ANALISA HUKUM EKONOMI TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG

KEIMIGRASIAN TERKAIT WARGA NEGARA ASING DAN KEPEMILIKAN ASET

PERNIKAHAN CAMPURAN PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA

IRA CHANDRA PUSPITA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM EKONOMI

Latar Belakangsosial

budaya

keamanan

ekonomi

Globalisasi

KEIMIGRASIAN

Borderless state

kependudukan

lingkungan hidup

politik

kesejahteraan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi

sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan

teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia HUBUNGAN

PERSONAL PERNIKAHAN

ASET PERNIKAHAN

/HARTA BERSAMA

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

• Bagaimana pengaturan WNA yang terlibat Perkawinan Campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilihat dari aspek hukum ekonomi?

• Bagaimana pengaturan kepemilikan aset dari harta bersama pernikahan campuran bagi warga negara asing?

Metodologi penelitian• Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis

normatif. Sifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (legal/yuridis approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Keimigrasian dan Hukum Kebendaan, khususnya dalam hal kepemilikan aset oleh orang asing.

TEORI HUKUM TERKAITJ. G. Starke dalam teorinya menyebutkan bahwa suatu negara yang berdaulat memiliki wilayah,

pemerintah, dan warga negara. Wilayah suatu negara harus jelas batas-batasnya, baik darat, laut, maupun udara. Batas-batas tersebut dapat berupa batas alam maupun batas buatan yang keduanya merupakan batas-batas yang telah diperjanjikan dengan negara tetangga.

Dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat dan kedaulatan tadi dilimpahkan kepada rakyat dan kepada negara untuk mengurus penyelenggaraan negara. Jadi, dalam negara demokrasi negara bukanlah pemilik kedaulatan, namun lebih tepat disebut pemangku kedaulatan.

Dalam hubungan internasional, negara totaliter maupun negara demokrasi sama-sama disebut sebagai negara berdaulat karena keduanya memiliki kewenangan untuk bertindak mengatasnamakan negara dan rakyatnya.

Salah satu kewenangan negara tersebut adalah kewenangan keimigrasian yang sehari-hari dilaksanakan oleh lembaga keimigrasian atas nama pemerintah. Dengan kewenangan keimigrasian ini, pemerintah dapat mengamankan wilayah negaranya dari lalu lintas orang yang keluar masuk lintas batas wilayah negaranya.

Unsur pengamanan wilayah negara tersebut kemudian diinterpretasikan dengan berbagai kegiatan keimigrasian. Di Indonesia, unsur pengamanan tersebut diterjemahkan dengan kegiatan-kegiatan keimigrasian diantaranya, pencegahan, penangkalan, penolakan, pengusiran dan pengkarantinaan.

Peraturan Perundang-undangan Terkait Penelitian

• UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian• UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan• UU No. 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia• UU No. 13 tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan