analisis kesiapan kebijakan akuntansi akun beban berbasis …
TRANSCRIPT
i
ANALISIS KESIAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKUN BEBAN BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Oleh :
SEPTYAN AHDIYATNA
NIM : 232011208
KERTAS KERJA
Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015
ii
iii
iv
MOTTO
JADILAH ORANG YANG BISA MENASEHATI
DIRI SENDIRI
(H.R. Abu Dardah)
JADILAH ORANG YANG ALIM ATAU PANDAI
DAN JANGANLAH MENJADI ORANG KETIGA
ATAU ORANG YANG BODOH
(H.R Anas Bin Malik)
v
ABSTRACT
This study aimed to describe the readiness of the Government of Salatiga
in implementing accrual accounting in terms of accounting policies expense
account. Readiness account accounting policies may include policies contained in
the accounting policy and accounting system Salatiga city government consisting
of a definition and classification, recognition, measurement and disclosure. This
type of research is classified in qualitative research using judgment sampling
method with data collection methods include observation, interviews and
document study. This study is a descriptive analysis techniques. Informants in this
study is the treasurer on Regional Financial Management Officer (PPKD) and
some regional work units (SKPD) in Salatiga. The analysis showed that the
accounting policies expense account Salatiga City Government has prepared
accounting policies and contains most of the things that should be regulated in the
application of the accrual basis. But there are things that have not been included
in the Government's accounting policies Salatiga ie recording recognition of
expenses stemming from receivables load calculation, load inventory and
classification of load, load measurement of the exchange transaction, da
disclosure of the load at the end of the fiscal year has not been set further into
policies Government accounting expense account Salatiga. Based on these
results, the proposal given that the City Government adopted the Regulation of
the Minister of the Interior 64 in 2013 in accordance with the conditions that exist
in Salatiga and matters related to the application should be set up expense
accounts accrual-based accounting.
Keywords: Accrual Based Accounting Policies Accounting Treatment Expense.
vi
SARIPATI
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Kota
Salatiga dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari kebijakan
akuntansi akun beban. Kesiapan kebijakan akuntansi akun yang dimaksud
meliputi kebijakan yang terdapat dalam kebijakan akuntansi serta sistem
akuntansi pemerintah Kota Salatiga yang terdiri dari definisi serta klasifikasi,
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Jenis penelitian ini digolongkan pada
penelitian kualitatif yang menggunakan metode judgment sampling dengan
metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan studi
dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan teknik analisis deskriptif.
Informan dalam penelitian ini adalah bendahara pengeluaran pada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kota Salatiga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan
akuntansi akun beban Pemerintah Kota Salatiga sudah menyiapkan kebijakan
akuntansi dan memuat sebagian besar hal yang harusnya diatur dalam penerapan
basis akrual. Tetapi masih terdapat hal yang belum termuat dalam kebijakan
akuntansi Pemerintah Kota Salatiga yaitu pencatatan pengakuan beban yang
berasal dari perhitungan beban piutang, beban persediaan dan klasifikasi beban,
pengukuran beban dari transaksi pertukaran dengan,da pengungkapan beban pada
akhir tahun anggaran belum diatur lebih lanjut kedalam kebijakan akuntansi akun
beban Pemerintah Kota Salatiga. Berdasarkan hasil penelitian ini, usulan yang
diberikan yaitu Pemerintah Kota mengadopsi Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.64 Tahun 2013 sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Salatiga dan hal-hal
yang harusnya diatur terkait dengan penerapan akuntansi akun beban berbasis
akrual.
Kata kunci: Akuntansi Berbasis Akrual, Kebijakan Perlakuan Akuntansi Beban.
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 pada progdi
Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
Skripsi ini berjudul ANALISIS KESIAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKUN BEBAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA
SALATIGA.
Penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini masih terdapat
kekurangan yang mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan segenap kritikan, masukan, dan saran yang membangun dari
pembaca.
Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan
pihak-pihak yang membutuhkan.
Salatiga, 31 Juli 2015
Penulis,
Septyan Ahdiyatna
viii
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian penulisan
skripsi ini banyak pihak yang telah turut membantu dan senantiasa turut
memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan di
Universitas Kristen Satya Wacana.
Oleh karena itu dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada:
Bapak Hari Sunarto, SE., MBA. PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
Bapak Usil Sis Sucahyo, SE., MBA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
Gustin Tanggulungan, SE, M.Ak selaku pembimbing yang telah meluangkan
waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan masukan, bimbingan dan
saran-saran maupun kritik yang bermanfaat bagi penulis sehingga
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
Bapak Dr. Gatot Sasongko, SE., MSi selaku wali studi yang membimbing,
mendidik dan memberi saran maupun kritik selama menempuh studi.
Ibuku Nanik Sudiharjani , Ayahku Suyoto, Adikku Harnawa Nurul Asna yang
selalu mendukung, memotivasi dan memberi restu.
Seluruh staf pengajar FEB-UKSW yang telah memberikan ilmu dan
pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
Seluruh staf TU FEB-UKSW yang telah membantu penulis dalam pengurusan
persyaratan administrasi skripsi.
Bapak Siswo dan seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD dan PPKD Kota
Salatiga yang telah membantu dalam perolehan data skripsi.
Ardhian, Riska, Raida, Yulius, Deni, Arya, Pandu, Wisnu, Koh Ian, Yoshua,
Andri, Dwi, Dodi, Ridfan, Alif, Davin, Dadang, Febri dan semua
teman-teman angkatan 2011, teman senasib seperjuangan. Terima
kasih untuk kebersamaannya, dan dukungannya selama ini.
Teman-teman kepanitiaan NASA 2013, EXCELLENT 2014, dan PESAKOM
2015
ix
Semua teman-temanku dan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu
tetap semangat dan terima kasih atas bantuannya selama kuliah.
Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah
memberikan dukungan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
Semoga Allah SWT senantiasa selalu melimpahkan karunia serta
rahmatNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam
menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Salatiga, Juli 2015
Penulis
viii
DAFTAR ISI
Halaman Judul .................................................................................................... i
Surat Pernyataan Keaslian Kertas Kerja ............................................................. ii
Halaman Persetujuan/Pengesahan ..................................................................... iii
Motto .................................................................................................................. iv
Abstract .............................................................................................................. v
Saripati ................................................................................................................ vi
Kata Pengantar .................................................................................................... vii
Ucapan Terima Kasih ......................................................................................... viii
Daftar Isi ............................................................................................................. ix
PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
TINJAUAN LITERATUR ............................................................................... 4
Akuntansi Berbasis Akrual ........................................................................ 4
Kebijakan Akuntansi Beban Pemerintah Daerah ....................................... 5
Definisi dan Klasifikasi Beban .......................................................... 6
Pengakuan Beban .............................................................................. 7
Pengukuran Beban ............................................................................. 13
Pengungkapan Beban ........................................................................ 13
METODA PENELITIAN ................................................................................. 14
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................................. 17
Kebijakan Akuntansi akun Beban Pemerintah Kota Salatiga ................... 17
Definisi dan Klasifikasi Beban .......................................................... 17
Pengakuan Beban .............................................................................. 18
Pengukuran Beban ............................................................................. 26
Pengungkapan Beban ........................................................................ 27
SIMPULAN DAN SARAN ............................................................................... 30
SIMPULAN ....................................................................................................... 30
SARA .................................................................................................................. 30
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 31
LAMPIRAN....................................................................................................... 32
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Klasifikasi beban dalam Laporan Operasional ...................................... 17
Tabel 2 hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan walikota .............................. 27
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 SP2D LS .......................................................................................... 33
Lampiran 2 .......................................................................................................... 34
Lampiran 3 Tabel hal-hal yang sudah diatur dalam kebijakan pada ipsas,peraturan
walikota,peraturan menteri dalam negeri .......................................................... 35
1
PENDAHULUAN
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut
menganut basis akrual untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan beban, dan basis
akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 masih
bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan
pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun.
Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 perlu
diganti. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang
menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP
Nomor 24 Tahun 2005 tersebut selambatnya pada tahun 2015.
Ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan
berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis
akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkaan bahwa
bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan
sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010
menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun
oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan
dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Dengan demikian pada saat ini merupakan masa persiapan dan peralihan bagi instansi
pemerintah untuk melakukan perubahan penggunaan basis akuntansi dalam pencatatan dan
pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.
Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan
transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu
mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang
2
dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan.
Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar,
akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran kinerja yang lebih baik, pengakuan
yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka
pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai
penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis
akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas pemerintah.
Tetapi, penelitian mengenai Akuntansi akrual di Indonesia diantaranya dilakukan oleh
Solikhin (2007) yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang atas penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara
mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik, menyatakan
bahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah
besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan
keuangan) yang menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas
menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap (Christiaens, 2001; Guthrie,
1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003; Brusca, 1997). Penelitian ini
mengacu pada penelitian Stamatiadis, et al. (2009) di Yunani yang mengukur sampai sejauh
mana tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual pada sektor publik dan menghubungkan
tingkat kepatuhan (compliance) akuntansi akrual dengan faktor-faktor kontigensi yang ada
pada organisasi sektor publik tersebut.
Di sisi lain hasil penelitian sebelumnya mengenai akuntansi akrual di negara-negara
lain belum menyediakanbukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para
pengadopsi akuntansiakrual dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Cohen et al,
2007;Christiaens, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003;
Brusca, 1997). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang
berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak
dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru,
khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting.
Ditinjau dari diskusi dengan Kepala Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan (kabag
verbend) DPPKAD Kota Salatiga terdapat identifikasi kebijakan akuntansi Pemerintah Kota
Salatiga belum memadai dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada sistem akuntansi
pengeluaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi
3
Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO)
menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis
kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan
dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Pemerintah Kota
Salatiga masih menggunakan akuntansi berbasis kas. Hal ini sesuai dengan hasil audit BPK
tahun 2012, bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur beban masih
menggunakan basis kas. Untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam
menerapkan akuntansi berbasis akrual pada akuntansi beban, maka penelitian ini dilakukan.
Penelitian tentang kesiapan Pemerintah Daerah Kota Salatiga menerapkan akuntansi berbasis
akrual dilakukan secara bersama-sama dan difokuskan untuk menemukan permasalah yang
ada dalam penerapan akuntasi berbasis akrual pada akuntansi beban, sehingga rumusan
permasalahan “Bagaimana kesiapan kebijakan akun pada akuntansi beban di Pemerintah
Kota Salatiga untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.” dilihat dari sudah dibuatnya
kebijakan akuntansi akun beban berbasis akrual pada pemerintah daerah serta setidaknya
dalam kebijakan akuntansi akun beban tersebut terdapat pengakuan, pengukuran serta
pengungkapan yang terdapat dalam IPSAS, PP No 71 tahun 2010 maupun Permendagri No
64 tahun 2013.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Kota Salatiga
dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual ditinjau dari kebijakan akuntansi Beban.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kota Salatiga dalam
mengidentifikasi kekurangan yang perlu dilengkapi dalam rangka implementasi Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi
bagi pengembangan ilmu terkait.
4
TINJAUAN LITERATUR
Akuntansi Berbasis Akrual
IPSAS menyatakan terkait basis akrual sebagai berikut: ...the
transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in
the financial statements of the periods to which they relate. The elements recognized
under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and
expenses.
Sementara Financial Accounting Standard Board (FASB) juga memaparkan
bahwa: Accrual accounting attempts to reflect the financial effects of transactions
and other events and circumstances that have cash (or other) consequences for an
entity’s resources and the claims to them in the periods in which they occur or arise.
Dapat disimpulkan bawa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan
sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyediakan
informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Pada KSAP (2006) Basis akuntansi akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Beban menurut basis akrual
diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.
Basis akrual menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 01
adalah: “basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar”. Komponen Laporan keuangan berbasis akrual menurut PP No 71 Tahun 2010
meliputi Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Arus kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas
Laporan Keuangan.
Akuntansi berbasis akrual telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju dan
membawa manfaat. Manfaat akuntansi berbasis akrual antara lain (Van Der Hoek, :2005),
pertama, mendukung manajemen kinerja, kedua menfasilitasi manajemen keuangan yang
lebih baik. Ketiga, memperbaiki pengertian akan biaya program. Keempat, memperluas dan
meningkatkan informasi alokasi sumber daya. Kelima, meningkatkan pelaporan keuangan.
Keenam, memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas). Menurut
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board (IFAC, 2003: halaman 7)
memberikan kesimpulan tentang beberapa keuntungan dari penerapan basis akrual dalam
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di sektor publik, yaitu:
5
1. Basis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya dan
memenuhi kebutuhan kasnya
2. Basis akrual memungkinkan pembaca laporan keuangan mengevaluasi kemampuan
pemerintah untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan
komitmen-komitmennya
3. Akuntansi berbasis akrual menunjukkan posisi keuangan/kekayaan pemerintah dan
perubahan atas posisi keuangan tersebut
4. Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan mengelola
sumber daya yang dimiliki
5. Berguna dalam melakukan evaluasi atas kinerja pemerintah melalui service cost, efisiensi,
dan pencapaian kinerja
Penerapan akuntansi berbasis akrual di negara-negara berkembang harus
direncanakan secara realistis dan praktis sesuai dengan kemampuan sumber daya dan
kapasitas yang tersedia. Banyak penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat
mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual adalah strategi implementasi
yang direncanakan dengan baik, komitmen, tujuan yang dikomunikasikan secara jelas,
sumber daya manusia yang andal, dan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMERINTAH DAERAH
Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi,peraturan dan praktik
tertentu yang diterapkan entitasdalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (PSAK).
Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi memuat aturan yang digunakan oleh suatu
entitas dalam melakukan penyusunan serta penyajian laporan keuangan. Dalam
Pemerintahan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun
2013, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun
antar entitas. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah menurut Pasal 4 ayat 5 Permendagri No
64 tahun 2013 harus diatur dengan peraturan kepala daerah. Dalam pembuatan kebijakan
akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP,
kemudian dapat mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode baik dalam pengakuan,
pengukuran serta pengungkapan (Permendagri No 64 tahun 2013).
6
Dalam Pasal 4 Permendagri nomor 64 tahun 2013, kebijakan akuntansi pemerintah
daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan yang memuat penjelasan atas unsur-
unsur laporan keuangan serta kebijakan akuntansi akun yang mengatur tentang definisi,
pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai
dengan PSAP.Diantara pelaporan keuangan yang diwajibkan, maka laporan yang terkait
dengan beban pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca,
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan (Permendagri No 64 tahun
2013). Sehingga, dalam kebijakan perlakuan akuntansi beban yang dibuat oleh pemerintah
daerah setidaknya memuat tentang definisi serta pengklasifikasian beban, pengakuan beban,
pengukuran beban serta pengungkapan beban. Sesuai dengan Permendagri No 64 tahun 2013
dalam hal pengakuan beban selain dicantumkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah
daerah juga diatur lebih lanjut ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.
Untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis
akrual ditinjau dari kebijakan akuntansi akun beban, maka pada pemerintah daerah membuat
peraturan kepala daerah yang mengatur tentang kebijakan akuntansi akun beban sebagai
tindak lanjut dari peraturan diatasnya dalam hal ini Permendagri No 64 tahun 2013 yang
menyebutkan bahwa kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam
peraturan kepala daerah. Kebijakan akuntansi akun beban pada pemerintah daerah tersebut
juga memuat secara memadai mengenai hal-hal yang seharusnya diatur dalam penerapan
akuntansi berbasis akrual. Apabila pada Pemerintah Kabupaten diatur melalui Peraturan
Bupati dan apabila pada pemerintah Kota diatur melalui Peraturan Wali Kota.
Definisi dan Klasifikasi Beban
IPSAS 1: Presentation of Financial Statements mendefinisikan beban (expenses)
sebagai berikut:
“Expenses are decreases in economicbenefits or service potential during the reporting
period in the form of outflows or consumption of assets or incurrences of liabilities that result
indecreases in netassets/equity, other than those relating to distributions to owners”.
Terjemahan dari pengertian tersebut adalah, beban merupakan penurunan manfaat ekonomi
atau layanan yang potensial yang terjadi selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar
atau konsumsi aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan turunnya nilai bersih aset
atau ekuitas, selain yang berhubungan dengan kepemilikan pemilik (distribution of owners).
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Beban adalah penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
7
Jenis dan Klasifikasi Beban berdasarkan IPSAS mengatur standar akuntansi beban pada
beberapa standar berdasarkan transaksi yang menyebabkan terjadinya atau munculnya beban
tersebut. Beberapa standar IPSAS yang mengatur mengenai pembebanan adalah:
a. IPSAS1 Presentationof Financial Statement
b. IPSAS5 Borrowing Cost
c. IPSAS7 Investmentin Associates
d. IPSAS11 Construction Contract
e. IPSAS12 Inventories
f. IPSAS13 Leases
g. IPSAS17 Property, Plant, Equipment
Beban menurut peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010
diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi pada prinsipnya pengelompokan berdasarkan
jenis beaban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban
barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang,
beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban sosial dan beban tak terduga.
Pengakuan
Pengakuan beban yang diatur dalam IPSAS 1 Secara umum prinsip pengakuan
akuntansi dapat diakui dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan pertautan antara beban,
pengakuan segera/langsung, dan alokasi rasional. Oleh karena itu pengakuan beban pada
sektor pemerintah terkadang tidak memenuhi prinsip pertautan antara beban dan pendapatan
revenue matching cost. Pengakuan langsung (Recognize Immediately) Pada prinsip ini beban
langsung diakui pada suatu periode saat terjadinya beban meliputi seluruh beban yang
dikeluarkan. Biaya yang diakui dengan metode pengakuan ini adalah Biaya Pinjaman
(Borrowing Cost) yang lebih lanjut diatur dalam IPSAS 5 dan beban atas perlengkapan.
Pertautan antara pendapatan dan beban Pengakuan ini mendasarkan pada kenyataan bahwa
dalam memperoleh pendapatan pasti ada biaya yang dikeluarkan. Metode ini juga dikenal
dengan istilah hubungan sebab akibat. Biaya-biaya yang dikeluarkan secara umum dapat
diasosiakan pada suatu pendapatan. Pada kasus ini biaya-biaya dikeluarkan dapat
menghasilkan pendapatan.
Dalam akuntansi pemerintah, jenis pengakuan ini sebenarnya tidak diperbolehkan
namun tetap dimungkinkan. Ini terkait kegiatan pemerintah dalam memproduksi barang
8
atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dimana atas penyerahan tersebut masyarakat
membayar sejumlah uang. Namun pengakuan ini tetap dilakukan modifikasi seusai tujuan
kegiatan pemerintah tersebut. Contoh penggunaan metode pengakuan beban ini adalah biaya
yang dikaitkan dengan produksi persediaan yang diatur dalam IPSAS 12. Biaya-biaya yang
dikeluarkan terkait produksi barang atau jasa seluruhnya dikapitalisasikan ke nilai persediaan.
Biaya tersebut antara lain biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ketika persediaan dijual,
dipertukarkan atau didistribusikan, nilai tercatat (carrying amount ) diakui sebagai beban
pada periode di mana pendapatan terkait diakui. Jika tidak ada pendapatan yang terkait,
beban diakui pada saat barang atau jasa terkait telah diberikan.
Selanjutnya penurunan nilai realisasi bersih (net realizable value) diakui sebagai
beban pada periode kerugian atau penurunan terjadi. Pembalikan yang timbul dari kenaikan
nilai realisasi bersih diakui sebagai pengurang beban persediaan pada periode di mana
mereka terjadi. Penggunaan metode ini agaknya hanya terbatas pada transaksi penyerahan
barang atau jasa kepada masyarakat.
Alokasi Rasional dan sistematis Metode pengakuan ini ditujukan untuk
mengalokasikan sejumlah beban yang sebenaranya terjadi terkait dengan perolehan
pendapatan namun tidak memenuhi kriteria sebab akibat. Pada perusahaan swasta, pengakuan
beban jenis ini dilakukan pada alokasi beban penyusutan atas peralatan atau gedung. Dalam
akuntansi sektor publik / pemerintahan, standard yang digunakan adalah IPSAS 17 yang
menerangkan bahwa beban penyusutan dibebankan secara sistematis selama masa manfaat
aset. Adanya tambahan kata sistematis mengharuskan bahwa penyusutan dilakukan dengan
suatu metode tertentu yang sistematis untuk mengalokasikan beban. Tujuan pembebanan ini
tidak berkaitan dengan perolehan pendapatan sebagaimana yang terjadi pada sektor swasta
tetapi ditujukan untuk mengetahui dan mencerminkan manfaat ekonomis atau layanan
potensial aset di masa depan. Lebih lanjut mengenai metode dan teknis pembebanan ini diatur
dalam IPSAS 17.
Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010):
1. Metode pendekatan Beban
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika
pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
2. Metode pendekatan Aset
9
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika
pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran
atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
Menurut (Permendagri No 64 tahun 2013) Pengakuan adalah proses penetapan
terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-
LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
Pada Peraturan dalam mendagri Nomor 64 tahun 2010, beban diakui pada saat:
1. Beban
a. Beban dari tansaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau
dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur denga nilai wajar.
b. Beban dari transaaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya
(actual price) yang telah dibayarkan ataupun yang menjadi taguhan sesuai dengan
perjanjian yangtelah membentuk harga.
Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa sekaligus
menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah
penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambar diskriptif atau
bagan alur.
Menurut Permendagri No 64 tahun 2013 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban dan belanja merupakan semua
pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Beban gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai
potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh
Fungsi Akuntansi PPKD. Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi beban dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:
1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan
rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.
10
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak
didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional
pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai
aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya
adalah penyusutan atau amortisasi.
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban antara lain. Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD.
(Permendagri No 64 tahun 2013). Sebagaimana disebutkan dalam modul sistem akuntansi
pemerintah daerah yang dibuat oleh permendagri, pihak-pihak yang terkait dalam sistem
akuntansi beban pada PPKD tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Fungsi akuntansi PPKD yang bertugas sebagai berikut:
1. Mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang
sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
2. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan belanja kedalam Buku
Besar masing masing rekening (rincian objek).
3. Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , dan Catatan
atas Laporan keuangan.
b. Bendahara Pengeluaran SKPD
1. Mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas
umum SKPD.
2. Membuat SPJ atas beban dan belanja.
Dokumen yang digunakan adalah Daftar Gaji/SP2D, berita acara serah terima
BAST/SP2D, NPHD/SP2D/Dokumen, Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan, Bukti
memorial/dokumen, SP2D.
Menurut Permendagri No 64 tahun 2013, pengakuan beban dibagi menjadi 2 yaitu
pengakuan beban pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pengakuan beban
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1. Pengakuan beban pada PPKD
11
a. Beban bunga
Berdasarkan dokumen perjanjian utang, fungsi akuntansi PPKD membuat
bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD.
Berdasarkan bukti memorial unruk pengakuan beban tersebu. Selanjutnya
dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban bunga tersebut.
Berdasarka SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang bunga tersebut. Sebagai
transaksi realsisasi anggaran terhadap belanja bunga.
b. Beban Subsidi
Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi
sesuai persyaratan pemberian subsidi, fungsi akuntansi PPKD menyiapkan bukti
memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti
memorial tersebut menjadi dasar bagai fungsi akuntansi PPKD mencatat sebagai
beban subsidi. Selanjutnya dilaksankan proses penatausahaan untuk pembayaran
beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga
penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang
subsudi tersebut. Sebagai transaksi realisasai anggran terhadap belanja subsidi.
c. Beban hibah
PPKD dan pemerintah/pemerintah daerah lain/perusahaan
daerah/masyarakat/ormas bersama-sama melakukan penandatanganan naskah
perjanjian hibah daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakuakn
bersama dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian bebantersebut
belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena mengingat masih perlu ditindak
lanjuti dengan penerbitan dokumen pencairan. Untuk itu atas pengakuan beban
hibah, fungsi akuntansi PPKD mencatat beban hibah. Sebagai transaksi realisasai
anggaran terhadap belanja hibah.
d. Beban Bantuan Sosial
Realisasi beban bantuan sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang
dimuali dari pengajiuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D pembayaran beban bantuan sosial tersebut, fungsi akuntansi
PPKD mencatat beban bantuan sosial. Sebagai transaksi realisasai anggaran
terhadap belanja hibah.
e. Beban Transfer
Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana transfer dari
RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penetapan belanja transfer
12
berdasarkan bukti penyaluran memorial tersebut. Fungsi akuntani PPKD mencatat
beba transfer. Sebagai transaksi realisasai anggaran terhadap belanja hibah.
2. Pengakuan beban pada SKPD
a. Beban pegawai
Beban pegawai menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD
menyerahkan bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan uang persediaan.
Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal beban pegawai-
LO. Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja pegawai.
b. Beban barang dan jasa
Beban barang dengan menggunakan uang persediaan. Pengakuan beban
barang yang menggunakan uang persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi
beban barang. Kasus untuk pengadaan barang dan jasa berupa Beban barang dan
jasa menggunakan mekanisme LS pengakuan beban barang yang mengguanakan
mekanisme LS dilakukan berdasaraka berita acara serah terima barang. Berita
acara serah terima barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat
beban barang dan jasa. Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran beban barang tersebut. Berdasarkan SP2D pelunasan utang beban
tersebut, PPK-SKPD mencatat utang beban tersebut.
Transaksi pembayaran biaya sewa yang merasa manfaatnya lebih dari satu tahun
anggaran. Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya
lebih dari satu tahun anggaran dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah
daerah, PPK-SKPD akan mencatat beban sewa unuk mencatat beban tahun
berkenaan dengan beban sewa dibayar.
c. Pengembalian beban
Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan
mempengaruhi posisi kas. Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran,
PPK-SKPD mencatat estimasi perubahan SAL. Kasus pengembalian beban juga
dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di periode sebelumnya
(pengembalian dilakukan setelah pelaporan keuangan diterbitkan). Pada kasus
seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada
belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang. Sebagai transaksi untuk
mengkoreksi realisasi anggaran. Dalam hal pengembaian belanja yang sifatnya
tidak berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakuakan
oleh fungsi akuntansi PPKD.
13
Pengukuran
Menurut International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) Beban diukur
dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban harus dapat diukur
secara andal. Pengukuran atas beban tidak dapat dipisahkan dari metode dan saat
pengakuannya. Pengukuran beban juga tidak terlepas dari pengukuran biaya karena beban
dapat dikatakan sebagai biaya yang telah terjadi, sehingga pengukurannya pun berdasarkan
hasil dari pengukuran biaya namun untuk bagian yang telah digunakan. Pengukuran
(measurement) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang
terlibat dalam suatu transaksi keuangan (Suwardjono, 2010).
Menurut peraturan dalam negeri nomor 64 tahun 2013 pengukuran beban dibagi
menjadi dua yaitu beban dari tranaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau
dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar dan beban dari
tranaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang
dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk
harga.
Pengungkapan
Menurut IPSAS 1 paragraf 106 informasi terkait beban yang akan disajikan baik di
laporan keuangan serta dalam catatan atas laporan keuangan. Ketika item beban material,
maka jumlahnya harus diungkapkan secara terpisah (IPSAS 1 paragraf 106). Kondisi yang
akan menimbulkan pengungkapan terpisah terkait item beban meliputi (IPSAS 1 paragraf
107). Entitas harus mengungkapkan baik di muka, atau dalam catatan laporan keuangan
mengenai jenis klasifikasi beban yang digunakan apakah menggunakan klasifikasi
berdasarkan sifat atau berdasarkan fungsi, yang manayang menyediakan informasi yang
dapat diandalkan dan lebih relevan. Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan
fungsi harus pula mengungkapkan informasi tambahan mengenai klasifikasi beban
berdasarkan sifatnya, termasuk depresiasi, beban amortisasi, dan beban layanan pegawai.
Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi
yang dibutuhkan oleh pengguna (Permendagri No 64 tahun 2013). Hal-hal yang harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
1. Rincian beban per SKPD.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
14
METODA PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh melalui wawancara. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Salatiga.
data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Kota Salatiga.Wawancara dilakukan
terhadap informan yang dijadikan sumber penelitian yaitu kepala bagian keuangan pada
PPKD dan SKPD Kota Salatiga.
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pemerintah Kota Salatiga,
berupa hasil wawancara kepada pihak-pihak SKPD dan PPKD. Kota Salatiga memiliki 26
SKPD dan dalam hal ini dipilih 12 (dua belas) SKPD berdasarkan kategori yang memiliki
belanja dengan jumlah yang besar, sedang, dan kecil. Sampel menurut pertimbangan peneliti
yang terpilih menjadi objek penelitian beban yang besar, sedang, dan kecil. Kegiatan tingkat
beban besar yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,
yang memiliki kegiatan beban yang sedang yaitu Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber
Daya Air, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Sekretariat Daerah, dan yang memiliki kegiatan beban kecil yaitu Inspektorat Daerah, Dinas
Pertanian dan Perikanan, Kantor Lingkungan Hidup, Kecamatan Sidokmukti, Perpustakaan
Daerah yang terkait dengan beban di Pemerintah Kota Salatiga.
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan tentang kebijakan dan prosedur
akuntasi beban pada Pemda Kota Salatiga yaitu Peraturan Walikota nomor 37 tahun 2013
dalam bentuk dokumentasi, berupa peraturan-peraturan Walikota tentang kebijakan akuntansi
dan prosedur akuntansi, Daftar Gaji/SP2D, berita acara serah terima BAST/SP2D,
NPHD/SP2D/Dokumen, Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan, Bukti
memorial/dokumen, SP2D.
Langkah analisis data adalah sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi hal-hal yang harus diatur dalam kebijakan akuntansi akun beb
berbasis akrual menurut berbagai sumber yang mencakup teori, IPSAS, Peraturan
Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Mengidentifikasi Peraturan Walikota Salatiga yang mengatur tentang kebijakan
akuntansi serta hal-hal yang diatur didalamnya.
3. Mengidentifikasi perbandingan Peraturan Walikota dengan hal-hal yang harus diatur
dalam kebijakan akuntansi akun Beban berbasis akrual.
15
4. Mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditambahkan dalam Perwali Kota Salatiga
mengenai kebijakan akuntansi akun beban berbasis akrual.
5. Mengidentifikasi alternatif tindakan yang harus dilakukan Pemda Kota Salatiga untuk
dapat meningkatkan kesiapan menerapkan akuntansi beban berbasis akrual .
Untuk menilai kesiapan kebijakan akuntansi akun beban berbasis akrual pada
Pemerintah Daerah, maka hal-hal yang perlu diatur dalam penerapan akuntansi berbasis
akrual yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu IPSAS, PP No 71 tahun 2010 serta
Permendagri No 64 tahun 2013 dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Definisi beban yang berisi pengertian dari beban berbasis akrual. Pada Pemerintah
Daerah yang ada di Indonesia.
2. Klasifikasi beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu berdasarkan
jenisnya yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban
pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain.
3. Pengakuan beban secara umum yang diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya
konsumsi aset, atau terjadinya penurunn manfaat ekonomi.
4. Pengakuan beban pada SKPD terkait beban pegawai yang diakui ketika diterbitkanya
SP2d atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
5. Pengakuan beban pada SKPD terkait beban barang yang diakui ketika bukti penerimaan
barang atau berita acara serah terima ditandatangani.
6. Pengakuan beban pada SKPD terkait beban hibah dan bantuan sosial
7. Pengakuan beban pada SKPD terkait beban penyusutan dan amortisasi diakui ketika
bukti memoril/dokumen yang dipersamakan atas bukti penyusutan dan amortisasi.
8. Pengakuan beban pada SKPD terkait dengan beban penyisihan piutang bukti
memoril/dokumen yang dipersamakan atas penyisihan piutang.
9. Pengakuan beban pada PPKD terkait dengan beban bunga yang diakui ketika bunga
tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
10. Pengakuan beban pada PPKD terkait dengan beabn subsidi yang diakui ketika kewajiban
pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
11. Pengakuan hibah pada PPKD terkait dengan beabn hibah yang diakui ketika telah
ditandatangani NPHD.
12. Pengakuan beban Penyisihan piutang pada PPKD diakui pada saat pencatatan prosentase
beban penyisihan piutang pada akhir tahun.
16
13. Pengakuan beban transfer pada PPKD diakui pada saat terbitnya SP2D pada akhir tahun
dimana sudah disalurkan ke daerah yang berhak menerima.
14. Pengukuran beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan tau
dikeluarkan.
15. Pengukuran beban dari transaksi pertukaran diukur menggunakan harga sebenarnya yang
menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
16. Pengungkapan beban disajikan secara penuh (full cost)dalam laporan keuangan terpisah
untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan.
17
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis
Kebijakan Akuntansi akun Beban Pemerintah Kota Salatiga
Pada Pemerintah tingkat Kota yang ada di Indonesia, maka Pemerintah Kota Salatiga
tidak terlepas dari kewajiban untuk membuat kebijakan akuntansi berbasis akrual seperti
yang diamanatkan dalam Permendagri No 64 tahun 2013. Kebijakan akuntansi Pemerintah
Kota Salatiga dimuat dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga. Dalam kebijakan akuntansi tersebut, di
dalamnya memuat mengenai kebijakan akuntansi akun beban. Sehingga, terlihat bahwa
Pemerintah Kota Salatiga sudah mempunyai kebijakan akuntansi akun beban berbasis akrual
yang diatur melalui Perwali. Kebijakan Akuntansi Akun Pemerintah Kota Salatiga tersebut
memuat tentang definisi dan klasifikasi pendapatan, pengakuan, pengukuran serta
pengungkapan yang termuat dalam lampiran yang merupakan bagian dari Perwali tersebut.
Definisi dan Klasifikasi Beban
Dalam Peraturan Walikota Salatiga nomor 37 tahun 2013, beban diklasifikasikan
menurut klasifikasi ekonomi yaitu berdasarkan jenisnya yang terdiri dari beban pegawai,
beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga,
beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan
beban lain-lain.
Klasifikasi beban dalam LO berdasarkan PSAP No 12 peraturan pemerintah 71 tahun 2010
dan kewenangan atas beban tersebut:
Tabel 1 Klasifikasi beban dalam Laporan Operasional
Kelompok Jenis Kewenagang
Beban operasi-LO Beban pegawai SKPD
Bebabn barang dan jasa SKPD
Beban bunga PPKD
Beban subsidi PPKD
Beban hibah PPKD &
SKPD
Beban bantuan sosial PPKD
Beban penyusutan amortisasi SKPD
Beban piutang SKPD
Beban lain-lain SKPD
Beban trensfer Beban transfer bagi hasil pajak daerah PPKD
18
Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya PPKD
Beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah
daerah lainnya
PPKD
Beban transfer bantuan keuangan ke kelurahan PPKD
Beban transfer bantuan keuangan lainnya PPKD
Beban transfer dana otonomi khusus PPKD
Defisit non operasional PPKD
Beban luar biasa PPKD
Sumber : Beban dalam PSAP Nomor 12
Klasifikasi beban sudah mengacu pada peraturan pemerintah dalam negeri no 64
tahun 2013. Beban yang diatur dalam perwali terdapat empat kelompok yaitu bebn
operasional, beban transfer, beban defisit non operasional dan beban luar biasa.
Kelompok beban operasional terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban
jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lain-lain. Jenis tersebut
didasarkan pada kegiatan operasional pada SKPD dan PPKD.
Pada beban transfer terdiri dari beban transfer bagi hasil pajak daerah, beban transfer
bagi hasil pendapatan lainnya beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya,
beban transfer dana otonomi khusus, beban transfer bantuan keuangan lainnya, beban transfer
bantuan keuangan ke kelurahan beban non operasional dan beban luar biasa.
Klasifikasi beban pada praktiknya sudah sesuai dengan peraturan walikota. Pada dinas
koperasi dan umkm ada kegiatan pemberian subsidi pasar murah, tetapi peraturan walikota
belum mengatur tentang kebijakan beban subsidi pada SKPD.
Dalam kebijakan yang tercantum dalam Pewaturan Walikota Salatiga masih ada
kekuranga pada definisi beban itu sendiri padahal akuntansi berbasisi akrual harus terdapat
beban dalam Laporan Oprasional untuk Peraturan Walikota tentang kebijakan akuntansi
berbasisi akrual masih memuat jenis-jenis belanja dimuat dalam peraturan walikota.
Pengakuan
Menurut Permendagri No 64 tahun 2013, beban diakui pada saat timbulnya
kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa. Agar penerapan akuntansi berbasis akrual bisa diterapkan dengan baik, salah satu
tahapnya adalah melaksanakan prosedur sesuai Peremendagi. Oleh karena itu, pemerintah
daerah harus melakukan persiapan yang serius dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.
Setelah dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat dianalisis dari kedua
19
rangkaian Peraturan Walikota. Analisis terhadap Kebijakan dan prosedur pada akuntansi
Beban.
Peraturan Walikota Salatiga nomor 37 tahun 2013, beban diakui pada saaat timbulnya
kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi atau
entitas pelapor tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening
telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
Terjadinya konsumsi barang dan jasa, pengeluaran kas pada pihak lain tidak didahului
timbulnya kewajiban dan konsumsi barang/jasa non kas dalam kegiatan operasional
pemerintah. Dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan pengurangan aset bersangkutan atau berlakunya
waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau
amortisasi.
Menurut Permendagri No 64 tahun 2013, pengakuan beban dibagi menjadi 2 yaitu pengakuan
Beban pada PPKD dan pengakuan Beban pada SKPD.
1. Pengakuan Beban pada PPKD
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak
dari pihak lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan tanpa harus diakui keluarnya kas
umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar
entitas akuntansi. Terjadinya konsumsi barang dan jasa, pengeluaran kas pada pihak lain
tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi barang/jasa non kas dalam kegiatan
operasional pemerintah. Dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu
pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan pengurangan aset bersangkutan atau
berlakunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan
atau amortisasi.
a. Beban Bunga
Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk membayar
bunga (interest) yang diakui atas kewajiban pengguna pokok utang (principal
outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait denga pinjaman dan
hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitmen fee dan biaya denda.
Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk
keperluan laporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan
20
walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Beban bunga meliputi beban
bunga pinjaman dan beban bunga obligasi.
b. Beban Subsidi
Beban subsudi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang berkaitan
pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban
pemerintah daerah utuk memberikan subsidi telah timbul.
c. Beban Hibah
Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk utang, barang, atau jasa
kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan
organisasai kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran
belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan
NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
d. Beban bantuan sosial
Beban bantuan sosial merupakan bantuan pemerintah daerah dalam bentuk uang
atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
kemungkinan terjadi resiko sosial.
Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersama dengan penyaluran belanja
bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
e. Beban penyisihan piutang
Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
presentase tertentu dari akun piutang terkait tertagih piutang. Beban penyisihan piutang
diakui saat akhir tahun.
f. Beban transfer
Beban transfer merupakan beban pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari pemerintah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat terbitnya SP2D atau pada
saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).
Dalam hal ini pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan
tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai
tersebut dapat diakui sebagai beban.
21
2. Beban SKPD
a. Beban pegawai
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang
atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum bersesatus PNS sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaian
dengan pembentukan modal.
Pembayara atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU
seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan
tunjuangan. Beba pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban
pegawai diakui saat diterbitkan SP2D ata pada saat timbul kewajiban pemerintah
daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya
melalui mekanisme UP/GU/TU , beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban
(misal: bukti pembayaran honor).
b. Beban barang
Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam priode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yamg habis
dipakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termsuk pembayaran honorarium kegiatan pada
non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau berita acara serah terima
ditandatangani dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang
belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
Sistem akuntansi pemerintah SAPD merupakan instrumen penting yang harus
disiapkan dalam rangka implementasi SAPD berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk
mewujudkan prisip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAPD dalam kebijakan
akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan meggunakan akuntasi double
entry melauluai alat-alat berupa juranl, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan itu
sendiri.
Pengakuan beban sesuai dengan peraturan walikota untuk SKPD mengacu pada
Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah. Pada
pengakuan SKPD dikalsifikasikan sebagai berikut :
a. Beban Pegawai
22
Pada saat pembayaran beban pegwai melalui meknisme LS dimana pembayaran
tersebut langsung ditransfer ke akun masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D Gaji
tunjangan..
Pada saat pembayaran beban pegawai melalui mekanisme LS dimana pembayaran
transfer ke bendahara pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan
pembayaran ke masing-masing PNSD. Pada saat beban pegawai yang pembayarannya
melalui mekanisme GU/TU dan pembayaran masing masing PNSD dilakukan oleh
bendahara pengeluaran
b. Beban barang dan /atau jasa
Pembelian barang dan/jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS
menggunakan pendekatan aset. Pendekatan aset diakui jika pembelian barang dan/jasa
tersebut akan digunakan/dikonsumsi dalam jangka waktu lama atau untuk berjaga-jaga
(persediaan).
Pada saat pembelian barang dan/atau jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak
langsung akan /dikonsumsi segera, tetapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode
atau sifatnya berjaga-jaga, serta atas pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran
barang dan/atau jasa yang dibeli telah diterima dengan surat berita acara serah terima
barang dari penyedia barang dan/jasa.
Jika kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS, kemudian
dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D/GU/TU, maka berdasarkan SP2D
tersebut Apabila perhitungan persediaan menggunakan metode perperual maka pada akhir
periode akuntansi tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Selanjutnya apabila
perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan
penghitungan fisik (stock opname) terhadap barang yang dibeli dan belum digunakan..
c. Hibah dan bantuan sosial
Hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat
penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)/ surat perjanjian bantuan sosial/
dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima
hibah/bantuan sosial. Beban hibah dan bantuan sosial menggunakan pendekatan aset.
SKPD melakukan pembelian barang dan/jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada
penerima hibah. Barang dan/atau jasa tersebut telah diterima dari penyedia barang
dan/atau jasa dengan berita acara serah terima dari penyedia barang dan/jasa ke SKPD,
akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/surat perjanjian bantuan
sosial/dokumen yang dipersamakan telah ditandatangani tapi barang tersebut belum
23
diserahkan ke penerima hibah. Berdasarkan berita acara serah terima. Pada saat PPK
SKPD melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan /atau jasa dengan mekanisme
LS. Setelah itu akan diserahkan kepada masyarakat oleh kepala SKPD, atas penyerahan
barang tersebut kepada penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan NPHD/surat
perjanjian/dokumen yang dipersamakan yang telah ditadatangani penerima hibah dan
PPKD.
d. Beban penyusutan dan amortisasi
Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset yang
dapat disusutkan (deprreciable assets) selama manfaat aset yang bersangkutan. Adanya
bukti memorial/dokumen yang dipersamakan atas penghitungan dan amortisai aset tetap.
e. Beban penyisihan piutang
Beban penyisiahan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak diterima
pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau koorporasi dan/atau
entitas lain. Adanya bukti memorial/dokumen yang dipersamakan atas penyisihan piutang.
Dilihat dari penjelasan diatas beban pada SKPD Kota Salatiga pengakuan beban
pegawai diakui pada saat SP2D muncul dan daftar gaji, pada beban barang dan jasa
menggunakan mekanisme LS termasuk di dalam persdiaan pencatatan persediaan
menggunakan metode periodik dan pembelian barang yang langsung dikonsumsi bukan
untuk berjaga-jaga, pada beban hibah dan bantuan sosial diakui pada saat NPHD atau
dokumen yang dipersamakan ditandatangani, pada beban penyusutan dan amortisasi
diakui pada saat nilai aset yang disusutkan selama manfaat aset yang bersangkutan, pada
beban pentisihan piutang dapati diakui pada saat taksiran nilai piutang yang dapat diterima
dimasa yang akan datang.
Pegakuan akuntansi Beban di SKPD yang dibuat oleh Pemerintah Kota Salatiga terkait
dengan pencatatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dan Peraturan
menteri dalam negeri No 64 tahun 2013. Pengakuan beban yang diatur dalam Permendagri
No 64 Tahun 2013 dengan menggunakan dokumen yang terkait sebagai dasar pengakuan
akuntansi beban.
Pengeluaran pemerintah Kota Salatiga terdiri dari program dan kegiatan pada setiap
SKPD seperti program pelayanan administrasi, program penigkatan sarana dan prasarana
aparatur, prorgam program peningkatan disiplin aparatur dan lain-lain sesuai dengan kegiatan
program di SKPD, terkait dengan beban pegawai terdapat biaya lembur yang seharusnya
berhak atas tambahan lembur sebesar satu kali gaji pokok yang dibagikan setiap akhir tahun,
24
perlu menghitung biaya lembur tersebut sejak bulan Januari. Untuk melakukan hal itu,
bendahara pengeluaran bisa melihat data tahun sebelumnya sebagai bahan untuk membuat
estimasi. Pernyataan pada dinas sekertariat daerah mengenai biaya lembur.
“Untuk perhitungan biaya lembur pada akhir periode belum disesuaikan karena saya
belum memahami perhitungan biaya lembur untuk akhir bulan masih menggunakan
pencatatan pada sesuai pengeluaran gaji”.
Pada pengakuan beban listrik, telepon, air di SKPD masih menggunakan basis kas
dilihat dari pernyataan bendahara pengeluarn di dinas Dinas Bina Marga dan Pengelolaan
Sumber Daya Air.
“Untuk pencatatan beban listik, telepon, air pengakuannya pada saat rekening
pembayaran muncul pada awal bulan berikutnya baru kami catat.”
Dilihat dari pernyataan diatas pengakuan beban listik, telepon, dan air pada bulan
berikutnya padahal konsumsi sudah dilakukan pada bulan yang bersangkutan jika pada akhir
tahun rekening baru keluar diawal tahun pembukuan maka pencatatanya menunggu rekening
itu muncul. Alternatif pengakuan beban tersebut menggunakan pengakuan beban bulan
sebelumnya lalu setiap awal tahun pembukuan dilakukan penyesuaian.
Dalam pencatatan beban persediaan di dinas Kesehatan masih belum akrual, dalam
praktiknya pencatatan persedian sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan .
“Pencatatan persediaan obat-obatan kami mencatat sebesar belanja yang kami lakukan
belum menyesuaikan pencatatan beban yang kami konsumsi sebanya apa”.
Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa pencatatan persedia masih menggunakan
basis kas dan belum ada aturan tenatang pencatatan beban persediaan sesuai dengan
akuntansi akrual. Pencatatan beban persediaan seharusnya dicatat pada saat barang yang
dikonsumsi setiap bulan harus dicatat berapa yang dikonsumsi menggunaka metode
perpectual dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan dan setiap
tahunnya harus melakukan penyesuaian.
Dalam pencatatan beban penyisihan piutang pada dinas Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan badan perizinan terpadu dan penanaman
modal memberika pernyataan.
“Untuk saat ini mengenai perhitungan beban penyisihan piutang belum diatur dan
kami belum bisa mengestimasi piutang yang tak tertagih karena penggunaan metoe
yang sesuai juga belum ditetapkan.”
25
Dilihat dari hasil wawancara tersebut dapat diidentifikasi bahwa beban penyisihan
piutang belum bisa diakui karen pencatatan beban yang tidak tertagih belum ada. Sebetulnya
pada peraturan menteri dalam degeri sudah mengatur bagaimana perhitungan beban
penyisihan piutang akan tetapi pada perwali di salatiga belum mengatur tentang hal tersebut.
Pengakuan beban sesuai dengan peraturan walikota untuk PPKD mengacu pada
peraturan nomor 17 tahun 2014. Pada pengakuan PPKD dikalsifikasikan sebagai berikut :
a. Beban bunga
Pemerintah kota Salatiga menandatangani perjanjian utang dengan pihak ketiga,
dimana kosekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga,
berdasarkan nota debit maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal beban bunga
utang pinjaman di debit dan utang bunga kepada pemerintah di kredit. Pemerintah
kota Salatiga melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS.
b. Beban subsidi
Pemerintah kota Salatiga menerbitkan surat keputusan kepala daerah/ perjanjian/
dokumen yang dipersamakan tentang pemberi subsidi kepada entitas lain.
Berdasarkan surat keputusan kepala daerah/perjanjian/dokumen yang dipersamakan,
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal beban subsidi kepda BUMD di debit dan
utang belanja subsidi BUMD di kredit. Pada saat pemerintah kota Salatiga melakukan
pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada
yang berhak menerima subsidi..
c. Beban hibah
Pemerintah kota Salatiga menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah
daerah dan telah menandatangani NPHD/dokumen yang dipersamakan tentang hibah
kepada kelompok masyarakat. Berdasarkan NPHD/dokumen yang dipersamakan
tersebut. Setelah itu Perintah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan
diterbitkan SP2D S dan diserahkan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk
uang.
d. Beban bantuan sosial
Pemerintah kota Salatiga mengeluarkan surat keputusan kepala daerah tentang
penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani surat perjanjian
pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan surat
keputusan bantuan sosial, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal beban banuan
sosial kepada masyarakat di debit dan utang belanja lain-lain di kredit. Kemudian
pemerintah mengeluarkan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan
26
dilakukan pembayaran kepda yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk
uang. Berdasarkan SP2D tersebut maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal utang
belanja lain-lain di debit dan kas di kas daerah di kredit, belanja sosial kepda
organisasi kemasayarakatan di debit dan perubahan SAL di kerdit.
e. Beban transfer bantuan keuangan
Pemrintah kota Salatiga mengeluarkan surat keputusan kepala daerah tentang
bantuan sosial. Berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang bantuan keuangan,
fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal beban transfer bantuan keuangan ke
kabupaten di debit dan utang transfer bantuan keuang di kredit. Kemudian Pemerinta
Kota Salatiga melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D
LS dan dilakukan pembauaran kepada yang berhak menerima. Berdasarkan SP2D
tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal utang transfer bantuan keuangan di
debit dan kas di kas daerah di kredit, transfer bantuan keuangan dipemerintah
kabupaten di debit dan perubahan SAL di kredit.
Pada praktiknya pengakuan di PPKD sudah sesuai dengan perwali nomor 37
tahun 2013 dan ada beberapa kegiatan yang tidak ada dalam DPPKAD selaku PPDK
yaitu beban bunga dan beban transfer.
Pengukuran
Dalam Peraturan Walikota Salatiga nomor 37 tahun 2013 Beban dicatat sebesar:
1. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode
berjalan.
2. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
3. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
Pada kebijakan pengukuran akuntansi Beban, pemerintah daerah maupun kota di beri
kewenangan membuat peraturannya sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku. Melihat dari Permendagri No 64 tahun 2013 yang dijadikan sebagai acuan, maka
semestinya Pemerintah Kota Salatiga juga mengatur terkait dengan pengukuran beban yang
berasal transaksi pertukaran dan non pertukaran. Namun, pengukuran terkait transaksi
tersebut belum diatur di dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga. Menurut
pegawai bagian keuangan serta bagian verbend DPPKAD, Pemerintah Kota Salatiga belum
mengatur tentang pengukuran beban yang berkaitan dengan transaksi pertukaran dan non
pertukaran dikarenakan sifat transaksi tersebut sangat jarang terjadi pada Pemerintah Kota
Salatiga.
27
Pengungkapan
Pengungkapan yang termuat dalam Perwali Kota Salatiga No 37 tahun 2013
didefinisikan sebagai laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna anggaran. Pada pengungkapan Beban disajikan secara penuh (full
cost) dalam laporan keuanga terpisa untuk setiap jenis biaya. Rincian biaya diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2013
Pengungkapan Beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran perlu
diungkapkan karena hal ini berkaitan dengan Beban yang seharusnya diuangkan pada tahun
pelaporan namun baru diterima pada saat sesudah tahun pelaporan keuangan.
Tetapi, pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Salatiga terkait dengan
pengungkapan Beban sebaiknya memasukkan satu hal yang belum dituangkan tersebut ke
dalam kebijakan akuntansi terkait pengungkapan pada Persediaan disajikan di neraca bagian
aset lancar pada akhir tahun anggaran. Persediaan yang disajikan adalah jumlah persediaan
hasil opname fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang
digunakan. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang dibeli dengan belanja
hibah dan/atau belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir
periode pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk persediaan,
mengungkapkan, antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran
persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk
diajukan atau diserahkan kepada masyarakat. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan
hasil inventarisasi fisik dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang
juga dituangkan dalam CaLK.
Berikut merupakan tabel hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 64 tahun 2013 mengenai kebijakan akuntansi akun beban berbasis akrual serta hal-
hal yang belum diatur dalam Perwali Kota Salatiga No 37 tahun 2013 dan Perwali Kota
Salatiga No 17 tahun 2014 mengenai kebijakan akuntansi akun beban.
Tabel 2 hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan walikota
Bagian Mengenai Permendagri No 64 tahun
2013
Perwali Kota Salatiga No
37 tahun 2013 dan Perwali
Kota Salatiga No 17 tahun
2014
Keterangan
Definisi macam- Terdapat definisi beban Hanya dicantumkan Terdapat definisi belanja
28
macam beban antara lain:
a. Beban pegawai
b. Beban barang dan jasa
c. Pengembalian beban
d. Beban penyisihan
piutang
e. Beban bantuan sosial
f. Beban hibah
g. Beban subsidi
definisi belanja saja
seperti:
a. Belanja hibah
b. Belanja bantuan sosial
c. Belanja bantuan
keuangan
d. Belanja tidak terduga
saja dan beban belum
dicantumkan
Klasifikasi beban Beban pada SKPD:
a. Beban pegawai
b. Beban barang dan jasa
c. Pengembalian beban
Beban pada SKPD:
a. Beban Pegawai
b. Beban barang dan /atau
jasa
c. Hibah dan bantuan sosial
d. Beban penyusutan dan
amortisasi
e. Beban penyisihan
piutang
f. Beban bantuan sosial
g. Beban transfer bantuan
keuangan
Pada beban subsidi di SKPD
belum mengatur padahal ada
kegiatan pemberian subsidi
pada kegiatan pasar murah
pada dinas umkm dan
koperasi
Pengakuan beban a. Beban penyisihan
piutang diakui pada saat
Fungsi akuntansi
PPKD/SPKD membuat
laporan cadangan
piutang tak tertagih.
b. Beban persediaan diakui
pada saat fungsi
akuntansi PPKD/SKPD
membuat laporan
persediaan.
a. Beban penyisihan
piutang diakui pada saat
adanya bukti
memorial/dokumen yang
dipersamakan atas
penyisihan piutang.
b. Beban persediaan diakui
pada saat perhitungan
persediaan
menggunakan metode
periodik atau perpetual,
maka fungsi akuntansi
melakukan perhitungan
fisik terdahdap barang
yang dibeli dan belum
digunakan.
a. Pada beban penyisihan
piutang belum diatur
tentang perhitunga
penyisihan piutang dengan
menggunakan metode
yang sesuai dengan
kondisi di Salatiga
b. Pada beban persediaan
belum diatur perhitungan
secara lengkap
penggunaan metode
persediaan yang ada.
Pengukuran beban a. Beban dari trasaksi non
pertukaran diukur
sebesar aset yang
digunakan atau
dikeluarkan yang pada
saat perolehan tersebut
diukur dengan nilai
wajar.
b. Beban dari transaksi non
pertukaran diukur
dengan menggunakan
harga sebenarnya (actual
price) yang dibayarkan
ataupun menjadi tagihan
sesuai dengan perjanjian
yang telah membentuk
harga.
a. Jumlah kas yang
dibayarkan jika seluruh
pengeluaran tersebut
dibayar pada periode
berjalan.
b. Jumlah biaya periode
berjalan yang harus
dibayar pada masa yang
akan datang.
c. Alokasi sistematis untuk
periode berjalan atas
biaya yang telah
dikeluarkan.
Pada peraturan walikota
belum megatur tentang
pengukuran dengan nilai
wajar. Belum mengatur
tentang pengukuran beban
yang berkaitan dengan
transaksi pertukaran dan non
pertukaran dikarenakan sifat
transaksi tersebut sangat
jarang terjadi pada
Pemerintah Kota Salatiga.
Pengungkapan beban pengungkapan Beban
disajikan secara penuh (full
cost) dalam laporan
pada kebijakan akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga
terkait dengan
29
Sumber: Data primer diolah, Januari-Mei 2015
Pembahasan
Berdasarkan analisis di atas, maka kriteria yang sudah terdapat dalam peraturan
walikota semua sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri akan tetapi ada bebrapa
hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota yaitu difinisi macam-macam beban,
pengakuan beban subsidi pada SKPD, pengakuan beban perediaan pada SKPD pengukuran
beban.
Dari Pembahasan maka Pemerintah Kota Salatiga sudah siap dalam pembuatan
kebijakan akuntansi beban berbasis akrual dilihat dari jumlah enam belas kriteria hanya lima
kriteria saja yang belum diatur dalam kebijakan Walikota Salatiga yaitu:
Definisi beban pada Peraturan Walikota
1. Klasifikasi beban subsidi pada SKPD
2. Pengakuan beban penyisihan piutang
3. Pengakuan beban persediaan
4. Pengukuran beban
5. Pengungkaan beban terkait dengan pengungkapan persediaan di akhir tahun.
keuanga terpisa untuk
setiap jenis biaya.
pengungkapan Beban
sebaiknya memasukkan satu
hal yang belum dituangkan
tersebut ke dalam kebijakan
akuntansi terkait
pengungkapan pada
Persediaan disajikan di
neraca bagian aset lancar
pada akhir tahun anggaran
30
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan analisis tentang kesiapan Kota Salatiga dalam implementasi standar
akuntansi berbasis akrual dilihat pada kebijakan akuntansi akun beban sudah membuat
peraturan dalam bentuk peraturan walikota nomor 37 tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi
kota salatiga dan peraturan walikota no 17 tahun 2014 tentang sistem akuntansi pemerintah
daerah yang memuat kebijakan akuntansi beban dan penerapan basis akrual.
Saran
Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu walaupun tetap harus mengacu
pada Permendagri No.64 Tahun 2013, tetapi pemerintah kota sebaiknya membuat peraturan
yang sesuai dengan kondisi di Kota Salatiga terkait dengan akuntansi beban pada Kota
Salatiga kebijakan beban subsidi yang belum diatur dan difinisi beban, perhitungan
penyisihan piutang
31
DAFTAR PUSTAKA
Faradillah, Andi. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Skripsi.
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Makassar.
Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik,
dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat
Ibadah. Salemba Empat. Jakarta.
Hoek, M. Peter van der. 2005. Accrual-Based Budgeting and Accounting In The Publi Sector:
The Dutch Experience. http://mpra.ub.uni muenchen. de/5906/ MPRA Paper No.
5906, posted 29, November 2007 14:35 UTC. [30 Agustus 2013]
Ichsan, Muhammad. 2013. Manfaat Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan : Pondasi
Manajemen Biaya Entitas Pemerintahan. Program Studi Magister Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
International Federation of Accountants (IFAC), (2003), Handbook of International Public
Sector Accounting Standards.
Modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah – Pendapatan. (online)
http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-
berbasis-akrual diakses tanggal 25 November 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
_________________. Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Ritonga, Rahmansyah. Kas Basis Vs Akrual Basis. Widyaiswara BDK. Medan.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Kota Salatiga nomor 27 tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Salatiga.
Peraturan Walikota Salaitga Nomor 17 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Dan Bagan Akun Standar.
Ritonga, Irwan Taufik. 2010. Akuntansi Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Sekolah
Pascasarjana UGM.
Sugiri, Slamet, dan Sumiyana. 2005. Akuntansi Keuangan Menengah. Yogyakarta : Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
32
Wibowo, Christanto Heri. 2011. Strategi Transisi Akuntansi Akrual Plus.Seminar Akuntansi
Pemerintah. (online) http://id.scribd.com/doc/105829425/Strategi-Transisi-
Akuntansi-Akrual-Plus diakses tanggal 2 Desember 2014
www.bppk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 24 November 2014
www.ifac.org diakses tanggal 25 November 2014
www.ksap.org diakses tanggal 25 November 2014
33
:
:
:
:
:
:
:
N
OJUMLAH
1 1.019.293.700,00
2 87.389.334,00
3 19.905.000,00
4 70.185.000,00
5 31.055.000,00
6 68.715.000,00
7 14.851.453,00
8 19.478,00
1.311.413.965,00
NO Keterangan
1
2
3
NO Keterangan
Rp.
Rp.
Rp.
:
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Nomor : 003/GJ/2014
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
(SP2D)
Nomor SPM 001/DKK/LS/I/2014 Dari Kuasa BUD
Tanggal 24 Desember 2013 Tahun Anggaran 2014
SKPD Dinas Kesehatan
Bank/Pos Bank Jateng
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari buku Rekening
Nomor :
1-033-000-10-1
Uang sebesar Rp 1.311.413.965,00
SATU MILYAR TIGA RATUS SEBELAS JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS RIBU
SEMBILAN
RATUS ENAM PULUH LIMA RUPIAH
NPWP 00.382.072.7-505.000
No. Rekening Bank 2-033-06587-9
Bank/Pos Bank Jateng Cabang Salatiga
Keperluan Untuk Pembayaran Gaji DSB Bulan Januari 2014 untuk : 383 Pegawai + 249
Istri/Suami + 386 Anak = 1.018 Jiwa
KODE REKENING URAIAN
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji
Jumlah
Potongan-potongan:
Uraian (No. Rekening) Jumlah
2.1.1.01.01 Utang Taspen 110.668.212,00
2.1.1.05.01 Utang Taperum 2.465.000,00
Jumlah
2.1.3.01.01 Utang
Pemotongan PPh
14.851.453,00
Jumlah 127.984.665,00
Jumlah yang Dibayarkan 1.183.429.300,00
Uang Sejumlah SATU MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA EMPAT
RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH
Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)
Uraian Jumlah
Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : DPKD
Salatiga, 02 Januari 2014
Kuasa Bendahara Umum Daerah
Drs. FAKRUROJI
NIP. 19610924 198903 1 004
SP2D yang dibayarkan
Jumlah yang Diminta 1.311.413.965,00
Jumlah Potongan 127.984.665,00
LAMPIRAN 1
34
LAMPIRAN 2
a. :
b. :
c. :
d. :
e. : Rp.
f. :
g. : Rp.
h. :
I. Rp.
Tanggal SPD
12/23/2013
II. Rp.
I - II. Rp.
III. Rp.
II - III. Rp.
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN
(SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)Nomor : 001/DKK/LS/I/2014 Tahun 2014
SURAT PENGANTAR
Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD Dinas Kesehatan
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD,
bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:
Urusan Pemerintahan 1.02 - KESEHATAN
SKPD 1.02.01 - Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2014
Dasar Pengeluaran SPD Nomor 950/580/2013
Jumlah Sisa Dana SPD 3.920.251.052,00
TIGA MILYAR SEMBILAN
RATUS DUA PULUH JUTA
Nama Bendahara Pengeluaran ARIS SUSILA
Jumlah Pembayaran Yang Diminta 1.311.413.965,00
(terbilang: SATU MILYAR TIGA
RATUS SEBELAS JUTA
Nama dan Nomor Rekening Bank Bank Jateng Cabang Salatiga No. 2-033-06587-9
Salatiga, 24 Desember 2013
Bendahara Pengeluaran
ARIS SUSILA
NIP. 19730601 199403 1 008
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGANNomor : 001/DKK/LS/I/2014 Tahun 2014
RINGKASAN
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD 49.440.707.000,00
RINGKASAN SPD
No Urut Nomor SPD Jumlah Dana
1 950/580/2013 3.920.251.052,00
Jumlah 3.920.251.052,00
45.520.455.948,00
RINGKASAN SP2D
SP2D Peruntukan UP 0,00
SP2D Peruntukan GU 0,00
SP2D Peruntukan TU 0,00
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
Jumlah 0,00
3.920.251.052,00
Salatiga, 24 Desember 2013
Bendahara Pengeluaran
ARIS SUSILA
NIP. 19730601 199403 1 008
35
No Mengenai Perincian IPSAS PP No 71
tahun 2010
Permendagri
No 64 tahun
2013
Perwali Kota Salatiga
tentang Kebijakan
Perlakuan Akuntansi
beban
1 Definisi Pengertian Beban
Klasifikasi Beban
Pengertian pengakuan
Pengakuan beban pada SKPD terkait beban pegawai
yang diakui ketika diterbitkanya SP2D atau pada saat
timbulnya kewajiban pemerintah.
-
Pengakuan beban pada SKPD terkait beban barang
yang diakui ketika bukti penerimaan barang atau berita
acara serah terima ditandatangani.
Pengakuan beban pada SKPD terkait beban hibah dan
bantuan sosial
-
Pengakuan beban pada SKPD terkait beban
penyusutan dan amortisasi diakui ketika bukti
memoril/dokumen yang dipersamakan atas bukti
penyusutan dan amortisasi.
-
Pengakuan beban pada SKPD terkait dengan beban
penyisihan piutang bukti memoril/dokumen yang
dipersamakan atas penyisihan piutang.
-
- -
Pengakuan beban pada PPKD terkait dengan beban
bunga yang diakui ketika bunga tersebut jatuh tempo
untuk dibayarkan.
-
Pengakuan beban pada PPKD terkait dengan beabn
subsidi yang diakui ketika kewajiban pemerintah
daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
-
36
Pengakuan hibah pada PPKD terkait dengan beban
hibah yang diakui ketika telah ditandatangani NPHD. -
Pengakuan beban Penyisihan piutang pada PPKD
diakui pada saat pencatatan prosentase beban
penyisihan piutang pada akhir tahun.
- -
Pengakuan beban transfer pada PPKD diakui pada saat
terbitnya SP2D pada akhir tahun dimana sudah
disalurkan ke daerah yang berhak menerima.
-
3 Pengukuran Pengertian Pengukuran
Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebsar aset
yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat
perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan
menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang
dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai
dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- - -
4 Pengungkapan Pengertian Pengungkapan
Hal yang diungkapkan mengenai beban pada tahun
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. - - -
: diatur