analisis perkembangan dan kontribusi pajak bumi dan
TRANSCRIPT
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Kulon Progo)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi
Oleh :
Digna Debby Widyananda
142114175
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“ aja wedi, awit Aku nunggal ing kowe,
aja kowe bingung, marga Aku jumeneng Allahmu”
Yesaya 41 : 10
Karya ini saya persembahkan untuk :
Bapak Yohanes Sunarta
Ibu Yulia Sri Widiastuti (Almh) dan Ibu Muryani
Mbah Ibu dan Aurelia Elsaviona Yohananda
Mas Gandung
Serta semua keluarga dan teman yang telah memberikan dukungan dan doa
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Kulon Progo)
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 4 Oktober 2018 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan
cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang
lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan
saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.
Yogyakarta, 31 Oktober 2018
Yang membuat pernyataan,
Digna Debby Widyananda
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN PUBLIKASI AKADEMIS
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:
Nama : Digna Debby Widyananda
Nomor Mahasiswa : 142114175
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan
Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Kulon Progo)
Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata
Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa
perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya
Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2018
Digna Debby Widyananda
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas limpahan berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perkembangan dan
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan
arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Drs. J. Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sanata
Dharma yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar serta
mengembangkan kepribadian diri.
2. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan dukungan dalam
penulisan skripsi ini.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., OIA, CA, selaku Ketua Program Studi
Akuntansi Universitas Sanata Dharma dan Dosen Pembimbing Akademik
yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses belajar dan
pengembangan diri.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari., MM.,Ak.,CA, selaku Dosen
Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah
membagikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang telah
memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
7. Orang tua saya, Bapak Yohanes Sunarta, Ibu Yulia Sriwidiastuti (Almh) dan
Ibu Muryani yang selalu memberikan nasehat, dukungan, dan motivasi
dalam bentuk apapun sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Adik saya, Aurelia Elsa Viona Yohananda yang selalu memberikan
dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Simbah saya, Mbah Ibu Sum atas pengorbanan dan selalu memberikan
dukungan, dorongan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat
terselesaikan.
10. Mas Gandung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-temanku Agata, Nanik, Wina, Eni, Asih, Sukma, dan Ayu yang
selalu memberikan bantuan dan motivasi.
12. Teman-teman MPAT Gita, Alex, Winda, Anggun, Stella, Silvi, Tami, Anis,
Pipin, Aji, Septian, dan Elma yang bersedia memberikan masukan dan
membantu penulis.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
13. Teman-teman akuntansi kelas D angkatan 2014 yang telah memberikan
motivasi serta telah berbagi ilmu selama proses perkulihan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan
bermanfaat bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat
bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.
Yogyakarta, 31 Oktober 2018
Digna Debby Widyananda
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................ iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI ........... v
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ....... vi
KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... x
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiii
ABSTRAK ......................................................................................................... xiv
ABSTRACT ......................................................................................................... xv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ......................................................................... 4
C. Batasan Masalah ........................................................................... 5
D. Tujuan Penelitian .......................................................................... 5
E. Manfaat Penelitian ........................................................................ 5
F. Sistematika Penulisan ................................................................... 6
BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................... 8
A. Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan ................................... 8
B. Pengertian Pajak ........................................................................... 9
1. Pajak Pusat ............................................................................. 9
a. Pajak Penghasilan (PPh) ................................................. 9
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)...................................... 10
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).............. 10
d. Bea Meterai ..................................................................... 10
e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ................................. 11
2. Pajak Daerah .......................................................................... 11
C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ................................................ 12
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ...................... 12
2. Dasar Hukum ......................................................................... 12
3. Objek PBB ............................................................................. 12
4. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB ............................. 13
5. Penghitungan PBB ................................................................. 13
6. Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB ............................... 14
7. Tempat Pembayaran PBB ...................................................... 14
8. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang ................................ 15
9. Cara Mendaftarkan Objek PBB ............................................. 15
D. Pendapatan Daerah ....................................................................... 15
E. Pendapatan Asli Daerah ................................................................ 16
F. Kontribusi ..................................................................................... 18
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
G. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan .................................... 19
H. Kerangka Berpikir ......................................................................... 21
BAB III METODE PENELITIAN.................................................................... 23
A. Jenis Penelitian ............................................................................. 23
B. Waktu dan Tempat Penelitian ....................................................... 23
C. Subjek dan Objek Penelitian ......................................................... 23
D. Metode dan Desain Penelitian ...................................................... 23
E. Data Penelitian .............................................................................. 24
F. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 24
G. Teknik Analisis Data .................................................................... 24
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .................................. 27
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Kulon Progo ................................ 27
B. Kondisi Fisik ................................................................................. 32
1. Wilayah .................................................................................... 32
2. Geografis .................................................................................. 32
3. Topografi .................................................................................. 32
4. Prasarana .................................................................................. 34
C. Identitas Daerah ............................................................................ 35
D. Penduduk ...................................................................................... 37
E. Gambaran PBB di Kabupaten Kulon Progo ................................. 38
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ........................................ 40
A. Deskripsi Data ............................................................................... 40
B. Analisis Data ................................................................................. 41
1. Kontribusi PBB Terhadap PAD(Rumus Kontribusi) ............... 41
2. Perkembangan Kontribusi PBB Terhadap PAD(Trend) ......... 45
3. Uji Slope .................................................................................. 46
C. Pembahasan .................................................................................. 48
BAB VI PENUTUP .......................................................................................... 52
A. Kesimpulan ................................................................................... 52
B. Keterbatasan Penelitian ................................................................. 53
C. Saran ............................................................................................. 53
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 55
LAMPIRAN........................................................................................................ 57
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Prosentase Kriteria Kontribusi ........................................................ 18
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk ...................... 38
Tabel 5.1 Realisasi PBB dan Realisasi PAD .................................................. 40
Tabel 5.2 Realisasi PBB dan Realisasi PAD .................................................. 42
Tabel 5.3 Kontribusi PBB Terhadap PAD ...................................................... 44
Tabel 5.4 Penghitungan Trend PBB ............................................................... 45
Tabel 5.5 Penghitungan Trend PBB ............................................................... 46
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Analisis Perkembangan dan Kontribusi PBB Terhadap
PAD .............................................................................................. 22
Gambar 5.1 Trend Kontribusi PBB Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016 ....... 46
Gambar 5.2 Grafik Kontribusi PBB Terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016 ...... 49
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
ABSTRAK
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO
(Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo)
Digna Debby Widyananda
NIM : 142114175
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya prosentase kontribusi
serta perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016. Peneliti ingin melihat
kecenderungan (trend) dari perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini penting
bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengetahui dan mengevaluasi
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber penerimaan yang sangat
potensial untuk meningkatkan pembangunan.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi dan
analisis trend dengan metode kuadrat terkecil.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi PBB Terhadap
PAD tahun 2012 s/d 2016 termasuk dalam kriteria sangat kurang dikarenakan besar
kontribusi berada dalam rentang 0,00% s/d 10,0%. (2) Trend/perkembangan
kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016
mengalami kenaikan dan penurunan(fluktuatif), tetapi secara umum
kecenderungannya menurun.
Kata Kunci: Perkembangan, Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan
Asli Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
ABSTRACT
DEVELOPMENT AND CONTRIBUTION ANALYSIS OF
LAND AND BUILDING TAX TOWARD
ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE
IN KULON PROGO REGENCY
(Case study at Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Kulon Progo
Regency)
Digna Debby Widyananda
NIM : 142114175
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2018
The purpose of this study was to determine the percentage of contribution
and the development of contribution from Land and Building Tax Toward Original
Local Government Revenue in Kulon Progo Regency of 2012-2016. Researcher
would like to see the trend of the development of the contribution of Land and
Building Tax Toward Original Local Government Revenue in Kulon Progo
Regency. This research is important for Regional Finance and Assets Agency
(BKAD) to learn and evaluate the collecting of Land and Building Tax as income
source that very potential to improve growth.
The type of this research was case study in Regional Finance and Assets
Agency (BKAD) in Kulon Progo Regency. Data collecting techniques used
interview and documentation. Data analysis techniques that researcher used were
contribution analysis and trend analysis with least square method.
The result of the research showed that: (1) Contribution of Land and
Building Tax Toward Original Local Government Revenue of 2012-2016 was
included in the criteria was very less, because the contribution was in range 0,00%-
10,00%. (2) The development of contribution of Land and Building Tax Toward
Original Local Government Revenue in Kulon Progo Regency of 2012-2016 is
fluctuating, but in general it was decreasing.
Keywords: Development, Contribution, Land and Building Tax, Original Local
Government Revenue.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Menurut Handayana (2014), “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan
salah satu jenis pajak yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup
potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan
Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang
berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Saat ini,
Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) sedang dibangun di
Kabupaten Kulon Progo. Menurut Hasto Wardoyo (Newswire, 2018),
“Pembangunan NYIA tersebut mengakibatkan Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) tanah di Kabupaten Kulon Progo naik hingga 70%. Kenaikan NJOP
mempengaruhi penerimaan PBB di Kulon Progo. Saat ini, PBB masih
menjadi sumber pembayaran utama dalam pembangunan daerah”.
Menurut Prawoto (2011: 3), “Pelaksanaan otonomi daerah
memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menggali
sumber-sumber penerimaannya guna pembiayaan atas penyediaan
pelayanan publik kepada masyarakat. Penggalian sumber-sumber
yang potensial itu antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak
dan retribusi daerah. Hal tersebut seperti diatur dalam Undang-
Undang Dasar 1945, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Pemerintah Daerah
menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”.
Menurut Prawoto (2011: 3), “Susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-
Undang. Kewenangan Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
Nomor 23 Tahun 2014 adalah kewenangan pemerintahan dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama,
moneter dan fiskal nasional. Dengan pembagian kewenangan
tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah diselenggarakan
berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas
pembantuan”.
Menurut Halim (2012:101), “Kelompok Pendapatan Asli Daerah
dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, antara lain Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain PAD yang sah”. Rani, dkk (2010: 237) berpendapat bahwa
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk
menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi”. Selain itu, Jolianis
(2012: 47) juga berpendapat bahwa “Semakin tinggi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan otonomi daerah”.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) & (2), “Jenis pajak Provinsi terdiri atas
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan
Pajak Rokok. Jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas Pajak Hotel,
Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan,
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.
“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang
bisa diandalkan untuk meningkatkan pembangunan bagi Daerah karena
penerimaan PBB 100% akan masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Saat
dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP),
Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%”
(Nasip, Kabid Pajak di BKAD Kulon Progo, 09 Agustus 2018).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Darah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB
Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Dilihat dari proporsi yang
telah ditetapkan tersebut, dapat dilihat kemungkinan dan peranan Pajak
Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah.
Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan
dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Kulon Progo. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo sedang giat
melaksanakan pembangunan mulai dari perbaikan jalan, trotoar, taman-
taman kota, serta pembangunan gedung-gedung perkantoran. Untuk
melakukan pembangunan tersebut, tentu saja membutuhkan dana yang
sangat banyak. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan.
Menurut Endang Purwaningrum selaku Staf Ahli Bupati
Kulon Progo, “Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu
sektor penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah. Namun
kenyataannya masih ada sisa pokok ketetapan yang belum terbayar
atau tunggakan pajak. Tunggakan pajak tahun 2016 yang nilainya
diatas 10% yaitu Kecamatan Wates dan Sentolo. Sementara itu, pada
tahun 2016 jumlah desa yang tunggakan pajaknya diatas 10%
mengalami penurunan, yaitu pada 2015 ada 30 desa sedangkan pada
2016 terdapat 23 desa. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan supaya tidak menyebabkan
jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor ini menurun atau tidak
mencapai target. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk
tim intensifikasi penagihan pajak untuk mengatasi masalah
tunggakan pajak. Salah satu tugas tim tersebut adalah
menggencarkan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
hingga ke perdusunan. Peran Pemerintah untuk meningkatkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
kesadaran masyarakat sangat berpengaruh. Kerjasama yang baik
antara Pemerintah dengan masyarakat dapat memberikan efek
positif dalam pembangunan daerah”. (kulonprogokab.go.id)
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli
Daerah lainnya yang sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,
pemerintah harus meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah,
dimana Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli
Daerah yaitu pajak daerah. Dengan demikian, Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah serta
mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012 s/d
2016.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan
beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian, antara lain:
1. Berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016?
2. Bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012
s/d 2016?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, serta
mempermudah peneliti mendapatkan data, maka penulis memberikan
batasan masalah hanya terkait penghitungan kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo
tahun 2012 s/d 2016 dan bagaimana perkembangan kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo
tahun 2012 s/d 2016.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan
untuk:
1. Mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d
2016.
2. Mengetahui perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012
s/d 2016.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat antara lain:
1. Akademis
Penelitian ini mempunyai manfaat bagi peneliti dan peneliti lain. Bagi
peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Bumi dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
Bangunan serta hubungannya dengan Pajak Asli Daerah. Bagi peneliti
lain, dapat dijadikan referensi dalam penelitian sejenis.
2. Praktis
Penelitian ini mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo, yaitu dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya
peningkatan Pajak Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan.
F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan penulisan sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang masalah penelitian,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian serta sistematika penulisan
Bab II Landasan Teori
Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung
proses penelitian ini serta terdapat hasil penelitian terdahulu
yang relevan yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam
penyusunan skripsi ini.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
Bab IV Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo
Bab ini akan menguraikan tentang keadaan Kabupaten Kulon
Progo secara umum meliputi sejarah berdirinya, kondisi
fisik, identitas daerah, penduduk, serta gambaran PBB di
Kabupaten Kulon Progo.
Bab V Analisis Data dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan metode dan
teknik yang dijelaskan di metode penelitian.
Bab VI Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai proses
pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil
penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Perkembangan PBB
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak obyektif yang mulai
berlaku sejak Januari 1986 berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 12
Tahun 1994. PBB sudah ada sejak sebelum penjajahan, yang dikenal dengan
nama “Drwyahaji”. Pada masa penjajahan, dikenal dengan sebutan “Land
Rent”. Pada masa penjajahan Belanda tahun 1816, berganti nama menjadi
“Landrente” dan pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1942
s/d 1945 berganti nama menjadi “Land Tax”. Setelah proklamasi 1945,
“Land Tax” berganti nama menjadi “Pajak Bumi”. Dengan adanya
reformasi perpajakan pertama yang dimulai tahun 1983, antara lain
penyederhanaan jumlah dan jenis pajak atas tanah dan bangunan melalui
UU No 12 Tahun 1985, maka disederhanakan menjadi “Pajak Bumi dan
Bangunan”.
PBB merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap hampir
seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, PBB termasuk jenis pajak
yang sulit dalam pengadministrasiannya dan mempunyai efisiensi
pemungutan yang rendah karena jumlah obyek pajak yang cukup banyak.
Penyempurnaan sistem pemungutan merupakan prioritas dalam upaya
meningkatkan penerimaan PBB untuk pembiayaan pembangunan daerah.
Untuk mengantisipasi penunggakan pajak, Pemerintah Kabupaten Kulon
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
Progo membentuk tim intensifikasi penagihan pajak. Untuk Kabupaten
Kulon Progo, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 meningkat
sebesar 7,3 M dibanding tahun 2017.
B. Pengertian Pajak
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009
dalam Mardiasmo (2016: 3), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012),
“Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah”.
1. Pajak Pusat
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Pajak pusat adalah Pajak
yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan”.
Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
meliputi:
a. Pajak Penghasilan (PPh).
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “PPh adalah
pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun
Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa
keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain
sebagainya”.
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “PPN adalah
pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah
Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah
yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa
adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali
ditentukan lain oleh Undang-undang PPN”.
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Selain
dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak
tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.
Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah adalah:
1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan
pokok; atau
2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
atau
3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
atau
5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat”.
d. Bea Meterai
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Bea Meterai adalah
pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat
perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga,
dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah
tertentu sesuai dengan ketentuan”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “PBB adalah
pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan
tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat
namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB
diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun
Kabupaten/Kota. Mulai 1 januari 2014, PBB pedesaan dan
Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan,
Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak
Pusat”.
2. Pajak Daerah
Pengertian Pajak Daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 Pasal
1 ayat 10, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut Mardiasmo (2016:15), “Pajak Daerah dibagi
menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Pajak Provinsi, meliputi:
1) Pajak Kendaraan Bermotor;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
4) Pajak Air Permukaan;
5) Pajak Rokok.
b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Reklame;
5) Pajak Penerangan Jalan;
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7) Pajak Parkir;
8) Pajak Air Tanah;
9) Pajak sarang Burung Walet;
10) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
C. Pajak Bumi dan Bangunan
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) menurut Agus Prawoto
(2011: 9), “PBB adalah penerimaan Pajak Pusat yang sebagian besar
hasilnya diserahkan kepada Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam
kelompok penerimaan Bagi Hasil Pajak”. Sedangkan pengertian Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37, “Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.
2. Dasar Hukum
Menurut Prawoto (2011: 9), “Dasar hukum Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Namun demikian
dalam perkembangaannya, Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pedesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah”.
3. Objek PBB
Menurut Mardiasmo (2016: 381-383), “Yang menjadi objek pajak
adalah bumi dan/atau bangunan. Permukaan bumi meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada
tanah dan/atau perairan”.
4. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 Pasal 77 ayat (3), “Objek pajak yang tidak dikenakan PBB
adalah objek yang:
a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan,
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan.
c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang
sejenis dengan itu.
d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
f. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan”.
5. Penghitungan PBB
Menurut Prawoto (2011: 12-13), Dasar penghitungan PBB adalah
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya persentase NJKP adalah
sebagai berikut:
a. Objek pajak perkebunan adalah 40% dari NJOP
b. Objek pajak kehutanan adalah 40% dari NJOP
c. Objek pajak pertambangan adalah 40% dari NJOP
d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): apabila NJOP-
nya ≥ Rp1.000.000.000,00 adalah 40%; apabila NJOP-nya <
Rp1.000.000.000,00 adalah 20%
Besarnya tarif PBB adalah 0,5%
Rumus penghitungan PBB
Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP), maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)
= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota
serta memperhatikan:
1) harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang
terjadi secara wajar;
2) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah
diketahui harga jualnya;
3) nilai perolehan baru;
4) penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau
bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP
untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp
12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan
NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
b) Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek
Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan
NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya
terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek
Pajak lainnya.
6. Sanksi keterlambatan pembayaran PBB
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016,
“Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak
dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2%
(dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai
dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan”.
7. Tempat Pembayaran PBB
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Wajib Pajak yang telah
menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari KPP
Pratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus
melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah
ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan
Giro”.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
8. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Saat yang menentukan
pajak terutang adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.
Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang
terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun
berikutnya”.
9. Cara mendaftarkan objek PBB
Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2012), “Orang atau Badan yang
menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan
menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak”.
D. Pendapatan Daerah
1. Pengertian Pendapatan Daerah
Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan”. Menurut Halim (2012: 101-105),
Pendapatan daerah dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah
Menurut Halim (2012: 101), “Pengertian Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang
berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Kelompok
Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis
pendapatan, antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan,
lain-lain PAD yang sah”.
b. Pendapatan Transfer
Menurut Halim (2012: 105), “Pendapatan Transfer
merupakan Pendapatan daerah yang diperoleh dari Otoritas
Pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas
pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul,
terdapat transfer dana lain diluar dana perimbangan.
Kelompok Pendapatan Transfer dibagi menjadi 3:
1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, meliputi:
a) Dana bagi hasil pajak
b) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
c) Dana alokasi umum
d) Dana alokasi khusus
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, meliputi:
a) Dana otonomi khusus
b) Dana penyesuaian
3) Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi:
a) Pendapatan bagi hasil pajak
b) Pendapatan bagi hasil lainnya”.
c. Lain-lain pendapatan yang sah
Menurut Halim (2012: 105), “Pendapatan ini dibagi menurut jenis
pendapatan yang mencakup Pendapatan hibah, pendapatan dana
darurat, dan pendapatan lainnya”.
E. Pendapatan Asli Daerah
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2012:101),
“PAD merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber
ekonomi asli Daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan
menjadi 4 jenis pendapatan, antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain
PAD yang sah”.
a. Pajak daerah
Pengertian pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009
Pasal 1 ayat 10, “Pajak daerah yang selanjutnya disebut
pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
b. Retribusi daerah
Pengertian Retribusi Daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 Pasal
1 ayat 64, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan”.
c. Hasil pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan
Menurut Halim (2012: 104), “Hasil pengelolaan kekayaan
milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan
Daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut obyek
pendapatan yang mencakup:
1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
Daerah
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
Negara
3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
Swasta atau kelompok usaha masyarakat”.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Menurut Halim (2012:104), “Pendapatan ini merupakan
penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
Daerah”.
F. Kontribusi
1. Pengertian kontribusi
Kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang diberikan oleh
seseorang sebagai sebuah bentuk keikut sertaan didalam sebuah
kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang.
Menurut Kamilatussaniah (2017: 28-29), “Analisis kontribusi yaitu
suatu alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi
yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah yang terdapat dalam struktur APBD”.
2. Cara menghitung
Kontribusi PBB = Realisasi Penerimaan PBB
Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Sumber: Halim 2002 (dalam Kamilatussaniah, 2017)
3. Klasifikasi kriteria kontribusi
Presentase kontribusi menurut Tim LitBang Depdagri-Fisipol UGM
1991 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Prosentase Kriteria Kontribusi
No. Prosentase Kriteria
1. 0,00% - 10,0% Sangat kurang
2. 10,10% - 20% Kurang
3. 20,10% - 30% Sedang
4. 30,10% - 40% Cukup baik
5. 40,10% - 50% Baik
6. Diatas 50% Sangat baik
Sumber: Tim LitBang Depdagri-Fisipol UGM 1991(dalam Putri
Kamilatussaniah, 2017)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
G. Hasil penelitian terdahulu yang relevan
Agustinus Wibowo Amituhu: “Analisis Kontribusi, Perbandingan dari
Tahun ke Tahun serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah” Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2005 s/d 2009. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Sanata Dharma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) seberapa
besar kontribusi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten, (2) mengetahui bagaimana
perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun 2005 s/d 2009 untuk
pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Klaten, (3)
prediksi jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada tahun 2010 sampai tahun 2014.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
a. 1) Besarnya kontribusi pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai dengan tahun
2009 adalah sebagai berikut: tahun 2005 sebesar 29,01%, tahun 2006
sebesar 33,05%, tahun 2007 sebesar 28,09% tahun 2008 sebesar
33,84% dan tahun 2009 sebesar 37,04%. Sedangkan rata-rata kontribusi
Pajak Daerah selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 32,21%.
2) Besarnya kontribusi pendapatan Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut: tahun 2005 sebesar 32,11%,
tahun 2006 sebesar 26,41%, tahun 2007 sebesar 19,18% tahun 2008
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
sebesar 19,95% dan tahun 2009 sebesar 20,27%. Sedangkan rata-rata
kontribusi selama lima tahun tersebut yaitu sebesar 23,58%.
b. 1) Perbandingan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2006 mengalami
kenaikan sebesar 34,12% dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2007
pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 12,15%
dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 pendapatan Pajak Daerah
mengalami kenaikan sebesar 23,15% dibandingkan pendapatan Pajak
Daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009 pendapatan Pajak Daerah
mengalami kenaikan sebesar 19,91% dibandingkan pendapatan Pajak
Daerah tahun 2008.
2) Perbandingan pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2006
mengalami penurunan sebesar 3,18% dibandingkan tahun 2005. Pada
tahun 2007 pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar
4,17% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 pendapatan
Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 6,30% dibandingkan
pendapatan Retribusi Daerah tahun 2007, dan pada tahun 2009
pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 3,91%
dibandingkan pendapatan Retribusi Daerah tahun 2008.
c. 1) Prediksi pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten tahun 2010
sampai dengan 2014 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke
tahun. Tahun 2010 pendapatan Pajak Daerah diprediksikan sebesar Rp
22.882.96.467, pada tahun 2011 sebesar Rp 25.468.954.197, pada tahun
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
2012 sebesar Rp 28.054.931.928, pada tahun 2013 sebesar Rp
30.640.909.658 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 33.226.887.389.
2) Prediksi pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten juga
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014. Pada tahun 2010 prediksi pendapatan Retribusi
Daerah sebesar Rp 10.792.414.377, pada tahun 2011 sebesar Rp
10.865.768.378, pada tahun 2012 sebesar Rp 10.939.122.378, pada
tahun 2013 sebesar Rp 11.012.476.379 dan pada tahun 2014
pendapatan Retribusi Daerah diprediksi sebesar Rp 11.085.830.379.
H. Kerangka berpikir
Menurut Purwaningrum (kulonprogokab.go.id), “Pajak Bumi dan
Bangunan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar Pendapatan
Asli Daerah”. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah
harus meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dimana Pajak
Bumi dan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu
pajak daerah.
Penelitian ini menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d
2016 dan perkembangan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016.
Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen.
Variabel independen yang digunakan adalah kontribusi Pajak Bumi dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
Bangunan dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibandingkan
dengan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka akan
diketahui besaran kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan
sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus yaitu
penelitian dilakukan secara rinci, mendalam, serta menyeluruh. Desain
dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif.
Deskriptif kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang
menggunakan data angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai
apa yang ingin diketahui. (Kasiran 2008: 149). Penelitian secara kuantitatif
dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap
data yang didapatkan sehingga diperoleh pemaparan deskriptif.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian selama bulan Agustus. Penelitian ini dilakukan di
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.
C. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian yaitu Staf pajak di Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian yaitu Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
D. Metode dan Desain Penelitian
Metode penelitian adalah deskriptif pendekatan kuantitatif. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang
digunakan kemudian diinterprestasikan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
E. Data Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh melalui tanya jawab dengan pihak
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan serta data
mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016. Data yang diperoleh antara
lain:
1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
2. Data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo
tahun 2012 s/d 2016, dan
3. Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo
tahun 2012 s/d 2016.
F. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan pengolahan data. Data
didapat dengan cara (1) wawancara, yaitu suatu kegiatan mencari data
dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan
narasumber, (2) dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dari
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai bukti
untuk menunjang permasalahan penelitian.
G. Teknik Analisis Data
1. Menghitung kontribusi PBB
Untuk menghitung kontribusi, digunakan rumus sebagai berikut:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
Kontribusi PBB terhadap PAD = Realisasi Penerimaan PBB
Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Sumber: Halim 2002 (dalam Kamilatussaniah, 2017)
Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui seberapa besar prosentase
kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Jika dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, maka dapat diartikan
bahwa Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi dalam
menunjang Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika kontribusi mengalami
penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan
dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah juga menurun.
2. Analisis Trend dengan Metode Least Square
Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam
jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata waktu ke waktu dan
nilainya cukup rata atau mulus. Trend dengan metode Least Square
diperoleh dengan menentukan garis trend yang mempunyai jumlah
terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend.
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y’ = a + bX
Dimana:
a = ∑ 𝑌
n dan b =
∑ 𝑋𝑌
∑ 𝑋2
Sumber: Adisaputro & Anggarini (2011:141)
Keterangan:
Y = Variabel Dependen (Kontribusi PBB Terhadap PAD)
X = Variabel Independen (periode)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
a = Nilai Konstanta
b = Koefisien Regresi
n = Jumlah data (5 tahun)
3. Uji Slope
Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu
garis. Slope pada konsep statistika merupakan suatu nilai yang
menunjukan seberapa besar kontribusi(sumbangan) yang diberikan
suatu variabel X terhadap variabel Y. nilai slope dapat pula diartikan
sebagai rata-rata pertambahan atau pengurangan (tergantung tanda dari
koefisien +/-) yang terjadi pada variabel Y, untuk setiap peningkatan
satu satuan variabel X.
Secara umum, rumus untuk mencari besarnya slope:
m = Δ𝑦
Δ𝑥
Rumus persamaan liniernya:
y–y1 = m (x-x1)
Sumber: Nugroho, Saragih & Sinaga (2014: 32)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
BAB IV
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Kulon Progo
Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober
1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten
Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten
Pakualaman.
1. Wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kabupaten Kulon
Progo)
Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di
dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang
menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan
dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta
Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon
Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat
kabupaten yaitu:
a. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
b. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
c. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
d. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung.
Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih,
Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi
nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati
pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam
perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi
atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan
ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah
Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo,
Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi
kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.
Yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun
1951 adalah sebagai berikut:
a. RT. Poerbowinoto
b. KRT. Notoprajarto
c. KRT. Harjodiningrat
d. KRT. Djojodiningrat
e. KRT. Pringgodiningrat
f. KRT. Setjodiningrat
g. KRT. Poerwoningrat
2. Wilayah Kadipaten Pakualaman (Kabupaten Adikarta)
Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan
Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden'
disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat
menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah
barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama
Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran,
maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I
menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya.
Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah
kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama
Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.
Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo.
Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku
Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning.
Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan
yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur.
Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan
menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun
1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903
ibukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua
kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur.
Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan
Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan
Panjatan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut
sebagai berikut:
a. Tumenggung Sosrodigdoyo
b. R. Rio Wasadirdjo
c. RT. Surotani
d. RMT. Djayengirawan
e. RMT. Notosubroto
f. KRMT. Suryaningrat
g. Mr. KRT. Brotodiningrat
h. KRT. Suryaningrat (Sungkono)
3. Penggabungan Kabupaten Kulon Progo Dengan Kabupaten Adikarta
Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri
Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah
beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat
kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada
tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII
memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu
Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten
Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX
dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No.
18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan
diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur
tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan
DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang
selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri.
Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951.
Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15
Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi
penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952,
administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat
pemerintahan di Wates. Nama-nama yang menjabat Bupati Kulonprogo
sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sebagai berikut:
a. KRT. Suryoningrat (1951-1959)
b. R. Prodjo Suparno (1959-1962)
c. KRT. Kertodiningrat (1963-1969)
d. R. Soetedjo (1969-1975)
e. R. Soeparno (1975-1980)
f. KRT. Wijoyo Hadiningrat (1981-1991)
g. Drs. H. Suratidjo (1991-2001)
h. H. Toyo Santoso Dipo (2001-2011)
i. Dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG.(K) (2011-sekarang)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
B. Kondisi Fisik
1. Wilayah
Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah
58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari 12 Kecamatan, 87 Desa dan 1
Kelurahan, dan 917 Pedukuhan.
2. Geografis
Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota
di Propinsi D.I. Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas
wilayah sebagai berikut:
Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, Propinsi DIY
Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
Selatan : Samudera Hindia
3. Topografi
Batas topografi:
Barat : 110 derajat Bujur Timur 1ˈ37ˈˈ
Timur : 110 derajat Bujur Timur 16ˈ26ˈˈ
Utara : 7 derajat Lintang Selatan 38ˈ42ˈˈ
Selatan : 7 derajat Lintang Selatan 59ˈ3ˈˈ
Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan
ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi
menjadi 3 wilayah meliputi:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
a. Bagian Utara
Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian
antara 500 - 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi
Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah
ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya
konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor
b. Bagian Tengah
Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 - 500
meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan,
Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng
antara 2 - 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan
peralihan dataran rendah dan perbukitan.
c. Bagian Selatan
Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 100 meter di atas
permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan,
Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan,
memiliki lereng 0 - 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9
km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana
banjir.
Selama tahun 2015 di Kabupaten Kulon Progo, rata-rata curah hujan
per bulan adalah 164 mm dan hari hujan 8 hh per bulan. Keadaan
rata-rata curah hujan hujan yang tertinggi terjadi pada bulan
Desember 2015 sebesar 394 mm dengan jumlah hari hujan 17 hh se
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
bulan. Kecamatan yang mempunyai rata-rata curah hujan per bulan
tertinggi pada tahun 2015 berada di Kecamatan Kalibawang sebesar
220 mm dengan jumlah hari hujan 8 hh per bulan.
Sumber air baku di Kabupaten Kulon Progo meliputi 7 (tujuh) buah
mata air, Waduk Sermo, dan Sungai Progo. Mata air yang sudah
dikelola PDAM meliputi mata air Clereng, Mudal, Grembul, Gua
Upas, dan Sungai Progo. Di Kecamatan Kokap. Mata air dikelola
secara swakelola oleh pihak Kecamatan dan Desa, yang kemudian
disalurkan secara gravitasi dengan sistem perpipaan.
Kabupaten Kulon Progo yang terletak antara Bukit Menoreh dan
Samudera Hindia dilalui Sungai Progo di sebelah timur dan Sungai
Bogowonto dan Sungai Glagah di Bagian barat dan tengah.
Keberadaan sungai dengan air yang mengalir sepanjang tahun di
wilayah Kabupaten Kulon Progo tersebut membantu dalam menjaga
kondisi permukaan air tanah.
Keberadaan Waduk Sermo di Kecamatan Kokap didukung dengan
keberadaan jaringan irigasi yang menyebar hampir di seluruh
wilayah kecamatan, menunjukkan keseriusan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan produksi pertanian dan
perikanan di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
4. Prasarana
Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana
perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api
sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah di
Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan
transportasi darat.
C. Identitas Daerah
Penjelasan makna Lambang Daerah Kabupaten Kulon Progo:
1. Bintang segilima melambangkan landasan idiil perjuangan falsafah
negara Pancasila
2. Lingkaran melambangkan bahwa dengan landasan idiil yang tetap dan
tidak akan berubah itulah segenap lapisan dan aliran masyarakat serta
semua keyakinan dapat dipersatukan
3. Lingkungan yang berbentuk rantai yang tidak terputus melambangkan
bahwa semua keadaan di daerah Kulon Progo adalah untuk semua
rakyat di daerah Kulon Progo
4. Kapas dan padi melambangkan bahwa kebutuhan pokok, kelapa, dan
cengkeh menunjukkan produksi khas Kulon Progo
5. Garis bergelombang tinggi rendah melambangkan kondisi alam Kulon
Progo bervariasi dari dataran sampai pegunungan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
6. Coretan 3 buah melambangkan 3 sungai besar di Kulon Progo yaitu
Kali Progo, Kali Serang, dan Kali Bogowonto
7. Nyala juplak(pelita tradisional) melambangkan jiwa dan semangat
pantang mundur.
Disamping lambang daerah, Kulon Progo memiliki semboyan
BINANGUN yang digambarkan dengan simbol berbentuk gunungan.
Secara keseluruhan bentuk logo adalah gambar GUNUNGAN dari
dunia wayang kulit. Dalam dunia wayang, GUNUNGAN
menggambarkan isi dari alam semesta/dunia/jagad raya, baik manusia,
tumbuh-tumbuhan, hewan dan segala budayanya yang merupakan
wujud, cipta, rasa, karsa dan karya manusia. Gunungan digerakkan oleh
dalang pada awal, pergantian episode maupun akhir cerita.
Dalam logo, bentuk gambar gunungan diisi:
1. Gambar bunga berwarna kuning berjumlah 8(delapan) merupakan
simbolisasi 8 unsur dari motto BINANGUN yaitu: Beriman, Indah,
Nuhoni, Aman, Nalar, Guyub, Ulet, dan Nyaman.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
2. Gambar kelopak daun berjumlah 5(lima) berwarna hijau merupakan
simbolisasi dari lima sila Pancasila Dasar Negara Republik
Indonesia
3. Tulisan KULON PROGO BINANGUN pada tempat kelopak daun
yang berwarna kuning dan warna tulisan hitam.
Makna warna pada lambang:
Kuning : Lambang Kemuliaan, Keagungan
Hijau : Lambang Kesuburan, Kemakmuran, Kesejahteraan
Hitam : Lambang Kesungguhan, Kemantaban, Ketenangan.
Logo didominasi warna hijau dan kuning, sesuai dengan rontek
Kabupaten Dati II Kulon Progo yaitu Pare Anom.
Makna menyeluruh:
Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
membangun daerahnya, bertujuan agar menjadi lebih maju, makmur,
sejahtera lahir bathin (Gunungan warna hijau dan kuning). Tujuan
pembangunan dan cara mencapainya bersumber pada Pancasila dan
UUD 1945 (kelopak daun 5 buah dan tempatnya).
D. Penduduk
Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d
2016 selalu meningkat. Pada tahun 2016, meningkat sebesar 3.664 jiwa dari
tahun sebelumnya dan pertumbuhan sebesar 0,89%.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 s/d 2016
Tahun Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Pertumbuhan
Penduduk
Prosentase
(%)
2012 397.639 3.843 0,97
2013 401.450 3.811 0,95
2014 405.222 3.772 0,93
2015 408.947 3.725 0,91
2016 412.611 3.664 0,89
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018
E. Gambaran PBB di Kabupaten Kulon Progo
Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan penting dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Kulon Progo karena Pajak Bumi dan Bangunan
merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling potensial di banding
pajak yang lainnya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat tunggakan
pajak. Penyebab dari tunggakan pajak karena adanya tunggakan dari tahun
sebelumnya dan dana setoran di korupsi oleh oknum tertentu di tingkat
bawah. Karena warga biasanya mengumpulkan setoran pajaknya secara
kolektif melalui pihak tertentu/pengepul. Namun ternyata tidak disetorkan
dan ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan warga
sebagai wajib pajak.
Pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo juga berdampak positif dan
negatif. Dampak positifnya yaitu harga jual beli tanah mengalami kenaikan
di seluruh wilayah Kulon Progo. Sedangkan dampak negatifnya adalah
menyulitkan pemerintah desa ketika hendak menyerahkan surat ketetapan
pajak karena jual beli tanah hanya melibatkan pemilik lahan dan calon
pembeli dengan perubahan kepemilikan melalui notaris. Informasinya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
sering tidak sampai ke pihak desa. Ini berujung pada terjadinya
penunggakan pajak.
Adapun pemilik SPPT PBB P2 tahun 2018 tertinggi antara lain;
1. PT. Angkasa Pura I sebesar Rp 6.006 miliar
2. PT. Pertamina UPMS IV sebesar Rp 235,7 juta
3. CV. Karya Hidup Sentosa sebesar Rp 158,15 juta
4. PT. Sung Chang Indonesia sebesar Rp 45,2 juta
5. Hotel King/ Sinar Waluyo sebesar Rp 29,7 juta
6. BPD DIY cabang Wates sebesar Rp 226 juta
Anggota Fraksi PAN DPRD Kulon Progo, Priyo Santosa meminta
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengoptimalkan pendapatan di
luar Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Priyo Santosa, Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo hanya mengandalkan Pajak Bumi dan Bangunan
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo ini adalah
untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah serta mengetahui perkembangan kontribusi Pajak
Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon
Progo tahun 2012 s/d 2016. Data yang digunakan untuk melakukan
penghitungan adalah data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012
s/d 2016 dan data realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 s/d 2016.
Berikut adalah tabel penerimaan PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo
tahun 2012 s/d 2016:
Tabel 5.1
Realisasi PBB dan realisasi PAD
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2012 s/d 2016
Tahun PBB PAD
2012 Rp 6.021.499.759,00 Rp 74.028.663.155,07
2013 Rp 6.831.834.936,00 Rp 95.991.512.851,06
2014 Rp10.108.263.007,00 Rp 158.818.431.853,19
2015 Rp11.131.934.094,00 Rp 170.822.326.558,34
2016 Rp12.582.313.200,00 Rp 180.273.363.594,69
Total Rp46.675.844.996,00 Rp 679.934.298.012,35
Dari tabel realisasi PBB dan realisasi PAD, dapat dilihat bahwa:
Realisasi PBB dari tahun 2012 s/d 2016 selalu mengalami
peningkatan. Realisasi PBB pada tahun 2012 sebesar Rp6.021.499.759,00
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp810.335.177.
Realisasi PBB pada tahun 2013 sebesar Rp6.831.834.936,00 dan
mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar Rp3.276.428.071. Kenaikan
PBB tahun 2015 sebesar Rp1.023.671.087 dan kenaikan PBB pada tahun
2016 adalah sebesar Rp1.450.379.106. Kenaikan realisasi PBB paling
rendah terjadi pada tahun 2013 dan kenaikan PBB paling tinggi terjadi pada
tahun 2014. PBB pada tahun 2012 dan 2013 merupakan pajak pusat yang
penerimaannya dimasukkan ke Daerah sebesar 64,8% sebagai dana bagi
hasil. Namun, per 1 Januari 2014, PBB P2 dialihkan menjadi pajak daerah
yang realisasi nya 100% dimasukkan ke daerah.
Realisasi PAD Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2012 s/d 2016
selalu mengalami peningkatan. Realisasi PAD tahun 2012 sebesar
Rp74.028.663.155,07 dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar
Rp21.962.849.695,99. Realisasi PAD tahun 2013 sebesar
Rp95.991.512.851,06 dan mengalami kenaikan di tahun 2014 sebesar
Rp62.826.919.002,13. Kenaikan realisasi PAD tahun 2015 sebesar
Rp12.003.894.705,15 dan kenaikan PAD tahun 2016 sebesar
Rp9.451.037.036,35. Kenaikan realisasi PAD paling rendah terjadi pada
tahun 2016 dan kenaikan PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2014.
B. Analisis Data
1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
Untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan rumus sebagai
berikut:
Kontribusi PBB Terhadap PAD = Realisasi Penerimaan PBB
Realisasi Penerimaan PAD x 100%
Sumber: Halim 2002 (dalam Kamilatussaniah, 2017)
Untuk memudahkan penelitian, disajikan tabel Pajak Bumi dan
Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2012 s/d 2016.
Tabel 5.2
Realisasi PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2012 s/d 2016
Tahun PBB PAD
2012 Rp 6.021.499.759,00 Rp 74.028.663.155,07
2013 Rp 6.831.834.936,00 Rp 95.991.512.851,06
2014 Rp10.108.263.007,00 Rp158.818.431.853,19
2015 Rp11.131.934.094,00 Rp170.822.326.558,34
2016 Rp12.582.313.200,00 Rp 80.273.363.594,69
Total Rp46.675.844.996,00 Rp 679.934.298.012,35
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kulon Progo mulai tahun 2012 s/d 2016:
a. Tahun 2012
Kontribusi PBB Terhadap PAD = Rp6.021.499.759,00
Rp74.028.663.155,07 x 100%
= 8,13%
Jadi, besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 8,13%.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
b. Tahun 2013
Kontribusi PBB Terhadap PAD = Rp6.831.834.936,00
Rp95.991.512.851,06 x 100%
= 7,12%
Jadi, besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 sebesar 7,12%.
c. Tahun 2014
Kontribusi PBB Terhadap PAD = Rp10.108.263.007,00
Rp158.818.431.853,19 x 100%
= 6,36%
Jadi, besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 6,36%.
d. Tahun 2015
Kontribusi PBB Terhadap PAD = Rp11.131.934.094,00
Rp170.822.326.558,34 x 100%
= 6,52%
Jadi, besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar 6,52%.
e. Tahun 2016
Kontribusi PBB Terhadap PAD = Rp12.582.313.200,00
Rp180.273.363.594,69 x 100%
= 6,98%
Jadi, besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sebesar 6,98%.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
Hasil dari perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5.3
Kontribusi PBB Terhadap PAD
Tahun 2012 s/d 2016
Tahun PBB(dalam Rp) PAD(dalam Rp) Kontribusi Kriteria
2012 6.021.499.759,00 74.028.663.155,07 8,13% Sangat
kurang
2013 6.831.834.936,00 95.991.512.851,06 7,12% Sangat
kurang
2014 10.108.263.007,00 158.818.431.853,19 6,36% Sangat
kurang
2015 11.131.934.094,00 170.822.326.558,34 6,52% Sangat
kurang
2016 12.582.313.200,00 180.273.363.594,69 6,98% Sangat
kurang
Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa realisasi PBB dan
realisasi PAD dari tahun 2012 s/d 2016 selalu mengalami peningkatan. PBB
merupakan sumber Pajak Daerah terbesar dan bisa diandalkan jika
dibanding dengan sumber Pajak Daerah yang lain seperti Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Namun, dilihat dari tabel 2.1
Prosentase Kriteria Kontribusi, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam
menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dari tahun
2012 s/d 2016 berada pada kriteria sangat kurang yaitu berada pada rentang
0,00% - 10,0%. Pada tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan memberikan
kontribusi sebesar 8,13% Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun
2013, kontribusinya turun menjadi 7,12%. Pada tahun 2014, kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah turun menjadi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
6,36%. Tahun 2015 meningkat menjadi 6,52%. Tahun 2016 meningkat
menjadi 6,98%. Hal ini dikarenakan, banyak jenis pajak lain yang juga
memberikan kontribusi terhadap PAD.
2. Perkembangan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan
Asli Daerah
Penghitungan yang dilakukan untuk melihat perkembangan kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis
menggunakan perhitungan analisis Trend dengan metode Least Square
(Jumlah kuadrat terkecil), dengan persamaan garis Trend yang digunakan
adalah Y’=a+bX.
Tabel 5.4
Perhitungan Trend PBB
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2012 s/d 2016
Tahun Kontribusi PBB
Terhadap PAD
(Y)
X X2 XY Y’
2012 8,13% -2 4 -16,26% 7,602%
2013 7,12% -1 1 -7,12% 7,312%
2014 6,36% 0 0 0 7,022%
2015 6,52% 1 1 6,52% 6,732%
2016 6,98% 2 4 13,96% 6,442%
Jumlah 35,11% 0 10 -2,9% 35,11%
Sumber: Data diolah
a. Menentukan nilai a
a = ∑ Y
n
a = 35,11%
5 = 7,022%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
b. Menentukan nilai b
b = ∑ 𝑋𝑌
𝛴𝑋2
b = -2,9%
10 = -0,29%
setelah a dan b diketahui, kemudian dibuat garis trend
Jadi Y’=7,022% - 0,29%(X). selanjutnya dengan mengganti nilai X
dapat dihitung nilai trend nya.
Tabel 5.5 Penghitungan nilai Y’
2012 Y’ = 7,022% - 0,29%(-2) = 7,022% + 0,58% =
7,602%
2013 Y’ = 7,022% - 0,29%(-1) = 7,022% + 0,29% =
7,312%
2014 Y’ = 7,022% - 0,29%(0) = 7,022% - 0 = 7,022%
2015 Y’ = 7,022% - 0,29%(1) = 7,022% - 0,29% = 6,732%
2016 Y’ = 7,022% - 0,29%(2) = 7,022% - 0,58% = 6,442%
Gambar 5.1
Trend Kontribusi PBB Terhadap PAD tahun 2012 s/d 2016
3. Uji Slope
Secara matematis, slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu
garis. Slope pada konsep statistika merupakan suatu nilai yang
7.602%
7.312%
7.022%
6.732%
6.442%
6.200%
6.400%
6.600%
6.800%
7.000%
7.200%
7.400%
7.600%
7.800%
2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5
Trend Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
menunjukkan seberapa besar kontribusi(sumbangan) yang diberikan suatu
variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-
rata pertambahan atau pengurangan (tergantung tanda dari koefisien +/-)
yang terjadi pada variabel Y, untuk setiap peningkatan satu satuan variabel
X.
Simbol slope yang umum digunakan adalah a atau m. besar kecilnya
slope yaitu - ; 0 ; + atau α, atau menentukan pergerakan garis. Secara umum
rumus untuk mencari besarnya slope:
Persamaan Y’= 7,022% - 0,29%(X), kemiringannya adalah -0,29%, maka
dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu unit variabel x akan menurunkan
0,29% unit variabel y, atau dengan kata lain setiap kenaikan satu unit Pajak
Bumi dan Bangunan akan menurunkan 0,29% unit Pendapatan Asli Daerah.
Berikut ini merupakan data yang digunakan untuk melakukan penghitungan
slope:
X Y
-2 8,13%
-1 7,12%
0 6,36%
1 6,52%
2 6,98%
Proses penghitungan slope dilakukan dengan menggunakan excel, dan
dihasilkan nilai slope sebesar -0,29%. Apabila diketahui sebuah titik A
m = Δ𝑦
Δ𝑥
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
dengan koordinat (x1, y1) dan nilai kemiringannya(m) maka dapat dibentuk
sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut:
Diketahui titik A (0; 35,11%) dan kemiringan m = -0,29 maka persamaan
liniernya adalah:
y-y1 = m(x-x1)
y-35,11% = -0,29% (x-0)
y = -0,29%x +35,11%
C. Pembahasan
1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 s/d 2016, sangat
kurang dan mengalami kenaikan dan penurunan yang berkisar antara
6,36% - 8,13%. Pada tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan
memberikan kontribusi sebesar 8,13% terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Pada tahun 2013, kontribusinya turun menjadi 7,12%. Pada
tahun 2014, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah turun menjadi 6,36%. Tahun 2015 meningkat menjadi
6,52%. Tahun 2016 meningkat menjadi 6,98%.
Kontribusi terbesar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah terjadi pada tahun 2012, ketika Pajak Bumi dan Bangunan
masih menjadi Pajak Pusat. Sedangkan kontribusi PBB terhadap PAD
y-y1 = m (x-x1)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
yang terkecil terjadi pada tahun 2014 ketika Pajak Bumi dan Bangunan
dialihkan menjadi Pajak Daerah. Setelah tahun 2014, kontribusi PBB
terhadap PAD terus mengalami peningkatan. Walaupun PBB
berkontribusi secara fluktuasi, namun demikian PBB memperlihatkan
kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo.
Penyebab kenaikan PBB karena Harga jual beli tanah di seluruh
wilayah Kulon Progo mengalami kenaikan dan menyesuaikan nilai uang
karena terjadi inflasi. Sedangkan penurunan penerimaan PBB
disebabkan oleh tunggakan dari tahun sebelumnya, adanya pihak yang
korupsi, dan jual beli tanah yang hanya melibatkan pemilik lahan dan
calon pembeli melalui notaris yang informasinya tidak sampai ke desa
sebagai dampak pembangunan Bandara NYIA.
Gambar 5.2
Grafik Kontribusi PBB terhadap PAD Tahun 2012 s/d 2016
2. Trend/Perkembangan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah
8.13%
7.12%
6.36% 6.52%6.98%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5
Kontribusi PBB terhadap PAD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan
analisis trend metode least square diperoleh persamaan Y’=7,022% -
0,29%(X). Persamaan ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 s/d
2016, atau nilai “Y” apabila X sama dengan 0(nol) sedangkan nilai b
sebesar -0,29% merupakan perubahan kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara berkala.
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kulon Progo tahun 2013 s/d 2016 tidak mengalami
perubahan dan stuck pada rentang 6,36% s/d 8,13%, karena Kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah
tahun 2012 tidak ada yang melebihi kontribusi tahun dasar yaitu sebesar
8,13%. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli
Daerah tahun 2013 s/d 2016 adalah kurang dari 8,13% sehingga dapat
dikatakan bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah cenderung menurun.
3. Uji Slope
Proses penghitungan slope dilakukan dengan menggunakan excel,
dan dihasilkan nilai slope sebesar -0,29%. Apabila diketahui sebuah titik
A dengan koordinat (x1, y1) dan nilai kemiringannya(m) maka dapat
dibentuk persamaan linear dengan rumus sebagai berikut:
y-y1=m(x-x1)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
Diketahui titik A (0; 35,11%) dan kemiringan m = -0,29 maka persamaan
liniernya adalah:
y-y1 = m(x-x1)
y-35,11% = -0,29% (x-0)
y = -0,29%x +35,11%
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kontribusi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah tahun 2012 mencapai angka 8,13%; tahun 2013 mencapai
angka 7,12%; tahun 2014 mencapai angka 6,36%; tahun 2015 mencapai
angka 6,52%; dan pada tahun 2016 mencapai angka 6,98%. Kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar
terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,13%. Sedangkan kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah terkecil
terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,36%. Kontribusi Pajak Bumi
dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 s/d
2016 termasuk dalam kategori sangat kurang, dikarenakan kontribusi
hanya berada dalam rentang 0,00% s/d 10%.
2. Perkembangan/Trend Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d
2016 cenderung menurun karena Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah tahun 2012 tidak ada yang
melebihi kontribusi tahun dasar yaitu sebesar 8,13%.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
Realisasi PBB dan PAD tahun 2012 s/d 2016 memang selalu
meningkat, tetapi kontribusi PBB terhadap PAD mengalami
peningkatan dan penurunan(fluktuatif). Secara umum kecenderungan
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
adalah menurun. Berdasarkan hasil uji slope/kemiringan, dihasilkan
persamaan y = 35,11% - 0,29%x, maka grafik fungsi linearnya adalah
sejajar dengan sumbu y, dikatakan sejajar karena jika Δy≠0 dan Δx=0,
maka m tidak didefinisikan, sehingga garis slope akan sejajar dengan
sumbu y.
B. Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo, penulis menghadapi keterbatasan penelitian yaitu
penulis tidak bisa memastikan keakuratan data karena hanya memperoleh
data dari Staf Pajak di BKAD Kabupaten Kulon Progo, sehingga tidak
melihat secara langsung.
C. Saran
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna. Tetapi
berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran
sebagai berikut:
1. Dengan melihat hasil kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, maka
dengan perkembangan seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo perlu melakukan kajian-kajian dan evaluasi kembali terhadap
proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi Pajak Bumi dan
Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan menambah variabel
agar lebih bervariasi. Seperti: Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
DAFTAR PUSTAKA
Adrian, Ichwan. 2008. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan
Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
Amituhu, Agustinus Wibowo. 2011. Analisis Kontribusi, Perbandingan dari Tahun
ke Tahun serta Prediksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.
Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Belajar Pajak. http://www.pajak.go.id/content
/belajar-pajak. Diakes tanggal 10 Oktober 2018.
Gunawan, Adisaputro. dan Yunita Anggarini. 2011. Anggaran Bisnis. Edisi
Pertama Cetakan Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi
Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Handayana, Sarita. 2014. “Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada
Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Jurnal Online Mahasiswa
Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. (Mei). No. 1:1-12.
Humaskab. 2018. “PBB Tahun 2018 Naik 7,3 M”. kulonprogokab.go.id. http:
//www.kulonprogokab.go.id/v21/PBB-Tahun-2018-Naik-7-3-M_4905.
Diakses tanggal 02 Agustus 2018.
Humaskp. 2017. “Membayar Pajak Penting untuk Pembangunan”.
Kulonprogokab.go.id. http://kulonprogokab.go.id/v21/cetak.php?id=4604.
Diakses tanggal 02 Agustus 2018.
Jati, Bambang. 2018. “Keberadaan NYIA Jadi Pemicu Kenaikan Nilai Jual Obyek
Pajak”. Sorot Kulon Progo. http://kulonprogo.sorot.co/berita-5805-
keberadaan-nyia-jadi-pemicu-kenaikan-nilai-jual-obyek-pajak.html.
Diakses tanggal 02 Agustus 2018.
Julianis. 2012. “Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Jurnal Program Studi
Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. Vol. 1. No. 1: 43-65.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun
2012 s/d 2016. https://kulonprogokab.bps.go.id/dynamictable/2015
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
/12/17/76/proyeksi-jumlah-penduduk-kulonprogo-menurut-kecamatan-dan
-jenis-kelamin-2010-2020.html. Diakses tanggal 22 Agustus 2018.
Kamilatussaniah, Putri. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan. Skripsi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta.
Newswire. 2018. “Gara-gara Bandara New Yogyakarta, NJOP di Kulon Progo
Naik 70%”. Bisnis.com. https://www.google.co.id/amp/m.bisnis.com/
amp/read/20180305/98/746129/gara-gara-bandara-new-yogyakarta-njop-
di-kulon-progo-naik-70. Diakses tanggal 02 Agustus 2018.
Nugroho, B Yuliarto., Ferdinand D. Saragih dan Mendjamin Sinaga. (2014).
Matematika Ekonomi dan Bisnis. Jakarta, Indonesia. PT RajaGrafindo
Persada.
Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan & Perkotaan.
Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
Purnama, Eddy., Rani, Faisal dan Syahbandir, M. 2010. “Kontribusi PAD dalam
APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah”.
Jurnal KANUN. No. 51: 235-255.
Putra, Erwin Tisna. 2015. Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi
Universitas Pasundan.
Suharyadi. dan Purwanto S.K. 2015. Statistika. Edisi Ketiga. Salemba Empat,
Jakarta.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
& Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
LAMPIRAN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
Lampiran 1: Draft Pedoman Wawancara
Pedoman Wawancara
ANALISIS PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN KULON PROGO
Studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Nama : Bapak Nasip
Jabatan: Kepala Bidang Pajak di BKAD Kabupaten Kulon Progo
Waktu : Kamis, 09 Agustus 2018
Daftar pertanyaan dan jawaban hasil wawancara
1. Apa yang menyebabkan kenaikan realisasi PBB setiap tahun?
Jawab : Adanya perubahan NJOP yang dipengaruhi oleh kenaikan
harga tanah. Dahulu, orang membayar PBB sebesar Rp7.500 bahkan ada
yang membayar hanya Rp3.500. Tetapi besaran pajak yang disetorkan
sekarang minimal Rp10.000. Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan
realisasi PBB yaitu karena pendaerahan (pengalihan PBB Pedesaan
Perkotaan) yang semula merupakan Pajak Pusat, mulai tahun 2014 dialihkan
100% menjadi Pajak Daerah. Kalau dilihat dari data realisasi, penerimaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
PBB memang paling tinggi dibanding pajak yang lain. PBB sebenarnya
merupakan salah satu pajak yang bisa diandalkan untuk pembangunan
Daerah.
2. Apakah tarif PBB P2 mengalami perubahan ketika dialihkan menjadi Pajak
Daerah?
Jawab : Sama. Tarif PBB sebesar 0,1 untuk NJOP <
Rp1.000.000.000 dan 0,2 untuk NJOP > Rp1.000.000.000 berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013.
3. Bagaimana system pemungutan PBB?
Jawab : Dengan Official Assesment System. Yang menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus/apparat
pemungut pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul
setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. KPP mengeluarkan
surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun.
Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, cukup membayar PBB
berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dikeluarkan
oleh KPP.
4. Apa saja ketentuan yang mengatur PBB?
Jawab : UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013.
5. Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tunggakan PBB?
Jawab : Dengan melakukan percepatan pembayaran dan
menggunakan sistem jemput bola yang bekerja sama dengan BPD. Wajib
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
Pajak tidak perlu datang ke bank, tetapi petugas bank yang datang ke desa.
Selain itu juga memberikan sanksi berupa denda untuk Wajib Pajak yang
membayar pajak melebihi tanggal jatuh tempo.
6. Bagaimana upaya untuk mengatasi tunggakan PBB?
Jawab : Dengan membentuk tim intensifikasi penagihan pajak yang
anggotanya mulai dari Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah, unsur dari
Desa sampai Kecamatan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
Lampiran 2: Surat Keterangan Ijin Penelitian
Ijin 1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
Ijin 2
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
Ijin 3
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
Lampiran 3: Data Realisasi PBB dan PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI