analisis kinerja kepala desa berembang …

81
ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG KECAMATAN SEKERNAN DITINJAU DARI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Oleh : Muhammad Rifqi Rasyidi NIM. SIP 141761 KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 2019M/1442H

Upload: others

Post on 15-Nov-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG KECAMATAN

SEKERNAN DITINJAU DARI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6

TAHUN 2014 TENTANG DESA

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Fakultas Syariah

Oleh :

Muhammad Rifqi Rasyidi

NIM. SIP 141761

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2019M/1442H

Page 2: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …
Page 3: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …
Page 4: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …
Page 5: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

MOTTO

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.,

dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat

(balasan)nya pula. (Q.S.AL- ZALZALAH : 7-8)

Page 6: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Ayahanda Ahyadi, S.pd dan Ibunda Zahara

Panutan hidup yang akan selalu kubanggakan dan kumuliakan.

Kasih dan sayang keduanya tak akan terungkapkan dengan lisan, dan tak akan

pernah sanggup kubalas dengan perbuatan.

Sebagai bakti dan sembah sujudku, kudo’akan semoga beliau selalu diberikan

kesehatan dan kekuatan, serta umur yang panjang, limpahkanlah rizki yang

baik dan halal menuju jalan yang diridhai Allah swt.

dan adikku tersayang M. Hannan Rasyidi dan Althafunnisa, yang selalu

menjadi motivasi, memberikanku semangat dan inspirasi. Serta keluarga

besarku yang telah memberikan cinta kasih yang begitu luar biasa.

Kepada teman-temanku IP ’14 yang berkenan meluangkan waktunya untuk

sekedar berbagi dan bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga pengorbanan dan motivasi yang kalian berikan membawa berkah dan

rahmat terhadap karya ini dikemudian hari.Dan semoga Allah swt.senantiasa

mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita semua.

Aamiin.

Page 7: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

ABSTRAK

Adanya indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepala desa yang kurang

baik, disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kesan tersebut terkemukakan,

mulai dari keluhan masyarakat terhadap pelayanan, maupun hasil dari permintaan

masyarakat dalam pelayanan yang mereka ajukan, tidak sesuai dengan hasil yang

diberikan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Kepala Desa

Berembang dalam menjalankan pelayana masyarakat Desa Berembang Apa Kendala

dan upaya Kepala Desa Berembang dalam Kinerja terhadap pelayanan masyarakat

Desa Berembang. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan

metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai

berikut: Pertama Mengenai Kinerja Kepala Desa Berembang tentang hak masyarakat,

belum terlaksana dengan baik, ini dilihat dari belum Profesionalnya Kepala Desa

yang dibantu aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan

publik, dan harus mementingkan kepentingan masyarakat dari pada urusan

pribadinnya. Kemudian dilihat dari responsivitas Kepala Desa yang dibantu aparat

desa terhadap pelayanan masyarakat Desa Berembang di ditanggapi, namun aspirasi

yang diajukan masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Berdasarkan alasan

tersebut disimpulkan bahwa Kepala Desa yang dibantu aparat Desa Berembang

memang belum profesional dan masih perlu untuk membenahi pelayanan kepada

masyarakat Kendala yang dihadapi kepala desa dan aparat Desa Berembang dalam

pelayanan adalah masih kurang teliti dan masih belum bijaknya kepala desa dan

aparatur desa tersebut dalam bekerja dan mengambil keputusan, dan juga

keterlambatan pembangunan sarana dan prasarana dalam memenuhi permintaan

masyarakat di Desa Berembang. namun dalam kendala tersebut, kepala desa dan

aparat desa Desa Berembang sudah melakukan Upaya dalam memperbaiki kendala-

kendala tersebut. seperti memperluas wawasan, maupun perbaikan pembangunan di

Desa Berembang oleh Kepala Desa beserta aparat desa, semua itu tidak lain

dilakukan demi tercapainya Kepala Desa beserta aparat desa yang profesional dalam

menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Desa

Berembang yang sesuai aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Kata Kunci: Analisis Kinerja Kepala Desa

Page 8: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT,

yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi. Skripsi ini penulis beri judul “Analisis

Kinerja Kepala Desa Berembang Kecamatan Sekernan ditinjau dari Pasal 26

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”.

Penulis sepenuhnya menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan dan di dalamnya masih banyak kelemahan dan kekurangan, namun

penulis telah berupaya semaksimalmungkin untuk memberikan yang terbaik.dalam

penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk

dari berbagai pihak. Atas bantuan serta bimbingan tersebut penulis menyampaikan

terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin jambi.

3. Bapak Dr. H. Hermanto Harun, Lc., M.HI, Wakil Dekan I Ibu Dr. Rahmi

Hidayati, S, Ag., M. HI, Wakil Dekan II, danDr. Yuliatin, S. Ag., M.HI, Wakil

Page 9: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin

jambi.

4. Ibu Mustiah, S.Ag. M.HI, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.

Page 10: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................ i

Lembar Pernyataan......................................................................................... ii

Persetujuan Pembimbing ................................................................................ iii

Pengesahan ..................................................................................................... iv

Motto .............................................................................................................. v

Persembahan .................................................................................................. vi

Abstrak ........................................................................................................... vii

Kata Pengantar ............................................................................................... viii

Daftar Isi......................................................................................................... xi

Dartar Singkatan............................................................................................. xiv

Daftar Tabel ................................................................................................... xv

Daftar Gambar ................................................................................................ xvi

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................ 7

C. Batasan Penelitian ........................................................................ 7

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian................................................. 7

1. Tujuan Penelitian ................................................................... 7

2. Kegunaan Penelitian............................................................... 8

E. Kerangka teori .............................................................................. 8

F. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 18

BAB II METODE PENELITIAN ................................................................. 23

Page 11: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

A. Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................... 23

B. Pendekatan Penelitian .................................................................. 23

C. Jenis dan Sumber Data ................................................................. 24

D. Metode pengumpulan Data .......................................................... 25

E. Teknik Analisis Data .................................................................... 27

F. Sistematika Penulisan .................................................................. 29

G. Jadwal Penelitian .......................................................................... 31

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................ 32

A. Sejarah Desa Berembang ............................................................ 32

B. VISI dan MISI ........................................................................... 33

C. Letak Geografis .......................................................................... 35

D. Demografi ................................................................................... 38

E. Keadaan Sosial dan Ekonomi ..................................................... 42

F. Struktur Desa Berembang ........................................................... 49

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ............................... 50

A. Kinerja Kepala Desa Berembang dalam menjalankan

pelayana masyarakat Desa Berembang ..................................... 50

B. Kendala dan upaya kepala desa berembang dalam Kinerja

terhadap pelayanan masyarakat Desa Berembang ..................... 57

BAB VPENUTUP ......................................................................................... 61

A. Kesimpulan .................................................................................. 61

B. Saran-saran ................................................................................... 62

C. Kata Penutup ................................................................................ 63

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

Curiculum Vite

Page 12: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

DAFTAR SINGKATAN

KIP : Kartu Indonesia Pintar

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

D1 : Diploma 1

D2 : Diploma 2

D3 : Diploma 3

Ha : Hektar

KK : Kepala Keluarga

KM : Kilometer

LK : Laki-Laki

LAD : Lembaga Adat Desa

M : Meter

MTQ : Musabaqoh Tilawatil Qur‟an

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini

PPL : Perempuan Peduli Lingkungan

PHBI : Peringatan Hari Besar Islam

PR : Perempuan

PNS : Pegawai Negri Sipil

PEMILU : Pemilihan Umum

BUMDes : Badan Usaha Milik Desa

RT : Rukun Tetangga

SD : Sekolah Dasar

Page 13: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SWT : Subhanahu Wata`alah

SDM : Sumber Daya Manusia

S1 : Strata 1

S2 : Strata 2

TPU : Tempat Pemakaman Umum

TKD : Tanah Kekayaan Desa

Page 14: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

DAFTAR TABEL

Tabel 01 Jadwal Penelitian............................................................................. 31

Tabel 02 orbitas/ jarak antar ibu kota ............................................................. 36

Tabel 03 prasarana umum yang ada ............................................................... 37

Tabel 04 aset kekayaan desa .......................................................................... 38

Tabel 05 jumlah penduduk desa berembang .................................................. 39

Tabel 06Jumlah dan laju penduduk desa berembang tahun 2016 .................. 39

Tabel 07 jumlah kepadatan penduduk desa berembang tahun 2016 .............. 41

Tabel 08 struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

pada setiap RT yang ada di desa berembang tahun 2016............... 42

Tabel 09 jumlah penduduk berdasarkan pendidikan desa berembang

tahun 2016 ...................................................................................................... 44

Tabel 10 tabel mata pencarian penduduk desa berembang tahun 2016 ......... 48

Page 15: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Daftar Gambar

Gambar 01 Struktur Organisasi Desa Berembang ......................................... 49

Page 16: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2

dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.1

Pemerintah desa tersebut dijalankan oleh aparat desa yang didalamnya terdiri

dari kepala desa dan dibantu oleh perangkatnya dalam menjalankan pemerintah desa

seperti yang di katakana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 2 yang

mengatakan:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2.

1

Page 17: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya

agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya

kemakmuran masyarakat Desa;

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

Page 18: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan,tunjangan, dan penerimaan

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi,

dan nepotisme;

g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan

di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Page 19: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”2

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa aparat desa tersebut

dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

disebutkan bahwa “penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas

profesionalitas”3. Diharapkan dengan penyelenggaraan pemerintah desa secara

profesionalitas tersebut dapat memenuhi hak masyarakat, seperti dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat desa berhak.

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi

kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan

desa, plaksanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;4

2 Pasal 26

3 Pasal 24 butir f

4 Pasal 68

Page 20: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Tantangan tersebut merupakan suatu hal yang beralasan, mengingat secara

empirik masyarakat mengingatkan peranan aparatur pemerintahan dapat menjalankan

tugas-tugas pelayanan secara optimal. Tumpuan dari harapan-harapan itu sendiri kini

lebih tertuju pada institusi pemerintahan daerah agar dapat mewujutkan

kepemerintahan yang baik (good governance).

Kepemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi suatu kenyataan

dan sukses apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi

dengan mengedepankan terpenuhinya akuntabilitas dan responsibilitas publik, yakni

dengan menekankan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber

keuangan pemerintah (negara) dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Akuntabilitas dan respontabilitas publik pada hakikatnya merupakan standar

profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan

pelayanan dengan daya tanggap yang tinggi sesuai aspirasi masyarakat secara

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya.5

Persoalan profesionalisme pada dasarnya menjadi persoalan di Indonesia

seperti masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.

Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai

pihak yang melayani bukan yang dilayani. Banyaknya pengaduan dan keluhan

dari masyarakat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara seperti

5http//profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-kasus-responsifitas-dan-inovasi-di-

kecamatan, akses 19 desember 2016.

Page 21: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit,

lambat, tidak adil dalam memberikan pelayanan, kurang informatif, kurang

akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana

pelayanan, tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih

banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi

penyimpangan dan KKN.6

Dari landasan diatas tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang

profesionalitas kepala desa yang dilakukan di Desa Berembang. karena berdasarkan

wawancara sementara penulis dengan salah satu masyarakat Desa Berembang ada

indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepala desa yang kurang baik,

disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kesan tersebut terkemukakan, mulai

dari keluhan masyarakat terhadap pelayanan, maupun hasil dari permintaan

masyarakat dalam pelayanan yang mereka ajukan, tidak sesuai dengan hasil yang

diberikan.7

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik ingin melakukan penelitian

mengenai kepala desa, dengan judul penelitian:

“Analisis Kinerja Kepala Desa Berembang Kecamatan Sekernan ditinjau

dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

6 Margono, dkk, <<e journal administrative reporm,>> http://ISSN 2338-7673/ar. mian. fisip-

unmul. ac. id, akses 3 februari 2014. 7 Wawancara Dengan Bapak Suherman S.Pdi Ketua Organisasi Karang Taruna Rt 09 Desa

Berembang. Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, 25 April 2016

Page 22: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tuliskan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja kepala Desa Berembang dalam menjalankan pelayana

masyarakat desa Berembang.?

2. Apa Kendala kepala Desa Berembang dalam Kinerja terhadap pelayanan

masyarakat Desa Berembang.?

3. Apa upaya kepala Desa Berembang dalam Kinerja terhadap pelayanan

masyarakat Desa Berembang.?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dan memperoleh hasil yang lebih mendalam

peneliti memberikan batasan-batasan. Adapun fokus penelitian ini adalah

sebatasmana Kinerja kepala desa terhadap hak masyarakat seperti, Meminta dan

mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan desa, plaksanaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan Memperoleh

pelayanan yang sama dan adil, di Desa Berembang tahun 2018.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Ingin mengetahui Kinerja kepala Desa Berembang dalam menjalankan

pelayana masyarakat di desa Berembang.

Page 23: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

b. Ingin mengetahui Kendala kepala Desa Berembang dalam Kinerja terhadap

pelayanan masyarakat Desa Berembang.

c. Ingin mengetahui upaya kepala Desa Berembang dalam Kinerja terhadap

pelayanan masyarakat Desa Berembang.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada

kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara profesional. Hasil

penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintahan desa untuk berperan aktif dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya di desa. Dengan adanya penelitihan ini

diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi

pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama

di masa yang akan datang. Untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh

gelar sarjana strata satu (S1) pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah IAIN STS

Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Profesionalisme.

Profesionalisme terbagi beberapa bagian adalah:

a. Seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam bekerja

b. Seseorang yang dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang

menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki sikap yang

positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.

c. Mempunyai ciri:

Page 24: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

1) Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus.

2) Memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang berwenang.

3) Mendapat pengakuan masyarakat atau negara.

4) Berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus serta tuntutan

dari jenis jabatannya.

5) Menurut pendidikan yang terprogram secara relevan, sehingga terselenggara

secara efektif dan efisien dan tolak ukur yang berstandar.

6) Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatannya dan perannya serta

bermotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

7) Memiliki kode etik yang harus dipenuhi.

8) Mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi serta selalu

meningkatkan diri serta karyawannya.8

2. Pelayanan pemerintahan

Dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang

diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Ketika masyarakat menghendaki pembuatan kartu tanda penduduk, izin mengemudi,

izin mendirikan bangunan, dan lain-lain dikerjakan dalam waktu yang singkat, sedang

biaya relatif murah serta mutu yang baik. Jadi, bila yang mereka terima adalah

pembuatannya dikerjakan berlarut-larut, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan

8 Sedarmayanti, Good Governance ( Kepemimpinan Yang Baik ), ( Bandung: Mandar Maju,

2004). Hlm. 77.

Page 25: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

tidak transparan, serta mutu surat izin tersebut buruk, tidak bisa dibaca, salah tanggal

dan nama, atau keliru lokasi maka masyarakat tidak puas.

Jadi, yang namanya pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai

berikutt:

a. Biayanya relatif harus lebih rendah,

b. Waktu untuk mengerjakan relatif cepat, dan

c. Mutu yang diberikan relatif lebih bagus9

2. Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat

digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misalnya.?

Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna

untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi

harapan dan memuaskan penggunakan jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap

kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah

dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan

bagi para pejabat penyelenggaraan pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan

dalam organisasi dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka benchmarking

dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa

diciptakan.10

9 Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2014), hlm.115. 10

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada

Universi ty Press, 2006), hal. 47.

Page 26: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Namun, sayangnya penilaian kinerja birokrasi publik masih amat jarang

dilakukan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang kinerjanya dengan mudah bisa

dilihat dari profitabilitas, yang di antaranya tercermin dari indeks harga saham di

bursa, birokrasi publik tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan tidak mudah

diperoleh informasinya oleh publik. Memang beberapa informasi seperti

ketidakpuasan masyarakat mengenai pelayanan birokrasi seperti yang dimuat di

berbagai media massa bisa menjadi indikator dari rendahnya kinerja birokrasi publik.

Namun, sejauh ini informasi yang akurat dan bisa dengan mudah diperoleh oleh

publik mengenai kinerja birokrasi publik belum tersedia di dalam masyarakat.11

Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karena tujuan

dan misi birokrasi publik sering kali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat

multidimensional. Kenyataan bahwa birokrasi publik memiliki stakeholders yang

banyak dan memiliki kepentingan yang sering berbenturan satu dengan lainnya

membuat birokrasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas.

Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata para stakeholders juga berbeda-

beda. Namun, ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur

kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 1995), yaitu sebagai berikut.12

a. Produktivitas.

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sabagai rasio

11

Ibid., hlm. 48. 12

Ibid., hlm. 50.

Page 27: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan

kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu

ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar

pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu

indikator kinerja yang penting.13

b. Kualitas layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif

yang berbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

Dengan demikian, kepuasan masyarakat terdapat layanan dapat dijadikan

indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan

masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan

terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau

diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran

kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan

masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.14

c. Responsivitas

13

Ibid., 14

Ibid., hlm. 50.

Page 28: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan

antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja

karena resposivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi

publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan kegagalan

organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi

yang memiliki responsivitas dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek

pula.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai

dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine,

1990). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan

dengan responsivitas.15

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

15

Ibid., hlm. 51.

Page 29: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh

rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

Dalam kontek ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat

seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan

kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat

dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah,

seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal,

seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan

organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap

benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.16

Salim & Woodward (1992) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitass, dan persamaan pelayanan. Aspek

ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya

yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik.

Efisiensi kenerja pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi

tercapainya perbandingan terbaik/ proporsional antara input pelayanan dengan output

pelayanan. Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat

tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. Prinsip

keadilan dalam pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk

menilai seberapa jauh suatu bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek

16

Ibid., hlm 51.

Page 30: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terdapat sistem pelayanan

yang ditawarkan.17

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) mengemukakan bahwa kinerja

pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya

fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik

pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang repsentatif,

fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung

yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang

menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas

kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.18

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran

yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan

dengan ukuran nilai-nilai atau norma ekternal yang ada di masyarakat atau yang

dimiliki oleh para stakeholders. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam

masyarakat tersebut, di antaranya, meliputi trasparansi pelayanan, prinsip keadilan,

jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang

dikembalikan terhadap masyarakat pengguna jasa.19

Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian ini dilihat

melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi: (1) acuan penyelenggaraan

17

Ibid., hlm. 53. 18

Ibid.,hlm. 53 19

Ibid., hlm. 57.

Page 31: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

pelayanan publik. Indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang

dikembalikan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa; (2) tindakan yang

dilakukan oleh aparatur birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jassa yang

tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; dan (3) dalam menjalankan tugas

pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat

birokrasi.20

4. Etika Pelayanan

Dalam konteks birokrasi, etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan

norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi,

kelompok, dan organisasinya. Etika birokrasi harus diarahkan pada pilihan-pilihan

kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas21

Etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari sudut apakah

seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa

mempunyai komitmen untuk menghargai hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan

pelayanan secara transparan, efisien, dan adanya jaminan kepastian pelayanan.

Perilaku aparat birokrasi yang memiliki etika dapat tercermin pada sikap sopan dan

keramahan dalam menghadapi masyarakat pengguna jasa. Etika juga mengandung

unsure moral, sedangkan moral tersebut memiliki ciri rasional, objektif, tanpa pamrih,

dan netral. Aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada public sudah

20

Ibid., 21

Ibid., hlm. 192.

Page 32: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

sepantasnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk tindakan diskriminatif yang

merugikan pengguna jasa yang lain.22

Di dalam penyelenggarakan pelayanan publik, terhadap dua pihak yang

berhadapan dan saling berbeda kepentingan. Pihak aparat birokrasi sebagai

pemberian layanan yang berhadapan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa

layanan, antara keduanya, sering kali terdapat perbedaan kepentingan yang mencolok.

Aparat birokrasi pada dasarnya adalah seorang abdi, bukannya seorang tuan. Persepsi

tersebut selama ini tidak pernah ditanamkan secara sistematis kepada aparat birokrasi.

Hal tersebut membawa konsekuensi pada masih munculnya sikap arogansi birokrasi,

seperti merasa sebagai pihak yang paling dibutuhkan oleh orang banyak, atau

bersikap seenaknya kepada masyarakat. Sikap yang di tunjukan oleh sebagian besar

aparat birokrasi tersebut membuat masyarakat merasa tidak memperoleh pelayanan

seperti yang diharapkan, bahkan masyarakat sering kali merasa disepelehkan dan

tidak diorangkan oleh birokrasi. Kecendrungan yang justru terjadi adalah abdi

masyarakat dibalikkan artinya menjadi masyarakat sebagai abdi birokrat.23

Adanya perbedaan sikap pelayanan secara normatif dengan sikap pelayanan

secara faktual yang dilakukan oleh aparat birokrasi terungkap dari banyaknya keluhan

yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa pada saat menerima pelayanan.

Pengamatan yang dilakukan di lapangan menunjukan adanya kecendrungan

diskriminasi yang sangat mencolok dalam memberikan pelayanan. Realitas pelayanan

22

Ibid., 23

Ibid., hlm. 193.

Page 33: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

menunjukan bahwa aparat birokrasi dalam kenyataan melakukan pembedaan

pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa. Pembedaan pelayanan tersebut

didasarkan atas beberapa hal, antara lain, karena faktor tinggi rendahnya status sosial

ekonomi, kedekatan hubungan sosial dengan aparat, penampilan fisik pengguna jasa,

etnik, afiliasi politik, afiliasi sosial kemasyarakatan, dan tingkat intelektualitas

masyarakat.24

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelusuran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diteliti. Merupakan suatu hal yang terpenting dalam sebuah

penelitian.25

Tujuannya adalah untuk menambah wawasan peneliti sebelum

melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang telah ditemukan. Ada beberapa

penelitian yang ditinjau dalam penelitian ini di antaranya Khoerul Lukman (2014)

dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan

Desa Mandiri di Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari,

Kendala Dan Upaya apa saja yang dijumpai dalam mewujudkan Desa Mandiri di

Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Peranan

Pemerintah Desa dalam terwujudkan partisipasi masyarakat telah dilakukan dengan

baik, sebagai pemegang utama dalam mewujudkan Desa Mandiri, hal ini dibuktikan

dengan beberapa hasil program Desa Mandiri.

24

Ibid., 25

Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press, 2014),

hlm. 26.

Page 34: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Kendala dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bulian Baru meliputi,

pertama kurangnya partisipasi masyarakat, kedua sarana dan prasarana yang kurang

memadai yang mengakibatkan terhambatnya Desa Mandiri. Kemudian upaya

Pemerintah Desa Bulian Baru dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan

meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan kesadaran partisipasi

masyarakat, meningkatkan kerja sama dan gotong royong26

Studi lainnya dilakukan oleh Asri (2014) dengan judul Upaya Pemerintahan

Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam

Mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui Sektor Ekonomi. Penelitian tersebut

membahas tentang upaya dan kendala dalam pelaksanaan tersebut, dan bagaimana

Pemerintah Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

menghadapi kendala dalam pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) melalui

Sektor Ekonomi. Dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui sektor

ekonomi dengan melakukan pemetaan kondisi riil masyarakat, mencari investor,

mengadakan kerjasama dengan Dapnaker dan Depsos untuk memberikan pendidikan

dan pelatihan tenaga kerja bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

dan membentuk Badan Koperasi.

Kendala yang dihadapi sulitnya investor dan iklim yang tidak menentu untuk

mengembangkan sektor pertanian, yang merupakan Ladang Praktek Pertanian

Masyarakat Desa, dan upaya yang dilakukan melakukan sektor ekonomi dengan

26

Khoirul Umamah “Peranan Aparatur Desa Untuk Terwujudnya Desa Mandiri ( Study Di

Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari)”

Page 35: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

memperluas kegiatan pendidikan dan penelitian dibidang perbengkelan dan jahit

menjahit dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menanamkan investasi.27

Di studi lainnya dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa yang

dilakukan oleh Sultan Tahrudin (2014) menunjukkan bahwa perda nomor 19 tahun

2016 terdapat ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa. Adapun yang akan dijawab dalam penelitian ini

adalah bagai mana implementasi peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

tentang perangkat desa di desa Simbur Naik dan upaya serta kendala dalam

penerapan peraturan daerah tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

penerapan atau implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Timur Nomor 19

Tahun 2006 Tentang Perangkat Desa khususnya di desa Simbur Naik secara teknis

belum sepenuhya berjalan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sehingga

pelaksanaan pemilihan perangkat desa di desa Simbur Naik sering mengalami

perselisihan yang tidak dapat dipandang sebelah mata hal ini dikarenakan pemilihan

perangkat desa di setiap dusun itu berbeda-beda hal ini disebabkan karna adanya

perbedaan pendapat antara masyarakat desa dengan pemilihan perangkat desa. 28

Studi lainnya dilakukan oleh Ishaq pada tahun (2009-2013) dengan judul

Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Masyarakat Madani ( Studi Kasus Desa

27

ASRI“ Upaya Pemerintah Desa Sengai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro

Jambi Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Sektor Ekonomi” 28

Sultan Tahrudin “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 19 Tahun 2006 Tentan Perangkat Desa ( Studi Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak

Timur Kabupaten Tanjung Timur )”

Page 36: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Pasar Kambang Kecamatan Keritang Provinsi Riau), skripsi ini bertujuan untuk

mengetahui peran pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat madani di Desa

Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau

sebagai tujuan untuk mengetahui strategi peran pemerintah desa dalam mewujudkan

masyarakat madani dan faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam

mewujudkan masyarakat madani. Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif

kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama strategi peran

pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat madani, starateginya adalah

memperbaiki sektor perekonomian, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM)

dibidang pendidikan, menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya dan

meningkatkan pemahaman tentang politik dikalangan masyarakat. Kedua adapun

yang menjadi faktor penghambat peran pemerintahan desa dalam mewujudkan

masyarakat madani dari segi perekonomian, sumber daya masyarakat, roda

pemerintahannya dan minimalnya pemahaman politik dikalangan masyarakat. Untuk

mewujudkan masyarakat madani perlu adanya kerja keras sama antara pemerintah

desa dengan masyarakat serta didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Semua umat manusia sangat mendambakan kehidupan yang demokrasi, adil, makmur

dan sejahtera, untuk mewujudkan keinginan ini perlu adanya penerapan prinsip

masyarakat madani khusunya di desa Pasar Kembang Kecamatan Kerintang

Kebupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau.29

29

ISHAQ “Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani (Studi Kasus

Page 37: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Dari beberapa penelitian dengan tema kinerja kepala desa, penulis

mengangkat tema dengan judul analisis Kinerja Kepala desa berembang kecamatan

sekernan ditinjau dari pasal 26 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada

tahun (2018), di suatu sisi penelitian-penelitian terdahulu, terutama dari tema yang

sama, yaitu menyoroti kinerja aparat desa namun disisi lain, dari sisi fokus dan

pendekatan yang dilakukan, cukup berbeda. Bila fokus penelitian yang pertama lebih

pada Peranan aparat desa untuk terwujudnya Desa Mandiri, penelitian pertama ini

membahas bagaimana peran aparat desanya dalam menjadikan desanya sebagai desa

yang mandiri, kemudian penelitian kedua Upaya Pemerintahan Desa Sengai Terap

Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dalam Mengembangkan Sumber

Daya Manusia melalui sektor ekonomi, penelitian yang ketiga Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang

Perangkat Desa dan yang ke empat peran pemerintah desa dalam mewujudkan

masyarakat madani, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja kepala desa

Berembang dalam menjalankan pelayana masyarakat desa Berembang, dan Apa

Sajakah Kendala dan upaya kepala desa berembang dalam Kinerja terhadap

pelayanan masyarakat Desa Berembang.

Desa Pasar Kembang Kecamatan Kerintang Provinsi Riau)

Page 38: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Berembang Kecamatan Sekernan

Kabupaten Muaro Jambi, karena sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam

latar belakang masalah dengan keadaan di lapangan. Alasannya karena di Desa

Berembang ini menjadi tempat timbulnya permasalahan tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang analisis Kinerja Kepala Desa Berembang Kecamatan

Sekernan ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

yang dimulai dari 10 September s/d 10 Desember 2019.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik analisis

deskriptif. analisis deskriptif. Penelitian deskriftip merupakan metode penelitian yang

berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.30

Dalam hal ini peneliti bermaksud memahami situasi sosial masyarakat Desa

Berembang secara mendalam, guna mendapatkan data yang sesuai yang diharapkan

dalam penelitian ini.

30

Sukardi, metodologi penelitian pendidikan, (Yogyakarta : bumi aksara, 2003), hal.163.

23

Page 39: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Sumber untuk memperoleh data melalui observasi wawancara dan

dokumentasi, penelitian berpusat pada Kinerja kepala Desa Berembang terhadap

pelayanan kepada masyarakat desa berembang, dengan tujuan untuk mengetahui

Analisis Kinerja Kepala Desa Berembang Kecamatan Sekernan ditinjau dari Pasal 26

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat

kualitatif, ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau

keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui sumber perantara atau pihak

kedua dan seterusnya.31

Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data

yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan dan melalui hasil

wawancara terhadap Kepala Desa, Aparat Desa, dan Masyarakat Desa Berembang

yang menjadi subyek penelitian, karena informan tersebut yang merasakan

bagaimana peristiwa pemerintahan yang terjadi di Desa Berembang.

31

Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 34

Page 40: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara

tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara

mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah diperoleh

dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.32

Data sekunder data yang dimaksud

adalah dokumen kantor desa, peraturan dan sebagainya serta buku, jurnal, ataupun

tulisan lain yang dikeluarkan oleh industri lain yang berhubungan dengan penelitian

ini.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Sumber

data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.33

Sesuai

dengan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

jawaban dari wawancara penulis dengan informan di lapangan, isi dari dokumen-

dokumen desa dan buku-buku yang menurut penulis berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara

kualitatif, dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini

menggunakan metode-metode sebagai berikut :

32

Ibid. 33

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

181.

Page 41: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara

langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan

dalam penelitian.34

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

observasi non partisipan, dimana penulis hanya sebagai pengamat dan selama proses

observasi akan dibuat Catatan-Catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data

kembali, dengan demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh penulis dari

responden maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Penulis menggunakan metode observasi untuk melihat secara langsung dan

mengungkap fakta mengenai Analisis Kinerja Kepala desa Berembang Kecamatan

Sekernan ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu.35

Penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur sebagai instrument

pelengkap observasi dalam mengumpulkan data mengenai Analisis Kinerja Kepala

desa Berembang Kecamatan Sekernan ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa.

34

Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-5, (Bandung:

Alfabeta, 2013), hlm. 105. 35

Dikutip oleh Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. ke-10, (Bandung: Alfabeta,

2014), hlm. 72

Page 42: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Setelah penulis mengadakan pengamatan, penulis mendatangi sumber

informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian serta mengajukan sejumlah

pertanyaan secara langsung sehingga apa yang belum terungkap atau belum lengkap

pada saat pengamatan dapat terungkap.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang.36

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi

bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi informasi diperoleh dari macam-macam

sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan

budaya, karya seni, karya pikir.37

Dokumentasi ini diperlukan untuk melengkapi data dari penggunaan metode

observasi dan wawancara. Dokumentasi penulis gunakan sebagai instrument untuk

memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan Desa Berembang Kecamatan

Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan kenyataan tersebut maka data-data yang diperoleh dalam

penelitian ini nantinya akan dianalisis melalui beberapa teknik analisis sebagai

berikut :

36

Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 148 37

Ibid.

Page 43: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempemudah penulis

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.38

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan

keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti

akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif

adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau penulis dalam melakukan penelitian

menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki

pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi

data.39

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data,

dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk

seperti table, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Adapun fungsi penyajian data

38

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 92. 39

Ibid.,hlm. 93.

Page 44: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.40

3. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan

verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak,

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatifmasih bersifat

semetara dan akan berkembang setelah penulis berada dilapangan.41

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai garis besar proposal skripsi ini dimaksudkan

untuk mempermudah memahami garis besar skripsi secara keseluruhan. Adapun

skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan, lembar

pernyataan,persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstrak,

kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, dan daftar table.

40

Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-5, (Bandung:

Alfabeta, 2013), hlm. 219. 41

Ibid.,hlm. 220.

Page 45: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

2. Bagian isi skripsi berisi :

BAB I : Bab ini mengurai mengenai pendahuluan yang mencakup latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

BAB II : Bab ini mengurai mengenai metode penelitian yang mencakup

tempat dan subyek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, unit

analisis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika

penulisan.

BAB III : Bab ini mengurai mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang

mencakup aspek historis dan geografis, demografi , struktur organisasi, visi dan misi

dan keadaan sarana dan prasarana.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai pembahasan dan hasil penelitian

mencakup Bagaimana Kinerja kepala desa Berembang dalam menjalankan pelayana

masyarakat desa Berembang, dan Apa Sajakah Kendala dan upaya kepala desa

berembang dalam profesionalisme terhadap pelayanan masyarakat Desa Berembang.

BAB V : Bab ini membahas mengenai bab penutup yang di dalamnya

mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan ucapan terima kasih kepada

pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bagian akhir skripsi berisi: daftar pustaka, dan lampiran. Pada bagian ini

menguraikan tentang daftar buku yang dibaca, dan hal yang perlu dilampirkan

dalam penulisan skripsi ini.

Page 46: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

G. Jadwal Penelitian sementara

Untuk mempermudah langkah-langkah dalam penelitian ini, maka penulis

menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 01

Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Tahun 2018 Tahun 2019

Agustus Septem

ber Oktober

Novemb

er januari februari april

Mei

1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan

judul

x

2 Pembuatan

proposal

x x

3

Perbaikan

proposal

dan seminar

4 Suratizinris

et

5 Pengumpula

n data

6

Pengolahan

dananalisis

data

7 Bimbingand

anPerbaikan

8 Agenda

danUjian

9 Perbaikanda

npenjilidan

Page 47: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Desa Berembang

Sebelum menjadi desa defenitif, Desa Berembang berdiri sebelum Indonesia

merdeka, ditunjukkan adanya piagam Desa Berembang dari Residen Jambi tanggal 14

Maret 1937, ditanda tangani oleh Sultan Parendangan, isi dari piagam Desa

Berembang dari Residen Jambi tanggal,14 Maret 1937, Sanat 1289 dan bertepatan

pada bulan jumadil Akhir, bahwa masa itulah pangeran Ratoe Marto Ningrat

diatasnya Sri Padoeka soeltan Ahmad Nasaroedin, mendapat surat beserta cap

menerangkan perbatasan tanah Berembang yang sebelah Hulu dengan tanah pengaren

Poerbo ditepi aek, lalu menuju buluran sakehan blut, lalu menuju muaro sakehan kli,

dari situ menuju batang tangris alamatnyo yang ado lagi ado tanah tumbuh berjejer

tigo, dari situ menujuh duren reban kambing menuju batang petai gandeng (Kembar)

dari situ menuju puting sunge manggis, dari situ menuju muaro kersikan lepas

kedaratnyo selsek selengkok sungai karsikan, lalu menuju batas tanah merlung,

demikan yang membetuli bagaimana aturan kata-kata piagam yang lamo itu didalam

tanah yang ditetapkan, itu tidak boleh orang lain mengambil barang sesuatunyo

melainkan dengan izin yang memegang piagam ini, jika ada yang mengambil seperti

tersebut niscaya dihukum secara adat istiadat.42

42

Dokumentasi Sejarah Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

32

Page 48: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Pada tahun 1289 tanggal 26 bulan Robiul awal malam kamis, jam 8 ketika

itulah Sri Padoeko Moelana Soeltan Kesoemodilogo, mengkaruniai surat piagam

hutan tanah orang Berembang, kepada Entjik Marto Ningrat serta dengan sisi

batasnya, adapun perbatasannya :

Dengan orang Sekernan, sebelah kehilir ditepi aek muaro Berembang

mendarat lalu menuju muaro samping, lalu menuju pecut lingkaran Nago. ini

alamatnya Aur (buluh) lalu menuju sunge seni,

Jikalau bersalahan tembak dengan pedoman aurcino, betul menuju ketimur

laut. lalu menuju kekepala matang tayas, lalu menuju pematang cempedak, lalu

menuju terusan panjang. jika bersalah tembak dengan pedoman dari cempedak lalu

menuju timur laut, lepas mendaratnyo adalah ada adatnyo jika perbuatan orang

sekernan sebidang umo (Sawah). 43

B. Visi dan Misi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodir aspirasi dari masyarakat

melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada

sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat

agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap

perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan

adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan

43

Dokumentasi Sejarah Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 49: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas

kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan

pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat,

siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan

operasional BPD, dan Intensif RT/RW dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip

keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Berembang

dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.44

1. Visi Desa

“Menuju Desa BerembangYang : Sejahtera, Amanah, Reformis, Mandiri, Intelek,

Demokratis dan Islami”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur

untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan

Pembangunan di Desa Berembangbaik secara individu maupun kelembagaan

sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Berembangmengalami suatu perubahan

yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi

ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

44

Dokumentasi Visi dan Misi Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 50: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

2. Misi

a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga

dapat melayani masyarakat secara optimal;

b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa

Berembangyang Sejahtera, Amanah, Reformis, Mandiri, Intelek,

Demokratis,dan Islami;

d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Letak Geografis

Secara geografis Desa Pematang Pulai teletak di bagian timur kabupatan

Muaro Jambi dengan luas wilayah + 325,7 ha dan berada pada posisi 1o

29‟17,3”

sampai dengan 10

31‟13,8” lintas selatan dan di antara 1030 29‟49‟,5 sampai dengan

1030

31‟06,2” bujur timur. dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Bukit Baling

- Sebelah Selatan dengan : Sungai Batang Hari

- Sebelah Timur dengan : Sekernan dan Tunas Baru

- Sebelah Barat dengan : Pematang pulai dan Kel Sengeti45

45

Dokumentasi Letak Geografis Desa Berembang, RPJMdes rancangan pembangunan

jangka menengah desa berembang 2016, 11 September 2019.

Page 51: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Luas Wilayah Desa Berembang sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :

1. Kebun Campuran : ± 57,10 Ha.

2. Kebun Karet : ± 30 Ha.

3. Kebun Kelapa Sawit : ± 508 Ha.

4. Pemukiman : ± 14,173 Ha.

5. R a w a : ± 102 Ha.

6. S a w a h : ± 180 Ha.

7. Tanah Gambut : + 64 Ha

8. Tempat Pelabuhan Pasir : ± 1 Ha.

Keadaan topografi Desa Berembang dilihat secara umum keadaan merupakan

daerah yang di aliri Sungai Batanghari. yang beriklim sebagaimana desa - desa lain di

kabupaten Muaro Jambi yaitu mempunyai iklim kemarau, panca robah dan

penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam

pertanian yang ada di desa berembang.

Tabel 02

Orbitase/Jarak Antar Ibu Kota46

Jarak( KM ) Desa

Berembang

Ibu Kota

Kec

Ibu Kota

Kab

Ibu Kota

Prov

Desa Berembang 0 3 6 30

Ibu Kota Kec. 3 0 2 33

Ibu Kota Kab. 5 2 0 35

Ibu Kota Prov. 30 33 35 0

46

Dokumentasi Orbitase/Jarak antar Ibukota, RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 52: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Tabel 03

Prasarana Umum Yang Ada47

Jenis Prasarana

Volume

Kondisi

Jalan Negara 2,35 Km Baik

Jalan Kabupaten 2,00 KM Baik

Jalan Desa 3,20 Km Baik

Jalan Lingkungan/Rabat Beton 5,56 Km Kurang Baik

Jalan Produksi/Tanah 2,70 Km Rusak

Jembatan Beton 3 Unit Baik

Gedung SD 1 Unit Baik

Gedung Madrasah Baru 1 Unit Baik

Tabel 04

Aset/Kekayaan Desa

Jenis Aset

Volume

Kondisi

Tanah TKD Karet 5,28 Hektar Tidak Produktif

Tanah Perkarangan Masjid RT.06 1000 Meter Dimamfaatkan

Tanah Lokasi Perkantoran Desa dan

BPD RT.04

2000 Meter Dimamfaatkan

Tanah Lokasi TPU RT.01, RT.04,

RT.05, RT.08 dan RT.09

2000 Meter Dimamfaatkan

Tanah Lapangan Bola Kaki - -

Tenda Pesta 2 Unit Dimamfaatkan

47

Dokumentasi Prasarana Umum Desa, RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 53: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Pintu Air 2 Unit Baik

Kendaraan Roda 2 2 Unit Dimamfaatkan

Gedung dan Tanah Madrasah Aliyah

Tsamaratul Iman Berembang RT.09

2 Gedung Dimanfaatkan

Gedung dan Tanah Madrasah Diniyah

Assasus Salam RT.08

2 Gedung Dimanfaatkan

Gedung dan Tanah Madrasah Diniyah

Sa‟adatusshibyan RT.09

2 Gedung Dimanfaatkan

Gedung dan Tanah TK Berembang

Jaya RT.01

1 Gedung Dimanfaatka

Gedung dan Tanah PAUD AUDI Bina

Bangsa RT.02

1 Gudung Dimanfaatkan

Tanah di RT.08 1,5 Tumbuk Belum dibangun

Tanah Dan Bangunan Karang Taruna 1 Gedung Dimanfaatkan

Tanah Ex. Masjid Lama RT.04 15 x 20 = 300 M

Tanah Ex. Masjid Lama RT.04 2 Tumbuk

D. Demografi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan

sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Desa Berembang mempunyai Jumlah

Penduduk sebesar 2652 Jiwa dan jumlah Kepala Keluarga 750 KK. Agar dapat

menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai

kualitas SDM yang tinggi. 48

48

Dokumentasi Demografi Desa Berembang , RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 54: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki

mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa

Berembang. berkaitan dengan kependudukan, maka aspek yang penting antara lain

yaitu pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

Tabel 05

Jumlah penuduk Desa Berembang.49

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah Total

1304 Jiwa

1348 Jiwa

2652

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Berembang cenderung meningkat karena tingkat

kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari

penduduk yang keluar

Tabel 06

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Berembang Tahun 2015 – 2016

No Rukun Tetangga Jumlah Penduduk (Jiwa)

Laki-laki Perempuan

1 RT 01 136 175

2 RT 02 63 65

3 RT 03 115 115

49

Dokumentasi Jumlah Penduduk Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 55: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

4 RT 04 86 95

5 RT 05 104 99

6 RT.06 131 126

7 RT.07 180 160

8 RT.08 148 132

9 RT.09 144 146

10 RT.10 197 235

Jumlah 1304 1348

3. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk di desa berembang relatif merata, secara absolut jumlah

penduduk pada tiap - tiap Rukun Tetangga ( RT ) terlihat relatif berimbang, namun

karena luas wilayah masing-masing RT berbeda, maka tingkat kepadatan

penduduknya terlihat beda seperti pada RT. 10 merupakan wilayah dengan tingkat

kepadatan penduduk yang tertinggi yaitu 432 Jiwa. Sementara itu RT 02 merupakan

tingkat kepadatan terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 128 Jiwa. Hal ini juga

dikarenakan RT. 02 berada di ditengah pemukiman masyarakat, sedangkan

penduduknya juga umumnya adalah asli penduduk desa berembang.50

50

Dokumentasi Kepadatan Penduduk Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 56: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Tabel 07

Jumlah Kepadatan dan Persebaran Penduduk Desa Berembang tahun 2016

NO

RT

Luas Jumlah

Penduduk

(Orang)

Kepadatan

(Orang/ Km2) Persebaran % (Km

2)

1 RT 01 1,420 311 219 11,72 %

2 RT 02 1,052 128 121 4,84 %

3 RT 03 1,155 230 199 8,67 %

4 RT 04 1,258 181 143 6,83 %

5 RT.05 1,2 203 169 7,65 %

6 RT.06 1,353 257 189 9,69 %

7 RT.07 1,430 340 237 12,82 %

8 RT.08 1,7 280 164 10,55

9 RT.09 1,805 290 160 10,93

10 RT.10 1,8 432 240 16,3

14,173 2652 1,841 100 %

d. Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, maka penduduk desa berembang tergolong

penduduk usia muda. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok

umur 0 – 15 tahun, 16 – 30 serta 31 – 45 tahun merupakan yang terbanyak

jumlahnya masing-masing 776 jiwa dan 683 jiwa serta 691 jiwa. Kemudian disusul

Page 57: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

kelompok umur 46 – 60 dan 61 – 70 dan 71 tahun ke atas yaitu masing-masing 377

jiwa dan 75 jiwa dan 50 jiwa.51

Rasio jenis kelamin penduduk Desa Berembang menunjukkan bahwa

penduduk laki - laki relatif lebih sedikit dibandingkan perempuan.

Tabel 08

Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur dan JenisKelamin pada setiap

RT di Desa Berembang tahun 2016

No Kelompok

Umur

Tahun 2017

LK PR Jumlah

1 0 – 15 Bulan 384 392 776

2 16 – 30 Tahun 336 347 683

3 31 –45 Tahun 342 349 691

4 46 – 60 Tahun 184 193 377

5 61 – 70 Tahun 35 40 75

6 71 – Keatas 23 27 50

Jumlah

1304

1348

2652

E. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia ( SDM ). SDM merupakan subyek dan sekaligus merupakan

obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak

51

Dokumentasi Struktur Penduduk Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 58: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus

menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di desa berembang cukup baik

dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. 52

2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan

pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khusunya. Dengan tingkat

pendidikan yang tinggi, maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat

kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Pada

gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan

membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna

mengatasi pengangguran.

Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistimatika pikir atau pola pikir

individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel

yang menunjukan tingkat rata - rata pendidikan warga desa berembang.

52

Dokumentasi Sumber Daya Manusia Desa Berembang, RPJMdes Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 59: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Tabel 9

Jumlah Penduduk Bedasarkan Tingkat Pendidikan Desa Berembang tahun

2016.53

No

Keterangan

JUMLAH TOTAL

LK PR

1 Tamat SD 290 284 574

2 Tamat SLTP 129 145 274

3 Tamat SLTA 177 185 362

4 Tamat Universitas/ PT

1. D1

2. D2

3. D3

4. S1

5. S2

4

9

4

39

3

5

7

-

34

1

9

16

4

73

4

5 Pelajar SD 167 170 337

6 Pelajar SLTP 80 86 166

7 Pelajar SLTA 89 95 184

8 Mahasiswa 50 46 96

9 Tidak Sekolah & Putus Sekolah 120 138 258

10 Belum sekolah 143 152 295

53

Dokumentasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Berembang,

RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 60: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Persentase dari Jumlah Penduduk :

Tamat SD : 21,63 %

Tamat SLTP : 10,30 %

Tamat SLTA : 13,65 %

Tamat Perguruan Tinggi : 4 %

Pelajar SD : 12,72 %

Pelajar SLTP : 6,27 %

Pelajar SLTA : 6,92 %

Mahasiswa : 3,63 %

Tidak sekolah & Putus sekolah : 9,74 %

Belum sekolah : 11,14 %

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa di Berembang kebanyakan

penduduk yang tidak sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 9,74 %, kemudian

yang memiliki bekal pendidikan dasar 21,07 % dan pelajar SD yaitu 12,72 %.

Sementara yang sedang berpendidikan di perguruan tinggi hanya 3,63 %. serta yang

selesai perguruan tinggi hanya 2,04 %. 54

3. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Berembang antara lain

dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat

antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya

54

Dokumentasi Presentasi Jumlah Penduduk Desa Berembang, RPJMdes Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 61: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, angka dan status anak gizi

buruk.

4. Kehidupan Beragama

Penduduk desa berembang 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan

beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat

berkembang dengan baik, dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti disamping

pelaksanaan sholat lima waktu di rumah – rumah maupun di masjid, yasinan bapak –

ibu, pengajian majelis ta‟lim, pengajian remaja masjid, pengajian anak – anak dari

rumah ke rumah, kegiatan Perayaan Hari Besar Islam (PHBI), MTQ tingkat dan

Festival Anak Shaleh Indonesia.55

5. Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Wanita dan anak merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan

pembangunan dan keberhasilan pembangunan Desa Berembang. wanita dan anak dari

komposisi penduduk desa berembang, pada tahun 2015 jumlah penduduk wanita

mencapai 1348 jiwa atau sekitar 53,6 % dari total penduduk berjumlah 2652 jiwa,

sedangkan jumlah penduduk laki–laki adalah 1304 jiwa yaitu mencapai 46,4 %.

Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak

di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi

kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi

pemuda dalam bidang seni budaya dan olah raga masih optimal.

55

Dokumentasi Kehidupan Beragama Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 62: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

6. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Berembang sangat menjaga dan

menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur. Hal ini

terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setiap prosesi

pernikahan, penganten, cukuran anak, khitanan, panen raya serta prosesi cuci

kampung jika salah seorang dari warga masyarakat melanggar ketentuan hukum adat.

Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat

dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa (LAD) Desa Berembang. Lembaga

ini masih tetap aktif, baik dalam Kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-

tugasnya.56

7. Keadaan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Berembang secara umum juga

mengalami peningkatan. Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang

memiliki usaha atau pekerjaan, walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya

belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh

dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Adapun menarik perhatian penduduk desa berembang masih banyak yang

tidak memiliki usaha atau mata pencaharian tetap, hal ini dapat diindikasikan bahwa

masyarakat berembang belum terbebas dari kemiskinan.

56

Dokumentasi Budaya Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 63: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Tabel 10

Berikut ini tabel Mata Pencarian Penduduk Desa Berembang tahun 2016. 57

No Mata Pencaharian Jumlah

(Orang)

Persentase dari Jumlah

Penduduk

1 Petani 731 26,65

2 Pedagang 243 12,69

3 Peternak -- 0

4 Perabot 3 0,13

5 P N S 69 2,48

6 Pegawai Swasta 203 7,54

6 Ibu Rumah Tangga 475 16,69

7 S o p i r 53 1,87

8 Buruh Bangunan 157 5,70

9 Bengkel 12 0,44

10 Belum Bekerja 217 8,10

11 Tidak Bekerja 489 17,71

J u m l a h 2652 100 %

8. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Berembang terdiri dari 3 ( tiga ) Dusun dengan Perincian sebagai berikut :

1) Dusun I yang disebut Kembang Tanjung terdiri dari 3 RT yaitu RT 01, 02 dan RT

03.

57

Dokumentasi Mata Pencarian Penduduk Desa Berembang, RPJMdes rancangan

pembangunan jangka menengah desa berembang 2016, 11 September 2019.

Page 64: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

2) Dusun II yang disebut Aur Gading , terdiri dari 4 RT yaitu RT 04, 05, 06, dan

RT 07.

3) Dusun II yang disebut Lubuk Panjang , terdiri dari 3 RT yaitu RT 08, 09 dan

RT 10.

F. Struktur Desa Berembang

Gambar. 01

Struktur pemerintah Desa Berebang. 58

58

Dokumentasi Struktur Pemerintah Desa Berembang, RPJMdes Rancangan Pembangunan

Jangka Menengah Desa Berembang 2016, 11 September 2019.

Page 65: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Kepala Desa Berembang dalam menjalankan pelayana masyarakat

Desa Berembang.

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor

6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa dalam

menyelenggara pemerintahan desa.59

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang

sudah dilaksanakan di Desa Berembang, sebagaimana yang dikatakan oleh

Damanhuri “Desa Berembang memang sudah menerapkan Undang-Undang tersebut

ini dilihat dari adanya pemerintahan Desa Berembang, namun memang dalam

menjalankan pemeritahan tersebut belum profesional.”60

Sama juga dengan Suherman

yang mengatakan, “ini sudah dilaksanakan jika dilihat dari adanya Kepala Desa, Kaur

Pembangunan, Pemerintahan, Umum, Bendahara, Kepala Dusun Kembang Tanjung,

Aur Gading, Lubuk Panjang, inikan termasuk dalam penyelenggaraan desa seperti

yang disebutkan dalam undang undang tersebut.”61

Hal ini juga dijelaskan oleh

Mislan ”setiap peraturan itu ditetapkan maka sejak saat itu peraturan tersebut harus

59

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23. 60

Wawancara dengan Drs Damanhuri H.S masyarakat Desa Berembang , 12 September

2019. 61

Wawancara dengan Suherman S. Pd masyarakat Desa Berembang , 12 September 2019.

50

Page 66: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

dilaksanakan, termasuk juga di desa berembang, tentang profesional atau tidaknya

kalau menurut saya belum profesional.”62

Dari pernyataan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa, Desa

Berembang sudah menerapkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, namun dalam

pelaksanaan pemerintahan desa, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 “Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa, dibantu oleh perangkat desanya dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa.”63

Kemudian “penyelenggaraan

pemerintah desa berdasarkan profesionalitas.”64

Berdasarkan pasal tersebut Kepala

desa dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap

masyarakat di Desa Berembang dengan profesionalitas. Selanjutnya peneliti ingin

mengetahui bagaimana profesionalitas Kepala desa yang di bantu aparat desa dalam

melaksanakan pelayanan publik di Desa Berembang. ada beberapa faktor

profesionalisme sebagaimana berikut ini.

a. Seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam bekerja

b. Seseorang yang dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya

yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki

sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu

karyanya.

62 Wawancara dengan Drs Mislan masyarakat Desa Berembang, 12 September 2019.

63 Pasal 26

64 Pasal 24 butir F.

Page 67: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

c. Mempunyai ciri:

1) Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus.

2) Memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang

berwenang.

3) Mendapat pengakuan masyarakat atau negara.

4) Berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus serta

tuntutan dari jenis jabatannya.

5) Menurut pendidikan yang terprogram secara relevan, sehingga

terselenggara secara efektif dan efisien dan tolak ukur yang berstandar.

6) Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatannya dan perannya

serta bermotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

7) Memiliki kode etik yang harus dipenuhi.

8) Mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi serta selalu

meningkatkan diri serta karyawannya.65

Pernyataan di atas tentunya menjadi landasan bahwa profesionalisme tersebut

membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia adalah

“Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku

65

Sedarmayanti, Good Governance ( Kepemimpinan Yang Baik ), ( Bandung: Mandar Maju,

2004). Hlm. 77.

Page 68: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi

kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.”66

Apabila seorang kepala desa beserta aparat desa mempunyai Sumber daya

manusia yang kemampuan baik dan mempunyai keterampilan seperti yang disebutkan

di atas barula bisa mencapai profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Rasyid fungsi pemerintahan ada empat yaitu, “pelayanan (public

service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering) dan pengaturan

(regulation ).”67

Namun dalam pembahasan kali ini yang ditekankan adalah dibidang

pelayanan. Pelayanan dalam pemerintahan adalah sama apa yang diinginkan oleh

rakyat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah.”68

Barulah masyarakat merasakan

pelayanan yang baik dan didukung dengan sikap dan perlakuan baik yang

ditunjukkan Kepala Desa di bantu aparat desa dalam melaksanakan pelayanan

tersebut, Berlandaskan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pelayanan yang terjadi

di Desa Berembang dengan mewawancarai masyarakat Desa Berembang. Menurut

bapak Amran.

saat membuat surat membutuhkan waktu yang lama, dan ada saja salahnya,

terkadang salah nama, alamat, tanggal lahir, format, inikan menyulitkan saya

apalagi surat yang saya buat untuk memenuhi syarat untuk kepentingan di

bank.69

66

Malayu S.P. Hsibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,( Jakarta: Bumi Aksara, 2000 ),

hlm. 244. 67

Muhadam labolo, memahami ilmu pemerintahan, suatu kajian, teori, konsep, dan

pengembangannya, (Jakarta: rajawali pers 2011), hlm. 32. 68

Inu Kencana Syafeiie, Etika Pemerintahan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 167. 69

Wawancara dengan bapak Amran masyarakat Desa Berembang , 12 September 2019.

Page 69: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Tidak jauh dengan pandangan di atas Saipul mengatakan “saat saya membuat

surat keterangan miskin untuk syarat beasiswa anak saya waktunya lama, dengan

alasan urusan pribadinya, inikan menyulitkan saya dan anak saya.”70

Dari pernyataan

masyarakat tersebut sejauh ini dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pemerintahan

Desa Berembang dibidang pelayanan kepada masyarakat memang belum profesional,

karena berdasarkan etika pelayanan, “etika birokrasi harus menempatkan kepentingan

publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya.”71

Kemudian masih dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang hak masyarakat disebutkan “Meminta dan

mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan desa, plaksanaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;”72

hal tersebut belum

terlaksana dengan baik di Desa Berembang seperti pernyataan bapak Susanto.

Kurangnya informasi dan juga sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa

di bantu aparat desa kepada masyarakat, ini merugikan masyarakat seperti

adanya program sertifikat tanah gratis yang diturunkan oleh pemerintah

daerah untuk masyarakat, tetapi karena tidak dapat informasi dan tidak

disosialisasikan oleh pemerintah desa program ini tidak diketahui oleh

masyarakat, sehingga program yang seharusnya membantu masyarakat, tidak

terlaksanakan dengan baik.73

70

Wawancara dengan bapak Saipul masyarakat Desa Berembang , 13 September 2019. 71

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia, ( Yogyakarta: Gajah Mada

University Press, 2006, ) hal. 192. 72

pasal 68 ayat 1 poin a. 73

Wawancara dengan bapak Susanto, masyarakat desa berembang, 13 September 2019.

Page 70: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Selanjutnya pelayanan terhadap masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 terhadap hak masyarakat disebutkan “Memperoleh pelayanan yang sama

dan adil74

namun dalam faktanya di Desa Berembang seperti yang dikatakan oleh

bapak Baihaki mengatakan,

Kepala Desa Besertsa Aparat desa itu dalam melaksanakan tugasnya, lebih

mementingkan siapa yang dekat sama dia, seperti keluarga, sahabat, orang-

orang dekat dengan dia. Walaupun yang lain lebih memerlukan hal tersebut,

dan juga dalam informasi, yang mendapat informasi itu duluan hanya mereka

yang dekat dengan aparatur desa75

Selanjutnya pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan Kepala Desa

beserta aparat desa dalam merespon aspirasi masyarakat, seperti dalam responsivitas

disebutkan “kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,

menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.”76

tetapi di Desa

Berembang menurut bapak Mulyadi.

Kepala desa beserta Aparatur Desa Berembang memang menanggapi

permintaan masyarakat tetapi dalam memprioritaskan yang benar-benar

dibutuhkan masyarakat, seperti program jembatan layang untuk akses ke

tempat pemakaman umum (TPU) yang di ajukan oleh masyarakat Rt 08 dan

Rt 10 sebenarnya yang membutuhkan jembatan ini secara mendesak Rt 08,

karena tidak ada jalan pintas kecuali menyemberangi sungai, sedangkan yang

dibangun duluan Rt 10, yang jelas masih punya jalan pintas untuk ke tempat

pemakaman umum (TPU) mereka, jelas tidak memprioritaskan yang mana

yang dahulu di dahulukan, ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.77

74

passal 68 ayat 1 poin b. 75

Wawancara dengan bapak Baihaki, masyarakat desa berembang, 13 September 2019. 76

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, ( Yogyakarta: Gajah Mada

Universi ty Press, 2006, ) hal. 62 77

Wawancara dengan bapak Mulyadi masyarakat Desa Beremang. 13 September 2019.

Page 71: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Selanjutnya Datuk Darani mengatakan tentang Responsivitas Aparat Desa

Berembang adalah tidak sesuai sebagaimana jelaskan.

Permasalahan yang belum selesai tentang tapal batas desa berembang dengan

kelurahan sengeti ini masalah klasik yang belum terselesaikan sampai saat ini,

yang seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintahan berembang untuk

menyelesaikannya, ini menjadi ketidak jelasan mana yang aset desa

berembang dan aset kelurahan sengeti, kalau saja para aparatur desa tersebut

bertanya kepada tokoh masyarakat dan adakan pertemuan kedua belah pihak,

kami bisa membantu menyelesaikan permasalahan tapal batas desa

berembang dan sengeti ini, karena para tetua kampung dan lembaga adat desa

tahu sejarah desa berembang ini, jika saja tapal batas ini sudah jelas

pemerintahan desa berembang bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk

mengembangkan program-program dan BUMDes sesuai aspirasi

masyarakat.78

Berdasarkan wawancara di atas tentang pelayanan terhadap masyarakat dapat

disimpulkan bahwa Kepala Desa yang dibantu aparatur desa harus profesional dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, namun saat ini larang

seperti yang di sebutkan dalam pasal 29 poin a Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, “kepala desa di larang merugikan kepentingan umum dan membuat

keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau

golongan tertentu.”79

Sedangkan yang terjadi di Desa Berembang seperti hasil

wawancara saya dengan masyarkat, dalam hal;

1. Pelayanan Masyarakat. masyarakat merasa di rugikan karena saat membuat

surat, membutuhkan waktu lama, dan kurang telitinya aparat desa dalam membuat

surat, sehingga masyarakat merasa di rugikan baik itu moril maupun materil.

78

Wawancara dengan datuk Darani tokoh masyarakat Desa Berembang,. 12 September 2019. 79

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 poin a

Page 72: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

2. Hak Masyarakat. dalam hak masyarakat seperti dalam pasal 68 ayat 1 poin a dan

b yaitu;

a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi

kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan

desa, plaksanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

dalam hal ini masyarakat merasa di rugikan, ini dibuktikan dari hasil

wawancara dengan masyarakat yang mengatakan kurang optimalnya

informasi dan sosialisasi dari pemerintah desa sehingga banyak masyarakat

yang tidak mendapatkan sertifikat prona dan ini terjadi karena ketidak tahuan

masyarakat akan adanya program pemerintah tersebut.

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dalam hal ini masyarakat merasa

di rugikan, ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat

yang mengatakan. Pemerintah desa lebih mementingkan orang terdekatnya

terlebih dahulu padahal masyarakat lain lebih membutuhkan, dan hal ini

merupakan pelayanan yang tidak sama dan tidak adil.

3. Resposivitas. responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat. dalam hal ini, masyarakat merasa dirugikan, ini dilihat dari

permintaan masyarakat yang di ditanggapi, namun aspirasi yang diajukan

masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat.

Page 73: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa Kepala Desa yang dibantu

aparat Desa Berembang memang belum profesional dalam menjalankan tugas dan

fungsinya dikarenakan beberapa kendala yang membuat tidak profesionalnya Kepala

Desa beserta aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

B. Kendala Kepala Desa Berembang dalam Kinerja terhadap Pelayanan

Masyarakat Desa Berembang.

Setelah mengetahui bentuk pelayanan yang memang belum profesional maka

selanjutnya dalam penelitian ini, ingin mengetahui apakah kendala yang dihadapi

Kepala Desa Beserta aparat desa tersebut dalam melaksanakan pelayanan publik

sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut di Desa Berembang.

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik di Desa Berembang, penulis

mewawancarai Sekretaris Desa tentang Perangkat Desa yang di tetapkan dan

menjalankan pemerintahan Desa Berembang pada tahun 2015 s/d 2021. Bapak

Nurmansyah mengatakan.

Desa Berembang memiliki Aparat Desa sebanyak 8 orang. yang

berpendidikan SMP berjumlah 1 orang dan SMA berjumlah 6 orang, dan S1

berjumlah 1 orang perangkat desa pada tahun 2015.

Sedangkan 2016 sebanyak 11 orang. yang berpendidikan SMA berjumlah 9

orang, dan S1 berjumlah 2 orang, perangkat desa tahun 2016.80

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat

80

Wawancara Dengan, Nurmansyah S. Sosi, Sekretaris Desa Berembang, Kecamatan

Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, 11 September 2019.

Page 74: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

b. Berusia 20 (puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling

kurang 1 (tahun) tahun sebelum terdaftar; dan

d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota81

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan bersamaan dengan

pergantian Kepala Desa Berembang, maka terjadilah pergantian aparat desa karena

tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 aparat desa. Setelah

tahun 2016 terjadi pergantian aparat desa maka aparat Desa Berembang sudah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dapat disimpulkan bahwa

pendidikan tidak menjadi kendala ketidak profesionalan Kepala Desa beserta aparatur

desa di Desa Berembang. namun selain pendidikan di Desa Berembang mempunyai

hal lain yang menjadi kendala ketidak profesionalan Kepala Desa beserta aparatur

Desa Berembang tersebut seperti menurut Sarmidi mengatakan.

kalau yang dikatakan warga tentang pembuatan surat yang salah nama,

tanggal lahir, dan lain-lain itu maklumlah memang salah pengetikan karena

kami juga banyak tugas lain yang harus kami jalankan, kalau masalah lain

yang disampaikan masyarakat seperti kurang informasi dan juga masalah tapal

batas tersebut. Karena kami merupakan Kepala Desa Baru dan aparat desa

yang baru kendala yang kami hadapi saat ini adalah tidak memiliki arsip desa

yang kami pegang sehingga kami masih mengumpulkan data baru untuk

memulai pembangunan desa. 82

Selanjutnya hampir sama dengan pendapat di atas tetang kendala yang

dihadapi oleh aparat Desa Berembang menurut Herjoni.

81

Pasal 50 Ayat ( 1 ). 82

Wawancara dengan bapak Sarmidi Kepala Desa Berembang. 11 September 2019.

Page 75: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

Kendala yang kami hadapi dalam pelayanan masyarakat berembang saat ini

masih terhambat karena kami tidak memiliki arsip desa yang lama, jadi kami

saat ini masih berusaha mengumpulkan berkas baru dan merencanakan

pembangunan yang baru lagi untuk memenuhi permintaan masyarakat, jadi

kendala yang kami hadapi adalah keterlambatan pembangunan sarana dan

prasarana di Desa Berembang karena kami masih mengumpulkan berkas baru

untuk dijadikan Landasan untuk pembangunan desa kedepannya.83

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa beserta aparat

desa berdasarkan pendidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 namun ada kendala lain yang menyebabkan tidak profesionalnya Kepala Desa

beserta aparat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih kurang teliti dan

masih belum bijaknya kepala desa dan aparatur desa tersebut dalam bekerja dan

mengambil keputusan, dan juga keterlambatan pembangunan sarana dan prasarana

dalam memenuhi permintaan masyarakat di Desa Berembang.

C. Upayah Kepala Desa Berembang dalam Kinerja terhadap Pelayanan

Masyarakat Desa Berembang.

Setelah mengetahui kendala-kendala ketidak profesionalan Kepala Desa

beserta aparat Desa Berembang, selanjutnya peneliti ingin mengetahui upaya

apasajakah yang dilakukan aparat Desa Berembang dalam memperbaiki kinerja

mereka, seperti pernyataan bapak Sarmidi yang menyatakan.

Memang saat ini baik Kepala Desa maupun aparat desa terus membenah diri

dengan cara mengikuti pelatihan dalam bidangnya masing-masing dan juga

upayah lainya yang dilakukan adalah perbaikan pendidikan ke jenjang lebih

tinggi, ini dibuktikan dengan Kepala desa dan banyaknya aparat desa yang

83

Wawancara dengan Bapak Herjoni Kaur Perencanaan Desa Berembang, 12 September

2019.

Page 76: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

kembali kuliah di perguruan tinggi demi mendapatkan pengetahuan

dibidangnya, agar nantinya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik,84

Selanjutnya menurut pernyataan bapak Amrullah mengenai upaya yang

dilakukan pemerintahan Desa Berembang dalam implementasi undang-undang desa

mengatakan.

Upaya pemerintahan sekarang adalah terus giat dalam membanguna desa,

baik itu dari sarana maupun prasarana, seperti yang dikeluhkan masyarakat

masalah informasi yang kurang, kami terus berupaya dengan cara

memberikan informasi di setiap pesta rakyat, memberikan informasi sebelum

sholat jumat, masalah responstabilitas juga terus kami upayakan dengan

membangun sarana dan prasarana desa dengan melihat dan menganalisa

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.85

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sudah ada upaya perbaikan

pelayanan yang dilakukan Kepala Desa beserta aparat desa seperti memperluas

wawasan, maupun perbaikan pembangunan di Desa Berembang oleh Kepala Desa

beserta aparat desa, semua itu tidak lain dilakukan demi tercapainya Kepala Desa

beserta aparat desa yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya

melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Desa Berembang yang sesuai aspirasi

masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

84

Wawancara dengan bapak Sarmidi Kepala Desa Berembang. 12 September 2019. 85

Wawancara dengan bapak Amrullah Kasi Pemerintahan Desa Berembang. 12 September

2019.

Page 77: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Setelah Melaksanakan wawancara Mengenai Kinerja Kepala Desa Berembang

tentang hak masyarakat, belum terlaksana dengan baik, ini dilihat dari belum

Profesionalnya Kepala Desa yang dibantu aparatur desa dalam menjalankan

tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, dan harus mementingkan

kepentingan masyarakat dari pada urusan pribadinnya. Kemudian dilihat dari

responsivitas Kepala Desa yang dibantu aparat desa terhadap pelayanan

masyarakat Desa Berembang di ditanggapi, namun aspirasi yang diajukan

masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Berdasarkan alasan

tersebut disimpulkan bahwa Kepala Desa yang dibantu aparat Desa

Berembang memang belum profesional dan masih perlu untuk membenahi

pelayanan kepada masyarakat.

2) Kendala yang dihadapi kepala desa dan aparat Desa Berembang dalam

pelayanan adalah masih kurang teliti dan masih belum bijaknya kepala desa

dan aparatur desa tersebut dalam bekerja dan mengambil keputusan, dan juga

keterlambatan pembangunan sarana dan prasarana dalam memenuhi

permintaan masyarakat di Desa Berembang.

3) Namun dalam kendala tersebut, kepala desa dan aparat desa Desa Berembang

sudah melakukan Upaya dalam memperbaiki kendala-kendala tersebut. seperti

memperluas wawasan, maupun perbaikan pembangunan di Desa Berembang

62

Page 78: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

oleh Kepala Desa beserta aparat desa, semua itu tidak lain dilakukan demi

tercapainya Kepala Desa beserta aparat desa yang profesional dalam

menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan terhadap

masyarakat Desa Berembang yang sesuai aspirasi masyarakat dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran – saran

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Desa Berembang dalam Analisis

Kinerja Kepala Desa Berembang Kecamatan Sekernan ditinjau dari Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penulis dapat mengetahui bagaimana

Kinerja Kepala Desa Beserta Stafnya dalam bekerja dan juga bagaimana bentuk

pelayanan terhadap masyarakat yang terjadi di Desa Berembang, serta kendala dan

upaya yang dihadapi dan dilakukan pemerintahan desa berembang demi terwujudnya

aparatur desa yang profesional. Untuk mencapai profesionalitas aparat desa dalam

pelayana terhadap masyarakat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai

berikut:

1. kepada aparat desa hendaknya selalu mementingkan kepentingan tugas dan

fungsinya sebagai aparatur desa, bukan kepentingan pribadinya, demi tercapainya

profesionalitas aparatur desa dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa

Berembang,

2. Kepada masyarakat hendaknya masyarakat selalu mengawasi dan ikut

berpartisipasi dalam pembangunan desa, demi tercapainya pemerintahan desa

yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan aspirasi masyarakat.

Page 79: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

C. Kata Penutup

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt. karena

atas berkat rahmat taufik, inayah dan keridhaan-Nya lah akhirnya penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih jauh dari kesempurnaan serta masih

memerlukan perbaikan, namun berkat keridhaan Allah semuanya dapat terselesaikan.

Selanjutnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri

maupun pihak-pihak yang terkait bagi pembaca serta bagi para aparat yang

menjalankan pemerintah. di samping itu, penulis juga menyadari bahwa dalam

penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan oleh sebab itu dengan lapang

dada penulis akan menerima kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan

datang.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

ikut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya dapat berharap dan

mendo‟akan semoga Allah swt. memberkahi serta senantiasa selalu dalam lindunga-

Nya. Aamiin yaa rabbal „Aalamin

Wassalam

Penulis

Muhammad Rifqi Rasyidi

NIM. SIP 141761

Page 80: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia (Yogyakarta: Gajah

Mada University Press,2006)

Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung : Alfabeta, 2006, )

Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-5,

(Bandung: Alfabeta, 2013)

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2009)

Inu Kencana Syafeiie, Etika Pemerintahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Inu kencana syafiie, sistem administrasi negara republik Indonesia, ( Jakarta:

bumi aksara, 2014).

Malayu S.P. Hsibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Jakarta: Bumi

Aksara, 2000).

Muhadam labolo, memahami ilmu pemerintahan, suatu kajian, teori, konsep,

dan pengembangannya, (Jakarta: rajawali pers 2011).

Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah

Press, 2014)

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik), (Bandung:

Mandar Maju, 2004).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. ke-10, (Bandung: Alfabeta,

2014)

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003)

Winarno, Kebijakan Publik : Teori & Proses, (Yogyakarta: Media Pressindo,

2014)

Page 81: ANALISIS KINERJA KEPALA DESA BEREMBANG …

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa