ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2569 K/PDT/2008

TENTANG UJIAN NASIONAL

PENULISAN HUKUM

Oleh :

FIRDAUS ABDULLAH

08400174

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2014

PENULISAN HUKUM

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2569 K/PDT/2008

TENTANG UJIAN NASIONAL

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

FIRDAUS ABDULLAH

08400174

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTO

Yaa Allah Tuhan Rabbiku

Muhammad Junjunganku

Al Islam Agamaku

Muhammadiyah Gerakanku

Berilmu, beramal, dan berakhlak mulia

Lantang Bicara, Berani Aksi, dan Bertanggung Jawab!!

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahi Rabbil`aalamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan

Penulisan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul “KATEGORISASI PENERAPAN

DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DITINJAU DARI

ASAS NONDISKRIMINASI”, dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar kesarjanaan / Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan

baik tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang berjasa dalam

penyelesaian tugas penulisan skripsi, antara lain :

1. Keluarga penulis, khususnya Orang tua penulis Ibunda Nurhaedah Sanusi tercinta

yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam membimbing penulis dalam menjalani

kehidupan ini, serta almarhum Ayahanda Abdullah yang sebelum menghembuskan

nafas terakhirnya berpesan agar kami anaknya disekolahkan setinggi-tingginya, serta

saudara-saudara penulis yang senantiasa mengingatkan penulis untuk fokus

menyelesaikan studi.

2. Bapak Dr. Sulardi SH., M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang sekaligus dosen pembimbing I, yang telah memberikan banyak waktu

diskusi yang menyenangkan dan bersahabat kepada penulis selama penulisan tugas

akhir /skripsi

3. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M.Si.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah

memberikan masukan yang bermanfaat kepada Penulis untuk memperoleh hasil

penulisan yang baik.

4. Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH.,M.Hum selaku dosen wali yang senantiasa

memberikan arahan dan pencerahan kepada Penulis untuk studi dengan tepat waktu.

5. Adinda Nurul Annisa, yang tanpa lelah mengingatkan penulis untuk tetap semangat

menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

6. Sahabat-sahabatku baik di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur dan Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah Malang Raya yang telah bersedia untuk diskusi dengan

penulis seputar tema penulisan Tugas Akhir dan persoalan yang dihadapi bangsa

Indonesia.

Penulis sadar betul bahwa penulisan hukum ini tidaklah mungkin lepas dari

ketidaksempurnaan. Maka Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat konstruktif., dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan

manfaat bagi para pemerhati hukum dan aktifis pendidikan di Indonesia.

Nuun, Wal Qalami Wama Yasthuruun

Fastabiqul Khairat

Malang, 07 Februari 2014

DAFTAR ISI

Lembar sampul dalam………………………………………………………… i

Lembar Pengesahan…………………………………………………………... ii

Surat PernyataanPenulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat . .……………………. iii

Motto…………………………………………………………………………. iv

Abstraksi…………………………………………………………………… ... v

Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi

Kata Pengantar……………………………………………………………….. vii

Daftar Isi………………….………………………………………………….. ix

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………. . . 1

A. Latar Belakang………………………………………………………. . . 1

B. Rumusan Masalah…………………………………………………… ... 8

C. Tujuan Penelitian…………………. ………………………………… ... 8

D. Manfaat dan Kegunaan dan Penelitian .....…………………………… . 8

E. Metode Penelitian…………………. ……………………………...… … 9

F. Sistematika Penulisan………………………………………………. . . . 12

BAB IITINJAUAN PUSTAKA…………………………………………. . . . 14

A. Tinjauan Mengenai Mahkamah Agung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1. Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia . . . . . . . . . 14

2. Kewenangan Mahkamah Agung………..………………………….. 16

3. Kasasi Oleh Mahkamah Agung…………………………. . . . . . . . . . 17

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1. Pengertian Putusan Pengadilan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1. Pengertian Eksekusi..……………………………………… . . . . . . . 34

2. Ruang Lingkup Eksekusi………………………. . . . . . . . . . . . . . . . 36

D. Tinjauan Umum Tentang Ujian Nasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

A. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/PDT/2008

Tentang Ujian Nasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

B. Akibat Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/PDT/2008

Tentang Ujian Nasional Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional. . . . . . . 43

1. Pemohon Kasasi (Pemerintah) tetap Melaksanakan

Ujian Nasional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2. Pelaksanaan Ujian Nasional Batal Demi Hukum

(Nietig Van Recht Wege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 53

C. Akibat Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/PDT/2008

Tentang Ujian Nasional Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Pemohon

Kasasi (Pemerintah).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Oleh Pemohon Kasasi

(Pemerintah). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

a. Kualitas Guru Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 58

b. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendidikan Indonesia. . . . . 61

c. Akses Informasi Yang Lengkap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2. Pemerintah Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah

(Onrechtmatige Overheidsdaad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

BAB IV PENUTUP.…………………………………………………………. 77

A. Kesimpulan……………………………………………………………. 77

B. Saran…………………………………………………………………… 78

Daftar Pustaka ……………………………………………………………….. 79

Indeks……………………………………………………………………….... 82

Lampiran-lampiran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).

Jakarta. Prenada Media Group

Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam ersfektif Hukum Progresif,

Jakarta. Sinar Grafika.

A. Mukti Arto. 2001. Konsepsi Ideal Mahkamah Agung. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Bambang Sutiyoso. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di

Indonesia. Yogyakarta. UII Pres.

Harun M. Husein. 1998. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta.Sinar

Grafika.

Kansil, 2005. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai

Pustaka

Leden Marpaung, 1995. Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya. Jakarta. Sinar

Grafika,

Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik,

teknik penyusunan dan permasalahannya). Bandung. Citra Aditya Bakti.

--------------------. 2009. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.

Bandung. Citra Aditya.

Moh. Taufik Makarao. 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta. PT.Rineka

Cipta.

Muhammad Djais. 2000. Pikiran Dasar Putusan Eksekusi. Semarang. Fak. Hukum

Universitas Diponegoro

M. Yahya Harahap. 2008. Hukum Acara Perdata (tentang : Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta. Sinar Grafika.

----------------------. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Jakarta. Sinar Grafika

--------------------. 2010. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.

Jakarta. Sinar Grafika.

Pontang Moerad B.M. 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam

Perkara Pidana. Bandung. PT.Alumni.

Satjipto Rahardjo. 2003. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia. Jakarta. Kompas.

--------------------. 2008. Membedah Hukum Progresif. Jakarta. Kompas.

Soepomo. 2000. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri. Jakarta. Pradya Paramita

Sophar Maru Hutagalung. 2010. Praktik Peradilan Perdata : Teknis Menangani

Perkara di Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika

Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta. Liberty

Susanto. (et.al.,). 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung.

Mandar Maju.

Zulganef. 2008. Metode Penelitian Sosial dan Bisnis.Yogyakarta. Graha Ilmu

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Agung No. 2569 K/PDT/2008 tentang Ujian Nasional

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2013 tentang Kelulusan Peserta Didik dari satuan

Pendidikan dan Penyelenggaran Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan

Kesetaraan dan Ujian Nasional

Kamus

Kamus Hukum Belanda. 2008. Semarang. CV Aneka Ilmu

Jurnal

Jamaluddin.2008. Kebijakan Ujian Nasional (Analisi Kritis).Jakarta. Jurnal PPS Uninus.

Volume 2 Nomor 2.

Makalah/Opini Media Massa

Dian Rosita, 2011, Sistem Peradilan Indonesia, disampaikan dalam seminar nasional

“poteret peradilan Indonesia pada tanggal 11 November 2011. BEM UI Jakarta.

Darmaningtyas,2013, Menggugat Konvensi Ujian Nasional. Koran Tempo. edisi 26

September 2013, Jakarta

Hafid Abbas. 2013. Misteri Pelaksanaan Sertifikasi Guru. kompas. edisi 12 Juni 2013.

Jakarta

Ichsan Yasin Limpo. 2013.Reposisi UN. Republika. edisi 6 November 2013. Jakarta

Internet

Kompas.com.http://edukasi.kompas.com/read/2013/11/27/16335967/Konvensi.UN.Ini.

Dia.27Poin.Hasil.Konvensi.Kompas.com.htm . diakses 29 September 2013

Kompas.comhttp://edukasi.kompas.com/read/2013/09/27/1334144/Ini.Dia.27.Poin.Hasi

l.Konvensi.UN. diakses tanggal 06 Februari 2014

Kompas.com.http://edukasi.kompas.com/read/2013/06/12/11363332/Misteri.Pelaksanaa

n.Sertifikasi.Guru. diakses tanggal 27 Januari 214

Merdeka.com. http://www.merdeka.com/read/2013/04/27/UN-dan-potret-muram-

sistem-pendidikan-Indonesia.html Diakses tanggal 10 Januari 2014

Okezone.http://www.okezone.com/read/2013/05/23/1186254/komnas-anak-kawal-

kasus- siswa-gantung-diri-karena-un. Di akses tanggal 10 Juli 2013

Suaraislam.http://www.suaraislam.com/read/2011/07/05/1864739/guru-terlibat-

kecurangan-un. di akses 09 Juli 2013

Website. http://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/guru. diakses tanggal 27 Januari

2014

Website.http://dindik.jatimprov.go.id/pusatdata/?p=program&idm=13. diakses tanggal

24 Januari

Website. http://www.kemendikbud.go.id/kemendikbud/guru. diakses tanggal 28 Januari

2014

Wabsite BSNP. http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=109/. diakses tanggal 27 Januari

2014

KemenPP dan PA. 2011. “Anak Korban Kekerasan Dan Perlakuan Salah”,

(http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_docman&Itemi

d=116 diakses pada tanggal 25 Mei 2011)

Kompas. 2011. “LPSK Beri Izin Orang Tua Arumi Bachsin Temui Anaknya”,

(http://entertainment.kompas.com/read/2011/03/03/12084397/LPSK.Beri.Izin.Or

tu.Arumi.Bachsin.Temui.Anaknya diakses pada tanggal 29 Juli 2011)

Republika. 2010. “Kekerasan Terhadap Anak Semakin Meningkat”,

(http://www.republika.co.id/data_kekerasan_anak.html diakses pada tanggal 25

Mei 2011)

INDEX

A

akses pendidikan· 1, 2, 51, 55, 71, 78, 80, 96

B

BSNP· 7, 49, 57, 62, 64, 76, 85

C

Contravenieren· 80, 88, 90, 93, 95

E

evaluasi· 46, 50, 54, 55, 56, 61, 67, 72, 90

H

Hak Asasi manusia· 88

hakim· 12, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36,

37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 52, 70, 71, 72, 80, 89,

92

J

Judicial review· 95

K

kasasi· 5, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 36, 40, 48, 49, 51,

52, 54, 57, 60, 61, 69, 70, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 92,

93

kekuasaan kehakiman· 17, 18, 24, 29, 36, 81, 84, 89, 91

kekuatan hukum tetap· 20, 22, 29, 40, 54, 57, 66, 68, 69,

84, 89, 93

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia· 6, 7, 11, 50, 53, 56, 65, 71, 74, 75, 78, 79,

80, 83, 86, 87, 96

konvensi Ujian Nasional· 58, 62

kualitas guru· 1, 8, 51, 54, 59, 70, 71, 72, 74, 75, 80, 82,

91, 96

M

Mahkamah Agung· 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 83,

84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

melanggar hukum· 20, 88, 90, 92, 93, 94, 95

moratorium· 91

N

negara· 1, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31, 35, 45, 49, 51, 56,

60, 66, 75, 81, 82, 88

negara hukum· 18, 29, 31, 81

P

pemerintah· 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 18, 45, 46, 47, 50,

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96

pemohon kasasi· 5, 8, 15, 48, 49, 52, 53, 56, 70, 72, 77,

80, 89, 91, 93, 94, 95

Pendidikan· 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 45, 46, 47, 48,

50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66,

67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 96

Pengadilan Negeri· 5, 7, 8, 12, 28, 32, 40, 42, 44, 45, 49,

51, 54, 55, 57, 71, 82, 83, 85, 86, 87

Pengadilan Tinggi· 8, 12, 21, 23, 29, 49, 51, 86, 87

Peraturan Pemerintah· 2, 3, 5, 12, 46, 48, 50, 52, 58, 59,

60, 61, 65, 66, 67, 68, 84, 86, 94, 96

peringatan· 7, 83

peserta didik· 4, 8, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58,

61, 63, 66, 67, 72, 73, 75, 80, 90, 92

Presiden· 7, 48, 57, 65, 81, 82, 85, 88, 91

produk hukum· 9, 61, 66, 68, 84, 88, 94, 95

Putusan· 8, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52,

54, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89, 94, 95, 96

S

sarana dan prasarana· 8, 59, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 81,

91, 96

Sertifikasi guru,· 74

Sistem pendidikan· 1, 12

U

Ujian Nasional· 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 45,

46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 78, 81, 82, 83,

84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Undang-Undang· 1, 3, 4, 8, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 30,

31, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62,

65, 67, 68, 69, 71, 72, 84, 90, 93, 94, 95

Y

yuridis· 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 50, 65, 67, 68, 70,

82, 90, 94, 95

yurisprudensi· 22, 23, 27