ETIKA BISNIS

KASUS SUSU FORMULA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

OLEH :

I GUSTI PUTU ADI DIATMIKA

1306305109

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS UDAYANA

2016

1. KASUS

Perlindungan konsumen di Indonesia masih sangatlah lemah. Hal yang menyangkut

kepentingan konsumen memang masih sangat lemah. Setelah setahun menunggu, Kementerian

Kesehatan akhirnya mengumumkan hasil survei 47 merk susu formula bayi untuk usia 0-6 bulan.

Hasil survei menyimpulkan, tidak ditemukan bakteri Enterobacter Sakazakii.

Hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Institut Pertanian Bogor, yang menyebutkan,

22,73% susu formula (dari 22 sampel), dan 40% makanan bayi (dari 15 sampel) yang dipasarkan

dari April hingga Juni 2006 terkontaminasi E. Sakazakii. Apa pun perbedaan yang tersaji dari

kedua survei tersebut, yang jelas kasus susu formula ini telah menguak fakta laten dan manifes

menyangkut perlindungan konsumen. Ini membuktikan bahwa hal-hal menyangkut kepentingan

(hukum) konsumen rupanya memang masih miskin perhatian dalam tata hukum kita, apalagi

peran konsumen dalam pembangunan ekonomi.

2. TANGGUNG JAWAB PRODUK

Di dalam undang-undang perlindungan konsumen sebenarnya ada doktrin yang disebut

strict product liability, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen. Ini dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada

tidaknya unsur kesalahan menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Doktrin tersebut selaras dengan doktrin perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHP)

yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasar pasal 1365 KUHP,

suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur, seperti adanya perbuatan melawan hukum, adanya

unsur kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat yang menunjukkan adanya

kerugian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang. Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat

alternatif. Artinya, untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus

dipenuhi semua unsure  tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja,

maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

2

Doktrin strict product liability masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di

Indonesia. Doktrin tersebut selayaknya dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan

hukum (tort) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seorang konsumen, apabila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat

menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini bisa berarti produsen/pabrik,

supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk. Ini

tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan

kerugian bagi konsumen.

Selama ini, kualifikasi gugatan yang masih digunakan di Indonesia adalah wanprestasi

(default). Apabila ada hubungan kontraktual antara konsumen dan pengusaha, kualifikasi

gugatannya adalah wanprestasi. Jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan

melawan hukum (tort), hubungan kontraktual tidaklah diisyaratkan. Bila tidak, konsumen

sebagai penggugat harus membuktikan unsur-unsur seperti adanya perbuatan melawan hukum.

Jadi, konsumen dihadapkan pada beban pembuktian berat, karena harus membuktikan unsur

melawan hukum.

Hal inilah yang dirasakan tidak adil oleh konsumen, karena yang tahu proses produksinya

adalah pelaku usahanya. Pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam

proses produksinya. Untuk membuktikan unsur "tidak lalai" perlu ada kriteria berdasarkan

ketentuan hukum administrasi negara tentang "Tata Cara Produksi Yang Baik" yang dikeluarkan

instansi atau departemen yang berwenang.

3. ANALISIS

Berdasarkan pembahasan kasus diatas, perlindungan konsumen di Indonesia masih

sangatlah lemah. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman Kementerian Kesehatan setelah setahun

lamanya para konsumen susu formula bayi ingin mengetahui fakta bahwa susu formula bayi

untuk usia 0-6 bulan tersebut mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii  atau tidak.

Namun, fakta yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan tidak sesuai dengan hasil

penelitian dari temuan peneliti Institut Pertanian Bogor, yang menyebutkan 22,73% susu formula

(dari 22 sampel), dan 40% makanan bayi (dari 15 sampel) yang dipasarkan April hingga Juni

3

2006 terkontaminasi E. Sakazakii. Apa pun perbedaan yang tersaji dari kedua survei tersebut,

yang jelas kasus susu formula ini telah menguak fakta laten dan manifes menyangkut

perlindungan konsumen. Ini membuktikan bahwa hal-hal menyangkut kepentingan (hukum)

konsumen rupanya memang masih miskin perhatian dalam tata hukum kita, apalagi peran

konsumen dalam pembangunan ekonomi.

Dalam hal ini perusahaan juga telah menyalahi etika dalam berbisnis dengan

memproduksi dan menjual produk yang dapat membahayakan konsumen. Seharusnya

perusahaan sendiri perlu melakukan riset sebelum memasarkan produk, selain akan merugikan

konsumen produk susu yang terkontminasi oleh bakteri Enterobacter Sakazakii akan

membahayakan konsumen. Secara jangka panjang hal ini juga akan berdampak terhadap

kelangsungan perusahaan akibat hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang

dihasilkan.

4

DAFTAR PUSTAKA

Netthie Lg. Analisis Kasus Susu Formula Dan Perlindungan Konsumen

https://www.academia.edu/5653911/ANALISIS_KASUS_SUSU_FORMULA_DAN_PER

LINDUNGAN_KONSUMEN (diakses 7 Mei 2016)

5