ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PROGRAM PENGETASAN KEMISKINAN DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN(STUDI TENTANG EFEKTIFITAS APBD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014)

(TUGAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)

DI SUSUN OLEH:BURHAM SUBECHINIM: F1B013033

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKJURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA2015ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PROGRAM PENGETASAN KEMISKINAN DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN(STUDI TENTANG EFEKTIFITAS APBD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014)

A. PendahuluanSalah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kinerja perekonomian agar mampu meningkatkan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk indonesia. Muara dari semua upaya tersebut adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan, karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Persoalan kemiskinan menjadi faktor utama yang akan berimbas pada persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan lainnya seperti kebodohan, keterbelakangan, keterlantaran, kematian ibu dan anak, buta aksara, putus sekolah, perdagangan manusia, pekerja anakanak dan juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak bisa menikmati atau jauh dari fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersediaPersoalan kemiskinan hampir menjadi masalah pokok pembangunan disetiap negara didunia, persoalan ini sering ditemukan pada kawasan negara-negar berkembang seperti pada negara Indonesia salah satu negar berkembang dikawasan asia yang masih menghadapi persoalan dibidang ekonomi, sosial, hukum, politik dan bidang lainnya. Persoalan itu mengakibatkan kemiskinan dinegara ini terus berkembang. Masalah kemiskinan disinyalir sebagai akibat dari pergeseran kebijakan dari sektor pertanian ke sektor industri.Dalam target Kabinet Indonesia Bersatu II dimana pada tahun 2014, Pemerintah menargetkan angka kemiskinan harus tinggal 8,1% dari total penduduk di Indonesia. Menurut data dari Pusat Statistik ( BPS) tahun 2007, dengan keketapan indikator kemiskinan berdasarkan pengeluaran perkapita setiap penduduk dengan tptal pengeluaran Rp. 211.726 per bulan atau sekitar Rp. 7000 per hari didaptkan 37,2 juta jiwa penduduk miskin berada didaerah pedesaan, dengan mata pencaharian utama disektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil 0,3 hektar.Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di indonesia angka Kemiskinan dari tahun terus turun tetapi tidak diimbangi pemerataan disemua daerah. Data dari Bappenas jumlah penduduk miskin dari kurun waktu 1976-2012 sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Melambatnya penurunan kemiskinan:2008-2009 = 2,5 juta terentaskan dari kemiskinan2009-2012 = 1 -1,5 juta / tahun2011 menurun 0,84 persen dan tahun 2012 menurun 0,53 persenurunan Kemiskinan secara Absolut besar (29,13 juta)Pe

Sementara pada tingkat pengangguran menurun dari 10,3% tahun 2005 menjadi 6,32% pada tahun 2012, namun perubahan struktur pekerjaan non-pertanian belum memadai dalam upaya mengurangi kelompok rentan: perkembangan industri dan regulasi ketenagakerjaan mempengaruhi lambatnya penyerapan tenaga kerja disektor manufaktur, selam tahun 2003-2012 hanya mengalami perubahan 0,3%, pekerja sektor pertanian sudah bayak meninggalkan perdesaan dan beralih ke sektor jasa perkotaan. Perkembangan usaha mengalami kendala yang terbatasnya entrepreneurship dan masih terbatasnya financial inclusion.Sekalipun angka kemiskinan terus menurun, Indonesia masih mengahdapi tantangan besar karena tingkat pengurangan kemiskinan melambat selama dekade terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, elastisitas pertumbuhan kemiskinan terus menurun. Sementara itu, proporsi populasi yang masih hidup di bawah kemampuan daya beli $2 per orang per hari masih mencapai sekitar 40% dari total populasi Indonesia. Kondisi ini membuat mereka berada dalam posisi yang rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan.Pada saat ini masalah desentralisasi menjadi topik yang selalu dibicarakan, tak terkecuali di Indonesia dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerahsangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantungpada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan di indonesia termasuk di Jawa Tengah, salah satu faktornya dikarenakan belum optimalnya komitmen dan keterpaduan dalam menangani kemiskinan. Seperti data yang ada penduduk di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 mencapai 32.380.687 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 995 jiwa/km dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37% (periode 2000-2010). Kondidi faktual tahun 2010 (sampai dengan agustus 2010, BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,21 % (1,04 juta orang) dari total jumlah angkatan kerja sebayak 16,21% dari total jumlah angakatan kerja. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah telah mengalami penurunan dari 5,72 juta jiwa (17,72%) pada tahun 2009 menjadi sebayak 5,37 juta jiwa (16,56%) pada 2011. Meskipun jumlah penduduk miskin dijawa tengah relatif mengalami penurunan namin pada hakikatnya jumlahnya masih relatig tinggi.Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa tengah yang perlu mendapatkan perhatian khusus tentang masalah kemiskinan adalah kabupaten kebumen, berdasarkan data BPS jumah penduduk miskin di Kebumen mencapai 265.163 jiwa atau 22,4 persen atau 22,4 persen dari jumlah penduduk Kebumen, dari angka ini kabupaten Kebumen menempati posisi kedua jumlah penduduk miskin terbayak di Jawa Tengah. Sulit nya usaha penurunan angka kemiskinan bukan hanya disebabkan langsungdari sisi manusianya saja, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi geografis,pendidikan, ekonomi, sist em religi dan sosial budaya yang masih kental tumbuh di engah masyarakat Kabupaten Kebumen, sebagai contoh masih adanya slogan Mangan ora mangan asal kumpul . Kondisi yang sangat memprihat inkan ini memacu semangat dan komitmen untuk segera mengentaskan kemiskinan. Salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah membentuk Tim khusus dalam menangani masalah kemsikinan yang ada sehingga diharapkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan segera terwujud. Dalam hal ini pelaksanaan ini mengacu kepada raperda ini sebagai langkah strategis di bidang regulasi guna menyediakan payung hukum penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah dan akan berjalan.

Terhitung sejak tahun 2004 hingga 2011, peningkatan anggaran pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan hampir 400%. Jika dihitung sejak tahun 2004 sampai 2010, angka kemiskinan hanya turun 3,37 %. Hal itu berarti hanya terjadi penurunan angka kemiskinan 0,56% per tahun. Jika penurunan angka kemiskinan masih berlangsung sama hingga tahun 2015 maka perkiraan angka kemiskinan di Indonesia masih 11,08%. Angka ini masih jauh dari target pencapaian MDGs sebesar 7,5% pertahun. Bertolak dari isu itu, tinjauan terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan perlu dilakukan. Pertanyaan dasarnya adalah Seberapa besar program pengentasan kemiskinan itu efektif dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, yang mampu mengangkat kondisi orang miskin menjadi tidak miskin/sekurang kurangnya di atas garis kemiskinanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sangat penting bagi daerah Kebumen dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kebumen. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengenanh Nasional (RPJMN) 2009-2014 menargetkan kekurangan kemiskinan secara nasional hingga akhir tahun 2014 sebesar 8-10%. Oleh karena itu berikut ini merupakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kebumen, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten KebumenPendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan taxing power. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha. Secara teoritis besar kecilnya potensi pendapatan asli daerah pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis pendapatan asli daerah yang sangat dominan.Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya pendapatan asli daerah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain dari pendapatan asli daerah.Berikut ini merupakan data penggunaan pendapatan daerah yang dilampirkan dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen yang terdiri atasTabel. 2.1 Anggaran Pendapatan Kabupaten KebumenNo.APBD KebumenJumlah

01.Pendapatan asli daerahRp. 126.808.275.000,00

02.Dana PerimbanganRp.1.234.875.449.000,00

03.Lain-lain pendapatan daerah yang sahRp. 352.023.992.000,00

komponen terbesar dalam Dana Perimbangan. Peningkatan Dana Perimbangan merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang disertai pendanaannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal melalui UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meningkatnya alokasi dana perimbangan juga dipicu oleh penggabungan instansi vertikal menjadi organisasi perangkat daerah beserta pegawainya, yang disusul dengan peningkatan gaji dan tunjangan dalam waktu bersamaan. Sedangkan dana perimbangan Kabupaten Kebumen tergambar dalam tabel berikut ini yaitu: Tabel. 2.2. Anggaran dana Perimbangan Kabupaten KebumenNo.APBD KebumenJumlah

01.Dana bagi hasil Rp. 28.597.395.000

02.Dana alokasi umum Rp. 1.125.568.884.000

03.Dana alokasi khusus Rp. 80.709.170.000

Selain itu juga terdapat beberapa jenis dana perimbangan pendapatan daerah lainnya yaitu: Tabel.2.2.1 Jenis dana perimbangan pendapatan daerahNo.APBD KebumenJumlah

01.HibahRp.

02.Dana Bagi Hasil Pajak dari ProvinsiRp. 55.944.260.000

03.Dana Bantuan Otonomi KhususRp. 251.977.053.000

04.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah LainnyaRp. 44.019.179.000

05.Bagi Hasil Retribusi dari ProvinsiRp. 83.500.000

2. Belanja Daerah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data dari pendapatan Kabupaten Kebumen, maka penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Kebumen tertuang dalam Belanja daerah yang didalam APBD diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen, maka Belanja daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana yang terlampir dalam tabel APBD Kabupaten Kebumen sebagai berikut:Tabel 3.1. Anggaran Belanja Kabupaten KebumenNo.APBD Kabupeten KebumenJumlah

01.Belanja tidak langsungRp. 1.184.360.084.000,00

02.Belanja LangsungRp. 578.834.534.000,00

Pembagian antara belanja daerah tidak langsung dan belanja daerah langsung dibagi dalam beberapa kategori/bentuk, berikut ini adalah jenis belanja tidak langsung dari jenis belanja, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.2 jenis belanja tidak langsungNo.APBD KebumenJumlah

01.Belanja Pegawai Rp. 1.068.185.667.000

02.Belanja Hibah Rp. 8.760.878.000

03.Bantuan Sosial Rp. 24.532.654.000

04.Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 4.356.653.000

05.Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 77.073.864.000

06.Belanja Tidak Terduga Rp. 1.450.368.000

Berdasarkan data dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bengkalis, maka porsi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Bengkalis untuk Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kebumen terbesar diserap di bidang belanja pegawai dengan kisaran Rp. 1.068.185.667.000 . Sedangkan untuk kategori belanja langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:Tabel. 3.3 Anggaran Belanja Langsung No.APBD KebumenJumlah

01.Belanja PegawaiRp. 48.620.526.000

02.Belanja Barang Dan JasaRp. 171.296.969.000

03.Belanja ModalRp. 358.917.039.000

Berdasarkan data dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen, maka belanja langsung APBD Kabupaten Kebumen sebagian besar digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai. Sedangkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen untuk program pengentasan kemiskinan belum menyentuh secara optimal. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kebumen yang besar ini diharapkan mampu untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Kebumen terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis maka sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Kebumen masih tergolong dalam masyarakat kategori miskin.Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan Penduduk di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, 2006-2013TahunKabupeten KebumenJawa TengahJiwa%Nasional%

Jiwa%

2006388.70032.420.9017.80

2007362.40030.2519.3016.60

2008334.87027.8718.9915.40

2009309.61025.7317.4814.15

2010263.00022.7016.4013.33

2011278.75024.0615.7612.50

201215,3412.0

2013265.16322.414,4411,47

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen selalu dipantau dan diawasi oleh tim kordinasi pengentasan kemiskinan daerah di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa kondisi umum tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen tahun 2007-2011 dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan Kabupaten Kebumen, sehingga mempengaruhi pertambahan penduduk miskin sesuai dengan tahun kejadian. Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Kebumen antara tahun 2006-2013 menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengurangi ketidaksanggupan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhannya serta mengurangi kesenjangan kelompok penduduk miskin dari tahun ke tahun.

Gambar. Target Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam RPJPD Tahun 2010-2025

Indikasi terpenting dari tingginya perhatian kabupetan kebumen pada isu kemiskinan adalah adanya landasan hukum yang kuat untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan memalui penerbitan Perda No. 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Selain memperkuat dasar hukum bagi partisiapasi publik dan kemitraan ddengan pihak-pihak non pemerintah, Perda ini juga mencakup komitmen anggaran sebesar 8% dari total APBD. Perda ini menjadi salah satu landasan terkuat dan pendukung utama dari upaya pengerusutan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan optimal.3. KesimpulanProgram pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten diempat bidang utama, yaitu porsi anggaran pendidikan, perlindungan sosial, fasilitas sarana dan prasarana umum serta dibidang kesehatan. Posisi relatif anggaran pendidikan Kabupaten Kebumen dianggarkan sebesar 25,11% dan sudah lebih baik diatas dari anggaran pendidikan yang telah diamanatkan oleh undang-undang pendidikan nasional sebesar 20% Oleh karena itu sesuai dengan data yang ada maka penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis paling tidak sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Akan tetapi permasalahan porsi penggunaan anggaran belanja daerah dibidang belanja modal dan belanja pegawai masih cukup besar menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis sehingga program pengentasan kemiskinan tersebut masih belum efektif. Selain itu, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2006-2013 belum tepat pada sasaran. Masih banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis belum langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bengkalis secara nyata dan langsung, sehingga hal ini mengakibatkan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen belum terlaksana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Sambodho, Prio. Field Report: Studi Pengembangan Modul Pengetasan Kemiskian; Mendorong Terwujudnya Pengerusutamaan Kemikinan dan Kerentanan (Studi Kasus di Kabupaten Kebumen, Serdang dan Kabupaten Bombana). Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta; 2013.

Pidato Sambutan pada Konsultasi Publik Pembahasan Raperda Penanggulangan Kemiskinan oleh Ketua Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen pada 10 Febuari 2011

Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014 14 KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.

Kabupaten Kebumen. 2013-2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Kebumen: Pemkab. Kebumen