analisis ilmiah "aktualisasi nilai dasar pancasila "
TRANSCRIPT
ANALISIS ILMIAH
Judul :
Aktualisasi Nilai Dasar Pancasila Dalam Mewujudkan
Visi Misi Bangsa Indonesia
Tema :
Dengan Melaksanakan Pancasila Secara Murni dan Konsekuen
di Seluruh Aspek Kenegaraan, Kehidupan Merupakan Syarat Mutlak
untuk Tercapainya Cita-Cita dan Tujuan Nasional
Penulis :
Nama : Indra Furwita Soaleh
NIM:09050096
Jur : Teknik Penerbangan “A”
1
A. Latar Belakang
Pancasila dasar ideologi bangsa Indonesia merupakan pemrakarsa Cita-cita luhur
bangsa Indonesia yang secara Hostoris dan Yuridis termuat di dalam Pembukaan UUD 1945.
Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama dalam mencapai Visi Misi serta secara
fungsional sebagai ideologi nasional. Pancasila adalah cara pandang dan metode bagi seluruh
bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dari sebuah perenungan atas pemikiran
kita dan telah merumuskannya untuk kepentingan membangun negara dan bangsa Indonesia.
Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di
kalangan masyarakat bangsa dan membangun rasa nasionalisme antara warga negara dengan
tanah airnya.
Pancasila sebagai dasar bernegara, mempunyai cita-cita yang luhur untuk menjadikan bangsa
ini sebagai bangsa yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa ini
menjadi bangsa yang bermartabat dan terlepas dari belenggu penjajahan neocolonial baik itu
secara politis dan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Pengisian kemerdekaan merupakan
proses dan kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus untuk mewujudkan Visi Misi
bangsa yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang
terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu tahap perjuangan masa kini dan masa
yang akan datang ialah mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di segala bidang dengan
berlandaskan norma-norma hasil integralisasi dari nilai pancasila itu sendiri. Tahapan ini
tidak lebih ringan dari tahapan perjuangan mempertahankan di dalam era pembangunan
untuk semua pihak dituntut sebagai manusia pembangunan yang memiliki semangat dan jiwa
pahlawan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua, terutama generasi muda sebagai
generasi penerus untuk meneruskan cita-cita para pejuang/pahlawan yang telah gugur dan
sebagai sumber insani yang potensial bagi pembangunan nasional.
Konsep pancasila untuk mencapai cita-cita bangsa yang berkeadilan, menjadi
unproduktif dan tidak berdaya disaat prilaku eksekutif maupun legislative tidak memiliki
responsibility ( tanggung jawab ) terhadap bangsa ini, sehingga pembangunanIndonesia yang
berasaskan kesetaraan dan keadilan menjadi runtuh bagaikan bangunan tidak memiliki
pondasi yang kokoh. Pancasila, sebagai pokok fundamental dan normatif kehidupan negara
serta mentalitas dan martabat bangsa, perlu diamalkan secara kreatif dan penuh responsibility
2
hingga menurunkan tata norma pengatur di segala bidang kehidupan bangsa. Terlebih dengan
timbulnya berbagai kemelut bangsa yang membuat kita sibuk untuk saling memperdebatakan
masalah tersebut. Kita tidak menyadari bahwa kita telah jauh menyimpang dari ruang
lingkup yang diatur dalam Pancasila.
Hal inilah yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan dalam Catatan Ilmiah yang
saya susun ini. Saya memiliki konsep pemikiran yang saya bagi menjadi tiga pokok hal dari
tema yang diberikan yakni Pancasila sebagai dasar ideology bangsa, Visi Misi Bangsa serta
Aplikasi Normatif dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.
B. Aktualisasi Pancasila Secara Historis
Dalam pertumbuhan dan perkembangan kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan
kepentingan hidup bermasyarakat di wilayah nusantara diuji dan dijejaki sejak dimulainya
sejarah kebangsaan Indonesia. Proses pendewasaan kebangsaan ini memuncak ketika
bangsa ini mulai dijajah dan dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi pada awal
Abad ke-19 antara Liberalisme, Nasionalisme, Islamisme, Sosialisme-Indonesia, dan
Komunisme, yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan pada tanggal 18 Agustus 1945
dengan ditetapkannya Pancasila oleh Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI) sebagai
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangan selanjutnya
ideologi Pancasila diuji semakin berat terutama pada tataran penerapannya dalam kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya
sampai dengan saat ini di era reformasi. Salah satu isu sentral dan strategis yang
melatarbelakangi adanya pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia dari Orde Revolusi
Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai ke Era Reformasi adalah berkaitan dengan
penerapan Pancasila, baik itu dalam rezim pemerintahan serta pemutusan kebijakan.
Apabila kita mengingat serta menelisik pada history, sejak munculnya krisis moneter
pada tahun 1997 yang berdampak pada krisis nasional yang bermultidimensi dan dimulainya
Era Reformasi (1998), kritikan dan hujatan terhadap penerapan Pancasila begitu menguat. Krisis
itu ditunjukkan dengan adanya berbagai permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan,
dan kenegaraan. Di antaranya seperti pergantian kepemimpinan nasional yang tidak
normal, kerusuhan sosial, perilaku anarki, daya beli masyarakat terpuruk, norma moral
bangsa dilanggar, norma hukum Negara tidak dipatuhi, norma kebijakan pembangunan
disiasati, dan hutang luar negeri melonjak tinggi. Perilaku ini semua berpangkal pada
tatakelola negara yang kurang bertanggungjawab dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
3
yang merajalela sebagai wujud dari penerapan Pancasila yang tidak tepat. Karenanya, banyak
kalangan yang menjadi sinis dan menggugat efektivitas penerapan Pancasila. Salah
satundiantaranya adalah mahasiswa dengan pemikiran kritis dan berasaskan pancasilais.
Melihat kondisi bangsa Indonesia seperti itu maka diperlukan upaya-upaya untuk
mengatasinya. Yakni perlu adannya sebuah konsep yang menyatakan secara mutlak tentang
betapa pentingnya keberadaan pancasila dalam mencapai cita-cita serta Visi Misi bangsa.
C. Penyimpangan Normatif Nilai-nilai Pancasila
Secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat Pancasila sebagai ideologi
nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia yang membina persatuan bangsa dan
dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah
kebangsaan Indonesia. Visi kebangsaan dan sumber demokrasi Indonesia ini perlu diterapkan
sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika untuk melandasi dan mengawali perubahan politik
dan pemerintahan yang sedang terjadi dari model sentralistik otoritaritas pemerintahan menuju
model desentralistik yang menganut system demokrasi yang multipartai. Latar belakang
seperti itu didorong pula oleh realita penerapan Pancasila selama ini yang dipersepsi publik
sebagai alat untuk kepentingan penguasa, yang ditantang oleh globalisasi ideologi asing
terutama Liberalisme, yang gagal dalam mengatasi penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) sebagai akibat adanya kesalahan dalam tata kelola negara, serta perwujudan praktek
demokrasi yang memiliki makna konotasi yang buruk. Ini semua seringkali diarahkan pada
Pancasila yang dijadikan ‘kambinghitam’-nya.
Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar-negara NKRI yang
dirumuskan dalam (Pembukaan) UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempuh dan diraih
melalui proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan
diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah dari setiap pemerintahan. Di samping itu,
Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada ‘reinventing and
rebuilding’ atau penemuan jati diri bangsa serta pembangunan kembali bangsa dan negara
Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila
dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar
dalam praktek rdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak
produktif. Seperti yang terjadi pada saat ini berbagai konflik Politik, Social, Perbankan hingga
Hukum yang silih berganti timul ke permukaan membuat bangsa ini kehilangan citranya di mata
4
dunia. Sebuah landasan ideology yang tidak menjadi panutan utama dalam menjalankan roda
pemerintahan yang lebih pada hubungan birokrasi anata kelompok yang tentunya menguntungkan
permbinaan birokrasi tersebut, membuta bangsa ini sibuk dengan konfliknya sendiri. Kita akan
menunggu step-step kebijakan pemerintah untuk mengatasi ACFTA (ASEAN China Free Trade
Area ) yang sedang berlangsung. Tentunya kita semua berharap bahwa Visi Misi utama Pancasila
dapat terwujud yakni Kesejahteraan dan Kemakmuran masyarakat bangsa.
D. Esensi Nilai Kehidupan dalam Proses Aktualisasi Pancasila
1. Bidang Politik, Hukum dan Hankam
Esensi pikiran-pikiran di bidang Politik, Hukum dan Hankam merumus pada aktualisasi
Pancasila dalam wujud sebagai motivator persatuan dan kesadaran nasional (nasionalisme) yang
harus dihayati dan diamalkan oleh penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga masyarakat,
dan warganegara; tolok ukur eksistensi kelembagaan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
Pancasila sebagai referensi dasar bagi sistem dan proses pemerintahan yang prinsip-prinsipnya
terealisasikan dalam tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta alat
pemersatu/perekat bangsa dan kebangsaan Indonesia. Dalam objek kajian dari berbagai sisi
dan referensi-pendukung yang berlainan/beragam serta sebagai rujukan untuk kebijakan politik,
pemerintahan, hukum, dan hankam, seyogyanya dapat menadi landasan utamanya.
Di samping itu, Pancasila sebagai dasar bagi segala pergerakan dan kemajuan
bangsa dan dapat diktakan sebagai tonggak yang bertahta kuat di dalam hati dan pikiran
warganegara. Tombulnya pembahaman bahwa Pancasila sebagai ideologi yang
menempatkan bangsa Indonesia sejajar dan berdampingan dengan bangsa/negara lainnya
secara merdeka dan berdaulat serta ideologi yang realistis, idealistis, dan fleksibel dan bukan
dijadikan ‘agama atau keyakinan’. Ditinjau dari proses pelaksanaan demokrasi yang semua
bersingungan langsung dengan unsure hokum dan hankam. Nilai demokrasi yang sesuai
dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat pada :
a) kebebasan, terbagikan/terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika
dan norma kehidupan,
b) kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, memperhatikan
kontrol dan opini publik, dilakukan secara berkala, serta
c) memperthankan serta melaksanakan supremasi hokum dengan penuh tanggung jawab..
Begitu pula standar demokrasinya yang menganut hal dibawah ini.
a) bermekanisme ‘checks and balances’, transparan, akuntabel,
5
b) berpihak kepada ‘social welfare’, serta yang
c) meredam konflik dan utuhnya NKRI.
2. Bidang Sosial Ekonomi, Kesejahtyeraan Rakyat, dan Lingkungan Hidup
Esensi pikiran-pikiran di bidang Sosial Ekonomi, Kesejahtyeraan Rakyat, dan
Lingkungan Hidup merumus pada aktualisasi Pancasila dalam wujud sebagai nilai dan
dasar bagi ekonomi-kerakyatan atas prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemandirian.
Begitu halnya dengan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni
mekanisme harga dan sosial (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar dan
yang bersasaran ekonomi kerakyatan dengan tujuan agar rakyat bebas dari kemiskinan,
keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil.
Dalam aspek fungsinalisnya yang memosisikan Pemerintah memiliki asset produksi dalam
jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan yang
menyangkut hidup orang banyak dalam hal ini warga negaranya.
Di samping itu Pancasila diaktualisasikan sebagai yang mendorong dan menjamin
adanya affirmative actions yaitu :
a) anak yatim dan fakir miskin dipelihara oleh negara,
b) setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, serta
c) tidak ada diskriminasi (positive discriminations).
Untuk ini perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila yang rumusannya adalah yang
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga dapat menjamin dan berpihak pada
pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).
Aktualisasinya dalam bidang lingkungan hidup, Pancasila diwujudkan sebagai dasar bagi
perundang-undangan bidang sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan lingkungan hidup.
Berperan dalam menegaskan bahwa kualitas lingkungan hidup sangat berkaitan dengan
kualitas hidup yang berwawasan kebangsaan melalui pemeliharaan lingkungan hidup
serta pensejahteraan seluruh rakyat secara adil, makmur, dan merata. Serta pemahaman
bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup beserta perilakunya.
3. Bidang Pendidikan, Budaya, dan Keagamaan
Esensi pikiran-pikiran di bidang ini merumus pada aktualisasi Pancasila dalam wujud
6
sebagai landasan idiil bagi pembangunan pendidikan, budaya, dan keagamaan di Indonesia yang
menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan, dan ras. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila
merupakan ideology terbuka yang mendorong kreativitas dan inovativitas. Berbagai unsure
penerapan kehidupan bermasyarakat, juga berlandaskna pada ideology pancasila yang menjadi
spirit untuk pengembangan dinamika masyarakat dalam pembentukkan watak peradaban
bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta visi dan misi pendidikan nasional
bagi anak Indonesia. Pada dasarnya problema yang dihadapi berintikan pada masalah
kebudayaan, yang pemecahannya secara mendasar adalah melalui proses pendidikan
secara menyeluruh.
Di bidang budaya, aktualisasi Pancasila berwujud sebagai pengkarakter sosial
budaya (keadaban) Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan,
kehidupan yang selaras-serasi-seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya dari nilai
Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia dapat dilihat dari gagasan, nilai, dan
norma/aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Berkaitan dengan
proses pembangunan budaya yang dibelajarkan/dikondisikan dengan tepat dan
diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi.
Telah terbukti secara realita bahwa pancasila mampumenjadi penguat kembali proses
integrasi nasional baik secara vertical maupun horizontal.
Di bidang keagamaan, aktualisasi ini berwujud sebagai ideologi yang menerapkan
prinsip agama apabila melaksanakan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, kebebasan,
musyawarah, persamaan, toleransi, amar makhruf dan nahi mungkar, serta kritik interen
kehidupan beragama. Di samping itu Pancasila berwujud sebagai ideologi yang paling
memungkinkan bangsa Indonesia bersatu dalam NKRI yang nilai-nilainya universal, yaitu yang
sesuai dengan ‘lima tujuan hukum agama’ menurut pada kamu filsafat : memelihara agama,
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan, dan
memelihara harta. Pancasila telah menunjukkan bahwa filsafat dan ideologi tidak
bertentangan dengan wawasan keagamaan, memelihara persatuan-umat, bukan penyatuan-
umat serta yang sebagai hasil kontrak-sosial budaya bangsa Indonesia.
E. Kesimpulan
Untuk mewujudkan esensi aktualisasi Pancasila, maka bebrapa ahli filsafat dan dari
hasil pemikiran yang objektif saya, merekomendasikan model, pendekatan, metode, teknik,
sasaran baik secara subjektif dan objektif, dan contoh untuk mengimplementasikannya
7
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dirumuskan sebagai
berikut.
Pengembangan model penafsiran yang tidak lagi sentralistik dan formal oleh
penguasa/pemerintah sehingga tidak lagi berkesan sebagai alat pembenaran untuk
mempertahankan kekuasaan. Model penafsiran perlu dirubah menjadi dapat diteliti/dikaji
oleh ragam disiplin ilmu dan ragam komunitas pada tataran nilai-nilai instrumental dan
praksisnya (konsekuensi Pancasila sebagai ideologi-terbuka), ditegakkan melalui perilaku
keteladanan oleh segenap bangsa, dan dikontrol melalui penegakkan hukum oleh aparat negara.
Pendekatan untuk memahami, menghayati (internalisasi), dan menerapkannya
yang perlu dilakuaka adalah adalah pendekatan-kemanusiaan melalui budaya-dialog tidak
lagi semata-mata pendekatan formal kenegaraan, peningkatan kualitas Pusat-pusat Kajian
Pancasila, peningkatan kualitas pengelola negara, transformasi kepemimpinan, dan
penyempurnaan perundang-undangan; transformasi nilai-nilai Pancasila dengan cara/metode yang
terbarukan.
Metode yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan, yaitu dialog-budaya,
komunikasi, diskusi-interaktif, koordinasi, regulasi, dan keteladanan yang disertai dengan
penerapan teknik-teknik ‘reward and punishment’, simulasi (bermain-peran), dinamika
kelompok, analisis-kasus, dan seterusnya tetapi tidak melalui teknik-teknik ceramahindoktrinatif,
monolog, menggurui, dan seterusnya. Penerapan metode dan teknik kependidikan ini perlu
dipahami dalam arti yang luas, yaitu yang tidak sekedar ‘schooling’ tetapi yang lebih
penting adalah dalam kerangka pemahaman dalm proses pembentukan budipekerti akhlak,
moral peserta didik.
Sasaran untuk berposisi dan berperan baik sebagai subjek maupun objek untuk
implementasi Pancasila adalah individu, keluarga, masyarakat, lingkungan, bangsa, dan
negara dengan prioritas kepada praktisi, ilmuwan/akademisi, ormas/orpol, pemimpin
nasional/daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
Contoh implementasi dengan model, pendekatan, metode, teknik, dan sasaran yang
direkomendasikan dalam rangka aktualisasi Pancasila adalah seperti dalam pemberian
pengertian dan pemahaman kepada semua pihak tentang esensi pancasila yang sesuai dengan
karakteristik dan kearifan-lokal (keadaban) masyarakat setempat, pelatihan tentang
pengembangan jiwa dan perilaku kepramukaan secara massal, penguasaan bahasa
asing bagi peserta didik, membudayakan Gerakan Hidup Ber-Pancasila (GHBP), dan lain
sebagainya.
8
9