analisis kepatuhan pengungkapan laporan keuangan
TRANSCRIPT
1
ANALISIS KEPATUHAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA TERHADAP
PP 24 TAHUN 2005 UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006-2010
Puspa Darwinawati Amin dan Dyah Setyaningrum
Universitas Indonesia
Abstrak:
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pengungkapan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 24 Tahun 2005 di
Indonesia selama tahun 2006 -2010. Penelitian ini menggunakan metode skoring checklist yang
komponennya disesuaikan dengan isi SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan pengungkapan LKPD dari sebesar 38% di tahun 2006 menjadi 54% di tahun 2010.
Pos yang paling meningkat kepatuhannya setelah 5 tahun terakhir adalah analisis terkait
pengungkapan kebijakan fiskal dan asumsi makro. Hal ini diduga karena BPK mewajibkan
pelaporan secara lengkap untuk memenuhi proses audit. Kebijakan fiskal dan asumsi makro
merupakan pos yang paling diperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan.
Kata kunci: tingkat pengungkapan, akuntansi pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah.
Abstract:
This thesis analyze the disclosure compliance of local government financial reports of regencies
in Indonesia for the period of 2006-2010 against Government Accounting Standard Regulation
PP 24 Year of 2005. This study used scoring method through checklist, which the checklist
components adapted to PP 24 year of 2005. The standard effective after 4 years implemented
(2008). The result shows in 2006 LKPD compliance only 38% and increased to 54% in 2010.
Fiscal policy and macro assumptions are the section that increase most, it‟s because BPK urgency
for LKPDs to deliver a complete statement to get through the audit process and because mostly
citizens concern only on this section.
keywords: disclosure, compliance, local government accounting, government accounting
standard.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
2
1. Latar Belakang
Setelah memasuki era reformasi, pola pikir masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka
dan menginginkan pembangunan yang adil dan berimbang. Oleh karenanya kini Indonesia telah
menerapkan sistem otonomi daerah. Menurut UU No 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan masyarakat setempat sesuai aturan perundangan. Karena itu, kini Pemerintah
Daerah harus mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahannya demi kemajuan
daerah. Untuk memastikan peningkatan kinerja setiap daerah, perlu dilakukan kontrol atas
berbagai kebijakan yang diterapkan. Upaya mewujudkan transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan yang mengikuti
Standar Akuntansi Pemerintahan secara umum. Oleh karena itu pada tahun 2005, Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP).
Untuk menjamin kualitas laporan keuangan tersebut, laporan keuangan yang telah disusun
oleh Pemerintah Daerah akan diperiksa oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan
mandiri, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebelum diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilakukan sebagai bentuk pemenuhan atas dorongan
kebutuhan akan fungsi pengawasan, sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
diharapkan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kepentingan
masyarakat.
Berdasar PP 24 Tahun 2005, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan
melaporkan transaksi dan menjelaskan lebih lanjut pada Catatan atas Laporan Keuangan yang
formatnya disesuaikan dengan SAP. Pengungkapan wajib laporan keuangan daerah sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia masih rendah. Lesmana (2010) menyatakan dalam
penelitiannya bahwa rata-rata nilai pengungkapan wajib sebesar 22%, dengan nilai tertinggi
sebesar 39% dan terendah 13%. Dan Mandasari (2009) dalam Lesmana (2010) menyatakan nilai
pengungkapan wajibnya sebesar 52,57%. Hal ini berarti masih banyak kota ataupun kabupaten
yang belum mengerti pentingnya pelaporan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
3
Penelitian mengenai tingkat kepatuhan daerah telah dilakukan oleh Martani dan Liestiani
(2008), menggunakan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan berfokus pada tingkat
pengungkapan LKPD tahun 2006 dengan metode scoring pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan
klasifikasi Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan. Tetapi, kekayaan,
kompleksitas pemerintahan dan jumlah temuan audit mempengaruhi tingkat pengungkapan.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Liestiani (2008),
penelitian ini masih menggunakan pengungkapan wajib dan berfokus pada tingkat pengungkapan
LKPD dengan metode scoring pada catatan atas laporan keuangan (CaLK). Bedanya, penelitian
ini menggunakan laporan keuangan seluruh LKPD Indonesia dan penelitian dilakukan selama
lima tahun berjalannya SAP, 2006-2010.
2. Tinjauan Teoritis
2.1 Keuangan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. PP 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara menjelaskan tentang penatausahaan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan anggaran bahwa laporan keuangan harus mewujudkan transparasi dan akuntabilitas.
Salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah
yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar yang berlaku,
dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.
2.2 Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan PP 24 Tahun 2005 paragraf 19,
menjelaskan bahwa CaLK meliputi penjelasan naratif ataupun rincian dari angka yang tertera
dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi
tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
4
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta
ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara
wajar, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen lainnya. Secara umum catatan atas laporan
keuangan harus mengungkapkan hal berikut:
Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-
undang APBN/ perda APBD, disertai kendala dan hambatan yang dihadapi untuk
pencapaian target;
Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan dengan
membandingkan output dengan input untuk melihat efisiensi program, mengukur kinerja
dengan membandingkan hasil dengan targetnya, beserta dengan menguraikan strategi dan
sumber daya;
Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya;
Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang
belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
Mengungkapkan informasi untuk pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas;
Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
2.3 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan Pemeriksaan (Audit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI) tersebut adalah memberikan opini atau pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Opini audit ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan kinerja yang
lebih baik, lebih transparan, partisipatif dan bertanggung-jawab. Pemeriksaan BPK-RI ditekankan
kepada pengujian atas bukti mendukung penyajian saldo akun dalam neraca dan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), pengujian transaksi pada LRA dan Laporan Arus Kas (LAK),
penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan, pengujian kepatuhan terhadap peraturan
perundang- undangan, pengujian atas pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
5
Laporan Keuangan (CaLK), dan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.
2.4 Penelitian Sebelumnya
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Ingram (1984) dalam
penelitiannya menyebutkan bebarapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengungkapan, yaitu:
koalisi pemilih (masyarakat) yang mendorong peningkatan permintaan akan informasi, kekuatan
administrasi, dan insentif manajemen yang terdiri dari kekayaan negara, profesionalisme dan
kompleksitas pemerintah. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa koalisi pemilih, kekuasaan
administratif dan insentif menejemen secara signifikan menjelaskan hubungan positif dengan
kualitas pengungkapan.
Liestiani (2008) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan dan menggunakan temuan audit dan nilai temuan sebagai salah satu yang
mempengaruhi pengungkapan. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa tingkat
pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah
temuan audit. Sebaliknya, nilai temuan memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan laporan
keuangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Lesmana, faktor yang mempengaruhi
pengungkapan dilihat dari segi karakteristik Pemerintah Daerah. Lesmana (2010) dalam
penelitiannya menggunakan ukuran Pemerintah, kewajiban, pendapatan transfer, umur
Pemerintah Daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah dan rasio kemandirian keuangan
daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukan umur pemerintah dan rasio kemandirian
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Namun untuk ukuran Pemerintah
Daerah, kewajiban, pendapatan transfer dan jumlah satuan kerja tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan.
3. Metodologi Penelitian
3.1 Metode Skoring
Dalam penelitian ini metode penelitian yaitu dengan menggunakan skoring SAP PP 24
Tahun 2005 dan wawancara dengan beberapa pakar akuntansi pemerintahan. Metode skoring
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
6
yang digunakan adalah dengan checklist yang komponennya telah disesuaikan dengan susunan
wajib dan aturan CaLK pada SAP PP 24 tahun 2005 untuk melihat tingkat kepatuhan Laporan
Keuangan Pemerintahan Daerah. Data yang digunakan dalam checklist adalah seluruh LKPD
yang telah diaudit BPK selama tahun 2006 dan 2010.
Metode pengukuran penelitian serupa dengan yang digunakan Botosan (1997), Fitriany
(2000) dan juga Kemala (2007). Tahapan skoring sebagai berikut:
1. Memberi nilai untuk setiap pengungkapan dari checklist SAP untuk satu item pengungkapan
yang disajikan diberi bobot 1 (satu), artinya semakin jelas pengungkapannya semakin banyak
nilai yang dikumpulkan. Pilihan jawaban ada 3 poin yaitu ya, tidak, dan NA.
Kriteria pengisian jawaban checklist LKPD dapat dilihat dalam table 3.1 berikut:
Tabel 3.1
Kriteria Jawaban Checklist
kriteria jawaban Keterangan
YA
Nilai yang disajikan dalam laporan keuangan, di narasikan dan diberi penjelasan rincian penghitungannya.
Kebijakan yang dianut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang diwajibkan oleh SAP.
Penyajian informasi yang diwajibkan SAP dijelaskan secara lengkap dalam CaLK atau laporan keuangan
TIDAK
Nilai yang disajikan dalam laporan keuangan, tidak di narasikan dan tidak dijelaskan rincian penghitungannya.
Kebijakan yang dianut oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan metode yang diwajibkan oleh SAP.
Penyajian informasi yang diwajibkan SAP tidak dijelaskan dalam CaLK atau laporan keuangan.
N/A
Dalam laporan keuangan tidak terdapat akun yang disebutkan dalam checklist
Tidak ada penjelasan seputar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
2. Mencocokkan setiap penjelasan checklist dengan isi CaLK.
3. Menjumlahkan nilai tersebut berdasarkan setiap jawaban: ya, tidak, dan N/A. Total
seluruh jawaban harus sebanyak 264 poin. 264 poin yang disusun adalah berdasarkan
pedoman yang harus berurutan dalam membuat LKPD dalam PP 24 tahun 2005.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
7
3.2 Metode Pemilihan Sampel
Data yang digunakan adalah seluruh data dari LKPD Indonesia di tahun 2006 hingga
tahun 2010. Namun tidak semua LKPD bisa dianalisis karena adanya keterbatasan data. LKPD
yang digunakan dipilih dari LKPD yang lengkap melampirkan laporan keuangan yang terdiri dari
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan CaLK. Jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian dapat dilihat di tabel 3-2.
Tabel 3-2
Kriteria Pemilihan Sampel
2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah LKPD Indonesia 463 469 465 504 516
(LKPD yang tidak tersedia) 81 31 32 82 133
382 438 433 422 383
(data yang hanya berupa data
audit BPK) 11 69 108 27 7
371 369 325 395 376
(LKPD yang tidak memiliki CaLK) 28 8 6 0 0
LKPD sampel 343 361 319 395 376
persentase sampel 74% 77% 69% 78% 73%
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Liestiani (2008), hanya menggunakan
sampel 30% dari total LKPD Indonesia, yaitu 100 dari 433 LKPD untuk tahun 2006. Penelitian
kali ini menggunakan sampel yang lebih banyak, yaitu 74% dari total seluruh Pemerintahan
Daerah tingkat kota/kabupaten Indonesia pertahunnya dan penelitian digunakan selama 5 tahun
berjalan, yaitu 2006-2010. Penelitian ini sudah lebih baik dari sebelumnya karena objek
penelitian yang digunakan hampir seluruh populasi sampel. Penelitian ini dilakukan untuk
melihat kesadaran akan kepatuhan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar sejak
tahun kedua diberlakukan SAP hingga 5 tahun selanjutnya, yaitu tahun 2006 hingga tahun 2010.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
8
4. Analisis dan Pembahasan
4.1 Hasil Checklist
Hasil checklist berdasarkan metode skoring dapat dilihat dalam gambar 4-1:
Gambar 4-1
Hasil Checklist Pertahun
Dalam Gambar 4-1 terlihat pergerakan trend kepatuhan penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2006, CaLK yang
disajikan sesuai dengan SAP hanya sebesar 38% dan 36% isinya tidak mengikuti standar yang
ada. Keadaan berubah setelah 6 tahun SAP disahkan, dimana di tahun 2010 Pemerintah Daerah
sudah mulai memahami SAP dan mengimplementasikan dengan sesuai kedalam laporan
keuangannya, dimana “YA” mencapai 54% dan “TIDAK” dari tahun 2008 hingga 2010 konstan
26%. “Tidak” bukan karena menggunakan basis yang menyalahi aturan berlaku. “Tidak” disini
merupakan pos CaLK bagian belanja yang tidak mengikuti klasifikasi yang dianjurkan SAP, tapi
mengikuti aturan Permendagri 13 tahun 2006. Klasifikasi yang digunakan adalah belanja
langsung dan tidak langsung, bukan diklasifikasikan berdasarkan fungsi.
Semula di tahun 2006, dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersedia ada 28
yang tidak membuat CaLK hingga akhirnya mulai 2009 semua Pemerintah Daerah telah
membuat CaLK. Hal yang memengaruhi peningkatan laporan keuangan adalah peringatan yang
diberikan oleh BPK. Laporan keuangan yang diproses diaudit hanyalah LKPD yang lengkap
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
9
komponennya. Untuk memenuhi kriteria yang diajukan BPK maka LKPD harus menyajikan
Neraca, LRA, Laporan Arus Kas, dan CaLK secara lengkap agar Laporan Keuangannya dapat
diaudit. Selain itu muncul tiga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE MENDAGRI) terkait
dengan Akuntansi Keuangan Daerah. SE tersebut adalah SE No.900/316/BAKD tahun 2007
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; SE No.900/743/BAKD tahun 2007 tentang Modul
Akuntansi Pemerintah Daerah; SE No.900/079/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah. SE tersebut mulai muncul di tahun 2007 yang nyatanya sangat
mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan. Terlihat peningkatan yang cukup jauh dari 2007 ke
2008 (gambar 4-1), dikarenakan pengaruh SE ini. Dengan adanya SE baru tentang Akuntansi
Keuangan Daerah memudahkan Pemerintah Daerah dalam memahami proses penyajian Laporan
Keuangan, sebab dalam PP 24 Tahun 2005 tidak dijelaskan penjelasan lebih lanjut dari setiap
pos.
BPK juga kerap melakukan sosialisasi kepada kepatuhan pelaporan keuangan, terlebih
setelah muncul SE yang terkait dengan Akuntansi Keuangan Daerah. Sosialisasi yang dilakukan
ada dua, yaitu sosialisasi secara sentral dan evaluasi langsung oleh BPK. Sosialisasi sentral
dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perwakilan setiap Pemerintah Daerah untuk
dijelaskan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan baru yang ada. Tidak hanya
sebatas sosialisasi secara sentral, evaluasi langsung juga dilakukan oleh BPK. Untuk memastikan
laporan keuangan yang dihasilkan baik, maka BPK turun ke daerah untuk melakukan pembinaan
langsung. Pembinaan yang dilakukan terkait dengan temuan BPK, memberi arahan kepada
Pemerintah Daerah agar tidak mengulang kesalahan pelaporan yang sama. Informasi terkait
kepatuhan LKPD ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa ahli dibidang
pemerintahan.
4.2 Kondisi Pengungkapan LKPD 2006-2010
a. Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
Peraturan Daerah APBD.
Sebelum membahas isi utama laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan
Laporan Arus Kas) berdasarkan aturan SAP PP 24 tahun 2005, LKPD harus memberi pengantar
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
10
berupa penyajian informasi terkait kebijakan dan target daerah. Penjelasan poin awal CaLK,
dijelaskan dalam checklist bagian A yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu pengungkapan kewajiban
fikal/keuangan, penjelasan asumsi ekonomi makro, pencapaian target, dan hambatan kendala
dalam pencapaian target. Berikut hasil checklist bagian A yang digambarkan dalam gambar 4-2:
Gambar 4-2
Hasil Checklist Bagian A
Di tahun 2006, hampir semua kota/ kabupaten tidak menyajikan informasi di awal dan
langsung menjelaskan ikhtisar pencapaian atau langsung menjelaskan infomasi kebijakan
akuntansinya. Hanya beberapa kota/ kabupaten yang menyajikan informasi fiskal dan keuangan.
Di tahun 2007, informasi bagian A sudah mulai dibuat oleh sebagian LKPD. Terlihat dengan
meningkatnya persentase “ya”. Mulai konstan dilaporkan untuk CaLK bagian A ketika memasuki
tahun 2008 hingga 2010.
Untuk sisi kebijakan makro, tahun 2006 belum disajikan oleh LKPD. Hal ini karena di
awal penerapan SAP PP 24 Tahun 2005, BPK masih menerima beberapa laporan keuangan yang
belum menyajikan CaLK lengkap dalam proses auditnya. Memasuki tahun 2007, beberapa LKPD
hanya menjelaskan asumsi yang digunakan dan tidak membandingkan perbedaan asumsi makro
yang digunakan sebelumnya. Hal ini kemungkinan karena di tahun sebelumnya masih belum
dilakukan pengukuran asumsi makro pada laporan keuangan, sehingga belum adanya tolak ukur
untuk membandingkan asumsi yang digunakan sebelumnya dengan asumsi periode sekarang.
Terjadi juga pada rincian penjelasan perbandingan kebijakan fiskal tahun berjalan dengan tahun
sebelumnya.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
11
Hambatan dan kendala pencapaian sudah mulai lebih sering dijelaskan di tahun 2007 jika
dibandingkan dengan penyajian CaLK ditahun 2006. Mulai tahun 2007 tingkat kepatuhan dalam
menyajikan bagian awal CaLK lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006, meskipun belum
meningkat secara kualitas tapi sudah meningkat secara kuantitas. CaLK bagian A sudah mulai
kerap digunakan setelah memasuki tahun 2008 karena urgensi pelaporan yang diwajibkan BPK
agar dapat diaudit. Memasuki tahun 2008, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah mulai
mengimplementasikan SAP dengan tepat dan terus berlanjut hingga tahun 2010. Pemerintah
Daerah sudah mulai memahami pelaporan keuangan yang sesuai standar karena sudah munculnya
SE tentang Akuntansi Pemerintah Daerah dan karena adanya urgensi dari BPK dalam menyajikan
Laporan Keuangan yang lengkap. Penyajian informasi kebijakan fiskal, asumsi makro, dan
pencapaian target peraturan telah disajikan oleh seluruh LKPD Indonesia mulai tahun 2008
hingga 2010.
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berisi perbandingan input output untuk melihat
efisiensi program yang dilakukan, mengukur kinerja program, dan memberi uraian strategi dan
sumber daya yang digunakan. Berikut hasil skoring checklist bagian B dapat dilihat dalam
gambar 4-3:
Gambar 4-3
Hasil Checklist bagian B
LKPD tahun 2006 dalam menyajikan bagian B sama halnya dengan bagian A (penjelasan
kebijakan fiskal, asumsi makro, pencapaian target peraturan APBD, dan hambatan kendala
pencapaian target), dimana hampir semua kota/kabupaten tidak membuat rincian CaLK bagian
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
12
ini, dan langsung memberi penjelasan pada kebijakan akuntansi keuangan. Rincian iktisar
pencapaian ada tiga yaitu perbandingan input output, pengukuran kinerja program, dan uraian
strategi beserta sumber daya yang digunakan. Hanya saja, seluruh LKPD yang melaporkan
ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dalam CaLKnya tidak ada yang membuat penjelasan
perbandingan input dan output untuk melihat efisiensi program. Seluruhnya hanya menjelaskan
dua bagian lainnya saja yaitu pengukuran kinerja dan uraian strategi beserta sumber daya yang
digunakan dalam program. Memasuki 2007 isi rincian ikhtisar pencapaian sudah mulai lengkap
dijelaskan. Dalam penyajian CaLK setelah munculnya SE Mendagri tentang Akuntansi Keuangan
Daerah di tahun 2007, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan telah dijelaskan dengan lengkap
ketiga poinnya. Di tahun 2008 hingga 2010 hampir seluruh LKPD yang menyajikan bagian B
telah menjelaskan ketiga komponen ikhtisar pencapaian.
c. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan.
Bagian ini memiliki penjelasan terbanyak karena berisi rincian isi Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Keuangan. Di tahun 2006, hampir seluruh laporan
keuangan yang membuat CaLK hanya mengungkapkan catatan atas bagian ini saja sehingga
dapat masuk dalam penelitian. Berikut hasil checklist bagian C selama tahun 2006 hingga 2010
dapat dilihat di gambar 4-4:
Gambar 4-4
Hasil Checklist bagian C
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
13
Meskipun isi penjelasan CaLK bagian ini dilaporkan, ada pos yang perlakuannya masih
belum mengikuti aturan SAP PP 24 Tahun 2005. Berikut penjelasannya:
• Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntasi tidak dijelaskan oleh
seluruh LKPD di tahun 2006. Penjelasan yang diberikan LKPD di tahun 2006 untuk
bagian C hanyalah penjelasan dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan
Arus Kas. Begitu juga memasuki tahun 2007 hingga tahun 2010, penjelasan
pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi masih tidak disajikan.
• Penjelasan CaLK seputar entitas laporan berdasar PP 24 tahun selama tahun 2006 tidak
disajikan oleh seluruh LKPD. Di tahun 2006, sifat operasi dan jumlah unit entitas
akuntansi yang dibawahi juga dijelaskan oleh beberapa daerah. Akan tetapi tidak ada
yang menjelaskan perundangan yang dijadikan kegiatan operasi entitas. Tahun 2007,
LKPD Indonesia sudah lebih banyak yang menyajikan bagian penjelasan domisili dan
bentuk hukum entitas. Tapi meskipun jumlahnya sudah meningkat, komponen
penjelasan entitas laporan tidak secara lengkap dijelaskan empat poin isinya. Tahun
2008 juga komponen penjelasan entitas laporan tidak secara lengkap dijelaskan empat
poin isinya. Di 2009 hingga 2010 sudah ada beberapa yang menampilkan secara
lengkap empat poin isi entitas pelaporan, tapi sebagian besar masih belum menjelaskan
secara lengkap empat poin yang ada.
• Di tahun 2006, hanya sedikit LKPD telah menyajikan basis akuntansi yang mendasari
penyusunan laporan keuangan. Memasuki tahun 2007, LKPD sudah mulai menyajikan
jenis basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dan terus
meningkat jumlah pelaporannya memasuki 2008 hingga 2010.
• Basis pengakuan dan pengukuran yang harus disajikan adalah kesesuaian basis yang
digunakan terhadap SAP dalam penilaian setiap pos. Tahun 2006, LKPD sudah
menyajikan basis pengakuan dan pengukuran dalam CaLKnya, tapi masih belum
menjelaskan secara rinci basis dari setiap pos yang ada, hanya memberi keterangan
sebagian pos, dan mulai merinci di 2007. Tahun 2006 masih terdapat beberapa
pemerintah daerah yang tidak menggunakan basis sesuai dengan SAP sehingga poin
“Tidak” masih banyak ditemui. Kepatuhan pada basis inilah yang membuat poin
“tidak” berkurang dan poin “ya” meningkat di tahun 2007. Di tahun 2008 hingga 2010,
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
14
LKPD telah menjelaskan basis dan metode setiap pos sesuai dengan basis yang
diwajibkan oleh SAP PP 24 tahun 2005.
• LKPD Indonesia di tahun 2006 masih banyak yang belum menjabarkan lebih rinci pos
laporan keuangan. Dalam pencatatannya di laporan keuangan, LKPD Indonesia banyak
menuliskan hanya berupa kas dan setara kas, tidak dirinci lebih dalam, begitu juga
halnya dengan beberapa akun lainnya. Hal ini karena standar yang digunakan masih
baru sehingga belum dapat diimplementasikan secara sepenuhnya. Tahun 2007 telah
menjelaskan lebih rinci dan mulai dibedakan klasifikasi pos. Pengklasifikasian yang
lebih mendetail terus berlanjut hingga tahun 2010.
• Banyaknya „NA‟ dalam penjelasan pos laporan keuangan bukan karena entitas tidak
mengungkapkan adanya suatu transaksi dalam laporan keuangan, tetapi karena
transaksi pos memang tidak pernah terjadi.
• Berdasarkan SAP PP 24 Tahun 2005, aset tetap harus dijelaskan rincian setiap jenis
asset disertai dengan penjelasan penambahan dan pelepasan aset tersebut. Perlakuan
beberapa kota/kabupaten di tahun 2006 dan 2007 hanya memisahkan aset tetap
berdasarkan jenis dan tidak menampilkan tabel atau rincian penambahan/pelepasan
aset. Mulai tahun 2008 hingga tahun 2010 seluruh LKPD sudah menampilkan rincian
asetnya secara berurutan dan lengkap disertai dengan penambahan dan
pengurangannya, juga tambahan informasi lain seputar aset tetap.
• Pencatatan belanja berdasar penjelasan pada PSAP 02 paragraf 34, belanja
diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
Permendagri No 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa klasifikasi belanja berdasarkan
belanja langsung dan tidak langsung. Seluruh LKPD di tahun 2006 hingga 2010
mengklasifikasikan belanja sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Pencatatan
berbeda yang dilakukan oleh seluruh daerah tidak dapat dikategorikan melanggar
Standar Akuntansi Pemerintahan. Tapi dalam checklist ini, seluruh belanja yang
berbeda dengan SAP 24 tahun 2005 tetap dikategorikan sebagai “tidak” karena
checklist dibuat berdasarkan aturan SAP PP 24 Tahun 2005.
• Poin selanjutnya dalam penjelasan CaLK bagian kebijakan akuntansi adalah kebijakan
akuntansi berkaitan dalam masa transisi SAP dan kebijakan akuntansi tertentu yang
diperlukan untuk memahami LKPD. Di tahun 2006 keterangan ini tidak dilaporkan
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
15
oleh seluruh LKPD. Mulai 2007 hingga 2010 sudah mulai dijelaskan oleh beberapa
LKPD.
d. Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan
dalam lembar muka laporan keuangan.
Informasi yang dimaksud dalam bagian ini adalah informasi mengenai kontijensi
dan komitmen lainnya yang belum disajikan di awal. Pos ini tidak diwajibkan muncul
dalam CaLK, hanya saja perlu di laporkan jika ada. Sehingga peningkatan atau
berkurangnya poin “Ya”, “Tidak”, dan “NA” tidak memengaruhi tingkat kepatuhan dalam
pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
e. Pengungkapan-pengungkapan lain.
Pengungkapan lainnya harus disajikan dalam CaLK laporan keuangan
pemerintahan daerah. Pengungkapan ini diharuskan dilaporkan jika ada kejadian
bersangkutan muncul, jika tidak maka tidak perlu membuat CaLK bagian pengungkapan
lain. Oleh karena itu jarang diungkapkan oleh LKPD hingga 2010.
4.3 Urgensi Pengungkapan LKPD
Informasi yang diperlukan dan dibutuhkan oleh tiap pengguna laporan keuangan berbeda
tergantung tujuan masing-masing. Ada beberapa pos yang menjadi perhatian pengguna laporan
keuangan tergantung kebutuhannya. Kelompok utama pengguna laporan keuangan berdasarkan
penjelasan Kerangka Konseptual (KK) SAP adalah:
1. Masyarakat
Hal pertama yang dicari oleh masyarakat dalam membaca laporan keuangan pemerintahan
daerah adalah opini BPK. Sebab jika hasil pemeriksaan menghasilkan opini yang baik, maka
pandangan masyarakat akan positif pada Pemerintahan Daerah tersebut. Untuk komponen
laporan keuangannya, masyarakat yang menggunakan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah
akan fokus menilai isi CaLK bagian A. Kebijakan fiskal, masyarakat setempat memerhatikan
kebijakan apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya beserta
penggunaan pembiayaan yang dilakukan, beserta apa yang dijadikan asumsi indikator makro
yang digunakan.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
16
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
Salah satu cara pencegahan terjadinya korupsi adalah pengembangan akuntansi yang baik
oleh Pemerintah (Pope, 2003) yaitu salah satunya dengan menampilkan laporan keuangan
berstandar. Untuk Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa, seluruh isi
laporan keuangan menjadi perhatian utama. CaLK menjadi bahan penilaian lembaga dalam
melihat upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan melihat aspek apa saja yang lebih diutamakan daerah. Dengan adanya laporan
keuangan yang jelas dan rinci dapat meminimalkan terjadinya pelaporan anggaran fiktif atau
kesesuaian ajuan anggaran dengan tujuan pembangunan.Lembaga pengawas dan lembaga
pemeriksa fokus pada semua aspek pada laporan keuangan, baik CaLK maupun isi laporan
lainnya. Karena jika laporan keuangan yang telah diawasi dan diperiksa hasilnya baik, maka akan
memengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pengguna laporan keuangan lainnya.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
Untuk memastikan dana yang diberikan memang dibutuhkan dan tidak disalahgunakan, hal
pertama yang disorot oleh para pemberi dana adalah opini BPK. Jika opininya baik, maka
pemberi dana akan lebih memercayai dana yang diberikan akan dikelola dengan baik oleh
Pemerintah Daerah. Bagian kewajiban beserta penjelasannya adalah pos yang paling diperhatikan
oleh para pemberi pinjaman. Sebab, pemberi pinjaman ingin memastikan bahwa dana yang
dipinjam akan dikembalikan tepat waktu.
4. Pemerintah Pusat dan Daerah;
Pemerintah Pusat sebagai sentral pemerintahan, lebih fokus pada CaLK tentang kebijakan
yang diambil dan asumsi yang digunakan beserta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target. Dengan begitu Pemerintah bisa berupaya memberi bantuan dalam melancarkan berbagai
hambatan yang ditemui dalam rangka proses pembangunan. Pemerintah Daerah diharapkan
mendorong kepatuhan daerahnya dalam menerapkan regulasi SAP. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan Panggah (2012), umur administratif Pemerintah Daerah dan dukungan Pimpinan
Pemerintah Daerah berpengaruh positif pada opini audit. Pemerintah Daerah diharapkan lebih
mendukung kepatuhan regulasi agar didapatnya opini yang lebih baik.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
17
5. Kesimpulan
Selama tahun 2006 hingga 2010, kepatuhan atas pengungkapan LKPD berdasarkan
CaLK terus meningkat. Keefektifan penerapan SAP mulai konstan sejak memasuki tahun
anggaran 2008, dimana seluruh LKPD telah menerapkan semua aturan SAP dengan tepat.
Munculnya Surat Edaran Mendagri terkait Akuntansi Daerah merupakan faktor yang memicu
peningkatan kepatuhan ketika memasuki tahun 2008 hingga 2010. SE tersebut adalah SE
No.900/316/BAKD tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan
Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; SE No.900/743/BAKD
tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah; SE No.900/079/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena
komponen SAP PP 24 Tahun 2005 yang sebelumnya masih sulit dipahami Pemerintah
Daerah, telah dijelaskan lebih rinci dan mendalam didalam Surat Edaran ini.
Pos yang paling meningkat dalam CaLK LKPD Indonesia selama tahun 2006-2010
adalah penjelasan terkait kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Kebijakan fiskal dan ekonomi
makro merupakan pos yang paling diperhatikan masyarakat, karena kebijakan yang diambil
selama tahun berjalan menyangkut peningkatan kesejahteraan daerah tersebut. Selain itu BPK
juga mewajibkan LKPD yang disajikan lengkap komponennya agar dapat diaudit.
Daftar Referensi:
Botosan, Christine A. 1997. Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The
Accounting Review. Vol 72. No 3. Pp. 323-349.
Ingram, R. W. Spring 1984. Economic incentives and the choice of state government
accounting practices. Journal of Accounting Research
Lesmana, Sigit Indra. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat
Pengungkapan Wajib Di Indonesia. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas
Maret. Surakarta.
Liestiani, A. (2008). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006. Depok: Skripsi Departemen Akuntansi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
18
Martani, Dwi dan Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan of Local Government Financial
Statement in Indonesia. Accounting Department. University of Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
Pope, J. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Standar Akuntansi Pemerintah PP 24 Tahun 2005. 2005.Sinar Grafika
SE No.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penataan dan
Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah
Indonesia.
SE No.900/743/BAKD tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta:
Pemerintah Indonesia.
SE No.900/079/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Wicaksono, Panggah. 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Opini dan Temuan Audit
BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun
2008-2009. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013
19
Analisis kepatuhan..., Puspa Darwinawati Amin, FE UI, 2013