analisis penerapan akad ijarah pada pembiayaan...
TRANSCRIPT
ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA
PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh
Ahmad Pahrudin
NIM : 208046100017
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 / 2014 M
ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA
PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
Oleh
Ahmad Pahrudin
NIM : 208046100017
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 / 2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya, yang diajukan untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 30 Januari 2014
Ahmad Pahrudin
v
ABSTRAK
Ahmad Pahrudin, NIM 208046100017. Judul skripsi: ANALISIS
PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAN IJARAH DI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA. Program Studi
Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1435 H/2014 M. vi + 65
halaman + lampiran.
Koperasi Syariah Pegawai dan pensiunan Pos Indonesia, satu-satunya
lembaga keuangan yang merealisasikan produk funding dan lending di lingkungan
Pos dengan prinsip syariah. Sekian produk pembiayaan yang disalurkan, produk
pembiayaan dengan sistem sewa (Ijarah) merupakan produk yang diminati oleh
nasabah, karena dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang
bersifat sewa barang atau jasa dengan upah sewa yang telah menjadi kesepakatan
antara Bank dengan nasabah.
Transaksi sewa ini diaplikasikan dalam pembiayaan untuk biaya
pendidikan, rumah sakit, pernikahan, biaya pendidikan dan lain sebagainya.
Produk ini disebut dengan pembiayaan ijarah. Berdasarkan uraian tersebut, maka
penulis ingin mengetahui pembiayaan ijarah yaitu tentang bagaimana mekanisme
pembiayaan dan prinsip penilaian pembiayaan ijarah. sehubungan dengan
pembiayaan yang diajukan.
Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Mekanisme pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara
wawancara kepada manager dan karyawan KOSPPI, observasi secara langsung
terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana
kerja, serta mencatat segala sesuatu yang berhubngan dengan mekanisme
pembiayaan ijarah di KOSPPI, dan dokumentasi yang berhubungan dengan
penelitian ini.
Pembiayaan ijarah KOSPPI menggunakan metode marjin flat yang
dikelola dengan sistem komputer. Pada pembiayaan ijarah ini, pihak KOSPPI
menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antar
penyewa dan pembeli. Bank mendapatkan keuntungan dari ujrah yang disepakati
antara Bank dengan nasabah. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk
membayar kebutuhannya.
Kata kunci : pengertian Ijarah dan pembiayaan ijarah, mekanisme pembiayaan
Ijarah pada Koperasi Syariah
Pembimbing : Prof.Dr.H.Muhammad Amin Suma, SH.,MA.,MM.
Daftar Pustaka : Tahun 1999 s.d. Tahun 2012
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji hanya bermuara kepada Allah
SWT, Sang Khaliq penggenggam setiap jiwa, yang menjadikan diri ini tetap tegar
dalam setiap ikhtiar untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.
Dengan segenap keridhoan-Nya, penulis senantiasa diberikan kemudahan, baik
dari segi teknis, materi, tenaga, waktu, maupun pikiran.
Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi
Muhammad SAW, yang merentas jalan cahaya diballik kelamnya masa
kejahiliyahan, yang senantiasa gigih berjuang dan tidak pernah letih menegakkan
syi’ar agama Islam, kepada keluarganya yang suci, para sahabat yang turut
menggoreskan tinta emas sejarah kejayaan Islam terutama para Khulafa al-
Rasyidin, dan kepada umat beliau hingga akhir zaman.
Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam
(S.E.Sy) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi
adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh
keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil dalam mensukseskan harapan
penulis.
Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis
menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M., Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
vii
sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, telah amat sangat baik
memberikan saran dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalat Program Studi
Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Mu’min Rouf, MA., Sekretaris Jurusan Muamalat Program Studi
Perbankan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidaya-
tullah Jakarta.
4. Bapak H. AH. Azharudin Lathif, M.Ag., MH. Dosen Penasehat Akademik
yang telah memberikan saran dan kritik untuk penulis.
5. Ka Mufidah, SH.i, dan staf sekretariat Non Reguler yang selalu bersedia
meluangkan waktunya untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan
Hukum, serta pengurus dan pegawai Perpustakaan Utama Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah memberikan fasilitas
untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah mentransfer berbagai ilmu dan pengeta-
huannya kepada penulis, dan segenap civitas akademik serta karyawan
yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penulis selama ini.
8. Keluarga terutama kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Amin
dan Ibunda Khomariyah, terima kasih atas dukungan moril, materiil,
viii
kesabaran, keikhlasan, perhatian, cinta dan kasih sayang yang tidak
terbatas serta doa-doa munajatnya kepada Allah SWT agar Penulis dapat
menyelesaikan studi dengan baik. Serta saudara-saudariku: Kurniawaty,
Ahmad Zuhdi, Shofwanul Fhiqri, Nayla Nur-Naqiya.
9. Keluarga besar Alm. KH. Dahlan, H. Abdul Manaf, dan keluarga besar
terkasih.
10. Keluarga besar Ikatan Alumni Ponpes Cipasung, PAGON (Persatuan
Alumni Gontor), dan ALDAY (Alumni Alhidayah) JABODETABEK, .
11. Semua kawan seperjuangan: Akhmad Kholil, Khoyrul Faiq, Padlurrahman
(kupang), anak kos kelas atas yang tidak pernah dibawah dan teman-teman
yang tidak kami sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa solidaritas saya.
Terima kasih untuk kebersamaan kalian selama ini.
12. Seluruh sahabat karib , KKN Insan Cendikia 2011 dan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta semua Angkatan. Allah ikatkan ukhuwah kita sampai
kapanpun. Amin.
Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan penulis dapat diterima
oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan
kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.
Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amin...
Jakarta, 30 Januari 2014 M
28 Rabiul Awal 1435 H
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................................... iv
ABSTRAK ..................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ................................................................................................... vi
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah ....................................................................... 1
B. Batasan dan rumusan masalah ............................................................. 6
C. Manfaat dan tujuan penelitian ............................................................. 7
D. Sistematik penulisan ............................................................................ 8
BAB II LANDASAN TEORI
A. Review Kepustakaan ........................................................................... 9
B. Pembiayaan ijarah dalam ekonomi Islam ............................................. 11
C. Pendapat ulama tentang ijarah .............................................................. 21
D. Konsep ijarah pada peraturan ekonomi Islam di Indonesia ................ 23
BAB III METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ........................................................... 30
B. Metode Pengumpelan Data ................................................................... 30
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Profil KOSPPI (Koperasi Syariah Pegawai Pos Indonesia) ................ 33
B. Produk dan Layanan KJKS KOSPPI ................................................... 37
C. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Ijarah ......................................... 40
x
D. Mekanisme Pencairan Pembiayaan Ijarah KJKS KOSPPI .................. 46
E. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Ijarah di KOSPPI .......................... 53
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................................... 59
B. Saran .................................................................................................... 63
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 65
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini dunia jasa keuangan syariah di Indonesia semakin hari
semakin menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan,
Koperasi syariah merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah
yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga
ribuan koperasi dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di
kalangan masyarakat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan
investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah.
Koperasi yang menganut ekonomi islam, semua transaksi dilakukan
harus berprinsip syariah, yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi
tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka
transaksi tersebut batal. Kedudukan akad sangat penting dalam penerapan
prinsip-prinsip syariah, Begitu pula dalam koperasi syariah karna itu adalah
fondasi dalam penerapan ekonomi Islam. Namun apakah koperasi syariah
konsisten dalam implementasi prinsip-prinsip syariah tersebut ?
Timbulnya pertanyaan tersebut karena dalam masyarakat dalam menilai
Lembaga Keuangan Syariah khususnya koperasi syariah ada yang bersikap
sinis. Bahwa praktek koperasi syariah tak ubah dengan praktek konvensional,
mereka beranggapan bahwa koperasi dalam mengambil keuntungan lebih
besar dari bunga Konvensional, di Konvensional mengambil bunga misalkan
1% hingga 2% setiap bulan sedangkan di koperasi dalam mengambil
2
keuntungan lebih dari 2%, hingga timbul pertanyaan yang mana yang lebih
memberatkan/ merugikan nasabah sistem Riba atau sistem syariah?
Dalam pengelola lembaga koperasi deviasi antara teori dan praktek
dalam operasional koperasi sangat mungkin terjadi, terutama yang
berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad
penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat.
Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar rujukan dalam operasional
koperasi belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar
pengelola koperasi sendiri, padahal praktisi berada lansung pada garda
terdepan dalam mengimplementasikan prinsip syariah agar terlaksana baik,
Agar tidak melahirkan banyak penyimpangan dalam praktek pengelolaan
lembaga keuangan syariah yang sering mengundang kritik1
Prinsip syariah yang menempatkan uang sebagai alat tukar telah banyak
dipahami secara tidak benar, yang menempatkan uang sebagai komoditas
perdagangan yang siap dijual belikan, dengan indikasi penentuan keuntungan
secara pasti tanpa melihat jenis akad yang diterapkan.2
Meneliti lebih jauh adanya indikasi pengelola koperasi yang orientasi
kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dengan
mengabaikan misi sosial, sehingga mendorong mereka berani
mengesampingkan aspek akhlaqul karimah dan konsep syariah yang menjadi
bagian nilai-nilai ekonomi syariah.
1 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. 1 (Yogyakarta
: UII Pres, 2002), h. 49. 2 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2012), h. 28
3
Seiring dengan itu, beberapa pengelola koperasi cenderung mempunyai
iktikad yang belum baik di dalam memperjuangkan implementasi prinsip-
prinsip syariah dalam wadah koperasi dengan menganggap prinsip-prinsip
syariah masih relatif sulit diterapkan secara konsekuen dalam operasional
koperasi.
Kedudukan koperasi di tengah tata hukum lembaga keuangan syariah
nasional yang masih bias, dan bisa dibilang terealisir sangat lemah. Berkaca
pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan dalam pasal-
pasalnya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga
keuangan syariah secara merinci tentang tindakan hukum bila tidak
melaksanakan prinsip syariah secara khusus.3 Demikian juga ketentuan-
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur operasional dan tata kerja
perbankan nasional di bilang masih terdapat kelonggaran, Tidak satupun butir
yang eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga keuangan syariah
secara tegas dan merinci.
Meskipun ada beberapa buku atau modul yang spesifik mengatur
masalah itu, seperti yang telah dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha
Kecil (PINBUK ) dan Peraturan Menteri KUKM tentang KJKS-UJKS 2008.4
keberadaannya sangat lemah untuk menjadi acuan keseluruhan oprasional
koperasi syariah, karena tidak mengikat untuk dipedomani dan untuk
dijadikan rujukan karna pengawasan implementasi untuk prosedur
penerapanya belum optimal. Keadaan ini merupakan kemudahan bagi umat
3 Kementrian Agama, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan syariah. 4 Kementrian KUKM, Standar Oprational Prosedur KJKS-UJKS.
4
Islam untuk mendirikan banyak koperasi berprinsip syariah, namun keadaan
ini juga dapat berpeluang menjadi ancaman bagi keberadaan koperasi itu
sendiri.5
Dalam masyarakat kenyataannya dapat ditemui banyak koperasi
didirikan tidak disertai dengan sumber daya manusia yang memadai dan
kesesuaian dalam operasionalnya, dapat mengarah pada pengalfaan mengikuti
ketentuan mengenai prinsip-prinsip kesehatan bank, seperti prinsip mengenai
permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas serta prinsip-
prinsip lain yang berhubungan dengan usaha bank, bahkan mengabaikan
keabsahan penerapan prinsip-prinsip dalam akad-akad syariah, baik yang
berhubungan dengan akad pengumpulan dana maupun dalam penyaluran
dananya kepada masyarakat khususnya.
Adanya kerentanan aturan hukum di bidang perekonomian islam untuk
melindungi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan usaha Lembaga
Keuangan Syariah, seperti halnya aturan hukum yang berlaku pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah dan Koperasi Syariah, adalah salah satu faktor
dominan penyebab timbulnya banyak penyimpagan manajemen dalam usaha
koperasi, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip
syariah.
Hal ini yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi secara negatif
perkembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang.
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas merupakan indikasi
5 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Cet. 1.
(Yogyakarta : UII Pres, 2002), h.51.
5
penyimpangan mendasar dalam implementasi kesyariahan, khususnya dalam
hal akad pembiayaan yang disalurkan KOSPPI, produk pembiayaan dengan
prinsip sewa ( ijarah ) merupakan salah satu produk yang di akadkan oleh
nasabah, karena dengan produk ini nasabah dapat mengajukan pembiayaan
yang bersifat sewa barang atau jasa dari KOSPPI dengan upah sewa yang
telah menjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah.
