analisis kebijakan formulasi terhadap ketentuan …digilib.unila.ac.id/28704/3/skripsi tanpa bab...

0

ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KETENTUAN

TENTANG REMISI KHUSUSNYA NARAPIDANA

TERORISME

(Skripsi)

Oleh

M ADITYA MALVIN

NPM 1212011235

0

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK



TERORISME

Oleh

M ADITYA MALVIN

NPM 1212011235

Pendapat yang pro-kontra atas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana

terorisme timbul sebagai akibat dari adanya pandangan yang menganggap bahwa

pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para teroris masih rendah

dan jauh dari harapan masyarakat sesuai dengan sifat jenis tindak pidana tersebut

sebagai extraordinary crime Permasalahan dalam penelitian bagaimanakah

kebijakan formulasi tentang remisi khususnya narapidana terorisme dan apakah

kebijakan formulasi tentang remisi narapidana terorisme sesuai dengan rasa

keadilan di masyarakat

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

dengan mempelajari norma atau kaidah hukum tinjauan atas kebijakan formulasi

tentang remisi khususnya narapidana terorisme Metode analisis secara kualitatif

dan disimpulkan dengan cara pikir induktif

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan formulasi tentang remisi khususnya

narapidana terorisme sebagaimana yang telah diataur dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan juga Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan dijelaskan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak

bagi setiap narapidana yang telah berbuat baik selama berada di lembaga

pemasyarkatan serta memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya Apabila dikaitkan

dengan tindak pidana yang tergolong extraordinary kebijakan formulasi tentang

remisi narapidana terorisme sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dimana

bagi naripidana terorisme yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana terorisme

harus dilakukan pertimbangan khusus dalam pemberian remisi dan dihukum

secara maksimum setimpal dengan perbuatannya

Saran diharapkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dalam

usaha pemberantasan tindak pidana terorisme utamanya dalam ranah hukum

pelaksanaan pidana (penitensier) harus memiliki landasan hukum yang kuat serta

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Kata Kunci Remisi narapidana terorisme

ANALISI KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KETENTUAN

TENTANG REMISI KHUSUSNYA NARAPIDANA TERORISME

Oleh

M Aditya Malvin

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M Aditya Malvin dilahirkan di kota Bandar

Lampung pada tanggal 20 Januari 1996 anak kedua dari

Lima bersaudara dari pasangan Bapak Hendra Chendradan

Ibu Eka Lisa

Pendidikan yang diselesaikan penulis yaitu

1 TK Tamsis Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2001

2 SD Negeri 2 T Gading Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007

3 SMP Kartika II-2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010

4 SMA Negeri 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013

Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung melalui jalur SBMPTN Pada tahun 2016 penulis mengambil minat

hukum pidana Pada tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan

ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan dengan mengikutiprogram Kuliah

Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik) yang bertempat di Kecamatan Selagai

Lingga Desa Negeri Jaya Kabupaten Lampung Tengah

MOTTO

ldquoSeseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuanwalaupun melewati jalan yang sulit Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada dijalan

yang mulusrdquo (Thomas Carlyle)

ldquoKebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal

tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuhrdquo

(Confusius)

ldquoHadapi rintangan di depan kita jangan lah kau hindari semakin kita hindari semakin besar masalah yang akanterjadi

(M Aditya Malvin)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hatikupersembahkan

skripsiku ini kepada

Papaku Hendra Chendra danMamaku Eka Lisa

yang selama ini telahbanyak berkorban selalu mengajarkanku kesabaran

danketegaran selalumemberikan kasih sayang selalu melindungiku dan

merawatkudengan setulushati dan selalu memberikan motivasi untuk maju

agar dapat meraih cita-cita danimpiankuselalu berdoadan menantikan

keberhasilankuAku sangat berterimakasih dan aku sangat menyayangi dan

mencintai kalian

Kakak dan Adik-adiku yang selalu memberikan dukungan penuh atas semua

kekurangan yang saya miliki

Pacarku Mira Aprliani yang selalu sabar menghadapiku dan selalu memberi

motivasi dalam hidup saya

Dan untuk sahabat-sahabatku yang telah membantu dan memberikan semangat

dalammenyelesaikan skripsi ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Sang Pemilik Ilmu dan Pengetahuan atas limpahan rahmat dan kuasa-Nya serta

nikmat pengetahuan Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi

Besar Rasulullah Muhammad SAW yang karena Beliaulah penulis dapat

menikmati dunia yang terang oleh ilmu pengetahuan Sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul ldquoAnalisis kebijakan Formulasi terhadap

ketentuan tentang remisi khususnya narapidana terorisme rdquo merupakan hasil

penelitian yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana

di bidang Hukum Pidana

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan bimbingan dan saran dari

berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada

1 Bapak Armen Yasir SH MHum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung

2 Bapak Eko Raharjo SH MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana


3 Bapak Dr Maroni SH MH selaku Pembimbing I yang telah membantu

membimbing mengarahkan dan memberikan masukan saran motivasi

sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini

4 Ibu Rini Fathonah SH MH selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya mencurahkan segenap pemikirannya memberikan

bimbingan kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini

5 Bapak Gunawan Jatmoki SH MH selaku Pembahas I yang telah

memberikan masukkannya dan sarannya sehingga penulis menyelesaikan

skripsi ini

6 Ibu Diah Gustiniati SH MH selaku Pembahas II yang telah


skripsi ini

7 Bapak Tri Andrisman SHMH selaku pembimbing akademik selama

penulis menjalankan perkuliahan hingga selesai skripsi ini

8 Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas lampung yang telah

memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi

mahasiswa fakultas hukum universitas lampung

9 Bapak dan ibu staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung

10 Bapak welly SH MH sebagai kasi administrasi yang telah memberikan

izin dan bantuan selama penelitian serta motivasi yang berharga atas

kerjasama yang baik selama penelitian berlangsung

11 Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga

besar dari opahku alm Herman Chendra dan keluarga besar dari datu

Yos dan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu

12 Terkhusus untuk kedua orang tuaku kakak dan adik-adiku Bapak Hendra

Chendra Ibu Eka Lisa kakak Mutiara Chendra SKed adik Reza Algifari

dan Rafli Pahlevi yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa

kepada penulis serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus

berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat

membanggakan bagi mereka

13 Pacarku Mira Apriliani yang selalu mendukung saya dan selalu sabar

menghadapi sifat-sifat saya yang tidak bisa di tebak terima kasih atas

dukungan semua yang beliau berikan

14 Sahabat-sahabat seperjuangan MH13 Nando kecil Nando besar gawir

komang harry lyan lukman indra erik yudi haves andri adnan wowo

hanif angger lazuardi arif depok herze dennis nopri gibran hendi

johan khadafi berto dan yosef yang selalu menemaniku dari awal

perkuliahan sampai pada menyelesaikan skripsi ini Terimakasih atas

segala pengalaman motivasi dan waktu yang telah kita habiskan bersama

semoga kita dapat menggapai kesuksesan di masa yang akan datang

15 Teman-temanku semasa menuntut ilmu di SMA kelas IPA 2 tauhid

gustyan hafid audy ipin fajry pei enggar faris untuk semua kenangan

masa sekolah yang tak terlupakan

16 Sahabatku semasama menuntut ilmu di SMP Dayat memet abah anton

Fahri porong dayu dll

17 Teman-teman KKN desa Negeri Jaya Kecamatan selagai linggai

kabupaten Lampung Tengah Pius Deo Indah Laila Niken Shelvi

Terimakasih telah memberikan pengalaman baru kebersamaan dan

kenangan selama 40 harinya

18 Teman-teman seperjuangan FH Unila angakat 2013 semoga kita akan

sukses dimasa yang akan datang

19 Almamater tercinta

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang kalian

berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta

bermanfaat bagi kita semua khusnya bagi penulis dalam mengemban ilmu

pengetahuan Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh

kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini

dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua Amin

Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah 1

B Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 5

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D Kerangka Teoritis dan Konseptual 7

E Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Kebijakan 16

B Pengertian Kebijakan Formulasi 20

C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27

BAB III METODE PENELITIAN

A Pendekatan Yuridis Normatif 39

B Sumber dan Jenis Data 39

C Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 40

D Analisis Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Kebijakan Formulasi Tentang Remisi Khususnya Narapidana

Terorisme 41

B Kebijakan Formulasi Tentang Remisi Narapidana Terorisme Sesuai

dengan Rasa Keadilan di Masyarakat 65

BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan zaman menimbulkan problema baru yaitu

munculnya kejahatan serius seperti korupsi terorisme dan kejahatan narkotika

telah mendorong keinginan masyarakat untuk menghentikan pemberian remisi

terhadap pelaku kejahatannya Masyarakat memandang bahwa pemberian remisi

kepada pelaku kejahatan korupsi teroris dan narkotika melukai rasa keadilan

masyarakat

Pada sistem baru pembinaan narapidana remisi ditempatkan sebagai motivasi

(salah satu) bagi narapidana untuk membina diri sendiri Sebab remisi tidak

sebagai hukum atau seperti dalam sistem pemasyarakatan tidak pula sebagai

anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan tetapi sebagai hak dan

kewajiban narapidana Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan

kewajibannya ia berhak untuk mendapat remisi sepanjang persyaratannya telah

dipenuhi maka kriteria pemberian remisi perlu diperjelas sehingga dapat menutup

peluang remisi menjadi komoditas Apalagi pemberian remisi juga tidak

berkorelasi dengan penurunan angka kejahatan korupsi kejahatan terorisme dan

peredaran narkotika Ketiga kejahatan tersebut cenderung meningkat bahkan

2

beberapa pelakunya kembali mengulangi kejahatannya baik di dalam maupun

diluar lembaga pemasyarakatan1

Kejahatan terorisme semakin berkembang bentuknya seperti penyebaran paham

radikalisme yaitu adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang

yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis

dengan menggunakan cara-cara kekerasan Berdasarkan data yang dikeluarkan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Agustus 2011 pelaku kejahatan korupsi pada

tahun 2011 berjumlah 1008 narapidana dan 506 tahanan Dari jumlah tersebut

kurang lebih telah diberikan remisi sebanyak 408 mendapat remisi umum I dan

remisi umum II sebanyak 19 narapidana kasus korupsi Sedangkan untuk

kejahatan terorisme pada tahun 2011 sebanyak 131 narapidana dan 4 orang

tahanan Narapidana terorisme yang mendapat remisi umum I sebanyak 84

narapidana Kejahatan narkotika sebanyak 28775 narapidana dan 11898 tahanan

dengan remisi umum I sebanyak 9596 dan remisi umum II sebanyak 244

narapidana2

Perkembangan jumlah narapidana terorisme selama tahun 2015-2017 dapat

dijelaskan pada tabel 1 berikut

Tabel 1 Jumlah Narapidana Terorisme Selama Tahun 2015-2017

No Tahun Jumlah narapidana

1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang

Sumber Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2017)

1 Roeslan Saleh dalam A Josias Simons R Budaya Penjara (Karya Putra Darwati Bandung

hlm2 2 Sumber Direktorat Bina Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana yang dikeluarkan pada

bulan Desember dan bulan Agustus 2011

3

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan pemberian remisi tidak lagi anugerah melainkan sebuah hak yang

diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan

Eksistensi rejim pemberian remisi di atas telah dijadikan alasan oleh beberapa

pihak untuk menentang penghentian pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan

khususnya pada korupsi teroris dan narkotika Kelompok ini menyatakan bahwa

penghentian pemberian remisi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia

sebab pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

yang menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi Selain itu jika

penghentian remisi dilakukan secara terbatas maka terjadi pembedaan perlakuan

pemberian remisi dimana untuk pelaku tindak pidana umum akan tetap diberikan

sedangkan pelaku tindak pidana khusus tidak diberikan Kebijakan ini yang

menurutnya merupakan bentuk dan perlakuan yang diskriminasi terhadap

narapidana

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam

beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Keputusan Presiden RI 7

No 174 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Remisi berikut besaranya Keputusan

Menteri Hukum dan Perundang-undangan NoM09HN0201 Tahun 2000

tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik Keputusan Menteri

Kehakiman dan HAM RI No M 03-PS0104 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara

Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara dan Peraturan Pemerintah No

99 Tahun 2012 tentang hukumanan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

4

1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan

Remisi tidaklah masuk dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

Remisi pun tidak masuk pada hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Sebab

hak asasi ini hanya berlaku bagi setiap orang yang sedang menjalani proses

persidangan baik korban dan pelaku kejahatan dimaksudkan tetap mendapatkan

perlindungan atas hak asasi ini Remisi justru bertentangan dengan kepastian

hukum yang adil bagi para korban kejahatan dimana seharusnya vonis hakim

yang sudah mewakili rasa keadilan masyarakat tetapi pada pelaksanaannya dapat

dikurangi oleh pemerintah tanpa melalui proses persidangan kembali Oleh karena

itu penghapusan remisi ataupun penghentian remisi tidak dapat dikategorikan

sebagai pelanggaran hak asasi manusia apalagi filosofi dasarnya remisi hanyalah

belas kasihan



pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para teroris masih

(sangat) rendah dan jauh dari harapan masyarakat sesuai dengan sifat jenis tindak

pidana tersebut sebagai extraordinary crime3

Pidana yang tergolong rendah itu pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan

masih kurang atau bahkan tidak efektif Pendapat yang kontra terhadap pemberian

3 Tigor Gultom Pro Kontra Remisi Koruptor dan Teroris httpwwwhukumonlinecomberita

bacahol23200 pro-kontra-remisi-koruptor-dan-teroris diakses 21 April 2017

5

remisi kepada narapidana teroris juga dilatarbelakangi oleh (eks) narapidana

teroris Abu Tholut yang pernah dipidana dengan pidana penjara selama 8

tahun Abu Tholut alias Mustofa alias Imron Baihaki ditangkap di Bekasi pada

tanggal 8 Juli 2003 karena memiliki senjata api dan kemudian divonis delapan

tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Mei 2004

Jika hukuman dijalani penuh semestinya Abu Tholut baru bebas pada tanggal 9

Agustus 2011 Namun karena ada remisi Abu Tholut bebas bersyarat pada

tanggal 27 Agustus 2007 Tiga tahun berselang polisi kembali menyatakan Abu

Tholut sebagai otak pelaku perampokan bersenjata terhadap Bank CIMB Niaga

Cabang Arif Rahman Hakim Medan Rabu (1882010) yang juga menewaskan

seorang anggota Brimob yang bertugas sebagai keamanan di bank tersebut4

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat

dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam diktum

menimbang disebutkan bahwa memperketat syarat dan tata cara pemberian

Remisi diberlakukan bagi pelaku tindak pidana terorisme karena tindak kejahatan

terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta

merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena

terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang

menimbulkan bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia serta merugikan

kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara

berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat

dilindungi dan dijunjung tinggi

4

Khairul Ikhwan Residivis dan Terpidana Teroris Tak Dapat Remisi

httpwwwforumbebascom thread140975html diakses 21 April 2017

6

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin menulis skripsi

dengan judul ldquoAnalisis Kebijakan Formulasi Terhadap Ketentuan Tentang

Remisi Khususnya Narapidana Terorismerdquo

B Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka ada masalah yang

dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut

a Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang remisi khususnya narapidana

terorisme

b Apakah kebijakan formulasi tentang remisi narapidana terorisme sesuai

dengan rasa keadilan di masyarakat

2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana

Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas Maka perlu adanya

pembatasan permasalahan penelitian ini dititik beratkan pada penelitian yang

bersifat normatif yaitu kebijakan legislatif dalam memformulasikan yang

khususnya mengenai remisi khususnya narapidana terorisme dan kebijakan

formulasi tentang remisi narapidana terorisme sesuai dengan rasa keadilan di

masyarakat

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

a Untuk mengetahui kebijakan formulasi tentang remisi khususnya narapidana

terorisme

7

b Untuk mengetahui kebijakan formulasi tentang remisi narapidana terorisme

sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat

2 Kegunaan Penelitian

a Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan

kemampuan berkarya ilmiah daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin

ilmu yang dimiliki juga untuk memberikan masukan serta memperluas

cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi

pihak pembentuk Perundang-undangan dalam rangka menciptakan suatu

peraturan hukum yang lebih baru

b Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

memperluas wawasan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat memberikan

masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan

penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia

D Kerangka Teoritis dan Konseptual

1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti5

5 Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum UI Press Jakarta 1986 hlm 124

8

a Teori Pemidanaan

Pada literatur ilmu pengetahuan hukum pidana lazimnya dikenal 3 (tiga) teori

tentang tujuan pemidanaan (strafrechts-theorieen) yaitu teori pembalasan

(absolute theorieenvergelding theorieen) teori tujuan (relatieve theorieen

doeltheorieen) dan teori gabungan (verenigingstheorieen)6

Pada pengertian kebijakan dilihat dari kebijakan hukum pidana sering disebut

sebagai politik hukum pidana Politik hukum pidana dapat diartikan sebagai

kebijakan yang mengatur mengenai ketentuan perundang-undangan yang akan

ditetapkan dan dibuat sebagai acuan kepada kebijakan publik yang mengacu

kepada hukum pidananya

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam

proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya yaitu tahap

aplikasi dan eksekusi Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya

pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari

para pembuat hukum bukan hanya tugas aparat penegakpenerap hukum Apalagi

tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis karena adanya

kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan

penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi

Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (penal policy)

Menurut Sudarto politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu

6 Bambang Poernomo Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan Liberty

Yogyakarta 1985 hlm 75-76

9

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang7Dalam perumusan suatu Undang-

undang tentunya harus melalui suatu proses kriminalisasi yaitu menentukan suatu

perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana kemudiandijadikan sebagai tindak

pidana Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan tentunya harus

mempertimbangkan banyak hal karena proses kriminalisasi merupakan

permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal selain masalah dalam penetapan

sanksi yang sebaiknya dijatuhkan8

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat

dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik Pengertian

tersebut terlihat pula dalam defenisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang

menyatakan bahwa penal policy sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan9

b Teori Keadilan

Teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental (1) masyarakat

sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke

generasi berikutnya (2) manusia sebagai makhluk moral Menurut Rawls suatu

konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama standar dari

7

Sudarto Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan

Hukum Pidana Sinar Baru Bandung 1983 hlm 93 8 Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Remaja Rosdakarya Jakarta

hlm 32 9 Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan

Konsep KUHP Baru) Kencana Jakarta 2008 hlm 80

10

mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai Konsepsi seperti itu

haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam

lembaga-lembaga dasar masyarakat serta caranya menetapkan pendistribusian

yang pas berbagai nikmat dan beban dari kerja sama sosial Lebih lanjut John

Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi

kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama memberi

hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas

kebebasan yang sama bagi setiap orang Kedua mampu mengatur kembali

kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan

yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang baik mereka

yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung 10

Hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan kepastian

hukum dan kegunaan Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum namun

masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya

sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan

menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut Hukum sebagai

pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak

adilnya tata hukum Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum

sebagai hukum Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

konstitutif bagi hukum Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus

tolok ukur sistem hukum positif Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal

Sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum

sebagai hukum Tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum

10

Ibid hlm 75-76

11

Dengan demikian prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar

masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal

utama kesejahteraan pendapatan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-

orang yang paling kurang beruntung Ini berarti keadilan sosial harus

diperjuangkan untuk dua hal Pertama melakukan koreksi dan perbaikan terhadap

kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-

institusi sosial ekonomi dan politik yang memberdayakan Kedua setiap aturan

harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-

kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah

Keadilan substantif (substansial justice) sendiri dimaknai sebagai keadilan yang

diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif tanpa melihat kesalahan-

kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat

Pemohon Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja

disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan Demikian

sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil

dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran

prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan) Dengan kata lain

keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-

undang Melainkan dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan

undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada

formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus

menjamin kepastian hukum11

11

Satjipto Rahardjo Ilmu Hukum PT Citra Aditya Bakti Bandung 2000 hlm 288

12

2 Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan natara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang diinginkan atau diteliti12

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam

melakukan penelitian Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok

yang dijadikan konsep dari penelitian sehingga akan memberikan batasan yang

tetap dalam penafsiran antara lain

a Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab

duduk perkaranya dan seabgainya) Penguraian suatu pokok atas berbagai

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan13

b Kebijakan formulasi adalah sebagai bagian dalam proses kebijakan publik

merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi

kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah

selesai disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai

tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan

tahap formulasi14

c Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana

dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana

12

Soerjono Soekanto Pengantar Penelitian Hukum UI Press Jakarta 1996 hlm 126 13

Purwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Jakarta 1999 hlm 75 14

Wibawa Kebijakan Formulasi Penysunan Kinerja Pemerintahan Sinar Grafika Jakarta 1994

hlm 2

13

d Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

lembaga kemasyarakatan

e Terorisme adalah serangan-serangan terkodinasi yang bertujuan

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat15

E Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang

jelas mengenai pemahaman skripsi maka dari itu disajikan sebagai berikut

I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan dan

ruang lingkup tujuan dan kegunaan penelitian kerangka teoritis dan konseptual

serta sistematika penulisan

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang

pokok-pokok bahasan sebagai berikut kebijakan formulasi tentang remisi

khususnya narapidana terorisme

III METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah

sumber dan jenis data penentuan populasi dan sampel cara pengumpulan data

serta analisis data

15

Maroni Tindak Pidana Khusus di luar KUHP Justice Publisher Bandar Lampung 2015 hlm

92

14

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang

terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun

menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden

analisis kebijakan formulasi tentang remisi khususnya narapidana terorisme

V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan

pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan

pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan

skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa

Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum

yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula

aparat penegak hukum dalam mengelola mengatur atau menyelesaikan urusan-

urusan publik masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan

peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukumperaturan dengan

tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau

kemakmuran masyarakat (warga negara) 16

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan organisasi dan kelompok sektor

swasta serta individu Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum Jika

hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum

yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan) kebijakan hanya menjadi

pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan

16

Barda nawawi Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung PT Citra Aditya Bakti

2010 Hlm 23-24

16

Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu

perubahan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakankegiatan yang

diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan

kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang

dimaksud Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksudtujuan tertentu yang

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang

kebijakan Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan rdquokebijaksanaanrdquo yang

maknanya sangat berbeda dengan kebijakan Istilah kebijaksanaan adalah kearifan

yang dimiliki oleh seseorang sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil

keputusan formal organisasi Contoh kebijakan adalah

1 Undang-Undang

2 Peraturan Pemerintah

3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda

6 Keputusan Bupati dan

7 Keputusan Direktur

17

Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib

dilaksanakan oleh obyek kebijakan Contoh di atas juga memberi pengetahuan

pada kita semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro meso dan

mikro

Menurut Padmo Wahjono Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara

yang bersifat mendasar dalam menentukan arah bentuk maupun isi dari hukum

yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum

sesuatu dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di

masa mendatang (Ius constituendum) 17

Menurut Garda Nusantara Politik hukum meliputi

1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten

2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan

hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum

baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi

dalam masyarakat

3) Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan

pembinaan anggotanya

4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit

pengambil kebijakan

Dengan demikian kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak

atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam

mencapai tujuan tertentu terutama dalam menanggulangi kejahatan memang

17

Abdul Latif dan Hasbih Ali Politik Hukum PT Jakarta Sinar Grafika 2011 Hlm 22-23

18

perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap

negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan Salah satu upaya untuk

dapat menanggulangi kejahatan diantaranya melalui suatu kebijakan hukum

pidana atau politik hukum pidana18

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

pidana maupun politik kriminal Menurut Sudarto politik hukum adalah

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu saat

2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan

peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai

apa yang dicita-citakan 19

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana

berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna Politik

hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa

yang akan datang Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna20

18

Aloysius Wisnubroto Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan

Komputer Yogyakarta Universitas Atmajaya 1999 Hlm 10 19

OpCit Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung PT Citra Aditya Bakti 2010 Hlm

24 20

OpCit Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer

Yogyakarta Universitas Atmajaya 1999 Hlm 11

19

Menurut Marc Ancel pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana) adalah

suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga

kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada


B Pengertian Kebijakan Formulasi





kepada ketentuan hukum pidananya

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan

tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat

dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai disamping itu

kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya

sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi22

Menurut Winarno formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang

dalam 2 (dua) macam kegiatan Kegiatan pertama adalah memutuskan secara

umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan

diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang

21

Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung PT Citra Aditya

Bakti 2010 Hlm 23 22

Wibawa Kebijakan Publik Proses dan Analisis Intermedia Jakarta 1994 hlm 2

20

dipilih suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya

Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan

kebijakan dibuat dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan

oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui mengubah atau

menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih23

Adapun menurut Nigro and Nigro dalam Islamy faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap proses formulasi kebijakan adalah

a Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Walaupun ada pendekatan formulasi kebijakan dengan nama ldquorationale

comprehensiverdquo yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus

mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan

penilaian rasional semata tetapi proses dan formulasi kebijakan itu tidak dapat

dipisahkan dari dunia nyata sehingga adanya tekanan dari luar ikut

berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan

b Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi seperti kebiasaan investasi modal sumber-sumber

dan waktu terhadap kegiatan suatu program tertentu cenderung akan selalu

diikuti meskipun keputusan-keputusan tersebut telah dikritik sebagai sesuatu

yang salah sehingga perlu dirubah apalagi jika suatu kebijakan yang telah ada

dipandang memuaskan

c Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak

dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya seperti dalam proses penerimaan atau

23

Winarno Teori dan Proses Kebijakan Publik Media Pressindo Yogyakarta 1989 hlm 53

21

pengangkatan pegawai baru seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat

keputusan berperan besar sekali

d Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga sangat berpengaruh

bahkan sering pula pembuatan keputusan dilakukan dengan

mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada

diluar proses formulasi kebijakan

e Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan yang terdahulu berpengaruh

pada pembuatan keputusan atau bahkan orang-orang yang bekerja di kantor

pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan

dilapangan hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa delegasi

wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain akan disalahgunakan24

C Remisi

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut

sistem pemasyarakatan sangat penting Hal ini menyangkut masalah pembinaan

yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para

Narapidana untuk itu di dalam sistem pidana penjara di Indonesia remisi

mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab apabila Narapidana tidak

berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi25

24

Islamy Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Sinar Grafika Jakarta 1991 hlm 25 25

Andi Hamzah Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia Rafika Aditama Bandung

2006 Hlm 133

22

Menurut Andi Hamzah remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk

seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang

di berikan setiap tanggal 17 Agustus 26 Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan

diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi

persyaratan tertentu yang ditetapkan Pengertian remisi dalam Kamus Besar

Bahasa Indoesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada

orang yang terhukum27

Pengertian Remisi Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

menyebutkan ldquoRemisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang

diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undanganrdquo

Dasar Hukum Remisi Peraturan pokok yang dijadikan dasar hukum dalam rangka

pemberian remisi adalah 4 yaitu

a Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menyebutkan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan ldquo Narapidana berhak

1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

2) Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani

3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

5) Menyampaikan keluhan

26

Ibid Hlm 133 27

Koenjtaraningrat Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Jakarta hlm 350

23

6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya

yang tidak dilarang

7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

8) Menerima kunjungan keluarga penasihat hukum atau orang tertentu

lainnya

9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga

11) Mendapatkan pembebasan bersyarat

12) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan

13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku ldquoPasal 14 ayat (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata

cara pelaksanaan hak hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahrdquo

b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 (1) Setiap Narapidana dan

Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak

mendapatkan remisi (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat a

berkelakuan baik dan b telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)

bulan (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dibuktikan dengan a tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam

kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian

24

Remisidan b telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh

LAPAS dengan predikat baikrdquo

c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang

Remisi

Pasal 1 ldquo (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana

penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang

bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana (2) Remisi diberikan

oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia (3) Remisi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Hukum dan Perundangundanganrdquo

Pasal 2 Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas ldquo a remisi

umum yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan b remisi khusus yang diberikan

pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana

yang bersangkutan denganketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari

satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih adalah hari besar

yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutanrdquo Pasal 3 ldquo

(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan

remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan

selama menjalani pidana a berbuat jasa kepada negara b melakukan

perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau c melakukan

perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan

yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga

25

Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undanganrdquo

d Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan

Republik Indonesia Nomor M 09HN0201 Tahun 1999 Pelaksanaan

Keputusan Presiden No 174 tahun1999 tentang Remisi ldquoDalam hal pemberian

Remisi Menteri Hukum dapat mendelegasikan pelaksanaanya kepada Kepala

Kantor Wilayahrdquo

e Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M10HN0201

Tahun1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian remisi Khusus

D Narapidana

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau

sannksi lainnya menurut perundang-undangan Pengertian narapidana menrut

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang

menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum28

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Harsono mengatakan

Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum

dan harus menjalani hukuman Narapidana adalah manusia bermasalah yang

dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik dan ahli

hukum lain mengatakan29

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia

28

Poerwodarminto WJI Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Jakarta 1984 hlm 215 29

Willson dikutip dalam Dwijaya Priyatno Sistem Peradilan Pidana penjara Rafika aditama

bandung 1996 hlm 67

26

lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada maka dipisahkan oleh

hakim untuk menjalani hukuman30

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian narapidana

adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani

persidangan telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu

bangunan yang disebut penjara

E Terorisme

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat Berbeda dengan

perang aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu

pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali

merupakan warga sipil

Terorisme berasal dari kata latin ldquoterrerdquo yang artinya dasar mengancam Berasal

dari kata terror sebagai tindakan untuk mengancam pihak lain sebagai upaya

menciptakan efek atau kondisi psikologis seseorang untuk mengambil keputusan

di tengah kekhawatiran akan sesuatu hal Secara lebih cermat terorisme dikaitkan

dengan konsep militansi radikalisme yang dipopulerkan oleh media Barat

dilekatkan dengan suatu wilayah seperti Timur Tengah maupun Irlandia Utara dan

Kolombia yang tidak disukai oleh Barat

J Bowyer Bell menyatakan terorisme adalah sebagai senjata kaum lemah tapi

senjata yang ampuh untuk mempengaruhi pihak lain yang kuat sedangkan David

30

Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Raja Grafindo Persada Jakarta 2010 hlm

59

27

Fromkin lebih meninjau dari sisi target dan sarana terorisme adalah sutau upaya

mempengaruhi pihak lain dengan mengandalkan perubahan psikologis pihak lain

Terorisme terjebak dalam aksi kekerasan dan sadisme Keterjebakan itulah

menjadikan aksinya menjadi crime secara universal sehingga tujuamn luhur

kemudian menjadi pudar karena kurangnya tranparansi31

Pengertian Teror yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 The Prevention of

Terrorism (Temporary Provisions) act 1984 sebagai berikut ldquoTerrorism means

the use of violence for political ends and includes any use of violence for the

purpose putting the public or any section of the public in fearrdquo Kegiatan

Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan

sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang kelompok atau suatu

bangsa Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang

dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya

Kata ldquoterrorrdquo menurut arti bahasa arab disebut dengan istilah ldquoirhabrdquo Kamus Al-

Munawwir mendefinisikan Rahiba-Ruhbatan waruhba- nan wa rohabban

ruhbanan sebagai khaafaldquotakutrdquo Sedangkan kata Al-irhab diterjemah kan dengan

intimidasi32

Istilah teror (isme) pertama kali populer pada masa Revolusi Perancis (1789-

1794) Akan tetapi praktik terorisme itu sendiri terjadi jauh sebelumnya Dalam

catatan sejarah terorisme telah dipraktikkan manusia sejak zaman Yunani kuno

Xenophon (431-350 SM) misalnya menuliskan dalam bukunya tentang terorisme

dalam term perang psikologis untuk menaklukkan musuh Pada awal abad

31

Nugroho Notosusanto Terorisme Berjubah Agama tangggal 12 Mei 2007 httpkompakcom 32

Adian Husaini 2001 Jihad Osama Versus Amerika Gema Insani Pers Jakarta hal83

28

masehi tercatat nama Kaisar Rome Tiberius (14-37) dan Caligula (37-41) yang

melakukan terorisme terhadap lawan-lawan politiknya






Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para

pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak

menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut Aksi terorisme juga mengandung

makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan

dan tidak memiliki justifikasi oleh karena itu para pelaku teroris layak

mendapatkan pembalasan yang kejam33

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan teroris dan

terorisme para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis

pejuang pembebasan pasukan perang salib militan mujahidin dan lain-lain

Adapun makna sebenarnya dari jihad mujahidin adalah jauh dari tindakan

terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang

Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama

Selain oleh pelaku individual terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal

dengan terorisme negara (state terorism) Misalnya seperti dikemukakan oleh

33

Ali Masyhar Ibid hal 51-52

29

Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu Persoalan

standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari

Barat Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai

kelompok di dunia di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika

Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar

konvensi yang telah disepakati

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru namun menjadi aktual terutama

sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York Amerika

Serikat pada tanggal 11 September 2001 dikenal sebagai ldquoSeptember Kelaburdquo

yang memakan 3000 korban Serangan dilakukan melalui udara tidak

menggunakan pesawat tempur melainkan menggunakan pesawat komersil milik

perusahaan Amerika sendiri sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika

Serikat Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak dua diantaranya

ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung

Pentagon

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan Pentagon

sebagai korban utama penyerangan ini Padahal lebih dari itu yang menjadi

korban utama dalam masa dua jam itu tak lain adalah kurang lebih 3000 orang

pria wanita dan anak-anak yang terteror terbunuh terbakar meninggal dan

tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang

terencana Akibat serangan teroris itu menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers

diperkirakan 1500 anak kehilangan orang tua Di Pentagon Washington 189

30

orang tewas termasuk para penumpang pesawat 45 orang tewas dalam pesawat

keempat yang jatuh didaerah pedalaman Pennsylvania

Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center

merupakan penyerangan terhadap Simbol Amerika Namun gedung yang

mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan

kemakmuran ekonomi dunia Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara

yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara Jadi sebetulnya mereka tidak saja

menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia Amerika Serikat menduga Osama bin

Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut34

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh

negara-negara di dunia sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi

Terorisme sebagai musuh internasional Pembunuhan massal tersebut telah

mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional Terlebih lagi dengan

terjadinya Tragedi Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror

menimbulkan korban sipil terbesar di dunia yaitu menewaskan 184 orang dan

melukai lebih dari 300 orang 35

Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika mula-mula mendapat

sambutan dari sekutunya di Eropa Pemerintahan Tony Blair termasuk yang

pertama mengeluarkan anti Terrorism Crime and Security Act December 2001

diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah

melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia seperti Filipina dengan

mengeluarkan anti Terrorism Bill

34

httpidwikipediaorgwikiterorisme - cite_note-0cite_note-0 35

Ibid

31




purpose putting the public or any section of the public in fearrdquo

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa

ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang kelompok

atau suatu bangsa Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain

yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya


Munawwir mendefinisikan Rahiba-Ruhbatan wa ruhbanan wa rohab ban

ruhbanan sebagai khaafa ldquotakutrdquo Sedangkan kata Al-irhab diterjemahkan dengan

intimidasi36

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana

panik tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap

kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk

mentaati kehendak pelaku teror Terorisme tidak ditujukan langsung kepada

lawan akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa

saja Dan yang lebih utama maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror

adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat

dikatakan lebih sebagai psy-war

36

Adian Husaini 2001 Jihad Osama Versus Amerika Gema Insani Pers Jakarta h83

32

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud

dengan Terorisme Menurut M Cherif Bassiouni ahli Hukum Pidana

Internasional bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang

identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan

pengawasan atas makna Terorisme tersebut Sedangkan menurut Brian Jenkins

Terorisme merupakan pandangan subjektif didasarkan pada siapa saja yang

memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu Sedangkan AC Manullang

memberikan pengertian terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan

dari kelompok lain37

Kelompok Negara-negara Eropa Timur beserta beberapa negara-negara

berkembang lainnya memberi batasan teror dalam dua kategori yaitu terror

individual (organisasi terror yang dijadikan bisnisbayaran untuk mencapai target

sponsor) dan terror Negara (Negara kolonialis terhadap Negara-negara jajahan

atau sebaliknya)38

US FBI (federal Bureaau of Investigation) mendefinisikan terorisme adalah

penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk

mengintimidasi sebuah pemerintahan penduduk sipil san elemen-elemennya

untuk mencapai tujuan-tujuan social atau politik39

Konvensi PBB tahun 1939 terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang

ditujukan langsung kepada Negara dengan amksud menciptakan bentuk terror

terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas Dalam

37

AC Manullang 2001 Menguak Tabu Intelijen Teror Motif dan Rezim Panta Rhei h 151 38

Ibid hal153 39

Muladi 2002 Demokratisasi HAM da Reformasi Hukum di Indonesia The Habibie Center

Jakarta

33

kamus Websterrdquos New School and Office Dictionary dijelaskan ldquo terrorism is the

use of violence intimidation etc to gain to end especially a system of government

ruling by terrorrdquo artinya bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan

intimidasi dan sebagainya untuk merebut atau menghancurkan terutama sistem

pemerintahan yang berkuasa melalui terrorhellip)

James Adam memberikan batasan terorisme adalah penggunaan atau ancaman

kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-

tujuan politik baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada

apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan

melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok assaran yang lebih besar

daripada korban-korbam langsungnya40

terorisme melibatkan kelompok-

kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk

mengoreksi keluhan kelompoknasional atau untuk menggerogoti tata politik

yang ada

Sedangkan Kent Leyne Oots mendefinisikan ldquoterorismerdquo sebagai berikut (1)

sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang menciptakan ketakutan atau

membuat kehancuran ekonomi atau material (2) sebuah metode pemaksaan

tingkah laku pihak lain (3) sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas (4)

tindakan criminal bertujuan politis (5) kekerasan bermotifkan politis dan (6)

sebuah aksi kriminal guna meraih tujuan politis atau ekonomis41

40

James Adams 2002 The Financing of terror How the Groups That are Terorrizing the World

et the Money to Do it Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad dalam Poltak

Partogi Naingolan (ed) Terorisme dan Tata Dunia Baru dalam Ali Mashar 2005 Kebijakan

Penanggulangan Terorisme di Indonesia Tesis hal 52 41

M Riza Sihbudi 1991 Bara Timur Tengah Bandung hal 94

34

Menurut Majelis Ulama Indonesia Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap

kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap

keadulatan negara bahaya terhadap keamanan perdamaian dunia serta merugikan

kesejahteraan masyarakat Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang

diorganisasi dengan baik (well-organized) bersifat transnasional dan digolongkan

sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan

sasaran (indiscriminative)42

Terorisme adalah kejahatan (crime) yang mengancam kedaulatan negara (against

statenation) melawan kemanusiaan (against humanity) dilakukan dengan

berbagai bentuk tindakan kekerasan RAND Corporation sebuah lembaga

penelitian dan pengembangan swasta terkemuka di AS melalui sejumlah

penelitian dan pengkajiannya menyimpulkan bahwa setipa tindakan kaum teroris

adalah tindakan kriminal Definisi lain menyatakan bahwa (1) terorisme bukan

bagian dari tindakan perang sehingga seyogyanya tetap dianggap sebagai

tindakan kriminal termasuk juga situasi diberlakukannya hukum perang (2)

sasaran sipil merupakan sasaran utama terorisme dan dengan demikian

penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan

terorisme (3) meskipun seringkali dilakukan untuk menyampaikan tuntutan

politik aksi terorisme tidak dapat disebut sebagai aksi politik43

Terorisme adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dipandang belum

mampu ditanggulangi melalui hukum positif yang ada berbagai Pasal dalam

KUHP tidak dapat mengantisipasi serta menindak dengan cepat tepat dan

42

Marsquoruf Amin 2007 Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme tim penanggulangan

Terorisme MUI Jakarta Hal 26 43

Ibidhal 27-28

35

menyeluruh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme Pola

pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dalam aspek peraturan

perundang-undangan ataupun hukum positif yang bersifat represif terlihat tidak

ada masalah Dalam arti lain sudah selesai final namun dalam arti luas mulai

dari identifikasi penduduk pengawasan dan partisipasi masyarakat masih perlu

ditingkatkan

Pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukan dan mengambil

langkah-langkah yang bersifat pro aktif tegas dan wajar dalam menghadapi

kegiatan terorisme baik bersifat internasional maupun nasional Beberapa

permasalahan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan

pemberantasan terorisme di Indonesia menurut hukum positif yang berlaku serta

bagaimana pelaksanaan perlindungan HAM dalam pemberantasan terorisme

Pola koordinasi aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam

pemberantasan terorisme juga perlu diperhatikan Komitmen pemerintah dan

rakyat Indonesia dalam memberantas terorisme harus terus menerus dibangun

Kerjasama internasional mutlak dilakukan secara konsisten44

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut tidak

menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum Usaha memberantas

Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20 Pada

tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention

for The Prevention and Suppression of Terrorism) dimana Konvensi ini

mengartikan terorisme sebagai Crimes against State

44

Abdul Gani Abdullah Penelitian Hukum tentang Pola Pemberantasan Tindak Pidana terorisme

Dalam Hukum Indonesia dalam abstrak Jakarta 2006 hlm 1

36

Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun

1977 di Eropa makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan

paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai

Crimes against State (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala

Negara atau anggota keluarganya) menjadi Crimes against Humanity dimana

yang menjadi korban adalah masyarakat sipil

Crimes against Humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights

(Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluassistematik

yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap

penduduk sipil lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by

innocent) sebagaimana terjadi di Bali

Batasan pengertian teroroisme di atas jelas belum adanya keseragaman definisi

terorisme Namun demikian terorisme mempunyai ciri dasar sebagai berikut

penggunaan atau ancaman kekerasan adanya unsur penda- dakankejutan

direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang menimbulkan

ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian

mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasarankorban langsungnya

Oleh karena itu terorisme mempunyai makna penggunaan atau ancaman

kekerasan dilakukan baik individu atau kelompok yang bersifat mendadak

direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang sehingga menimbulkan

ketakutan meluas atau membuat hilangnya nyawa manusia dan kehancuran

material dengan maksudtujuan politis yang jauh lebih luas dari sasaran korban

langsungnya

37

Undang-undang Terorisme dalam ketentuam umumnya memberikan definisi

yuridis tentang terorisme yaitu tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan

yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-

undang ini Dengan demikian Undang-undang tersebut menunjuk bahwa Tindak

Pidana Terorisme adalah keseluruhan tindak pidana yang terumus dala Bab III

tentang tindak pidana terorisme

38

III METODE PENELITIAN

A Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum

kepustakaan dengan cara menelaah doktrin asas-asas hukum norma-norma

Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang remisi Kedua Peraturan

Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarkatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain Yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti Pendekatan tersebut dimaksud untuk

mengumpulkan berbagai macam toeri-teori dan literatur yang erat hubungannya

dengan masalah yang akan diteliti45

B Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang akan

diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka46

Sumber data

yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder

1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan

dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen arsip dan

45

Soerjono Soekanto Penelitian Hukum Normatif PT Raja Grafindo Jakarta 2012 hlm 14 46

Abdulkadir Muhammad Metode Penelitian Hukum Jakarta Sinar Grafika 2004 hlm 168

39

literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-

konsep pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok

penulisan yaitu Analisis Kebijakan Formulasi Tentang remisi khususnya

narapidana terorisme (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Indonesia

2 Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus ensiklopedi dan

sebagainya

C Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1 Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil peneletian ini digunakan

prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yaitu

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi

kepustakaan library research Studi kepustakaan dimaksudkan untuk

memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan

cara membaca mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang

serta bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas

2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data

Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis

40

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut

a Editing data yaitu meneliti data yang keliru menambah dan melengkapi

data yang kurang lengkap

b Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut bahas yang

ditentukan

c Sistematisasi data yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara

sistematis hingga memudahkan interpretasi data

D Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan

permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan

penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriktif yaitu

dengan menguraikan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini Sehingga dari

permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis

berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal

yang umum ke hal-hal yang khusus

74

V PENUTUP

A Simpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis kebijakan formulasi tentang remisi

khususnya narapidana terorisme maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu

1 Kebijakan formulasi tentang remisi khususnya narapidana terorisme

sebagaiman yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan juga Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan

pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan

hak warga binaan pemasyarakatan yaitu dijelaskan bahwa pemberian remisi

merupakan salah satu hak bagi setiap narapidana yang telah berbuat baik

selama berada di lembaga pemasyarkatan serta memenuhi syarat-syarat

tertentu lainnya Namun apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang

tergolong extraordinary crime yaitu suatu kejahatan yang luar biasa yang

mengakibatkan korban yang luar biasa pula (tindak pidana terorisme) Maka

pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tersebut dinilai menciderai

rasa keadilan masyarakat yang mana masyarakat menuntut para terorisme

dihukum seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya Serta bertentangan

dengan semangat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme

75

2 Kebijakan formulasi tentang remisi narapidana terorisme sesuai dengan rasa

keadilan di masyarakat dimana

a Bagi narapidana terorisme yang tidak mempunyai andil besar (membantu

melakukan) tindak terorisme boleh mendapatkan remisi apabila memenuhi

persyaratan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 yaitu berkelakuan baik dan telah

menjalani satu pertiga dari jumlah total pidana yang dijatuhkan

b Bagi naripidana terorisme yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana

terorisme harus dilakukan pertimbangan khusus dalam pemberian remisi

dan dihukum secara maksimum setimpal dengan perbuatannya

B Saran

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini ada beberapa saran yang perlu

penulis sampaikan yaitu

1 Pemerintah diharapkan dalam menetapkan kebijakan yang terkait dalam

usaha pemberantasan tindak pidana terorisme utamanya dalam ranah

hukum pelaksanaan pidana (penitensier) harus memiliki landasan hukum

yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Ketentuan pemberian remisi kepada teroris di masa yang akan datang

hendaknya mempertimbangkan masa pidana seseorang sebagaimana yang

dianut oleh negara-negara pembanding di atas dengan kata lain

disesuaikan berat ringannya sanksi pidana dengan besar remisi yang dapat

diperoleh Sehingga ke depannya diharapkan tercapai tujuan dari

pemasyarakatan yakni pembinaan narapidana serta terciptanya keadilan

dalam masyarakat

76

2 Pemerintah diharapkan dalam menetapkan ketentuan pemberian remisi

kepada pelaku tindak pidana terorisme adalah bagian dari kerangka

besar sistem pemidanaan di Indonesia yang diarahkan pada proses

pembinaan narapidana dengan tujuan preventif rehabilitatif dan integratif

Oleh sebab itu remisi kepada pelaku tindak pidana terorisme tetap

harus diberikan dengan tetap memperhatikan terwujudnya keadilan

hukum Ketentuan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana

terorisme tetap harus diatur berbeda dengan pelaku tindak pidana pada

umumnya Pengaturan yang berbeda tersebut harus diterjemahkan sebagai

ketentuan yang memperberat syarat bagi pelaku tindak pidana terorisme

untuk memperoleh remisi Hal ini didasarkan pada terwujudnya

keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

AC Manullang Menguak Tabu Intelijen Teror Motif dan Rezim Panta Rhei

2001

Abduh Zulfidar Akaha (ed) Terorisme dan Konspirasi Anti Islam Pusata Al ndash

Kautsar Jakarta 2001

Abdul Gani Abdullah Penelitian Hukum tentang Pola Pemberantasan Tindak

Pidana terorisme Dalam Hukum Indonesia dalam abstrak Jakarta 2006

Abdul Latif dan Hasbih Ali PolitikHukum PT Jakarta Sinar Grafika 2011

Abdulkadir Muhammad Metode Penelitian Hukum Jakarta Sinar Grafika 2004

Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Raja Grafindo

PersadaJakarta 2010

Adian Husaini Jihad Osama Versus Amerika Gema Insani Pers Jakarta 2001

Ali Masyhar Kebijakan Penanggulanagan terorisme di Indonesia dalam Tesis

Semarang 2002

Aloysius Wisnubroto Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan

Penyalahgunaan Komputer Yogyakarta Universitas Atmajaya 1999

---------------------------- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Bandung PT

Citra Aditya Bakti 2010

---------------------------- Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan


Andi Hamzah Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia Rafika

Aditama Bandung 2006

Barda Nawawi Arief Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

AlumniBandung 2010

---------------------------- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

RemajaRosdakarya Jakarta 1993

Direktorat Bina Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana yang dikeluarkan

pada bulan Desember dan bulan Agustus 2011

Islamy Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan NegaraSinar Grafika

Jakarta1991

M Riza Sihbudi Bara Timur Tengah Bandung 1991

Marsquoruf AminMeluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme tim

penanggulangan Terorisme MUI Jakarta 2007

Maroni TindakPidanaKHusus di luar KUHP Justice Publisher Bandar

Lampung 2015

Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori-Teori dan Kebijakan Pidana

AlumniBandung 2005

Muladi Demokratisasi HAM da Reformasi Hukum di Indonesia The Habibie

Center Jakarta 2002

SoerjonoSoekantoPenelitianHukumNormatif PT Raja Grafindo Jakarta 2012

------------------------ Pengantar Penelitian Hukum UI Press Jakarta 1996


Sudarto Hukum dan Hukum Pidana AlumniBandung 1977

Sudarto Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap

Pembaharuan Hukum Pidana Sinar Baru Bandung 1983

Wibawa Kebijakan Formulasi Penysunan Kinerja Pemerintahan Sinar Grafika

Jakarta 1994

Wibawa Kebijakan Publik Proses dan Analisis Intermedia Jakarta 1994

Willson dikutip dalam Dwijaya Priyatno Sistem Peradilan Pidana penjara

Rafika aditama bandung 1996

Winarno Teori dan Proses Kebijakan PublikMedia PressindoYogyakarta 1989

B UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Remisi

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

C SUMBER LAIN

James Adams The Financing of terror How the Groups That are Terorrizing the

World et the Money to Do it Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor

Muhammad dalam Poltak Partogi Naingolan (ed) Terorisme dan Tata

Dunia Baru dalam Ali Mashar 2005 Kebijakan Penanggulangan

Terorisme di Indonesia Tesis 2002

Koenjtaraningrat KamusBesarBahasa Indonesia BalaiPustaka Jakarta 1980

KolonelInfLoudewijk F Paulus Kopassus Terorisme www Geooglecoid

Muladi Undang-undang Peberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam

Kerangka Hak Azasi Manusia makalah disampaikan pada Kuliah Umum S1

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 21 April 2003 2003

Nugroho Notosusanto Terorisme Berjubah Agama tangggal 12 Mei 2007

httpkompakcom

Purwodarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Jakarta 1984

-------------------- Kamus Besar Bahasa IndonesiaBalaiPustaka Jakarta 1999

Tjipto Soeroso Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Politik)

1990

ABSTRAK



TERORISME

Oleh

M ADITYA MALVIN

NPM 1212011235



pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya kepada para teroris masih rendah

dan jauh dari harapan masyarakat sesuai dengan sifat jenis tindak pidana tersebut

sebagai extraordinary crime Permasalahan dalam penelitian bagaimanakah

kebijakan formulasi tentang remisi khususnya narapidana terorisme dan apakah

kebijakan formulasi tentang remisi narapidana terorisme sesuai dengan rasa

keadilan di masyarakat

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

dengan mempelajari norma atau kaidah hukum tinjauan atas kebijakan formulasi

tentang remisi khususnya narapidana terorisme Metode analisis secara kualitatif

dan disimpulkan dengan cara pikir induktif

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan formulasi tentang remisi khususnya

narapidana terorisme sebagaimana yang telah diataur dalam Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan juga Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

pemasyarakatan dijelaskan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak

bagi setiap narapidana yang telah berbuat baik selama berada di lembaga

pemasyarkatan serta memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya Apabila dikaitkan

dengan tindak pidana yang tergolong extraordinary kebijakan formulasi tentang

remisi narapidana terorisme sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dimana

bagi naripidana terorisme yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana terorisme

harus dilakukan pertimbangan khusus dalam pemberian remisi dan dihukum

secara maksimum setimpal dengan perbuatannya

Saran diharapkan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dalam

usaha pemberantasan tindak pidana terorisme utamanya dalam ranah hukum

pelaksanaan pidana (penitensier) harus memiliki landasan hukum yang kuat serta

tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Kata Kunci Remisi narapidana terorisme



Oleh

M Aditya Malvin

Skripsi


SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

RIWAYAT HIDUP




Ibu Eka Lisa












MOTTO





(Confusius)


(M Aditya Malvin)

PERSEMBAHAN









mencintai kalian








SANWACANA












kepada


Universitas Lampung











skripsi ini



skripsi ini















































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990



Oleh

M Aditya Malvin

Skripsi


SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

RIWAYAT HIDUP




Ibu Eka Lisa












MOTTO





(Confusius)


(M Aditya Malvin)

PERSEMBAHAN









mencintai kalian








SANWACANA












kepada


Universitas Lampung











skripsi ini



skripsi ini















































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

RIWAYAT HIDUP




Ibu Eka Lisa












MOTTO





(Confusius)


(M Aditya Malvin)

PERSEMBAHAN









mencintai kalian








SANWACANA












kepada


Universitas Lampung











skripsi ini



skripsi ini















































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

MOTTO





(Confusius)


(M Aditya Malvin)

PERSEMBAHAN









mencintai kalian








SANWACANA












kepada


Universitas Lampung











skripsi ini



skripsi ini















































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

PERSEMBAHAN









mencintai kalian








SANWACANA












kepada


Universitas Lampung











skripsi ini



skripsi ini















































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

SANWACANA












kepada


Universitas Lampung











skripsi ini



skripsi ini















































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990









skripsi ini



skripsi ini















































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990






































Bandar Lampung 2017

Penulis

M Aditya Malvin

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN









C Remisi 22

D Narapidana 26

E Terorisme 27





D Analisis Data 40



Terorisme 41



BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

BAB V PENUTUP

A Simpulan 74

B Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

1

I PENDAHULUAN







masyarakat











2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

2















narapidana2





1 2015 220 orang

2 2016 218 orang

3 2017 271 orang





3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

3














narapidana










4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

4


Pemasyarakatan












belas kasihan










5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

5























4



6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

6





1 Permasalahan




terorisme



2 Ruang Lingkup







masyarakat


1 Tujuan Penelitian


terorisme

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

7




a Teoritis







b Praktis






1 Kerangka Teoritis





8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

8

a Teori Pemidanaan























9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

9
















b Teori Keadilan





7





10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

10
























10

Ibid hlm 75-76

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

11























11


12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

12

2 Konseptual


















tahap formulasi14



12




hlm 2

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

13








I PENDAHULUAN




II TINJAUAN PUSTAKA







serta analisis data

15


92

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

14






V PENUTUP




skripsi ini

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

15

II TINJAUAN PUSTAKA

















16


2010 Hlm 23-24

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

16
















1 Undang-Undang


3 Keppres

4 Kepmen

5 Perda



17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

17




mikro











dalam masyarakat




pengambil kebijakan




17


18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

18




















18




24 20



19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

19






















21




20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

20




















dipandang memuaskan




23


21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

21














C Remisi







24



2006 Hlm 133

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

22






















26

Ibid Hlm 133 27


23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

23


yang tidak dilarang



lainnya



keluarga

















24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

24




Remisi





















25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

25







Kantor Wilayahrdquo



D Narapidana













28



bandung 1996 hlm 67

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

26







E Terorisme















30


59

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

27

















intimidasi32






31



28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

28






















33


29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

29















Pentagon








30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

30























34


Ibid

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

31












intimidasi36









36


32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

32














atau sebaliknya)38








37


Ibid hal153 39


Jakarta

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

33















yang ada







40






34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

34























42



Ibidhal 27-28

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

35






ditingkatkan

















44



36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

36























langsungnya

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

37







38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

38















Sumber data


1 Data Sekunder



45



39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

39





2 Data Tersier



sebagainya















40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

40





ditentukan



D Analisis Data









74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

74

V PENUTUP

A Simpulan



















75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

75











B Saran













dalam masyarakat

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

76












keadilan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU


2001








PersadaJakarta 2010



Semarang 2002










AlumniBandung 2010






Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990




Jakarta1991





Lampung 2015


AlumniBandung 2005


Center Jakarta 2002








Jakarta 1994











C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990



C SUMBER LAIN












httpkompakcom




1990

analisis kebijakan formulasi terhadap ketentuan …digilib.unila.ac.id/28704/3/skripsi tanpa bab...

Documents