boneka
yang tidak efektif serta pemerintahan anti-imperialis. Sejauh ini seluruh negeri
imperialis “bersedia” menerima skema ini dan berusaha bergandengan tangan atau
saling berbagi satu-sama lain, meskipun secara terang-terangan muncul pertentangan
9 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
sekunder karena masing-masing negeri imperialis berusaha mengedepankan
kepentingan untuk melindungi industri dan pasar domestiknya masing-masing.
Hingga pertemuan G-8 yang telah diperluas yaitu G-20 di Los Cabos, Mexico, seluruh
negeri imperialis berusaha untuk bekerjasama menangani resesi Eropa dengan
memobilisasi dana talangan bagi International Monetary fund (IMF) dari negeri-negeri
setengah jajahan. Mereka berhasil dipersatukan dalam kekhawatiran yang sama bahwa
resesi ini akan sangat berbahaya bila menggempur “institusi finans dan pasar Amerika”
yang selama ini menjadi andalan atau dewa penyelamat sekaligus benteng terakhir
sistem imperialisme di dunia. Kedua, mereka bersepakat, bagaimana pun krisis ini tidak
akan dapat diselesaikan dalam jangka pendek dan mereka membutuhkan sumber hidup
selama krisis ini berlangsung, dan satu-satunya sumber hidup selain kapital raksasa
Amerika Serikat, adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh produksi dan pasar
yang terbuka dan berkelanjutan di negeri setengah jajahan dan setengah feodal.
Karena itu, seluruh negeri imperialis dalam pertemuan G-8 dan G-20 yang terakhir (Juli
2012) tetap menjaga komitmen bersama untuk saling bekerjasama di bawah pimpinan
AS memelihara dan mendorong kebijakan neo-liberal di negeri SJSF, memelihara
pertumbuhan ekonomi agar dapat “bersama-sama” memperoleh super-profit. Dalam
waktu bersamaan, Imperialisme juga terus mempromosikan demokrasi palsu untuk
menumpulkan perjuangan rakyat dan menggunakan cara militer untuk menggulingkan
pemerintahan yang tidak efektif dan tidak mendukung skema penanganan resesi ini di
bawah pedoman Counter-Insurgency (COIN) Amerika Serikat.
Bagi rakyat tertindas dan terhisap yang berharap lahirnya kebebasan dan demokrasi
sejati, skema imperialisme ini menjadi batu sandungannya yang terbesar. Sistem yang
menindas dan menghisap di negerinya masing-masing akan dikawal dengan kuat oleh
imperialisme AS dan sekutunya. Akan tetapi bila organisasi massa rakyat di seluruh
negeri dapat mengemban tugas perjuangannya dengan tepat dan konsisten di bawah
bendera Demokratis Nasional (di Negara-negara SJSF) dan Anti Imperialisme (diseluruh
10 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Negeri), maka dominasi Amerika Serikat dapat dikeroposkan setahap demi setahap dan
selanjutnya dihancurkan sama sekali.
Seluruh gerakan rakyat melalui organisasinya harus mampu mengambil keuntungan
dari keadaan resesi ini untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat dan memperluas
kepemimpinannya secara langsung atas gerakan progressif yang intensif melalui
berbagai bentuk perjuangan legal demokratis yang luas dan efektif. Menyerahkan
kepemimpinan gerakan massa yang intensif kepada kalangan reformis dan opportunis
yang hanya mengandalkan “bahkan cenderung memanfaatkan” gerakan-gerakan
sporadis dan spontanitet ataupun unsur-unsur parasit didalam organisasi yang sarat
dengan subjektifisme dan liberalisme hanya akan menyebabkan perpecahan yang
berkelanjutan di kalangan rakyat menjadi grup-grup kecil yang eksklusif dan gerakan
teror. Akibatnya, gerakan massa rakyat sejati yang progressif dan militan, baik di
Negeri-negeri imperialis maupun di Negeri-negeri SJSF tidak akan dapat terhubung erat
dan saling mendukung satu sama lain.
Di negeri SJSF, gerakan rakyat harus berusaha keras mengambil keuntungan sebesar-
besarnya dengan memperkuat kepemimpinan politik, mengembangkan perjuangan
yang progressif dan militan, meluaskan basis massanya di bawah garis anti
imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalisme birokrat sehingga dapat
memobilisasi massa seluas-luasnya untuk menggempur pemerintahan boneka di
negerinya masing-masing. Seluruh gerakan massa rakyat progressif di negeri SJSF harus
saling membantu memajukan perjuangan di masing-masing negeri atas prinsip
persatuan dan solidaritas perjuangan Internasional yang kuat. Kerjasama antar
organisasi dan gerakan progressif untuk memperkuat dan memperluas front anti-
imperialis berbagai klas, sector dan golongan berskala dunia sangat dibutuhkan. Front
ini akan sangat bergunan untuk memukul imperialis di negeri induknya secara langsung
dan mendukung penghancuran dominasi imperialisme melalui perpanjangan tangannya
(Borjuasi besar komprador, Tuan Tanah Besar dan Kapitalisme Birorat) di negeri
setengah jajahan dan setengah feodal.
11 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
BAGIAN II
Perkembangan Situasi Dalam Negeri
“Indonesia dibalik Ilusi Kekuatan ketiga Ekonomi Dunia”
Periode kedua pemerintahan SBY adalah periode penjarahan habis-habisan terhadap
kedaulatan dan kekayaan bangsa, serta kebebasan rakyat Indonesia. Melalui kunjungan
Barack Obama di akhir tahun 2010 lalu, pemerintah RI dan AS telah memformalisasi
“Kerjasama Bilateral Komprehensif Indonesia-AS (US-Indo Comprehensive Partnership)”
yang meliputi seluruh bidang. Perjanjian ini memberikan dasar-dasar yang kokoh bagi
dominasi imperialis AS di Indonesia paska jatuhnya Suharto, sekaligus menempatkan
Indonesia sebagai “partner utama” AS di kawasan Asia.
Dibawah skema ini, kedua pihak membentuk sebuah badan eksekutif, yakni “U.S.-
Indonesia Comprehensive Partnership Joint Commission” sebagai komisi-komisi
bersama disetiap bidang secara khusus yang bertugas membuat rencana baru untuk
memastikan berbagai kesepakatan culas dalam lapangan ekonomi, politik-militer dan
kebudayaan tersebut berjalan. Perjanjian tersebut pada dasarnya, adalah akumulasi
dari serangkaian usaha AS yang telah dijalankan sejak pemerintahan BJ. Habibie,
Abdurrahman wahid dan Megawati Sukarno Putri untuk memperkuat kembali dominasi
penjajahan atas Indonesia.
Dibawah kuasa rezim penghamba Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah
Indonesia terus menipu rakyat, seolah-olah bekerja dengan sungguh-sungguh
mengurangi penderitaan rakyat. Kenyataannya, mereka terus merampas seluruh
kekayaan sumberdaya (Alam dan Manusia) Indonesia, dengan mendukung seluruh
skema dari kebijakan Imperialis di Indonesia dan dominasinya di seluruh dunia.
Seluruh kebijakan dan program utama yang dijalankan oleh pemerintah SBY, tidak
dapat dipisahkan dengan kebijakan utama Imperialis AS untuk mendominasi
dilapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan Indonesia.
12 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Pada quartel kedua tahun 2012 lalu, setelah pertemuan G-20 di Los Cabos, Mexico dan
pertemuan Rio+20 UN Sustainable Development, Presiden SBY mengumumkan
keprihatinan dan kekhawatiranya atas krisis di Amerika Serikat dan Zona Eropa,
“Membantu Amerika Serikat dan Eropa keluar dari krisis adalah tanggung jawab
bersama”, ungkapnya. Pernyataan tersebut kemudian telah ditindak lanjuti dengan
pemberian bantuan kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar U.S $ 1 Milyar
yang diambil dari cadangan devisa negara.
Pengumuman dan pemberian bantuan tersebut adalah keputusan yang sangat
memalukan dan melukai hati rakyat luas, karena saat itu pemerintah baru saja
mengeluhkan beban subsidi bahan bakar yang besar dan menguras anggaran negara
dan mengumukan rencana kenaikan harga bahan bakar (BBM). Melalui pertemuan yang
sama, SBY juga mengumumkan keprihatinannya atas tindakan pemerintahan Suriah
membunuh gerakan oposisi dan mendukung upaya Rusia mengadakan pembicaraan
dengan Al Asad ditengah pembunuhan serupa berlangsung massif di Papua, di tengah
perkebunan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Dibawah ikatan kerjasama bilateral komprehensif yang telah ditandantanganinya,
Indonesia telah terikat semakin kokoh. Seluruh perjanjian dan kerjasama multilateral,
baik yang skala global maupun regional sebelum-sebelumnya yang masih berjalan
hingga sekarang telah diintegrasikan secara penuh didalamnya. Skema bilateral
tersbeut, telah menjadi skema khusus untuk memaksimalkan peran Indonesia untuk
memperkokoh dan memperluas dominasi Imperialisme, baik didalam Negeri, kawasan
hingga ditingkat global. Selain SBY yang diciptakan menjadi Icon bagi Imperialis,
Indonesia sekaligus dijadikan sebagai Negara percontohan atas demokrasi “palsu” ala
AS. Bahkan secara Ekonomi, Indonesia terus digadang-gadang menjadi negara kekuatan
ekonomi baru dunia.
Hal tersebut, secara khusus tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus
mengelabui tuan Imperialisnya melalui sulapan-sulapan angka yang menunjukkan
pertumbuhan ekonomi, perkembangan manusia hingga kestabilan politik dalam negeri,
13 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
agar tetap mendapatkan perhatian dan tetap menjadi prioritas kucuran hibah, investasi
dan hutang dari sang tuan. Karenanya, diatas penderitaan rakyat yang kian tak
terperikan, pemerintah terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang
berbanding terbalik dengan kenyataan hidup rakyat.
Pada tahun 2012 lalu, pemerintah Indonesia mengummkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia mencapai 6%, kemudian meningkat pada awal tahun 2013 menjadi 6,3%.
Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan penggelembungan angka
Produk Domestik Bruto (PDB) hingga dua kali lipat, me-Mark-up angka pendapatan per
kapita hingga US$ 3000.00 per tahun, pertumbuhan demokrasi yang dinamis dan, terus
menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara teratur. Sulapan-sulapan
angka tersebut adalah permainan yang terus dimainkan oleh SBY dihadapan sang tuan
(Imperialis) dan dihadapan seluruh Rakyat. SBY bahkan tanpa malu mengklaim
pertumbuhan yang sarat dengan angka siluman tersebut sebagai prestasi dalam
pemerintahannya.
Sebagai negara bergantung yang dipimpin oleh rezim penghamba dan rakus,
pemerintah Indonesia akan terus berusaha untuk tetap mendapat kucuran hibah,
Investasi bahkan utang dari imperialisme. Karenanya, pemerintah Indonesia melalui
lembaga risetnya (Badan Pusat Statistik/BPS) memoles laporan pencapaiannya atas
tujuan-tujuan pembangunan millenium perserikatan bangsa-bangsa (United Nations
Millenium Development Goals/MDGs) terkait dengan 8 (delapan) tujuan
pembangunannya, yang ditujukan (sekali lagi) hanya untuk terus memperlancar arus
investasi dan hutang, hal tersebut salah satunya dalam merebut program fantastis
Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact bernilai US $. 600 Juta yang juga
masih dalam kerangka pencapaian MDGs hingga 2015 mendatang.
Dibawah skema ini, dengan isu bersama atas nama pembangunan “untuk memelihara
pertumbuhan ekonomi dan memerangi kemiskinan”, MDGs sejak disepakati pada tahun
2000, telah diintegrasikan kedalam program pembangunan Indonesia yang
diformulasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Artinya bahwa,
14 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia saat ini bersumber dari
Ide dan kepentingan Imperialis melalui PBB yang didominasi dan dikontrol lansung
oleh Imperialisme AS.
Jikapun hari ini pemerintah dapat mengelabui tuan Imperialisnya atas sulapan data
tersebut, namun tidak bagi rakyat. Teriak kemarahan kaum buruh yang dirampas upah
dan kebebasannya berserikat, kemarahan kaum tani yang dirampas tanah dan
nyawanya dan, teriakan kaum intelektual yang dibungkam untuk bicara, pelan namum
pasti akan semakin melelehkan kosmetik penutup borok di wajah pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono. Demikian pula kosmetik yang membungkus kebusukannya
mengumbar demokrasi palsu yang korup dan fasis, akan segera luntur oleh keringat dan
darah rakyat.
Faktanya, upah buruh diperkotaan dan pertambangan besar di pedalaman tidak hanya
dirampas oleh pengusaha dan pemerintah (melalui pajak penghasilan dan premi
jaminan sosial) didalam pabrik. Keluarga kaum tani dipedesaan mengalami peningkatan
defisit pendapatan yang mematikan akibat dari semakin terintegrasinya kaum tani
dengan ekonomi komoditas monopoli (cash-economy) dan, semakin melemahnya
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (self-sufficient economy). Demikian
pula bagi berbagai lapisan borjuasi kecil, sector dan golongan rakyat lainnya berada
dalam kesulitan besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama
mereka yang bergantung pada produksi dan perdagangan kecil.
Dalam keadaan krisis yang akut seperti sekarang, upah buruh yang sangat minim,
meningkatnya defisit pendapatan kaum tani serta penghasilan rakyat disektor lainnya
yang tidak menentu, semua disapu habis oleh gelombang kenaikan harga kebutuhan
pokok yang terus menajam. Dengan demikian, pemangkasan berbagai subsidi publik,
seperti bahan bakar minyak, listrik, dan naiknya biaya kesehatan dan sekolah
menempatkan mereka di ujung tanduk kemelaratan. Ironisnya, selama hampir dua
periode pemerintahannya, SBY menutup mata dan telinga pada keadaan ini. Ia lebih
suka membuai dirinya sendiri dengan pujian selangit dari Amerika Serikat dan negeri
15 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
imperialis lainnya berkat loyalitasnya yang tanpa batas dalam menjalankan berbagai
skema dan kebijakan ekonomi serta mengadopsi sistem politik dan demokrasi palsu
imperialis.
Berbagai skema kebijakan ekonomi dan keuangan imperialis yang lama dan yang baru
melenggang mulus menjadi kebijakan dan regulasi negara dan mendominasi kehidupan
seluruh rakyat. Sistem demokrasi palsu dengan berbagai organ politik negara-nya
sejauh ini masih dapat memanipulasi dan meredam perjuangan dan tuntutan rakyat.
Berbagai tuntutan mendesak rakyat untuk memperbaiki kehidupannya sehari-hari
sukses didominasi oleh berbagai pertentangan antar klas yang berkuasa, sehingga tidak
menjadi perhatian utama dan tidak satupun yang diselesaikan.
Sementara ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Mahkamah Konstitusi
(MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Ombudsmen, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) dan berbagai lembaga serupa sukses menjadi tameng, sekaligus kanal
dan kolam raksasa dimana seluruh tuntutan dan perjuangan rakyat diendapkan.
Seluruh rakyat tentunya tahu, bahwa seluruh organ negara tersebut sengaja diciptakan
menjadi tameng bagi tuntutan rakyat agar tidak menerjang langsung ke muka presiden,
para menteri, gubernur, bupati, TNI, kepolisian RI, pengadilan dan kejaksaan
negara dan demi menyelamatkan kepentingan imperialis, borjuasi komprador dan tuan
tanah besar yang dilayaninya. Mereka terus bekeja bersama-sama menindas, menghina
dan mengecilkan arti gerakan massa.
Berbagai klik reaksioner yang berada diluar dan juga didalam organ kekuasaan politik
negara tetap bersaing satu sama lain untuk menjadi antek nomor satu imperialis
tunggal Amerika Serikat di Indonesia. Namun demikian, dengan posisi yang masih
relatif lemah, klik-klik reaksioner diluar partai penguasa saat ini, hanya mempersoalkan
“perhatian dan pembagian yang adil” dari Presiden SBY sebagai imbalan atas jerih
payahnya menjadi sasaran pukul gerakan massa anti pemerintah. Mereka telah
merelakan diri dan partainya menjadi sasaran demi membela kewibawaan
16 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
pemerintahan SBY. Karenanya mereka hanya menuntut agar Presiden SBY tidak
mengancam anggota klik dan partainya dengan tuntutan hukum atau setidaknya terus
mendapatkan bagian proyek baru dari pemerintah atau kedudukan yang strategis
dalam pemerintahan.
Selain upaya-upaya lansung dari pemerintah Indonesia yang memainkan muslihatnya
atas pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka penganggguran dan kemiskinan,
agar tetap menghambat dan membendung perlawanan rakyat, Imperialisme AS
bergandengan erat dengan imperialis lainnya bekerja bersama membantu dan menjaga
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Indonesia, kawasan ASEAN, dan Asia Pasifik agar
tetap mendapat super-profit untuk mengganti kerugian atas pertumbuhan ekonomi
yang stagnan di negerinya sendiri dan zona Eropa.
Bank-bank besar monopoli seperti Golden Sach, City Bank, Bank of America, Merril
Lynch diarahkan agar terus mengekspor kapitalnya untuk membantu perkebunan-
perkebunan besar monopoli milik Sinar Mas Group, Golden Eagle, Wilmar dan
mendorong privatisasi perkebunan-perkebunan negara baik PTPN, Perhutani maupun
Inhutani. Skema ini dipadukan melalui program aksi yang dirancang berdasarkan
“Kesepakatan Kerjasama Bilateral Komprehensif Indo-AS” yaitu: U.S.-Indonesia Trade
and Investment Framework Agreement (TIFA), USAID-Economic Growth Assistance
Program, New Overseas Private Investment Corporation (OPIC) Agreement.
Setelah mendominasi tambang minyak, gas dan mineral Indonesia dengan keuntungan
yang melimpah selama puluhan tahun, kini imperialisme AS sangat berambisi untuk
menguasai seluruh pertambangan panas bumi di Indonesia, khususnya melalui
perusahaan seperti Chevron Pasific dan General Electric. Eksplorasi dan penggunaan
energi panas bumi di Indonesia dibungkus dengan kedok Clean Development Mechanism
(CDM) dan dalam rangka membangun sumber energi terbarukan dan berkelanjutan.
Melalui program ini, AS telah memastikan keuntungan awal yang akan diraih,
setidaknya mencapai US $ 433 juta hanya dari mengekspor peralatan dan jasa, belum
termasuk tenaga kerja dan keuntungan pra-operasi.
17 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Keuntungan lainnya dari pertambangan panas bumi ini, Amerika Serikat dapat
menggerakkan industri dan menjual peralatan pembangkit dan berbagai peralatan
listrik baru “pro-lingkungan” ke Indonesia. Usaha ini dioperasikan secara sistematis
melalui USTDA’s Geothermal Development Initiative yang dibangun di Jawa Barat dan
Halmahera sebagai pilot utamanya, kemudian hasil dari proyek ini akan kembali dijual
ke bangsa dan rakyat Indonesia dengan harga yang sangat mahal.
Lebih dari separuh dana US $ 600 juta dari Millennium Challenge Corporation (MCC)
Compact dipergunakan untuk proyek AS di Indonesia dengan judul Green Prosperity
Project untuk membangun sumber energi alternatif terbarukan dan manajemen
sumber daya alam. Skema baru ini, oleh Amerika Serikat disebut dengan nama yang
sangat ilusif “green economy”, yakni sebuah bungkus yang rapi untuk menutupi skema
ekploitasi sumber daya alam berkedok penanganan iklim dan penyelamatan
lingkungan. Targetnya, pertama, adalah produksi mesin dan berbagai peralatan baru
untuk dapat menggerakkan kembali mesin industri dalam negerinya yang terancam
rusak serta aktivitas riset yang stagnan. Kedua, adalah ekspor kapital dalam rangka
perdagangan karbon. Ketiga, untuk memperkuat perampasan dan monopoli tanah
dimana para tuan tanah besar Indonesia dapat mengklaim perkebunan sawit dan
kayunya adalah bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penampung karbon
dalam jumlah besar.
Untuk membungkus seluruh misi jahatnya, maka Amerika Serikat “terpaksa berpura-
pura menunjukkan komitmentnya” pada upaya penyelamatan lingkungan dengan
mendorong negara miskin menjaga hutannya melalui berbagai program seperti
Tropical Forest Conservation Act (TFCA), yakni kebijakan konservasi hutan trofis.
Kemudian pendirian Indonesian Climate Change Center dan merancang program
seperti Climate Change Center dan program seperti SOLUSI (Science, Oceans, Land
Use, Society and Innovation).
18 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Seluruh program tersebut telah merampas tanah-tanah rakyat dan harta kekayaan serta
mengusir berbagai suku bangsa minoritas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan
Papua dengan berpura mengadopsi prinsip “Prior, Inform and consent”. Dana adaptasi
dan mitigasi iklim dengan kedok Reduction Emission from Deforestation and
Degradation (REDD) dengan licik dipergunakan oleh Bank Dunia untuk mempercepat
pelaksanaan kebijakan neo-liberal dan Structural Ajustment Programs (SAPs) sebagai
syarat pembiayaan iklim dan bisnis karbon. Skema ini memberikan legitimasi bagi
perusahaan besar monopoli di Amerika Serikat untuk menghindari kewajiban
pengurangan penggunaan energi fosil dan pengurangan gas rumah kaca.
Selanjutnya dalam aspek keamanan, sejak penandatangan “Kerjasama Bilateral
Komprehensif” tersebut seluruh kerjasama militer yang sempat dijalankan secara
terselubung sejak ekspose besar-besaran pembunuhan massal oleh TNI, khususnya
Kostrad dan KOPASSUS di Timor Timur, kerjasama militer Indonesia dan AS kembali
dilakukan secara intensif, agresif dan terang-terangan dibawah kesepakatan Defense
Framework Arrangement yang mengatur kerjasama antar militer (military to
military) dan kerjasama keamanan (Security Cooperation) yang mengatur kerja sama
militer baru antar negara dengan fokus konter-terorisme (counter-terrorism),
keamanan maritim (maritime security), pasukan penjaga keamanan (peace keeping)
dan berbagai kerjasama “kemanusiaan” atau humanitarian seperti penanganan bencana
alam dan lain sebagainya. Skema ini, sejatinya sebuah kedok yang sempurna untuk
mendukung operasi intelijen dan counter-insurgency.
Kerjasama-kerjasama ini diwujudkan dengan berbagai plot latihan dan pendidikan
militer untuk meningkatkan kemampuan TNI menjaga kepentingan AS di Indonesia,
regional dan dunia. Kerjasama keamanan ini, Security Cooperation diwujudkan
sebagai sebuah kerjasama strategis untuk menjaga stabilitas Indonesia dan kawasan.
Amerika Serikat melatih khusus angkatan bersenjata RI dari berbagai unsur dan
Brigade Mobile (BRIMOB) Kepolisian Negara sebagai kombatan. Untuk kepentingan ini
pemerintah SBY secara khusus membuat Desk Anti-Teror untuk memobilisasi berbagai
sumber daya demi melayani perang anti-teror AS.
19 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Demikian juga dengan kerjasama keamanan maritim (maritime security) di diwujudkan
dengan program Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) sejak Th. 2006
dengan dana US $57 juta melalui the National Defense Authorization Act Section 1206,
yakni sebuah sistem pengamanan laut yang terintegrasi di tiga lokasi strategis, yaitu
selat utama Malaka, Laut Sulawesi dan Maluku. Pembangunan indonesia sebagai
cadangan utama pasukan penjaga perdamaian (Peace Keeping) adalah program
prioritas Amerika Serikat untuk mengantisipasi dan menangani negara yang menjadi
sasaran “operasi dan perang agresi” AS. Cakupan program pendidikan dan pelatihan
militer juga telah diperluas, salah satunya seperti IMET, yakni tidak hanya melibatkan
perwira militer akan tetapi juga melibatkan orang-orang sipil yang dianggap memiliki
potensi sebagai tenaga utama untuk membantu operasi militer.
Amerika Serikat membantu pendirian Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun
2009 dengan dukungan penuh National Defense University Amerika Serikat,
Cranfield University, Rajaratnam School of International Studies Singapura dengan
tujuan mendidik perwira militer dan sipil memiliki ilmu pertahanan dengan sudut
pandang militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Implementasi seluruh skema ini akan terus diperkuat dan disempurnakan. Dilain sisi
loyalitas SBY kepada Imperialis dalam memainkan perannya, secara khusus pada tahun
2013 ini kian tampak dengan keterbukaan Indonesia menjadi tuan rumah
penyelenggaraan pertemuan global Imperialis serta komitmen Indonesia untuk
mendukung pemecahan seluruh kebuntuan didalamnya. Pertemuan-pertemuan
tersebut yakni HLPEP-MDGs pada blan Maret lalu, APEC pada Bulan April di Surabaya
dan Oktober di Bali dan, WTO pada bulan Desember mendatang. Seluruh skema ini,
secara menyeluruh diintegrasikan dalam topik penyelesaian krisis atas nama
“pembangunan” dibawah MDGs, Liberalisasi perdagangan dibawah WTO dan penguatan
kerjasama Ekonomi regional dibawah payung APEC.
20 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
BAGIAN III
Perkembangan Situasi umum Sektoral (Pemuda dan Pendidikan)
“Pemuda dan Pendidikan Indonesia sebagai Penopang Arus Profit
Imperialisme”
Sepaket dengan skema penghisapan Imperialisme di Indonesia, pemuda sebagai salah
satu golongan dalam komposisi masyarakat Indonesia-pun tidak terhindarkan dari jerat
penghisapannya. Ecara umum,pemuda dihadapkan dengan persoalan atas sistem
pendidikan yang “Tidak Ilmiah, Tidak Demoktratis dan Tidak mengabdi pada Rakyat”.
Persoalan tersebut terintegrasi dalam persoalan Akses (baik faktor Biaya maupun
ketersediaan sarana prasarana), Orientasi yang hanya untuk menjadi ruang promosi
bagi imperialisme atas ide dan kepentingannya serta, sebagai laboratorium tenaga
professional low skill sekaligus sebagai lumbung tenaga kerja murah.
Selanjutnya, pemuda dihadapkan dengan persoalan atas akses lapangan pekerjaan yang
sempit dan jeratan politik upah murah. Selanjutnya persoalan sosial yangmelatakkan
pemuda cenderung dipandang sebagai perusuh, anti sosial dan berbagai stigma lainnya
yang dilahirkan dan dipertahankan dari sistem setengah jajahan dasetengah Feodal.
Secara politik, Pemuda telah kehilangan hak untuk ambil bagian didalam segala bentuk
perjuangannya atas persoalan sosial dan ekonominya. Pemuda dihadapkan dengan
pelarangan berorgansiasi, pembungkaman hak untuk berbicara serta berbagai bentuk
tindakan anti demokasi lainnnya. Pemuda bahkan dengan sengaja diarahkan terjebak
dalam kebudayaan Individualis, anti kollektif, anti sosial dan anti solidaritas.
Dibawah skema Imperialisme, dunia pendidikan Indonesia telah diletakkan menjadi
sasaran strategis dalam “Kerjasama Bilateral Komprehensif Indonesia-Amerika”.
Setelah bertahun-tahun Bank Dunia dan ADB “membina” pendidikan dasar dan
menengah seperti program sertifikasi guru, sekarang Amerika Serikat sangat fokus
menarik kalangan akademis di perguruan tingi-perguruan tinggi dan kalangan
intelektuil lainnya untuk mendukung kepentingan imperialisme dan feodalisme di
Indonesia.
21 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Dalam krisis kronis yang semakin akut ini, kebangkitan gerakan pemuda yang maju dan
meluas, khususnya gerakan mahasiswa sangat menakutkan bagi imperialisme dan
Negara reaksi, hal tersebut tentunya dengan kenyataan akan seluruh potensi dan ciri
khususnya yang fleksibel, dinamis dan aktif. Ketakutan tersebut terutama ketika
gerakan pemuda dan mahasiswa terhubung secara kuat dengan tuntutan dan gerakan
klas buruh dan kaum tani dipedesaan, karena itu kampus-kampus diseluruh Nusantara
telah menjadi sasaran utama penumpulan aspirasi kritis dan setiap bentuk perjuangan
mahasiswa. Imperialisme melalui bonekanya dari pemerintahan pusat, daerah hingga
birokrat kampus terus melakukan berbagai bentuk intimidasi, teror dan kekerasan.
Dominasi kebudayaan imperialisme didalam kampus terus diperkuat.
Kampus-kampus dan sekolah didominasi oleh skema kebijakan dan ide-ide imperialis
dan tuan tanah. Mereka membungkam gerakan mahasiswa demokratis secara simultan
dengan penumpulan perjuangan klas dengan berbagai cara seperti menerapkan biaya
pendidikan yang tinggi, pertukaran pelajar dan mahasiswa ke luar negeri, dan
mempromosikan individualisme dalam berbagai bidang secara agresif, serta melalui
kurikulum dan media-media promosi atas kebudayaan Imperialisme seperti pojok
budaya (American Corner) yang dibuka utamanya dikampus-kampus keagamaan dan
swasta besar. Birokrat Kampus mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan tuan tanah,
melalui riset dan rancangan legislasinya mereka menipu rakyat agar bersedia menerima
keberadaan perusahaan-perusahaan besar. Birokrat kampus, guru-guru besar dan
peneliti senior diberbagai perguruan tinggi telah dengan segera menyambut “tongkat
estapet” sebagai perintah tuannya, kemudian telah menjalankan perannya dengan
begitu piawai dan sempurna.
Sebagai contoh akan manifestnya skema tersebut, tampak dari dukungan dan peran
mereka atas berbagai regulasi anti rakyat yang dikeluarkan pemerintah, seperti dalil-
dalil yang “seolah-olah ilmiah” tentang alasan rencana penaikan harga BBM (dalam
setiap ada penaikan sampai sekarang) para guru besar, akademisi dari berbagai
perguruan tinggi, khususnya kampus-kampus besar Indonesia seperti, UI, UGM, ITB dll.
22 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Kampus IPB dengan berbagai analisis dan rekomendasinya atas program pertanian dan
perkebuanan, bahkan Universitas Negeri di Kalimantan dengan militan membela
kepentingan Sinar Mas grup dari serangan rakyat yang dirampas tanahnya.
Berbagai paket program untuk mendiktekan kebijakan negara dan memobilisasi para
akademisi dan mahasiswa untuk membela kepentingan Amerika Serikat yaitu: 1).
University Partnerships yang khusus merancang hubungan kerjasama antar kampus
untuk pertukaran sistem belajar hingga materi ajar, pertukaran riset sesuai dengan
fokus yang ditentukan dan diarahkan oleh Amerika Serikat. Seluruh kampus negeri di
Indonesia terhubung erat dengan berbagai kampus Amerika yang ditunjuk melalui
program ini untuk “membimbing” kampus Indonesia agar memiliki sistem pendidikan
“berstandar Amerika”.
Selanjutnya, 2). The Higher Education Leadership, Management, and Policy (HELM)
yang khusus mendorong pendidikan biaya tinggi, mendorong adanya “otonomi palsu” di
kampus-kampus utama Indonesia, dan membuat regulasi agar dapat mengontrol dan
menumpulkan perjuangan militant didalam kampus; 3). Indonesia Council for Higher
Education Partnership; Fulbright Indonesia Research, Science and Technology
(FIRST), yakni program khusus untuk membina tenaga pengajar dan lulusan terbaik
Indonesia agar memiliki pandangan pro imperialis dan bersedia mengabdi pada
imperialisme dan feodalisme di Indonesia, 4). Community College Initiative–; dan
berbagai aktivitas riset seperti The joint research voyage of NOAA’s Okeanos
Explorer and Indonesia’s Baruna Jaya. Seluruh universitas negeri dan swasta utama
Indonesia terintegrasi dalam program ini, khususnya empat universitas utama
Indonesia: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut
Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM).
Skema ini adalah penyempurna dari skema liberalisasi pendidikan yag dijalankan
Imperialisme diberbagai Negeri sejak tahun 1970-1980an. Kemudian diformulasikan
lebih sistematis dan mengikat melalui GATS-WTO pada tahun 1994 dan dikembangkan
dengan berbagai program melalui Bank Dunia (WB), IMF, ADB, PBB dan instrumen-
23 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
instrumen Imperialisme lainnya. Secara khusus di Indonesia, pemerintah telah
membentuk berbagai produk hokum yang menjadi legitimasi terjadinya Liberalisasi,
Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan di Indonesia, seperti: PT BHMN Th. 1999
dengan berbagai varian peraturan sebagai manifestasi kesepakatan GATS-WTO,
lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 dan, lahirnya UU BHP Th. 2009 dan, yang terbaru
yakni Undag-undang pendidikan tinggi (UU PT) no 12 tahun 2012.
Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT) sebagai slah satu UU lekspecialist yang eksis
saat ini telah menjadi terminal bagi seluruh kepentingan Imperialisme, borjuasi
komprador dan tuan tanah didalam negeri. Secara historis, UU ini adalah salah satu
produk hukum di sektor pendidikan, yang dilahirkan dalam situasi penghidupan rakyat
yang semakin merosot akibat pelimpahan krisis oleh imperialisme dan secara khusus,
dilahirkan dalam situasi pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat. Dilain
sisi, atasnama otonomi dan peningkatan mutu pendidikan, melalui UU tersebut
pemerintah terus berupaya melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak
pernah terlepas dari intervensi, bahkan merupakan rumusan lansung dari imperialisme.
Seperti rumusan dari UNESCO yang kemudian diratifikasi menjadi program jangka
panjang pendidikan tinggi, yaitu “Higher Education Long Term Strategy” (HELTS I, Th.
1975–1985) dan, HELTS II, Th. 1986-1995 yang menekankan untuk program jangka
panjang (PJP) yang fokus pada penciptaan nuansa akademik dan manajemen organisasi
yang professional. Hal tersebut diantaranya didesain melalui sistem akademik dan
profesi (A Dual-System Academic and Professional). Selanjutnya, periode 1996-2005
(HELTS III), ditekankan pada PJP yang mengarah pada penciptaan paradigma baru
dalam manajemen pendidikan tinggi (New Paradigm in Higher Education Management)
yang lebih dipertegas lagi dengan HELTS IV (2003-2010), dimana PJP diarahkan untuk
menciptakan persaingan antar PT didalam negeri (the Nation’s Compatitiveness),
menghidupkan semangat otonomi, serta penyehatan keorganisasi (Organizational
Health).
24 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Program imperialis lainnya telah diterapkan melalui WTO, IMF dan World Bank yang
dikenal sebagai unholy trinity. Agar suatu lembaga pendidikan dapat berubah menjadi
sektor jasa yang dapat diperdagangkan, melalui Bank Dunia imperialisme menerapkan
program Higher Education for Compt Project (HECP). Pada awal tahun 2000an, HECP
kemudian berubah menjadi Indonesian Managing Higher Education for Relevance and
Efficiency (IMHERE), yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum dan orientasi
yang relevan dengan kebutuhan imperialisme akan tenaga kerja murah (kebutuhan
pasar), serta efisiensi pembiayaan pendidikan dengan pengurangan subsidi dari Negara
dan melemparkan beban tersebut kepada peserta didik dan keluarganya.
Meskipun UU tersebut baru diberlakukan pada pertengahan tahun 2012 lalu, namun
karena memiliki kesaling hubungan yang sangat erat dengan berbagai regilasi yang
pernah ada sebelumnya dan seluruh skema Imperialisme sebagai manifestasi dari SAP’s
(structural adjustment programs), yaitu kebijakan neo-liberal yang dipakaskan untuk
mendominasi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, secara terang kita dapat
melihat dampak lansung dari UU PT, dipastikan akan menyebabkan:
1). Semakin melambungnya biaya dan sempitnya akses rakyat atas Pendidikan:
Rendahnya akses rakyat atas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, selain karena
ketersediaan sarana-prasarana yang masih sangat terbatas (Jumlah PT saat ini, 3.150-
PTN dan PTS) juga tidak terlepas karena persoalan mahalnya biaya dan rendahnya
anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Realisasi anggaran pendidikan 20% yang
disampaikan oleh pemerintah telah terealisai bahkan lebih hingga 20,2%, yakni Tahun
2012 Rp. 285 T dan, Tahun 2013 sebesar Rp.331,8 Triliun. Sedangkan alokasikan ynag
disediakan untuk perguruan tinggi hanya sebesar 2,5% dari total anggaran pendidikan.
Kenyataannya, mahasiswa sampai saat ini masih terbeban dengan biaya pendidikan
mulai Rp. 700.000 hingga Rp. 200 juta persemester.
2). Pendidikan hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar: Dalam UU
PT manifest skema imperialisme atas perdagangan tenaga kerja, melalui program
fleksibelitas pasar tenaga kerja (labour market flexibellity-LMF). Dalam hal tersebut, UU
25 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
PT mengatur mengatur kewenangan PT untuk mengangkat, menempatkan dan
memberhentikan Dosen dan Tenaga kependidikan, (Pasal 69 ayat 2, Pasal 65 Ayat 1-3
dan, Pasal 70 ayat 2). Terang bahwa dengan skema tersebut akan menempatkan dosen
dan tenaga kependidikan dalam jurang sistem kerja kontrak dan outsourcing, nasib
tenaga kependidikan akan mengikuti UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Skema tersebut juga berlaku bagi Mahasiswa menjadi sasaran perdagangan tenaga
kerja bagi pihak kampus ataupun pemerintah secara lansung. Dengan dalih praktikum
atau training, mahasiswa dipekerjakan diperusahaan-perusahaan swasta (dalam atau
luar Negeri) selama 6 (Enam) bulan hingga satu tahun, dengan upah yang murah,
bahkan tidak sama sekali.
3). Semakin hilangnya demokratisasi dalam kehidupan kampus, Dari aspek sejarah
atau latar belakang lahirnya UU ini, menjelaskan bahwa orientasi atas penyelenggaraan
pendidikan tinggi, secara penuh untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya
baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan, serta terlepasnya tanggungjawab
pemerintah atas pendidikan tersebut. Artinya bahwa, selain untuk mempertahankan
keterbelakangan kebudayaan masyarakat Indonesia dan untuk dapat menarik investasi
sebesar-besarnya dari sektor pendidikan, maka akan sangat dibutuhkan kestabilan
politik didalam kampus. Karenanya, untuk menjamin hal tersebut pemerintah akan
terus menghambat bangkitnya kesadaran politik mahasiswa dengan berbagai cara.
Perampasan hak demokratis mahasiswa maupun civitas akademik lainnya akan
semakin nyata, dimana akan semakin hilangnya kebebasan berorganisasi,
mengeluarkan pendapat, kebebasan akademik ataupun untuk menjalankan aktfitas
politik dan kebudayaan lainnya didalam kampus. Kaitannya dengan hal tersebut, seiring
kencangnya gerakan penolakan UU PT, pemerintah terus mempropagandakan
“Normalisasi gerakan mahasiswa”, dilahirkannya UU Ke-Ormasan yang akan semakin
menyulitkan ruang gerak bagi organisasi rakyat maupun organisasi mahsiswa. Hal
tersebut juga diatur dalam UU PT pasal 76 tentang organiasasi kemahasiswa dan pasal
76 Ayat 3 tentang “dikotomi” organiasasi kemahasiswaan “Intra dan Ekstra”.
26 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
4). Rendahnya Kualitas Pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia
masih meninggalkan berbagai macam persoalan bagi Rakyat. Terus meningkatnya
angka pengangguran dan meluasnya kemiskinan adalah potret nyata kualitas
pendidikan di Indonesia yang tidak mampu mengubah keadaan social masyarakat, baik
secara ekonomi, politik dan kebudayaan. jikapun mengikuti standar mutu yang
ditetapkan oleh Pemerintah, kualitas pendidikan Indonesia masih sangat jauh dari
harapan. Dikancah Internasional (Pe-Rankingan Internasional), pendidikan Indonesia
hanya berada pada urutan ke 124 dari 127 Negara. Bahkan perguruan tinggi-perguruan
tinggi unggulan di Indonesia, tidak satupun masuk dalam kualifikasi 200 PT Unggulan
klas dunia (The Top of 200 world class University).
Sedangkan index pertumbuhan manusia (IPM) Indonesia dalam pe-ranking-an
Internasional, Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 Negara. Dari tahun 2006-2011
Indonesia hanya pernah naik peringkat sebanyak dua kali, yakni tahun 2010-2011 dari
126 Naik ke Peringkat 125 dan, Tahun 2011 naik ke Peringkat 124. Dengan
Pertumbuhan rata-rata pertahun: Th. 1980-2011: 1.23%. Th. 1990-2011: 1.19% dan,
Tahun 2000-2011: 1.17%. Sedangkan Trend Index Pertumbuhan Manusia (IPM)
Indonesia, tahun1980-2011 dengan nilai IPM rata-rata: Th.1980: 0,423. Th. 1990: 0,
481. Th. 2000: 0,543. Th. 2005: 0, 572. 2009: 0,607. Th. 2010: 0, 613. Th. 2011: 0, 617.
Dari seluruh kenyataan pendidikan sekarang ini, terbukti bahwa dengan anggaran yang
rendah dan biaya yang mahal tersebut, terbukti samasekali tidak dapat menjamin
kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan edaran yang dikeluarkan Education For
All (EFA), yakni United Nations Development’s Program (UNDP-MDGs, 2000-2015),
menyebutkan bahwa peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2011 berada pada
posisi 69 atau menurun hingga 4 (empat) tingkat dari tahun sebelumnya yaitu pada
posisi 65 dari 127 Negara.
Untuk perguruan tinggi (PT) sendiri, Peringkat (Ranking) tertinggi yang diraih
Indonesia ditingkat Internasional (Dunia) terhitung dari 50 PT di Indonesia hanya
mencapai peringkat 569 (ITB), 611 (UGM), 789 (UI) dan disusul oleh PT lainnya hingga
27 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
yang paling akhir pada posisi 6210 (UNSOED) dan 6522 (Institut Sains dan Teknologi
Akprindo). Selain tidak dapat menjamin kualitas dari pendidikan tersebut, Pemerintah
juga terbukti abai atas berbagai persoalan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan
fasilitas dan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
28 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
BAGIA IV
Penutup
Berbagai bentuk tindasan dan penghisapan rakyat beserta seluruh tuntutannya tidak
diselesaikan, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menuntaskan tuntutan-
tuntutan tersebut di bawah dominasi imperialisme. Seluruh klik reaksi bekerja bahu-
membahu mendominasi dan menutup-nutupi kenyataan dan tuntutan rakyat yang sejati
dengan pertentangan antar mereka sendiri. Rakyat harus berjuang lebih keras, luas
dan kontinyu agar kenyataan hidupnya, aspirasinya dan tuntutannya agar dapat
memaksa organ negara reaksi tidak memanipulasi keadaan, tidak memoderasi
tuntutan rakyat dan menumpulka perjuangn klas.
Rakyat Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali bergantung kemampuannya
membangkitkan, menggerakkan dan mengorganisasikan dirinya secara luas dan militan,
bergantung sepenuhnya pada kekuatan sendiri dan menggempur secara konsisten dan
keras organ kekuasaan politik negara reaksi yang penting utamanya, Presiden dan para
menterinya beserta barisan borjuasi besar komprador dan tuan tanah besarnya, organ
spesial seperti TNI dan POLRI, organ pengadilan reaksi seperti pengadilan negeri hingga
mahkamah agung serta organ kejaksanaan negara, para gubernur dan bupati yang
terindentifikasi sebagai kapitalis birokrat beserta jajarannya. Gerakan massa militan
tidak boleh menyerahkan tuntutannya pada organ kekuasaan negara sekunder seperti
parlemen dan berbagai komisi, mereka hanya tameng dan kanal bagi pemerintah untuk
menumpulkan perjuangannya.
Berbagai bentuk perjuangan legal demokratis harus dikreasi dan dipergunakan secara
efektif dan simultan sesuai dengan keadaan obyektif dan tingkatan kesadaran massa.
Perjuangan menarik parlemen dan legal pengadilan harus dipergunakan secara intensif.
Akan tetapi bagaimana pun, intensitas dan kontinyuitas gerakan massa tidak boleh
diganti kedudukannya dengan perjuangan parlemen dan legal pengadilan. Parlemen
dan pengadilan reaksi serta seluruh komisi bentukannya tidak bekerja menyelesaikan
29 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
masalah rakyat tanpa desakan dan pukulan kontinyu gerakan massa pada organ
terpenting dari pemerintah reaksi yaitu presiden dan jajarannya.
Kenyataannya dalam krisis kronis yang memburuk saat ini, gerakan massa militan dan
berbagai tuntutannya untuk mempebaiki keadaan hidup pun pasti dihadapi dengan
kekerasan apabila gagal didominasi, dimoderasi atau ditumpulkan. Karenanya gerakan
massa harus terus menghubungkan berbagai persoalan klas dan sektornya secara
dialektis dengan persoalan pokok seluruh rakyat dan segera menghubungkan seluruh
tuntutan itu dengan propaganda-kampanye massa massif anti-fasisme bila organ negara
reaksi mulai menggunakan berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap massa.
Dengan cara ini, kita dapat terus mempromosikan perjuangan massa progressif dan
militan kepada kaum tani di pedesaan, klas buruh dipabrik, mahasiswa di kampus, dan
lapisan borjuasi kecil lapisan bawah serta setengah proletariat di perkampungan miskin
secara sistematis. Dengan cara ini pula, kita dapat membangkitkan kesadaran gerakan
massa klas tertindas dan terhisap Indonesia anti imperialis terutama di perkotaan agar
terhubung kuat dengan perjuangana anti-feodal di pedesaan.
Krisis kronis yang akut ini semakin memperkuat tesis organisasi, bahwa aspirasi sejati
rakyat Indonesia untuk membebaskan dirinya dari dominasi imperialisme, feodalisme
dan kapitalisme birokrat tidak akan bisa dimenangkan tanpa perjuangan massa
progressif dan militan yang intensif, massif dan berkelanjutan sebagai bentuk
pokoknya, dan terus memobilisi berbagai bentuk gerakan massa dan advokasi serta
bentuk-bentuk legal formal lainnya sebagai bentuk perjuangan yang sekunder.
Sebaliknya, ilusi bahwa aspirasi rakyat untuk demokrasi sejati tersebut dapat
dimenangkan hanya dengan hanya menjalankan bentuk-bentuk perjuangan legal formal
dan parlementariat semata harus secara konsisten dilawan dalam pikiran dan praktek.
Ilusi bahwa gerakan buruh dapat memenangkan pembebasan klasnya sendiri tanpa
membentuk aliansi dasar, membantu dan memimpin pembebasan kaum tani dari
sistem setengah feodal harus terus dilawan. Ilusi bahwa kaum tani dapat melawan dan
30 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
menghapuskan monopoli tanah dan sumber-sumber agrarian pimpinan klas buruh dan
terhubung dengan gerakan massa rakyat disektor lainnya, harus ditentang.
Sektor pemuda, mahasiwa dan pelajar harus terpolitisasi secara luas dan militan. Dan
menyadari bahwa tuntutannya bahkan yang paling sederhana sekalipun, tidak akan
dapat dimenangkan tanpa terhubung erat dan tanpa ambil bagian aktif
mempromosikan dan menyokong perjuangan dan tuntutan klas buruh dan kaum tani.
Seluruh klas dan sektor rakyat tertindas dan terhisap harus terus dibangkitkan,
diorganisasikan, digerakkan dan dibimbing, setahap demi setahap untuk memahami
hukum perubahan yang berlaku di Indonesia ini. Dengan demikian, massa rakyat akan
senantiasa dapat dengan mudah memahami arah setiap perkembangan keadaan yang
dihadapinya. Dengan demikian, keyakinan massa rakyat atas pilihan perjuangannya
akan terus terpupuk dan kian berkembang, sekaligus sebagai pijakan ilmiah dalam setia
tahap dan bentuk perjuangannya.
Setiap kita saat ini, seluruh unsure organisasi disetiap level harus menyadari dan
memahami secara mendalam bahwa “sungguh saat ini kebencian rakyat di seluruh
Indonesia pada pemerintah reaksi sangat mendalam, kepercayaannya pada pemerintah
dan klik reaksioner lainnya semakin tipis, jika tidak bisa dikatakan telah pudar
sepenuhnya. Akan tetapi dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat
melalui berbagai organ kekuasaan politiknya menyebabkan rakyat tidak memiliki
kepercayaan diri yang cukup dan frustrasi karena keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman perjuangan yang maju untuk bertarung menghadapi musuh klasnya.
Alhasil berbagai bentuk ketidak-puasan ini meletup secara sporadis, diskontinyu, ia
menjadi gerakan spontan yang mudah tercerai berai pada saat kalah maupun “menang.”
Sehingga hasil perjuangan dan pengalaman berjuang massa tidak bisa diakumulasi
menjadi hasil-hasil yang lebih besar dan significant.
Bila gerakan dan situasi demikian ini dibiarkan, maka massa akan semakin frustrasi dan
kehilangan kepercayaan diri serta keberaniannya untuk bertarung untuk memenangkan
tuntutannya melawan pemerintah anti rakyat dan klas-klas penindas lainnnya.
31 Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Organisasi massa rakyat sejati dan maju, harus memimpin massa dan gerakannya
melalui pengorganisasian massa solid, melakukan kerja ekspansi bergelombang dan
melompat untuk menjangkau massa yang lebih luas dengan cepat berbasiskan pada
konsolidasi yang terus menerus.
Hancurkan Imperialisme!
Musnahkan Feodalisme!
Lawan Kapitalisme Birokrat!
Jayalah Perjuangan Rakyat!
Jakarta, 01 September 2013
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional (FMN)
L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame
Sekretaris Jenderal