Transaksi sewa ini dalam KOSPPI diaplikasikan dalam pembiayaan
untuk biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya Haji, Umrah dan lain
sebagainya.6 Produk ini dalam KOSPPI disebut dengan pembiayaan ijarah.
Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan
membayar imbalan tertentu.7 Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah
adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri.8
Dalam kodifikasi Bank Indonesia disebutkan bahwa transaksi ijarah
multijasa dengan menggunak akad ijarah / kafalah, berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan, yang mewajibkan
nasabah untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad.9
Pada lembaga keuangan syariah khususnya koperasi jasa keuangan
syariah yang saya angkat saat penelitian ini. Sangat besar celah melakukan
6 Wawancara dengan manager koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja PosIndonesia
Jakarta. 14 Desember 2013 7 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:PT. Raja Grafindo.
2013), h. 138. 8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
9 Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa, (Jakarta: 2000).
6
penyimpangan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal implementasi akad
pembiayaan ijarah yang telah berlangsung pada saat penelitian.
Berkaca dari masalah tersebut di atas yang mendorong penyusun
mengadakan penelitian di koperasi di (KOSPPI) koperasi jasa keuangan pos
Indonesia dengan mengambil judul: “ANALISIS PENERAPAN AKAD
IJARAH PADA PEMBIAYAAN IJARAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH PEKERJA POS INDONESIA”
B. Batasan dan Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di
atas, maka dapat dirumuskan batasan dan rumusan masalah penelitian
sebagai berikut :
1. Pembatasan Masalah
Penulis dalam penelitian ini membatasi masalah pada beberapa hal,
yaitu sebagai berikut:
a. Pembiayaan yang dibahas adalah pembiayaan ijarah, yaitu
pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis
kebutuhan halal, seperti pembayaran biaya pendidikan,
pengobatan, sewa tempat, dan lain-lain.10
b. Penelitian dilakukan di KOSPPI Area Jabodetabek dan Banten
beralamat Jl. Kesenian No.1 Gedung Pos Ibu kota. Lt 2 Jakpus.
10
Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selaku manager KOSPPI. Jakarta, 23
November 2013
7
c. Penelitian berdasarkan fikih muamalat, fatwa DSN mengenai
pembiayaan multijasa No.44/DSN-MUI/VII/2004, pembiayaan
ijarah No.09/DSN-MUI/IV/2000.11
Dan SOP KJKS-UJKS.
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana mekanisme pembiayaan ijarah pada KOSPPI ?
b. Bagaimana Kesesuaian pembiayaan ijarah pada KOSPPI dengan
hukum ekonomi Islam (Fiqih muamalat, Fatwa DSN, dan SOP
KJKS-UJKS)?
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan,
penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Mengetahuai akad pembiayaan ijarah yang di terapkan oleh KOSPPI.
2. Mendeskripsikan kesesuaian akad dalam peraktik, di KOSPPI dengan
hukum ekonomi islam;
Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran, agar KOSPPI tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep
produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi KOSPPI, agar dalam akadnya
tidak menimbulkan potensi konflik
11
Fatwa Dewan Syariah Nasional
8
D. Sisitematik Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang: Latar Belakang, Batasan Dan Rumusan Masalah,
Tujuan Dan Manfaat, Sistematika Penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Berisi tentang: Study Pustaka Terdahulu, Ijarah dalam Ekonomi
Islam, Pendapat Ulama Tentang Ijarah, Mekanisme Ijarah
Dalam Lingkup Ekonomi Islam Di Indonesia.
BAB II : METODELOGI PENELITIAN
Berisi tentang: metode penelitian , dalam metode penelitian yang
dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai
situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
BAB IV : PERAKTIK IJARAH PADA PEMBIAYAAN DI KOSPPI
Berisi tentang: Profil Perusahaan,Sejarah Pendirian, Produk Dan
Layanan, Mekanisme Oprasional, Pelaksanan Pembiayaan,
Kesesuaian Pembiayaan Dengan Peraturan Ekonomi Islam dan
Peraturan di Indonesia.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi tentang: hasil analisis penelitian yang di berikan dalam
bentuk kesimpulan, Membahas keterbatasan penlitian, serta saran
untuk penelitian akan datang.
9
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Review Kepustakaan
Konsep review kepustakaan merupakan analisis konsep kesamaan dan
perbedaan pada skripsi terdahulu ,untuk menunjang keaslian. Sejauh ini
pembahasan sekitar akad pembiayaan ijarah dalam bisnis lembaga keuangan
syariah telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Demi mendukung
persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha
melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan atas tingkat
implementasi penerapan akad pembiayaan pada suatu lembaga keuangan,
terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui
posisi penyusun dalam melakukan penelitian. Penelitian yang pernah
penyusun jumpai yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah.
Aspek Perbandingan Study Terdahulu Skripsi Ini
1) a.Judul
b.Tujuan
c. Metode Penelitian
Tinjauan hukum Islam
terhadap praktek ijarah
multi jasa pada BMT usaha
Mulya Pondok Indah dan
BMT Masjid al-azhar Pasar
Minggu Jakarta Selatan
Mengetahui struktur ijarah
multijasa atas kesesuaian
kontrak pembiayaan dengan
fatwa DSN,dan PBI.
Metode penelitian yang di
gunakan dalam skripsi ini
adalah deskriftif analisis dan
preskriptif analis
Analisis penerapan
akad ijarah pada
Pembiayaan Ijarah di
Koperasi jasa keuangan
Syariah Pegawai Pos
Indo.
Mengetahui penerapan
akad ijarah, atas
kesesuaian dengan
fiqih, fatwa DSN, SOP
KJKS-UJKS.
Metode penelitian
deskriftif analisis.
10
d. waktu dan Tempat
Penelitian dilakukan penulis
pada tahun 2011 pada BMT
usaha Mulya Pondok Indah
dan BMT Masjid al-azhar
Pasar Minggu Jakarta
Selatan
Penelitian dilakukan
pada tahun 2012 bulan
november di Koperasi
Syariah Pekerja Pos
Indonesia.
2) a.Judul
b.Tujuan
c. Metode Penelitian
d. waktu dan Tempat
Analisis ijarah pada
pembiayaan talangan biaya
perjalanan haji (BPIH) pada
bank BNI Syariah
Fatmawati
Mengetahui penerapan
mekanisme akad ijarah, atas
kesesuaian fiqih muamaat.
Metode penelitian yang di
gunakan dalam skripsi ini
adalah deskriftif analisis.
Penelitian dilakukan pada
tahun 2010 di BMT usaha
Mulya Pondok Indah dan
BMT Masjid al-azhar Pasar
Minggu Jakarta Selatan
Penerapan Akad
Pembiayaan Ijarah
pada Koperasi Syariah
Pegawai Pos Indonesia.
Mengetahui penerapan
akad pembiayaan
ijarah di KOSPPI, atas
kesesuaian dengan
fiqih, fatwa DSN, SOP
KJKS-UJKS.
Metode penelitian
deskriftif analisis.
Penelitian dilakukan
pada tahun 2012 bulan
november di Koperasi
Syariah Pekerja Pos
Indonesia.
3) a.Judul
b.Tujuan
c. Metode Penelitian
d. waktu dan Tempat
Penerapan akad Ijarah
muntahiya bit tamlik pada
pembiayaan rumah di
Permata Bank Syariah.
mengetahui praktek
penerapan pembiayaan
rumah di Permata Bank
Syariah dan mengetahui
kendala-kendala yang
dihadapi.
Metode penelitian yang di
gunakan dalam skripsi ini
presfektif analisis
penelitian empiris yang
Penelitian dilakukan penulis
pada tahun 2011 pada BMT
Penerapan Akad
Pembiayaan Ijarah
pada Koperasi Syariah
pegawai Pos Indonesia.
Mengetahui penerapan
akad pembiayaan
ijarah di KOSPPI, atas
kesesuaian dengan
fiqih, fatwa DSN, SOP
KJKS-UJKS.
Metode penelitian
deskriftif analisis.
Penelitian dilakukan
pada tahun 2012 bulan
november di Koperasi
11
usaha Mulya Pondok Indah
dan BMT Masjid al-azhar
Pasar Minggu Jakarta
Selatan
Syariah Pekerja Pos
Indonesia .
Penelitian ini terdapat kesamaan dan Perbedaan pada skripsi-skripsi
yang pernah di sajikan sebelumnya dalam segi akad dalam pembiayaan
ijarah. Penulis mencoba menganalisis akad pembiayaan ijarah di KOPPI
pada saat penelian tahun 2012-2013. Peneliti membahas dan menganalisa
kesesuaian penerapan pembiayaan ijarah yang di terapkan pada transaksi
pembiayaan ijarah di KOSPPI dengan hukum fiqih, fatwa DSN dan SOP
KJKS-UJKS.
B. Pembiayaan Ijarah dalam Ekonomi Islam
1. Pengertian Ijarah
Dalam transaksi pembiayaan pada KOSPPI, salah satu akad yang di
gunakan adalah akad pembiayaan ijarah. Ijarah berasal dari bahasa arab,
yang bisa berarti (ganti). Oleh sebab itu ats-tsawab (pahala) dinamai al-ajru
(upah).1 Ijarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa
dengan yang mempersewakan sesuatu barang atau jasa untuk mengambil
manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.2 Pembiayaan
ijarah adalah akad pemindahan manfaat barang maupun jasa tanpa
perpindahan hak milik atas manfaat atau jasa yang di persewakan3
1 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta : UII Press,
2004), h. 108. 2 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.150.
3 M, Syafi‟ Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani , 2001),
Cet. Ke1, h. 117.
12
Sedangkan menurut istilah terminologi, beberapa ulama mendefinisikan
ijarah, sebagai berikut:
Sayyid Sabiq, dalam fiqhussunnah mendifinisikan ijarah adalah suatu
jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.4
Imam Taqiyyuddin mendefinisikan ijarah sebagai berikut:5
“Ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan
tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada
penggantian yang jelas”.
Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-
Wahab. Memberikan definisikan ijarah adalah:6
“Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan
pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.”
Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para Ulama tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atas
perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang
diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan
perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah
ditentukan.7
Dengan demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang
melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan
4 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.15.
5 Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor (Semarang: Maktabah wa
Mathoba‟ah, Toha Putrat) , h, 309. 6 Abi Yahya Zakariya, Fath al-Wahab, Juz I (Semarang: Maktabah, Toha Putra), h. 246.
7 Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),
Cet.I, h. 422.
13
barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil
manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh
syara‟ tanpa diakhiri dengan kepemilikan.
Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu’ajjir,
sedang orang yang menyewa disebut Musta’jir dan sesuatu yang diakadkan
untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur, sedangkan jasa yang diberikan
sebagai imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah).8
Pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas:9 Ijarah ‘Ayyan, yaitu
pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti;
rumah, pakaian, dan lain-lain. Ijarah ‘Amal, yaitu pemberian imbalan atas
suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti; seorang
pelayan, pekerja, notaris.
Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka ajiir
dapat dibagi menjadi:
Ajiir Khas, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat
pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang
tertentu pada ajiir khas tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam
waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya.
Ajiir Musytarak, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat
pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu
yang bersifat khusus.10
8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Bandung: PT. Al Ma‟arif, 1987), h. 7.
9 Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),
Cet.I, h. 426. 10
Ibid., h. 427- 428.
14
2. Pengertian Pembiayaan Ijarah
Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah atau istilah teknisnya
aktiva produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana
baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang,
qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan
modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta
sertifikat wadiah Bank Indonesia.11
Menurut UU No. 10 tahun 1998 dalam
pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah penyediaan uang atau tagihan, yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (fee) atau bagi hasil
Pengertian Pembiayaan ijarah Seperti yang sudah dijelaskan diawal
bahwa pembiayaan merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh
lembaga keuangan syariah, dalam hal ini koperasi kepada pihak-pihak yang
memerlukan dana (deficit unit). Dalam hal masyarakat yang membutuhkan
dana diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan
uangnya atau dana di lembaga keuangan syariah.
Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga
Keuangan Syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah
dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah juga
11
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Cet. Ke-2,
Edisi Pertama, h.196.
15
menfasilitasi pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah
seperti biaya pendidikan, kesehatan, naik haji dan umrah
3. Landasan Hukum Ijarah
Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan, setiap manusia
berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah
diatur dalam syariat Islam. Al-Qur‟an yang dijadikan dalil hukum sewa-
menyewa diantaranya:
a. Al-Qur‟an
Surat al-Baqarah: 233:
Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.12
Surat Al-Kahfi ayat 77
Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampa kepada
penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk
negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka,
kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah
12
Drs. Sudarsono, S.H., Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),
Cet.I, h. 29.
