MAKALAH AUDIT MANAJEMEN

AUDIT FRAUD

(AUDIT KECURANGAN)

DISUSUN OLEH :

1. ANISSYA HARSONO 72114100042. RAGIL PRIHAMBODO 7211410025

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

1. PENGERTIAN AUDIT FRAUD / AUDIT KECURANGANDefinisi Pengawasan Intern yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan

dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Pada PP Pasal 2 ayat 1 tercantum bahwa

pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Maka dapat

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki tujuan untuk

mencapai pengelolaan keuangan baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Fraud Auditing atau audit kecurangan adalah upaya unytuk mendeteksi dan

mencegah kecurangan dalam transaksi – transaksi komersial. Kegagalan pemerintah

dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dapat diakibatkan oleh

beberapa hal antara lain penyimpangan kebijakan dan penyimpangan yang diakibatkan

oleh kecurangan (fraud). Penyimpangan kebijakan dilakukan oleh manajemen puncak

terutama untuk mencapai tujuan tertentu, dengan cara membuat kebijakan yang tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penyimpangan kecurangan (fraud)

dapat dilakukan baik oleh manajemen puncak maupun pegawai lainnya dengan untuk

mendapatkan keuntungan, dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti

korupsi, kolusi, penipuan, dan lain sebagainya.

Bagaimana cara mengatasi fraud adalah tugas bersama dari suatu organisasi

pemerintahan dan sistem pengawasan internalnya. Pengenalan akan kecurangan dan

dampaknya menjadi hal yang penting untuk diketahui seluaruh staf pegawai hingga

manajemenpuncak

Demikian juga dengan kerugian atau kebocoran keuangan negara yang terjadi

akibat adanya fraud. Hal ini dapat berakibat pada alokasi dana yang hilang yang telah

dikumpulkan dari berbagai pendapatan negara terutama pajak yang telah didapatkan dari

masyarakat. Dengan rata-rata setiap penduduk membayar pajak sekitar 15%-20% dari

penghasilannya maka dapat dibayangkan kerugian negara berdampak pula pada

pendapatan penduduk yang harus ditingkatkan pemerintah.

Padahal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dibutuhkan sarana dan

prasarana yang disiapkan oleh pemerintah yang didanai dari pajak di atas. Dan yang

lebih utama adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menjadi

berkurang, termasuk pula investasi dari luar negeri berkurang, sehingga kondisi makro

keuangan pemerintah menjadi terganggu pula.

Kesadaran untuk melakukan tindakan anti fraud dapat diawali dengan

memberikan pengertian yang lebih tentang kerugian dan dampak fraud. Setelah itu,

seiring dengan kesadaran yang meningkat, maka diupayakan untuk menghilangkan

penyebab fraud. Kemudian melakukan tindakan hukuman dan penghargaan untuk lebih

mempercepat peningkatan kesadaran dan budaya kerja tanpa fraud.

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang

menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan

memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena

adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan

kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan

tersebut.  Secara sederhana dua segitiga berikut ini dapat bercerita banyak tentang

hubungan – hubungan yang mendorong terjadinya fraud :

                  Segitiga Unsur Fraud                      Faktor Pemicu Fraud

2. JENIS – JENIS AUDIT FRAUD

Berikut ini adalah jenis fraud berdasarkan subjek atau pelaku, sebagai berikut :

a. Employee fraud (kecurangan pegawai) : kecurangan yang dilakukan oleh pegawai

dalam suatu organisasi kerja.

b. Management fraud (kecurangan manajemen) : kecurangan yang dilakukan oleh

pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan/transaksi keuangan sebagai

sarana fraud, biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan

(stakeholders) yang terkait organisasinya.

c. Customer fraud : kecurangan yang dilakukan oleh konsumen/pelanggan, misalnya

kecurangan oleh pihak kontraktor/konsultan terhadap satuan kerja proyek.

d. e-commerce fraud (kecurangan melalui internet) : kecurangan yang dilakukan

akibat adanya transaksi melalui internet (misalnya pengadaan lelang melalui internet).

Dilihat dari pelaku fraud maka secara garis besar kecurangan bisa

dikelompokkan menjadi dua jenis :

1.       Oleh pihak perusahaan, yaitu :

a.   Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena

kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising from fraudulent financial

reporting).

b.   Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan

aktiva (misstatements arising from misappropriation of assets).

2.       Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing

yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

3. PENYEBAB TERJADINYA AUDIT FRAUD

Penyebab terjadinya fraud adalah motivasi, sarana dan kesempatan sebagai

berikut:

1. Motivasi : adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan atau suaru

organisasi. Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk

melakukan kecurangan. Untuk suatu organisasi, fraud pun dapat dilakukan untuk

mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan apresiasi yang positif walaupun

pekerjaan yang dilakukan tidak baik, misalnya kolusi antara kontraktor/konsultan

dengan panitia pengadaan barang atau jasa,

2. Sarana : mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan

kecurangan, misalnya dokumen kontrak/lelang yang diatur, transaksi keuangan

dilakukan secara tunai dan tidak menggunakan pencatatan yang baik, dan lain

sebagainya.

3. Kesempatan : karena kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang

aturan dapat menjadi ruang terjadinya kecurangan.

Menurut Robert Cockerall (auditor Ernst & Young) dalam makalahnya

"Forensic Accounting fundamental : Introduction to the investigations" dinyatakan

bahwa lingkungan profil fraud mencakup beberapa hal yaitu motivasi, kesempatan,

tujuan/objek fraud, indikator, metode dan konsekuensi fraud. Motivasi dan

kesempatan memiliki pengertian yang sama dengan definisi sebelumnya.

Tujuan/objek fraud adalah sarana yang digunakan untuk mencapai motivasi

kecurangan di atas. Indikator fraud mengandung pengertian adanya gejala-gejala yang

merujuk kepada pembuktian kecurangan.

Metode fraud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kecurangan.

Sedangkan konsekuensi fraud adalah dampak kecurangan yang terjadi pada organisasi

tersebut. Pada organisasi pemerintahan khususnya pada lingkup kegiatan pekerjaan

umum maka dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Seorang pengawas proyek memiliki motivasi kecurangan adalah karena kesulitan

keuangan keluarga. Pegawai tersebut menggunakan kesempatan sebagai seorang

pengawas proyek sesuai kewenangannya.

Objek yang sesuai dengan kewenangannya sebagai pengawas adalah laporan

pengawasan pekerjaan. Caranya adalah dengan melakukan manipulasi data yaitu

menyetujui progress pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah

ditetapkan disertai permintaan dana kepada pihak kontraktor. Indikasi yang

didapatkan adalah perbedaan spesifikasi pekerjaan. Konsekuensi dari perbuatan

pegawai tersebut kepada organisasi proyek adalah ketidaksesuaian mutu pekerjaan.

Pada umumnya fraud terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara

bersama, yaitu:

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud

2. Peluang untuk melakuakn fraud

3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud.

Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga fraud (Fraud Triangle) berikut:

Opportunity biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian inernal

di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau

kelompok  yang sebelumnya tidak memiliki motif untk melakukan fraud.

Pressure atau motivasi pada sesorang atau individu akan memebuat mereka

mencari kesempatan melakukan fraud, beberapa contoh pressure dapat timbul karena

masalah keuangan pribadi, Sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang

berlebihan dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis.

Rationalization terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya

yang mengandung fraud. Pada umumnya para pelaku fraud meyakini atau merasa

bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang

memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah

berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi

dimana pelaku tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga

melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut.

Faktor Pemicu Fraud

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan,

yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu Greed (keserakahan), Opportunity

(kesempatan), Need (kebutuhan), Exposure (pengungkapan).

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu

pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan

Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban

perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

1.       Faktor generic

-          Kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan tergantung pada

kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan

kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai

kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu

organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan

kecurangan daripada karyawan;

-          Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak

terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku

yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi

apabila perbuatannya terungkap.

2.       Faktor individu

-          Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed).

-          Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need), yang lebih

cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat

yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia

bekerja. Selain itu tekanan (pressure) yang dihadapi dalam bekerja dapat

menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

Gejala Adanya Fraud

Fraud (Kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit

ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu,

perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, adapun gejala

tersebut adalah:

1.       Gejala kecurangan pada manajemen

Ketidakcocokan diantara manajemen puncak;

Moral dan motivasi karyawan rendah;

Departemen akuntansi kekurangan staf;

Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/perusahaan dari pihak

konsumen, pemasok, atau badan otoritas;

Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi;

Penjualan/laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat;

Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu

yang lama;

Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan;

Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.

2.       Gejala kecurangan pada karyawan/pegawai

Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa

perincian/penjelasan pendukung;

Pengeluaran tanpa dokumen pendukung;

Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar;

Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran;

Kekurangan barang yang diterima;

Kemahalan harga barang yang dibeli;

Faktur ganda;

Penggantian mutu barang.

Perilaku Pelaku Fraud

Berikut merupakan beberapa perilaku seseorang yang harus menjadi perhatian

karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan orang tersebut,

yaitu:

Perubahan perilaku secara signifikan, seperti: easy going, tidak seperti

biasanya, gaya hidup mewah, mobil atau pakaian mahal;

Gaya hidup di atas rata-rata;

Sedang mengalami trauma emosional di rumah atau tempat kerja;

Penjudi berat;

Peminum berat;

Sedang dililit utang;

Temuan audit atas kekeliruan (error) atau ketidakberesan (irregularities)

dianggap tidak material ketika ditemukan;

Bekerja tenang, bekerja keras, bekerja melampaui jam kerja, sering bekerja

sendiri.

4. CARA MENGATASI DAN MENCEGAH AUDIT FRAUD

Mengendalikan suasana kerja yang baik dilingkungan kerja, antara lain dengan

menanamkan etika kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai atau pekerja.

Mengendalikan susasana kerja yang baik merupakan tanggung jawab pimpinan

disertai kerja sama dengan organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan

salah satu unsur yang harus diciptakan dan dipelihara agar timbul perilaku positif dan

kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja, melalui

beberapa cara yaitu penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi,

kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan

penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sember daya manusia, perwujudan

peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik

dengan instansi pemerintah terkait. Hal tersebut tercantum dalam PP No. 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Menghilangkan kesempatan untuk melakukan Fraud dengan cara sistem

pengawasan internal yang ketat. Pengawasan internal yang ketat diharapkan mampu

mengidentifkasikan dan meredam gejala Fraud. Bentuk pengawasan internal yang ketat

adalah dengan audit kinerja, audit investigatif dan audit laporan keuangan sesuai Standar

Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintan (PERMEN PAN No.

PER/05/M.PAN/03/2008) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Audit kerja adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi terhadap

pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini adalah penyusunan/pelaksanaan anggaran,

penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana, serta pengelolaan aset dan kewajiban, dan

pelaksanaan tugas dan fungsi auditi yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan

efektivitas.

Audit Investigasi digunakan untuk membuktikan kebenaran indikasi terjadinya

perbuatan kecurangan yang merugikan negara dan atau potensi negara. Dalam

pelaksanaan pemeriksaan khusus investigasi maka terungkaplah seluruh fakta dan proses

terhadap indikasi Fraud yang bertentangan dengan peraturan. Namun pengungkapan bukti

menjadi kendala terutama jika perbuatan kecurangan dilakukan secara melembaga,

sehingga dibutuhkan cara pengungkapan fakta disertai bukti yang cukup.

Berbagai cara investigasi dilakukan antara lain dengan wawancara langsung

dengan auditi, pemeriksaan dokumen, masukan/input dari whistle blower (saksi pemberi

informasi), dan teknik interogasi yang tepat.

Sedangkan audit atas pelaporan keuangan adalah audit yang bertujuan

memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip

akuntansi. Pemberian opini didasarkan hasil pengelolaan aset negara serta penggunaan

keuangan negara yang baik dan sesuai kenyataan. Audit atas laporan keuangan dapat

menjadi input bagi proses input bagi proses audit investigasi, terutama dalam hal

menidentifikasikan indikasi terjadinya Fraud yang dilakukan oleh manajemen puncak dan

atau dilakukan secara melembaga.

Cara mengatasi fraud terbagi atas 3 tindakan yaitu tindakan preventif, tindakan

deteksi dan tindakan investigasi. Tindakan preventif merupakan tanggung jawab bersama

antara manajemen puncak dengan stafnya, untuk menciptakan dan mengembangkan

budaya kerja yang beretika dan lingkungan kerja yang baik. Tindakan deteksi adalah cara

mengidentifikasi kecurangan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam deteksi atas

fraud dibagi atas metode konvensional dan metode sistem informasi. Metode

konvensional adalah dengan cara menemukan indikasi setelah melakukan pemeriksaan

secara menyeluruh terlebih dahulu.

Salah satu cara menemukan indikasi kecurangan, terutama yang dilakukan secara

lembaga, adalah dengan menggunakan sistem Akuntansi forensik, yaitu dengan cara

memeriksa transaksi yang mencurigakan pada laporan keuangan, baik nominal yang besar

maupun yang kecil. Sementara metode sistem informasi adalah dengan cara melakukan

perbandingan profil kecurangan yang dapat terjadi, meliputi motivasi, kesempatan, objek

fraud, metode fraud, indikasi fraud dan konsekuensi yang diterima organisasi.

Tindakan investigasi adalah proses penyelidikan sehingga didapatkan pembuktian

yang cukup. Tindakan-tindakan pengawasan tersebut adalah cara untuk mengatasi

kecurangan sehingga kehilangan keuangan negara dapat terus ditekan dan pada akhirnya

tercapai tujuan untuk menghilangkan kebocoran dan kerugian negara.

Cara menemukan indikasi fraud dengan menggunakan audit laporan keuangan

disebut dengan sistem akuntansi forensik (forensic accounting). Sistem ini dapat

mengungkap fakta terjadinya kecurangan dengan mengungkap transaksi-transaksi

keuangan yang mencurigakan pada laporan keuangan dan mengembangkan hasil temuan

tersebut menjadi sebuah alat bukti.

Perkembangan terhadap sistem akuntansi forensik ini diharapkan mampu

mengatasi kerugian dan kebocoran keuangan negara. Sistem ini awalnya berkembang

semenjak kasus perusahaan-perusahaan swasta raksasa dunia yang ternyata melakukan

kecurangan laporan keuangan. Kasus perusahaan WorldCom dan Enron Corp.,

merupakan kasus kebangkrutan terbesar yang terkait dengan kecurangan manajemen

puncak dengan menggunakan laporan keuangan sebagai media/sarana fraud. WorldCom

mengalami kerugian akibat fraud sebesar USD 102 Milyar dan Enron Corp mengalami

kerugian sebesar USD 63 Milyar.

Setelah kasus tersebut, sisrtem akuntansi forensik pun dikembangkan, tidak hanya

oleh perusahaan swasta. Sistem ini pun dapat dikembangkan untuk mendeteksi adanya

kecurangan dan penyalahgunaan keuangan negara.

Kata forensik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cabang ilmu

kedokteran yg berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pd masalah-masalah

hukum, atau ilmu bedah yg berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yg ada

kaitannya dng kehakiman dan peradilan. Istilah forensik sendiri pada Bahasa Indonesia

cenderung masih jarang digunakan dan hanya digunakan untuk ilmu medis dan

pembuktian hukum.

Sementara menurut Bologna and Linquist definisi akuntansi forensik adalah sbb :

"Forensic and investigative accounting is the application of financial skills and an

investigative mentality to unresolved issues, conducted within the context of the rules of

evidence. As a discipline, it encompasses financial expertise, fraud knowledge, and a

sound knowledge and understanding of business reality and the working of the legal

system. Its development has been primarily achieved through on-the-job training as well

as experience with investigating officers and legal counsel."

atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

"Akuntansi forensik dan investigasi adalah aplikasi keahlian keuangan dan mentalitas

penyelidikan untuk menyelesaikan isu yang sesuai dengan konteks peraturan pembuktian.

Sebagai suatu disiplin ilmu, hal tersebut membutuhkan keahlian keuangan, pengetahuan

akan fraud, dan pengetahuan serta pengertian tentang bisnis (sistem) riil dan hukum. Hal

tersebut dapat berkembang melalui kerja praktek dan pengalaman dengan masalah

investigasi dan hukum."

Hal yang membedakan antara pemeriksaan laporan keuangan biasa dengan sistem

akuntansi forensik ini adalah pada besarnya material yang mempengaruhinya. Umumnya

untuk audit laporan keuangan biasa, material yang berpengaruh adalah jenis pendapatan

dan pengeluaran yang bernominnal besar, sedangkan yang kecil kadang diabaikan dalam

penentuan indikasi kecurangan. Pada akuntansi forensik, indikasi kecurangan tidak

berdasarkan pada nominal transaksi yang besar, namun melihat pada jenis pendapatan dan

pengeluaran yang mencurigakan. Pemeriksaan akuntansi forensik tidak dapat dipisahkan

dari proses investigasi. Karena untuk mengungkap hal yang kecil namun mencurigakan

menjadi suatu alat bukti dibutuhkan usaha yang tidak mudah, sehingga proses audit

laporan keuangan akan disertai pula oleh proses penyelidikan terhadap hal tersebut.

Selain menggunakan sistem audit yang ada, penggunaan sistem informasi juga

dapat dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Penggunaan sistem

informasi ini membutuhkan pengetahuan statistik dan pengelolaan data sehingga

kecenderungan terjadinya fraud dapat diatasi. Sistem informasi ini merupakan jembatan

penghubung antara pengalaman dan pengetahuan terhadap audit dan fraud. Kurangnya

pengalaman auditor dapat diatasi dengan sistem informasi atau data base yang baik, selain

peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.

Dengan adanya data historis yang cukup mengenai fraud maka diharapkan dapat

diketahui motivasi, kesempatan, objek, indikasi, metode dan konsekuensi kecurangan,

atau dengan kata lain didapatkan profil fraud/kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi

kembali.

5. FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Century Gate. Kedua kasus ini

memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan dana talangan yang diberikan

pemerintah yang seharusnya untuk menyelamatkan kondisi modal perbankan namun dana

tersebut  oleh manajemen malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau bisnisnya

yang lain.

Pengadaan Barang dan Jasa. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo pada

Kongres ISEI 1993 memperkirakan kebocoran keungan Negara sekitar 30% dari

pengadaan barang dan jasa. Kerugian ini bervariasi dari department ke department 

sampai ke tingkat pemerintah daerah. JIka dilakukan penelitian untuk tahun-tahun

sekarang ini kemungkinan persentasenya akan lebih besar lagi, karena otonomi daerah

membawa dampak adanya raja-raja kecil di daerah yang menuntut bagian proyek

pengadaan barang dan jasa.

Penyediaan Barang dan Jasa Publik. Teorinya pubic goods disediakan untuk

masyarakat luas, tanpa diskriminasi. Namun, berbagai faktor memberi peluang bagi

pihak-pihak tertentu untuk menikmati public goods seolah-olah itu merupakan private

goods bagi mereka. Contohnya saja jasa keamanan yang merupakan public goods yang

disediakan TNI/Polri dapat dinikmati oleh orang atau perusahaan yang membayar harga

yang tepat. Demikian pula dengan kendaraan, rumah dinas, dll yang diakui sepihak

menjadi hak milik pejabat sebelumnya.

Peran Multinational Corporation (MNC). Potensi fraud yang melibatkan

perusahaan atau pengusaha asing biasanya terletak pada perizinan usaha pertambangan

dan energi yang bisanya diperoleh dengan cara-cara penyuapan. Apalagi pemerintah

menerapkan production sharing atas lokasi-lokasi pertambangan di tanah air yang sangat

rentan diselewengkan oleh para operator pertambangan.

Fraud pada Penerimaan Negara. Sebenarnya volume fraud yang paling besar

bukan terletak pada sisi pengeluaran tetapi justru pada penerimaan Negara, tengok saja

kasus Bahasim dan Gayus Tambunan yang meraup kekayaan besar dalam waktu singkat

hanya dengna menyelewengkan prosedur perpajakan, atau membantu mengurangi jumlah

pajak kiennya. Di pemerintah daerah kasusnya lebih bergam lagi, mulai dari pemetongan

sekian persen dari pencairan anggaran, sampai setoran penerimaan yang banyak dipotong

untuk peruntukan yang tidak jelas.

Pencegahan dan Pendeteksian Fraud

Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani fraud sebenarnya ada beberapa

pihak yang terkait: yaitu akuntan (baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, atau

auditor forensik) dan manajemen perusahaan. Peran dan tanggung jawab msaing-masing

pihak ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang dinamakan Fraud Deterrence

Cycle atau siklus pencegahan fraud seperti gambar dibawah ini.

Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka

mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate

governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian

wewenang.

Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada

dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan

untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai

yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan

untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.

Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor

forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan

tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran

kecil terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk

kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

Mengapa Pencegahan?

Keberhasilan kegiatan memerangi fraud, setelah korupsi terjadi adalah suatu ironi

tersendiri dalam upaya penanggualan fraud karena semakin banyak mendeteksi dan

menyelesaikan kasus berindikasi fraud, bukan merupakan kondisi umum yang

dikehendaki masyarakat, sebab pada dasarnya kejadian fraud bukanlah kejadian yang

dikehendaki masyarakat.

Pencegahan fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah

dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada

kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak terntu, bandingkan bila kita berhasil

mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku fraud tersebut. Dan bila

fraud sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya

daripada melakukan pencegahan sejak dini.

Untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan

yaitu (1) membangun individu yang didalamnya terdapat trust and openness, mencegah

benturan kepentingan, confidential disclosure agreement dan corporate security contract.

(2) Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi,

standarisasi kerja, aktifitas control dan sistem rewards and recognition. (3) membangun

sistem monitoring yang didalamnya terkandung control self sssessment, internal auditor

dan eksternal auditor

Peran Internal Auditor

Pendeteksian fraud oleh auditor internal merupakan salah satu peran dari kegiatan

internal auditing yang dijalankan dalam organisasi. Standards No. 1210.A2 menyatakan

sebagai berikut: “The internal auditor should have sufficient knowledge to identify the

indicators of fraud but is not expected to hace the expertise of a person whose primary

responsibility is detecting and investigating fraud”.

Merujuk pada standar profesi diatas, auditor internal diharuskan memiliki

pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi adanya indikasi fraud dalam organisasi.

Pengetahuan yang harus harus dimiliki auditor internal termasuk pula pengetahuan

mengenai karakteristik fraud, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan fraud, dan

jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi pada berbagai proses bisnis.

Auditor internal bertanggung jawab dalam mendeteksi fraud yang mungkin telah

terjadi sedini mungkin, sebelum memebawa dampak yang lebih buruk pada organisasi.

Pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saatmenjalankan kegiatan internal auditing.

Pada saat melakukan audit, auditor internal dapat memfokuskan diri pada area-area yang

memeiliki risiko tinggi terjadinya fraud seperti transaski kas, rekonsiliasi bank, proses

pengadaan, penjualan, dll.

Jika auditor internal menemukan suatu indikasi terjadinya fraud dalam organisasi,

auditor internal harus melaporkannya kepada pihak-pihak terkait dalam organsiasi

tersebut, seperti audit committee. Auditor internal dapat memberikan rekomendasi

dilakukannya investigasi yang diperlukan untuk menyelidiki fraud tersebut.

Dalam sektor publik. Auditor internal dapat dilakukan oleh inspektorat di masing-

masing department dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”)

berdasarkan permintaan dari pemerintah. Teknis dan proses auditnya tidak jauh berbeda

dengan yang dilakukan di sektor swasta.

Peran Eksternal Auditor

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya seorang auditor eksternal

dibatasi oleh standar-standar auditing yang berlaku. Tanggung jawab auditor sehubungan

dengan fraud dijelaskan secara umum dalam SA seksi 110 – Tanggung jawab dan fungsi

auditor independen paragraph 02: “Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan

melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan

keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau

kecurangan”.

Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi fraud tersebut dijabarkan lebih lanjut

dalam SA seksi 316 – pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan.

Berdasarkan SA Seksi 316 tersebut, auditor harus secara khusus menaksir risiko salah saji

material dalam laoran keuangan sebagai akibat dari kecurangan dan harus memperhatikan

taksiran risiko ini dalam mendesain prosedur audit yang akan dilaksanakan. Prosedur

audit mungkin berubah apabila terjadi fraud.

Selanjutnya dalam SA Seksi 317 – Unsur tindakan pelanggaran hukum oleh klien,

dijelaskan bahwa apabila terjadi unsur tindakan pelanggaran hukum (termasuk fraud)

maka auditor akan mengumpulkan informasi tentang sifat pelanggaran, kondisi terjadinya

pelanggaran dan dampak potensialnya terhadap laporan keuangan. Apabila dibutuhkan

auditor dapat berkonsultasi dengan penasehat hukum dan melakukan prosedur audit

tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sifat pelanggaran yang

terjadi. Terungkapanya fraud, yang berrdampak pada denda dan kerugian, harus

diungkapakan dalam catatan atas laporan keungan. Lebih jauh lagi, bila fraud yang terjadi

sangat material dan bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka auditor tidak

dapat memberikan opini “wajar tanpa pengecualian”.

Pada sektor public, yang menjadi auditor eksternal adalah Badan Pemerika

keuangan (“BPK”) berdasarkan UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam UU ini diatur bahwa BPK melaksanakan

pemeriksaaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keungan Negara. Pemeriksaan

tersebut terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu.

6. CONTOH KASUS FRAUD / KECURANGAN

Kebijakan Anti Fraud

Beberapa Perusahaan besar telah menyadari bahaya besar akibat fraud, mereka telah

melakukan perencanaan sedini mungkin terhadap pencegahan fraud ini. Tengok saja Telkom

Grup dan Astra Grup, kedua Perusahaan ini telah mengantisipasi fraud yang diwujudkan

dalam kebijakan anti fraud yang diterapkan di dalam peruashaan.

1. Telkom Group

Grup Astra memberikan perhatian yang demikian besar dalam pengembangan praktek

Good Corporate Governance (GCG) dengan standar tinggi. Beberapa paket kebijakan telah

dibuat untuk mendukung GCG diseluruh Astra Grup yang dimonitor oleh Komite Audit,

Komite Renumerasi dan Nominasi, Komite Eksekutif, kelompok Manajemen Resiko dan

Departemen Audit Internal.

Untuk memberikan petunjuk yang jelas dan bagaimana karyawan melaksanakan

tugas-tugasnya, Grup Astra telah membuat buku pedoman yang komprehensif, yaitu

“Pedoman Etika Bisnis dan kerja”, yang mencakup semua aspek dalam berhubungan dengan

pihak ketiga dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dan professional. Selain itu Astra

juga mengeluarkan pedoman lainnya untuk memberikan kepastian dan assurance bahwa

seluruh aktivitas telah menerapkan pola yang sesuai dengan GCG, pedoman-pedoamn itu

yaitu: pedoman sistem audit dan manajemen risiko, pedoman benturan kepentingan,

peraturan mengenai informasi orang dalam, pedoman kewajiban sosial perusahaan, pedoman

manajemen sumber daya manausia, pedoman direksi dan komisaris Astra, kebijakan

pelaporan atas pelanggaran etika, kebijakan atas penyampaian laporan tahunan dan kebijakan

transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

2. Telkom Group

Sebagai perusahan publik yang juga melantai di bursa internasional (NYSE dan LSE)

Telkom berupaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih sebagai mana tuntutan dari

aturan Sarbanes Oxley Act (SOA) yang dianut Telkom Grup. Telkom secara berkala terus

mengeluarkan berbagai program yang memastikan kesempatan berbuat curang (fraud) itu

tertutup. Didalam program anti fraud tersebut terdapat code of ethics, whistleblower policy,

organization structure dan Human Resource Policy.

Program whistleblower yang diterapkan Telkom dimaksudkan untuk menciptakan

sebuah sistem yang memungkinkan perusahaan dapat melakukan deteksi dini terhadap

kemungkinan atau indikasi adanya fraud, dengan begitu Telkom dapat secara lebih awal

melakukan langkah-langkah koreksi dan mitigasi yang diperlukan untuk mengamankan asset,

reputasi dan risiko kerugian yang mungkin timbul.

Selain itu Telkom juga menerapkan Enterprise Risk Management (ERM) yang

disusun oleh COSO. Beberapa kebijakan yang dilakukan Telkom terkait penerapan ERM ini

antara lain: (1) peningkatan kebijakan melalui evaluasi, perbaikan, peningkatan, distribusi

dan kebijakan internal untuk mendukung pengelolaan resiko; (2) Peningkatan pemahaman

proses bisnis yang efektif melalui penyederhanaan atau penghapusan proses bisnis yang

kurang efektif; (3) pelaksanaan pengkajian risiko dan langkah mitigasi yang meliputi inisiatif

startegis, RKAP, dan evaluasi diri atas pengendalian risiko seluruh unit; (4) perlindungan

asset melalui penyediaan informasi yang memadai dan akurat hingga menciptakan efektifitas

dan efisiensi proses bisnis serta kepatuhan terhadap peraturan.