BAB1 PENDAHULUANDalam kehidupan sehari-hari terdapat begitu banyak masalah publik yang harus segera diatasi, mulai dari masalah yang paling sederhana atau gampang dipecahkan sampai yang paling sulit bahkan sampai harus mencari inspirasi khusus dan memakan waktu yang lama untuk pemecahannya. Dengan demikian, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat kita temukan dalam bidang kesejahtraan sosial (social walfare), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pendidikan, pertanian pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Kebijakan yang ada tersebut tentunya ada yang berhasil dan adapula yang gagal. Istilah kebijakan sendiri oleh beberapa ahli sangat memiliki keberagaman Graycar (Keban,2008:59) menjelaskan bahwa kebijakan dapat dipandang dari perspekif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Sedangkan Anderson (Budi Winarno,2012:19) menjelaskan istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Shafritz dan Russel (Keban,2008: 60) bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan. Dalam perkembangan studi tentang kebijakan hingga saat ini maka lahirlah istilah public policy atau kebijakan publik, oleh sebagian ahli, seperti Thomas Dye (Subarsono,2005: 2) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Public policy is whatever government choose to do or no to do). Pakar kebijakan lain seperti David Easton memberikan penjelasannya bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai sah kepada masyarakat, (Subarsono, 2005: 3). Sedangkan Chandler dan Plano, (Keban, 2008: 60) mendefinisikan public policy sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam

proses kebijakan publik selanjutnya dalam studi kebijakan publik oleh Dunn (2004) dijelaskan bahwa ada beberapa tahap dalam kebijakan itu sendiri yakni penetapan agenda kebijakan (agenda setting), formulasi kebijakan (policy formulation), adopsi kebijakan (policy adoption), implementasi kebijakan (policy implementation), dan penilaian kebijakan (policy assesment). Dan beberapa pendapat ahli lain yang menjelaskan proses tentang tahapantahapan kebijakan yang secara umum menjelaskan bahwa setidaknya dalam proses kebijakan ada tiga siklus yakni tahap formulasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahapan evaluasi kebijakan. Dari beberapa tahapan yang ada dalam proses kebijakan itu sendiri, tahapan yang dianggap cukup pelik ialah pada tahapam implementasi di mana pada tahapan ini dianggap sebagai ruh berhasil tidaknya kebijakan itu dilaksanakan. Oleh sebagian pakar implementasi diartikan sebagai suatu proses yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan telah dirumuskan. Gordon (Keban,2008: 76) mengemukakan bahwa implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Riant Nugroho,2011: 629) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Dalam studi implementasi, terdapat beberapa model implementasi yang dikembangkan oleh beberapa ahli seperti model implementasi yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1980). Penjelasan tentang model implementasi kebijakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dikemukakan oleh Riant Nugroho (2006:129), di mana dijelaskan bahwa di dalam model implementasi diberi label MS yang terletak dikuadran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa dari pada mekanisme pasar. Duet Mazmanian dan Sabatier mengkalsifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan denga indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator

kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi anggaran, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan resources dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan

pelaksanaan, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atau hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. Dengan melihat pemaparan pada awal bab pendahuluan setidaknya dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa studi mengenai kebijakan merupakan suatu yang cukup kompleks, dikarenakan pada tahapan konsep studi mengenai kebijakan sudah cukup rumit. Belum lagi jika kita mencoba untuk mencoba untuk menggunakan teori maupun konsep dalam suatu program kebijakan.

Produk kebijakan merupakan hal yang pasti ada dalam suatu Negara, begitupun dengan yang terjadi di Indonesia, yang kita dapat sangsikan sudah berapa banyak produkproduk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, baik pada pemerintah yang berada pada tingkat daerah berupa Perda-perda, keputusan bupati/walikota ataupun Gubernur, maupun yang ada pada tingkat pemerintahan pusat berupa undang-undang, peraturan perundangundangan, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, Mentri. Produk kebijakan itupun juga sangat beragam dikarenakan produk kebijakan itu sendiri lahir dari segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, pembangunan dan berbagai bidang lainnya.

Dari sekian banyak kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah hingga saat ini, kebijakan di bidang pendidikan merupakan salah satu yang sangat menjadi perhatian oleh sebagian pihak karena kebijakan di bidang pendidikan merupakan kebijakan mendasar yang sangat sentral dalam proses bernegara dengan pertimbangan tujuan akhir dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia , berbagai program pendidikan telah diluncurkan oleh pemerintah sendiri seperti program wajib belajar 9 tahun, kebijakan pendidikan gratis, pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan masih banyak program-program dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu dari berbagai program yang telah diluncurkan oleh pemerintah tersebut yang masih berlangsung hingga saat ini ialah pemberian dana bantuan operasional sekolah atau pemberian dana BOS. Definisi dari BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Dana Bos sendiri pada dasarnya lahir sebagai manifestasi dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah yang dialihkan ke bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan dan bantuan langsung tunai (BLT). Lebih lanjut bahwa dana BOS sebagai program yang disinergikan untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun. Data dari Kementrian Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah dijelaskan bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan

Adapun

SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun

2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun Penggunaan dana BOS seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS digunakan untuk pembiayaan atau pengadaan buku pelajaran, pembiayaan dalam penerimaan siswa/siswi baru, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, pembiayaan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran guru honorarium dan tenaga pendidikan honorarium, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan dana BOS, pembelian alat komputer dan pembiayaan lain dalam rangka kegiatan pendidikan di sekolah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang wajar jika melihat perkembangan pembangunan manusia khususnya untuk bidang pendidikan, data terakhir, UNDP merilis indeks pembangunan manusia (IPM) yang memeringkatkan 187 negara berdasarkan pendapatan, pencapaian pendidikan, dan angka harapan hidup, yang mengejutkan adalah posisi Indonesia saat ini mengalami kemerosotan yang cukup tajam. IPM Indonesia pada tahun 2011 berada di peringkat 124 dari 187 negara. Ini menunjukkan terjadinya penurunan drastis. Sebab pada tahun 2010 posisi Indonesia pada peringkat 108 dari 169 negara (sumber Media on-line Kompasiana : 09 November 2011). IPM merupakan alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolok ukur diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui IPM inilah suatu negara dapat diklasifikasikan sebagai negara terbelakang, negara berkembang atau negara maju. Saat ini negara Indonesia masih setia menjadi negara berkembang. Entah berkembang ke arah negara maju atau justru menuju ke arah negara terbelakang? Harapannya tentu Indonesia terus berkembang pesat hingga menjadi negara yang maju dan mandiri. Berdasarkan data yang dirilis United Nations Development Program (UNDP) yang terbaru ini, IPM Indonesia ternyata hanya (0,617) dan masuk kategori sedang. Itu artinya di atas kategori rendah

atau belum mencapai kategori bagus. Dalam hal ini ada empat kategori peringkat, antaralain; rendah, sedang, bagus, dan sangat bagus. Di tingkat ASEAN posisi IPM Indonesia masih di bawah Malaysia yang menempati peringkat 61 dengan angka indeks (0,761). Sementara IPM tertinggi di kawasan ASEAN dipegang oleh Singapura yang menempati peringkat 26 dengan angka indeks (0,866). Disusul posisi Brunei yang menempati peringkat 33 dengan angka indeks (0,838). Ironisnya, konon bidang pendidikan menjadi salah satu penyebab turunnya peringkat IPM Indonesia tahun ini. Padahal bidang pendidikanlah yang selama ini mendapatkan kucuran dana paling banyak dari APBN. 20% dari APBN telah dialokasikan khusus untuk bidang pendidikan. Fakta tersebut kemudian bukannya tidak disadari oleh pemerintah, dengan berbagai kebijakan di bidang pendidikan kemudian dikeluarkan dalam rangka mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain khususnya negara-negara tetangga, pemberian BOS kemudian menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan kepada siswa siswi seluruh indonesia khususnya bagi mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan atau mengenyam bangku pendidikan minimal hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Permasalahan yang terjadi kemudian ialah

pemanfaatan dana BOS di lapangan sejak dimulainya pada tahun 2009 hingga memasuki tahun 2012 kurang bahkan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang dimuat di harian KOMPAS pada tanggal 5 Maret 2012, dijelaskan bahwa memasuki tahun ketujuh, penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mengalami berbagai permasalahan baik dalam penyaluran maupun penggunaannya. Masalah tersebut terkait dengan efisiensi dan efektifitas pengelolaan yang kemudian menghambat tercapainya tujuan dana BOS itu sendiri. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) per 15 Desember 2011. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia, untuk triwulan II (April-Juni) baru 493 (99,2 persen) kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS. Sementara untuk triwulan III (Juli-September) baru 439 (88,3

persen) kabupaten/kota, dan untuk triwulan IV (Oktober-Desember) hanya 108 (21,7 persen) kabupaten/kota yang tuntas menyalurkan BOS Ada beberapa kelemahan yang kemudian menghantui dana BOS misalnya bagaimana pemanfaatan dana BOS itu sendiri tidak sesuai dengan yang diatur dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS itu sendiri, misalnya saja dana BOS yang semestinya dimanfaatkan dalam upaya pengadaan fasilitas-fasilitas sekolah khususnyan semacam komputer masih belum maksima pengadaannya, hal penting lainnya misalnya upaya perbaikan sekolah urung dilaksanakan dan tetap membiarkan keadaan sekolah yang tak layak pakai. Kelemahan lkain dalam penggunaan dana BOS ialah pengadaan buku yang semestinya sudah tidak memungut biaya untuk siswa siswi tetapi masih saja ada komplain dari para orang tua murid yang mengatakan bahwa masih memberikan biaya kepada anakanak mereka untuk memperoleh buku-buku teks pelajaran di sekolah. Kelemahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kridibilitas masih diragukan ( Wawasan, 15 Desember 2007)

Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar/sederajad maupun Sekolah Menengah pertama/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru /penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan. Adanya pengunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar anak sebagai penerima dana BOS (Wawasan, 15 Desember 2007). Apa yang telah digambarkan di atas adalah suatu permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan publik, di mana dengan melihat bahwa kebijakan pemberian dana BOS ini masih memiliki beberapa kelemahan yang tentunya kelemahan ini adalah suatu masalah dalam realisasi suatu kebijakan. Olehnya itu dalam makalah ini kebijakan program dana BOS di Indonesia akan coba kami analisis dengan menggunakan model implememtasi yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabtier untuk mengetahui poin-poin apa yang menjadi kelemahan dalam proses pemberian dana BOS di Indonesia.

B A B II KONSEP DAN TINJAUAN TEORIII.1 Konsep, Teori dan Model Implementasi Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Lester dan Stewart (Budi Winarno, 2012:147), menjelaskan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain

merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Ripley dan Franklin (Budi Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Lebih lanjut Randall B. Ripley dan Grace A. Fanklin (Subarsono. 2005:89) menjelaskan bahwa : Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectation who work within a contexts of an increasigly large and complex mix of government programs that require participations from numeros layers and units of governmental and who are effected by powerfull factor beyond their control Peter de Leon dan Linda de leon dalam buku Riant Nugroho (2011: 626-627) menjelaskan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan

dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Graham T. Allison. Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi ke dua tahun 1980an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah (Top down Perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah daniel mazmanian dan Paul Sabatier (1983), Robert nakamura dan Frank Smalwood (1980) dan Paul Berman (1980).. ada juga pendekatan bootom-up yang dikembangkan oleh Michael lipsky(1971,1980), dan Benny hjern(1982,1983). Generasi ketiga 1990an, dikembangkan oleh Malcolm Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Muncul pula pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang menegmbangkan pendekatan ini antara lain Richard Matland(1995), Helen Ingram (1990) dan Densie Scheberle (1997). II.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Leo Agustino (2008: 144-147) menjelaskan bahwa model Implementasi kebijakan publik yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan A Framework for policy implementation analisys. Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabelvariabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Adapun variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori besar, yaitu : 1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran teknis Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada jumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya : kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu. b. Keberagaman perilaku yang diatur Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana di lapangan. c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar. 2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara : a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

Semakin mampu suatu pengaturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. b. Teori kasualitas yang diperlukan Memuat suatu teori kasualitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan c. Ketepatan alokasi sumber dana Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal. d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lemabaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan dan lembaga apa dilaksankan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah dietapkan. e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. f. Kesepakatan para penjabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undangundang

Para

pejabat

pelaksana

memiliki

kesepakatan

yang

diisyaratkan

demi

tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal. g. Akses formal pihak-pihak luar Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi impelemntasi kebijakan adalah sejaumana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya. 3. Variabel-variabel di luar undang-undang apa yang mempengaruhi implementasi a. Kondisi sosial ekonomi dan tekhnologi Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu faktor eksternal juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik. b. Dukungan publik Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalanm proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan. c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam kearifan lokal yang dimiliki oleh warga yang dapat

mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat. d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana Kesepakatan para pejabat pelaksana merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan

peklaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Mudah tidaknya masalah dikendalikan 1. 2. 3. 4. Kesulitan teknis Keragaman prilaku kelompok sasaran Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi Tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki

Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kejelasan dan konsistensi tujuan Dipergunakannya teori kausal Ketepatan alokasi sumberdana Keterpaduan hirarki antar lembaga pelaksana Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana Perekrutan pejabat pelaksana Keterbukaan kepada pihak luar

Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi : 1. 2. 3. 4. 5. Kondisi sosio-ekonomi dan tekhnologi Dukungan publik Sikap dan sumberdaya dari konstituen Dukungan pejabat yang lebih tinggi Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana

Tahapan dalam proses implementasi kebijakan

Output kebijakan dari lembaga pelaksana

Kepatuhan target utk mematuhi output kebijakan

Hasil nyata output kebijakan

Diteriman ya hasil tersebut

Revisi Undangundang

Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis (Daniel Mazmanian and Paul Sabatier)

Penjelasan tentang model implementasi kebijakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier juga dikemukakan oleh Riant Nugroho (2006:129), di mana dijelaskan bahwa di dalam model implementasi diberi label MS yang terletak dikuadran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa dari pada mekanisme pasar. Duet Mazmanian dan Sabatier mengkalsifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan denga indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi anggaran, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan resources dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan

pelaksanaan, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atau hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

B A B III ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MODEL DANIEL MAZMANIAN DAN PAUL SABATIER DALAM PROGRAM PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BOS Kebijakan program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam buku petunjuk teknis tentang dana BOS, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan fungsi bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap

mempertimbangkan

pendidikan

sebagai

kegiatan

nirlaba,

sehingga

sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Dalam implementasi kebijakan program dana BOS dengan mengacu pada model implementasi dari Mazmanian dan Paul Sabatier berikut, dari hasil analisis penulis akan diuraikan poin-poin implementasi dari kebijakan dana BOS di Indonesia yang telah dilaksanakan : Variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan a. Kesukaran-kesukaran teknis Untuk program kebijakan pemberian dana BOS secara umum lahir sebagai amanat konstitusi untuk pemberian pendidikan kepada seluruh warga negara, yang mana tujuannya ialah bagaimana agar program wajar 9 tahun dapat terpenuhi. Adapun dalam pelaksanaannya di lapangan bahwa program dana BOS tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dalam buku petunjuk teknis dana BOS itu sendiri, hal ini dikarenakan kurang pahamnya para pelaku dalam hal ini implementor baik itu para aparat ataupun kepala sekolah dalam memahami buku petunjuk teknis BOS. Termasuk yang terjadi dalam pemberian dana BOS dalam hasil pengamatan penulis bahwa urusan ataupun syarat-syarat teknis baik itu yang berasal dari pemerintah pusat khususnya mengenai pencairan anggaran dana BOS yang biasanya mengalami keterlambatan dalam penyaluran dananya. b. Keberagaman perilaku yang diatur Untuk poin ke dua dari variabel pertama dalam model Mazmanian dan Paul Sabatier ini harus diakui menjadi masalah klasik di mana jumlah atau kuantitas untuk penerima dana BOS ini sangat banyak untuk hitungan Indonesia sehingga hal ini pula yang mungkin menjadi alasan bahwa distribusi dalam penyaluran dana BOS khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil di Indonesia mengalami keterlambatan. c. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi

Dengan melihat jumlah peserta didik untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, maka mengacu pada Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP, untuk data pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, disimpulkan bahwa jumlah peserta didik sebagai target group dalam implementasi kebijakan program pemberian dana BOS dapat terpenuhi. d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki Dalam implementasi program dana BOS selama 7 tahun pelaksanaannya dari beberapa masalah yang muncul di beberapa daerah, hal ini disebabkan bahwa karakter masalah yang terjadi antar daerah yang satu dengan yang lainnya mempunyai masalah yang berbeda, misalnya ketika dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan untuk renovasi sekolah menjadi urung terealisasi ketika sekolah membutuhkan dana BOS untuk hal yang penting lainnya misalnya pembiayaan fasilitas-fasilitas belajar mengajar yang lebih urgen sehingga dana BOS dalam realisasinya berbeda ditiap-tiap sekolah. Variabel Kemampuan Kebijaksanaan untuk Menstrukturkan Proses

Implementasi a. Kejelasan dan Konsistensi tujuan Dalam program pemberian dana BOS di Indonesia ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yakni membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan fungsi bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap

mempertimbangkan

pendidikan

sebagai

kegiatan

nirlaba,

sehingga

sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun

swasta; dan Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Lebih lanjut dalam penyelenggaraan dana BOS ada beberapa poin dalam pemanfaatannya yakni BOS digunakan untuk pembiayaan atau pengadaan buku pelajaran, pembiayaan dalam penerimaan siswa/siswi baru, pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler, pembiayaan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran guru honorarium dan tenaga pendidikan honorarium, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan dana BOS, pembelian alat komputer dan pembiayaan lain dalam rangka kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam prakteknya bahwa tidak semua wilayah menjalankan pemanfaatan dana BOS dengan baik, seperti misalnya yang terjadi untuk wilayah Kabupaten Mamuju Utara dan Kota Semarang dimana pemanfaatan dana BOS itu sendiri tidak sesuai dengan yang diatur dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS itu sendiri, misalnya saja dana BOS yang semestinya dimanfaatkan dalam upaya pengadaan fasilitas-fasilitas sekolah khususnyan semacam komputer masih belum maksima pengadaannya, hal penting lainnya misalnya upaya perbaikan sekolah urung dilaksanakan dan tetap membiarkan keadaan sekolah yang tak layak pakai. Kelemahan lkain dalam penggunaan dana BOS ialah pengadaan buku yang semestinya sudah tidak memungut biaya untuk siswa siswi tetapi masih saja ada komplain dari para orang tua murid yang mengatakan bahwa masih memberikan biaya kepada anak-anak mereka untuk memperoleh buku-buku teks pelajaran di sekolah. Kelemahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan

layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kridibilitas masih diragukan ( Wawasan, 15 Desember 2007) Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar/sederajad maupun Sekolah Menengah Atas/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru /penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan. Adanya pengunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas gedung dan sarana komputer sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar anak sebagai penerima dana BOS (Wawasan, 15 Desember 2007). b. Penggunaan Teori Kausal

Pada hakikatnya dana BOS merupakan suatu stimulan terhadap pemerataan pendidikan di Indonesia sehingga penuntasan wajib belajar 9 tahun dapat terealisasi. Dengan dana BOS diharapkan bahwa para peserta didik dalam usia 7-15 tahun sudah selayaknya mendapatkan pendidikan. c. Ketepatan Alokasi Sumber Dana Anggaran dana BOS berasal dari kuota anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk dana pendidikan 20%, adapun secara rinci untuk alokasi dana BOS setiap tahunnya mengalami kenaikan, untuk tahun 2011 dana BOS yang dikucurkan sebesar 16 trilyun dan untuk tahun 2012 naik menjadi 23 trilyun rupiah. Dalam buku juknis BOS Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun 2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga pelaksana Secara umum proses penyelenggaran dana BOS secara koordinasi berasal dari pemerintahan pusat dalam hal ini kementrian yang terkait dalam pelaksanaan dana BOS Tingkat pusat yakni : a. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat; b. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas; c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; d. Menteri Keuangan; e. Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya pada tingkat provinsi yakni : a. Gubernur;

b. Wakil Gubernur. Dan utnuk tingkat Kabupaten/Kota yakni : a. Bupati/Walikota; b. Wakil Bupati/Walikota Selain itu Dinas pendidikan dan sekolah sebagai lembaga langsung dalam pelaksanaan dana BOS. e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana Sebagaimana dalam buku petunjuk teknis BOS terdapat aturan ataupun manajemen yang ditugaskan dalam melaksanakan program dana BOS ini, mulai dari manajemen pusat, propinsi hingga kabupaten/kota, adapun untuk manajemen pelaksanaan dana BOS untuk Kabupaten/kota ialah : Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota 1. Penanggung Jawab Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan) a. Manajer; b. Unit Pendataan SD/SDLB; c. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP; d. Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota a. Mengkompilasi nomer sekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02); b. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah; c. Bersama-sama dengan Kelompok Kerja Data Pendidikan, melakukan

pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Formulir BOS-01A, BOS- 01B dan BOS-01C langsung dari sekolah; d. Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat; e. Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah; f. Menyediakan dana operasional program BOS di kab/kota dari sumber APBD; g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS; h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi; i. Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data; j. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOSK7); k. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B). f. Perekrutan pejabat pelaksana Dalam konteks ini yang dimaksud dalam pejabat pelaksana atau sebagai dari aktor implementasi ialah para aparat dinas terkait dalam penyelenggaraan dana BOS dan para kepala sekolah yang ada di setiap sekolah-sekolah. Namun dalam pelaksanannya dari berbagai wilayah yang melaksanakan program BOS ini kemampuan para aparat khususnya para kepala sekolah dalam merealisasikan program dana BOS ini secara maksimal belum terpenuhi dikarenakan misalnya penyimpangan dalam pemanfaatan dana BOS itu sendiri. g. Akses formal pihak luar

Untuk

program

pemberian

dana

BOS

di

sekolah-sekolah

tentunya

mempertimbangkan untuk memberikan akses bagi masyarakat dan swasta untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan dana BOS misalnya ketika pemanfaatan dana BOS untuk penyediaan buku teks pelajaran yang diserahkan pada pihak ketiga dalam hal ini penerbit buku ataupun dalam pengadaan fasilitas pendukung seperti pengadaan komputer yang mana sekolah melakukan mitra dengan perusahaan komputer tersebut. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi a. Kondisi Sosio-ekonomi dan Tekhnologi Tentunya implementasi kebijakan dana BOS untuk tiap daerah sudah pasti berbeda untuk tahap realisasinya. Ditinjau dari faktor sosial bahwa tingkat keberagaman masyarakat dalam suatu wilayah sangat menentukan, ketika kebijakan program dana BOS dilaksanakan untuk daerah yang berada pada wilayah perkotaan kebijakan ini akan segera terealisasi dengan baik dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya kebijakan ini dapat segera dipahami, sebaliknya untuk wilayah terpencil kebijakan ini memerlukan sosialisasi yang baik agar masyarakat dapat memahami betul maksud dan tujuan dari dana BOS itu sendiri. Yang terjadi ialah beberapa wilayah yang melaksanakan program dana BOS ini kurang mensosialisasikan dengan baik akan kebijakan program ini. Begitupun dengan faktor ekonomi di mana masyarakat yang berada wilayah terpencil yang akan menyekolahkan anaknya akan sangat terbantu sehingga kebijakan BOS akan sangat diterima dan dapat direalisasikan. Dan yang terakhir faktor tekhnologi, yang dimaksudkan di sini ialah bagaimana ketersediaan sistem tekhnologi yang baik khususnya untuk sekolah-sekolah akan sangat menentukan realisasi dari kebijakan ini.

b. Dukungan Publik Sejauh pelaksanaan dari kebijakan dana BOS, kebijakan ini telah mendapat apresiasi yang baik dari sebagian masyarakat indonesia, hal ini dikarenakan akan manfaat yang dirasakan oleh sebagian masyarakat ketika masyarakat mampu utnuk menyekolahkan anak-anak mereka. c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat Dari penelusuran dari berbagai berita dan bacaan on line yang didapatkan penulis, bahwa dari beberapa pendapat para pengamat ataupu praktisi pendidikan sebagai bagian dari representasi masyarakat, mengemukakan bahwa kebijakan dana BOS sangat membantu warga masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraan hidupnya. Yang menjadi catatan kemudian ialah bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan selama tujuh tahun masih memiliki beberapa kelemahan khususnya dalam pemanfaatan penggunaan dana BOS itu sendiri, belum lagi masalahmasalah dalam penyimpangan dana BOS dan kurang cepatnya pencairan dana BOS sehingga berdampak pada keberlangsungan operasional sekolah-sekolah. Selain itu masih ditemukannya pembayara ataupun pungutan-pungutan di beberapa sekolah menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan dana BOS masih belum maksimal. d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana Di luar dari tanggung jawab para aparat dan lembaga pelaksana yang melaksanakan program dana BOS ini, tentunya di luar itu para pejabat-pejabat ataupun instansi memiliki peran penting dalam upaya mendukung program dana BOS ini, seperti dalam hal koordinasi ketika kebijakan ini megalami masalah dalam pelaksanannya.

BABIV KESIMPULAN DAN REKOMENDASIIV.1 Kesimpulan Implementasi program dana BOS sudah berjalan selama 7 tahun sejak digulirkan pada tahun 2005. BOS sendiri adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membebaskan para siswa dan siswi seluruh Indonesia untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari biaya pendidikan, dari data yang dikeluarkan oleh kementrian pendidikan Nasional bahwa sejak dana BOS dikucurkan pada tahun 2005, APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, disimpulkan bahwa jumlah peserta didik sebagai target group dalam implementasi kebijakan program pemberian dana BOS terpenuhi. Ditinjau dari teori implementasi yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, penulis berkesimpulan bahwa untuk implementasi kebijakan BOS di Indonesia masih belum terealisasikan secara maksimal, dengan melihat beberapa permasalahan dalam implementasi pemberian BOS itu sendiri, seperti masalah keterlambatan pencairan dana BOS, penyimpangan dana BOS oleh oknum yang bertanggung jawab, hingga pemanfaatan dana BOS yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam buku petunjuk teknis BOS. IV.2 Rekomendasi Peran pemerintah dalam pengawasan penyaluran dana BOS menjadi hal penting dalam realisasi kebijakan BOS ini, hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam anggaran BOS, selain itu tim pengawas yang akan memonitor, ataupun yang akan mengawasi adalah yang memiliki tingkat dapat

profesionalisme dan independensi yang tinggi sehingga proses transparansi dapat diterima oleh masyarakat. Upaya sosialisasi maupun bimbingan teknis kepada para aktor atau aparat yang berperan dalam proses penyaluran dana BOS harus ditingkatkan dikarenakan masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan dana BOS akibat kurang pahamnya para implementator dalam mertealisasikan poin-poin program dalam BOS secara baik. Pada akhirnya dana BOS ditinjau dari segi benefit sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya dengan keterbatasan ekonomi, olehnya itu hendaknya kebijakan ini dapat terus berlanjut dan anggarannya dapat terus ditambah.

DAFTAR PUSATAKASumber Buku Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University. Yogyakarta Keban, Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Gava Media. Yogyakarta Nugroho, Riant. 2011. Public Policy : Dinamika Kehidupan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. PT Elex Media Komputindo. Jakarta Nugroho, Riant. 2002. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. PT Elex Media Komputindo. Jakarta Parsons, Wayne. 2008. Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Praktek. Pustaka Belajar. Yogyakarta Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). CAPS. Jakarta

Sumber Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012

-

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pemerintah RI.

Sumber ON-LINE (Internet) Bag. Perencanaan. (2010). Biaya Operasional sekolah. [Online].

Tersedia:http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/bos.html [7 April 2010] Departemen Pendidikan Nasional. (2010). Biaya Operasional Sekolah, Jakarta: Depdiknas.Ilmucerdas.com Media Kompasiana. Com. 09 November 2011

Sumber Lain Koran Kompas Tanggal 5 Maret 2012. Majalah Wawasan 15 Desember 2007