workshop masyarakat ilmu pemerintahan indonesia (mipi) kabupaten malang

WORKSHOP WORKSHOP MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA

(MIPI)(MIPI)KABUPATEN MALANGKABUPATEN MALANG

MEMBUMIKAN ESENSI DAN TUJUAN DITETAPKANNYA

UNDANG UNDANG DESA No. 6 / 2014

Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MMMasyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)

MEMAHAMI VISI MISI PEMERINTAHAN DESAMEMAHAMI VISI MISI PEMERINTAHAN DESADAN MELETAKKAN DALAM KONTEKS UU DESADAN MELETAKKAN DALAM KONTEKS UU DESA

PERTAMA TAMA, MESTI HARUS MEMAHAMI SECARA MENDALAM APA YANG MENJADI POKOK MASALAH DI DESA DAN MASYARAKAT . MEMBACA SITUASI DENGAN BAIK, MEMBANGUN STRATEGI UNTUK MENDEKATI TUJUAN DITETAPKANNYA UU DESA No.

6/2014

SETIDAKNYA ADA EMPAT HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

BAGAIMANA PERATURAN PELAKSANAANNYA BAGAIMANA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

DIEVALUASI. BAGAIMANA KEBUTUHAN TEKNOKRATISNYA DIPENUHI BAGAIMANA APARATUR DAN MASYARAKAT

MEMAHAMI PERKEMBANGAN MUTAKHIR INI

MENATAP PELAKSANAAN UU DESAMENATAP PELAKSANAAN UU DESA

PEKERJAAN:LEGAL BASIS

PERUNDANGAN(Presiden minta Mei

teken PP, Raker ADEKSI 24 Maret )

STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN

(Perlu PP)

KULTUR PEMERINTAHAN

Peraturan Pemerintah Keputusan MenteriPerda Desa

Kepala Desa, PerangkatBPD, BUMD, Pengawas,Keuangan Desa

MusyawarahPertanggungjawabanKerjasama

Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya,Pelayanan Kantor Desa, Kemudahan Urusan,Pengelolaan Dana Desa,Perencanaan Pembangunan Desa,Pengawasan Terhadap dana dan Aparat DesaPerempuan Desa, UMKM

Beberapa Hal Penting

KONTEKTUALITAS KONTEKTUALITAS

Kab Malang memiliki tantangan kewilayahan , tantangan eksistensi desa disamping masalah peningkatan kapasitas aparatur desa.

Beberapa desa terletak daerah minus, situasi alam pegunungan, daerah pantai selatan yg potensial tapi relatif kurang maju,

Dituntut juga kecerdasan Dinas daerah dan DPRD, aparat Desa untuk tahu masalah, dan faham kondisi, lalu mendukung pelaksanann PP secara sportif .

KUNCI MANAJERIAL APARATUR DESAKUNCI MANAJERIAL APARATUR DESA

1. KEMAMPUAN MEMBACA SITUASI DESA

2. KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRUKTUR

3. KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS

4. KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN

5. KEMAMPUAN MENGHIDUPKAN DUKUNGAN LINGKUNGAN

PENGUATAN KAPASITAS

CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI

CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL

PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI

PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS

CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN

CATATAN PERJALANAN DI DESA DESA DI PROPINSI NTT DAN KALTIM

KISAH NELAYAN YANG HAMPIR HILANG HARAPAN DAN PENDUDUK YANG TINGGAL DALAM KEMANDIRIAN DAN KESENDIRIAN

Apa yang dapat kita pelajari?Apa yang dapat kita pelajari?

Desa ideal

Lingkungan sosial harmonis

Lingkungan ekonomi maju bersama

Lingkungan budaya utuh berkembang

Lingkungan hidup terjaga asri

DESA RUSAK

Disharmoni dan kekacauan

Kesejahteraan dan Kemandirian

Local wisdom dan adat Degradasi Lingkungan

KODE 7 MISI BESAR “BANGUN DESA”

PROGRAM 1BAB V, psl 26-30, psl 48-53), BAB IVX

PENGUATAN PERAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA MEKANISME PENGAWASAN

PROGRAM 2BAB X – XII)

PENGUATAN ORGANISASI DAN INSTITUSI DESA TERMASUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

PROGRAM 3(BAB VIII, psl 71 -75, psl 76-77)

OPTIMALISASI ANGGARAN DESA DALAM KONTEKS HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA DALAM RANGKA KESEJAHTERAAN WARGA DESA

PROGRAM 4BAB X, BAB XI,

PENATAAN MANAJEMEN BPD, BUMD, INISIASI DAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM KORDINASI KECAMATAN

PROGRAM 5BAB I, BAB II, BAB V

KONTEKSTUALISASI PERATURAN PEMERINTAH DENGAN KONDISI ALAMIAH DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI DESA

PROGRAM 6BABA VIII DAN BAB IX

PENGUATAN INFRASTRUKTUR DESA, PENGUATAN PENDANAAN PROGRAM KHUSUS UNTUK MENDUKUNG OPTIMELISASI POTENSI DESA

PROGRAM 7 ROAD MAP PEMBANGUNAN DESA SELAMA 10 TAHUN

PENDIDIKAN

MENEMPATKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL MENEMPATKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

3 PENYEBAB

MASALAH DI DESA

1. RUSAKNYA ALAM DESA KRN PEMBNGN

2. RUSAKNYA SISTEM SOSIAL YG DISEBABKAN APARATUR

3. FAKTOR KEBIJAKAN YANG TIDAK PRO-POOR

BERBEDA DENGAN NTT DAN PROPINSI DI

KEPULAUANKEMISKINAN DI JATIM

FAKTOR KEBIJAKAN

RENDAHNYA RESONANSI PEJABAT

TINGGINYA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

LINGKUNGAN DESALINGKUNGAN DESASektor UnggulanSektor Unggulan

IndustriTelekomunikasiTransportasiKesehatanJasa dan PerbankanPariwisataCreative Industry

Pertanian konvensional Pruduksi berbasis alam

tak terbarukan Perikanan Kelautan Perkebunan Kayu, karet, Bahan galian dan

mineral Pertambangan

Perhatikan yang Paling Butuh PerhatianPerhatikan yang Paling Butuh Perhatian

CARI, MEREKA YANG HIDUP DIBAWAH GARIS KEMISKINA DAN TINGGAL DI DESA YG LOKASINYA SULIT

CARI, PERHATIKAN MEREKA YANG RENTAN, TIDAK PUNYA AKSES EKONOMI

BAGAIMANA KONDISI KINI

kesimpulankesimpulanCepat ambil langkah mendata dan meneliti profil

alam, sosial dan ekonomi, lakukan blusukan ke desa bersama aparatur pemerintahan desa

Segera lakukan langkah dengan membuat sekenario mbangun deso mowo coro, atau buat gerakan bangun desa Ala Kabupaten Malang

Sambil menunggu PP dan Permen, lakukan sosialisasi, persiapan penganggaran dan pengaturan kelembagaan

Prof. Dr. M. Mas’ud Said, MMProf. Dr. M. Mas’ud Said, MM

1. Lulus Doktor Ilmu Pemerintahan, Flinders University Australia

2. Pengurus Pusat MIPI

3. Asisten Staf Khusus Presiden Bid.

Pembangunan Daerah dan Otonomi

Daerah