16
yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa
berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk
itu.
surat Az-Zukruf 32
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan kami telah meninggikan sebagaian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih
baik dari apa yang mereka kumpulkan.13
b. Hadits
Hadits Imam Al-Bukhori meriwayatkan dalam hadits dari Aisyah ra.
Artinya: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang penunjuk jalan
yang ahli dari bani Dail seorang kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya
dengan kendaraannya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya di gua Tsur
sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya. 14
Hadits riwayat Imam Al-Bukhori:
Artinya: Tiga golongan yang aku memusuhinya dihari kiamat, yaitu orang
yang memberikan kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual
orang yang merdeka kemudian makan harganya, dan orang yang
memperkerjakan orang lain dan telah selesai pekerjaannya tetapi tidak
memberikan upahnya. (HR.Bukhori).15
13
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha
Putra,1996). H. 392. 14
Teungku. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadis Hadis Hukum (Semarang:
Pustaka Rizki Putra), h. 199. 15
Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz 5 (Libanon: Darul Kitab
Ilmiyah), h. 125.
17
Hadits riwayat Ibnu Majah
Artinya: Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah bersabda, “Berilah upah pekerja
sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah).16
c. Landasan Ijma
Mengenai disyariatkannya ijarah, semua Ulama sepakat, tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini, sekalipun ada
beberapa di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak
dianggap.17
Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh
negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah.18
Dari beberapa nash yang ada,
kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena
pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan
kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu
terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah
satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa
berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia.
Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu
bentuk aktivitas antara dua pihak agar saling meringankan, serta termasuk
salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan
16
Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani,
2001), h.108. 17
Sayyid Sabiq, Op.cit., h. 12. 18
Muhamad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani,
2001), h. 35.
18
salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa
ijarah itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan.
4. Syarat dan Rukun Ijarah
Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa
rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan
dan persetujuan sewa menyewa).19
a. Syarat
Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut: Kerelaan dua
pihak yang melakukan akad saling merelakan antara pihak yang berakad ini
berdasarkanfirman Allah:
surat an-Nisa:29:
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.20
Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan,
sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Manfaat, Jenis dan sifat barang
yang diakadkan harus jelas (kejelasan obyek akad).
19
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227. 20
Departemen Agama, Op.cit., h. 65.
19
Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan
pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat
yang tidak jelas dengan penilaian secara kira kira, sebab dikhawatirkan
barang tersebut tidak mempunyai faedah.21
Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan
kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara‟. Maksud dari syarat ini
adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat
dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut
realita, kriteria dan syara‟. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan
sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat
dibatalkan.22
Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat
dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Melarang
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya,
sumur untuk diambil airnya dll, karena semua itu bukan manfaatnya,
melainkan barangnya.23
Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya
(manfaatnya). Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang
masih belum dibeli, atau menyewakan hewan yang terlepas dari pemiliknya,
lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan
persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan
21
Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam (Semarang:
Asy Syifa‟,1992).h.397. 22
Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 146. 23
Rahman Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.122.
20
harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus
dapat diambil kegunaannya. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan
yang diharamkan24
Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamka adalah
kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam syara‟, kemanfaatan itu tidak sah
apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat
wajib ditinggalkan.
Sedangkan Rukun ijarah terdiri dari Sighat ijarah, yakni ijab dan qabul
berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik
secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah
apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk
pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah
pihak dalam melakukan sewa-menyewa.25
Shighat ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang
menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang
keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam
mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban
(pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuan-
nya.26
Aqid, yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa
maupun pengguna jasa (musta’jir) dan pihak yang menyewakan atau pemberi
24
Sayid Sabiq, Op.Cit., hal.13 25
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.
99. 26
Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: PT Pustaka
Rizki Putra, 2001), h. 27.
21
jasa (mu’-ajjir). Ma’qud alaih obyek akad ijarah, yakni: Manfaat barang dan
sewa, atau manfaat jasa dan upah.27
C. Pendapat Ulama Tentang Ijarah
Hukum ijarah telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan
landasan “Mempersewakan barang, dibenarkan syara”, terkecuali ibnu
„Ulayyah. Beliau tidak membolehkan ijarah dengan alasan: “Akad ijarah
(sewa menyewa harus dikerjakan oleh kedua belah pihak). Tak boleh salah
seorangnya sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karena
uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memfasakan akad, seperti cacat
pada benda yang disewa itu”.
Demikian juga pendapat Imam Malik dan Ahmad yang tidak
membolehkan ijarah dengan alasan bahwa sewa-menyewa tersebut tidak bisa
batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti
akadnya cacat atau hilangnya tempat mengambil manfaat itu. Para ulama
yang lain yang tidak menyepakati ijarah adalah Abu Bakar alAsham, Ismail
Ibn Aliah, Hasan Al Bashri, Al Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan yang
beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat
dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli.28
Abu Hanifah beserta ashabnya berpendapat bahwa “ Boleh dibatalkan
penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang
menyewa, umpamanya ia menyewa suatu kedai untuk berniaga, kemudian
27
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Cet. 4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.
101. 28
Rahman Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 123.
22
kedai itu terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka
bolehlah ia membatalkan penyewaan.29
Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut: Terjadi aib
pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib
lama padanya. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang
yang menjadi „ain.
Rusaknya barang yang diupahkan (Ma’jur‘alaih), seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah
rusaknya (barang), Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya
pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah
fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum
tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa
selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan
mencabut tanaman sebelum waktunya.
Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata, boleh memfasakh ijarah,
kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang
menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, dicuri,
dirampas, bangkrut maka ia berhak memfasakh ijarah.30
jika masa atau
waktu yang telah habis sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya, maka
jika telah habis tempo, akad sewa menyewa itu menjadi berakhir, kecuali jika
terdapat udzur yang mencegah fasakh itu.
29
TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 428. 30
Sayid Sabiq, Op. Cit. h. 29.
23
Seperti contoh ijarah pertanian jika panen sudah tiba, namun telah
berakhir maka tetap berada di tangan penyewa sampai masa panen selesai,
sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
bahaya (kerusakan) pada pihak penyewa yaitu orang mencabut tanaman
sebelum waktunya.31
Penganut mazhab Hambali berkata:
“manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya
dan tidak ada kepastian mengembalikan untuk menyerah-terimakannya,
seperti barang titipan, karena ini merupakan akad yang tidak menuntut
jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan atau menyerah-terimakannya.
Mereka berkata: “setelah berakhirnya masa maka ia adalah amanat yang
apabila terjadi kerusakan tanpa diniat atau sengaja, tidak kewajiban untuk
menanggungnya”.
D. Konsep pembiayaan Ijarah Pada Peraturan Ekonomi Islam Indonesia
Ijarah berarti upah, sewa, jasa, imbalan.32
Menurut Fatwa Dewan Syariah
Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang
atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian,
dalam akad ijarah tidak ada pemindahan kempemilikan, tetapi hanya
perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.33
31
Ibid., h. 34. 32
AH. Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.120. 33
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN),
h.147-148.
24
Mayoritas produk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah saat ini
masih terfokus pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli). Pembiayaan
murabahah, sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ijarah. Yang
membedakan keduanya hanyalah obyek transaksi yang diperjual-belikan
tersebut. Pembiayaan murabahah yang menjadi obyek transaksi adalah barang.
Sedangkan dalam pembiayaan ijarah obyek transaksinya adalah jasa maupun
manfaat.34
Konteks perbankan Islam, ijarah bisa di persamakan suatu lease contract
dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan
(equipment), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin,
pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu nasabahnya berdasarkan
pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed
charge).35
Ijarah serupa namun tak sama dengan kegiatan leasing dalam sistem
keuangan tradisional. Perbedaan pada obyeknya, leasing hanya sewa barang
saja, dan adanya lease-purchase dua akad sekaligus dalam transaksi, ini yang
di haramkan karna menimbulkan gharar. Pada mode transaksi pembiayan
ijarah, Lembaga Keuangan Syariah menyewakan suatu aset yang telah dibeli
atau disewa untuk nasabahnya dalam jangka waktu tertentu dan jumlah sewa
dengan penambahan ujrah yang telah disepakati bersama, pada awal transaksi
akad ijarah tersebut. Pada akhir perjanjian ijarah tersebut,barang yang disewa
34
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:PT. Raja Grafindo.
2013), h. 137. 35
Sutan Remy Sjahdeini,Perbankan Islam dan Keduduknnya dalam Tata Hukum
Perbankkan di Indonesia (Jakarta: Grafiti), h. 70.
25
itu di kembalikan kepada LKS, setelah barang yang disewakan itu kembali,
bank dapat menyewakan kembali kepada orang lain.
Namun selain barang ijarah yang telah selesai masanya dikembalikan
kepada bank, ada salah satu perjanjian ijarah dalam rangkaian dua akad, yakni
(Ijarah wa iqtina), suatu perjanjian pembiayan yang diselesaikan dengan cara
pengalihan kepemilikan aset pada akhir akad kepada nasabah. Ijarah ini
merupakan konsep hire purchase, yang oleh lembaga keuangan Syariah disebut
lease purchase financing, (Ijarah wa iqtina) IMBT adalah suatu gabungan dari
kegiatan pembiayaan ijarah atas barang-barang bergerak (movable) dan
barang-barang tidak bergerak (immovable) dengan memberikan kepada
penyewa suatu pilihan atau opsi pada akhirnya membeli barang yang disewa.36
Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum
muslim, alasannya karena adanya resiko yang tidak diinginkan, penentuan
keuntungan di muka dan adanya agunan yang menempatkan bank tidak
menanggung resiko dianggap bertentangan dengan semangat Islam, karena
Islam menentukan bahwa antara pemodal dan pengusaha yang memperoleh
fasilitas pembiayaan harus berbagi resiko. Selain itu, penetapan di muka
besarnya premium. Berdasarkan pengalaman sebelumnya sebagai kompensasi
pembayaran tertunda bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam.37
Dengan semakin berkembangnya perekonomian syariah suatu negara,
semakin meningkat permintaan atau kebutuhan masyarakat. Dalam memenuhi
36
Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit.h.71. 37
Elias G, Kazarian dalam Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. h.73.
26
hal tersebut maka pemerintah, hukum dan lembaga terkait keuangan syariah
mempunyai peranan penting dan strategis dalam mengatur operasional dan tata
kerja lembaga keungan syariah nasional, agar tidak terjadi penyimpagan
manajemen dalam usaha, termasuk dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-
prinsip syariah.
Berikut beberapa peraturan pembiayaan syariah akad ijarah :
Kementerian KUKM, Standar Oprational Prosedur KJKS-UJKS
Kementerian Agama “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAl”
Berikut ini adalah ketentuan objek ijarah dan kewajiban LKS dan
nasabah dalam pembiayaan Ijarah di dalam fatwa Dewan Syari'ah
Nasional
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa38
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijrah.39
a. Ketentuan Objek Ijarah
1) Obyek Ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau
jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat
dilaksanakan dalam kontrak.
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).
38
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha
Putra,1996). 39
Ibid.,
27
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
Syariah.
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa.
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
identifikasi fisik.
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu
yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula
dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran sewa atau
upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama
dengan obyek kontrak.
b. Kewajiban LKS dan Nasabah
1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang
diberikan
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai
akad (kontrak).
28
b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya
ringan (tidak materiil).
c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran
dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
E. Syarat Ijarah
1. Baik Mu'jar atau musta'jir harus balig dan berakal.
2. Musta'jir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan itu atau
mendapatkan wilayah untuk menyewakan barang itu.
3. Kedua pihak harus sama-sama ridho menjalankan akad.
4. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya maupun lama
penyewaannya sehingga tidak menimbulkan persengketaan
5. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan
secara syariah. Misalnya tidak diperbolehkan menyewakan mobil yang
dicuri orang atau perempuan haid untuk menyapu masjid.
6. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal atau mubah karena
ada kaidah “menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan adalah haram
hukumnya”.
7. Pekerjaan yang diupahkan itu tidak merupakan suatu kewajiban yang
harus dilakukan oleh orang yang diupah sebelum terjadinya akad
seperti menyewa orang untuk sholat
29
8. Upah harus berupah harta yang secara syariah bernilai. Barang yang
disewakan tidak cacat yang dapat merugikan pihak penyewa.
F. Berakhirnya Akad Ijarah
1. Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang
disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad
Ijarah (Jumhur).
2. Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah.
3. Barang yang disewakan hancur atau rusak.
4. Masa berlakunya akad telah selesai.
30
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis
penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan
menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Bogdan
dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan
metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati.1
Atau penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan
penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan
menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari
kuantifikasi (pengukuran).2
B. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Metode ini merupakan pengumpulan - pengumpulan data dengan
cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang
menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di KOSPPI serta
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA ROSDA
KARYA, 2009), h. 4. 2 Anslem Strause dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Surabya: PT. Bina
Ilmu, 1997), h. 188.
31
mencatat beberapa yang berhubungan dengan penerapan akad ijarah
untuk jasa pembiayaan KOSPPI.
b. Dokumentasi
Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,
agenda dan sebagainya.3 Dengan metode ini penulis mendapatkan data
mengenai penerapan akad ijarah jasa pembiayaan KOSPPI.
c. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan tertulis (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.4
d. Sumber data
1) Data primer
Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat
dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan,
seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.5 Dengan data
ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KOSPPI, serta
data mengenai penerapan akad Pembiayaan ijarah
2) Data sekunder
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Melton
Putra, 1991), h. 188. 4 Op. Cit.
5 Husein umar, Research methods in finance and banking (Jakarta: PT Grafindo Pustaka
Utama, 2002), h. 82.
32
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih
lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh
pihak lain.6 Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran
from pembiayaan, kontrak akad, modul gambaran umum tentang
KOSPPI, brosur – brosurnya, dan lain lain.
e. Analisis Data
Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data
tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik
deskriftip analisis. Yaitu data yang di peroleh kemudian dituangkan
dalam bentuk kata - kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan
sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis.
sebagaimana dikutip oleh Husein Umar, metode ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat
berlangsungnya proses penelitian maupun riset.7
6 Ibid, h.40.
7 Ibid, h. 47.
33
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Profil Koperasi Syariah Pegawai Pos Indonesia1
1. Sejarah Berdirinya KOSPPI
Kosppi (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia) satu-
satunya lembaga keuangan berbasis syariah yang hadir di Lingkungan Pos
Indonesia, Koperasi ini diresmikan pada 03-Agustus-2011 Jl.Pasar Modern
Batununggal, Blok RF no: 6-7, Bandung, Jabar, berikutnya menjadi kantor
pusat KOSPPI yang pendirianya di prakarsia oleh beberapa pejabat dan
karyawan PT. Pos Indonesia tergabung dalam organisasi SPPI (Serikat
Pekerja Pos Indonesia)
2. Visi dan Misi
a. Visi : Menjadi Koperasi yang mandiri, produktif, berkualitas dan
dikelola secara profesional sehingga mampu tumbuh dan
berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang
positif terhadap stakeholder
b. Misi : Mendukung terwujudnya kesejahteraan pegawai, pensiunan
beserta keluarganya dari PT. Pos Indonesia termasuk
masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia. Memberikan
kontribusi yang positif kepada PT. Pos Indonesia serta
masyarakat pengguna jasa PT. Pos Indonesia.
1 Profil Company KJKS KOSPPI (Bandung, 2013)
34
Memberikan layanan dan produk yang bermanfaat, unggul
dan kompetitif bagi seluruh anggota serta masyarakat
pengguna jasa PT. Pos Indonesia.
3. Managemen Perusahaan
Kegiatan KOSPPI meliputi :
a. Menghimpun dana dari anggota koperasi atau mitra intansi
keuangan.
b. Menyalurkan dana lewat pembiayaan.
c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Jasa Keuangan
Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah
Dengan kerangka managemen oprationalkurang lebih sebagi berikut :.
Our Culture
35
Struktur organisasi serta pengelolaan pada Koperasi Syariah Pegawai Dan
Pensiunan Pos Indonesia telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung
jawab secara sederhana, fleksibel dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan
fungsi dengan jelas.
Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada skema dibawah ini.
Struktur Organisasi KOSPPI
Struktur Organisasi Pengelola
Adapun hal yang selalu junjung tinggi oleh koperasi KOSPPI adalah
pelaksanaan dari Budaya kerja yang baik. Budaya kerja yang dilaksanakan oleh
Kosppi adalah “Membangun citra KOSPPI dengan mengedepankan nilai nilai
36
individu yang islami, Kecerdasan dunia dan akhirat, Kemandirian dan berakhlaqul
kharimah (kepedulian ).
Pilar Utama KOSPPI
Adapun keutamaan yang harus dijunjung tinggi oleh para karyawan
KOSPPI guna membentuk pribadi mulia adalah sebagai berikut:
Transparency
Fairness (Adil)
Responsibility
Integrity
Professionalism
37
Komitmen yang dijunjung tinggi dalam melayani nasabah yakni
menjadikan nasabah adalah:
Seseorang yang paling penting di sisi kita.
Kitalah yang bergantung padanya.
Untuknyalah kita bekerja.
Ia bukan orang asing pada bisnis kita
Ia adalah bagian dari kita.
Kita tidak melayani karena kemurahan kita.
Tapi dialah yang memberi kemurahan pada kita.
Dengan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani.
Selain di kota Bandung sebagai kantor pusat, Jaringan Kantor kosspi telah
membuka jaringan di Kantor pos Jakarta pusat, dengan terus memperbesar
cakupannya dari segi aset, sdm yang propesional dalam segi keuangan syariah,
pada akhirnya agar terealisir langkah besar dengan adanya KOSPPI di setiap
kantor pos.
B. Produk dan Layanan KJKS KOSPPI
1. Produk Tabungan Anggota Koperasi
a. Simpanan Simpanan Pokok
Simpanan Pokok adalah simpanan yang wajib dibayar 1 kali pada
waktu pendaftaran sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah
b. Simpanan Wajib
Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayar anggota
setiap bulan sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
38
c. Simpanan Sukarela
Simpanan Sukarela adalah simpanan yang boleh dibayar atau
disimpan oleh anggota setiap bulannya, besar simpanannya tergantung
anggota.
d. Simpanan Berjangka (Proses Perencanan)
Simpanan Berjangka adalah simpanan yang mempunyai bagi
hasil lebih tinggi dari pada simpanan lainnya dengan jangka waktu
panjang dengan limit asuransi.
2. Produk Pembiayaan
a. Produk pembiayaan Pembiayaan Pensiunan (Pensiunan Utama KOSPPI)
Pembiayaan Pensiunan adalah pembiayaan yang diberikan kepada
para pensiunan PNS maupun ABRI yang kantor bayar pensiunnya adalah
PT. Pos Indonesia. Secara otomatis pensiunan yang mengajukan
pembiayaan ke KOSPPI juga akan terdaftar sebagai anggota KOSPPI
dengan hak dan kewajiban tertentu. Akad utama yang digunakan adalah
ijarah dan Murabahah dengan akad pelengkap Wakalah dimana
penggunaan akadnya disesuaikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan
pensiunan. Ketentuan Pembiayaan :
Usia Lunas maksimum 75 tahun Maksimal Pembiayaan Rp.
125.000.00.
Jangka waktu maksimum 12 tahun
Akad pembiayaan sesuai prinsip syariah.
39
b. Pegawai Sejahtera KOSPPI (Perose Perencanaan)
Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan aktif PT. Pos Indonesia.
Akad utama yang digunakan adalah ijarah dan Murabahah dengan akad
pelengkap Wakalah dimana penggunaan akadnya disesuaikan dengan
tujuan penggunaan pembiayaan pegawai PT.Pos Indonesia. Ketentuan
Pembiayaan :
Usia Lunas maksimum 55 tahun pada saat jatuh tempo
pembiayaan.
Maksimal Pembiayaan Rp. 150.000.00,-
Jangka waktu maksimum 5 tahun
Akad pembiayaan sesuai prinsip syariah.
c. Griya Pegawai KOSPPI (Peroses Perencanaan)
Pembiayaan yang diberikan kepada karyawan aktif PT. Pos
Indonesia untuk pembelian rumah baru maupun rumah lama. Akad yang
digunakan adalah akad Murabahah.Ketentuan Pembiayaan :
Usia Lunas maksimum 55 tahun pada saat jatuh tempo
pembiayaan.
Maksimal Pembiayaan Rp. 150.000.00,-
Jangka waktu maksimum 10 tahun
Akad Pembiayaan sesuai prinsip syariah
Jaminan berupa SHM/SHGB/SHMSRS, IMB, Blueprint & Peta
Situasi.
40
C. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Ijarah2
Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama, yang membedakan
adalah akadnya. Pada pembiayaan ini menggunakan akad ijarah dikarenakan
produk ini berbasis jasa pemanfaatan. Pembiayaan dengan akad ijarah yang
diterapkan oleh Koperasi Syariah Pegawai dan Pensiunan Pos Indonesia
adalah salah satu contoh dari berbagai konsep ekonomi Islam. Banyak yang
beranggapan bahwa pembiayaan ijarah adalah yang terbaik dari system
pembiayaan lain.
Pada jasa pembiayaan, kebanyakan para nasabah yang menggunakan jasa
pembiayaan ijarah di Koperasi Syariah Pegawai dan Pensiunan Pos Indonesia
belum begitu mengetahui tentang akad Ijarah, sehingga pihak KOSPPI
menjelaskan kepada para nasabah secara detail sebelum pengajuan akad
ijarah dilaksanakan.
Hal ini bertujuan agar pembiayaan dengan akad ijarah yang digunakan
itu, bukan digunakan untuk membeli barang, akan tetapi digunakan untuk
membayar jasa. Pembiayaan multi jasa yang diserahkan kepada nasabah itu
diharapkan benar benar digunakan dalam pelunasan jasa, bukan untuk hal hal
lainnya.
1. Prosedur Pengajuan
a. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan
2 Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selaku manager KOSPPI. Jakarta, 23
November 2013.
41
1) mengisi formulir yang disediakan
2) melampirkan fotocopy KTP Suami istri
3) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4) melampirkan fotocopy SK Pengangkatan
5) persetujuan potong gaji dari bendahara, bila angsuran dengan cara
potong gaji
6) persyaratan lain bila dianggap perlu
7) bersedia disurvei dan KOSPPI berhak menolak permohonan
permohonan pembiayaan
b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan
1) Nasabah melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang di
dapat dari costumer servis, melampirkan identitas diri dan Surat
Pernyataan dokumen lainnya yang disetujui oleh KOSPPI.
2) Petugas Administrasi Pembiayaan mencatat dan memberi nomor
register pada SPP yang masuk. Setelah itu, SPP diajukan pada pejabat
berwenang untuk mendapatkan disposisi.
3) Kemudian bagian pembiayaan menyurvei ke lokasi rumah atau usaha
nasabah, melakukan wawancara dengan nasabah, mencocokkan data
pada Surat.
Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang
sesungguhnya, kemudian memeriksa kelengkapan pembukuan biaya
sekolah, Surat Keputusan registrasi atau daftar ulang untuk biaya
pendidikan dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil survey
42
selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk di
analisis dan diteruskan kepada Direksi.
4) Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil analisis
pembiayaan dan memutuskan apakah pembiayaan disetujui untuk
direalisasikan atau tidak.
5) Pembiayaan yang disetujui, bagian pembiayaan kemudian
mempersiapkan Akad Pembiayaan (AP) ijarah dan berbagai dokumen
yang dibutuhkan yaitu :
Slip Setoran (SSt),
Surat Pernyataan Menerima Pembiayaan (SPMP),
Kuitansi Realisasi Pembiayaan (KRP),
Kartu Pembayaran Angsuran (KPA) dan Kartu Pembiayaan (KP).
SPA diteruskan kepada notaris untuk diperiksa keabsahan dan
kebenarannya.
6) Setelah semua dokumen yang diperlukan siap, pihak KOSPPI
Menandatangani akad bersama nasabah pada hal ini pihak KOSPPI
tanpa mengundang notaries Selanjutnya AP, SSt, SPMP, KRP, dan
KPA diarsipkan oleh bagian pembiayaan.
7) Dokumen yang lain yaitu SPMP, SSt, dan KRP diteruskan ke bagian
kas untuk pencairan dana pembiayaan.
8) Bagian Kas menyerahkan uang tunai dan seluruh dokumen lembar2
kepada nasabah.
43
9) SPMP, SSt, KRP kemudian diteruskan ke bagian akuntansi untuk
dicatat dan diarsipkan.
Apabila hasil survei menunjukkan bahwa pembiayaan tidak layak sehingga
tidak dapat di realisasi, maka bagian pembiayaan akan melakukan survei ulang
kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah dapat mengganti agunan apabila
agunan nasabah tidak disetujui atau melengkapi kekurangan lain.
2. Perinsip Penilaian Pembiayaan Ijarah3
Ketika nasabah mengajukan pembiayaan, maka pihak KOSPPI akan
menilai terdahulu kepada pihak calon nasabah. Penilaian ini yang nantinya
akan menjadi dasar bagi KOSPPI untuk memutuskan apakah pembiayaan yang
diajukan layak direalisasikan atau tidak.
Pada dasarnya jaminan yang diberikan kepada KOSPPI berupa SK
pengangkatan hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang
diberikan macet karna kelalayan pemohon pembiayaan atau mangkir dari
tanggung jawab melunasi pembiayaan.
Adapun prinsip-prinsip penilaia adalah sebagai berikut :
a. Syarat 5 C tersebut, yaitu:
Character Adalah sifat atau watak calon nasabah untuk memberi
keyakinan bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya.
Character mengukur “Kemauan” calon nasabah mengembalikan
pembiayaan.
3 Wawancara tertulis dengan Hj.Imam Sumadi selakumanager KOSPPI. Jakarta, 23
November 2013.
44
Capasity Menilai kemampuan mengelola bisnis dan kemampuan
mencari laba Sehingga akan mencerminkan kemampuan calon
nasabah mengembalikan pembiayaan.
Capital Bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan
yang dimiliki calon nasabah terhadap yang akan dibiayai
Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah sebagai
pelindung KOSPPI dari risiko kerugian atau ketika nasabah tidak
mau mengembalikan pinjaman.
Condition KOSPPI juga perlu menilai kondisi ekonomi saat ini
dan prediksi masa akan datang bila dalam pembiayaan untuk modal
produktif.
b. Syarat 7 P tersebut yaitu
Personality Adalah menilai karakter, kepribadian atau tingkah laku
calon nasabah.
Party Yaitu mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal,
loyalitas serta karakter. Sehingga calon nasabah pada suatu
klasifikasi akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda
dengan calon nasabah klasifikasi lain.
Purpose Untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengambil
pembiayaan.
Prospect Untuk menilai usaha calon nasabah di masa mendatang
menguntungkan atau tidak, bila pembiayaan produktif.
45
Payment adalah bagaimana cara atau dari sumber mana saja calo
nasabah akan mengambil pembiayaan.
Profitability, untuk menganalisis kemampuan nasabah mencari laba
atau keuntungan.
Protection untuk menjaga pembiayaan melalui suatu perlindungan
seperti jaminan barang atau asuransi
c. Syarat 3 R tersebut yaitu
Return yaitu hasil yang diperoleh oleh debitur, artinya Perolehan
tersebut mencukupi untuk membayar pembiayaan beserta bagi hasil
atau margin keuntungan.
Repayment yaitu kemampuan pihak debitur untuk membayar
kembali.
Risk Bearing Ability yaitu kemampuan menanggung risiko.
Misalnya jika terjadi hal- hal yang di luar antisipasi kedua belah
pihak (pembiayaan macet), untuk itu harus diperhitungkan apakah
jaminan sudah cukup aman untuk mencukupi risiko tersebut.
D. Mekanisme Pencairan Pembiayaan Ijrah KJKS KOSPPI
Pada Praktek Pembiayaan ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan
perjanjian Pembiayaan ijarah antara pihak koperasi dan pihak nasabah
pemohon. Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak KOSPPI
dengan nasabah, maka pihak KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi kepada
nasabah. Draf asumsi akad ijarah pada pembiayaan tersebut berisi manfaat
46
dari obek sewa kemanfaatan, nominal dan jangka waktu yang akan
digunakan.
Adapun kelebihan (fee atau ujrah) pada pembiayaan, besaran dalam
pelunasannya tidak mutlak, hanya dipersamakan 20% pertahun dari pokok
pembiayaan, jadi besaran fee atau ujrah tergantung kesepakatan dengan
nasabah, analisis KOSPPI kepada nasabah. Selain itu juga, system
pembiayaan yang diterapkan menggunakan akad ijarah dalam pencairan dana
berupa uang bukan kemanfatan barang atau jasa.
Ijarah adalah bentuk produk akad pembiayaan yang ada di KOSPPI.
Akad ijarah ini membiayai berbagai jasa layanan pembiayaan. Diantaranya
adalah:
untuk biaya kesehatan, Layanan kesehatan digunakan untuk biaya
seperti; biaya rawat inap rumah sakit dan biaya dokter.
Sedangkan untuk layanan pendidikan, digunakan untuk biaya sekolah
seperti; Biaya Masuk, biaya SPP, uang gedung, biaya seragam dan
biaya lainnya yang dibutuhkan untuk keperlua pendidikan.
Pembiayan haji dan umrah, untuk biaya travel dalam hal akomodasi,
transportasi, penginapan, dan biaya lainnya yang dibutuhkan.
Serta pembiayaan lainya dalam hal sewa manfaat yang di butuhkan
nasabah.
Berikut ini adalah contoh pemberian akad pembiayaan untuk membiayai
haji. Seorang nasabah pensiunan ingin menunaikan haji namun dana belum
mencukupi untuk pembayaran haji sebesar Rp 25.000.000,00.- Kemudian
47
mengajukan kepada KOSPPI untuk melakukan pembiayaan haji dengan
mengisi form dan memenuhi persyaratan-persyaratan pembiayaan, pengajuan
pinjaman Rp 25.000.000,00.- pemasukan perbulan Rp 7.000.000,00.- jangka
waktu pembiayaan dua tahun.
Pada saat Pra pemberian akad, KOSPPI melakukan analisis terdahulu
terhadap calon nasabah dengan melihat ; berapa kebutuhan dana yang sangat
diperlukan oleh nasabah untuk membiayai haji, bagaimana dan berapa
kemampuan nasabah untuk mengangsur terhadap jumlah dana yang diberikan
untuk membiayai haji, dengan tetap melihat pada prinsip penilaian calon
nasabah. Ketika semua analisis tersebut terpenuhi maka KOSPPI bisa
menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah sesuai kebutuhan dengan
memberikan akad ijarah karena untuk membiayai haji pembiayaan ijarah
yang lebih sesuai. Peraktiknya KOSPPI bermitra dengan pemberi jasa lalu
membayarkan uang sewa tunai kepada mitra Kafilah Tratravel, kemudian
menyewakan kembali kepada nasabah di bebankan membayar Angsuran
pokok (AP), fee serta biaya lain-lain.
Berdasarkan contoh di atas, angsuran yang harus dikembalikan
oleh nasabah untuk akad ijarah adalah pokok pembiayaan ditambah
dengan ujrahnya.
Pembiayaan disetujui Rp.20.000.000.- dengan jangka 2 tahun dengan
penghasilan perbulan Rp.7.000.000,- apabila angsuran yang di
bebankan. Rp.2.000.000/BLN, Maka nasabah masih memiliki sisa
penghasilan Rp.5.500.000.
48
Ujrah=20% Thn X plafon (20% X 20.000.000 = 4.000.000/thn)
Angsuran perbulan = plafon + ujrah = ujrah & flapon : 24 BLN
Pada saat pencairan pembiayaan , nasabah dikenakan biaya
administrasi (3,75%) Rp 337.500, ditambah iuran bulanan (0,25%)
Rp22.500, ditambah iuran hibah/sukarela Rp 10.0000 untuk dana
social
Dengan kata lain, maka obyek sewa setiap bulannya akan berkurang
sesuai kesepakatan semula karena setiap bulan harus mengangsur
pokoknya juga, di samping membayar ujrahnya. Sehingga pada saat jatuh
tempo akhir angsuran objek sewa yang diberikan akan menjadi nol.
Perhitungan ujrahnya di awal akad diberikan atau pada saat pencairan
obyek sewa dengan konsep cicilan angsuran flat rate. Akan tetapi, harus
mengembalikan obyek sewanya setiap bulan sedangkan perhitungan
ujrahnya di awal akad.
Padahal Ibadah Haji tidak menghasilkan keuntungan materi berupa
uang akan tetapi memberikan kebutuhan rohaniah. Selain itu juga yang
disediakan pihak KOSPPI untuk pembiayan pendidikan, kesehatan, dan
lainnya adalah berupa uang karena KOSPPI tidak memiliki barang atau
jasa yang disewakan selain uang, kecuali pembiayan haji. adapun haji
tersendiri KOSPPI sudah bermitra dengan pihak kafilah travel untuk
memberi pembiayan talangan biaya haji.
Dalam ketentuan dari akad ijarah haruslah ada barang atau jasa yang
akan disewakan. Akan tetapi praktek pemberian akad Ijarah bukan dalam
49
bentuk barang atau jasa yang di sewakan tetapi uang, seharusnya koperasi
melakukan sewa akomodasi yang di lakukan untuk rumah sakit,
pendidikan, renovasi rumah, dan lainnya kemudian menyewakan kembali
kepada nasabah dengan pembayaran secara mengsuran.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000.serta
No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat ijarah berupa barang/
jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri/hak mengelola.
Dalam pelunasan ada nasabah membayar lebih cepat dari jangka
waktu pembiayaan dan menunggak. Menurut HJ. Imam Sumadi:
Bagi nasabah yang mepercepat pelunasan tidak ada pemotongan,
pelunasan pembayaran tetap 100% dari awal perhitungan akad
karna pada awal akad tidak ada, namun untuk hal ini ada
pertimbangan dan kebijakan yang di serahkan kepada pihak
direksi KOSPPI dan pemegang saham.
Untuk nasabah yang mengalami keterlambatan tidak ada denda
KOSPPI memberi kelonggaran untuk nasabah, namun peraturan
ini tidak di publis untuk mencegah adanya nasabah yang nakal.
Kembali kepada penyaluran dana berupa uang maka hal ini akan
menimbulkan problematika atas pemberian akad ijarah tersebut
dikarnakan pencairan berupa uang langsung, di antaranya sebagai berikut:
1. Uang Bukan Sebagai Barang Komoditi
Di dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas
karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu secara langsung,
50
melainkan dari fungsinya sebagai perantara untuk mengubah suatu barang
menjadi barang yang lain.
Ibnu Tamiyah dalam kitabnya (Majmu Fatwa Syaikhul Islam)
menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai
komoditi, yakni :
1. Perdagangan uang akan memicu inflasi;
2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan
mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang
dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti
pegawai maupun karyawan
3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran
stabilitas nilai uang;
4. Perdagangan internasional akan menurun;
5. Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai
intrinstik mata uang akan mengalir keluar negeri.
Dalam sistem ekonomi konvensional dikenal adanya 3 fungsi
uang, yaitu:
1. Medium of Exchange
2. Unit of Account
3. Store of Value
Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi:
1. Medium of Exchange (for transaction)
2. Unit of Account dalam Islam.
51
Fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai medium
of exchange. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang
satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi.
Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai unit of account.
Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang
tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai medium of
exchange, uang tetap diperlukan sebagai unit of account, misalnya untuk
mengetahui apakah 3 buah topi sama dengan 1 durian?.
Fungsi ketiga dari uang sebagai store of value. Ketika teori
konvensional memasukkan satu dari fungsi uang adalah sebagai store of
value demand termasuk juga adanya motif demand for speculation.
Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam memperbolehkan uang
untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, namun menolak uang untuk
spekulasi. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam, uang hanya
diakui sebagai intermediary form, hanya diakui sebagai medium of exchange
dan unit of account, tidak lebih dari ini.
Uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu, berubah
menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya double coincidence needs. Jadi
dalam konsep Islam, uang tidak masuk dalam fungsi utility kita. karena
sebenarnya manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri, tetapi
dari fungsi uang.
Dalam Hadits-hadits Rasulullah SAW, bisa kita lihat peran uang sangat
sentral sekali dalam teori ekonomi Islam. Salah satu contoh ketika pada
52
suatu hari sahabat Bilal bin Rabah ingin menukar 2 sak kurma yang buruk
dengan 1 sak kurma yang baik, maka Rasulullah mengatakan, “Tidak boleh,
jual dulu kurma yang buruk, lalu barulah beli kurma yang baik dengan hasil
penjualan tersebut”. Menurut Rasulullah, tiap kurma mempunyai harga
masing-masing.
Oleh karena itu sangatlah naif sekali apabila dikatakan bahwa dalam
teori ekonomi Islam tidak mengenal konsep uang. Islam juga tidak
mengenal konsep time value of money, karna kuantitas waktu sama bagi
setiap manusia yang membedakannya faktor pemanfaatan waktu.4
E. Analisis Kesesuaian Pembiayaan Ijarah di KOSPPI
Pembiayaan ijarah merupakan perjanjian untuk membiayai kegiatan
sewa menyewa yang dilakukan oleh bank syariah atau Lembaga Keuangan
Syariah. Prinsip ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyaluran
dananya.5
Hukum ijarah telah disepakati oleh para ulama seluruhnya dengan
landasan “Mempersewakan barang atau jasa , dibenarkan syara’ dalil hukum
sewa-menyewa pada bab sebelumnya:
Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh
negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada,
kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena
4 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2007), h. 524 5 FATWADEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN MUI/IV/2000 (PEMBIAYAAN
IJARAH)
53
pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan
kekurangan.
Manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling
membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi
keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu
bentuk aktivitas antara dua pihak, saling meringankan, serta termasuk salah
satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah
satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Para ulama menilai bahwa ijarah
itu merupkan suatu hal yang diperbolehkan.
Dalam penerapanya pembiayaan Ijarah adalah suatu kontrak di bawah
tangan dengan tanpa melibatkan pihak notaries. adapun prakteknya KOSPPI
menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan atau barang-barang
seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lainnya kepada salah satu
nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara
pasti sebelumnya (fixed charge) dan pelunasan dengan cara mengangsur.
Pada KOSPPI, ada tiga pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan
ijarah, yakni bank, orang yang menyewa (nasabah), dan pihak yang
diberikan upah oleh nasabah dengan pembiayaan dari bank tersebut. Pada
praktek dengan akad Ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan perjanjian
pembiayaan Ijarah antara pihak bank dan pihak nasabah. Dalam perjanjian
tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan bentuk praktek
pembiayaan ijarah.
54
Dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari pembiayaan itu sendiri. Pihak pertama dan kedua sepakat dengan ini
mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan
segala akibatnya memberlakukan ekonomi Islam dan peraturan perundang
undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
KOSPPI menerapkan prinsip ijarah kedalam salah satu produk
pembiayaannya, yaitu untuk pembiayaan renovasi rumah, pendidikan,
kesehatan dan kepemilikan barang. Ijarah merupakan akad atau perjanjian
untuk kegiatan sewa menyewa, Prinsip ini digunakan sebagai salah satu
dasar dalam penyaluran dana yang dilaksanakan oleh bank syariah atau
Lembaga Keuangan Syariah.
Setelah perjanjian disetujui oleh kedua pihak yakni pihak KOSPPI
dengan nasabah, maka pihak KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi
kepada nasabah. Draf asumsi pembiayaan tersebut berisi perihal pembiayan,
nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. Praktek pembiayaan
dengan akad ijarah di KOSPPI berbeda dengan yang terdapat pada kitab
Fiqih. Jika dalam kitab Fiqih diterangkan bahwa ijarah adalah sewa
menyewa barang untuk diambil manfaatnya, KOSPPI tidak menyewakan
barang kepada nasabah serta tidak bekerjasama dengan pemilik maupun
pengelola jasa, KOSPPI memberikan dana talangan untuk biaya pendidikan,
kesehatan, haji/umrah, renovasi rumah dan lain-lain.
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembiayaan dengan akad
ijarah di KOSPPI. Sebagai Sebuah Perusahaan yang bergerak dalam bidang
55
jasa, khususnya jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya,
berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibat suatu perjanjian
menjadi sah atau tidak (fasid).
Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan
jauh dari kerusakan yang terjadi dengan sebab suatu hal yang tidak
dibenarkan syara’. Sewa-menyewa dalam hukum Islam diperbolehkan,
setiap manusia berhak melakukannya dengan berdasarkan pada prinsip-
prinsip yang telah diatur dalam syariah Islam.
Melihat mekanisme pemberian pembiayaan ijarah yang dipraktekan,
KOSPPI tidak membayarkan sendiri atas jasa yang nasabah butuhkan
dengan bermitra kepada pemberi jasa, kosppi hanya memberi sejumlah uang
dengan menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk membayarkan atau
membeli manfaat jasa yang nasabah butuhkan, hal ini tanpa di aplikasikan
dalam akad tertulis hanya lisan. maka kita bisa mengetahui secara pasti
apakah praktek pembiayaan sudah sesuai dengan syariah dan hukum terkait
ataukah belum.
Dengan melihat mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pembiayaan ijarah yang dipraktekkan di KOSPPI ternyata belum
sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syara’.
Sedikit kekurangan dalam hal sebagai berikut :
Pembiayaan yang dipraktekkan oleh KOSPPI belum sepenuhnya
sesuai. Karna adanya syarat ijarah yang belum terpenuhi. Dalam
ketentuan akad ijarah haruslah ada barang atau jasa yang akan
56
disewakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-
MUI/IV/2000 serta No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat
ijarah berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam
kepemilikan sendiri ataupun hak mengelola. Akan tetapi praktek
pemberian akad ijarah pada kosppi bukan dalam bentuk barang atau
jasa yang di sewakan dengan bermitra kepada pemberi jasa,
melainkan dana berupa uang. seharusnya koperasi melakukan sewa
akomodasi yang di lakukan untuk jasa rumah sakit, pendidikan,
renovasi rumah, dan lainnya kemudian menyewakan kembali kepada
nasabah dengan pembayaran secara mengsuran
Pencairan pembiayaan berupa uang, ini yang menjadi polemik dalam
penerapannya, dikhawatirkan uang di jadikan sebagai store of value
demand, termasuk juga adanya motif demand for speculation. Karna
Uang hanya sekedar sebagai medium dari barang yang satu, berubah
menjadi barang yang lain, tidak perlu adanya double coincidence
needs.
Dalam hal ini pihak kosppi mempunyai alasan, mereka menerapkan
pembiayaan ijarah dengan pencairan dana berupa uang dan mewakilkan
kepada nasabah untuk pelunasan dana kepada pihak ketiga sebagai penyedia
jasa. Hasil wawancara dengan HJ. Imam Sumadi di sebabkan beberapa hal:
Kurangnya jaringan kerjasama dengan pihak penyelenggara jasa terkait
Waktu dan biaya lebih yang harus di keluarkan (maka di lakukan
efisiensi)
57
Belum meluasnya jaringan cabang kosspi
Ijarah yang dilakukan KOSPPI memang tidak sama persis dengan
definisi ijarah yang dikenal dalam fiqih muammalat secara kontekstual.
Dalam kitab fiqih dijelaskan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau
perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima
dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan
kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.
Praktek pembiayaan ijarah yang dilaksanakan di KOSPPI bukanlah
menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya ataupun
mempekerjakan seseorang untuk diberikan upah. Praktek ijarah yang
dilaksanakan oleh KOSPPI hanya menyalurkan dana talangan berupa uang
kepada nasabah yang memerlukan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan
lain-lain.
Dalam pembiayaan ijarah yang digunakan untuk merenofasi rumah
misalnya, dana yang diberikan oleh KOSPPI di tekankan kepada nasabah
dalam akad bukan digunakan untuk membeli material, akan tetapi
digunakan untuk membayar tukang. Sedangkan dalam pembiayaan
pendidikan, pembiayaan yang diserahkan kepada nasabah itu diharapkan
benar benar digunakan dalam pendidikan, bukan untuk hal hal lainnya.
Walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih, fatwa DSN, SOP
KJKS-UJKS yang menyatakan bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari
penggunaan barang maupun jasa dari (hak kepemilikan atau hak
pengelolaan), peraktiknya pencairan dana berupa uang bukan dalam bentuk
58
barang maupun jasa. Namun, secara garis besar prinsipil sama, hal ini sah
karena demi kemaslahatan bersama dan kesejahteraan lahir maupun bathin.
Bisa dibilang pembiayaan ijarah serupa namun tak sama dengan
leasing, pada pembiayaan ijarah menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah berupa penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara KOSPPI dengan
nasabah, yang mewajibkan nasabah mengembalikan uang atau tagihan
tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau ujrah.
Fatwa DSN tentang ijarah ini kemudian diadopsi kedalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menjelaskan bahwa bank dapat
bertindak sebagai pemilik obyek sewa, dan bank dapat bertindak sebagai
penyewa yang kemudian menyewakan kembali.
Namun tidak seluruh fatwa DSN diadopsi oleh PSAK , misalnya fatwa
DSN mengatur bahwa obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang
dan/atau jasa,sedangkan dalam PSAK hanya mengakomodir obyek ijarah
yang berupa manfaat dari barang saja.
59
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan,
antara lain sebagai berikut:
1. Pada Praktek Pembiayaan Ijarah di KOSPPI ada yang dinamakan
perjanjian Pembiayaan Ijarah antara pihak pembiaya dan pihak Nasabah,
serta peraktek perjanjian akad tanpa di hadiri oleh notaris.
Mekanisme pengajuan pembiayaan
Nasabah mengajukan pembiayaan dengan mengisi form permohonan
dan menyiapkan syarat permohonan
1) mengisi formulir yang disediakan
2) melampirkan fotocopy KTP Suami istri
3) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4) melampirkan fotocopy SK Pengangkatan atau pensiun
5) persetujuan potong gaji dari bendahara, bila angsuran dengan cara
potong gaji
6) persyaratan lain bila dianggap perlu
7) bersedia disurvei dan KOSPPI berhak menolak permohonan
permohonan pembiayaan
60
mekanisme pelaksanaan pembiayaan ijarah
Pembiayaan dilakukan tanpa perlu uang muka atau dana angsuran
mengendap. Disamping itu, pihak KOSPPI mengharuskan dana
digunakan nasabah untuk jasa tenaga atau hak guna manfaat, bukan
untuk membeli material maupun barang, kecuali yang di gunakan akad
lain. Adapun mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan akad ijarah
menggunakan metode marjin flat yang dikelola dengan sistem
komputer. Pada pembiayaan ijarah ini, pihak KOSPPI menyerahkan
keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan rapat dewan komite.
Pencairan pembiayaan sering di terapkan berupa pemberian dana
berupa uang, hanya jasa pembiayaan haji dan umrah yang sudah
bermitra dengan penyedia jasa. koperasi mendapatkan, keuntungan dari
ujrah yang disepakati. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk
membayar kebutuhannya dari pembiayaan ijarah.
2. Pembiayaan ijarah yang telah dipraktekkan oleh KOSPPI bila ditinjau
dari konsep fiqih konstektual, fatwa DSN, dan SOP KJKS-UJKS ternyata
sebagian sesuai, sebagian sedikit belum sesuai, hal ini dapat dilihat dari
akad pembiayaan yang dipraktekkan secara keseluruhan belum sesuai
dengan ketentuan-ketentuan syara’
Terdapat sedikit kekurangan pada point-point sebagai berikut :
a. Dari sisi fiqih muamalat
Penjelasan dalam fiqih muamalat idealnya pembiayaan ijarah, LKS
membeli atau menyewa aset kemudian menyewakan kembali
61
kemanfaatan barang maupun jasa kepada nasabah dengan
pembayaran secara mencicil, namun peraktiknya KOSPPI tidak
memberikan manfaat barang maupun jasa, pencairan pembiayaan
berbeda pada beberapa obyek pembiayaan pendidikan, kesehatan,
dan lainnya dalam hal jasa manfaat selain haji dan umrah, pencairan
dana berupa (uang) bukan dalam hal kemanfaatan secara langsung
ketika pembiayaan ijarah terlaksana. Hal ini bila di teliti pada
cakupan Rukun dan Syarat akad ijarah yaitu :
1) Rukun terpenuhi karna adanya mu’jar, mustajir, mu’ajir, obyek
baik barang maupun jasa manfaat jelas terperinci pada klausul
akad ijarah, namun realnya ketika akad terlaksana obyeknya
belum menjadi hak pengelolaan, upah (fee), ijab qabul.
2) Syarat dalam akad : yaitu, (In’iqod) terpenuhinya pelaku akad,
obyek akad,(shighah) bukan yang di haramkan dan bermanfaat.
(Shihah) tidak merugikan penyewa dan orang lain. (nafadz)
belum terpenuhi berupa barang maupun jasa karna bukan hak
milik atau hak pengelolaan KOSPPI.
Adapun dinyatakan perbedaan antara teori dan praktek bisa terjadi,
dibenarkan tejadinya perbedaan, berdasarkan fiqh ada dua jenis :
1) Ada perbedaan yang hanya pada tataran model, sifat saling
memperkaya, saling melengkapi. Iktilalaf tanawwu’, yakni
perbedaan yang tidak berkenaan dengan soal-soal subtantif,
tetapi misalnya soal merek, tipe dan sebagainya.
62
2) Ada juga perebedaan yang sifatnya paradok, yang di sebut
ikhtilaf tadaddi, Bukan hanya sebatas perbedaan, tetapi
pertentangan, kontradiktif. Untuk yang kedua ini, sepanjang
tidak dilatar belakangi oleh hal-hal lain, tidak akan terjadi,
kecuali ada tekanan.
b. Dari sisi fatwa DSN
Mengenai pembiayaan ijarah fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000
dan No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang multijasa1. Sepanjang
menyangkut syariahnya hampir dapat dipastikan fatwanya dari DSN.
DSN ini jelas standarnya, yakni hukum fiqih muamalat. Dijelaskan
bahwa penerapannya Musta'jir harus benar-benar memiliki barang
maupun jasa yang disewakan atau hak mengelola untuk
menyewakan, namun pada aplikasinya KOSPPI tidak mempunyai
barang jasa maupun hak mengelola, yang dipakai adalah uang dalam
pencairan dana seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini tidak
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan ijarah.
Dalam hal ini akad yang digunakan dikhawatirkan hanya untuk
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan
menggunakan akad Islami sedangkan hal ini tidak ada bedanya
dengan konvensional di mana uang menjadi komoditi yang
mengandung unsur riba. Penggunaan akad ijarah seperti direkayasa
untuk lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari nasabahnya
1 Fatwa Dewan Syariah Nasional, di lampirkan
63
mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini
untuk memenuhi kebutuhan mereka atas jasa seperti halnya untuk
pembiayaan haji.
c. Dari sisi SOP KJKS-UJKS
Mengacu pada SOP KJKS-UJKS2 dikontribusi dari fiqih muamalat,
mengatur batasan jasa keuangan yang dapat di jalankan koperasi,
mengatur produk dan akad dalam transaksi, mengatur masalah standar
pelayanan minimum, operasional management, sampai prosedur
akuntansi dan bentuk pelaporan keuangan.
Adapun di lihat dalam peraktiknya KOSPPI belum sesuai dengan SOP
KJKS-UJKS sama seperti point a dan b, yaitu pada obyeknya, belum
mempunyai hak kepemilikan ataupun hak pengelolaan baik barang
maupun jasa yang di biayaai untuk nasabah dengan cara pelunasan
seacara mengangsur, dalam proses pencairan pembiayaan berupa uang.
B. Saran
1. KOSPPI lebih berinofasi dalam membangun perekonomian untuk
menopang kehidupan bermasyarakat dengan cara Islam, terutama dalam
mengeluarkan produk-produk pembiayaan dengan prinsip syariah agar
mampu memberikan kemudahan bagi kaum muslim dalam lingkup kantor
pos dan pensiunan.
2 Sistem Oprasional koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
Lampiran, h.
64
2. Perlu adanya pengembangan dan perluasan, baik dalam segi produk,
jaringan unit-unit KOSPPI di setiap kantor pos Indonesia dan jalinan kerja
sama pada lembaga pemberi jasa, serta wawasan SDM syariah di seluruh
jajaran KOSPPI.
3. Dari pihak KOSPPI diharapkan dapat menerapkan system pembiayaan
ijarah dengan sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan.
Selain itu, diharapkan KOSPPI tidak hanya berlebel syariah namun
didalamnya masih menggunakan system konvensional hanya untuk
menarik nasabah.
4. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan
dengan akad ijarah di implementasikan sesuai ketentuannya, baik di sisi
nasabah dan operasional KOSPPI.
65
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Semarang, PT. Karya Toha Putra,1996.
Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Al-Jurjawi, Ali Ahmad, Syeikh. Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam,
Semarang, Asy Syifa’,1992.
Antonio, M. Syafi'i. Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani
Press. 2001.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT.
Melton Putra, 1991.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta:PT. Raja Grafindo , 2012. Cet. 4.
Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku. Koleksi Hadis Hadis Hukum,
Semarang: Pustaka Rizki Putra.2001.
Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi, Prof. Pengantar Fiqh Muamalah. Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra. 2001.
Hasan, Ali, M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
K, Suhrawardi, Lubis. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2007.
Lathif, Ah. Azharudin. Fiqh Muamalat. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).
Makhalul Ilmi. Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah.
(Yogyakarta : UII Pres, 2002), Cet. 1.
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT REMAJA
ROSDA KARYA, 2009.
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP
YKPN. 2005).
Ridwan Muhammad, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta:
UIIPress, 2004.
66
Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid., Libanon: Darul Kitab
Ilmiyah, Beirut, t.th, Juz 5
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT.Al Ma’arif, 1987.
Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Keduduknnya dalam Tata Hukum
Perbankkan di Indonesia, Jakarta: Grafiti.
Strause, Anslem. Corbin, Juliet. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Surabya: PT.
Bina Ilmu, 1997.
Sudarsono, S.H. Drs. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
Cet.I.
Syafei, Rahman. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
Taqiyuddin, Imam. Kifayah al-Akhyar Fi hal Goyatul ikhthisor, Semarang:
Maktabah wa Mathoba’ah, Toha Putrat.th,
Umar, Husein. Research methods in finance and banking. Jakarta: PT Grafindo
Pustaka Utama, 2002.
Zakariya, Yahya, Abi. Fath al-Wahab. Semarang: Maktabah, Toha Putra, Juz I.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Ijarah
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/IV/2004 Tentang Pembiayaan
Multijasa
Kodifikasi Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Multijasa, Jakarta, 2000.
Peraturan Bank Indonesia, Kementrian keuangan, 2008
Profil Company KJKS KOSPPI Bandung, 2013.
Standar Oprational Prosedur KJKS-UJK. Kementrian KUKM, 2013.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
syariah
Wawancara dengan pihak manager dan staf KJKS KOSPPI Jakarta.
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
PEMBIAYAAN IJARAH
م اهللا الرحمن الرحيمسب Dewan Syari’ah Nasional setelah
Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
b. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
c. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;
d. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:
ة م يقسمون رحمت ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياهأضعا بنفعرا، وينالدهضعخذ بتات ليجرض دعب قفو ما هضعب م
.سخريا، ورحمت ربك خير مما يجمعون“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:
ن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سـلمتم أ متدرن أ وإ...رصين بلومعاتا أن اهللا بمولماعقوا اهللا، واتف، وورعبالم متياآتم.
“…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
09 Pembiayaan Ijarah
Dewan Syariah Nasional MUI
2
menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:
سـتأجرت القـوي ا خير من لت إحداهما يآأبت استأجره، إن اقناألمي.
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”
4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:
.هقربل أن يجف ع قهجروا األجير أطعأ“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
نمهرأج هلمعا فليرأجي رأجتاس . “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah
upahnya.”
6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:
ماسعد بالماء و لى السواقي من الزرعع األرض بمي اكرا ننك ذلك وأمرنا نعى اهللا عليه وآله وسلم لصسول اهللا ا رنهانف ،منهاكرأن نايه ب أوف بذهةض.
“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
حل حراما أ أو حالالصلح جائز بين المسلمني إال صلحا حرملارل حأح الال أوح مرطا حرإال ش وطهمرلى شون علمسالمااوم.
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
09 Pembiayaan Ijarah
Dewan Syariah Nasional MUI
3
8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
9. Kaidah fiqh:
.ال على تحريمهي دللدين أالإباحة إلامعامالت لاي صل فألا “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
دالحرصلب الملى جع مقدفاسد مء الم “Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus
didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”
Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah : a. manfaat barang dan sewa; atau b. manfaat jasa dan upah.
Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
09 Pembiayaan Ijarah
Dewan Syariah Nasional MUI
4
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang
diberikan b. Menanggung biaya pemeliharaan barang. c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani
FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004
Tentang
PEMBIAYAAN MULTIJASA
بسم اهللا الرحمن الرحيم
Dewan Syariah Nasional setelah,
Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:
a. QS. al-Baqarah [2]: 233:
وإن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا ...سلمتم ماآتيتم بالمعروف، واتقوا اهللا، واعلموا أن اهللا بماتعملون
رصيب. “…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:
خير من استأجرت القوي قالت إحداهما يآأبت استأجره، إنناألمي.
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”
44 Pembiayaan Multijasa 2
Dewan Syariah Nasional MUI
c. QS. Yusuf [12]: 72::
معيا به زأنر وعيل باء به حمج نلملك والم اعوص فقدا نقالو. “Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”
d. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:
.وتعاونوا على البر والتقوى، وال تعاونوا على اإلثم والعدوان“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”
e. QS. al-Ma’idah [5]:1:
…ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”.
f. QS. al-Isra’ [17]: 34:
.وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئوال…“…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabannya.”
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:
قهرع جفل أن يقب هرأج رطوا األجيأع. “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
b. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
لمعا فليرأجي رأجتن اسمهرأج ه. “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”
c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:
كنا نكري األرض بما على السواقي من الزرع وماسعد بالماء وسا رانها، فنهمن ذلك نع لمسآله وه وليلى اهللا عل اهللا ص
.وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”
44 Pembiayaan Multijasa 3
Dewan Syariah Nasional MUI
d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:
الصلح جائز بين المسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما رطا حرإال ش وطهمرلى شون علمسالماوامرل حأح الال أوح م.
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:
أتي لمسآله وه وليلى اهللا عص بيعن سلمة بن األكوع أن النال، فصلى : هل عليه من دين؟ قالوا: بجنازة ليصلي عليها، فقال
: هل عليه من دين؟ قالوا: ثم أتي بجنازة أخرى، فقالعليه،علي دينه : صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: نعم، قال
.يارسول اهللا، فصلى عليه “Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mem-punyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).
f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
ارالضرو ررالض. “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”
g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:
عن أبي أمامة الباهلي وعن أنس بن مالك وعبد اهللا بن عباس لمسآله وه وليلى اهللا عل اهللا صوسقال ر :غارم معيالز.
h. Sabda Rasulullah SAW :
.عبد في عون أخيهواهللا في عون العبد ماكان ال“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”
44 Pembiayaan Multijasa 4
Dewan Syariah Nasional MUI
3. Kaidah fiqh; antara lain:
.األصل في المعامالت اإلباحة إال أن يدل دليل على تحريمها“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
الضرر يزال“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”
رسييالت لبجقة تشالم. “Kesulitan dapat menarik kemudahan”
.الثابت بالعرف كالثابت بالشرع
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”
Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:
a. Kitab I’anah al-Thalibin, jilid III/77-78 :
أقرض هذا : وذلك كأن قال... سيقع) ال بما سيجب كدين قرض(وقد تقدم . مائة وأنا ضامنها، فال يصح ضمانه ألنه غير ثابتكوي هأنألة وسهذه الم ض ذكرل القرفص ارح فياللشها فيامنن ض .
اكنه هتارعبقال : و لوهذا مائة: و أقرض ... هضفأقر امنا ضا لهأنوفيكون ما هنا من عدم . المائة أو بعضها كان ضامنا على األوجه
ع را ما لمافينان ممة الضانصحمالض هجأن األو من هن. “Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan…. Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menja-minnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena utang orang itu belum fix. Dalam pasal tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu kewajiban (utang) yang belum fix-- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam fasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak seratus … dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya
44 Pembiayaan Multijasa 5
Dewan Syariah Nasional MUI
sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”
b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202:
حال ) ثابتا(حقا ) كونه(… وهو الدين) ويشترط فى المضمون(وصحح القديم ضمان ما (… ، فاليصح ضمان مالم يجبالعقد
جبيه) سإلي وعدت ة قداجألن الح ،هقرضياسم أو هعبيياسن مكثم. (Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban… (Qaul qadim --Imam al-Syafi’i-- menyatakan sah pen-jaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.” c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:
وألن الحاجة إلى المنافع ... يجوز عقد اإلجارة على المنافع المباحةالحاجة إلى األعيان، فلما جاز عقد البيع على األعيان وجب أن ك
.يجوز عقد اإلجارة على المنافع“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan… karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”
2 Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.
Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA
Pertama : Ketentuan Umum 1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
44 Pembiayaan Multijasa 6
Dewan Syariah Nasional MUI
2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
Ketiga : Penyelesaian Perselisihan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keempat : Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H 11 Agustus 2004 M
DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
WAWANCARA TERTULIS
(f onrd ijarah seperti apa yang di aplikasika-n di kosppi ? ljarah murni/ IMBT atau ada konsep
^ ijarah lain?
ft./ e"g.itana prosedur pengajuan pembiayaan ijarah pada kosppi ? Syarat-syarat apa saja yangV^harusdipenuhicalonnasabahpembiayaan?9[c7,o',\c,K-lt,l,.-q
@ ,,r0. saja market pernbiayaan ijrr.r'r I Pi i,t't ut.'' P. I N'. -' '-'r1;1 ;l
4. Bagaimana metode kosppidalam melakukan penelitian calon nasabah dalam pengambilan
^ keputusan pemberian pembiayaan ?
(f a.s.i*ana konsep negosiasi kontrak antara nasabah dan kosppi ? ivttf.t." ' vr-,1s"/".G' 1a
(E / nOatan dalam melakukan negosiasi kontrak , calon nasabah dapat mebawa pulang terlebih
dahulu untuk di pelajari ? Apakah ada yang meminta/pernah melakukan hal itu ? i-d ii* G^t t\.<-\( i ) Oa^^ melakukan negosiasi kontrak , apakah ada adendum /tambahan lain yang pernah\-/
\, ,-Udiminta
nasabah pembiayaan ? bila ada mengenaihalapa ? fi'b\ (->r.
(ylzaCai mana sistematika kontrak pembiayaan ? K.fl- l)tr.r,l" lr.^i.'+--
-9. Siapakah yang membuat draft kontrak ? apakah memerlukan bantuan notaris ?' tr1(tc,-1
10. Bagaimana konsep pembayaran angsuran pada kosppi ? konsep apa yang biasa dipilih
nasabah r (tr'\:vrlr-t T\' \taU,,tt. LL. Apakah dalam pembiayaan terdapat jaminan ? Jikalau ada berupa apa ? fungsi darijarninan
itu sendiri? h} [ru\"' >1^'
- l)d rru*L+l'-12. Pembiayaan jenis apa yang paling di minati nasabah ? konsumtif atau producktif ?
1) lZ n_".i-r-l_.13. Bagaimana konsep penentuan besaran biaya administrasi ? Adakah perbedaan pada
pembiayaan konsumtif dan producktif dalam hal besaran biaya administrasi ? fra:, A-(lj'nr 'i 1|:r'lx
i_rx L>_ Ge14. Bagaimana konsep penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan ? Berapa nisbah bagi hasil
yang sering di gunakan I NUft^, tni. Irt"ttr i-!;- l\rl" l+ Q rfi;uo- \l^ lvw-t*t--u* 'l\ tL
(r.s. rvretode apakah yang oigunaT"k or,r,rl ;nl,i,,r,l;'i'Jlei|'';'riip"rnil:"?J;fiir'nj+?' i a' ut/vu\ z' ''
\-Revenue sharing atau profit-los sharing ? konsep penentuanya ? Aiasan penlilihan metode
tersebut ?
16. Mohon penjelasan tentang rincian bagi hasil yang sudah di aplikasan kosppi ,irt".-r-. t * t'17. Dalam kondjsi bagaimana seorang nasabah pembiayaan dapat dikatakan melakuakan ciderab('-) i L/'\ '
janji ? Bagaimana solusi kosppi akan hal ini ? Apa konsekuensi yang harus di penuhi nasabah
tersebut I [)rizfr,"' tf (L*-t*J-
18. Apakah pernah terjadi sengketa dalam pembiayaan ? Apakah pernah terjadi nasabah yang
menunggak ? Bagaimana cara penyelesaiaan ? (tu '.i* \-v-'r u'vfi \ \" -; \''L / 6''lt+"''
[**
\.t \-t'"'r-\ L u'wil-r{
rl}t\. l'*-,o- ' 0'
19. Jika terjaditelat masa pembayaran oleh nasabah bagimana kebijakan tenggangwaktu ?. .
Bagaimana jika jatuh tempo pembayaran pada hari minggu atau hari libur ? Yt['-\ t''-t--t1'-
20. Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran berpakah denda yg harus dibayarkan ?
bagaimna mekanismenya ? TFa! di-t"- .L-+*1
21. Bagaimana konsep management kosppijika terjadi force majeur (bencana alam), siapakahit
yang menanggung kerugian ? K}'tt -'-- Lrt]'}a-'-*
22. Bagaimana jika nasabah meninggal ? apakah kewajiban pelunasan dilimpahkan ke ahli waris LU* tatau pihak lain sebagai penjamin ? (mohon penjelasan merinci bila initerjadi )
Wasalamu'alaikum,Wr,WB
Jakarata, Desember 2012
Manager KOSPPI Jakarata
NIPPOS:
JAWABAN WAWANCARA
t. Akad t.larah yang ada di Kosppi merupakartProduk 8trilt syetltl,lrutlsliudfnelalui Kosppi,yaitu berupa produk pembiayaan Kredit Pensiunan.
2. Prosedur pengajuan melalui outlet Kosppi yang tersebar di Seluruh cabang PT Pos lndonesia,
Baik secara langsung (WALK lN) maupun melalui para Marketing Officer, $yarat-syarat
a. SK Pensiun (Asli)
b. KK/KTP (Fotocopy)
c. Kartu Pensiun KARIP (Fotocopy)
3. Market pembiayaan ijarah
a. Pensiun Pegawai Negri (TASPEN)
b. Pensiun ABRI (ASABRI)
Yang gaji pensiunnya di bayar di Kantor Pos
4. Metode penelitian Calon nasabah :
a. Wawancara dengan nasabah ----b. Survey ke rumah Calon nasabah
c. lnformasi data Nasabah melaluijuru bayar' dl Kelayakan pemberian Kredit disesuaikan dgn besaran gaji,Usia, dan Tenor
5. Melaluiwawancara
6. Tidak perlu dibawa pulang, cukup dilokasi setelah menerima penjelasan dari petugas Kosppi,
diberi waktu (jika diinginkan) untuk pertimbangan nasabah
Tidak ada, dan tidak pernah karena sudah ter-system
Jelas (Contoh sdh diberikan)
Kosppi tidak melalui notaries
FlatelAngusuran tetap
Ada SK Pensiun Fungsi agar terikat
Rata-rata Produktif
Biaya administrasi sudah standar ditetapka sebesafr 3,75 % d]ambahan iuran bulana n 0,25 %
dan uang hibah berupa donasi Rp 10.000,00 untuk kegialat{ social ( Santun'an anak yatim dll)
Nisbah bagi hasil berdasarakan negosiasi bersama nasabah, dengan ketentuan tidak sama/atau
dibawah ketentuan Bank
15. --------
16. Yang berlaku saat ini setara dengan 20 s.d21,%'
17. Tidak mencicil, karena tidak ambil gaji ) dilakukan penagihan ke rumah Nasabah atau dengan
surat kuasa Pengambilan gaji
18. Belum ada sengketa
19. Tenggang waktu diberikan 1 bulan
20. Tidak ada denda karena kita terapkap konsep Syariahnya
21. t(ngrgian bersaha
E SiUa meninggal dianggapLUNAS hanya harus melaporkan nya kepada Kosppi, dibuatkan
penghapus bukuan
lrr[o
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kode Cabang
Jenis Produk Murabahah Jenis Nasabah Baru Pembiayaan Ke Marketing Officer : Nama
IJARAH Eksis Kode
LAINNYA
Nama (Sesuai ID) Nama Panggilan
Jenis Kelamin Laki Laki Perempuan Status Perkawinan Menikah Belum Menikah Janda / Duda
Jenis Identitas KTP SIM Jumlah Tanggungan Orang
Nomor Identitas Nama Pasangan
Masa Berlaku s/d Pekerjaan Pasangan
Tempat Lahir Nama Ibu Kandung
Tanggal Lahir Nama Saudara Tidak Serumah
Pendidikan SD SLTP SLTA D3 S1 ……………….. Nomor Telp
Nama Instansi Asal Pengelola Pensiun
NRP Kantor Juru Bayar
Nomor SKEP Besarnya Uang Pensiun
Nomor KARIP Maksimum Angsuran
Alamat (Sesuai ID)
Kelurahan Kecamatan
Kota Kode Pos
Alamat Saat Ini
(Sesuai Domisili) Kelurahan Kecamatan
Kota Kode Pos
Nomor Ket. Domisili Lama Menempati tahun
Status Tempat Tinggal Milik Sendiri Milik Keluarga Sewa / Kontrak sampai tanggal, ……………………………………………………………………………………………………….
Nomor Telp Nomor HP
Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini
saya memberikan kuasa kepada KOSPPI untuk memeriksa semua data dengan cara bagaimanapun
yang layak menurut KOSPPI. Saya terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan KOSPPI dan akan
Jumlah Pembiayaan dan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar semua kewajiban yang muncul dengan
Jangka Waktu Bulan disetujuinya fasilitas ini. Saya memahami bahwa KOSPPI berhak untuk menolak permohonan ini
Keperluan tanpa harus memberikan alasan apapun terlebih dahulu.
(Rincian Terlampir)
Jaminan Berupa Tanda Tangan & Nama Pemohon
CHECKLIST DOKUMEN Ada Tidak Ada ANALISA KOMITE (FO) ANALISA KOMITE (UM)
KTP / SIM Pemohon
KTP / SIM Pasangan
Kartu Keluarga
Asli Surat Keputusan Pensiun
Copy KARIP
Copy Struk Gaji Terakhir
Rincian Barang Dibeli KEPUTUSAN PEMBIYAAN
Jumlah Pembiayaan Rp.
Tidak Disetujui Disetujui
Jangka Waktu Bulan
PERSETUJUAN
MARKETING OFFICER
No. Akad
No. Rek.
No. Tab.
Tanggal Input
Tanggal : Tanggal : Tanggal :
DATA DIRI PEMOHON
DATA ALAMAT PEMOHON
FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
FINANCING OFFICER UNIT MANAGER OPERATIONAL OFFICER
DATA PENSIUNAN
Tanggal Permohonan
PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN
DIISI OLEH KOSPPI
Contoh Kasus
Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan pada penelitian awal, penerapan
akad ijarah untuk pembiayaan multijasa dengan akad menggunakan metode marjin
flat yang dikelola dengan sistem komputer. Pada pembiayaan ijarah multijasa ini.
keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan persetujuan kosppi dan
nasabah. Bank mendapatkan keuntungan dari ujrah fee yang disepakati antara bank
dengan nasabah. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk membayar
kebutuhannya dari pembiayaan multijasa
1. Nasabah ingin mengajukan pembiayaan renovasi rumah/ pendidikan /rumah
sakit. Senilai Rp25.000.000 dengan jangka 1 tahun dengan penghasilan perbulan
Rp 9.000.000, apabila angsuran yang di bebankan. Rp.3.000.000/BLN
Ujrah=20% Thn X plafon (20% X 9.000.000 = 1.800.000/thn)
Angsuran /BLN = plafon + ujrah = ujrah & flapon : 12 BLN (Rp.3.000.000)
maka nasabah masih memiliki sisa penghasilan Rp.6.000.000.
Pada saat pencairan pembiayaan , nasabah dikenakan biaya administrasi (3,75%)
Rp 337.500, ditambah iuran bulanan (0,25%) Rp22.500, ditambah iuran
hibah/sukarela Rp 10.0000 untuk dana social
-Apakah seperti tersebut di atas konsep perhitungan yang di terapkan ?
-Berapa cicilan perbulan ?
-Apakah perincian angsuran perbulan sama dengan pembayaran angsuran
pencairan pertama ?
-Nasabah pembiayaan otomatis adalah anggota koperasi, dan angota koperasi
mempunyai kewajiban perbulannya ,simpanan poko, simpanan wajib, simpanan
sukarela , apakah ini menjadi simpanan terpisah yang harus dibayarkan nasabah ?
atau ini sudah termasuk rincian angsuran pembiayaan ?
Mekanisme Pengajuan Pembiayaan
a. Nasabah mengajukan pembiayaan ke pihak kospi
b. Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan
pembiayaan
c. Nasabah melengkapi persyaratan
d. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta
e. Kosppi mengecek segala perlengkapan bila ada kekurang nasabah
melengkapi
f Kemudian kosppi mensurvei lokasi rumah atau nasabah, melakukan
wawancara dengan nasabah, mencocokkan data pada Surat Permohonan
Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian
memeriksa berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Hasil
survei selanjutnya direkam dalam Laporan Hasil Pemeriksaan SPP untuk
di analisis dan diteruskan kepada direksi.
1. KOSPPI akan menyerahkan draf asumsi kepada nasabah. Draf asumsi
akad ijarah pada pembiayaan tersebut berisi manfaat dari obek sewa
kemanfaatan, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan.
Adapun kelebihan (fee atau ujrah) pada pembiayaan, besaran fee dalam
pelunasannya tidak sama antar nasabah, akad yang di gunakan, hanya
dipersamakan 20% pertahun dari pokok pembiayaan, jadi besaran fee atau
ujrah tergantung kesepakatan dengan nasabah, analisis KOSPPI kepada
nasabah. Pencairan berupa jasa langsung atau berupa danapembiayaan.