analisis pemberdayaan perempuan melalui program
TRANSCRIPT
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN
OTONOMI KAMPUNG (Studi Pada Kampung Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed,
Kabupaten Aceh Tamiang)
TESIS
Oleh
YULIADI 137024007/SP
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2015
Universitas Sumatera Utara
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN
OTONOMI KAMPUNG (Studi Pada Kampung Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed,
Kabupaten Aceh Tamiang)
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) Program Studi Magister Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
Oleh
YULIADI 137024007/SP
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2015
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis : PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI KAMPUNG (Studi Pada Kampung Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang)
Nama Mahasiswa : Yuliadi Nomor Pokok : 137024007 Program Studi : Magister Studi Pembangunan
Menyetujui : Komisi Pembimbing
(Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA) Ketua Anggota
(Drs. Agus Suriadi, M.Si)
Ketua Program Studi Dekan (Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)
(Prof. Dr. Badaruddin, M.Si)
Tanggal lulus : 14 Agustus 2015
Universitas Sumatera Utara
Telah diuji pada
Tanggal 14 Agustus 2015
PANITIA PENGUJI : Ketua : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA Anggota : 1. Drs. Agus Suriadi, M.Si 2. Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si 3. Nurman Achmad, S.Sos, M.Soc.Sc 4. Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Universitas Sumatera Utara
PERNYATAAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI KAMPUNG
(Studi Pada Kampung Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang)
TESIS
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelas Magister Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara adalah benar hasil karya penulis sendiri. Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Tesis ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Medan, 14 Agustus 2015 Penulis,
Yuliadi
Universitas Sumatera Utara
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN
OTONOMI KAMPUNG (Studi Pada Kampung Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed,
Kabupaten Aceh Tamiang)
ABSTRAK
Otonomi khusus di Aceh yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh merupakan suatu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan sumber daya yang ada. Beberapa konsekuensi yang harus dipersiapkan antara lain : Kemampuan sumber daya manusia, kemampuan sumber keuangan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta organisasi dan manajemen. Salah satu bentuk lembaga pemerintah yang mendapat perhatian khusus yakni pemerintahan terendah yang di Aceh Tamiang yang dikenal dengan sebutan Kampung. Pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang pemerintahan Kampung menuntut pemerintahan Kampung dalam hal ini Aparaturnya untuk bisa lebih mampu dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah dengan metode deskriptif yaitu melalui penggambaran kondisi kelembagaan pemerintah yang ada dikampung Tualang Baro melalui wawancara langsung dengan informan dan dengan melihat kondisi nyata dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Struktur Organisasi Penguatan kelembagaan Pemerintah Kampung Tualang Baro telah terbentuk dan berjalan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung; masih diperlukannya perbaikan dari segi kualitas sumber daya manusia, dimana masih dibutuhkan lebih banyak pelatihan yang harus diterima aparat Kampung; Pembiayaan Kampung Tualang Baro sendiri didapat murni dari sumber dana yang diberikan pemerintah dikarenakan tidak adanya pendapatan asli kampung. Dampak positif penerapan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung, terhadap kelembagaan pemerintah Kampung Tualang Baro, memperlihatkan bahwa dengan berjalannya Qanun tersebut garis koordinasi dan garis komando antar unsur pemerintah Kampung menjadi lebih jelas. Kemudian juga memberikan kejelasan terhadap tugas, wewenang, dan juga hak dan kewajiban aparatur Kampung; Perangkat Kampung terlihat lebih cekatan dalam mengenali dan menyelesaikan permasalahan; Pemerintah Kampung telah mampu melahirkan beberapa Qanun sebagai hasil dari agenda dan program Kampung yang berasal dari aspirasi masyarakat Sedangkan dampak negatif yakni kurangnya pemahaman dan tanggung jawab sebagian unsur aparatur Kampung terhadap tugas dan fungsinya yang mengakibatkan struktur kelembagaan Kampung terkesan menjadi gemuk yang berakibat pada kurang efektifnya kelembagaan pemerintah Kampang dalam mencapai tujuan akhir yaitu mensejahterakan masyarakat.
Kata Kunci : Penguatan Kelembagaan, Pemerintah Kampung, Qanun.
Universitas Sumatera Utara
INSTITUTIONAL STRENGTHENING GOVERNMENT OF VILLAGE IN ORDER TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF
AUTONOMY VILLAGE (Studies in Kampung Tualang Baro District Manyak Payed, Aceh Tamiang)
ABSTRACT
Special autonomy in Aceh under Law Number 11 Year 2006 concerning Aceh Government is a concept that emphasizes the aspect of local autonomy to organize and manage his own household in accordance with the aspirations and available resources. Some consequences have to be prepared, among others: the ability of human resources, the ability of financial resources, facilities and infrastructure required, as well as organization and management. One form of government institutions that receive special attention are the lowest government in Aceh Tamiang known as Kampung. Entry Qanun Aceh Tamiang No. 19 of 2009 on government requires Kampung Kampung government in this case the apparatus to be better able to manage his own household. Research approach is descriptive method is through the depiction of the condition of government agencies kampung Tualang Baro through direct interviews with informants and to see the real conditions in the field. The results showed that the Government Institutional strengthening Organizational Structure Kampung Tualang Baro been formed and run in accordance with the Qanun Aceh Tamiang No. 19 of 2009 on Village Government; The need for improvement in terms of quality of human resources, which still needed more training to be received by the village authorities; Financing Tualang Baro village itself derived purely from the source of the funds provided by the government due to the absence of revenue village. The positive impact of the implementation of Qanun Aceh Tamiang District No. 19 of 2009 Regarding the village administration, village Tualang Baro against government institutions, shows that over the Qanun coordination lines and lines of command between elements of village government becomes clearer. Then also provide clarity on the duties, powers, and also the rights and obligations of Kampung apparatus; Kampung device looks more nimble in identifying and resolving problems; Government Kampung has been able to bring some of the Qanun as a result of the agenda and program Kampung derived from the aspirations of the people, while the negative impact of the lack of understanding and responsibility for some elements of the apparatus Kampung against the duties and functions that lead to the institutional structure of the village seem to be obese that have an impact on the lack of effective institutional Kampang government in achieving the ultimate goal of public welfare.
Key Words : Institutional Sthrengthening, Village Government, Qanun (Local Regulation)
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus menerus
memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan penulisan Tesis ini sebagai tugas akhir studi pada Program
Magister Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di
Universitas Sumatera Utara. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada Nabi
Besar Muhammad SAW sebagai penunjuk manusia dari alam kebodohan ke alam
yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dikarenakan
keterbatasan penulis dalam segala bidang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di
masa-masa yang akan datang.
Adapun judul Tesis ini adalah “PENGUATAN KELEMBAGAAN
PEMERINTAH KAMPUNG DALAM RANGKA MENUNJANG
PELAKSANAAN OTONOMI KAMPUNG (Studi Pada Kampung Tualang Baro,
Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang). Tesis ini dibuat sebagai
salah satu pemenuhan syarat kelulusan dan perolehan gelar magister Studi
Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera
Utara.
Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan masukan,
bimbingan, fasilitas dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis
mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :
Universitas Sumatera Utara
1. Bapak Prof. Subhilhar, MA, Ph.D selaku Pj. Rektor Universitas Sumatera
Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, selaku Ketua Program Magister
Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sumatera Utara dan Komisi Pembanding dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA, selaku Ketua Komisi
Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Bapak Drs. Agus Suriadi, M.Si, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang
telah banyak memberikan masukan-masukan dan waktu sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si, dan Bapak Nurman Achmad,
S.Sos, M.Soc.Sc, selaku Komisi Pembanding, atas masukan dan kritikan
konstruktifnya.
7. Almarhumah Ibunda Rukmini yang semasa hidup beliau begitu
bersemangat mendukung dan memberikan do’a restu kepada ananda untuk
melanjutkan pendidikan ini.
8. Ayahanda yang tanpa kenal lelah telah berperan begitu besar dalam
mendewasakan ananda.
9. Kakanda-kakandaku, Kak Murni, Bang Pit, dan Kak Ning terima kasih
yang tak terhingga atas dukungan dan do’anya.
Universitas Sumatera Utara
10. Bapak H. Hamdan Sati, ST selaku Bupati Aceh Tamiang yang telah
memberikan dukungan yang sangat besar terhadap keberhasilan studi
penulis.
11. Bapak Syamsuri, SE, Kepala BKPP Kabupaten Aceh Tamiang atas
dukungannya.
12. Bapak Wan Syahrir, SE, selaku Kepala Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri Kabupaten Aceh Tamiang, yang selalu memberikan dukungan.
13. Bang Iwan, Kak Dina dan Tika selaku Staf di Magister Studi
Pembangunan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
14. Rekan-rekan MSP Angkatan XXVII, Rizky, Bang Os, Bang Fajar, dan
semuanya, terima kasih untuk bantuan-bantuannya.
15. Dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.
Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat kepada seluruh
pembaca, Amin ya Rabbal ‘Alamin.
Medan, 14 Agustus 2015 Penulis,
Yuliadi
Universitas Sumatera Utara
RIWAYAT HIDUP
Nama : Yuliadi
Alamat : Kampung Tualang Baro, Kecamatan Manyak
Payed
Kabupaten Aceh Tamiang
Tempat/Tanggal Lahir : Sigli / 26 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Kasubbag Usaha Bantuan Hukum dan Sosial,
pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kab. Aceh
Tamiang
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Suku : Aceh
PENDIDIKAN FORMAL
1. SD Negeri No.1 Tualang Cut : Tamat Tahun 1997
2. SLTP Negeri 1 Manyak Payed : Tamat Tahun 2000
3. SMU Negeri 2 Langsa : Tamat Tahun 2003
4. FISIP UMSU : Tamat Tahun 2007
5. Magister Studi Pembangunan FISIP USU : Tamat Tahun 2015
Universitas Sumatera Utara
PENGALAMAN KERJA
1. Juli 2010 s/d Februari 2012 – Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh
Tamiang
2. Maret 2012 s/d Oktober 2014 – Staf pada Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang
3. November 2014 s/d Sekarang – Kasubbag Usaha Bantuan Hukum dan
Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Tamiang
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK ........................................................................................................... i
ABSTRACT ......................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii
RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vi
DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ..............................................................
1.2 Perumusan Masalah ....................................................................
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................
1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Tentang Desa ...............................................................
2.1.1 Gampong/Kampung ........................................................
2.1.2 Kelembagaan Pemerintah Kampung ...............................
2.2 Konsep Otonomi Desa/Kampung ...............................................
2.3 Penguatan Kelembagaan .............................................................
2.4 Penelitian Terdahulu ...................................................................
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ............................................................................
3.2 Lokasi Penelitian .........................................................................
3.3 Jenis dan Sumber Data ................................................................
3.3.1 Jenis data .........................................................................
3.3.2 Sumber data .....................................................................
3.4 Informan ......................................................................................
Universitas Sumatera Utara
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................
3.6 Teknik Analisa Data ....................................................................
3.8 Konsep Penelitian........................................................................
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang .............................
4.1.1 Letak Geografis ...............................................................
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Tamiang ........................
4.1.3 Institusi dan Organisasi Pemerintah Daerah ...................
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Manyak Payed ............................
4.3 Gambaran Umum Kampung Tualang Baro ................................
4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan................................................
4.4.1 Dinamika Kelembagaan Pemerintah Kampung Sebelum
Era Otonomi Khusus .......................................................
4.4.2 Kelembagaan Pemerintah Kampung Pasca Penerapan
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009
Tentang Pemerintahan Kampung ....................................
4.4.2 Dampak Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan .................................................................................
5.2. Saran .........................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................
LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara