analisis pengeluaran publik aceh
TRANSCRIPT
ANALISIS PENGELUARAN PUBLIK ACEH
Pengeluaran Untuk Rekonstruksi dan Pengentasan Kemiskinan
Economic Recovery Seminar SeriesBanda Aceh, 31 Januari, 2007
Ahya IhsanWorld Bank
Outline Presentasi
1) APEA: Tujuan dan Proses
2) Poin Utama
3) Penerimaan Daerah
4) Penerimaan Rekonstruksi
5) Pengeluaran Daerah
6) Analisis sektoral: Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur
7) Kapasitas Pemerintah Daerah
8) Rekomendasi
1) APEA: TUJUAN & PROSES
TUJUAN: Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerimaan dan
pengeluaran daerah, pengelolaan keuangan daerah, Memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mendukung
proses pelaksanaan dan penganggaran daerah Meninggalkan sistem yang lebih baik untuk masyarakat Aceh dalam
menganalisa dan memonitor anggaran daerah
PROSES: Analisa Belanja Publik Partisipatif dengan partisipasi kuat dari
universitas di Aceh (UNSYIAH, UNIMA, IAIN, and Politeknik Lhokseumawe)
Analisa bersama dengan tim dari Bank Dunia, Universitas di Aceh, USAID, dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan BRR
2) Poin Utama - Keuangan Daerah
Penerimaan fiskal Aceh telah meningkat tajam sejak tahun 2001 dan akan terus meningkat di masa mendatang dengan tambahan dana otsus 2% dari alokasi DAU nasional (UUPA 11/2006)
Akan tetapi Aceh belum membuat kemajuan yang berarti dalam pengentasan kemiskinan, Aceh memiliki tingkat kemiskinan terbesar ke-4 di Indonesia (2004)
Penyediaan pelayanan publik perlu ditingkatkan dan membutuhkan perhatian yang besar; kualitas pendidikan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang rendah
Pengelolaan dan alokasi Dana Otsus perlu ditingkatkan. Mengurangi keterlambatan transfer, memperjelas pelaporan dan akuntabilitas, memperbaiki alokasi
Pengeluaran daerah meningkat tajam setelah desentralisasi, tetapi belanja rutin semakin meningkat dalam belanja pemerintah kab/kota mengurangi belanja pembangunan
Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola peningkatan penerimaan dan kewajiban masih lemah dan perlu segera ditingkatkan; khususnya dalam bidang investasi dan hutang, pengawasan eksternal, pelaporan dan akuntansi, perencanaan dan penganggaran, dan kerangka peraturan
Hasil PILKADA memberikan kesempatan baru dan sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah di Aceh; banyak kepala daerah yang terpilih belum memiliki pengelaman di pemerintahan, dan kemungkinan adanya dinamisasi yang berbeda antara PEMDA, PEMPROV dengan DPRD dan pemerintah pusat
2) Poin Utama - Keuangan Daerah
2) Poin Utama - Rekonstruksi
Sampai akhir October 2006, sekitar US$ 5.8 miliar telah dialokasikan kedalam program dan proyek tertentu
Implementasi program menunjukkan kemajuan pada akhir 2005, tetapi masih lambat dari yang diharapkan pada 2006
Kesenjangan di beberapa sektor dan wilayah masih tetap ada masih: lingkungan; pantai barat – selatan dan Nias
3) PENERIMAAN DAERAH
Aceh akan memiliki sumber daya fiskal yang cukup untuk belanja daerah…..
Source: WB/SIKD (MOF), 2004
0
1
2
3
4
Papua
Kaltim
NA
D
Riau
Kalteng
Maluku
Gorontalo
Bangka B
elitung
Jambi
Sulteng
Bali
Kalsel
NT
T
Sulut
Sum
bar
Bengkulu
Sulsel
DI Y
ogyakarta
Sum
sel
Sum
ut
NT
B
Lampung
Jatim
Jateng
Banten
Jabar
Mill
ion
rupi
ah
Province Kab/kota
Aceh
Sebelum masuknya dana rekonstruksi, Aceh telah memiliki penerimaan daerah ketiga terbesar (Penerimaan Per-capita (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, 2004)
Pada tahun 2006, Aceh memiliki penerimaan (APBD+Rekonstruksi) 5 kali lebih besar dari tahun 1999
2.62.1 2.8
1.54.9
8.0
1.0
16.4
0
5
10
15
20
25
30
1999 2002 2006
Rp
h B
illio
n
Deconcentrated Province Kab/Kota Reconstruction budget
Reconstructionbudget
0.51.2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tri
llio
n R
up
iah
(co
nst
ant
2006
pri
ces)
Total revenue with new SA fund ($60/brl) Total revenue without SA Fund ($60/brl)
Gains from SA Law 11/2006
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tri
llio
n R
up
iah
(co
nst
ant
2006
pri
ces)
Total revenue with new SA fund ($60/brl) Total revenue without SA Fund ($60/brl)
Gains from SA Law 11/2006
Tambahan alokasi Dana Otsus 2% dari DAU (UUPA 11/2006) akan mengkompensasi penurunan penerimaan dari bagi hasil Gas
Actual
Projection
Komposisi Penerimaan Provinsi
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1999 2001 2002 2003 2004 2005
Mily
ar R
ph
PAD
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil BukanPajak (SDA)DAU
DAK
Lain-lain
Komposisi Penerimaan Kabupaten/Kota
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1999 2001 2002 2003 2004 2005
Mily
ar R
ph
PAD
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil BukanPajak (SDA)DAU
DAK
Lain-lain
Komposisi Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota
DAU dan Dana Otsus (Bagi Hasil Migas) merupakan sumber penerimaan utamaKontribusi PAD terhadap total penerimaan masih rendah
Kesenjangan fiskal antar kab/kota masih tinggi (penerimaan (APBD) per capita, 2004)
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
Bireuen
P idie
Aceh Tamiang
Aceh Tengah
Aceh Timur
Kota Banda Aceh
Aceh Besar
Aceh J aya*
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Aceh Barat
Aceh Barat Daya
Nagan Raya
Kota Lhokseumawe
Aceh Utara
Gayo Lues
Kota Sabang
Thousand rupiah
Revenue sharing per capita Revenue (other than revenue sharing per capita)
Formula alokasi fiskal yang ada belum dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, formula distribusi khususnya Dana Otsus perlu diperbaiki
4) PENERIMAAN REKONSTRUKSI
Damage and Loss Assessment
(4.5)
GOI (2.0)
NIAS (0.4)
NGOs (1.6)
Inflation (1.2)
DONORS (2.2)
- Upgrading facilities in Tsunami- and earthquake- aff ected areas
- Post-conflict reintegation and development programs
GOI ( 0.4)
NGOs (0.5)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Needs Program
US
D B
illio
n
Committed but not allocated (1.9)
Already allocated to specific projects (5.8)
Rebuilding (6.1)
Building back better (1.6)
grants (0.3)
DONORSpotential soft loan (0.7)
Sekitar US$ 5.8 miliar telah di alokasikan untuk rekonstruksi (Oktober 2006)
Kesenjangan antar sektor masih terjadi, sektor lingkungan masih defisit (Alokasi vs. kebutuhan minimum untuk membangun kembali, October 2006)
-200
-100
0
100
200
300
400
500
He
alth
Go
ve
rna
nce
& A
dm
(L
an
d)
Co
mm
un
ity,c
ultu
re&
relig
ion
Ed
uca
tio
n
En
terp
rise
Wa
ter
& S
an
ita
tio
n
Ho
usin
g
Oth
er
Infr
astr
uctu
re
Ag
ricu
ltu
re &
Liv
esto
ck
Tra
nsp
ort
Fis
he
rie
s
Co
mm
un
ica
tio
ns
Ba
nk &
Fin
an
ce
En
erg
y
Flo
od
co
ntr
ol&
irri
ga
tio
n
En
vir
on
me
nt
US
D M
illi
on
Total komitmen, alokasi, dan realisasi (Oktober 2006)
Donor
31%
NGO
60%
GOI
28%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Pledges Allocated Disbursement
US
$ M
illio
n
38%
5) PENGELUARAN DAERAH
Kunci utama untuk mengurangi kemiskinan adalah mengelola sumber daya fiskal
dengan baik…
0
20
40
60
80
100
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
% o
f tot
al c
entr
al+r
egio
nal e
xp
Central/Deconcentrated Province Kab/Kota
0
2
4
6
8
10
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Trill
ion
Rph
(co
nst
ant
pri
ces
2006
)
Kab/Kota Province Total
Pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pengeluaran provinsi dan kab/kota meningkat tiga kali lipat setelah desentralisasiPemerintah kab/kota memiliki tanggung jawab terbesar terhadap belanja di daerah setelah desentralisasi
Pengeluaran rutin mengalami peningkatan dalam belanja pemerintah kabupaten/kota
Provinsi Kabupaten/Kota
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Billio
n rup
iah
Routine Development
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Billio
n ru
piah
Routine Development
Belanja rutin bahkan terus meningkat setelah pemekaran kabupaten/kota tidak terjadi lagi
Belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan semakin meningkat, sedangkan belanja sektor infrastruktur menurun
0
10
20
30
40
50
60
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
%
Government Apparatus Health, Social Welfare Education and Culture
Infrastructure Others
Pengeluaran Pembangunan Prov & Kab/Kota
Alokasi anggaran provinsi dan kab/kota terhadap pelayanan publik semakin menurun(Format APBD sesuai Kepmen 29/2002)
2003 2004 2005 2003 2004 2005Belanja Aparatur 35% 37% 41% 35% 39% 40%
Administrasi Umum 23% 23% 24% 26% 28% 31%
Operasional & Pemeliharaan 7% 9% 10% 5% 6% 4%
Modal 5% 5% 7% 4% 4% 5%
Belanja Publik 65% 63% 58% 56% 52% 51%
Administrasi Umum 2% 1% 1% 22% 22% 18%
Operasional & Pemeliharaan 34% 33% 33% 16% 14% 14%
Modal 29% 28% 24% 17% 15% 19%
Belanja Tidak Tersangka 0.3% 0% 1% 2% 2% 2%
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 7% 8% 8%
Total Belanja Modal 34% 33% 32% 21% 19% 23%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Belanja DaerahProvinsi Kabupaten/Kota
6) ANALISIS SEKTORAL: KESEHATAN, PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR
Belanja sektor kesehatan relatif tidak meningkat setelah otonomi khusus
276
439 435358
410
6%
7%6%
5%
6%
0
100
200
300
400
500
2001 2002 2003 2004 2005
Rp
(B
ln R
p)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
% o
f tota
l regio
nal
bud
get
KESEHATAN
Isu-isu Utama Sektor Kesehatan
Proporsi alokasi belanja provinsi dan kab/kota untuk kesehatan di Aceh termasuk yang terendah di Indonesia (5.3% (Aceh) vs 7.3% (rata-rata nasional)). Beberapa kab/kota di Aceh mengalokasikan hanya dibawah 2% dari total belanja daerah untuk kesehatan
Akan tetapi secara per kapita, belanja untuk sektor kesehatan di Aceh lebih besar dari pada rata-rata provinsi lainnya
Alokasi terbesar (sekitar 80%) dibelanjakan untuk rutin, sedangkan alokasi untuk biaya operasional dan pemeliharaan sangat kecil (dibawah 3%)
Fasilitas kesehatan secara umum tersedia, tetapi sebagian besar tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dan tingkat kehadiran tenaga kesehatan yang rendah
Jumlah tenaga kesehatan di Aceh relative besar di banding dengan provinsi lain, tetapi terpusat di daerah perkotaan.
Sistem informasi kesehatan di Aceh hampir tidak berfungsi karena konflik dan tsunami
Belanja daerah (provinsi dan kab/kota) untuk sektor pendidikan meningkat setelah otonomi khusus, akan tetapi menurun sejak tahun 2003
561
2,250 2,3192,053
1,70411%
34% 33%
26% 25%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2001 2002 2003 2004 2005
Bln
Rp
0%
10%
20%
30%
40%
Education expenditures Share education expenditures
PENDIDIKAN
Isu-isu Utama Sektor Pendidikan
Pengeluaran untuk sektor pendidikan di Aceh relative tinggi, akan tetapi belum memperlihatkan peningkatan terhadap outcomes pendidikan
Kualitas pendidikan rendah dan perlu ditingkatkan Beberapa isu: jumlah guru yang memenuhi kualisfikasi rendah,
tingkat ketidakhadiran guru relative tinggi, buruknya kondisi bagunan sekolah, kurangnya alat bantu belajar dan buku bacaan
Tingkat kesenjangan dalam belanja pendidikan antar kab/kota relative tinggi (dari 11.4% s.d 50.4% dari total pengeluaran)
Guru terpusat di daerah perkotaan Data mengenai pendidikan cukup tersedia, akan tetapi
qualitas dan keakuratannya diragukan
Pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap sektor infrastruktur meningkat tajam setelah desentralisasi dan otonomi khusus, tetapi terus menurun sejak 2003
*Figure is in 2006 constant prices
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Bill
ion
ru
pia
h
Transportation, w ater and irrigationHousing, regional development, and settlement sectorEnergy (electricity)Total
INFRASTRUKTUR
Alokasi untuk operasional dan pemeliharaan untuk sektor infrastruktur sangat kecil (Rata-rata provinsi dan kab/kota 2001-2005)
Development90.7%
Personnel expenses7.0%
Others0.2%
Operational and maintanance expenses
0.7%Travelling expenses
0.2%
Goods expenses1.2%
Isu-isu Utama Sektor Infrastruktur
Pemerintah daerah tidak memprioritaskan infrastruktur, menyebabkan hasil pembangunan yang kurang baik: Sekitar 23 persen ruas jalan dikategorikan dalam kondisi rusak Lahan yang ter-irigasi sebagai persentase dari lahan pertanian di
Aceh lebih rendah (57%) dari pada rata-rata nasional (71%). Persentase rumah tangga yang tersambung ke air PDAM di Aceh
lebih rendah (9%) dari pada rata-rata nasional (17%).
Sistem pengawasan dan evaluasi BRR dan pemerintah daerah perlu diperkuat
PEMDA belum sepenuhnya berpartisipasi dalam proses rekonstruksi: PEMDA mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur sebagai
akibat meningkatnya anggaran BRR dan donor Kapasitas PEMDA untuk memelihara investasi besar selama
rekonstruksi setelah tugas BRR selesai merupakan tantangan utama
7) KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah kabupaten/kota menjadi kuci utama dalam peningkatan
pelayanan publik…
0
20
40
60
80
100Regulatory Framework
Planning & Budgeting
Cash Management
Procurement
Accounting & ReportingInternal Audit
Public Debt & Investment
Asset Management
External Audit & Oversight
Kapasitas pemerintah kab/kota dalam mengelola keuangan publik masih lemah seiring meningkatnya jumlah penerimaan (Rata-rata score dari 21 kabupaten/kota)
80-100% Excellent/Fully Acceptable
60-79% Very good/ Substantially acceptable
40-59% Good/Fairly acceptable
20-39% Moderate/Partially acceptable
0-19% Poor/Not Acceptable
Terdapat kesenjangan yang sangat besar antar kab/kota dalam pengelolaan keuangan publik(Rata-rata skor 9 bidang pengelolaan keuangan)
0
20
40
60
80
100
Ace
h U
tara
Ban
da A
ceh
Ace
h B
esar
Sim
eulu
e
Ace
h T
imur
Lang
sa
Sin
gkil
Pid
ie
Gay
o Lu
es
Bire
uen
Ace
h T
engg
ara
Ave
rage
Sab
ang
Ace
h B
arat
Ace
h S
elat
an
Ace
h T
amia
ng
Ace
h T
enga
h
Nag
an R
aya
Lhok
sem
awe
Ace
h B
arat
Day
a
Ben
er M
eria
h
Ace
h Ja
ya
PF
M A
vera
ge
Sco
res
(%)
Isu-isu Utama Kapasitas PEMDA Kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan
keuangan daerah masih rendah, seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan daerah
Alokasi anggaran aparatur untuk peningkatan kapasitas masih sangat rendah; sebagian besar anggaran dialokasikan untuk bangunan dan peralatan
Kurangnya disiplin anggaran, proses pengesahan anggaran sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan menurut peraturan
Pemekaran kabupaten/kota mengeluarkan biaya yang tidak sedikit; kabupaten baru membutuhkan dana yang besar untuk proses pembenahan dan pembentukan perangkat daerah; mengalihkan investasi bagi pelayanan publik
8) REKOMENDASI
Bidang Rekomendasi
Penerimaan Perkecil kesenjangan fiskal antar daerah, perbaiki formula alokasi dana otsus dan bagi hasil migasTingkatkan efektifitas pengelolaan dana otsus, transparansi dan pelaporan, serta monitor dan evaluasi manfaat dana otsus
Pengeluaran Teliti lebih jauh terhadap semakin meningkatnya belanja rutin dan belanja sektor aparatur pemerintah dan pengawasan pengeluaran pembangunanTingkatkan alokasi untuk pembangunan, khususnya untuk biaya pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan publik
Kesehatan Tingkatkan pemeliharaan fasilitas kesehatan dan mengawasi ketersediaan obat, alat medis dan tenaga kesehatanMemberikan insentif yg sesuai untuk tenaga kesehatan agar mau melayani daerah pedesaaanMembangun kembali sistem data & informasi yang terintegrasi (tingkatkan koordinasi Dinas Kesehatan dan BPS)
Bidang Rekomendasi
Pendidikan Perkuat pengawasan dan evaluasi penggunaan dana pendidikan (dana otsus) dan dampaknyaTingkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas pendidikanBerikan insentif yang sesuai untuk tenaga pendidikan di pedesaanTingkatkan sistem informasi pendidikan (tingkatkan koordinasi Dinas Pendidikan dan BPS)
Infrastruktur Tingkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan prasarana umumLibatkan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek rekonstruksi untuk meningkatkan rasa kepemilikan
Kapasitas Pemerintah Daerah
Batasi pemekaran wilayah (kab/kota atau kecamatan), pemekaran meningkatkan pengeluaran untuk belanja rutin/aparaturTingkatkan kapasitas pengelolaan keuangan publik dengan memberikan asistensi dan pelatihan di tingkat provinsi dan kab/kotaTingkatkan disiplin anggaran dan monitor proses anggaran daerahDasarkan perencanaan dan alokasi anggaran pada data/informasi pencapaian hasil pembangunanTingkatkan transparansi dalam perencanaan anggaran untuk memastikan usulan masyrakat terakomodir didalam anggaran. Perkuat masyarakat sipil dalam mengawasi anggaran
TERIMA KASIH